Category: Beritajatim.com Politik

  • Tangis Haru Ansari Serahkan Bantuan Bagi Penyandang Disabilitas di Pamekasan

    Tangis Haru Ansari Serahkan Bantuan Bagi Penyandang Disabilitas di Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Ansari menangis haru saat membagikan beragam bantuan berupa kursi roda, kaki palsu hingga alat bantu dengar bagi puluhan penyandang disabilitas di kabupaten Pamekasan, Senin (3/11/2025).

    Program bantuan bagi para penyandang disabilitas yang merupakan bentuk kepedulian dari DPR RI bersama Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), dibagikan secara langsung oleh Ansari kepada penerima manfaat di Rumah Aspirasi di Kelurahan Lawangan Dhaja, Kecamatan Pademawu, Pamekasan,

    “Mohon maaf, kami sangat terharu melihat semangat bapak melangkah dengan alat bantu, mungkin kita yang sempurna secara fisik ini kurang bersyukur,” kata Ansari, usai memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas di Pamekasan.

    Bahkan dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga mengaku tidak kuasa menahan tangis dan sangat terharu melihat penyandang disabilitas yang menggunakan tongkat dan alat bantu untuk berjalan. “Sebagai wakil rakyat sekaligus aspirator bantuan dari Kemensos, kami menyerahkan secara langsung bantuan kepada penerima manfaat,” ungkapnya.

    “Penyerahan bantuan ini sebagai bentuk nyata kepedulian dari komitmen, kami hadir di tengah masyarakat terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan, khususnya bagi para penyandang disabilitas,” sambung anggota Fraksi PDI Perjuangan.

    Selain itu pihaknya menegaskan jika pembangunan sejati menitikberatkan pada pembangunan yang menyentuh hati dan kemanusiaan, serta bukan sekedar infrastruktur dan ekonomi semata. “Semoga bantuan ini bisa memberi manfaat bagi para penerima, serta menambah semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari,” harapnya.

    Lebih lanjut disampaikan jika bansos tersebut juga dilengkapi dengan beragam paket bantuan, seperti kasur, bantal, sembako hingga perlengkapan kebersihan mandi dan lainnya. “Bantuan ini kita bagikan sesuai dengan usulan penerima,” tegasnya.

    “Program bansos ini tidak hanya kami lakukan saat ini, sebab pada Maret 2025 lalu, kami juga sempat menyalurkan ratusan paket bantuan kepada masyarakat, khususnya para penyandang disabilitas di Madura,” pungkas wakil rakyat perempuan kelahiran Pamekasan. [pin/but]

  • Arzeti Bilbina Desak BGN Tinjau Ulang India Sebagai Role Model Program Makan Bergizi Gratis

    Arzeti Bilbina Desak BGN Tinjau Ulang India Sebagai Role Model Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina meminta Badan Gizi Nasional (BGN) meninjau ulang rencana menjadikan India sebagai role model dalam peningkatan mutu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai keputusan tersebut perlu dikaji secara mendalam dan dilakukan secara transparan agar sesuai konteks kebutuhan gizi di Indonesia.

    “Kita tentu boleh belajar dari negara lain, tetapi keputusan kebijakan harus berbasis bukti dan sesuai konteks Indonesia,” ujar Arzeti di Jakarta.

    Menurut Arzeti, berdasarkan data Global Hunger Index (GHI) 2025, India menempati peringkat 102 dari 123 negara dan masih berada pada kategori “serius”. Kondisi itu, kata dia, seharusnya menjadi pertimbangan penting bagi BGN sebelum menjadikan India sebagai acuan.

    “Kalau indikator kelaparan dan gizi India masih rendah, apa alasan menjadikannya model untuk MBG? Ini perlu dijelaskan terbuka,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

    Arzeti juga mempertanyakan siapa pihak yang memberi rekomendasi kepada BGN terkait pemilihan India sebagai rujukan program makan bergizi. “BGN harus menjelaskan siapa yang memberi masukan, apa dasar kajiannya, dan bagaimana mekanisme pemilihannya. Jangan sampai kebijakan publik diambil tanpa transparansi,” tambahnya.

