Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Nomor WhatsApp Chatbot Lapor Mbak Wali Resmi Berganti, Kini Centang Biru untuk Layanan Publik Lebih Aman

    Nomor WhatsApp Chatbot Lapor Mbak Wali Resmi Berganti, Kini Centang Biru untuk Layanan Publik Lebih Aman

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri secara resmi mengganti nomor WhatsApp Chatbot Lapor Mbak Wali menjadi nomor baru 0811-364-112 mulai Sabtu (1/11/2025). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital serta menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menyampaikan laporan maupun aduan.

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kediri, Rony Yusianto, menjelaskan pada Jumat (31/10/2025) bahwa pergantian nomor dilakukan sebagai bagian dari optimalisasi kanal komunikasi publik yang lebih mudah diingat sekaligus lebih aman. Sebelumnya, layanan Lapor Mbak Wali menggunakan nomor 0851-4228-1103.

    “Pergantian nomor WhatsApp Chatbot Lapor Mbak Wali ini merupakan bagian dari peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital. Dengan status terverifikasi Meta atau centang biru, keamanan kanal komunikasi menjadi lebih terjamin, sehingga mengurangi risiko penipuan atau penyalahgunaan nomor layanan,” terang Rony.

    Selain untuk mempermudah masyarakat dalam mengingat nomor layanan, perubahan ini juga mendukung visi dan misi Wali Kota Kediri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan inovatif. Kebijakan ini sejalan dengan Program Sapta Cipta Cita ke-5 — Smart Living, yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat pelayanan publik berbasis digital.

    Pemerintah Kota Kediri juga telah melakukan sosialisasi secara masif terkait perubahan nomor ini. Informasi disebarluaskan melalui kanal resmi media sosial, website pemerintah, serta pemasangan banner dan baliho di titik-titik strategis di wilayah Kota Kediri.

    “Kami berharap dengan bergantinya nomor layanan WhatsApp Lapor Mbak Wali ini, keamanan data masyarakat yang menggunakan layanan dapat semakin terjamin. Selain itu, status verifikasi Meta juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah,” tambah Rony.

    Layanan Lapor Mbak Wali sendiri menjadi kanal utama masyarakat Kota Kediri untuk menyampaikan laporan, pengaduan, atau saran terkait layanan publik. Melalui inovasi ini, Pemerintah Kota Kediri terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis partisipasi warga dan transparansi digital. [nm/kun]

  • Gus Qowim Apresiasi Persami dan Bela Negara KKRI, Bentuk Generasi Muda Berkarakter Kuat dan Cinta Tanah Air

    Gus Qowim Apresiasi Persami dan Bela Negara KKRI, Bentuk Generasi Muda Berkarakter Kuat dan Cinta Tanah Air

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin, memberikan apresiasi terhadap kegiatan Latihan Perkemahan Sabtu Minggu (Persami) dan Bela Negara Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) Gelombang III Tahun 2025 yang digelar Kodam V Brawijaya di Brigif 16/Wira Yudha, Sabtu (1/11/2025). Upacara pembukaan kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Korem 082/CPYJ, Kolonel Inf Batara, selaku Inspektur Upacara.

    Dalam sambutannya, Kolonel Batara menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan, terutama kepada Komandan Brigif 16/Wira Yudha beserta jajaran yang telah memfasilitasi penyelenggaraan latihan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada sekolah-sekolah serta dewan guru yang mempercayakan putra-putri terbaiknya untuk mengikuti kegiatan bela negara ini.

    Kegiatan Persami dan Bela Negara KKRI tahun ini diikuti oleh sekitar 500 pelajar SMK dari wilayah Kota dan Kabupaten Kediri. Latihan ini tidak hanya berfokus pada kegiatan fisik atau baris-berbaris, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, serta kesadaran bela negara.

    “Latihan ini adalah investasi karakter untuk menanamkan nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan pada Pancasila, serta membentuk generasi yang disiplin, berjiwa kepemimpinan, dan profesional,” ungkap Komandan Korem 082/CPYJ.

