Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Pemkab Sumenep Turun Tangan! Distribusi Pupuk Subsidi Diawasi Ketat

    Pemkab Sumenep Turun Tangan! Distribusi Pupuk Subsidi Diawasi Ketat

    Sumenep (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) mulai melakukan monitoring dan evaluasi proses pendistribusian pupuk bersubsidi.

    Monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan pada gudang penyangga serta kios-kios penyalur pupuk bersubsidi di Kecamatan Bluto, Pragaan, Guluk-guluk dan Ganding.

    Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Sumenep, Dadang Dedy Iskandar mengatakan, monitoring dan evaluasi itu untuk memastikan kebutuhan pupuk bersubsidi terpenuhi dan tidak ada kendala stok.

    “Kami juga ingin memastikan pendistribusian kepada petani sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan oleh pemerintah,” katanya, Sabtu (29/11/2025).

    HET untuk pupuk urea kemasan 50 kg seharga Rp 1.800/kg atau Rp 90.000/sak, pupuk NPK phonska kemasan 50 kg Rp 1.840/kg atau Rp 92.000/sak, pupuk NPK kakao kemasan 50 kg Rp 2.640/kg atau Rp 132.000/sak, pupuk ZA kemasan 50 kg Rp 1.360/kg atau Rp 68.000/sak, dan pupuk organik petroganik kemasan 40 kg Rp 640/kg atau Rp 25.600/sak.

    Sebagai bentuk keseriusan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Sumenep, lanjut Dadang, pihaknya juga melibatkan aparat penegak hukum (APH), yakni Kejaksaan Negeri dan Polres Sumenep.

    “Kami berharap agar petani melakukan penebusan sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila ada penyimpangan, maka akan ada sanksi,” ujar Dadang.

    Ada 3 gudang penyangga di Kabupaten Sumenep, yakni Bluto, Saronggi, dan Marengan. Berdasarkan hasil kunjungan di gudang penyangga (induk) di Bluto, stok pupuk urea tersedia 130 ton dan NPK 150 ton setelah disalurkan ke beberapa kecamatan sesuai surat pesanan. Gudang tersebut setiap harinya melakukan pengiriman pupuk sekitar 150 – 200 ton.

    “Kami juga mengunjungi beberapa penerima pupuk pada titik serah (PPTS) di Kecamatan Pragaan, Guluk-guluk dan Ganding. Stok pupuk di PPTS itu aman, dan petani menebus sesuai HET,” terangnya. (tem/kun)

  • Video Viral ASN Pemkot Surabaya Diduga Main Judi Slot, DPRD Dorong Langkah Preventif dan Sanksi Tegas

    Video Viral ASN Pemkot Surabaya Diduga Main Judi Slot, DPRD Dorong Langkah Preventif dan Sanksi Tegas

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko angkat bicara terkait viralnya video yang memperlihatkan seorang pegawai Pemerintah Kota Surabaya diduga asyik bermain judi online jenis slot di jam kerja. Menurut dia, peristiwa itu memicu kekhawatiran publik terhadap kedisiplinan aparatur.

    “Kami minta siapa pun pegawai pemkot, baik ASN maupun non-ASN, yang terbukti secara sah melanggar disiplin kerja harus ditindak tegas oleh Wali Kota,” tegas politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini, Sabtu (29/11/2025).

    Menurut Cak Yebe, penindakan bukan semata merespons viralnya sebuah video, melainkan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang berintegritas. Dia menilai, meski video tersebut berasal dari waktu lampau, selama terdapat unsur pelanggaran tata tertib dan disiplin kerja, sanksi tetap wajib dijatuhkan.

    “Mau video itu tahun lama sekalipun, sepanjang ada indikasi pelanggaran disiplin di jam kerja, harus diproses dan diberikan sanksi dalam rangka menciptakan good governance,” kata dia.

    Cak Yebe menambahkan, praktik judi online di lingkungan kerja berpotensi merusak mental serta produktivitas aparatur. Dia menegaskan, aparatur yang produktif dan profesional tidak bisa hanya dibangun lewat jargon.

    “Kalau terbukti bermain judi online termasuk slot, sanksinya harus tegas, bahkan sampai pemberhentian dengan tidak hormat karena itu merusak mental dan bisa jadi contoh buruk bagi pegawai lain,” tutur dia.

