Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Pemkab Lamongan Genjot Pembentukan Posbakum Desa untuk Wujudkan Akses Hukum Merata

    Pemkab Lamongan Genjot Pembentukan Posbakum Desa untuk Wujudkan Akses Hukum Merata

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan memperluas pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

    Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi Pemkab Lamongan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, inklusif, dan berpihak pada masyarakat kecil.

    Melalui program sosialisasi pembentukan Posbakum Desa/Kelurahan, Pemkab menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH), akademisi, dan praktisi hukum guna memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya layanan bantuan hukum, dengan melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan.

    Kepala Bagian Hukum Setda Lamongan, M. Rois, menyebut Posbakum akan menjadi garda terdepan dalam memberikan pendampingan hukum bagi warga, khususnya bagi mereka yang kurang mampu.

    “Kami ingin memastikan akses keadilan dapat dirasakan hingga ke pelosok desa. Posbakum ini memberikan layanan pendampingan hukum secara gratis bagi masyarakat,” ujar Rois, Selasa (28/10/2025).

    Rois menambahkan, program tersebut juga mendukung gerakan nasional Desa Sadar Hukum yang diinisiasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dengan adanya Posbakum, desa diharapkan lebih siap menghadapi berbagai persoalan hukum, mulai dari administrasi, tanah, hingga konflik sosial.

    “Desa yang memiliki Posbakum akan lebih tanggap dalam menyelesaikan permasalahan hukum secara cepat dan sesuai aturan,” ujarnya.

    Rois menyebutkan, hingga akhir Oktober 2025, tercatat 314 dari 474 desa/kelurahan di Lamongan telah memiliki Posbakum aktif. Pemkab menargetkan seluruh desa memiliki Posbakum pada akhir 2025, dengan operasional penuh pada 2026.

    “Dengan percepatan pembentukan Posbakum Desa ini, Pemkab Lamongan optimistis dapat menjadi kabupaten pelopor pemerataan akses keadilan di Jawa Timur,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua LBH Mawaddah Lamongan, Indah Suci Ning Ati, mengapresiasi langkah Pemkab yang membuka ruang kolaborasi bagi lembaga bantuan hukum di tingkat desa.

    “Kami siap mendampingi dan menjadi mitra bagi Posbakum Desa. Tujuannya agar layanan hukum bisa benar-benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat,” kata Indah.

    Dengan kolaborasi pemerintah daerah, LBH, dan masyarakat, keberadaan Posbakum Desa diharapkan mampu memperkuat kesadaran hukum sekaligus memastikan keadilan tidak hanya berhenti di kota, tetapi hadir nyata hingga ke pelosok Lamongan. (fak/ted)

  • Gubernur Khofifah Ajak Pemuda Jatim Wujudkan Semangat Sumpah Pemuda Lewat Inovasi dan Kolaborasi

    Gubernur Khofifah Ajak Pemuda Jatim Wujudkan Semangat Sumpah Pemuda Lewat Inovasi dan Kolaborasi

    Pasuruan (beritajatim.com) – Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tingkat Provinsi Jawa Timur berlangsung khidmat di Taman Candra Wilwatikta, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Selasa (28/10/2025). Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memimpin langsung jalannya upacara yang dihadiri ribuan peserta dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur.

    Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya peran pemuda dalam membangun masa depan bangsa. Ia menyebut, semangat Sumpah Pemuda harus diwujudkan melalui karya nyata dan kontribusi positif di setiap bidang kehidupan.

    “Tahun ini kami ingin momentum Sumpah Pemuda menjadi panggilan bagi generasi muda untuk bergerak, berinovasi, dan berkolaborasi,” ujar Gubernur Khofifah di hadapan peserta upacara. Ia menekankan bahwa kekuatan pemuda adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045.

    Menurut Khofifah, Jawa Timur saat ini tengah menikmati bonus demografi yang besar. Sekitar 20,87 persen penduduk Jatim atau lebih dari 8 juta jiwa merupakan kelompok usia muda yang produktif dan penuh potensi.