    Kepada para peserta, ia berpesan agar menjadikan seluruh proses latihan sebagai pengalaman berharga untuk menempa diri. Setiap kegiatan perlu diikuti dengan semangat, dedikasi, dan tanggung jawab tinggi. “Buktikan bahwa kalian adalah generasi tangguh dan siap menjaga kedaulatan serta keutuhan NKRI,” pesannya.

    Sementara itu, Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin atau yang akrab disapa Gus Qowim, menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan kegiatan ini. Menurutnya, latihan bela negara seperti Persami KKRI selaras dengan komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam membentuk generasi muda yang berkarakter kuat, cinta tanah air, dan siap menghadapi tantangan zaman.

    “Harapan kami, dari kegiatan seperti ini akan lahir generasi Kediri yang berkarakter kuat dan memiliki semangat bela negara. Ini merupakan langkah nyata menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045,” ungkap Gus Qowim.

    Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Komandan Brigif 16/Wira Yudha Letkol Inf M. Sujoko, Komandan Kodim 0809 Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama, Danki Brimob 1 Yon C Pelopor Satbrimob Polda Jatim AKP Joko Widodo, perwakilan Polres Kediri Kota, Kepala BNN Kota Kediri Yudha Wirawan, serta para kepala sekolah SMK dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Fraksi Gerindra Desak Revitalisasi PT Aneka Usaha Jadi BUMD Pangan, Soroti Laba Delta Tirta

    Fraksi Gerindra Desak Revitalisasi PT Aneka Usaha Jadi BUMD Pangan, Soroti Laba Delta Tirta

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sidoarjo mendorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mempercepat revitalisasi PT Aneka Usaha Sidoarjo Perseroda menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan.

    Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah sekaligus mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.

    Ketua Fraksi Gerindra sekaligus Anggota Badan Anggaran DPRD Sidoarjo, H. Achmad Muzayin Syafrial, menilai kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah. Dari total PAD sebesar Rp2.719.387.926.931, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya mencapai Rp48.717.618.695 atau naik tipis 1,87 persen dibanding tahun sebelumnya.

    “Pemerintah harus segera merevitalisasi PT Aneka Usaha menjadi BUMD Pangan yang mampu memperkuat rantai distribusi dan logistik pangan di Sidoarjo,” kata Muzayin, Sabtu (1/11/2025).

    Menurutnya, perubahan orientasi tersebut akan membuka peluang kerja sama dengan petani, UMKM, dan investor melalui skema business to business (B2B) tanpa ketergantungan penuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti kebijakan laba bersih Perumda Delta Tirta Sidoarjo tahun buku 2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Daerah selaku Kuasa Pemilik Modal Nomor 01/SK/PERUMDA-DT/VII/2025. Dalam keputusan itu terdapat reklasifikasi utang usaha meragukan senilai Rp11.034.030.292 yang dimasukkan sebagai laba bersih perusahaan.

    “Klausul ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi BUMD. Laba bersih seharusnya berasal dari kinerja operasional nyata, bukan dari koreksi administrasi atau reklasifikasi utang,” jelas Muzayin.

    Fraksi Gerindra menegaskan, penataan ulang dua BUMD ini menjadi bagian penting dari strategi memperkuat fondasi fiskal daerah dalam RAPBD 2026. Di tengah tren menurunnya dana transfer dari pusat, langkah tersebut dinilai sebagai upaya konkret mendorong kemandirian fiskal dan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

    “Revitalisasi BUMD Pangan akan menjadi simbol kemandirian fiskal Sidoarjo, sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat melalui stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok,” pungkas Muzayin. [isa/ian]

  • Warga Desa Tirak Ngawi Protes Hasil Seleksi Sekdes, Segera Ajukan Langkah Hukum

    Warga Desa Tirak Ngawi Protes Hasil Seleksi Sekdes, Segera Ajukan Langkah Hukum

    Ngawi (beritajatim.com) – Ratusan warga Desa Tirak, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, menggelar aksi protes menolak hasil seleksi perangkat desa untuk jabatan Sekretaris Desa.