    Cak Yebe menilai, upaya pencegahan harus diperkuat melalui pengawasan rutin dan berlapis. Dia mendorong agar Wali Kota melibatkan organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan disiplin. “Wali Kota harus melibatkan Satpol PP dan Inspektorat, misalnya dengan razia di jam kerja maupun inspeksi mendadak,” jelas dia.

    Selain penindakan langsung kepada pelaku, evaluasi juga perlu dilakukan terhadap atasan langsung jika ditemukan adanya pembiaran. Menurut dia, pengawasan berjenjang penting agar disiplin benar-benar berjalan dari hulu ke hilir. “Kadis, kaban, atau kasat yang anggotanya terbukti melanggar berpotensi ikut dievaluasi,” tegas dia.

    Cak Yebe juga menyebutkan bahwa pengawasan tidak boleh hanya terfokus di lingkungan Pemkot Surabaya. Dia meminta agar langkah serupa diterapkan di seluruh lini pemerintahan, termasuk Sekretariat DPRD, kelurahan, dan kecamatan.

    “Penindakan ini tidak boleh berhenti di lingkungan pemkot saja, tetapi juga harus menjangkau sekretariat DPRD, kelurahan, dan kecamatan,” ujarnya.

    Sebagai tindak lanjut, Komisi A DPRD Surabaya berencana memanggil Satpol PP dan Inspektorat untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan yang berjalan saat ini. Dia berharap langkah ini menjadi momentum perbaikan agar ke depan terwujud aparatur yang handal, berintegritas, akuntabel, dan profesional.

    “Kami akan memanggil Kasatpol PP dan Inspektorat agar ini menjadi perhatian serius Wali Kota demi terwujudnya pegawai yang produktif dan profesional,” pungkas dia. [asg/kun]

  • Belanja APBD Jember 2026 Rp 4,576 T, Defisit Rp 182 M

    Belanja APBD Jember 2026 Rp 4,576 T, Defisit Rp 182 M

    Jember (beritajatim.com) – Alokasi belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, ditetapkan sebesar Rp 4,576 trilliun. Sementara pendapatan sebesar Rp 4,394 miliar.

    “Dengan demikian Ada defisit Rp 182,629 miliar. Meskipun dalam sistem anggaran kinerja dibenarkan adanya defisit anggaran, namun hal ini sedapat mungkin dihindari dengan mengupayakan meningkatkan PAD dan efesiensi dalam pengelolaan keuangan,” kata kata Itqon Syauqi, juru bicara Badan Anggaran DPRD Jember.

    Bupati Muhammad Fawait dan DPRD Jember resmi menandatangani bersama APBD 2026 pada Jumat (28/11/2025) malam, di gedung parlemen. “Kami telah berupaya maksimal mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertuang pada setiap mata anggaran,” kata Itqon.

    “Namun karena keterbatasan keuangan daerah, maka tidak semua kepentingan masyarakat yang dinamis tersebut dapat dipenuhi. Tapi Pemerintahan Kabupaten Jember tetap akan memperhatikan pada penyusunan anggaran pada tahun berikutnya,” katanya.

    Berdasarkan hasil pembahasan antara DPRD dan Pemkab Jember, tidak ada perubahan pendapatan. Pendapatan asli daerah masih ditargetkan Rp 1,367 triliun, yang terdiri atas pajak daerah (Rp 523m548 miliar), retribusi daerah (Rp 826,007 miliar), hasil pengelolaan kekayaan daerah (Rp 8,084 miliar), dan lain-lain PAD yang sah (Rp 9,9 miliar).

    Sementara itu pendapatan transfer sebesar Rp 3,026 triliun, yang terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat (Rp 2,845 triliun), dan pendapatan transfer antardaerah (Rp 181,135 miliar),

    “Sampai dengan saat ini informasi terkait penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan masih belum ada konfirmasi. Mana kala telah terkonfirmasi, maka akan kita bahas dan masukkan dalam Perubahan APBD tahun anggaran mendatang,” kata Itqon.

    Itqon menyatakan, ada keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan belanja. “Saat ini penyediaan dana belanja masih didominasi oleh penerimaan dari dana transfer pemerintah,” katanya.

    Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, kondisi tersebut mengakibatkan tingkat kemandirian daerah rendah. “Hal ini karena jumlah Pendapatan Asli Daerah masih belum mampu menopang kebutuhan belanja publik,” kata Itqon.

