Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Posyandu Era Baru di Mojokerto: Kader Jadi ‘Penyambung Lidah’ Warga ke Pemerintah

    Posyandu Era Baru di Mojokerto: Kader Jadi ‘Penyambung Lidah’ Warga ke Pemerintah

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus memperkuat peran kader Posyandu sebagai garda terdepan dalam penyampaian informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, dalam kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).

    Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita menegaskan bahwa pelaksanaan Posyandu 6 SPM merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor antar perangkat daerah. Menurutnya, standar pelayanan minimal dari kementerian selama ini menjadi tanggung jawab dinas-dinas terkait di jajaran Pemkot Mojokerto.

    “Dan saya bersyukur hari ini bisa bertatap muka dengan ibu-ibu semuanya, khususnya para kader, karena Posyandu 6 SPM ini sifatnya kolaborasi. Konsep Posyandu 6 SPM merupakan pengembangan dari Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) yang mencakup pelayanan mulai dari masa kehamilan hingga lanjut usia,” ungkapnya di Kelurahan Miji, Kecamatan Magersari, Senin (3/11/2025).

    Tidak hanya berfokus pada kesehatan, Posyandu kini juga berperan dalam enam bidang pelayanan minimal: kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum. Ning Ita menegaskan bahwa tanggung jawab teknis tetap berada pada masing-masing dinas.

    “Tugas-tugas bidang tadi tetap menjadi tanggung jawab masing-masing dinas, tetapi di sini para kader berperan sebagai penyambung lidah masyarakat. Tugas panjenengan adalah menyampaikan apa saja yang perlu diketahui pemerintah terkait enam bidang tadi,” ujarnya.

    Ning Ita menyoroti peran penting kader dalam melaporkan kondisi sosial warga yang mendadak jatuh miskin agar segera mendapatkan intervensi dari dinas terkait.

    “Jangan sampai keluarga yang semula bukan keluarga miskin tapi tiba-tiba jatuh miskin, pendidikan anaknya terhambat. Inilah tugas kader Posyandu untuk memberikan informasi itu agar segera ditindaklanjuti. Regulasi Posyandu 6 SPM lahir untuk memastikan layanan pemerintah dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.

    Melalui sosialisasi ini, Ning Ita berharap para kader memahami peran strategisnya dalam mendukung Pemkot Mojokerto membangun masyarakat yang sehat, berdaya, dan sejahtera melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. [tin/kun]

  • Anggota DPRD Magetan Nur Wakhid Gugat Pimpinan DPRD dan DPC PKB ke Pengadilan

    Anggota DPRD Magetan Nur Wakhid Gugat Pimpinan DPRD dan DPC PKB ke Pengadilan

    Magetan (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PKB DPRD Magetan, Nur Wakhid, resmi melayangkan dua gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Magetan. Gugatan tersebut diduga berkaitan dengan isu pergantian antar waktu (PAW) terhadap dirinya di lembaga legislatif tersebut.

    Juru Bicara PN Magetan, Deddi Alparesi, membenarkan adanya dua perkara yang telah terdaftar atas nama penggugat Nur Wakhid.

    “Untuk perkara nomor 34, penggugatnya adalah Nur Wakhid dengan tergugat Ketua dan tiga Wakil Ketua DPRD Magetan. Agenda sidang pertama dijadwalkan Rabu, 12 November 2025, pukul 09.00 WIB,” terang Deddi, Senin (3/11/2025).

    Majelis hakim pada perkara nomor 34 diketuai oleh Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, dengan Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., dan Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai hakim anggota.

    Selain itu, Deddi juga mencatat perkara kedua dengan nomor 35 yang diajukan oleh Nur Wakhid. “Perkara nomor 35 penggugatnya sama, Nur Wakhid. Namun tergugatnya adalah Ketua dan Sekretaris DPC Partai PKB Magetan sebagai tergugat I dan II. Sidang perdana juga digelar pada hari yang sama, Rabu, 12 November 2025 pukul 09.00 WIB,” tambahnya.