    Warga menilai hasil seleksi cacat hukum karena peserta yang dinyatakan lolos diketahui merupakan mantan narapidana kasus narkoba yang saat ini masih berstatus bebas bersyarat.

    Dalam Konferensi Pers Aliansi Masyarakat Desa Tirak Peduli Demokrasi yang digelar di Balai Desa Tirak, Sabtu (1/11/2025) hadir tim kuasa hukum dari Ali Muqorobin & Partners untuk memberikan pendampingan hukum terhadap warga yang menolak hasil seleksi tersebut.

    Ristanto Djoyohadikussumo, salah satu perwakilan tim kuasa hukum, menyatakan pihaknya telah menerima kuasa dari aliansi masyarakat Desa Tirak yang menilai proses seleksi perangkat desa tidak memenuhi ketentuan hukum.

    “Kami akan mendalami dan mempelajari potensi pelanggaran dalam proses seleksi. Jika terbukti ada unsur cacat hukum, kami siap mendaftarkan gugatan ke pengadilan,” ujarnya.

    Sementara itu, pengacara utama, Ali Muqorobin, menjelaskan bahwa pihaknya menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Bupati Ngawi Nomor 103 Tahun 2022 yang mengatur syarat calon perangkat desa, salah satunya wajib berkelakuan baik.

    “Dalam pasal 19 huruf G jelas disebutkan bahwa calon perangkat desa harus berkelakuan baik. Jika yang bersangkutan masih berstatus bebas bersyarat, seharusnya tidak bisa diloloskan. Di sini kami melihat ada kejanggalan dari panitia seleksi,” tegas Ali di hadapan warga.

    Ali menambahkan, pihaknya akan menempuh langkah hukum melalui dua jalur, yakni gugatan administratif terhadap hasil seleksi dan penyampaian aspirasi ke Komisi I DPRD Kabupaten Ngawi.

    “Insyaallah Senin kami mulai bergerak cepat untuk mendaftarkan gugatan, sementara hari Rabu kami akan hadir ke Komisi I DPRD Ngawi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Tirak,” katanya.

    Dalam forum tersebut, warga juga menyerukan agar proses seleksi Sekdes diulang dengan mekanisme yang transparan dan sesuai aturan hukum. Mereka menilai keputusan panitia yang meloloskan peserta dengan latar belakang pidana mencederai rasa keadilan masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap pemerintahan desa.

    “Kami hanya ingin keadilan ditegakkan. Kalau memang masih ada aturan yang dilanggar, harus diperbaiki. Jangan sampai perangkat desa diisi orang yang tidak memenuhi syarat moral dan hukum,” ujar salah satu warga yang hadir dalam pertemuan itu.

    Hingga berita ini ditulis, pihak panitia seleksi maupun pemerintah desa belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan warga dan langkah hukum yang akan ditempuh oleh tim kuasa hukum. Panitia dan Kepala Desa Tirak tidak hadir dalam acara tersebut. [fiq/ted]

  • Bertemu Presiden Korsel, Prabowo Puji K-Pop

    Bertemu Presiden Korsel, Prabowo Puji K-Pop

    Gyeongju (beritajatim.com) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kekuatan budaya Korsel yang telah mendunia, terutama melalui musik dan tarian K-Pop yang turut digemari anak muda Indonesia.

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih atas jamuan makan malam gala yang indah tadi malam. Acara tersebut sangat menarik, dan saya pikir Korea akan menaklukkan dunia dengan musik dan tarian Anda. Semua anak muda Indonesia tergila-gila dengan K-Pop,” ujar Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Korea, Lee Jae-myung, di sela-sela KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan, Sabtu (1/11/2025).