    “Modal demografi ini sangat berharga. Jika diarahkan dengan benar, para pemuda bisa menjadi motor penggerak ekonomi, sosial, dan kemajuan bangsa,” tuturnya. Ia mengajak seluruh pihak untuk mendukung ruang ekspresi dan inovasi bagi generasi muda.

    Selain upacara, peringatan tahun ini juga dirangkai dengan berbagai kegiatan kepemudaan. Di antaranya Kemah Integrasi Pemuda Amukti Palapa Nusantara yang diikuti 300 peserta dari seluruh daerah di Jawa Timur.

    “Kegiatan ini bukan sekadar ajang berkumpul, tetapi wadah membangun solidaritas dan menumbuhkan semangat kolaborasi lintas daerah,” jelas Khofifah. Ia berharap kemah tersebut menjadi titik awal terbentuknya pemuda-pemudi tangguh dan berkarakter.

    Rangkaian peringatan juga diisi dengan kegiatan Youth Innovation Workshop, Jatim Youth Market, serta Jatim Youth Techvolution. Selain itu, ada pula lomba kreatif seperti festival musik, kreasi baris-berbaris, dan lomba video pendek bertema kepemudaan.

    “Kami ingin semangat Sumpah Pemuda hadir dalam wujud nyata, bukan hanya seremoni. Mari rayakan dengan gotong royong dan kreativitas yang membangun,” tambahnya.

    Sebagai bentuk kepedulian sosial, Pemprov Jatim juga mengadakan bakti sosial di rumah ibadah sekitar Pandaan. “Kegiatan ini menjadi simbol tanggung jawab moral pemuda terhadap sesama dan lingkungan,” pungkas Khofifah.

    Upacara Sumpah Pemuda di Pasuruan turut dimeriahkan dengan pertunjukan Barongsai IPTI, tari kolaborasi seni Jatim, serta penampilan spesial dari Vinoqi dan Niken Salindry. Acara ini menjadi penutup meriah dari semangat kebersamaan pemuda Jawa Timur tahun 2025. [ada/beq]

  • DPRD Surabaya: Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Arek Suroboyo Sing Wani

    DPRD Surabaya: Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Arek Suroboyo Sing Wani

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda harus menjadi cermin bagi generasi muda masa kini, khususnya arek-arek Suroboyo. Ia menilai, semangat kepeloporan dan keberanian yang dulu dimiliki para pemuda Indonesia jangan sampai luntur di tengah kenyamanan zaman digital.

    “Arek enom itu identik karo wani lan ngeyel dalam arti positif. Kok saiki akeh sing males? Itu bukan DNA-nya anak muda Indonesia, apalagi arek Suroboyo,” ujar Kahfi, Selasa (28/10/2025).

    Kahfi menjelaskan, Sumpah Pemuda adalah fondasi moral untuk menjaga semangat persatuan dan kerja keras di setiap generasi. Menurutnya, pemuda seharusnya menjadi motor perubahan sosial yang mendorong kemajuan bangsa, mulai dari tingkat lokal hingga nasional.

    “Kalau dulu pemuda berjuang dengan bambu runcing, sekarang perjuangannya lewat inovasi, kerja nyata, dan keberanian untuk bersuara jujur,” ucap mantan aktivis itu.

    Ia menambahkan, generasi muda saat ini memiliki peluang besar untuk berkontribusi melalui teknologi, ekonomi kreatif, dan pendidikan. Namun semangat perjuangan dan tanggung jawab sosial harus tetap menjadi dasar agar Indonesia tidak kehilangan arah di tengah arus globalisasi.

    “Anak muda kudu melek teknologi, tapi juga kudu punya jiwa gotong royong dan nasionalisme. Wong pinter saiki akeh, tapi sing peduli lan wani ngomong bener iku sing langka,” tegas Kahfi.

