Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Perkuat Pengawasan Berbasis Data, Bawaslu RI Gandeng Unitomo dalam ‘Literasi Data Pengawasan Pemilu’

    Perkuat Pengawasan Berbasis Data, Bawaslu RI Gandeng Unitomo dalam ‘Literasi Data Pengawasan Pemilu’

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI bersama Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya menggelar kegiatan ‘Literasi Data Pengawasan Pemilu’ yang interaktif dan informatif, Kamis (30/10/2025).

    ​Kegiatan ini dihadiri oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI, Dr. Puadi, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pengawas pemilu dan institusi pendidikan dalam memperkuat pengawasan berbasis data.

    ​Puncak acara ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bawaslu dan Unitomo.

    ​”Kerja sama ini tidak hanya memperluas akses data, tetapi juga mendorong penguatan kapasitas akademik dalam memahami dinamika pengawasan pemilu secara ilmiah dan objektif,” ujar Dr. Puadi.

    ​Melalui kerja sama ini, kedua institusi berkomitmen mengembangkan kegiatan penelitian, pelatihan, dan penyediaan akses data untuk memperkuat kualitas analisis dan evaluasi pengawasan pemilu.

    ​Dr. Puadi menilai, kolaborasi ini berfungsi sebagai jembatan bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi untuk memahami proses pengawasan secara mendalam.

    “Kami ingin mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan prinsip integritas dan objektivitas dalam praktik pengawasan,” katanya.

    ​Dalam kesempatan tersebut, Dr. Puadi juga membedah bukunya, ‘Dinamika Pengawasan Pemilu: Peran Bawaslu dan Interaksi Kepentingan’. Ia berharap buku ini menjadi referensi penting bagi masyarakat luas.

    ​Ia menekankan bahwa literasi data pengawasan pemilu bukan hanya tentang angka, tetapi tentang membangun budaya pengawasan yang cerdas, transparan, dan berbasis bukti. Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi lembaga pengawas dan dunia akademik dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. (tok/ian)

  • Wali Kota Kediri Salurkan Bantuan pada 26 Ribu Warga Pra Sejahtera

    Wali Kota Kediri Salurkan Bantuan pada 26 Ribu Warga Pra Sejahtera

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada warga pra sejahtera di Kelurahan Kemasan, Kamis (30/10/2025). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Launching Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang digelar serentak di seluruh Indonesia dan dipusatkan di Sorong, Papua.

    Dalam penyaluran kali ini, Pemerintah Kota Kediri bekerja sama dengan Perum Bulog Cabang Kediri untuk mendistribusikan bantuan kepada 218 penerima bantuan pangan (PBP) di Kelurahan Kemasan. Setiap penerima memperoleh dua karung beras total 20 kilogram dan empat liter minyak goreng sebagai alokasi bantuan bulan Oktober dan November 2025.

    Wali Kota Kediri menjelaskan bahwa total penerima bantuan pangan di Kota Kediri mencapai 26.451 orang, sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) Kementerian Sosial. Jumlah ini sedikit menurun dibanding periode Juni–Juli 2025 yang mencapai 26.830 penerima.

    “Jadi memang ini bantuan pangan ini, pembagiannya dilakukan serentak, sehingga masing-masing warga yang tergolong dalam DTSEN desil 1-5 akan mendapat bantuan berupa beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter. Nantinya bantuan ini akan terdistribusi hingga akhir November 2025,” terang Mbak Wali.

    Dalam kesempatan tersebut, Vinanda Prameswati juga menyampaikan apresiasi kepada Perum Bulog dan seluruh pihak yang terlibat. Ia mengingatkan masyarakat agar menggunakan bantuan pangan tersebut dengan bijak dan tidak menjualnya.

    “Pesan saya untuk masyarakat yang menerima bantuan, gunakan bantuan pangan ini semaksimal mungkin. Harapannya bantuan pangan ini tidak dijual melainkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” pesan Wali Kota Kediri.

    Salah satu penerima bantuan, Ipung Winingsih, warga Kelurahan Kemasan, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian Pemerintah Kota Kediri. Bantuan berupa beras dan minyak goreng tersebut dinilainya sangat membantu kebutuhan rumah tangganya. “Terima kasih Mbak Wali bantuan beras dan minyak goreng ini. Sangat bermanfaat bagi saya untuk membantu kebutuhan pangan sehari-hari,” jelasnya.