    Sebagai alternatif, Arzeti menyarankan BGN untuk belajar dari negara-negara dengan manajemen gizi terbaik di dunia berdasarkan laporan World Food Programme (WFP) dan School Meals Coalition. Ia mencontohkan Finlandia yang sukses menurunkan obesitas dan kekurangan gizi melalui integrasi data sekolah, layanan kesehatan, dan program makan gratis berbasis lokal.

    Selain itu, Jepang dinilai berhasil menerapkan pendidikan gizi (shokuiku) dan makan siang sekolah bergizi seimbang yang mendukung kesehatan anak. Norwegia memiliki sistem pangan berkelanjutan dengan pengawasan gizi nasional yang kuat, sementara Belanda dikenal dengan kebijakan publik gizi berbasis nabati yang terintegrasi. Korea Selatan juga disebut sebagai pemimpin di Asia dalam indeks ketahanan gizi berkat manajemen pangan lokal dan regulasi ketat terhadap makanan olahan.

    “Negara-negara itu sudah terbukti menjaga ketahanan pangan dan gizi warganya dengan sistem yang efisien dan transparan,” jelas Arzeti.

    Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pihaknya menjadikan India sebagai model dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, kunjungan ke India dilakukan untuk melihat langsung implementasi dan menerima bimbingan teknis guna meningkatkan kualitas pelayanan MBG di Indonesia.

    “Ya kita kan, sebelum kita melaksanakan program makan bergizi, kita berkunjung ke India. Melihat role model di India. Dan saya kira nanti bimbingan teknis dari India akan membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan MBG di Indonesia,” kata Dadan di Istana, Jakarta, Rabu (29/10/2025) lalu. [hen/beq]

  • Skandal Nikah Siri DPRD Blitar, PDIP Jatim : Anak Tak Boleh Jadi Korban

    Skandal Nikah Siri DPRD Blitar, PDIP Jatim : Anak Tak Boleh Jadi Korban

    Blitar (beritajatim.com) – Skandal nikah siri dan dugaan penelantaran anak yang menyeret anggota DPRD Kabupaten Blitar dari fraksi PDIP akhirnya mendapat perhatian serius dari tingkat provinsi. Wakil Bidang DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Budi “Kanang” Sulistyono, turun tangan dan menegaskan bahwa solusi kemanusiaan harus didahulukan.

    Alih-alih berbicara sanksi politik, Kanang justru mendesak agar proses mediasi segera dilakukan untuk menemukan “titik temu”, terutama demi nasib sang anak. Kanang pun meminta agar media terus dilakukan hingga ketemu solusi bagi keduanya.

    “Saya sudah koordinasi dengan bapak bupati (Blitar). Maka yang kita minta adalah mediasi. Bagaimana mediasi ini bisa menemukan titik temu, maka itu akan lebih baik ketika keduanya menemukan titik temu,” tegas Kanang, Senin (3/10/2025).

    Kanang, yang dikenal sebagai politisi senior PDIP, memberikan pernyataan menyejukkan. Menurutnya, dalam kasus ini, anak adalah pihak yang tidak boleh dirugikan, terlepas dari status pernikahan orang tuanya.

    “Perkawinan siri dan anak tidak bisa dipersengketakan seperti itu. Apakah itu anak kandung atau bukan, anak tidak boleh jadi korban,” tandasnya.

    DPD PDIP Jatim mendorong kedua belah pihak untuk duduk bersama dan fokus pada kebutuhan vital sang anak dan ibu.

    “Maka titik temu ini adalah duduk bersama. Perlunya anak apa, perlunya istri apa, serta perlunya yang bersangkutan (anggota dewan) apa,” jelas Kanang.