    Azhar Kahfi juga mengingatkan bahwa momentum Sumpah Pemuda seharusnya dijadikan refleksi untuk memperkuat karakter dan moral generasi muda. Nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan kepedulian sosial, menurutnya, adalah bagian dari semangat pemuda sejati. “Sumpah Pemuda itu kudu diurip-urip. Anak muda kudu wani mikir beda, tapi tetep cinta tanah air,” ujarnya.

    Ia berharap, pemuda Surabaya mampu menjadi teladan bagi daerah lain dalam semangat, kreativitas, dan kontribusi nyata terhadap pembangunan kota. Karakter khas arek Suroboyo yang berani dan terbuka, lanjutnya, harus terus diwariskan agar tetap relevan di setiap zaman.

    “Arek Suroboyo iku kudu tetep wani, cerdas, lan nduwe rasa tanggung jawab karo kotane. Nek semangat iki dijaga, aku yakin masa depan bangsa iki cerah,” pungkasnya. [asg/kun]

  • Pemkab Lamongan Gandeng PT DESI Hadirkan Laboratorium Pengujian Lingkungan

    Pemkab Lamongan Gandeng PT DESI Hadirkan Laboratorium Pengujian Lingkungan

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui berbagai program kolaboratif dengan sektor swasta. Salah satu langkah strategisnya adalah kerja sama dengan PT DOWA Eco System Indonesia (DESI) yang baru saja meresmikan Laboratorium Pengujian Lingkungan di Lamongan.

    Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lamongan, Andhy Kurniawan, mengatakan kehadiran laboratorium tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan layanan uji kualitas lingkungan.

    “Hadirnya laboratorium ini akan sangat membantu, terutama dalam pemenuhan kebutuhan uji kualitas air, udara, maupun limbah. Ini juga menguntungkan bagi pelaku usaha, karena mereka bisa lebih mudah memenuhi kewajiban pengujian kualitas lingkungan,” ujar Andhy, Selasa (28/10/2025).

    Ia menjelaskan, berdasarkan data kinerja pengelolaan lingkungan tahun 2025, terdapat beberapa isu prioritas yang perlu ditangani, seperti penurunan kualitas air, belum optimalnya pengelolaan sampah, serta dampak perubahan iklim. Pemkab Lamongan menargetkan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang pada tahun 2024 masih berada di angka 63,3 dan Indeks Kualitas Air di angka 57,9.

    “Ini tantangan berat bagi kita semua, baik pemerintah maupun pelaku usaha. Di tahun 2029, targetnya indeks kualitas lingkungan Lamongan harus berada pada kategori baik,” tegasnya.

    Andhy menambahkan, keberhasilan menjaga kelestarian lingkungan tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah. Kolaborasi dunia usaha menjadi faktor penting dalam pengelolaan limbah cair, sampah, hingga limbah B3 agar tercipta Lamongan yang hijau dan berkelanjutan.

    “Kontribusi pelaku usaha dalam menjaga dan mengelola lingkungan menjadi kunci penting untuk mewujudkan Lamongan yang hijau dan lestari,” ujarnya.

    Sementara itu, Asisten Manajer Laboratorium Lingkungan PT DESI, Farid, menuturkan bahwa fasilitas baru tersebut tidak hanya fokus pada pengolahan limbah B3, tetapi juga menyediakan berbagai layanan analisis lingkungan bagi kebutuhan publik maupun industri.

    “Kami memiliki 162 parameter uji yang sudah terakreditasi, mulai dari COD, pH, Acidity, Alkalinity, AOX, TOX, hingga berbagai parameter kualitas air dan udara. Bahkan, jika ada parameter yang belum tersedia, kami sudah bekerja sama dengan laboratorium eksternal seperti PPLI,” terang Farid.