    Program bantuan pangan ini diharapkan mampu meringankan beban ekonomi masyarakat pra sejahtera sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal. Kegiatan penyaluran turut dihadiri Kepala Perum Bulog Cabang Kediri Harisun, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hery Purnomo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Un Ahmad Nurdin, Kepala Dinas Sosial Imam Muttakin, Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Bambang Tri Lasmono, Lurah Kemasan Joko Purnomo, serta warga penerima manfaat. [nm/but]

  • Wali Kota Kediri Dorong Transformasi Posyandu Jadi Pusat Layanan Warga

    Wali Kota Kediri Dorong Transformasi Posyandu Jadi Pusat Layanan Warga

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan bahwa Posyandu kini tidak lagi sekadar tempat penimbangan balita, tetapi telah bertransformasi menjadi pusat pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Hal itu ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Percepatan Transformasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Ruang Joyoboyo, Kamis (30/10/2025).

    Dalam arahannya, Mbak Wali menjelaskan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, Posyandu kini memiliki peran kelembagaan, tugas, dan fungsi yang lebih luas. Selain melayani kesehatan ibu dan anak, Posyandu juga menjalankan tugas dalam enam bidang pelayanan dasar di tingkat kelurahan, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum linmas), serta bidang sosial.

    “Pemerintah Kota Kediri saat ini sedang mengejar target agar setiap warganya memperoleh layanan dasar secara optimal. Posyandu 6 SPM adalah salah satu instrumen kunci,” ujar Wali Kota Kediri.

    Vinanda Prameswati yang dikenal sebagai wali kota termuda ini menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan koordinasi di tingkat kelurahan. Ia meminta agar Posyandu di Kota Kediri dibentuk dan dioperasikan sebagai lembaga kemasyarakatan yang terintegrasi dengan kelurahan, dengan struktur kepengurusan, kader, dan tim pembina yang memiliki SK serta nomor registrasi resmi sesuai regulasi.

    Selain itu, ia menekankan pentingnya implementasi enam bidang SPM melalui Posyandu, yang hanya dapat berhasil jika ada sinergi lintas sektor antara Pemerintah Kota, kecamatan, kelurahan, puskesmas, dan para kader posyandu.

    “Saya mendorong seluruh perangkat daerah dan unit di kelurahan untuk memastikan bahwa posyandu berfungsi optimal sesuai regulasi baru. Posyandu bukan hanya pos timbang tetapi pusat pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana regulasi mengamanatkan. Mari kita percepat pelaksanaan, tingkatkan kualitas, dan pastikan tidak ada warga yang tertinggal,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Wali Kota Kediri juga memberikan apresiasi kepada para kader posyandu, tenaga kesehatan, perangkat kelurahan, dan masyarakat yang telah berperan aktif. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kediri untuk terus memberikan dukungan melalui pembinaan, pelatihan, serta penyediaan sarana dan prasarana agar Posyandu 6 bidang SPM dapat berjalan dengan efektif. “Nanti apabila Bapak Ibu ada pertanyaan monggo ditanyakan dan didiskusikan bersama solusinya,” ujarnya.

    Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Kediri, Faiqoh Azizah Muhammad Qowimuddin, menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan membangun komitmen bersama antar pemangku kepentingan. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan percepatan implementasi transformasi Posyandu 6 bidang SPM di Kota Kediri dapat berjalan optimal.

    “Tujuannya nanti akan tersusun rencana aksi yang terukur dan realistis untuk percepatan transformasi Posyandu 6 bidang SPM. Nanti akan dipetakan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dalam mendukung program ini,” jelasnya.

    Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Asisten Administrasi Umum Bagus Alit, Kepala Bagian Pemerintahan Widiantoro, para kepala OPD, camat, lurah, Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan dan Kelurahan, Koordinator Kader Posyandu se-Kota Kediri, serta tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • Pos MBLB Babadan Blitar Diduga Jadi Sarang Pungli, Bakal Dioperasi Gabungan!