    Permasalahan ini mencuat ke publik setelah RD (30), warga Ponggok, berani melapor ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Blitar. RD mengaku telah dinikahi secara siri oleh anggota dewan tersebut pada 18 Maret 2022, yang disaksikan oleh keluarga dan perangkat desa.

    Dari pernikahan di bawah tangan itu, lahir seorang anak perempuan yang kini berusia 2,5 tahun. Namun, menurut pengakuan RD, setelah melahirkan, ia merasa tak dinafkahi dan ditelantarkan oleh sang anggota dewan yang disebut lari dari tanggung jawab.

    RD kini menuntut pertanggungjawaban dan kejelasan status hukum untuk anaknya. Menanggapi alotnya kasus ini, Kanang meminta semua pihak terkait untuk tidak menyerah dalam mencari solusi damai melalui musyawarah.

    “Pokoknya jangan lelah mediasi ini. Ini akan terus (dilakukan),” pungkasnya. [owi/beq]

  • Armuji Akui Pertalite Diklaim Tercampur Etanol Bukan dari SPBU Rajawali Surabaya

    Armuji Akui Pertalite Diklaim Tercampur Etanol Bukan dari SPBU Rajawali Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menjadi sorotan publik setelah membuat konten video sidak di SPBU Rajawali di tengah isu kualitas Pertalite yang disebut-sebut tercampur air atau etanol. Video berdurasi 27 menit itu diunggah di kanal YouTube resmi Armuji pada Kamis (30/10/2025) dan langsung ramai diperbincangkan karena memperlihatkan temuan cairan berwarna hijau yang diklaim sebagai Pertalite bercampur etanol.

    Dalam video tersebut, Armuji tampak mengkritik langkah sidak yang dilakukan Pertamina sebelumnya. Ia menilai sidak Pertamina tidak tepat sasaran.

    “Jadi kalau kemarin Pertamina nyidak, itu bukan pada tempat mereka yang pom bensinnya bermasalah. Ya ndak ketemu. Jadi kalau mau nyidak di tempat yang bermasalah,” ujar Armuji pada menit 15:30 dalam videonya.

    Armuji menjelaskan, pemilihan SPBU Rajawali sebagai lokasi sidak dilakukan karena adanya laporan dari pengemudi ojek online yang mengaku motornya brebet usai membeli Pertalite di tempat tersebut. Ia juga menyebut jarak SPBU Rajawali dengan rumah aspirasi miliknya cukup dekat, sehingga memutuskan turun langsung.

    Sesampainya di SPBU Rajawali, Armuji berbincang dengan petugas untuk menanyakan jadwal pengisian tangki BBM terakhir. Ia kemudian menemui seorang pria paruh baya yang sedang antre di jalur pengisian Pertalite. Pria itu menyerahkan kantong plastik berisi botol air mineral 1,5 liter yang di dalamnya terdapat dua lapisan cairan—bagian atas berwarna hijau dan bagian bawah bening menyerupai air.

    “Saya beli kemarin sore (Rabu, 29 Oktober 2025). Itu (menunjuk bagian cairan putih) etanol itu,” ujar pria tersebut dalam video.

    Dalam tayangan itu, Armuji menerima botol tersebut dan mengamini pernyataan bahwa cairan di dalamnya merupakan Pertalite bercampur etanol, tanpa membuka tutup botol atau melakukan pemeriksaan langsung terhadap aroma cairan. Klarifikasi kemudian muncul ketika Armuji mengakui bahwa cairan dalam botol itu bukan diambil dari nozel SPBU Rajawali saat sidak berlangsung.

    “Pas di sana (SPBU Rajawali) kebetulan juga ada orang ketemu ngelapor bahwa motornya juga habis mogok gitu loh, brebet. (Orang itu) sama bawa botol cairan pertalite yang ditap itu, gitu loh,” ujar Armuji.

    Aktivis driver online Surabaya, Daniel Lukas Rorong, yang ikut mendampingi sidak Armuji, membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa botol yang muncul dalam video bukan diambil dari mesin pengisian SPBU, melainkan dibawa oleh pengendara lain yang juga sedang antre.