    Belanja dalam APBD Jember 2026 masih didominasi belanja barang dan jasa Rp 2,020 triliun dan belanja pegawai Rp 1,555 triliun. Sementara itu belanja hibah dialokasikan Rp 164,725 miliar dan belanja bantuan sosial dialokasikan Rp 22,025 miliar. Total belanja operasi sebesar Rp 3,762 triliun.

    Sementara itu belanja modal dialokasikan Rp 345,278 miliar. Dari anggaran sebesar itu, Rp 2 miliar untuk belanja modal tanah, Rp 173,755 miliat untuk belanja modal peralatan dan mesin, Rp 54,512 miliar untuk belanja modal gedung dan bangunan, Rp 109,751 miliar untuk belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, Rp 5,041 miliar untuk belanja modal aset tetap lainnya, dan Rp 218,093 juta untuk belanka modal aset launnya.

    Belanja tidak terduga dialokasikan Rp 15 miliar. Sementara belanja transfer dialokasikan Rp 453,873 miliar, yang terdiri atas belanja bagi hasil Rp 12,991 miliar, dan belanja bantuan keuangan Rp 440,881 miliar. [wir]

  • Pemkot Mojokerto Gelar Upacara HUT Korpri, PGRI, dan Hari Guru Nasional 2025

    Pemkot Mojokerto Gelar Upacara HUT Korpri, PGRI, dan Hari Guru Nasional 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Korpri, HUT ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Hari Guru Nasional Tahun 2025 di Lapangan Sasana Praja Abhipraya, Balai Kota Mojokerto. Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari bertindak sebagai inspektur upacara.

    Dalam amanatnya, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita menegaskan bahwa tema besar pada tiga peringatan tersebut mencerminkan tekad kuat untuk membangun masa depan bangsa melalui kolaborasi, profesionalisme ASN, serta kualitas pendidikan yang unggul. Ia menyebut Korpri selama ini telah menunjukkan peran penting dalam pelayanan publik, menjaga persatuan, dan meningkatkan kinerja birokrasi.

    “ASN dituntut bukan hanya bekerja secara berintegritas dan profesional, tetapi juga menjadi teladan dalam moralitas, disiplin, dan pengabdian kepada masyarakat,” ungkapnya, Sabtu (29/11/2025).

    Ia mengajak seluruh anggota Korpri memperkuat komitmen sebagai pelayan publik yang responsif dan inovatif, mendukung transformasi digital pemerintahan, menjaga netralitas politik, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Dengan ASN yang solid dan melayani, lanjutnya. Indonesia akan maju bukan hanya sekadar cita-cita, tetapi menjadi kepastian.

    Pada kesempatan yang sama, Ning Ita juga menyampaikan penghargaan bagi para guru dalam rangka HUT PGRI dan Hari Guru Nasional. Menurutnya, guru tidak sekadar mencerdaskan, tetapi membentuk karakter dan menginspirasi peserta didik. Ia mengingatkan bahwa di era digital, tantangan profesi guru semakin berat, terutama di tengah kondisi sosial yang kian hedonis dan materialistis.

    “Guru dihadapkan pada tantangan kehidupan di mana penghargaan manusia sering diukur dari kepemilikan dan kesenangan material. Melalui tiga moment ini, mari bersatu, bergerak, dan berkarya demi Kota Mojokerto yang maju, berdaya saing, berkarakter, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekaligus berkontribusi mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

    Peringatan HUT ke-54 Korpri tahun ini juga dirangkai berbagai kegiatan, antara lain ziarah makam pahlawan, seminar kesehatan remaja, apel dan senam bersama, pemberian bantuan bagi balita stunting, bantuan sosial, pagelaran wayang kulit, Mojohakordia Run, donor darah, lomba tepok bulu, hingga program Korpri Peduli Lansia di Rumah Peduli Lansia Tribuana Tungga Dewi.

    Rangkaian acara mencapai puncaknya pada gelaran upacara hari ini yang dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sosial serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi tukang becak, juru parkir, dan para penyapu jalan. Seluruh rangkaian akan ditutup dengan refleksi akhir tahun berupa zikir akbar bersama Gus Iqdam pada 5 Desember 2025. [tin/ian]

  • APBD Bojonegoro 2026 Ditetapkan Sebesar Rp6,5 Triliun

    APBD Bojonegoro 2026 Ditetapkan Sebesar Rp6,5 Triliun

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro 2026 telah ditetapkan sebesar Rp6,5 triliun. Penetapan dilakukan setelah rapat paripurna antara Pemkab bersama DPRD Bojonegoro, pada Rabu (26/11/2025) malam.

