Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Hasil Cipta Menu B2SA, Bupati Ponorogo : Bisa Jadi Referensi Menu MBG

    Hasil Cipta Menu B2SA, Bupati Ponorogo : Bisa Jadi Referensi Menu MBG

    Ponorogo (beritajatim.com) – Upaya memperkuat ketahanan pangan berbasis bahan lokal kini melangkah lebih konkret di Kabupaten Ponorogo. Setelah sukses menggelar Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), Tim Penggerak PKK Ponorogo berencana menjadikan hasil olahan dari lomba tersebut sebagai referensi Menu Makanan Bergizi (MBG) untuk para siswa di Bumi Reog.

    Sebanyak 21 menu hasil kreasi PKK dari 21 kecamatan telah dihimpun oleh panitia lomba. Setiap menu menonjolkan bahan pangan nonberas dan nontepung, dengan bahan dasar seperti ubi, jagung, singkong, pisang, hingga kentang. Semua bahan itu diolah secara modern, namun tetap mempertahankan cita rasa khas lokal.

    Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menilai lomba ini bukan sekadar ajang kreativitas memasak. Lebih dari itu, hasil lomba diharapkan menjadi bank resep pangan lokal yang bisa diterapkan dalam program-program peningkatan gizi masyarakat.

    “Lomba cipta menu ini tidak berasal dari beras dan tepung. Kami mencoba kearifan lokal. Setiap daerah punya makanan dan tumbuhan lokal dengan nilai gizi yang tidak kalah dari beras dan tepung,” kata Bupati Sugiri, Senin (27/10/2025).

    Kang Giri — sapaan akrabnya — berharap ke depan menu-menu hasil lomba dapat menjadi acuan resmi program MBG, terutama di tingkat kecamatan dan desa.

    “Menu-menu ini jangan hanya berhenti di lomba. Bisa jadi referensi MBG karena bahan bakunya dari hasil bumi lokal. Bahannya mudah didapat, melimpah ruah, tinggal diulik sedikit sudah bagus, rasanya juga tidak kalah,” ujarnya.

    Menurutnya, jika masyarakat mulai terbiasa dengan olahan lokal, maka perputaran ekonomi pun akan hidup di tingkat bawah. Petani, pedagang, hingga pelaku UMKM pangan lokal akan ikut merasakan dampaknya.

    Sementara itu, Ketua TP PKK Ponorogo, Susilowati Sugiri Sancoko, menyebutkan bahwa menu-menu yang dilombakan tidak hanya lezat dan bergizi, tetapi juga mudah diadaptasi oleh setiap keluarga. “Ada 21 menu dari 21 kecamatan, semuanya enak dan bergizi. Harapan kami, menu-menu ini dibagikan ke desa-desa agar bisa diterapkan dalam kegiatan PKK dan program makanan bergizi,” jelasnya.

    Melalui lomba B2SA ini, PKK Ponorogo tak sekadar menampilkan kreativitas dapur, tetapi juga menanamkan kesadaran baru bahwa gizi seimbang tidak harus bergantung pada nasi.

    Langkah menjadikan menu B2SA sebagai referensi MBG menjadi jembatan penting menuju kemandirian pangan berbasis potensi lokal. Dari dapur para ibu PKK, gagasan besar tentang pangan sehat dan berkelanjutan mulai tumbuh — dengan satu resep, satu keluarga, satu desa, dan satu Ponorogo yang lebih mandiri. [end/kun]

  • Pelantikan Sekda Magetan Terpilih Belum Dapat Izin dari Kemendagri

    Pelantikan Sekda Magetan Terpilih Belum Dapat Izin dari Kemendagri

    Magetan (beritajatim.com) – Pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Magetan terpilih belum bisa dilaksanakan karena izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum turun hingga akhir Oktober 2025.

    “Masih menunggu izin dari Kemendagri. Sampai hari ini (27/10/2025), belum ada,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Magetan, Masruri, Senin (27/10/2025).

    Menurut Masruri, pelantikan Sekda definitif akan segera dilakukan setelah izin turun dari Kemendagri. Ia menyebut BKPSDM tidak akan mengumumkan hasil akhir seleksi di situs resmi, karena pelantikan akan langsung dilaksanakan begitu izin diterbitkan.