    Prabowo juga menyampaikan pujian atas penyelenggaraan KTT APEC di Korsel yang berlangsung rapi dan efisien.

    “Saya ingin menyampaikan selamat atas kepemimpinan Anda dalam penyelenggaraan APEC. Acara ini sangat terorganisasi dengan baik, sangat efisien, dan selalu tepat waktu—tepat sampai pada menitnya,” kata Prabowo.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat hubungan erat dengan Korsel yang telah terjalin sejak lama.

    “Hubungan antara kedua negara kita selama ini sangat baik. Korsel merupakan mitra yang sangat penting bagi kami dalam kerja sama ekonomi, dan secara keseluruhan hubungan antara pemerintah kita juga berjalan dengan sangat baik,” ujarnya.

    Hal senada disampaikan Presiden Republik Korea, Lee Jae-myung. Menurutnya, Korea Selatan dan Indonesia memiliki hubungan kerja sama yang telah lama terjalin di berbagai bidang.

    “Republik Korea dan Indonesia telah membangun kerja sama di banyak sektor—mulai dari ekonomi, perdagangan, investasi, hingga pertahanan dan keamanan. Saya berharap hubungan ini akan terus berkembang,” katanya. [hen/ian]

  • Dari Bumi Bung Karno Blitar, Megawati Cetuskan ‘KAA Plus’ untuk Satukan Asia-Afrika-Amerika Latin

    Dari Bumi Bung Karno Blitar, Megawati Cetuskan ‘KAA Plus’ untuk Satukan Asia-Afrika-Amerika Latin

    Blitar (beritajatim.com) – Di tengah peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang bersejarah, sebuah gagasan diplomasi strategis baru menggema dari Kota Blitar. Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri, secara resmi menginisiasi pembentukan “Konferensi Asia–Afrika Plus” (KAA Plus).

    Gagasan ini bukan sekadar nostalgia, melainkan seruan untuk membangun blok baru negara-negara Global South yang mencakup Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dalam pidatonya yang berapi-api di Museum Bung Karno, Blitar, Sabtu (1/11/2025), Megawati menyerukan solidaritas baru untuk melawan ketimpangan global di abad ke-21.

    “Saya mengusulkan pentingnya penyelenggaraan ‘Konferensi Asia–Afrika Plus’ sebuah forum lanjutan dalam format yang lebih luas, mencakup negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin,” ujar Megawati dalam pidatonya di Museum Bung Karno, Blitar, Sabtu (1/11/2025).

    “Forum ini diharapkan menjadi wadah permanen bagi negara-negara Global South untuk membangun masa depan bersama, yang bebas dari ketimpangan, hegemoni, dan ketidakadilan struktural global.”

    Gagasan “KAA Plus” ini menegaskan semangat Bandung 1955 dalam konteks abad ke-21. Bila enam dekade lalu KAA mempersatukan negara-negara yang baru merdeka melawan kolonialisme, kini Megawati menyerukan solidaritas baru untuk menghadapi ketimpangan ekonomi, hegemoni teknologi, dan dominasi geopolitik.

    “Jika pada 1955 Bung Karno dan para pemimpin dunia ketiga mampu mengguncang tatanan kolonial, maka pada abad ke-21 kita juga mampu mengguncang tatanan digital dan ekonomi yang tidak adil,” tegas Megawati.

    Seruan ini sejalan dengan tren global: negara-negara Global South kini semakin memperkuat koordinasi lewat forum seperti BRICS Plus, G77 + China, dan Non-Aligned Movement Revival. Namun, forum yang menyatukan Asia, Afrika, dan Amerika Latin secara permanen belum ada. Ide “KAA Plus” menjadi langkah diplomasi strategis untuk mengisi ruang itu.

    Megawati menekankan bahwa arsitektur global saat ini masih timpang. Menurut data World Bank (2025), 84 negara Global South menampung lebih dari 75% populasi dunia, tetapi hanya menguasai sekitar 37% PDB global. Di sisi lain, ketergantungan ekonomi dan teknologi terhadap negara maju semakin tinggi.