    Untuk perkara tersebut, majelis hakim dipimpin oleh Rintis Candra, S.H., M.H., dengan hakim anggota Nur Wahyu Lestariningrum, S.H., M.H., dan Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H.

    Langkah hukum yang ditempuh Nur Wakhid muncul di tengah isu internal PKB Magetan terkait rencana PAW terhadap dirinya. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa ia akan digantikan usai dinamika politik di tubuh partai. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pimpinan DPRD Magetan maupun pengurus DPC PKB mengenai proses maupun alasan rencana PAW tersebut. PN Magetan memastikan kedua gugatan telah terdaftar dan akan disidangkan sesuai jadwal. [fiq/kun]

  • Pemkot Pasuruan dan BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Rp230 Juta kepada Ahli Waris Pegawai PUPR

    Pemkot Pasuruan dan BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Rp230 Juta kepada Ahli Waris Pegawai PUPR

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Pasuruan terus memperkuat komitmen dalam memberikan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di wilayahnya.

    Wujud nyata komitmen itu terlihat dari penyerahan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada ahli waris pegawai Dinas PUPR, Irwan Zakariyah.

    Santunan senilai total Rp230.036.980 tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, di kediaman almarhum di Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Purworejo, Senin (3/11/2025). Momen ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara Pemkot Pasuruan dan BPJS Ketenagakerjaan.

    Dalam sambutannya, Wali Kota Adi Wibowo menyebut bahwa pemerintah harus hadir dalam memberikan perlindungan bagi pekerja di semua sektor. Ia menegaskan bahwa setiap tenaga kerja, baik ASN maupun non-ASN, berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

    “Kami ingin memastikan seluruh pekerja di Kota Pasuruan mendapatkan perlindungan. Risiko kerja bisa datang kapan saja, dan negara harus hadir memberikan kepastian bagi keluarga yang ditinggalkan,” ujar Adi.

    Ia berharap, santunan ini dapat membantu keluarga almarhum terutama dalam kebutuhan pendidikan anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Selain itu, Adi menyebut momen ini memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi kesejahteraan tenaga kerja.

    “Semoga santunan ini bisa meringankan beban keluarga dan menjadi pengingat bagi semua pihak tentang pentingnya perlindungan sosial tenaga kerja,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pasuruan, **Sulistijo N. Wirjawan**, menjelaskan bahwa program JKK tidak hanya melindungi selama masa kerja, tetapi juga memberikan manfaat penuh hingga pasca kejadian. Ia menyebut Irwan Zakariyah telah terdaftar sejak Februari 2020 dan mengalami kecelakaan kerja berat.

    “Beliau mengalami kelumpuhan saraf dari pusar hingga tubuh bagian bawah akibat kecelakaan kerja. Karena itu, seluruh manfaat JKK kami salurkan kepada ahli warisnya,” terang Sulis.

    Menurutnya, total santunan tersebut meliputi beberapa komponen, antara lain santunan cacat, kompensasi tidak masuk kerja, santunan berkala, dan beasiswa untuk anak korban. Nilai totalnya mencapai Rp230 juta lebih, yang diharapkan bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh keluarga.

    “Kami berharap momentum ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlindungan ini bukan sekadar formalitas, tapi jaring pengaman bagi kesejahteraan pekerja dan keluarganya,” pungkas Sulis. (ada/ted)

  • Mujadalah Kiai Kampung Bahas Krisis Air dan Kesejahteraan Petani Tengger

    Mujadalah Kiai Kampung Bahas Krisis Air dan Kesejahteraan Petani Tengger

    Probolinggo (beritajatim.com) – Forum Mujadalah Kiai Kampung (MKK) kembali digelar di Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Kegiatan yang dihadiri ratusan warga Suku Tengger ini menjadi ajang menyampaikan keluh kesah masyarakat petani di kawasan lereng Gunung Bromo, terutama soal kesulitan air dan kesejahteraan ekonomi.