    “Kami tidak mengumumkan di web BKPSDM. Karena langsung pelantikan jika izin sudah turun,” jelasnya.

    Masruri juga belum mengungkapkan siapa calon yang akan dilantik menjadi Sekda Magetan. Ia menegaskan bahwa nama tersebut baru akan disampaikan setelah proses pelantikan resmi dilakukan oleh Bupati Magetan.

    “Tunggu nanti ketika sudah ada pelantikan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Magetan telah menetapkan tiga nama calon Sekda hasil seleksi terbuka, yakni Eko Muryanto (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), Parminto Budi Utomo (Kepala Dinas Sosial), dan Welly Kristanto (Kepala Dinas Perhubungan).

    Seleksi tersebut dinyatakan tuntas pada 22 September 2025, dan satu nama telah dipilih oleh Bupati Magetan untuk menjabat sebagai Sekda definitif. Namun lebih dari sebulan setelah tahapan seleksi selesai, pelantikan belum bisa dilakukan karena izin pelantikan dari Kemendagri belum diterbitkan. [fiq/beq]

  • Atasi TKD Disunat, Pemkab Pasuruan Genjot PAD Lewat Digitalisasi Pajak dan Retribusi

    Atasi TKD Disunat, Pemkab Pasuruan Genjot PAD Lewat Digitalisasi Pajak dan Retribusi

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan menegaskan komitmennya untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Langkah ini menjadi strategi utama daerah untuk menjaga kemandirian fiskal dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

    Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna ketiga DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (27/10/2025). Ia mengapresiasi seluruh fraksi, khususnya Fraksi Gerindra, atas dukungan dan masukan yang mendorong pemerintah daerah mempercepat inovasi pendapatan.

    “Kami berterima kasih atas perhatian dan dorongan semua pihak. Pandangan dan kritik yang konstruktif menjadi motivasi bagi kami agar ketergantungan terhadap TKD bisa semakin berkurang,” ujar Mas Rusdi.

    Menurut Rusdi, Pemkab Pasuruan telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menggenjot PAD melalui digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi daerah. Inovasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta transparansi proses pemungutan.

    Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan integrasi dan pemutakhiran data potensi pajak berbasis sistem informasi terpusat. “Pendekatan berbasis data akan membantu kami mengenali sektor-sektor potensial yang selama ini belum tergarap maksimal,” ungkapnya.

    Langkah penguatan juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi lintas sektor. Dengan sinergi yang lebih solid, pelaksanaan pemungutan pajak diharapkan semakin efektif dan adil.

    “Langkah ini tidak hanya soal meningkatkan angka pendapatan, tapi juga memastikan bahwa pemungutan pajak dan retribusi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum,” tambahnya.

    Pemerintah daerah turut menggelar operasi sisir dan program jemput bola guna mempercepat penagihan serta memperluas jangkauan penerimaan daerah. Strategi ini dinilai efektif dalam memperkuat arus kas dan menekan potensi tunggakan pajak.

    Menanggapi berkurangnya TKD, Bupati Rusdi menegaskan Pemkab Pasuruan akan menerapkan prinsip efisiensi dan fokus pada belanja prioritas. Layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kewajiban terhadap pihak ketiga tetap menjadi fokus utama.

    “Kami tetap menjaga agar pelayanan dasar kepada masyarakat tidak terganggu. Prinsip efisiensi akan kami terapkan tanpa mengorbankan kebutuhan publik,” tutup Mas Rusdi. [ada/beq]

  • Gerindra Surabaya Serahkan Bantuan Keranda ke Warga Kalibokor, Ajak Kader Lebih Dekat dengan Masyarakat

    Gerindra Surabaya Serahkan Bantuan Keranda ke Warga Kalibokor, Ajak Kader Lebih Dekat dengan Masyarakat

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Surabaya menyerahkan bantuan keranda mayat kepada warga RW 6 Kalibokor, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya, pada Senin (20/10/2025).