    Laporan UNCTAD 2024 juga menyoroti bahwa negara berkembang hanya menerima 15% investasi global di sektor teknologi tinggi, memperlebar kesenjangan inovasi.

    “Asia, Afrika, dan Amerika Latin perlu membangun arsitektur baru ekonomi dan teknologi global yang lebih setara,” kata Megawati.

    Megawati menilai bahwa diplomasi internasional ke depan tidak bisa lagi berlandaskan kekuatan militer atau dominasi ekonomi semata. Dunia memerlukan moralitas peradaban, sebagaimana pernah diserukan Bung Karno dalam pidatonya di PBB tahun 1960 berjudul To Build the World Anew.

    “Dunia yang baru tidak boleh dibangun di atas kekuasaan dan ketakutan, tetapi di atas kesetaraan, solidaritas, dan kemanusiaan,” ujarnya.

    Melalui “KAA Plus”, Megawati ingin menegaskan bahwa negara-negara Global South harus bersatu dalam agenda bersama: kedaulatan data, ketahanan energi, keadilan ekonomi, dan tata kelola teknologi yang adil.

    Megawati ingin mengobarkan kembali “obor Bandung” sebagai cahaya bagi dunia yang tengah terpecah.

    “Dari Blitar ini, mari kita bangun dunia baru yang tidak tunduk pada mesin dan modal, tetapi menempatkan manusia sebagai pusat peradaban,” tutup Megawati. (owi/ian)

  • Tingkat Hunian Hotel di Kabupaten Mojokerto Turun

    Tingkat Hunian Hotel di Kabupaten Mojokerto Turun

    Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto mencatat penurunan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel pada bulan Agustus 2025.

    Berdasarkan data terbaru, TPK hotel di wilayah Kabupaten Mojokerto tercatat sebesar 27,43 persen, turun 3,64 poin dibandingkan bulan Juli 2025 yang mencapai 31,07 persen.

    Kepala BPS Kabupaten Mojokerto, Dwi Yuhenny menjelaskan bahwa penurunan TPK hotel tersebut mencerminkan masih lemahnya aktivitas wisata dan perjalanan bisnis di wilayah Kabupaten Mojokerto setelah puncak libur panjang pertengahan tahun.

    “Tingkat Penghunian Kamar hotel di bulan Agustus 2025 mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi ini bisa dipengaruhi oleh faktor musiman, di mana periode setelah libur panjang sekolah dan Iduladha biasanya mengalami penurunan kunjungan wisatawan,” ungkapnya, Sabtu (1/11/2025).

    Sementara itu, Rata-rata Lama Menginap Tamu (RLMT) pada bulan Agustus 2025 tercatat stabil di angka 1,03 hari, sama seperti bulan sebelumnya.

    Baik tamu domestik maupun tamu asing memiliki rata-rata lama menginap yang sama, yaitu 1,03 hari. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar tamu hanya menginap untuk keperluan singkat.

    “Kecenderungannya masih pada perjalanan singkat, baik untuk wisata, urusan keluarga, maupun pekerjaan. Ini juga menggambarkan karakteristik pasar pariwisata di Kabupaten Mojokerto yang masih didominasi oleh wisatawan lokal dan perjalanan singkat,” ujarnya. [tin/ted]

  • Terjerat Skandal Nikah Siri, Nasib Anggota DPRD Blitar di Tangan DPD dan DPP PDIP

    Terjerat Skandal Nikah Siri, Nasib Anggota DPRD Blitar di Tangan DPD dan DPP PDIP

    Blitar (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Blitar mengambil langkah cepat terkait kasus skandal nikah siri dan dugaan penelantaran anak yang menyeret salah satu anggota dewannya. DPC PDIP secara resmi telah melaporkan kasus tersebut ke tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai.