    Pos MBLB Babadan Blitar Diduga Jadi Sarang Pungli, Bakal Dioperasi Gabungan!

    Blitar (beritajatim.com) – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar, Asmaningayu Dewi, mengambil langkah cepat dan tegas menyusul dugaan maraknya praktik pungutan liar (pungli) di Pos Pengamanan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi.

    Pejabat yang akrab disapa Ayu ini menegaskan tidak akan memberi ampun pada praktik yang berpotensi menggerogoti Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. Ayu mengatakan, optimalisasi sistem pengawasan MBLB sangat penting untuk mencegah kebocoran PAD dan memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan. Sebagai langkah awal, Bapenda menyiapkan operasi penertiban.

    “Kami segera melakukan langkah optimalisasi. Salah satunya dengan melakukan operasi gabungan penertiban di Pos Pengawasan MBLB,” kata Asmaningayu Dewi saat dikonfirmasi, Kamis (30/10/2025).

    Lebih lanjut, Ayu melayangkan peringatan keras kepada oknum yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Bapenda berkomitmen memberikan penekanan serius kepada para penyedia jasa petugas pemeriksa di pos agar bekerja profesional sesuai kontrak dan konsekuensinya.

    “Apabila terbukti adanya petugas yang melakukan penyelewengan, kami pastikan akan ditindak tegas,” tegasnya.

    Terkait kondisi di Pos MBLB Babadan yang kini menjadi sorotan, Ayu menyatakan pihaknya akan segera turun langsung melakukan pengecekan di lapangan.

    “Kami akan petakan akar masalahnya dan merumuskan langkah perbaikan yang diperlukan,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Ayu juga mengingatkan para pengemudi dan pihak terkait bahwa Surat Tanda Pengecekan (STP) tetap wajib ditunjukkan oleh sopir saat melintas di pos pengawasan.

    “Aturan ini adalah bagian krusial dalam mekanisme pengawasan dan penarikan pajak yang sah,” tambahnya.

    Ayu menandaskan, Bapenda Kabupaten Blitar terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem tata kelola baru Pajak MBLB.

    “Berbagai potensi kebocoran, seperti yang mungkin terjadi di Babadan, akan segera kami tindak lanjuti guna menata sektor MBLB agar penerimaan daerah dapat maksimal dan bebas dari praktik ilegal,” pungkasnya. [owi/but]

  • DPRD Kota Kediri Dorong Warga Manfaatkan Layanan Kesehatan BPJS dan Pemeriksaan Gratis

    DPRD Kota Kediri Dorong Warga Manfaatkan Layanan Kesehatan BPJS dan Pemeriksaan Gratis

    Kediri (beritajatim.com) – Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak pelayanan kesehatan terus digencarkan oleh DPRD Kota Kediri. Anggota Komisi A DPRD Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasyi, menggelar sosialisasi produk hukum terkait pelayanan kesehatan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di Gedung Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Rabu (29/10/2025) malam.

    Kegiatan yang dihadiri puluhan warga tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi terkait akses layanan kesehatan yang difasilitasi pemerintah, termasuk program pemeriksaan gratis dan pemanfaatan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dalam kegiatan itu, Imam Wihdan didampingi oleh Kabid Pelayanan Kesehatan dan PSDK Dinas Kesehatan Kota Kediri, Dwi Sunaryati, bersama Kepala Kelurahan Lirboyo dan Ketua LPMK setempat, Nanang Priyo Basuki.

    Warga yang hadir diberi kesempatan untuk berdialog langsung dan menyampaikan berbagai persoalan kesehatan di lingkungan mereka, mulai dari keterbatasan fasilitas posyandu, kendala dalam penggunaan KIS, hingga mekanisme pelayanan kesehatan gratis. Semua pertanyaan dijawab secara terbuka oleh narasumber dan Imam Wihdan.

    “Karena banyak program dari pemerintan itu yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tetapi nggak sampai. Karena itu kurang sosialisasi tadi, salah satunya mengenai pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis dari Nasional sudah ada anggaran dana yang sudah disiapkan, tetapi sekarang tidak begitu ke pakai. Eman kan seharusnya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” terangnya.