    “Ada satu pengendara yang giliran dia isi, dia menunjukan botol itu (ke Armuji). Kan ketemu bapak itu (pemberi botol) posisinya dia lagi ngantre mau ngisi BBM Pertalite gitu loh,” terang Daniel.

    Menurut Daniel, pengendara itu mengaku mengisi BBM di SPBU Rajawali sehari sebelumnya dan mengalami gangguan mesin motor. Setelah itu, ia menguras tangki motornya dan menampung bahan bakar ke dalam botol untuk menunjukkan kepada pihak SPBU. “Dia ngakunya nuntun dari kantor ke SPBU Rajawali itu. Mungkin kantornya dekat. Perkiraan saya, orang itu ingin mencoba isi lagi dan melapor ke SPBU itu (Rajawali),” jelasnya.

    Daniel juga menegaskan bahwa sidak Armuji bukanlah konten rekayasa. “Jadi kalau settingan enggak lah. Cak Ji di videonya kan juga bilang kalau itu (temuan) di SPBU Rajawali bukan setingan,” ujarnya.

    Manajer Operasional SPBU Rajawali, Budi Susetyo, menyatakan telah berusaha memverifikasi asal-usul botol berisi cairan hijau yang digunakan Armuji saat membuat konten, namun tidak mendapat jawaban dari pemiliknya.

    “Sempat saya tanya beli dimana, tapi tidak dijawab. Setelah itu BBM diserahkan lagi ke orang itu dan orang itu putar ke belakang pergi keluar (SPBU),” jelas Budi.

    Budi memastikan bahwa sebelum Armuji membuat konten, pihak SPBU tidak menerima laporan kendaraan bermasalah akibat bahan bakar. Ia menegaskan seluruh prosedur pemeriksaan bahan bakar telah dilakukan sesuai standar operasional.

    “Prosedur ceklis untuk BBM kan memang sangat ketat sekali. Jadi setiap pagi kita lakukan pengecekan di BBM yang ada di tangki penyimpanan. Ada cek untuk kadar air. Semuanya sudah dilakukan dengan benar,” tegasnya.

    Setelah video sidak Armuji ramai diperbincangkan, Satreskrim Polrestabes Surabaya bergerak melakukan sidak ke lima SPBU, termasuk SPBU Rajawali. Dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan indikasi kadar air pada bahan bakar yang dijual.

    “Kita masih tunggu hasil laboratorium untuk memastikan,” kata Kanit IV Tipidter Polrestabes Surabaya, AKP Makbul.

    Sementara itu, Pertamina memastikan tetap membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan terkait kualitas Pertalite, dengan syarat menyertakan bukti pembelian yang sah untuk diverifikasi lebih lanjut. [ang/beq]

  • Kemenag Tuban Ikuti Jamarah, Bahas Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2026

    Kemenag Tuban Ikuti Jamarah, Bahas Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2026

    Tuban (beritajatim.com) – Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban mengikuti kegiatan Jagong Masalah Umrah dan Haji (Jamarah), program aspirasi dari anggota Komisi VIII DPR RI daerah pemilihan Tuban–Bojonegoro, Haeny Relawati Rini Widyastuti. Acara ini berlangsung di Aula Hotel Mustika Tuban dan dibuka oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Ahmad As’adul Anam, Minggu (2/11/2025).

    Dalam kesempatan itu, Haeny Relawati Rini Widyastuti dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan materi mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa kegiatan Jamarah ini merupakan program resmi yang menggunakan dana APBN.

    “Giat ini terselenggara menggunakan dana APBN, meskipun Kanwil Kemenag yang menjadi pihak pengundang,” terang Haeny.

    Kegiatan Jamarah Kemenag Tuban bersama Anggota DPR RI di Aula Hotel Mustika Tuban.