    Nasib, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar tersebut kini berada ditangan DPD dan DPP PDIP. Seluruh  hasil rekomendasi dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Blitar terkait skandal nikah siri dan penelantaran anak tersebut pun kini sudah berada di meja DPD PDIP.

    Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Blitar, Supriadi, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. Bola panas terkait nasib kader tersebut kini sepenuhnya berada di tangan DPD dan DPP partai.

    “Sudah kita laporkan ke DPD partai untuk tindak lanjutnya menunggu hasil keputusan dari DPD maupun DPW partai,” kata Supriyadi, Sabtu (1/10/2025).

    Supriyadi menjelaskan bahwa peran DPC dalam kasus ini terbatas pada pengumpulan fakta dan pelaporan. Sementara untuk sanksi itu berada di tangan DPD dan DPP PDIP.

    “Kalau dari DPC itu lebih ke melaporkan dari hasil yang ada, karena DPC itu tidak punya hak untuk memutuskan satu hal sanksi dan sebagainya, haknya tetap di DPD partai,” jelasnya.

    Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat sanksi yang mungkin dijatuhkan dapat berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD. Supriyadi memilih untuk tidak berspekulasi mengenai sanksi yang akan diterima oleh kader yang bersangkutan.

    “Saya tidak berani berandai-andai karena itu nanti keputusan penuh ada DPD partai,” ujarnya.

    Meskipun demikian, sebagai DPC, Supriyadi berharap adanya keputusan yang adil dan memihak pada kebenaran. PDIP Kabupaten Blitar pun berkomitmen untuk tidak memihak salah satu pihak.

    “Harapan kami ada rasa keadilan untuk semua pihak,” tutupnya.

    Permasalahan ini bermula dari laporan RD (30), warga Ponggok, yang mengaku dinikahi secara siri oleh salah satu anggota dewan tersebut pada 18 Maret 2022 lalu. Pernikahan di bawah tangan itu, yang disaksikan keluarga RD dan perangkat desa, melahirkan seorang anak perempuan berusia 2,5 tahun.

    Namun setelah melahirkan RD (30) merasa tak dinafkahi oleh sang anggota dewan. Anggota dewan dari PDIP itu disebut RD (30) lari dari tanggung jawab. Hingga akhirnya RD menuntut pertanggungjawaban, termasuk kejelasan status hukum anaknya. Permasalahan itu pun kini dibawa RD ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Blitar. [owi/beq]

  • Upaya Pemkab Ponorogo Berbuah Hasil, Sanksi KLH Akhirnya Dicabut

    Upaya Pemkab Ponorogo Berbuah Hasil, Sanksi KLH Akhirnya Dicabut

    Ponorogo (beritajatim.com) – Upaya panjang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo dalam menata ulang perilaku masyarakat soal sampah akhirnya membuahkan hasil nyata.

    Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) resmi mencabut sanksi penutupan operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mrican, yang sebelumnya dijadwalkan berlaku mulai 7 November mendatang.

    Kabar baik itu disampaikan langsung oleh Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo.

    Kabar itu diterima setelah pihaknya melakukan koordinasi intens dengan Direktur Pengurangan Sampah KLH beberapa waktu yang lalu.

    “Bingung juga sampah dibuang di mana, kalau seumpama larangan ini diterapkan,” kata Jamus, mengingat kembali kekhawatiran yang sempat muncul sebelum keputusan pencabutan sanksi diumumkan, ditulis Sabtu (1/11/2025).

    Menurut Jamus, pencabutan sanksi itu tidak datang begitu saja. KLH memberikan beberapa catatan penting yang wajib dijalankan Pemkab Ponorogo sebagai komitmen perbaikan. Salah satunya adalah mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah serta membangun sistem pengolahan yang lebih baik dari hulu hingga hilir.

    Pemkab Ponorogo, kata Jamus merespons serius arahan tersebut. Beragam inovasi telah dijalankan DLH, mulai dari edukasi pengurangan sampah rumah tangga, penerapan biopori sampah di berbagai titik, hingga kampanye memilah sebelum membuang.