    Menurut Imam, sebagian besar warga sebenarnya sudah tercakup dalam program jaminan kesehatan pemerintah, namun tingkat pemanfaatannya masih rendah. Ia menilai pentingnya profiling kesehatan oleh kader di tingkat kelurahan agar pemerintah bisa memberikan penanganan yang lebih tepat sasaran.

    “Yang jelas semua warga atau masyarakat sudah di cover oleh pemerintah tetapi pencapainya masih rendah dibawah 10 persen. Tadi sudah saya sampaikan kepada petugas pelayanan kesehatan tolong kepada para kader bahwa profiling kesehatan buat warga itu sangat penting. Karena itu yang memberikan informasi kira kira masyarakat itu perlu di treatmen seperti apa?. Untuk di Kota Kediri sekarang tidak lagi berfikir mengobati orang sakit tetapi yang bener menyehatkan yang sehat sekarag,” ungkap Imam.

    Imam juga mengingatkan warga bahwa mereka dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang telah disediakan Pemerintah Kota Kediri, termasuk sembilan puskesmas dan 36 puskesmas pembantu di tiga kecamatan. Aspirasi dan masukan dari warga yang muncul dalam kegiatan itu, lanjutnya, akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pembahasan perubahan peraturan daerah (Perda) bidang kesehatan.

    ”Kebetulan saya ditunjuk dan dikasih amanah duduk di komisi A bidang hukum dan pemerintahan. Salah satu yang kita kaji prihal Perda tentang kesehatan. Karena capaian BPJS kita sudah 100 persen serta dua tahun lalu kita sudah keluarkan Perda tentang penanangan TBC seberapa jauh implementasinya di masyarakat. Kita lagi pastikan supaya Perda yang sudah ada bener bener mambawa dampak positf di masyarakat,” harapnya. [nm/beq]

  • Dosen FH Unej Minta Pemkab Jember Transparan Soal Skema Kerja Sama Penerbangan

    Dosen FH Unej Minta Pemkab Jember Transparan Soal Skema Kerja Sama Penerbangan

    Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, resmi menjalin kerja sama dengan PT Surya Mataram Nusantara yang menaungi maskapai FlyJaya Air untuk penerbangan komersial dari dan menuju Jakarta.

    Aries Harianto, dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, meminta akad dan skema kerja sama tersebut dijelaskan secara transparan kepada publik. “Saya menilai positif prosesi kontrak ini, tapi publik kan tidak tahu skema kontrak dan substansinya,” katanya, Kamis (30/10/2025).

    Menurut Aries, publik perlu tahu hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut. “Apa saja komitmennya, termasuk formulasi dan sistem pembayaran untuk menutup biaya kursi penumpang yang kosong,” katanya.

    Transparansi ini, kata Aries, tak lepas dari kehendak PT Surya Mataram Nusantara untuk berhati-hati. “Karena kerja sama yang dilakukan menggunakan uang pemerintah, asas kecermatan, kehati-hatian menjadi pertimbangan utama untuk menjaga keseimbangan APBD,” jelasnya.

    Aries juga mengingatkan pekerjaan rumah Pemkab Jember untuk segera memastikan status lahan Bandara Notohadinegoro yang saar ini masih menjadi aset PT Perkebunan Nusantara XII.

    Aries meminta Pemkab Jember memetakan dan menyampaikan potensi investasi kepada publik, karena investasi menjadi alasan pembukaan penerbangan dari dan menuju Jakarta.

    “Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ‘investor adalah pesawat’, sementara peluang usaha yang potensial mendatangkan investasi adalah ‘lapangan terbang’. ‘Pesawat’ tidak akan landing jika lapangan terbangnya masih berupa ‘hutan’,” kata Aries.

    “Bahkan jika bonus wisata sebagai destinasi, yang juga potensial menarik investor, pertanyaannya: sudah adakah objek wisata Jember yang potensial menjadi ikonik market. Sememtara perda kepariwisataan saja Jember belum punya,” kata Aries.