    Jumlah APBD Bojonegoro 2026 tepatnya sebesar Rp6.511.677.155.223 yang mencakup sisi Pendapatan Daerah, sebesar Rp4.566.015.750.285 atau Rp4,5 triliun, Belanja Daerah sebesar Rp5.998.822.796.109 atau Rp5,9 triliun.

    Sementara dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah mencatat, Penerimaan pembiayaan sebesar Rp1.945.661.404.938 atau Rp1,9 triliun, kemudian Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp512.854.359.114 atau Rp512 miliar.

    Untuk penyertaan modal daerah, sebesar Rp12.854.359.114 atau Rp12,8 miliar dan ditambah Pembentukan Dana Abadi Daerah sebesar Rp500.000.000.000 atau Rp500 miliar. Jumlah APBD 2026 ini merosot jika dibanding tahun sebelumnya, 2025 sebesar Rp7,4 triliun.

    Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengemukakan dalam penyusunan APBD tahun 2026 telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD 2026. Kemudian ditelurkan dalam sembilan program prioritas daerah.

    “APBD ini kami susun untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang prioritas, terutama layanan dasar masyarakat,” ujar Wahono.

    Sembilan program prioritas itu mulai dari peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi, pengembangan ekonomi berkelanjutan, tata kota dan lingkungan, konektivitas wilayah, hingga penguatan sektor wisata, olahraga, dan budaya.

    Setelah Raperda ini disepakati bersama, lanjut Wahono, dokumen APBD 2026 selanjutnya akan dikirimkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan evaluasi sebelum menjadi peraturan daerah yang sah.

    “Harapan kami seluruh program yang direncanakan dapat berjalan tepat waktu dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel,” tutur Bupati Wahono.

    Wahono berharap pelaksanaan APBD 2026 yang akan datang dapat mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga terwujud Bojonegoro yang bahagia, makmur dan membanggakan.

    Sementara rapat paripurna penetapan Perda APBD 2026 itu dipimpin oleh Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar. Setelah perwakilan masing-masing fraksi menyampaikan pandangan akhir terhadap RAPBD 2026 kemudian disepakati bersama untuk selanjutnya akan diserahkan ke Gubernur. [lus/ian]

  • Mas Dhito Berikan Dukungan kepada Aulia, Perwakilan Kabupaten Kediri di Ajang OMATIQ 2025

    Mas Dhito Berikan Dukungan kepada Aulia, Perwakilan Kabupaten Kediri di Ajang OMATIQ 2025

    Kediri (beritajatim.com) – Setiap anak memiliki bakat dan kelebihan masing-masing. Dibalik sosoknya yang pendiam Aulia Khikmatul Maula (11), pelajar SDN Sidomulyo ini ternyata menyimpan potensi yang membanggakan.

    Besar dari keluarga sederhana tak menghambat pelajar ini untuk mengukir prestasi. Karena prestasinya, Aulia bahkan bisa mewakili Kabupaten Kediri dalam Olimpiade Matematika dan Al-Quran (OMATIQ) 2025 tingkat nasional pada 16-18 Desember di Yogyakarta.

    Berkat capaian yang membanggakan, sebelum berangkat mengikuti olimpiade, pada Jumat (28/11) pelajar SD ini diundang langsung untuk bertemu dengan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.

    Dalam pertemuan di ruang kerja bupati siang itu, disampaikan pada olimpiade yang diikuti, Aulia mengikuti lomba Al-Quran. Mas Dhito pun memberikan semangat kepada Aulia dan mendoakan untuk kesuksesan di ajang olimpiade yang secara rutin diadakan Laznas Yatim Mandiri itu.

    Apapun hasil yang didapatkan, Aulia telah membuktikan, dalam kesederhanaan sekalipun tetap bisa menunjukkan sebagai anak berprestasi. Sebab baginya dalam kompetisi yang terpenting semangat dalam menjalani proses.

    “Semoga nanti saat mengikuti kompetisi dapat memberikan hasil dan prestasi yang maksimal,” kata Mas Dhito.