    Haeny juga memaparkan rencana pembangunan Kampung Haji yang berjarak sekitar 3 kilometer dari Baitullah. Terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, ia menyebutkan bahwa total biaya per jemaah diperkirakan mencapai Rp 87.409.365. Namun, angka tersebut akan mendapat subsidi dari dana optimalisasi dan setoran awal sebesar Rp 25 juta, sehingga calon jemaah hanya perlu membayar sekitar Rp 33.215.558.

    “Selain itu, penyelenggaraan haji tahun 2026 insyaallah hanya akan menggunakan dua syarikat, berbeda dengan tahun 2025 yang memakai delapan syarikat,” tutur mantan Bupati Tuban tersebut.

    Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tuban, Umi Kulsum, menyampaikan bahwa pada masa transisi menuju penyelenggaraan haji 2026, Kemenag kabupaten dan kota diminta Menteri Agama untuk memberikan dukungan maksimal. Ia pun mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Tuban yang telah memiliki Perda dan Perbup terkait transportasi haji.

    “Kami sampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang membantu all out dalam pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji,” ujar Umi Kulsum.

    Umi menambahkan, jumlah pendaftar haji di Kabupaten Tuban mengalami penurunan pascapandemi. Jika sebelum Covid-19 tercatat sekitar 4.000 pendaftar per tahun, kini menurun menjadi sekitar 3.000 jemaah per tahun, bahkan banyak yang membatalkan karena lamanya masa antre.

    Sebagai bentuk kesiapan, Kemenag Tuban tetap melaksanakan program manasik haji sepanjang tahun bagi calon jemaah cadangan agar lebih siap saat mendapatkan jadwal keberangkatan.

    “Kabupaten Tuban memiliki program manasik haji sepanjang tahun untuk mempersiapkan jemaah cadangan,” pungkasnya. [dya/but]

     

     

  • Jalan Balongsari Kedamean Gresik Rusak Parah Segera Diperbaiki

    Jalan Balongsari Kedamean Gresik Rusak Parah Segera Diperbaiki

    Gresik (beritajatim.com) – Kondisi jalan di Dusun Balongsari, Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Gresik, menjadi sorotan publik. Jalan sepanjang dua kilometer itu rusak parah, penuh lubang, dan berubah menjadi kubangan lumpur saat hujan turun, sehingga mengganggu aktivitas warga setempat.

    Padahal, sebelumnya jalan tersebut sudah dipaving. Namun kini kondisinya ambles dan tertutup air, membuat warga harus ekstra hati-hati saat melintas.

    Menanggapi keluhan warga, Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi, turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi bersama perangkat desa dan camat setempat. Ia mengaku prihatin dengan kondisi tersebut dan menegaskan bahwa perbaikan harus segera dilakukan.

    “Aktivitas warga di sana cukup tinggi. Setelah kami tinjau bersama pemerintah desa dan camat, disepakati akan dilakukan pengurukan dan pemadatan oleh Tim URC DPUTR,” ujar Hamdi, Minggu (2/11/2025).

    Menurutnya, badan jalan yang rusak kini posisinya lebih rendah dibandingkan tembok penahan tanah di sisi jalan. Kondisi semakin parah karena tidak adanya drainase, menyebabkan air hujan menggenang dan mempercepat kerusakan.

    “Yang perlu segera diperbaiki adalah pengurukan, pemadatan, serta meninggikan bahu jalan agar air tidak menggenang saat hujan,” imbuhnya.

    Hamdi menambahkan, penanganan awal akan difokuskan pada langkah darurat berupa pengurukan dan pemadatan, agar kerusakan tidak semakin meluas.

    “Tujuan utamanya agar warga yang melintas tidak terganggu lagi dengan kondisi jalan yang rusak,” pungkasnya. [dny/but]

     

     

  • Gelar Rakerwil, NasDem Jatim Targetkan Masuk Tiga Besar di Pemilu 2029

    Gelar Rakerwil, NasDem Jatim Targetkan Masuk Tiga Besar di Pemilu 2029

    Surabaya (beritajatim.com) – DPW Partai NasDem Jawa Timur menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) bertema “Kemandirian Berpikir demi Kemajuan Jawa Timur” di Surabaya, Minggu (2/11/2025). Forum ini menjadi ajang evaluasi hasil Pemilu 2024 serta penataan strategi menuju Pemilu 2029.