    Farid menambahkan, layanan yang tersedia di Laboratorium Lingkungan PT DESI mencakup uji air sungai dan air sumur pantau, uji air limbah, serta uji tanah, lumpur, dan sedimen. “Kemudian uji baku mutu bagi kegiatan industri fisik dan kimia, uji pengolahan limbah B3, dan uji pemanfaatan limbah B3 sebagai Alternative Fuel (AF) atau Alternative Material (AM),” tuturnya.

    Keberadaan laboratorium lingkungan tersebut diharapkan dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya dalam mendukung transparansi data serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

    Dengan dukungan sektor swasta melalui PT DESI, Pemkab Lamongan optimistis langkah menjaga kualitas lingkungan hidup dapat berjalan lebih efektif menuju Lamongan yang hijau, sehat, dan berkelanjutan. [fak/beq]

  • Bawaslu Kota Mojokerto Jadi Pilot Project Modernisasi Birokrasi

    Bawaslu Kota Mojokerto Jadi Pilot Project Modernisasi Birokrasi

    Mojokerto (beritajatim.com) – Komitmen Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto dalam memperkuat tata kelola kelembagaan mendapat apresiasi di tingkat provinsi. Lembaga pengawas Pemilu di Kota Onde-onde ini terpilih sebagai pilot project bidang Modernisasi Birokrasi, dari delapan program penguatan kelembagaan yang digagas Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

    Kegiatan bertajuk Penguatan Kelembagaan Bawaslu ini digelar di salah satu hotel di Kota Mojokerto, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Selasa (28/10/2025). Momen tersebut menjadi pengingat pentingnya peran generasi muda dalam menjaga demokrasi dan mengawal proses Pemilu yang jujur serta berintegritas.

    Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Dian Pratmawati, menyebut penguatan kelembagaan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

    “Kami berharap semangat Sumpah Pemuda menjadi inspirasi bagi seluruh elemen, terutama generasi muda, untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu,” ujarnya.

    Dian menegaskan, pengawasan yang kuat akan melahirkan demokrasi yang bersih dan pemimpin yang berpihak pada rakyat. Modernisasi birokrasi bukan hanya pembenahan internal, tetapi juga langkah memperkokoh demokrasi bangsa. Melalui sistem yang cepat, akurat, dan terintegrasi, Bawaslu Kota Mojokerto ingin menunjukkan bahwa pengawasan Pemilu bisa dilakukan secara modern, transparan, dan partisipatif.

    Selain menjadi pionir digitalisasi birokrasi, Bawaslu Kota Mojokerto juga melanjutkan berbagai program pasca Pemilu 2024, seperti literasi demokrasi, pengawasan data pemilih berkelanjutan, dan pengawasan partisipatif. Mereka juga menghadirkan Posko Aduan Masyarakat, baik secara daring maupun luring, untuk menampung laporan pelanggaran Pemilu dari warga.

    Tiga narasumber hadir dalam kegiatan ini, yakni Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono, serta Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Elsa Fifajanti. Turut hadir pula Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Jatim Nur Elya Anggraini beserta dua anggota lainnya.

    Lima Bawaslu daerah lain yang turut mendukung kegiatan ini adalah Bawaslu Kabupaten Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Tuban, dan Kabupaten Mojokerto. Acara juga dihadiri oleh Ketua KPU Kota Mojokerto, camat dan lurah se-Kota Mojokerto, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta kalangan mahasiswa.

    Dengan terpilihnya Bawaslu Kota Mojokerto sebagai pilot project Modernisasi Birokrasi, diharapkan tata kelola pengawasan Pemilu di daerah ini semakin profesional, efisien, dan dipercaya publik. Transformasi digital ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan lembaga pengawas Pemilu yang berintegritas, independen, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Sebagai percontohan, Bawaslu Kota Mojokerto mengembangkan empat aplikasi internal berbasis teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan publik dan memperkuat akuntabilitas lembaga, yaitu:

    E-Arsip (Elektronik Arsip) – Sistem pengelolaan arsip digital yang memudahkan pencarian dan penyimpanan dokumen sekaligus memperkuat keamanan data sesuai Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2020.