    Sebagai bentuk dukungan, Mas Dhito memberikan uang saku sebagai bekal selama mengikuti olimpiade. Bupati muda ini bahkan memberikan beasiswa pendidikan ke tingkat lebih tinggi bagi pelajar yang kini duduk di kelas 6 tersebut.

    Mas Dhito saat itu juga mengaku bangga dengan orang tua Aulia. Ditengah kesibukan sang ibu berjualan lontong dan bapak buruh bangunan, namun keduanya mampu membimbing dan mendampingi anaknya hingga berprestasi.

    “Ibu ini juga luar biasa, saya titip anaknya,” pesan Mas Dhito kepada Anis Sukanti, ibu Aulia yang ikut mendampingi.

    Pada pertemuan itu pula, bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Mokhamat Muhsin, Mas Dhito mengaku beasiswa pendidikan tak hanya diberikan bagi Aulia, namun juga akan diberikan bagi adiknya yang kini masih di taman kanak-kanak (TK).

    “Saya selaku bupati merasa bangga, dan akan suport nanti kebutuhannya Aulia, beasiswa SMP, SMA kita bantu juga adiknya kami beri beasiswa,” ungkap Mas Dhito.

    Anis Sukanti dalam kesempatan itu mengaku bangga dan menyampaikan rasa syukur. Pihaknya tak menduga, berkat capaian prestasi anaknya dia bisa diundang dan ikut bertemu bupati.

    Menurut Anis, anaknya sejak kecil memang rajin mengaji Al-Quran. Meski pendiam, dalam kesehariannya, Aulia juga biasa bermain dengan teman-teman sebayanya.

    “Senang sekali bisa mendapatkan beasiswa dari Mas Bupati. Semoga apa yang didapat menjadi berkah bagi anaknya,” ucap ibu Aulia. [ADV PKP/nm]

  • Bupati Tegaskan Setiap Anak di Trawas Berhak Tumbuh Kembang Optimal

    Bupati Tegaskan Setiap Anak di Trawas Berhak Tumbuh Kembang Optimal

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap anak di Kecamatan Trawas mendapatkan hak tumbuh kembang yang optimal. Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan Rembug Stunting Kecamatan Trawas Tahun 2025 bertajuk ‘Trawas Sinawang’.

    “Kegiatan ini digelar sebagai bentuk komitmen bersama dalam memastikan bahwa setiap anak di Kecamatan Trawas mendapatkan hak tumbuh kembang yang optimal. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif dalam mencegah serta menurunkan angka stunting di wilayah Trawas,” ungkapnya.

    Masih kata Gus Barra (sapaan akrab, red), kegiatan lintas sektor tersebut sekaligus mendukung Gerakan Percepatan Penurunan Stunting (Gercep Stunting), program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto. Dalam arahannya, Gus Barra meminta seluruh Kepala Desa (Kades) di Trawas untuk lebih fokus pada konvergensi penanganan stunting.

    “Konvergensi meliputi pendampingan keluarga berisiko stunting serta pemutakhiran data stunting secara berkala. Melalui kegiatan rembug stunting ini, saya berharap seluruh perangkat desa dapat memperkuat komitmen dan aksi konvergensi stunting, termasuk pendampingan keluarga berisiko stunting, pemutakhiran data sasaran, dan monitoring perkembangan anak,” katanya.

    Selain perangkat desa, Gus Barra juga menekankan peran penting Puskesmas, bidan desa, dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Mulai dari imunisasi, pemantauan tumbuh kembang, hingga edukasi gizi bagi ibu hamil dan remaja putri. Menurutnya, stunting merupakan ancaman serius bagi kualitas generasi masa depan.

    “Upaya pencegahan dan penurunan angka stunting adalah investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia. Pencegahan stunting adalah bentuk investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. Dengan kolaborasi yang kuat, kita mampu mewujudkan generasi Trawas yang lebih sehat, cerdas, dan produktif,” tegasnya.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Camat Trawas, Lies Setyautaminingsih melaporkan berbagai upaya pencegahan stunting yang telah dilakukan selama masa baktinya. Upaya tersebut dilakukan bersama puskesmas, perangkat desa, Tim Penggerak PKK, serta kader Tim Pendamping Keluarga (TPK).

