Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Ketua PWI Jatim: Baru di Ponorogo, Konferensi PWI Ditunggui Langsung Bupati

    Ketua PWI Jatim: Baru di Ponorogo, Konferensi PWI Ditunggui Langsung Bupati

    Ponorogo (beritajatim.com) – Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Ponorogo 2025 meninggalkan kesan mendalam bagi Ketua PWI Provinsi Jawa Timur, Lutfil Hakim. Dalam forum yang digelar di Planet Warrock Café, Selasa (29/10/2025), Lutfil mengaku baru kali ini melihat seorang kepala daerah hadir dan menunggui langsung jalannya konferensi dari awal hingga akhir.

    “Saya keliling Jatim, baru di Ponorogo ditunggui langsung oleh Bupatinya. Ini bukti betapa Bupati Sugiri punya perhatian besar kepada wartawan,” ungkap Lutfil Hakim di hadapan peserta konferensi.

    Kehadiran Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, sejak awal acara hingga pelantikan pengurus baru menjadi simbol kuat kemitraan antara pemerintah daerah dan insan pers. Lutfil menilai langkah tersebut sebagai contoh kepemimpinan yang patut diteladani.

    Menurutnya, perhatian Bupati Sugiri terhadap media sejalan dengan berbagai inovasi dan kerja out of the box yang telah mendorong kemajuan Ponorogo. Indikatornya jelas — mulai dari pertumbuhan ekonomi daerah yang terus meningkat, pengakuan Reog oleh UNESCO, hingga keberhasilan Ponorogo menjadi bagian dari UNESCO Creative Cities Network (UCCN).

    “Saya harap kalau Pemda Ponorogo sudah tinggi melompat, maka PWI juga harus ikut melompat. Pers harus benar-benar mengikuti agar tidak ketinggalan,” tegas Lutfil.

    Rangkaian konferensi dimulai dengan rapat pleno yang dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Jatim, Mahmud Suhermono. Agenda meliputi pembacaan tata tertib serta laporan pertanggungjawaban pengurus lama yang diterima secara aklamasi oleh peserta.

    Proses pemilihan berlangsung demokratis melalui suara anggota biasa yang memiliki hak pilih. Dari hasil pemungutan suara, Welas Arso, wartawan Kanal Indonesia, terpilih sebagai Ketua PWI Ponorogo periode 2025–2028. Ia melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dari Siti Noor Aini, wartawan Duta Masyarakat.

    “Terima kasih atas kepercayaannya. Semoga kita bersama bisa mengemban tugas yang tidak ringan. Saya akan merangkul semua untuk kerja kolektif-kolegial, bergandeng tangan memajukan PWI,” ujar Welas Arso dalam sambutan perdananya.

    Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim, memberikan selamat kepada Welas Arso dan menyampaikan apresiasi kepada Siti Noor Aini atas dedikasi selama masa jabatannya. “Bu Noora sudah membangun pijakan luar biasa bagi penerusnya,” ucap Lutfil.

    Ia juga mengingatkan pentingnya soliditas dan kerja kolektif di tubuh organisasi. “Ketua bukan sentral, tetapi koordinator agar semua bisa bekerja secara kolektif,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sugiri Sancoko menyampaikan apresiasi kepada kepengurusan lama dan ucapan selamat kepada pengurus baru PWI Ponorogo. “Tugasnya membesarkan PWI, dan sinarnya mencerdaskan masyarakat,” ujar Kang Bupati Sugiri.

    Orang nomor satu di Bumi Reog itu menegaskan pentingnya peran PWI dalam membangun karakter generasi muda melalui literasi media yang beradab dan bertanggung jawab. “Foto anak kita di bangku SD, SMP, atau SMA adalah potret 20 tahun ke depan. Ambil bagian sopan santun dan media yang cerdas,” katanya.

    Bupati juga mendorong agar PWI aktif memberikan edukasi publik tentang cara bermedia sosial secara santun dan beretika. “Saya yakin konsep besar PWI makin baik kualitasnya. Tidak sekadar beradab, tapi juga bisa dipertanggungjawabkan untuk masa depan,” pungkasnya. (end/kun)

  • Pelebaran dan Pengecoran Jalan Raya Desa Sumengko Gresik Dikebut

    Pelebaran dan Pengecoran Jalan Raya Desa Sumengko Gresik Dikebut

    Gresik (beritajatim.com)- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik, mengkebut pengerjaan pelebaran dan pengecoran Jalan Raya Desa Sumengko, Kecamatan Duduksampeyan.