    “Kami sudah berkeliling ke beberapa DPD di Jawa Timur. Fokus kami adalah memastikan anggota legislatif bekerja nyata untuk masyarakat. Dari DPP, kami juga mendapat data hasil analisis untuk memetakan dapil-dapil yang kosong. Dari situ, kami akan bergerak agar target tiga besar di Jawa Timur bisa tercapai,” kata Ketua DPW Partai NasDem Jatim, Lita Machfud Arifin.

    Lita menjelaskan bahwa hasil Pemilu 2024 menunjukkan NasDem masih diterima masyarakat Jawa Timur. Namun, dia menilai masih ada ruang perbaikan, terutama terkait penguatan struktur kader di legislatif.

    “Kita patut bersyukur karena hasil Pemilu 2024 menunjukkan bahwa NasDem Jawa Timur masih mampu menjaga eksistensi di mata masyarakat,” ujar Lita.

    Lita menegaskan bahwa pekerjaan rumah terbesar adalah mengisi kursi legislatif yang belum terwakili serta membangun sinergi antar daerah pemilihan. Evaluasi menyeluruh diperlukan agar langkah ke depan lebih terukur.

    “Masih ada kursi DPR RI yang kosong, dan sinergi antar dapil belum sepenuhnya terbangun. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua,” tegas Lita.

    Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Saan Mustopa, menyampaikan bahwa Rakerwil ini bukan hanya konsolidasi, tetapi penyiapan strategi politik jangka panjang. Menurut dia, Jawa Timur adalah barometer penting bagi kekuatan partai secara nasional.

    “Melalui forum ini, kami akan merumuskan agenda, program, dan strategi yang tepat agar NasDem Jawa Timur dapat meningkatkan dukungan masyarakat,” ujar Saan.

    Saan menambahkan, capaian yang sudah diraih dalam tiga pemilu terakhir harus ditingkatkan dengan memperluas basis kepercayaan publik. Dia berharap NasDem Jatim tampil lebih dekat dengan aspirasi rakyat.

    “Kami harus memastikan bahwa kepercayaan publik terhadap NasDem tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan secara signifikan,” tegas dia.

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengapresiasi kolaborasi NasDem dalam pembangunan daerah. Dia menilai peran legislatif sangat menentukan keberlanjutan program pemerintah.

    “Terima kasih kepada seluruh jajaran NasDem Jawa Timur yang telah bersinergi, baik di DPRD maupun melalui program-program yang langsung terserap kepada masyarakat di semua lini,” kata Khofifah.

    Khofifah mengajak kader NasDem untuk terus memperkuat hubungan kerja antara legislatif dan pemerintah daerah. “Mari kita terus bangun sinergi dan kolaborasi strategis untuk kemajuan Jawa Timur sesuai dengan komisi masing-masing,” tandasnya. [asg/but]

  • DPRD Surabaya: Insiden Admin Medsos Tak Patut Dikaitkan dengan Kinerja Wali Kota

    DPRD Surabaya: Insiden Admin Medsos Tak Patut Dikaitkan dengan Kinerja Wali Kota

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menanggapi insiden candaan admin media sosial Wali Kota Surabaya yang sempat viral. Dia menilai kesalahan tersebut adalah kelalaian individu dan tidak ada hubungannya dengan karakter maupun kinerja Wali Kota Eri Cahyadi di lapangan.

    “Rasanya kok tidak adil jika ada kesalahan individu admin medsos yang di luar koordinasi dengan wali kota kemudian kita menyebut wali kota hanya pencitraan,” ujar Eri Irawan, Minggu (2/11/2025).