    Berbagai langkah yang telah dijalankan di antaranya pemberian makanan olahan tambahan kepada anak penderita stunting, monitoring anak melalui PAUD, bimbingan perkawinan bekerja sama dengan KUA, hingga pelaksanaan program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH). Pihaknya berharap dukungan lebih lanjut dari Bupati Mojokerto.

    “Harapan kami Bupati Mojokerto bisa memberikan inisiasi dan dukungan persiapan dari desa untuk melaksanakan penanganan stunting di desa masing-masing. Kegiatan ini diharapkan menjadi penguatan baru bagi seluruh pemangku kepentingan di Trawas untuk semakin serius dalam upaya percepatan penurunan stunting,” tegasnya. [tin/ian]

  • Bank Indonesia Aceh Studi Banding Pengembangan Pariwisata, UMKM dan Pengendalian Inflasi ke Banyuwangi

    Bank Indonesia Aceh Studi Banding Pengembangan Pariwisata, UMKM dan Pengendalian Inflasi ke Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Capaian kinerja Banyuwangi di sejumlah bidang menjadi daya tarik berbagai daerah untuk datang dan berbagi pengalaman.

    Salah satunya tim dari Bank Indonesia Provinsi Aceh yang datang langsung ke Banyuwangi untuk sharing tentang pengelolaan pariwisata, UMKM hingga upaya pengendalian inflasi daerah.

    Dipimpin Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Agus Chosaini, rombongan terdiri dari perwakilan kota/kabupaten di Provinsi Aceh . Mereka disambut langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Agus Chusaini mengatakan Banyuwangi memiliki sukses story yang luar biasa baik dalam pengembangan pariwisata, UMKM dan juga pengendalian inflasinya. Prestasi di ketiga bidang tersebut juga telah diakui secara nasional maupun internasional.

    Misalnya saja di bidang pariwisata Banyuwangi meraih ASEAN Tourism Award, Banyuwangi juga meraih TPID Terbaik untuk Jawa dan Bali selama empat tahun berturut-turut hingga mendapat Penghargaan Pembangunan Nasional Terbaik dari Presiden.

    “Karena itu kedatangan kami ke Banyuwangi beserta segenap tim untuk belajar secara langsung kesuksesan Banyuwangi. Kami berharap bisa diberikan ilmu dari Banyuwangi untuk bisa direplikasi di Aceh,” kata Agus Chosaini.

    Sementara itu Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan terima kasih atas kedatangan dan juga niat baik untuk sharing pengalaman dengan daerah yang dipimpinnya.

    “Sejatinya Banyuwangi masih terus berproses untuk membawa daerah ke arah yang lebih baik. Baik dalam bidang pembangunan daerah, pariwisata, dan UMKM. Seiring juga dengan upaya untuk mengendalikan inflasi daerah,” kata Ipuk.

    Ipuk mengatakan di Banyuwangi pembangunan pariwisata didesain sebagai penggerak ekonomi daerah. Fokusnya bukan hanya mendatangkan wisatawan, tapi menggerakkan ekonomi warga dan membuka lapangan kerja.

    “Kami menerapkan konsep 3A, yakni memastikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas yang terjangkau dan tersedia. Pemerintah juga memberi ruang pada warga untuk terlibat langsung dalam pengelolaan pariwisata,” kata Ipuk.

    Di bidang UMKM, Pemerintah melakukan pembinaan mulai dari pelatihan, kurasi, sertifikasi halal, packaging, hingga mendukung pemasaran.

    Terkait upaya pengendalian inflasi daerah, jelas Ipuk, kunci utamanya adalah koordinasi TPID yang baik. Mulai dari monitoring pasokan, kalender tanam, neraca pangan daerah, sampai langkah mitigasi terhadap potensi gejolak harga.

    “Dan yang paling terpenting semua capaian yang diraih Banyuwangi lahir dari ekosistem kolaborasi banyak pihak, pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, masyarakat, dan juga dukungan dari Bank Indonesia,” papar Ipuk.

    Dengan upaya bersama tersebut, kemiskinan Banyuwangi berhasil ditekan dari 6,54% menjadi 6,13%. (ted)

  • Kendalikan Inflasi, Bupati Mojokerto Salurkan BLTS Kesra 2025 Senilai Rp47 miliar

    Kendalikan Inflasi, Bupati Mojokerto Salurkan BLTS Kesra 2025 Senilai Rp47 miliar

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) 2025 dengan total anggaran mencapai Rp47.000.243.700.