    Penyerahan dilakukan oleh Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya, Zaenal Alim, mewakili Ketua DPC Gerindra Surabaya sekaligus Anggota DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso.

    “Ini upaya menyerap aspirasi warga agar kehadiran Gerindra benar-benar dirasakan. Pesan dari Ketua DPC, Bapak Cahyo Harjo Prakoso, kami diminta untuk selalu mendekat dan mendengar apa yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Zaenal.

    Kegiatan berlangsung di Balai RW 6 dan disaksikan langsung oleh Ketua RW 6 Kalibokor Pucang Sewu, Nurtoyo, bersama seluruh Ketua RT 1 hingga RT 10. Suasana acara berlangsung akrab, warga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai kebutuhan terkait sarana umum dan persoalan sosial kemasyarakatan di lingkungan mereka.

    “Kami berterima kasih atas perhatian dan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi langsung. Bantuan ini sangat bermanfaat, dan kami berharap komunikasi seperti ini terus berlanjut,” tutur Nurtoyo.

    Ketua DPC Gerindra Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso, secara terpisah menegaskan bahwa kegiatan sosial seperti ini akan menjadi agenda rutin partai. Menurutnya, Gerindra ingin memastikan setiap kebijakan dan langkah politik lahir dari kebutuhan masyarakat di lapangan.

    “Kami ingin Gerindra tidak hanya hadir saat pemilu, tapi juga setiap saat masyarakat membutuhkan. Menyerap aspirasi warga adalah cara kami memastikan perjuangan partai tetap berpihak kepada rakyat,” tegas Cahyo.

    Cahyo menambahkan, kegiatan serupa akan terus menyasar berbagai wilayah di Kota Surabaya. Ia menilai langkah mendekatkan kader dengan warga menjadi kunci membangun kepercayaan dan kedekatan masyarakat terhadap partai.

    “Kami akan hadir di banyak titik kampung dan wilayah Surabaya untuk memastikan suara warga tersalurkan dan tertangani. Komitmen kami jelas, Gerindra harus hadir dan terasa manfaatnya oleh warga,” kata Cahyo. [asg/beq]

  • Lomba Cipta Menu B2SA di Ponorogo, Bupati Sugiri Ajak Kurangi Ketergantungan Beras

    Lomba Cipta Menu B2SA di Ponorogo, Bupati Sugiri Ajak Kurangi Ketergantungan Beras

    Ponorogo (beritajatim.com) – Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Ponorogo terus menggaungkan pentingnya gizi seimbang berbasis bahan pangan lokal. Salah satunya lewat Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) yang digelar dengan melibatkan perwakilan PKK dari 21 kecamatan se-Kabupaten Ponorogo.

    Dalam ajang tersebut, para peserta ditantang untuk mengolah bahan pangan lokal menjadi menu makanan yang tak hanya lezat dan bergizi, tetapi juga menarik dalam penyajian. Ubi, jagung, pisang, singkong, dan kentang menjadi bintang utama, menggantikan peran nasi dan tepung yang selama ini terlalu mendominasi pola konsumsi masyarakat.

    Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menegaskan, lomba ini bukan sekadar ajang kreativitas dapur. Lebih dari itu, adalah upaya nyata mengangkat potensi pangan lokal yang kaya nutrisi dan mudah dijumpai di sekitar masyarakat.

    “Lomba cipta menu ini bukan berasal dari beras dan tepung. Kami mencoba mengangkat kearifan lokal. Di setiap daerah ada makanan dan tumbuhan lokal yang nilai gizinya tidak kalah dengan beras dan tepung,” kata Bupati Sugiri, Senin (27/10/2025).

    Menurutnya, olahan pangan lokal tidak hanya lebih sehat, tetapi juga berpotensi menjadi solusi ketahanan pangan. Apalagi jika bahan bakunya berasal dari hasil bumi Ponorogo sendiri.

    “Makanya kita coba sesuaikan rasanya dengan lidah masyarakat dan perkembangan zaman. Bahannya lokal, mudah didapat, dan melimpah. Tinggal diulik sedikit saja sudah bagus, rasanya pun tidak kalah, tergantung chef-nya,” imbuhnya.