    Pendiri MKK, Najib Salim Atamimi, menjelaskan bahwa pihaknya tengah mengupayakan kerja sama antar daerah untuk mencari solusi permanen atas persoalan air di wilayah Tengger.

    “Di Ranu Kumbolo itu ada air yang tumpah ke sungai, mengalir ke enam desa di sini. Kami sedang berkomunikasi dengan pihak Lumajang untuk kesejahteraan masyarakat Tengger, agar bisa menyalurkan air bersihnya ke wilayah sini,” ujarnya.

    Najib menegaskan, pembangunan ekonomi seharusnya menyentuh wilayah pedesaan, bukan hanya perkotaan. Salah satunya dengan membangun pasar desa agar hasil pertanian bisa dipasarkan langsung.

    “Presiden mana pun membangun bukan di kota, tapi di desa. Karena di kota sudah banyak investor, sementara di desa masih minim. Kami akan mencari lokasi terbaik dan mengupayakan investasi dari dana CSR untuk membangun market hasil pertanian di kawasan enam desa ini,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM RI, dr. Ferry Julianto, memberikan apresiasi terhadap gerakan MKK yang digagas masyarakat Tengger.

    “Kami membahas bagaimana menjadikan enam desa di wilayah Tengger ini sebagai model koperasi desa Qur’an Merah Putih. Program ini bisa menjadi contoh nasional dalam tata kelola koperasi berbasis masyarakat,” kata Ferry.

    Ia menegaskan, pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum serta DPRD dan pemerintah daerah Probolinggo-Lumajang untuk mempercepat penyelesaian krisis air di kawasan tersebut.

    Selain itu, enam koperasi desa di kawasan Tengger juga akan dikirim untuk belajar ke Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Ciwidey, Jawa Barat, guna mempelajari pengelolaan produk hortikultura yang bernilai tinggi.

    “Kualitas sayur-mayur di Tengger ini luar biasa, tapi belum dikelola optimal. Kami ingin jadikan ini model pengembangan koperasi desa berbasis hasil pertanian,” jelas Ferry.

    Ferry juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang memetakan ribuan bidang tanah desa yang akan dijadikan lokasi pembangunan fasilitas ekonomi berbasis koperasi. Diharapkan pada Maret 2026, proyek tersebut sudah dapat beroperasi.

    Di sisi lain, Kepala Desa Ngadas menuturkan bahwa warganya telah lama menghadapi kesulitan air bersih, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun pertanian.

    “Sejak zaman kemerdekaan kami sulit air. Dulu warga mengambil dari sungai, lalu dibuat penampungan, tapi masih kurang. Kalau musim hujan kami tidak bisa memanfaatkannya. Semoga dengan bantuan pemerintah, masalah air di Bromo segera teratasi,” katanya.

    Ia menambahkan, jika pasokan air bisa stabil, masyarakat bisa menanam sepanjang tahun dan tidak hanya satu kali panen.

    “Kalau musim panas, petani banyak menganggur. Dengan adanya air, kami bisa tetap bekerja, menyiram tanaman sayur seperti gubis dan lainnya,” imbuhnya.

    Forum mujadalah ini diakhiri dengan doa bersama dan komitmen bersama antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi di kawasan Tengger. [ada/but]

  • Peringatan Hari Jadi Ke-495, Bupati Pamekasan: Bahasa dan Budaya Fondasi Peradaban

    Peringatan Hari Jadi Ke-495, Bupati Pamekasan: Bahasa dan Budaya Fondasi Peradaban

    Pamekasan (beritajatim.com) – Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman menegaskan bahasa dan budaya sebagai fondasi peradaban yang harus dirawat dan dilestarikan guna menjaga jati diri yang membanggakan.