    Sistem Internal Satu Pintu (SISP) – Portal terpadu berbasis web yang mengintegrasikan seluruh jalur kerja Bawaslu Kota Mojokerto sebagai bentuk efisiensi dan digitalisasi layanan internal.

    Info PPPS (Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa) – Sistem informasi publik berbasis web yang memungkinkan masyarakat memantau langsung perkembangan laporan pelanggaran Pemilu secara transparan.

    Analisa Beban Kerja dan Jabatan (ABK & Anjab) – Formulir digital untuk mengukur efektivitas dan efisiensi kerja berdasarkan volume dan klasifikasi jabatan, guna mendukung tata kelola SDM yang optimal.

    Dengan langkah ini, Bawaslu Kota Mojokerto menegaskan posisinya sebagai pelopor modernisasi birokrasi pengawasan Pemilu di Jawa Timur, serta inspirasi bagi lembaga pengawas lainnya di Indonesia. [tin/kun]

  • Anggaran Setda Kota Blitar Naik Rp3 M, Wawali Klaim Tak Tahu untuk Mobil Dinasnya

    Anggaran Setda Kota Blitar Naik Rp3 M, Wawali Klaim Tak Tahu untuk Mobil Dinasnya

    Blitar (beritajatim.com) – Kontroversi kenaikan anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Blitar sebesar Rp3 miliar lebih, yang sebagian dialokasikan untuk pengadaan mobil dinas Wakil Wali Kota (Wawali) Elim Tyu Samba memicu pernyataan mengejutkan dari pejabat terkait.

    Wakil Wali Kota (Wawali) Blitar, Elim Tyu Samba, secara terbuka mengaku tidak tahu menahu tentang naiknya anggaran Bagian Umum Setda yang ternyata digunakan untuk pengadaan mobil dinasnya itu. Elim Tyu Samba mengaku tak tahu apapun soal anggaran karena dirinya tak pernah dilibatkan dalam penganggaran.

    “Saya tidak tahu. Karena memang saya tidak pernah diajak koordinasi mengenai anggaran apapun,” kata Elim Tyu Samba, Selasa (28/10/2025).

    Sebelumnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar mengkonfirmasi bahwa adanya peningkatan anggaran sebesar Rp3 miliar lebih di Bagian Umum Setda terjadi karena adanya alokasi penganggaran untuk kendaraan dinas bagi Wawali.

    Namun ternyata hal itu tidak diketahui oleh Wawali Blitar, Elim Tyu Samba. Politisi perempuan itu pun meminta agar pertanyaan itu diajukan ke Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin.

    “Jadi mohon ditanyakan ke Mas Wali (Syauqul Muhibbin) yang tahu dan mempunyai kewenangan,” imbuh Elim.

    Di sisi berbeda, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Widodo Saptono Johannes pun membeberkan alasan kenapa anggaran Bagian Umum Setda naik hingga lebih dari Rp3 miliar. Selain untuk penerimaan tamu-tamu, menurut Widodo peningkatan anggaran itu juga digunakan untuk pengadaan mobil dinas Wakil Wali Kota (Wawali) Blitar.

    “Penambahan di bagian umum Sekretariat Daerah selain untuk tamu-tamu daerah juga untuk kendaran baru Operasional Kepala Daerah berupa Mobil Wawali,” ungkap Widodo, pada Selasa (28/10/2025).

    Menurut Widodo kenaikan anggaran sebesar Rp3 miliar lebih itu terjadi karena adanya pengalokasian pengadaan kendaraan dinas untuk Wawali Blitar yakni Elim Tyu Samba. Namun demikian Widodo tidak menjabarkan besaran anggaran yang digunakan untuk pengadaan mobil dinas Wawali Blitar.