    Jalan kabupaten sepanjang 1,2 kilometer serta lebar 7 meter itu sangat penting bagi urat nadi perekonomian warga setempat. Sehingga, jalan yang sempat rusak kini dalam tahap pelebaran dan pengecoran.

    Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga DPUTR Gresik, Eddy Pancoro mengatakan, pekerjaan pelebaran Jalan yang menghubungkan ke Metatu Gresik sudah dalam tahap pengerjaan.

    “Jalan ini nantinya ditingkatkan dari semula lebar 6 meter menjadi 7 meter dengan tambahan saluran uditch di kanan dan kiri jalan,” katanya, Rabu (29/10/2025).

    Lebih lanjut Eddy Pancoro menuturkan, untuk struktur jalan yang digunakan adalah beton LC setebal 10 cm dan rigid beton 30 cm sehingga total 40 cm.

    “Kami mohon masyarakat bersabar karena aktivitasnya akan sedikit terganggu dengan kegiatan ini. Harapannya, setelah rampung nanti, akses jalan ini bisa mampu meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian masyarakat Gresik Selatan,” tuturnya.

    Sementara itu, Kordinator Tim Unit Reaksi Cepat (URC) DPUTR Gresik, Samsul Bakri menyatakan pengecoran dan pelebaran jalan dimulai pada tanggal 19 Agustus hingga 28 Desember 2025 atau sekitar 132 hari selesai.

    “Saat ini progres pengecoran jalan sudah 30 persen. Selain itu perbaikan jalan ini tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah yang berkomitmen jalan kabupaten bebas dari jalan berlubang,” ungkapnya.

    Masih menurut Samsul Bakri, dirinya juga menghimbau bagi pengguna jalan yang melintas berhati-hati karena jalan masih dalam tahap perbaikan.

    “Petugas di lapangan sudah kami siagakan untuk mengatur arus lintas agar tidak terjadi kemacetan selama proses pelebaran serta pengecoran jalan berlangsung,” kata Samsul. [dny/aje]

  • Pemkab Tuban Adakan Pelatihan Life Skill Sertifikasi BNSP untuk Tingkatkan Kompetensi ASN di Era Digital

    Pemkab Tuban Adakan Pelatihan Life Skill Sertifikasi BNSP untuk Tingkatkan Kompetensi ASN di Era Digital

    Tuban (beritajatim.com) – Pelatihan Life Skill Sertifikasi BNSP Skema Operator Komputer Muda bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diadakan oleh Pemkab Tuban telah dimulai dengan diikuti oleh 52 peserta dari berbagai perangkat daerah.

    Pelatihan yang berlangsung selama 20 hari ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam penguasaan teknologi informasi, sebuah keahlian yang semakin menjadi kebutuhan dasar di era digital.

    Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Tuban, Agus Wijaya, menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Tuban untuk meningkatkan kualitas ASN. “Pentingnya penguasaan teknologi informasi bagi aparatur di era digital. Sehingga, kemampuan dalam penggunaan komputer bukan lagi sekadar keterampilan tambahan, tetapi sudah menjadi kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh setiap ASN,” ujarnya pada Rabu (29/10/2025).

    Agus Wijaya juga menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang maksimal akan tercapai jika ASN memiliki kemampuan untuk bekerja dengan cepat, tepat, dan akuntabel di era digital ini.

    Pelatihan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis ASN, tetapi juga memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan zaman. Agus Wijaya berharap agar para peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam tugas sehari-hari mereka.

    “Kami berharap peserta pelatihan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam tugas sehari-hari, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, tepat, dan berkualitas,” tambahnya.

    Kepala BKPSDM Kabupaten Tuban, Fien Roekmini Koesnawangsih, menjelaskan bahwa tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dasar ASN dalam penggunaan komputer dan aplikasi perkantoran, khususnya Microsoft Office serta literasi digital. “Kegiatan yang berlangsung selama 20 hari kedepan dengan pelatihan kelas akan dibagi menjadi empat sesi,” katanya.

    Fien menambahkan, dengan sertifikat kompetensi BNSP yang diperoleh setelah menyelesaikan pelatihan, ASN Tuban akan mendapatkan pengakuan resmi secara nasional atas keahlian yang mereka miliki. “Pelatihan ini juga merupakan salah satu bentuk pengembangan kompetensi ASN yang dilaksanakan oleh BKPSDM Tuban,” pungkasnya.