    Hal tersebut disampaikan dalam upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Jadi Ie-495 Pamekasan, di Lapangan Nagara Bhakti Kompleks Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Jl Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan, Senin (3/11/2025).

    Terlebih dalam prosesi upacara yang mengusung tema ‘Bangkit Bersama untuk Pamekasan Maju’, juga menggunakan bahasa Madura halus sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas daerah, sekaligus melestarikan budaya lokal di wilayah setempat.

    “Peringatan hari jadi ini bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi momentum untuk memahami sejarah sekaligus mengambil hikmah dibalik sejarah. Artinya hari jadi ini mengingatkan kita agar tidak melupakan sejarah, karena di dalamnya banyak pelajaran yang bisa menjadi panduan bagi masa depan,” kata Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman.

    Di antara poin sejarah yang dapat dijadikan sebagai bahan pelajaran, yakni bahasa daerah yang memiliki peran penting dalam menjaga jati diri masyarakat. “Bahasa Madura adalah bagian dari identitas kita, jika bahasa ini ditinggalkan pepahan identitas itu juga akan hilang,” ungkapnya.

    “Bahkan Pamekasan juga menjadi salah satu dari beberapa kabupaten di Indonesia, yang mendapatkan apresiasi pemerintah pusat karena konsisten melestarikan bahasa daerah, yaitu bahasa Madura,” sambung Kholilurrahman.

    Bupati yang akrab disapa Kiai Kholil juga mengimbau sekaligus mengajak masyarakat agar tidak kehilangan karakter budaya di tengah arus globalisasi. “Perlu kita ketahui bersama bahwa bahasa dan budaya merupakan fondasi peradaban yang harus senantiasa kita rawat,” tegasnya.

    “Oleh karena itu, kami sangat berharap pada peringatan Hari Jadi Ke-495 ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan, serta menjadikan pelestarian budaya sebagai bagian dari pembangunan Pamekasan berkelanjutan,” pungkasnya. [pin/suf]

  • Pemkab Mojokerto Buka PKL Kepaniteraan Klinik, Dorong Kolaborasi Pendidikan dan Layanan Kesehatan

    Pemkab Mojokerto Buka PKL Kepaniteraan Klinik, Dorong Kolaborasi Pendidikan dan Layanan Kesehatan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto kembali membuka ruang kolaborasi antara dunia pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Kepaniteraan Klinik Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS).

    Secara resmi, Bupati Mojokerto, Muhammad Albarra, membuka kegiatan ini di ruang rapat Satya Bina Karya (SBK) Pemkab Mojokerto, Senin (3/11/2025). Kegiatan turut dihadiri jajaran Dinas Kesehatan, Dekan Fakultas Kedokteran UWKS, Dr. Harry K. Gondo, para dosen pembimbing, serta kepala UPTD dari lima puskesmas lokasi PKL.

    Kegiatan PKL akan berlangsung selama tiga pekan, mulai 4 hingga 24 November 2025, dan melibatkan lima puskesmas di Kabupaten Mojokerto, yaitu Puskesmas Jetis, Gedeg, Kupang, Kemlagi, dan Kedungsari.

    Dalam sambutannya, Gus Barra menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dari proses pendidikan dokter tingkat akhir. Mahasiswa dapat belajar langsung menangani pasien, memahami sistem pelayanan dasar, serta berinteraksi secara nyata dengan masyarakat.

    “Melalui kegiatan di puskesmas, para dokter muda akan berhadapan langsung dengan beragam kondisi kesehatan masyarakat, mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif. Kami percaya, dokter muda yang hadir di sini akan membawa energi baru, ide segar, dan semangat pelayanan yang tulus bagi masyarakat,” ujar Gus Barra.

    Bupati Mojokerto juga menegaskan bahwa kehadiran dokter muda bukan hanya sarana pembelajaran, tetapi juga kontribusi nyata dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan di tingkat puskesmas. Ia menekankan pentingnya sinergi antara kampus dan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem kesehatan berbasis komunitas.