    “Sedangkan Pak Wali Kota belum dibelikan mobil,” tegasnya. [owi/beq]

  • Anggaran Bagian Umum Setda Blitar Naik Rp3 Miliar, Ternyata untuk Mobil Dinas Wawali

    Anggaran Bagian Umum Setda Blitar Naik Rp3 Miliar, Ternyata untuk Mobil Dinas Wawali

    Blitar (beritajatim.com) – Kontroversi kenaikan anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Blitar sebesar lebih dari Rp3 miliar di tengah wacana pemangkasan dana transfer pusat menyisakan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin, di saat pemerintah gencar mengampanyekan efisiensi, justru anggaran Bagian Umum Setda Kota Blitar mengalami lonjakan.

    Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Widodo Saptono Johannes, membeberkan alasan di balik kenaikan anggaran tersebut. Ia menyebut, tambahan anggaran digunakan untuk penerimaan tamu-tamu daerah serta pengadaan mobil dinas bagi Wakil Wali Kota (Wawali) Blitar.

    “Penambahan di Bagian Umum Sekretariat Daerah selain untuk tamu-tamu daerah juga untuk kendaraan operasional kepala daerah berupa mobil Wawali,” ungkap Widodo, Selasa (28/10/2025).

    Menurut Widodo, kenaikan anggaran sebesar Rp3 miliar lebih itu terjadi karena adanya pengalokasian pengadaan kendaraan dinas untuk Wawali Blitar, yakni Elim Tyu Samba. Meski begitu, ia tidak merinci berapa besar nominal yang digunakan untuk pembelian mobil dinas tersebut. “Sedangkan Pak Wali Kota belum dibelikan mobil,” tegasnya.

    Widodo menjelaskan bahwa kepala daerah, dalam hal ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota, memang mendapatkan alokasi mobil dinas. Namun khusus untuk Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, hingga kini belum menerima kendaraan dinas baru.

    Syauqul disebut meminta agar pengadaan mobil dinasnya ditunda dan anggarannya dialihkan untuk kepentingan masyarakat. “Pak Wali Kota belum dibelikan mobil, malah anggarannya dibelikan mobil jenazah untuk pelayanan masyarakat,” tandas Widodo. [owi/kun]

  • Perkuat Layanan Publik, Dispendukcapil Tulungagung Ikut Pelatihan yang Digelar StatsMe

    Perkuat Layanan Publik, Dispendukcapil Tulungagung Ikut Pelatihan yang Digelar StatsMe

    Tulungagung(beritajatim.com) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Tulungagung terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik.

    Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan para pegawainya dalam pelatihan service excellence yang digelar oleh StatsMe di Azana Hotel Tulungagung, Jumat (24/10/2025).

    Sebanyak 80 peserta mengikuti kegiatan tersebut dengan antusias. Acara dibuka langsung oleh Pimpinan StatsMe Cabang Jawa Timur, Aulia Dwi Rahayu, disusul sambutan dari Kepala Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung, Nina Hartiani.

    “Ini langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperdalam pemahaman para pegawai Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung tentang service excellence,” ujar Nina dalam sambutannya.

    Pelatihan ini menghadirkan Direktur Utama StatsMe, Lussi Agustin, sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, Lussi menjelaskan pentingnya penerapan service excellence di lingkungan kerja, terutama dalam konteks pelayanan publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

    “Service excellence perlu diterapkan demi layanan prima sehari-hari. Setiap pegawai harus memahami bahwa sikap profesional dan empati menjadi kunci dalam memberikan pelayanan terbaik,” tegas Lussi.

    Lussi juga menyoroti pentingnya memahami karakter pelanggan yang beragam serta menjaga etika pelayanan.

    Ia memaparkan sejumlah contoh nyata penerapan service excellence dan mengajak peserta berdiskusi melalui sesi tanya jawab.

    Tak hanya teori, kegiatan ini juga dikemas secara interaktif. Para peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mengikuti permainan edukatif yang dirancang guna mengukur pemahaman mereka tentang prinsip service excellence.