    Aries berharap finalisasi kebijakan layanan penerbangan ini menjadi terintegrasi dan sistemik dalam beragam komponen yang semestinya disiapkan. [wir]

  • Total Anggaran Rp10 Miliar, 33 Desa di Bojonegoro Bakal Dapat Mobil Siaga

    Total Anggaran Rp10 Miliar, 33 Desa di Bojonegoro Bakal Dapat Mobil Siaga

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Program penyediaan Mobil Siaga Desa di Kabupaten Bojonegoro terus bergulir. Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, memastikan bahwa tahun ini sebanyak 33 desa yang sebelumnya belum tersentuh bantuan, akan segera menerima Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk pengadaan kendaraan penting tersebut.

    Dalam acara sosialisasi penerimaan BKKD bagi 33 desa di Bojonegoro yang dihadiri oleh perwakilan dari Kejaksaan Negeri (Kejari), Polres Bojonegoro, para camat, Asisten Daerah (Asda), Pj Sekretaris Daerah (Sekda), dan para Kepala Desa penerima BKKD, Wabup Nurul Azizah mengungkapkan, 33 desa penerima mobil siaga itu melengkapi kekurangan yang sudah disalurkan pada 2022 lalu.

    Wabup Nurul Azizah menjelaskan bahwa BKKD untuk mobil siaga desa bagi 33 desa ini bernilai total Rp10 miliar. “Tentu pesannya, lakukan pembelian ini secara aturan dan jangan sampai ada yang salah,” ujar Nurul Azizah, Kamis (30/10/2025).

    Program mobil siaga desa, lanjut mantan Sekda Bojonegoro itu, bertujuan untuk melengkapi jangkauan layanan kesehatan dan kebutuhan mendesak masyarakat di tingkat desa. Angka 33 desa ini melengkapi desa-desa yang telah lebih dahulu menerima bantuan serupa. Data sebelumnya menunjukkan, pada tahun anggaran 2022, sebanyak 386 desa di Bojonegoro telah menerima BKKD untuk pengadaan mobil siaga.

    “Artinya, 33 desa ini merupakan sisa dari total desa di Bojonegoro yang belum memiliki fasilitas tersebut,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, Pemkab Bojonegoro pada tahun 2025 ini secara keseluruhan, mengalokasikan BKKD dalam skala besar, mencapai total Rp806 miliar yang akan ditransfer ke 428 desa. Tujuannya, agar pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di desa lebih maksimal. “BKKD ini untuk seluruh desa, hanya Kauman dan Sukorejo (Kecamatan Bojonegoro) yang tidak mendapatkan,” terang Nurul Azizah.

    Wabup juga berpesan agar para Kepala Desa sebagai penerima BKKD dapat menjalankan proses pengadaan, mulai dari asistensi, perencanaan pencairan, hingga lelang, dengan mengikuti seluruh aturan yang berlaku demi menghindari masalah di kemudian hari.

    Salah satu desa penerima BKKD Mobil Siaga Desa 2025 yakni Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Kepala Desa Kepohkidul Samudi mengungkapkan, saat ini pihak desa masih mempersiapkan pengajuan anggaran untuk pengadaan mobil siaga desa tersebut. “Ini masih menyusun anggaran,” ungkapnya.

    Selain itu, pihaknya mengaku sebelumnya telah mempublikasikan rencana penerimaan mobil siaga desa itu kepada warga melalui status WhatsApp. Hal itu sebagai bentuk keterbukaan pemdes terkait mobil yang rencana akan dibeli. “Setelah tak pakai status, warga ku banyak yang suka dengan mobil Luxio, rencananya itu (yang akan dibeli),” terangnya.

    Di Kepohkidul, lanjut kades yang identik kepala gundul itu, secara geografis sebenarnya sangat membutuhkan mobil siaga desa untuk pelayanan kepada masyarakat. Sebab, akses ke fasilitas kesehatan agak jauh. [lus]

  • Wabup Sidoarjo Sidak Layanan Uji KIR, Minta Mobil Uji Keliling Dimaksimalkan

    Wabup Sidoarjo Sidak Layanan Uji KIR, Minta Mobil Uji Keliling Dimaksimalkan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Hj. Mimik Idayana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke layanan Uji Kendaraan Bermotor (KIR) milik Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo, Kamis (30/10/2025). Langkah ini dilakukan menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait antrean panjang dan akses yang dinilai kurang efisien.