    Ketua TP PKK Ponorogo Susilowati Sugiri Sancoko menambahkan, lomba ini dirancang bukan semata mencari pemenang, melainkan menumbuhkan kesadaran baru tentang pangan lokal dan gizi seimbang di tingkat keluarga. Menurutnya, penilaian lomba tidak hanya dilihat dari rasa, tetapi juga keseimbangan porsi, keanekaragaman bahan, kreativitas, serta cara penyajian.

    “Peserta wajib menyajikan menu makanan berbahan pangan lokal yang bisa dipadukan dengan sayur, lauk pauk, dan buah,” jelasnya.

    Susilowati menegaskan, ajang ini juga menjadi sarana edukasi tentang ketahanan pangan keluarga. Dia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah sebagai lumbung hidup, menanam sayur dan bahan pangan sendiri agar lebih aman dan sehat.

    “Ketahanan pangan bisa dimulai dari menanam di pekarangan. Apa pun bisa ditanam di situ. Kalau menanam sendiri, kita tahu pupuk dan penyemprotnya, jadi aman bagi semua,” ungkapnya.

    Selain itu, hasil dari lomba B2SA tahun ini akan dikembangkan lebih luas. Setiap kecamatan akan membawa pulang resep dari menu yang telah diolah, untuk kemudian diterapkan di desa masing-masing.

    “Ada 21 menu dari 21 kecamatan, semuanya enak. Jangan hanya berhenti di lomba saja, tapi sebarkan ke desa-desa agar masyarakat ikut mencoba dan meniru,” pesan Susilowati.

    Lewat lomba ini, TP PKK Ponorogo bertekad mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Mulai dari ketergantungan pada beras, menuju pola makan beragam dan berbasis potensi lokal. Kreativitas para ibu PKK menjadi kunci dalam memperkenalkan kembali cita rasa lokal yang tak kalah nikmat, sambil menanamkan nilai keberlanjutan dan kemandirian pangan keluarga.(End

  • Situs Resmi Pemkab Madiun Tampil Tak Biasa, Diskominfo: Bukan Diretas tapi Migrasi Sistem

    Situs Resmi Pemkab Madiun Tampil Tak Biasa, Diskominfo: Bukan Diretas tapi Migrasi Sistem

    Madiun (beritajatim.com) – Warga Kabupaten Madiun sempat dibuat heran dengan tampilan tidak biasa pada situs resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, madiunkab.go.id, yang mendadak berubah sejak akhir pekan lalu. Dugaan peretasan pun sempat mencuat di media sosial.

    Namun, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Madiun memastikan perubahan tampilan itu bukan akibat serangan hacker, melainkan bagian dari proses migrasi sistem ke arsitektur baru.

    Kepala Bidang Persandian Diskominfo Kabupaten Madiun, Hendah Dwi Wijayani, menjelaskan bahwa tim teknis sedang melakukan peralihan dari versi lama ke sistem yang lebih modern dan aman.

    “Itu bukan karena diretas, tapi karena kami sedang melakukan migrasi sistem ke arsitektur baru. Prosesnya memang masih berjalan dan sedang diperbaiki,” kata Hendah saat dikonfirmasi, Senin (27/10/2025).

    Menurutnya, domain resmi Pemkab Madiun tetap menggunakan alamat madiunkab.go.id, dan proses migrasi diperkirakan memakan waktu tiga hingga empat hari kerja, bergantung pada kesiapan teknis dan sumber daya.

    “Tim yang menangani juga terbatas, hanya satu ahli siber dan dua software engineer, jadi prosesnya tidak bisa cepat,” tambahnya.

    Meski perubahan tersebut bukan disebabkan serangan siber, Diskominfo tetap mewaspadai potensi ancaman digital yang semakin kompleks, terutama serangan berbasis kecerdasan buatan (AI-based attacks).

    “Sekarang banyak serangan yang berbasis AI. Semua sistem bisa jadi target, sehingga kami perlu terus memperbarui keamanan,” jelas Hendah.

    Sebagai langkah pencegahan, Diskominfo rutin memperbarui sistem keamanan dengan mengacu pada daftar Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) — basis data resmi yang memuat kerentanan keamanan siber yang diakui secara internasional.