    “Saya mengapresiasi antusiasme peserta yang sangat tinggi. Ini menunjukkan semangat dan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik,” tutur Lussi.

    Menurutnya, Dispendukcapil Tulungagung sebagai wajah pemerintah di bidang kependudukan memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan akurat.

    Selain itu, Lussi menekankan pentingnya digitalisasi layanan publik. “Zaman semakin maju, dan masyarakat kini lebih akrab dengan dunia digital. Dispendukcapil perlu terus berinovasi agar seluruh layanan bisa terintegrasi secara digital,” tambahnya.

    Kepala Dispendukcapil Tulungagung, Nina Hartiani, juga menyambut baik pelatihan ini sebagai wadah peningkatan kapasitas sumber daya manusia di instansinya.

    “Ini sekaligus menjadi ajang interaksi dan belajar bersama. Saya berharap seluruh pegawai mampu menerapkan nilai-nilai service excellence demi layanan publik yang semakin baik,” pungkas Nina.

    Dengan adanya pelatihan tersebut, Dispendukcapil Tulungagung diharapkan semakin siap menghadirkan layanan prima, inovatif, dan berbasis digital bagi masyarakat. (ted)

  • Gembar-gembor Efisiensi, Anggaran Bagian Umum Setda Kota Blitar Justru Naik Rp3 Miliar

    Gembar-gembor Efisiensi, Anggaran Bagian Umum Setda Kota Blitar Justru Naik Rp3 Miliar

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar tengah menghadapi krisis fiskal serius menyusul pemangkasan dana transfer dari pusat yang mencapai lebih dari Rp114 miliar. Pemangkasan ini bakal terjadi pada tahun anggaran 2026 mendatang.

    Situasi ini memaksa Pemerintah Kota Blitar untuk menggembar-gemborkan efisiensi anggaran. Namun, di tengah himpitan defisit fiskal dan seruan efisiensi tersebut, data anggaran Pemkot Blitar justru menunjukkan sebuah ironi yang mencolok.

    Pada perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar tahun 2025 ini menunjukkan adanya kenaikan anggaran di pos Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Blitar. Bahkan kenaikkan anggaran yang terjadi di Bagian Umum Setda Kota Blitar meningkat hingga Rp3 miliar lebih.

    “Iya itu tadi berada di Sekretariat Daerah, di bagian umum dan tidak khusus peruntukannya untuk kepala daerah,” ungkap Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Widodo Saptono Johannes.

    Menurut Kepala BPKAD Kota Blitar, Widodo Sapto Johannes peningkatan yang terjadi pada perubahan APBD tersebut diperuntukkan untuk kegiatan penerimaan tamu-tamu dari luar daerah. Sehingga ada peningkatan anggaran di pos Bagian Umum Setda Kota Blitar sebesar Rp3 miliar lebih.

    “Secara umum untuk fasilitasi kegiatan penerimaan tamu-tamu daerah baik regional dan nasional yg mulai tahun 2025 ini meningkat,” tegasnya.

    Sebelumnya beredar soal data anggaran untuk Bagian Umum Setda Kota Blitar. Dalam data yang tersebar itu memperlihatkan APBD 2025 Murni untuk Bagian Umum Setda Kota Blitar mencapai Rp4,2 miliar.

    Kemudian dalam Perubahan APBD 2025 untuk Bagian Umum Setda Kota Blitar ada peningkatan sehingga menjadi Rp7,5 miliar. Sehingga jika dihitung ada selisih mencapai Rp3 miliar.

    Kondisi ini tentu cukup ironis, di tengah-tengah gembar gembor efisiensi ternyata anggaran untuk Bagian Umum Setda Kota Blitar justru meningkat. Warga pun tidak sedikit yang bertanya-tanya bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi.