    Dalam sidak tersebut, Hj. Mimik menekankan pentingnya memaksimalkan penggunaan mobil uji KIR keliling agar pelayanan lebih mudah dijangkau masyarakat, terutama bagi mereka yang terkendala jarak atau waktu ke lokasi pengujian utama.

    “Mobil uji keliling ini bisa jadi solusi agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kantor Dishub. Semua alat uji di dalam mobil sudah lengkap seperti yang ada di dalam gedung, seperti alat uji emisi, lampu, roda, ketebalan ban, hingga uji rem,” ujarnya.

    Wabup menjelaskan, program mobil uji keliling merupakan implementasi regulasi yang memperbolehkan pengujian kendaraan dilakukan di luar gedung resmi. Langkah ini, kata dia, sekaligus menjadi strategi untuk mendekatkan layanan publik dan meminimalkan antrean panjang di kantor Dishub.

    “Dengan sistem jemput bola ini, masyarakat bisa mendapat layanan KIR di mana saja, tanpa mengurangi standar pengujian,” imbuhnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Budi Basuki, menuturkan bahwa rata-rata 15–20 kendaraan diuji setiap hari melalui layanan mobil keliling. Namun, saat tim mendatangi kawasan dengan aktivitas kendaraan padat seperti industri atau terminal, jumlah kendaraan yang diuji bisa mencapai 100 hingga 200 unit per hari.

    Budi menegaskan bahwa kelulusan uji kendaraan tidak ditentukan oleh usia kendaraan, melainkan oleh kondisi teknisnya. “Kendaraan tua belum tentu gagal uji. Kalau dirawat dengan baik, tetap bisa lulus. Tapi kalau ada komponen yang tidak sesuai, pemilik diberi waktu 1×24 jam untuk memperbaiki tanpa daftar ulang,” terangnya.

    Ia menambahkan, layanan uji keliling ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. “Bentuk komitmen dari kami, kami akan berbenah dan melayani masyarakat dengan cepat,” pungkasnya. [isa/beq]

  • Kemenlu Ajak Mitra Strategis Internasional Perkuat Ekosistem Kreatif Banyuwangi

    Kemenlu Ajak Mitra Strategis Internasional Perkuat Ekosistem Kreatif Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia menghubungkan Banyuwangi dengan jaringan industri kreatif dunia. Kemenlu melibatkan sejumlah mitra strategis internasional dari berbagai negara untuk memperkuat ekosistem kreatif yang terus berkembang di Banyuwangi.

    Dukungan Kemenlu merupakan bagian dari program Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (Sesdilu) yang kali ini diikuti oleh 18 diplomat muda. Sesdilu adalah diklat fungsional diplomatik berjenjang untuk meningkatkan kompetensi para diplomat muda Indonesia, salah satunya melalui kunjungan lapangan ke daerah.

    “Biasanya lokus kunjungan kami di tingkat provinsi. Namun kali ini kami memilih Banyuwangi karena daerah ini memiliki banyak hal yang bisa dieksplorasi dan layak kami koneksikan dengan mitra internasional Kemenlu,” kata Direktur Sesdilu Kemenlu RI, Tubagus Edwin Suchranudin, saat bertemu Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, di Kantor Pemkab Banyuwangi, Selasa (28/10/2025).

    Turut hadir para diplomat senior, di antaranya Duta Besar Semuel Samson, Syahrir Rahardjo, dan Diar Nurbiantoro, yang juga menjadi mentor bagi peserta Sesdilu.

    Edwin menjelaskan bahwa Banyuwangi dipilih karena dinilai memiliki komitmen besar dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto melalui berbagai program daerah. “Kami bahkan menggunakan artificial intelligence (AI) untuk mencari daerah yang sesuai dengan kriteria Asta Cita Presiden. Hasilnya, Banyuwangi muncul paling atas — dan ternyata benar, setelah kami datang ke sini,” ujar Edwin.

    Selama berada di Banyuwangi, peserta Sesdilu fokus pada empat sektor pendukung Asta Cita: ketahanan pangan, industri kreatif, energi terbarukan, dan hilirisasi industri.

    Kemenlu juga membawa sejumlah mitra internasional untuk dikoneksikan langsung dengan para pelaku usaha di Banyuwangi, di antaranya Epicenter Stockholm (Swedia), Opus Solution (Hongkong), dan ASEAN SME Academy (Filipina).