    Menurut dia, perdebatan publik muncul karena potongan video itu menimbulkan kesan seolah kegiatan lapangan hanya untuk konten. Padahal, saat percakapan itu terjadi, Wali Kota Eri tengah berada di lapangan menjalankan tugas.

    “Kepentingan politik mungkin menghasilkan debat dan framing tentang insiden itu, tapi hasil kerja yang dirasakan rakyat tak bisa menampik fakta bahwa kinerja Pemkot Surabaya sudah di jalur yang tepat, mulai dari penurunan kemiskinan, stunting, dan sebagainya,” kata dia.

    Eri juga menyebut sosok Eri Cahyadi selama ini lebih fokus pada pekerjaan teknis daripada tampil di kamera. Menurutnya, mandat politik dua periode menunjukkan kepercayaan kuat dari warga Surabaya.

    “Lagipula sebenarnya banyak orang tahu, Pak Eri Cahyadi ini malah cenderung kerjanya teknokratis tanpa banyak sorotan kamera. Buat apa pencitraan, wong sudah dua periode jadi wali kota dengan kepercayaan rakyat yang tinggi,” ujarnya.

    Terkait admin medsos yang sudah meminta maaf dan mundur, Eri menilai sikap tersebut patut diapresiasi. Dia berharap publik memberi ruang pembelajaran.

    “Terlepas dari itu semua, sikap anak muda admin medsos itu yang mau meminta maaf dan mengakui kesalahan adalah hal yang baik. Tinggal bagaimana kita dewasa menyikapinya dengan memberi maaf ke yang bersangkutan,” ucapnya.

    Eri kemudian menyinggung capaian nyata Pemkot Surabaya dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya program perbaikan rumah warga miskin melalui Dandan Omah.

    “Sejak diluncurkan pada 2021, program ini telah memperbaiki 9.500 rumah. Tahun 2025 memperbaiki 2.069 rumah dan 2026 dinaikkan menjadi 2.300 rumah,” jelasnya.

    Selain itu, Eri menilai penataan infrastruktur kota juga berjalan bertahap dan terarah. Upaya pengendalian banjir disebut semakin menunjukkan hasil.

    “Titik-titik genangan sudah berkurang signifikan dari sekitar 400 titik pada 2021 kini menjadi sekitar 190 titik,” tutupnya.[asg/but]

  • DPRD Surabaya: Insiden Admin Medsos Tak Patut Dikaitkan dengan Kinerja Wali Kota

    DPRD Surabaya: Insiden Admin Medsos Tak Patut Dikaitkan dengan Kinerja Wali Kota

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menanggapi insiden candaan admin media sosial Wali Kota Surabaya yang sempat viral. Dia menilai kesalahan tersebut adalah kelalaian individu dan tidak ada hubungannya dengan karakter maupun kinerja Wali Kota Eri Cahyadi di lapangan.

    “Rasanya kok tidak adil jika ada kesalahan individu admin medsos yang di luar koordinasi dengan wali kota kemudian kita menyebut wali kota hanya pencitraan,” ujar Eri Irawan, Minggu (2/11/2025).

    Menurut dia, perdebatan publik muncul karena potongan video itu menimbulkan kesan seolah kegiatan lapangan hanya untuk konten. Padahal, saat percakapan itu terjadi, Wali Kota Eri tengah berada di lapangan menjalankan tugas.

    “Kepentingan politik mungkin menghasilkan debat dan framing tentang insiden itu, tapi hasil kerja yang dirasakan rakyat tak bisa menampik fakta bahwa kinerja Pemkot Surabaya sudah di jalur yang tepat, mulai dari penurunan kemiskinan, stunting, dan sebagainya,” kata dia.

    Eri juga menyebut sosok Eri Cahyadi selama ini lebih fokus pada pekerjaan teknis daripada tampil di kamera. Menurutnya, mandat politik dua periode menunjukkan kepercayaan kuat dari warga Surabaya.