    Pelatihan ini menjadi langkah penting dalam mempersiapkan ASN Kabupaten Tuban untuk terus meningkatkan kapasitasnya di era digital, sekaligus mendukung pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih optimal dan efisien. [dya/suf]

  • Wabup Sidoarjo Tinjau Rencana Pelebaran Jalan di Perlintasan KA Gelam untuk Atasi Kemacetan

    Wabup Sidoarjo Tinjau Rencana Pelebaran Jalan di Perlintasan KA Gelam untuk Atasi Kemacetan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Upaya mengurai kemacetan di perlintasan Kereta Api (KA) No. 68, Desa Gelam, Kecamatan Candi, Sidoarjo, mulai menunjukkan progres nyata. Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana bersama sejumlah pemangku kepentingan meninjau langsung lokasi rencana pelebaran jalan di sekitar perlintasan tersebut, Rabu (29/10/2025).

    Dalam kunjungan itu, Mimik Idayana menyampaikan apresiasi atas respons cepat dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia terhadap surat permohonan pelebaran jalan yang diajukan Pemkab Sidoarjo. Ia menyebut, dengan adanya persetujuan dari pemerintah pusat, proyek pelebaran dapat segera dilaksanakan untuk mengurai kepadatan lalu lintas di titik tersebut.

    “Setiap hari wilayah ini sering mengalami kemacetan, terutama saat terdapat persimpangan kendaraan yang mengharuskan pengguna jalan saling mengalah. Kondisi diperparah dengan adanya kereta api yang melintas. Oleh karena itu, rencana pelebaran jalan diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurai kemacetan. Kami berharap proyek ini dapat segera terealisasi dan selesai pada akhir tahun ini,” ujarnya.

    Sejalan dengan pernyataan Wakil Bupati, Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo, Budi Basuki, menjelaskan bahwa peninjauan lapangan dilakukan setelah surat pengajuan ke pemerintah pusat mendapat respons positif. Dari hasil pengukuran, lebar jalan sisi timur saat ini hanya empat meter, dan masih bisa diperluas hingga saluran air sejauh 1,5 meter. Dengan begitu, total lebar jalan nantinya mencapai 6,5 meter, cukup untuk dua kendaraan berpapasan tanpa hambatan.

    “Setelah peninjauan lapangan, memang teridentifikasi adanya penyempitan pada area perlintasan kereta api. Mengingat lokasi ini merupakan kawasan dengan lalu lintas kendaraan yang padat, setelah surat menyurat dan mendapatkan respons, kami akan melaksanakan koordinasi dan rapat teknis untuk mempercepat proses pelebaran jalan,” jelasnya.

    Rencana pelebaran jalan di perlintasan KA Gelam menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Sidoarjo dalam mengatasi titik rawan kemacetan, sekaligus mendukung kelancaran arus kendaraan di jalur penghubung antarwilayah Candi dan Sidoarjo kota. [isa/beq]

  • ASN Sumenep Wajib Kenakan Baju Adat Keraton Selama Dua Hari, Rayakan Hari Jadi ke-756

    ASN Sumenep Wajib Kenakan Baju Adat Keraton Selama Dua Hari, Rayakan Hari Jadi ke-756

    Sumenep (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenakan baju adat Keraton Sumenep selama dua hari, yakni Kamis dan Jumat, 30–31 Oktober 2025. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemakaian Baju Adat Keraton Sumenep dan Pemasangan Penjor dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-756 Kabupaten Sumenep.

    SE tersebut ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Raden Achmad Syahwan Effendy, atas nama Bupati Sumenep pada 29 September 2025. Dalam aturan itu disebutkan bahwa ASN, Non-ASN, dan pegawai BUMD di lingkungan Pemkab Sumenep diwajibkan mengenakan baju adat Keraton Sumenep secara lengkap, serta setiap instansi memasang dua penjor sejak 1–31 Oktober setiap tahun.

    Baju adat Keraton Sumenep terdiri atas beskap dan kain panjang (jarik) bermotif batik Madura, dilengkapi dengan blangkon batik Madura serta selop tertutup. Sementara contoh bentuk penjor dicantumkan dalam lampiran surat edaran tersebut.

    Kewajiban mengenakan pakaian adat juga berlaku bagi pegawai instansi vertikal, BUMN, serta tenaga pendidik dan kependidikan di lembaga pendidikan swasta. Namun kebijakan ini tidak berlaku bagi ASN atau Non-ASN yang bertugas dengan seragam khusus, seperti tenaga medis yang sedang melakukan tindakan operasi atau petugas keamanan seperti Satpol PP dan Damkar yang bertugas di lapangan.