    “Kolaborasi semacam ini harus terus dijaga untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sinergi antara kampus dan pemerintah daerah diharapkan dapat terus berlanjut, menciptakan ekosistem pembelajaran yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.

    Menutup sambutannya, Gus Barra berpesan kepada para peserta PKL untuk selalu menjaga etika, disiplin, dan profesionalitas selama bertugas. Para dokter muda diharapkan dapat menjalin kerja sama baik dengan tenaga kesehatan, menghormati nilai-nilai lokal, serta menjadikan pengalaman ini sebagai bekal pengabdian di masa depan. [tin/beq]

  • Tim Gabungan PB Jombang Salurkan Bantuan kepada Korban Bencana Angin Puting Beliung

    Tim Gabungan PB Jombang Salurkan Bantuan kepada Korban Bencana Angin Puting Beliung

    Jombang (beritajatim.com) – Tim Gabungan Penanggulangan Bencana (PB) Kabupaten Jombang menangani dampak yang ditimbulkan bencana angin kencang atau puting beliung di wilayah tersebut. Baik berupa pohon tumbang maupun kerusakan pada rumah warga.

    Seperti diketahui, pada Minggu, 2 November 2025, sekitar pukul 13.00 WIB, Kabupaten Jombang mengalami kejadian angin kencang yang melanda beberapa wilayah dan menyebabkan kerusakan cukup signifikan.

    Beberapa titik yang terdampak di antaranya di Desa Balongbesuk, Kecamatan Diwek, Jalan Raya Diwek, Jatirejo Tebuireng, Jalan Patimura Desa Sengon, serta kawasan sekitar Stasiun Jombang. Di lokasi-lokasi tersebut, pohon-pohon tumbang menutup akses jalan utama, namun semua hambatan itu berhasil diatasi pada hari yang sama oleh Tim Gabungan PB.

    Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang Wiku Birawa Felipe Diaz Quintas menjelaskan bahwa unit operasi Pusdalops PB BPBD Kabupaten Jombang telah melakukan kaji cepat di empat lokasi utama yang mengalami kerusakan hunian.

    Di Desa Jombatan Kecamatan Jombang, tercatat tiga rumah mengalami kerusakan ringan hingga sedang akibat pohon tumbang. Proses pemotongan pohon dan pembersihan material pun langsung dilaksanakan untuk mengurangi dampak kerusakan lebih lanjut.

    Selain itu, di Desa Ceweng Kecamatan Diwek, sebuah gedung pertemuan (RA Ar Roudlah) mengalami kerusakan parah, dengan reruntuhannya menimpa tiga rumah warga. Dua rumah mengalami kerusakan ringan, sementara satu rumah rusak sedang.

    Di Desa Sawiji Kecamatan Jogoroto, tercatat tiga rumah mengalami kerusakan ringan akibat angin kencang, sementara di Desa Jarak Kulon Kecamatan Jogoroto, satu rumah lainnya mengalami kerusakan serupa.

    Wiku menambahkan bahwa langkah-langkah penanganan darurat sudah dilakukan. “Langkah-langkah penanganan darurat telah dilakukan, Tim Gabungan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jombang langsung melakukan pemotongan pohon, pendistribusian terpal, dan koordinasi intensif dengan TNI, Polri, Perangkat Desa, PLN, Telkom, dan Lembaga Relawan PB, semuanya bersinergi bergerak cepat,” ujarnya.

    Selanjutnya, Senin (3/11/2025), pemerintah Kabupaten Jombang melanjutkan pelaksanaan penanganan darurat dan penyaluran bantuan. BPBD Jombang menyalurkan material bangunan, termasuk galvalum, batu bata, semen, dan pasir untuk perbaikan rumah-rumah warga di Desa Jombatan, Ceweng, Sawiji, dan Desa Jarakkulon.