    “Sudah ada upaya, dan produksi sampah mulai berkurang, tidak lagi 70 ton,” ungkap Jamus optimistis.

    Sebelum 7 November, DLH menargetkan volume sampah yang masuk ke TPA Mrican bisa ditekan hingga 30–40 persen. Angka itu diharapkan terus menurun seiring peningkatan kesadaran warga dan efektivitas kebijakan pengolahan sampah terpadu.

    “Bukan masalah tidak boleh buangnya (sampah), tapi bagaimana masyarakat mengurangi produksi sampah. Nah, itu yang menjadi konsentrasi kementerian,” tegasnya.

    Dengan pencabutan sanksi tersebut, TPA Mrican dapat beroperasi normal. Namun, bagi Pemkab Ponorogo, keputusan itu bukan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab baru untuk menjaga kepercayaan KLH.

    DLH kini memperkuat pengawasan dan memastikan program pengurangan sampah terus berjalan. Edukasi masyarakat, peningkatan fasilitas, dan pengelolaan berbasis lingkungan menjadi fokus utama agar TPA Mrican tak lagi menjadi sorotan nasional.

    Langkah-langkah tersebut menjadi bukti bahwa perubahan perilaku bukan hanya wacana, tetapi komitmen nyata. Ponorogo kini bergerak menuju pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab, yakni dari kebiasaan membuang, menjadi budaya mengolah. (end/ted)

  • Ketua Kwarda Pramuka Jatim HM Arum Sabil Raih CNN Indonesia Awards 2025

    Ketua Kwarda Pramuka Jatim HM Arum Sabil Raih CNN Indonesia Awards 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Kwarda Pramuka Jawa Timur HM Arum Sabil kembali meraih penghargaan bergengsi tingkat nasional. Kali ini CNN Indonesia menganugerahkan Arum Sabil sebagai tokoh penggerak pemberdayaan petani dan integrasi pendidikan (Champion of Farmers Empowerment and Education Integration).

    Penghargaan tersebut diserahkan dalam momen CNN Indonesia Awards 2025 di The Ritz-Carlton Jakarta pada Jumat, 31 Oktober 2025.

    Direktur Utama CNN Indonesia, Titin Rosmasari, menyebutkan bahwa tim CNN Indonesia terus mencari dari pusat hingga pelosok negeri terkait sosok inspirasi yang berpengaruh kepada bangsa.

    “Sesuai dengan tema yang kami usung yakni Kolaborasi & Harmoni Menggapai Asta Cita untuk Negeri. Kami menemukan inspirasi dan cerita hebat tentang Indonesia. Apresiasi kami untuk semua pihak, termasuk Bapak HM Arum Sabil sebagai Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Timur,” tuturnya.

    Arum Sabil menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, penghargaan ini sebagai wujud kebangkitan petani, penggerak pendidikan dan para kader Pramuka di Jawa Timur.

    “Penghargaan ini bukan saya pribadi, tapi petani pejuang pangan, para penggerak pendidikan serta adik-adik Pramuka di Jatim untuk terus memacu dan bangkit maju serta produktif,” ujarnya.

    Pria yang juga Ketua DPD HKTI Jawa Timur itu menegaskan, petani dan generasi muda tidak bisa dilepaskan dari suksesi program asta citanya Presiden Prabowo Subianto, khususnya menggapai swasembada pangan nasional.

    Sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Timur, HM Arum Sabil menaungi 38 Kwartir Cabang di seluruh kota dan kabupaten, dengan 3,4 juta anggota aktif yang terdiri dari Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega, dan Pramuka Dewasa.

    Di bawah kepemimpinannya, kekuatan besar ini bukan sekadar angka, melainkan harmoni semangat, karakter, dan pengabdian yang berdenyut di setiap sudut bumi Majapahit. (tok/ted)