    Untuk kalangan pelajar dan mahasiswa, Pemkab Sumenep mengimbau agar mengenakan Batik Sumenep pada tanggal 30–31 Oktober 2025, serta ikut memasang dua penjor di lingkungan masing-masing.

    “Pemerintah daerah membuat kebijakan mengenakan baju adat Keraton Sumenep sebagai langkah melestarikan adat dan budaya leluhur yang kental dengan sejarah kerajaannya,” kata Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, Rabu (29/10/2025).

    Bupati menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar bersifat seremonial, melainkan menjadi sarana memperkuat identitas daerah dan menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal. “Peringatan Hari Jadi ini bukan sekadar mengenang sejarah panjang Kabupaten Sumenep, melainkan momentum untuk meneguhkan komitmen dalam melestarikan budaya dan tradisi daerah,” ujarnya. [tem/beq]

  • Bupati Sidoarjo Kebut Normalisasi Sungai, Target Rampung 80% Sebelum Puncak Musim Hujan

    Bupati Sidoarjo Kebut Normalisasi Sungai, Target Rampung 80% Sebelum Puncak Musim Hujan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus mempercepat pengerjaan normalisasi sungai guna mengantisipasi banjir saat musim hujan. Alat-alat berat dikerahkan untuk mengangkat endapan lumpur, tumbuhan liar, dan sampah dari dasar sungai. Bupati Sidoarjo, H. Subandi, turun langsung meninjau pelaksanaan di lapangan, Rabu (29/10/2025).

    Tiga sungai di Kecamatan Candi disusuri Bupati Subandi, mulai dari Sungai Mbah Gepuk Balongdowo hingga Sungai Kedungpeluk dan Sungai Tekuk Penjalin Pecabean. “Menghadapi musim hujan ini mudah-mudahan kita benar-benar siap. Normalisasi sudah berjalan semua, minimal 80 persen tercapai sebelum puncak musim hujan,” ujarnya.

    Subandi menjelaskan, saat ini sembilan alat berat milik Pemkab Sidoarjo terus bekerja di sejumlah titik. Jika kondisi lapangan memungkinkan, jumlahnya akan ditambah dengan menyewa alat berat tambahan melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA). Fokus utama normalisasi diarahkan ke wilayah rawan genangan, seperti Kecamatan Tanggulangin, Candi, Porong, dan Taman.

    Untuk memastikan pekerjaan berjalan optimal, Subandi meminta DPUBMSDA Sidoarjo melakukan pengawasan ketat dengan laporan progres mingguan. Pemantauan juga akan menggunakan drone agar hasilnya lebih akurat. “Sudah saya sampaikan kepada teman-teman dari PU bahwa setiap minggu kita cek. Dari teman-teman humas supaya pakai drone untuk mengecek sejauh mana progresnya,” tegasnya.

    Targetnya, pengerjaan normalisasi sungai selesai dalam waktu satu bulan setengah ke depan. Salah satu yang tengah dikebut ialah normalisasi Sungai Mbah Gepuk Balongdowo Candi sepanjang empat kilometer, dengan progres saat ini mencapai sekitar 1,8 kilometer. Subandi juga telah menginstruksikan agar pengerjaan dilakukan lembur pada akhir pekan.

    “Satu alat berat hanya mampu menormalisasi sekitar 150 meter per hari, maka kita instruksikan PUBM untuk lembur hari Sabtu dan Minggu agar memaksimalkan kerja,” jelasnya.

    Selain itu, Subandi mengimbau masyarakat turut serta menjaga kebersihan lingkungan dan membersihkan saluran kecil yang tersumbat. Ia juga akan mengeluarkan surat edaran kepada camat dan kepala desa untuk menggerakkan gotong royong di tingkat kelurahan dan desa.

    “Nanti kita gerakkan bersama untuk gotong royong. Suratnya sudah dibikinkan Sekda, insyaallah dalam waktu dekat sudah bisa direalisasikan,” ujarnya. [isa/beq]

  • DPR Dukung PPPK Diangkat Jadi PNS, Dorong Revisi UU ASN

    DPR Dukung PPPK Diangkat Jadi PNS, Dorong Revisi UU ASN

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ali Ahmad menyatakan dukungannya terhadap usulan agar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dukungan ini disampaikan di tengah pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang tengah berlangsung di DPR.