    “Lagipula sebenarnya banyak orang tahu, Pak Eri Cahyadi ini malah cenderung kerjanya teknokratis tanpa banyak sorotan kamera. Buat apa pencitraan, wong sudah dua periode jadi wali kota dengan kepercayaan rakyat yang tinggi,” ujarnya.

    Terkait admin medsos yang sudah meminta maaf dan mundur, Eri menilai sikap tersebut patut diapresiasi. Dia berharap publik memberi ruang pembelajaran.

    “Terlepas dari itu semua, sikap anak muda admin medsos itu yang mau meminta maaf dan mengakui kesalahan adalah hal yang baik. Tinggal bagaimana kita dewasa menyikapinya dengan memberi maaf ke yang bersangkutan,” ucapnya.

    Eri kemudian menyinggung capaian nyata Pemkot Surabaya dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya program perbaikan rumah warga miskin melalui Dandan Omah.

    “Sejak diluncurkan pada 2021, program ini telah memperbaiki 9.500 rumah. Tahun 2025 memperbaiki 2.069 rumah dan 2026 dinaikkan menjadi 2.300 rumah,” jelasnya.

    Selain itu, Eri menilai penataan infrastruktur kota juga berjalan bertahap dan terarah. Upaya pengendalian banjir disebut semakin menunjukkan hasil.

    “Titik-titik genangan sudah berkurang signifikan dari sekitar 400 titik pada 2021 kini menjadi sekitar 190 titik,” tutupnya.[asg/but]

  • Dana Cukai Tembakau Cair: 18.695 Warga Bojonegoro Kantongi BLT, Total Senilai Rp33,6 Miliar

    Dana Cukai Tembakau Cair: 18.695 Warga Bojonegoro Kantongi BLT, Total Senilai Rp33,6 Miliar

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kabar gembira datang untuk ribuan pekerja di lini terdepan industri tembakau Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro secara resmi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai fantastis, yakni sebesar Rp33,651 miliar, yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025.

    Dana triliunan rupiah itu mendarat langsung di tangan 18.695 penerima manfaat yang terdiri dari 15.753 buruh pabrik rokok dan 2.942 buruh tani tembakau. Secara simbolis penyaluran digelar di halaman PT Rukun Jaya Makmur, Kecamatan Padangan, Jumat (31/10/2025).

    “Kami berharap bantuan yang telah disalurkan dapat meringankan beban dan meningkatkan taraf hidup warga Bojonegoro, khususnya para buruh dan petani tembakau,” ujar Asisten I Sekda Bojonegoro, Djoko Lukito, Minggu (2/11/2025).

    Dalam penjelasannya, Djoko Lukito dengan lugas membongkar aliran dana DBHCHT. Ia menegaskan, setiap rupiah dari cukai tembakau adalah amanah yang wajib dikembalikan untuk kepentingan publik. “Tidak ada dana yang digunakan untuk kepentingan birokrasi atau pribadi. Semuanya kembali ke masyarakat,” tegas Djoko.

    Djoko merincikan, selain BLT, DBHCHT menjadi penyangga vital bagi program-program strategis seperti, Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) masyarakat, bantuan dan pemberdayaan bagi kelompok tani, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di industri hasil tembakau, dan program pemberantasan rokok ilegal.

    Secara khusus, Djoko Lukito mengingatkan masyarakat tentang bahaya rokok ilegal. Sebab, kata dia, setiap batang rokok tanpa pita cukai, berarti memotong aliran dana yang masuk ke pemerintah untuk program bantuan seperti BLT ini. “Jadi mari bersama kita dukung pemberantasan rokok ilegal,” ajaknya.

    Sementara Kepala Dinas Sosial Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, menambahkan bahwa program ini adalah wujud nyata komitmen Pemkab Bojonegoro dalam menjaga transparansi dan memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat akar rumput.

    “Semoga bantuan ini dapat bermanfaat dan memberikan semangat baru bagi para pekerja dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga,” pungkas Agus. [lus/aje]