    “Kami melakukan update terhadap rule dan CVE setiap bulan, bahkan bisa setiap hari sesuai kemampuan infrastruktur kami,” ujarnya.

    Ke depan, Pemkab Madiun menargetkan untuk mengembangkan sistem keamanan berbasis AI yang mampu mendeteksi anomali secara real-time, serta menerapkan Endpoint Detection and Response (EDR) guna memperkuat pertahanan digital.

    “Idealnya begitu, tapi saat ini kami masih terbatas pada sumber daya manusia dan anggaran. Meski begitu, kami terus berupaya memperkuat keamanan sistem dengan kemampuan yang ada,” pungkas Hendah. [rbr/beq]

  • Pemkot Surabaya Perketat Izin Tenda Hajatan di Jalan Raya, Pelanggar Bisa Didenda Rp50 Juta

    Pemkot Surabaya Perketat Izin Tenda Hajatan di Jalan Raya, Pelanggar Bisa Didenda Rp50 Juta

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperketat aturan pendirian tenda hajatan di jalan raya untuk mencegah gangguan lalu lintas dan mengurangi risiko keselamatan publik. Kebijakan baru ini mulai diberlakukan setelah disepakati bersama kepolisian dan perangkat kelurahan pada Senin (27/10/2025).

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa setiap warga yang ingin menggelar acara di jalan umum wajib mengantongi izin berjenjang dari lingkungan masing-masing. “Izin hari ini sudah disepakati tidak boleh izin secara langsung. Maka dia harus mengajukan izin dan ada keterangan dari RT, RW, dan lurah,” kata Eri Cahyadi.

    Menurutnya, proses perizinan kini harus melewati jalur administrasi yang lebih ketat. Setelah mendapat persetujuan dari RT, RW, dan lurah, permohonan baru bisa diajukan ke kepolisian sektor (polsek) setempat. Tanpa surat rekomendasi berjenjang tersebut, pihak kepolisian tidak akan memberikan izin pendirian tenda hajatan.

    “Dari hasil koordinasi dengan kepolisian, polsek tidak akan lagi memberikan izin tanpa ada alur permintaan izin dan persetujuan yang runtut. Jika itu dilanggar warga, akan ada sanksi tegas hingga denda Rp50 juta,” tegas Eri.

    Pemkot Surabaya juga telah menugaskan perangkat RT, RW, dan kelurahan untuk menyosialisasikan aturan ini kepada masyarakat. Selain mekanisme perizinan, regulasi baru itu turut mengatur batas luas penggunaan jalan yang diperbolehkan untuk tenda hajatan.

    “Jadi di dalam itu akan keluar (tertera) berapa meter (syarat diperbolehkannya) menggunakan jalan tersebut. Satu meter, setengah meter, atau semua, nah itu akan ada di surat izin yang akan keluar,” jelas Eri.

    Pengetatan aturan tersebut dilakukan untuk menekan potensi gangguan aktivitas publik di jalan umum. Pemerintah menilai, penggunaan ruas jalan untuk hajatan kerap menimbulkan kemacetan, menghambat mobilitas warga, serta berisiko mengganggu penanganan darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran.

    Langkah ini diharapkan dapat menjaga ketertiban dan keselamatan bersama, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa penggunaan fasilitas publik harus tetap memperhatikan kepentingan umum. [rma/beq]

  • TKD Disunat, Pemkot Pasuruan Rasionalisasi Anggaran 2026 Tanpa Ganggu Pelayanan Publik

    TKD Disunat, Pemkot Pasuruan Rasionalisasi Anggaran 2026 Tanpa Ganggu Pelayanan Publik

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan mulai melakukan rasionalisasi anggaran untuk tahun 2026 setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah. Pemangkasan ini berdampak langsung pada kemampuan fiskal kota, termasuk terhadap besaran tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi aparatur sipil negara.

    Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pasuruan, Mochammad Amien, mengatakan seluruh perangkat daerah saat ini tengah menyesuaikan kegiatan agar sejalan dengan kondisi keuangan terkini. “Pemangkasan dana transfer ini memang cukup signifikan, sehingga kami harus menyesuaikan seluruh program kerja. Fokus utama adalah menjaga agar kegiatan prioritas tetap terlaksana,” ujar Amien.

    Ia menjelaskan, sektor pembangunan fisik menjadi salah satu yang paling terdampak karena sejumlah proyek infrastruktur kemungkinan akan ditunda atau dikurangi skalanya. Selain itu, belanja operasional dan TKD ASN juga menjadi sasaran efisiensi.

    “Kalau biasanya rapat ada nasi kotak, tahun depan tidak ada. Kami akan tekan biaya seminimal mungkin tanpa mengganggu jalannya pemerintahan,” jelas Amien.

    Amien menegaskan, meski ada penyesuaian TKD, hak-hak dasar ASN tetap dijaga agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Ia menambahkan bahwa pembahasan final terkait penyesuaian anggaran akan dilakukan bersama DPRD Kota Pasuruan pada awal November 2025. “Saat ini masih proses, termasuk penghitungan SILPA yang juga berpengaruh pada penyusunan APBD,” terangnya.

    Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo mengungkapkan, pemangkasan dana transfer dari pusat mencapai Rp124 miliar dari total proyeksi Rp700 miliar. Selain itu, dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) juga dipotong hingga 50 persen, dari Rp32 miliar menjadi Rp16 miliar.

    “Walaupun kapasitas fiskal berkurang, kami tetap prioritaskan pelayanan publik dan program sosial. Pemerintah tidak boleh berhenti melayani masyarakat hanya karena anggaran terbatas,” tegas Wali Kota Adi Wibowo.

    Adi menegaskan, efisiensi ini tidak akan menghambat pelaksanaan program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan warga. Pemkot Pasuruan berkomitmen menjaga stabilitas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebersihan agar tetap berjalan maksimal.

    “Roda pemerintahan harus tetap bergerak, karena masyarakat menunggu pelayanan terbaik. Kami akan memastikan efisiensi tidak mengorbankan kebutuhan publik,” pungkasnya. [ada/beq]

  • Mas Rusdi Sidak Puskesmas Kejayan Pasuruan, Pastikan Pelayanan Kesehatan Maksimal

    Mas Rusdi Sidak Puskesmas Kejayan Pasuruan, Pastikan Pelayanan Kesehatan Maksimal

    Pasuruan (beritajatim.com) – Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo atau akrab dengan sapaan Mas Rusdi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Puskesmas Kejayan, Senin (27/10/2025). Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat kecamatan berjalan maksimal sesuai standar yang ditetapkan pemerintah daerah.

    Dalam kunjungannya, Mas Rusdi meninjau sejumlah fasilitas utama di Puskesmas Kejayan, mulai dari ruang tunggu pasien, ruang pemeriksaan, hingga bagian administrasi. Ia ingin memastikan seluruh layanan berjalan efektif dan memberi kenyamanan bagi masyarakat.

    “Puskesmas adalah garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Maka dari itu, saya ingin semua tenaga kesehatan bekerja sepenuh hati dalam melayani,” ujar Mas Rusdi di sela sidak.

    Sidak berlangsung dalam suasana santai namun tetap serius. Beberapa warga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan keluhan ringan, seperti waktu tunggu pelayanan yang masih cukup lama serta keterbatasan ketersediaan obat di apotek puskesmas.

    Menanggapi hal itu, Bupati Pasuruan memastikan seluruh masukan masyarakat akan segera ditindaklanjuti. Ia meminta jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan untuk mengevaluasi sistem pelayanan agar lebih cepat, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pasien.

    “Kita ingin masyarakat tidak hanya sembuh, tetapi juga merasa dihargai saat mendapatkan pelayanan. Ramah, cepat, dan tanpa diskriminasi harus jadi budaya kerja di setiap Puskesmas,” tegasnya.

    Selain berdialog dengan warga, Mas Rusdi juga memberi motivasi kepada tenaga kesehatan yang tengah bertugas. Ia mengapresiasi dedikasi para nakes yang terus bekerja melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab di tengah keterbatasan sarana dan beban kerja yang tinggi.