    Ali Ahmad menjelaskan, usulan pengangkatan PPPK menjadi PNS bisa dimasukkan dalam proses revisi UU ASN sepanjang ada komitmen bersama antara DPR dan pemerintah. Ia menekankan bahwa pembahasan ini penting untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh aparatur negara.

    “Kami di DPR tentu terbuka untuk membahas dan memperjuangkan aspirasi ini. Namun tentu saja, keputusan akhirnya sangat bergantung pada kesepakatan bersama dengan pihak pemerintah,” kata Ali, Rabu (29/10/2025).

    Legislator asal Dapil Malang Raya itu menilai status PNS memberikan jaminan stabilitas dan perlindungan ekonomi yang lebih kuat bagi para abdi negara. Menurutnya, PNS memiliki hak kepegawaian yang lebih lengkap, seperti tunjangan pensiun, tunjangan keluarga, dan jaminan kesehatan, yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan serta motivasi kerja.

    “PPPK telah membuktikan pengabdian dan profesionalisme mereka. Karena itu, sudah selayaknya mereka diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi PNS agar memiliki kepastian dan kesejahteraan yang lebih baik,” ujar Ali.

    Ia juga menambahkan, pengangkatan PPPK menjadi PNS akan membuka peluang karier yang lebih luas karena sistem kepegawaian PNS memiliki jenjang karier dan mekanisme kenaikan pangkat yang jelas.

    “Dengan menjadi PNS, para pegawai memiliki ruang untuk mengembangkan karier dan potensi diri secara lebih terencana dan berkelanjutan,” katanya. [hen/beq]

  • Pemkab Pasuruan Perbaiki 33 Ruas Jalan Pakai Anggaran Rp80 M dari DBHCHT

    Pemkab Pasuruan Perbaiki 33 Ruas Jalan Pakai Anggaran Rp80 M dari DBHCHT

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan terus memperkuat infrastruktur wilayah dengan memprioritaskan peningkatan kualitas jalan. Tahun ini, Pemkab Pasuruan mengalokasikan anggaran sebesar Rp80 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk memperbaiki dan memelihara 33 ruas jalan utama di berbagai titik strategis.

    Plt Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Pasuruan, Sarinah Rostief, menjelaskan bahwa penggunaan dana DBHCHT difokuskan pada peningkatan konektivitas antarwilayah untuk mendukung kelancaran ekonomi masyarakat.

    “Melalui sosialisasi ini kami ingin menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik, agar masyarakat mengetahui program perbaikan jalan yang akan segera dijalankan,” ujar Sarinah, yang akrab disapa Nina, Rabu (29/10/2025).

    Menurutnya, tahap awal pengerjaan dimulai dari 13 titik ruas jalan yang proses pengadaannya telah rampung dan siap dikerjakan dalam waktu dekat. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan dilakukan sesuai standar teknis agar hasilnya berkualitas dan berkelanjutan.

    Dinas BMBK juga melibatkan berbagai pihak untuk memastikan proyek berjalan lancar. “Kami mohon bantuan dari pihak kepolisian, kecamatan, dan desa untuk ikut menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait proyek ini,” imbuhnya.

    Nina mengingatkan, selama pekerjaan berlangsung, aktivitas warga di sekitar lokasi kemungkinan akan sedikit terganggu. Potensi kemacetan dan penutupan jalur sementara bisa terjadi akibat mobilisasi alat berat dan material.

    “Tadi sudah banyak masukan dari peserta, terutama soal pemasangan rambu bahaya dan jalur alternatif di lokasi proyek. Semua saran itu akan kami tindak lanjuti agar tidak menimbulkan keresahan di lapangan,” jelasnya.

    Meski menimbulkan ketidaknyamanan sementara, Sarinah memastikan manfaat jangka panjangnya akan sangat besar. Jalan yang lebih mulus akan memperlancar transportasi, menekan biaya logistik, dan mempercepat aktivitas ekonomi masyarakat.

    “Kami mohon pengertian dan dukungan dari masyarakat Pasuruan. Jika semua bersinergi, insyaallah jalan-jalan di Pasuruan akan semakin baik dan aman sesuai harapan Pak Bupati dan Wakil Bupati,” tutup Nina. [ada/beq]

  • Wawali Mojokerto Ajak Warga Gunakan Energi Listrik secara Bijak dan Bertanggung Jawab

    Wawali Mojokerto Ajak Warga Gunakan Energi Listrik secara Bijak dan Bertanggung Jawab

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Mojokerto, Rachman Sidharta Arisandi, mengajak masyarakat agar menggunakan energi listrik dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Ajakan itu disampaikannya saat menghadiri Apel Maraton (Maksimalkan Pemeliharaan JTM dengan Borderless antar Unit) di Lapangan Raden Wijaya, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Rabu (29/10/2025).