    Sementara itu, Dinas Sosial juga menyerahkan bantuan kebutuhan dasar berupa makanan siap saji, bahan tambahan gizi, sandang, dan kebutuhan kesehatan untuk keluarga terdampak.

    Bantuan ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Menindaklanjuti perintah Abah Bupati Warsubi, pada hari ini kami dari BPBD dan Dinas Sosial langsung menyalurkan bantuan kepada warga terdampak sebagai bentuk bantuan stimulan dan pemenuhan kebutuhan dasar,” tambah Wiku.

    Salah satu warga, yang menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten Jombang, mengungkapkan rasa terima kasihnya. “Alhamdulillah, sampaikan salam kami pada Bupati Jombang, Bapak Warsubi, kami mewakili warga Geneng menyampaikan banyak terima kasih, semoga Allah SWT yang akan membalas,” ujar salah satu penerima bantuan dari Desa Geneng. [suf]

  • Pemkab Lumajang Pastikan BBM di SPBU Aman, Tak Ditemukan Campuran Air

    Pemkab Lumajang Pastikan BBM di SPBU Aman, Tak Ditemukan Campuran Air

    Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur memastikan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayahnya dalam kondisi aman, sesuai standar, dan tidak bercampur air.

    Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan menunjukkan seluruh SPBU beroperasi dengan baik dan memenuhi standar mutu. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin kualitas bahan bakar, terutama Pertalite yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

    “Hasilnya meyakinkan dan tidak ditemukan campuran air. Kualitas Pertalite tetap terjaga sesuai standar,” terang Indah, Senin (3/11/2025).

    Dalam kegiatan sidak, petugas melakukan pemeriksaan terhadap tangki penyimpanan, alat ukur, hingga hasil keluaran dispenser untuk memastikan tidak ada kontaminasi air maupun penyimpangan takaran.

    Indah juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh isu yang belum jelas sumbernya, apalagi hingga kini tidak ada laporan resmi terkait dugaan BBM tercampur air di Lumajang.

    “Kami ingin masyarakat merasa aman. Bahan bakar yang dijual di Lumajang tetap sesuai standar, dan pemerintah bertanggung jawab menjaga kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

    Ia juga mengajak warga untuk aktif melaporkan setiap kejanggalan atau keluhan terkait BBM agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

    “Kalau ada yang mencurigakan, segera laporkan ke pemerintah. Kami akan menindaklanjutinya dengan cepat,” ungkap Indah. [has/beq]

  • Tinjau SMAN 6 Surabaya, Khofifah Tegaskan Jatim Siap Laksanakan Tes Kompetensi Akademik

    Tinjau SMAN 6 Surabaya, Khofifah Tegaskan Jatim Siap Laksanakan Tes Kompetensi Akademik

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kesiapan Jawa Timur dalam pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA) 2025. Hal itu disampaikan usai meninjau langsung pelaksanaan TKA tahap pertama di SMAN 6 Surabaya, Senin (3/11/2025).

    “Hari ini anak-anak jenjang SMA/SMK/MA akan melaksanakan TKA. Hasilnya nanti bisa menjadi dasar bagi anak-anak untuk masuk perguruan tinggi. Maka faktor teknis pasokan listrik harus aman, juga jaringan internetnya. Dua hal ini saya rasa sangat penting,” ujar Khofifah di sela kunjungan.

    Ia menyebut, kesiapan teknis dan nonteknis menjadi faktor utama kelancaran pelaksanaan TKA. Untuk itu, Khofifah telah menginstruksikan Dinas Pendidikan Jawa Timur memastikan seluruh satuan pendidikan pelaksana TKA memiliki cadangan daya listrik berupa genset dan jaringan internet yang stabil.

    “Ini bentuk langkah antisipatif dari kemungkinan terjadinya pemadaman listrik,” ucapnya.