    Penyaluran secara simbolis dilakukan oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra di Pendopo Kantor Kecamatan Trawas.

    BLTS Kesra tersebut merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) yang bertujuan membantu masyarakat berpendapatan rendah dalam menjaga daya beli serta menekan laju inflasi. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp900 ribu untuk periode Oktober–Desember 2025 atau Rp300 ribu per bulan.

    “Ini adalah BLT Sementara dari pemerintah pusat, tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat Kabupaten Mojokerto. Ini Rp900 ribu rupiah yang panjenengan dapatkan adalah untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan lain sebagainya. Semoga dapat membantu kebutuhan sehari-hari dan membawa manfaat serta barokah,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto, Tri Raharjo mengatakan, jika BLTS Kesra disalurkan melalui dua mekanisme yakni non-tunai melalui transfer ke rekening Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan tunai melalui layanan PT Pos Indonesia.

    Penerima yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pernah menerima bantuan PKH atau BPNT akan mendapatkan bantuan melalui Himbara. Sedangkan penerima yang belum terdaftar dan belum pernah menerima dua jenis bantuan tersebut, akan mendapatkan BLTS melalui PT Pos Indonesia.

    Pihaknya menegaskan bahwa BLTS Kesra tersebut hanya diberikan satu kali. Karena itu, ia meminta Camat serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk memperbarui dan mengusulkan masyarakat yang berhak namun belum masuk DTKS agar dapat memperoleh bansos reguler ke depannya.

    “Kalau memang yang dapat BLT sementara melalui kantor pos ini benar-benar tidak mampu, silakan langsung diusulkan untuk bansos reguler. Saya minta Camat dan TKSK mencermati kembali potret penerima bansos saat ini,” tegasnya. [tin/ted]

  • Musrenbangdes Sumberporong Lawang Malang Bikin RKP Desa 2026

    Musrenbangdes Sumberporong Lawang Malang Bikin RKP Desa 2026

    Malang (beritajatim.com) – Pemerintah Desa Sumberporong, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, secara resmi mengawali proses perencanaan pembangunan dengan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) pada Jum’at 28 November 2025.

    Forum musyawarah ini menjadi langkah strategis dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk tahun 2026.

    Kegiatan ini menegaskan komitmen Pemerintah Desa untuk mendorong kemajuan perencanaan pembangunan yang progresif dari tahun ke tahun.

    Menurut Kepala Desa Sumberporong, Idiningrum, S.Sos., bahwa dokumen RKPDes 2026 telah dirumuskan dengan matang melalui pendekatan akseleratif, dinamis, dan sinergis.

    “Apabila dijalankan dengan semangat dan kekompakan, insyaallah target output tidak akan jauh dari harapan. Kita menuju Desa Sumberporong yang produktif, inovatif, dan adaptif,” tegas Idiningrum, Sabtu (29/11/2025).

    Idiningrum menjelaskan, berbagai program, mulai dari pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, hingga pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Merah Putih, akan berjalan dan tumbuh secara sinergis untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

    Dukungan penuh juga disampaikan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Siti Arifah. Ia menekankan posisi strategis Desa Sumberporong sebagai pintu gerbang utama Kabupaten Malang dari akses utara.

    “Sebagai wajah Kabupaten, kita sebagai masyarakat desa akan senantiasa memberikan yang terbaik, khususnya dalam pembangunan untuk kesejahteraan bersama. Kita harus terus menanamkan sense of belonging pada diri kita dan generasi penerus,” kata Arifah.

    Antusiasme tinggi ditunjukkan oleh masyarakat yang hadir. Mereka memberikan dukungan terhadap paparan matriks Perencanaan Pembangunan Desa yang disampaikan secara detail oleh Sekretaris Desa.

    Di luar partisipasi masyarakat, komitmen pendampingan juga datang dari Tim Pendamping Desa Kecamatan Lawang. Mereka secara resmi menyatakan kesiapan untuk mengawal progresivitas perencanaan pembangunan ini dengan mengusung semangat “Lawang CAG CEG” yang berarti Cepat, Akurat, Giat, Cermat, Efektif, dan Gemilang.

    Dengan terselenggaranya Musrenbangdes ini, Desa Sumberporong menandai sebuah awal yang positif menuju terwujudnya pembangunan desa yang terencana, partisipatif, dan berkelanjutan untuk kemakmuran warganya. (yog/ted)