    Bupati menegaskan sidak serupa akan dilakukan secara berkala di sejumlah wilayah lain di Kabupaten Pasuruan. Menurutnya, langkah ini penting agar pemerintah dapat memantau langsung kondisi lapangan dan memastikan kebijakan kesehatan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Ini bukan kunjungan seremonial, tetapi bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapat pelayanan yang adil dan bermutu,” ujar Mas Rusdi Sutejo.

    Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menegaskan komitmennya menghadirkan pelayanan publik yang transparan, humanis, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Mas Rusdi berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, tenaga medis, dan masyarakat dapat terus diperkuat demi mewujudkan derajat kesehatan yang lebih baik di Pasuruan. [ada/beq]

  • Surat Edaran Air Mineral Lokal Pemkot Probolinggo Tuai Sorotan DPRD

    Surat Edaran Air Mineral Lokal Pemkot Probolinggo Tuai Sorotan DPRD

    Probolinggo (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo resmi menerbitkan surat edaran baru yang mengatur penggunaan air mineral di lingkungan instansi pemerintahan. Melalui aturan ini, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diimbau untuk menggunakan produk air mineral lokal dalam kebutuhan konsumsi sehari-hari.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 500.2.2.8/4092/425.002/2025 yang ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, R. Suwigtyo, atas nama Wali Kota Probolinggo. Surat itu ditujukan kepada seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemkot, mulai dari kepala dinas, camat, lurah hingga pimpinan rumah sakit daerah.

    Dalam edaran tersebut dijelaskan bahwa penggunaan air mineral lokal dimaksudkan untuk menjaga higienitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pemkot ingin memastikan bahwa kebutuhan air minum di lingkungan kerja tetap aman, sehat, dan pada saat yang sama memberi manfaat bagi pelaku usaha lokal.

    “Kami mengimbau seluruh OPD menggunakan produk air mineral lokal untuk kebutuhan konsumsi di kantor masing-masing,” tulis R. Suwigtyo dalam surat edaran tersebut. Menurutnya, kebijakan ini merupakan bentuk dukungan terhadap kemandirian ekonomi daerah.

    Surat edaran itu berlaku bagi seluruh instansi pemerintahan di Kota Probolinggo, termasuk RSUD dr. Moh. Saleh, RSUD Ar Rozy, serta seluruh kantor kelurahan dan kecamatan. Pemerintah berharap langkah ini dapat menjadi contoh penerapan kebijakan konsumsi produk lokal di sektor publik, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi daerah.

    Namun, kebijakan yang terlihat sederhana tersebut justru memicu perdebatan di kalangan legislatif. Sejumlah anggota DPRD Kota Probolinggo menilai isi surat edaran masih menimbulkan tafsir ganda dan berpotensi memunculkan kesan keberpihakan terhadap produk tertentu. Anggota DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi, menyebut kebijakan tersebut perlu dikritisi karena terlalu sempit dalam ruang lingkupnya.

    “Kenapa hanya air mineral yang diatur? Kenapa bukan belanja makan-minum dinas dari UMKM lokal yang seharusnya difasilitasi?” ujarnya.

    Menurut Sibro, surat edaran itu berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat karena bisa dianggap sebagai bentuk promosi satu merek air kemasan tertentu. Padahal, di wilayah Probolinggo terdapat beberapa produsen air mineral lokal yang juga layak mendapatkan dukungan pemerintah.

    “Kalau pemerintah ingin mendukung ekonomi lokal, seharusnya semua produsen diberi kesempatan yang sama. Jangan sampai kesannya hanya menguntungkan satu pihak tertentu,” tegas Sibro Malisi.

    Ia juga menyoroti redaksi surat edaran yang hanya menyebut istilah “produk lokal” tanpa secara eksplisit mencantumkan frasa “Kota Probolinggo”. Menurutnya, redaksi tersebut terlalu umum dan bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengklaim produk luar daerah sebagai produk lokal.

    “Kebijakan publik tidak boleh membuka peluang monopoli. Pemerintah harus memastikan kebijakan ini benar-benar berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. [ada/beq]