    “Saya cuma miris saja, kenapa ini bisa terjadi,” ucap singkat Utami, warga Blitar. [owi/beq]

  • DPRD Ungkap Empat Aspek Strategis Dongkrak Daya Saing Anak Muda Jatim, Apa Itu?

    DPRD Ungkap Empat Aspek Strategis Dongkrak Daya Saing Anak Muda Jatim, Apa Itu?

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan bahwa generasi muda Jatim harus bersiap menghadapi persaingan global menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028.

    Dia menyebut ada empat aspek strategis yang wajib dijawab seluruh elemen di Jawa Timur agar anak muda memiliki daya saing yang tangguh dan berkarakter.

    “Tanpa memaknai Sumpah Pemuda sebagai napas kehidupan sehari-hari untuk bergotong royong memajukan daerah, momen ini hanya akan menjadi teks sejarah,” ujar Deni, Selasa (28/10/2025).

    Deni menguraikan empat aspek strategis yang menjadi kunci penguatan daya saing anak muda Jawa Timur. Pertama adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini masih berada di angka 75,35 atau kategori tinggi, tetapi belum mencapai klasifikasi “sangat tinggi” di atas 80.

    “Harus ada akselerasi pemerataan, karena faktualnya kualitas dan akses pendidikan serta kesehatan masih belum merata di Jatim,” kata Deni.

    Aspek kedua, lanjut dia, berkaitan dengan kemandirian ekonomi generasi muda. Deni menilai, anak muda harus menjadi pelaku utama dalam ekonomi kreatif dan UMKM, bukan pencari kerja.

    “Tantangan saat ini adalah tingkat pengangguran terbuka di Jatim masih 3,61 persen dengan 894 ribu jiwa, dan salah satu yang tertinggi berasal dari lulusan SMK,” ujar dia.

    Menurut Deni, tanpa dukungan terhadap wirausaha muda dan inovasi berbasis kearifan lokal, bonus demografi hanya akan menjadi beban demografi. Pemerintah, kata dia, perlu memperkuat ekosistem ekonomi kreatif agar anak muda punya ruang produktif.

    “Maka pemerintah harus memperkuat ekosistem UMKM anak muda, ekonomi kreatif, dan inovasi berbasis kearifan lokal,” tutur alumnus FISIP Unair ini.

    Aspek ketiga adalah penguasaan teknologi. Deni menyoroti kesenjangan literasi digital di kalangan anak muda, di mana sebagian besar masih menggunakan teknologi untuk hiburan, bukan produktivitas.

    “Kalau anak muda kita hanya menjadi pengguna teknologi, maka daya saingnya akan sulit terdongkrak. Untuk dapat mengakselerasi daya saing, kuncinya adalah mendorong anak muda menjadi pencipta teknologi,” tegas Deni.

    Dia menyebut penguasaan keterampilan tingkat lanjut seperti coding, analisis data, kecerdasan buatan (AI), dan keamanan siber harus ditingkatkan. Menurut Deni, kemampuan ini akan menentukan posisi anak muda Jatim dalam peta kompetisi global.

    Aspek keempat adalah penguatan komitmen ideologis. Deni menegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak akan tercapai tanpa semangat persatuan dalam keberagaman seperti yang dicontohkan para pemuda 1928.

    “Anak muda tidak cukup hanya memiliki skill dan daya saing, tapi juga wajib mempunyai komitmen ideologis,” kata Deni .

    Dia mengingatkan, semangat Sumpah Pemuda 1928 lahir dari tekad bersama generasi muda lintas suku dan organisasi yang bersatu tanpa melihat perbedaan identitas. Deni kembali menegaskan bahwa semangat historis Sumpah Pemuda sebagai fondasi kebangkitan nasional di masa depan.

    “Sumpah Pemuda mengajarkan kita bahwa kemajuan bangsa tak lahir dari ego pribadi, tapi dari tekad bersama. Saatnya generasi muda Jatim menatap 2028 dengan semangat persatuan dan kerja keras,” pungkas Deni. [asg/beq]