    Selain itu, juga hadir BNI Ventures, Pijar Foundation, serta perwakilan dari Kedutaan Besar Korea Selatan, JICA (Jepang), GIZ (Jerman), FAO (PBB), IRRI, ICCWA, Konjen RI di Sydney, dan Kemendag RI di Sydney. “Kami harap, dengan jejaring yang kami bawa, Banyuwangi bisa naik kelas. Kami siap membantu sesuai kebutuhan daerah,” tambah Edwin.

    Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemenlu. “Ini membuka ruang belajar dari praktik baik mitra internasional. Kami sangat berterima kasih karena Banyuwangi dibukakan akses jejaring global. Semoga ini dapat meningkatkan kapasitas pelaku industri kreatif melalui pembelajaran digital, literasi keuangan, dan promosi bisnis berbasis teknologi,” ujarnya. [kun]

  • 291 Desa di Tuban Terancam Tak Bisa Cairkan Dana Desa

    291 Desa di Tuban Terancam Tak Bisa Cairkan Dana Desa

    Tuban (beritajatim.com) – Sebanyak 291 desa di Kabupaten Tuban terancam tidak dapat mencairkan Dana Desa (DD) tahap kedua tahun 2025. Ancaman ini muncul karena sebagian besar desa belum menyelesaikan proses administrasi dan pengajuan pencairan hingga batas waktu yang ditetapkan.

    Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tuban, Martina Sri Mulyani, menjelaskan bahwa hingga akhir Oktober 2025, penyerapan Dana Desa di Kabupaten Tuban baru mencapai Rp181,92 miliar atau sekitar 59 persen dari total pagu sebesar Rp307,05 miliar. Dari 311 desa penerima, baru 20 desa yang berhasil mencairkan Dana Desa tahap kedua.

    “Dari 311 desa di Kabupaten Tuban sebagai penerima, telah tersalur 100 persen di tahap pertama. Sementara, untuk tahap kedua baru ada 20 desa,” ujar Martina.

    Ia menyebut, perubahan kebijakan dari pemerintah pusat turut memengaruhi lambatnya penyaluran tahap kedua. Tahun ini, progres penyaluran hanya berubah pada kode rekening Non Earmark, yakni dana yang penggunaannya diusulkan langsung oleh desa.

    “Sedangkan untuk dana Earmark besarannya tetap. Misalnya, dana bantuan langsung yang nominalnya ditentukan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

    Martina menambahkan, penyaluran Dana Desa sempat tertahan sejak 18 September lalu akibat kebijakan pusat, namun dalam beberapa minggu terakhir akses penyalurannya sudah kembali dibuka. Meski begitu, hingga saat ini baru sebagian kecil desa yang bisa mencairkan dananya.

    “Hingga tahap kedua realisasi DD baru 20 desa yang lolos dan cair,” katanya.

    Selain itu, terdapat 49 desa lain yang sedang dalam proses pengajuan pencairan dengan total nilai Rp9,94 miliar. Namun angka tersebut masih dalam tahap verifikasi dan belum dapat dicairkan.

    “Kalau dana Earmark semuanya bisa dicairkan. Tetapi untuk dana Non Earmark, apabila hingga batas akhir penyerapan desa tidak mampu menyelesaikan administrasi, maka tidak bisa cair,” imbuh Martina.

    Dengan kondisi itu, sebanyak 291 desa di Kabupaten Tuban berpotensi kehilangan hak pencairan Dana Desa Non Earmark senilai Rp64,6 miliar. “Ya salah satunya karena kurang sigap dan cepatnya pengajuan,” ungkapnya.

    Sebagai informasi, secara keseluruhan, realisasi Transfer ke Daerah di Kabupaten Tuban hingga September 2025 telah mencapai Rp1,68 triliun atau 71 persen dari total pagu Rp2,38 triliun. Rinciannya meliputi Dana Bagi Hasil sebesar Rp340,15 miliar (61 persen), Dana Alokasi Umum Rp886,53 miliar (82 persen), DAK Fisik Rp3,55 miliar, dan DAK Non Fisik Rp277,25 miliar (68 persen). [dya/beq]