    Dalam sambutannya, Cak Sandi—sapaan akrabnya—menegaskan bahwa energi listrik merupakan sumber daya penting yang ketersediaannya terbatas, sehingga penggunaannya perlu dilakukan dengan kesadaran dan tanggung jawab. “Energi listrik ini tidak boleh dikonsumsi dengan semena-mena. Kita harus ingat bahwa energi listrik ini terbatas,” ungkapnya.

    Ia menekankan bahwa jika digunakan secara berlebihan, maka pasokan listrik tidak akan mencukupi. Karena itu, ia mengajak warga Mojokerto untuk belajar berbagi dan memahami adab dalam menggunakan energi listrik. Menurutnya, penemuan listrik menjadi titik awal revolusi industri dan simbol kemajuan peradaban modern.

    “Dari listrik, kita bisa mengonversinya menjadi berbagai bentuk energi, panas, dingin, hingga gerak. Bahkan kini listrik menjadi sumber bagi ‘mesin berpikir’ seperti komputer dan kecerdasan buatan (AI). Artinya, kehidupan manusia modern tidak bisa lepas dari energi listrik,” tambahnya.

    Sementara itu, Manager PT PLN UP3 Mojokerto, Muhammad Syafdinnur, menyampaikan bahwa kegiatan Apel Maraton menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarunit PLN dalam meningkatkan keandalan pasokan listrik. “Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat koordinasi lintas unit agar pemeliharaan jaringan distribusi listrik lebih terkoordinasi,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang solid menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan PLN yang andal, cepat, dan berkelanjutan bagi seluruh pelanggan—baik rumah tangga, usaha, maupun industri. Syafdinnur juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten Mojokerto, Polres, BPBD, DLH, serta seluruh pihak yang mendukung upaya menjaga keandalan sistem kelistrikan.

    “Dukungan dari semua pihak menjadi bagian penting dalam menjaga keandalan pasokan listrik yang turut menopang pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat. Semoga kolaborasi ini membawa manfaat, memperkuat sinergi, serta menghadirkan keberkahan bagi kita semua,” pungkasnya.

    Apel Maraton kali ini diikuti oleh 208 personel PLN yang akan melaksanakan pekerjaan di 254 titik, terdiri dari 54 titik Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) dan 200 titik perabasan pohon di wilayah kerja Mojokerto. [tin/beq]

  • Hujan Deras, Demo Rakyat Jatim Menggugat di Depan Grahadi Buyar

    Hujan Deras, Demo Rakyat Jatim Menggugat di Depan Grahadi Buyar

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekitar 50 orang mengatasnamakan Rakyat Jatim Menggugat melakukan aksi demo di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (29/10/2025). Aksi unjuk rasa ini sedianya dilakukan pada 3 September lalu, tetapi mendadak dibatalkan dan akhirnya digelar hari ini.

    Koordinator Aksi ada tiga orang. Yakni, M Sholeh, Koordinator JAKA Jatim Musfik dan mantan anggota DPRD Jatim Mathur Husyairi. Tampak pengamanan dilakukan aparat kepolisian dan lengkap kendaraan rantisnya.

    Ketika beritajatim.com mencoba mewawancarai Sholeh, orasi masih dilakukan oleh Musfik di atas mobil komando. Langit pun sudah mendung gelap.

    “Suara saya habis. Nanti saja tunggu orasi selesai baru wawancara dengan media,” ujar Sholeh kepada beritajatim.com.

    Ketika Mathur naik mobil dan melakukan orasi bergantian, hujan pun turun sangat deras. Mathur baru saja melakukan orasi sekitar 5 menit. Akibatnya, massa pun kocar kacir dan mencari tempat ‘ngiyup’ dari hujan deras.

    Ada tiga tuntutan Rakyat Jatim Menggugat yang disampaikan hari. Pertaman, meminta Pemprov Jatim segera tetapkan pengampunan pajak 100 persen, baik roda dua maupun roda empat.

    Tuntutan kedua, berantas korupsi dana hibah triliunan dan dugaan korupsi di Bank Jatim (kredit fiktif di Cabang Jakarta) ratusan miliar rupiah. Sedangkan ketiga yaitu berantas pungli di berbagai lembaga pendidikan di Provinsi Jatim. [tok/beq]