    “Melalui Pak Kadindik Jatim, saya minta agar dipastikan provider pendukung jaringan internetnya, di semua sekolah pelaksana TKA untuk tetap terjaga kestabilan jaringannya,” lanjutnya.

    Khofifah juga mengingatkan pentingnya kesiapan mental siswa dalam menghadapi ujian. Ia meminta para peserta menjaga ketenangan dan kejujuran selama pelaksanaan TKA.

    “Tidur yang cukup, tenang, berdoa untuk kelancaran diri sendiri, menjaga emosi tetap stabil, menyiapkan perlengkapan yang harus dibawa, datang lebih awal, hal-hal seperti ini juga pasti akan berpengaruh,” tuturnya.

    “Pesan saya untuk anak-anakku siswa SMA SMK, kerjakan TKA dengan jujur ya nak, hasil TKA ini akan menjadi potret dari kompetensi yang didapatkan anak-anak,” lanjutnya.

    Tes Kompetensi Akademik diatur dalam Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 dan bersifat opsional. Tujuannya mengukur capaian akademik peserta didik, menjadi referensi seleksi akademik, serta bahan pertimbangan masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi.

    Pelaksanaan TKA 2025 di Jawa Timur berlangsung dalam tiga gelombang. Gelombang pertama digelar 3–4 November untuk mata pelajaran wajib dan pilihan, gelombang kedua pada 5–6 November, serta gelombang khusus 8–9 November bagi peserta jalur nonformal seperti Paket C.

    Di Jawa Timur, tercatat ada 4.323 satuan pendidikan pelaksana dengan total peserta 390.186 siswa. Rinciannya, 171.502 siswa SMA, 218.401 siswa SMK, 283 siswa SLB, dan 16.326 peserta Paket C.

    TKA menguji tiga mata pelajaran wajib — Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris — serta sejumlah mata pelajaran pilihan seperti Fisika, Kimia, Biologi, Ekonomi, Sosiologi, Geografi, Sejarah, dan Pendidikan Pancasila.

    Selain aspek teknis dan akademik, Khofifah juga menyoroti pentingnya dukungan keluarga bagi para peserta.

    “Satu lagi yang paling penting, doa orang tua. Anak-anak belajar maksimal, orang tua bantu dengan doa, Insya Allah itu nanti akan ketemu,” pungkasnya. [tok/beq]

  • DPRD Kabupaten Pasuruan Tetapkan 27 Raperda Prioritas 2026

    DPRD Kabupaten Pasuruan Tetapkan 27 Raperda Prioritas 2026

    Pasuruan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan menetapkan sebanyak 27 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai prioritas pembahasan untuk tahun 2026. Keputusan tersebut disahkan melalui rapat paripurna di ruang utama DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (27/10/2025), yang menandai langkah awal sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

    Penetapan itu dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026. Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menyampaikan bahwa pembentukan Propemperda merupakan dasar penting untuk merancang kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat.

    “Kami ingin setiap perda nantinya benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat dan tidak hanya berhenti sebagai dokumen hukum,” ujar Samsul, Senin (3/11/2025).

    Dari total 27 Raperda yang telah disetujui, sembilan berasal dari inisiatif DPRD dan 18 lainnya merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Menurut Samsul, komposisi ini menunjukkan adanya kolaborasi kuat antara dua lembaga pemerintahan tersebut.

    “Dengan adanya kombinasi ini, kami berharap regulasi yang lahir bisa adaptif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi di Pasuruan,” katanya.

    Beberapa Raperda inisiatif DPRD menyoroti isu strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti penanggulangan narkoba, pengelolaan sampah, perlindungan usaha mikro dan koperasi, serta pengakuan masyarakat hukum adat dan penataan pasar rakyat.

    “Isu-isu ini tidak bisa diabaikan karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. DPRD ingin hadir di tengah persoalan publik dengan solusi berbasis kebijakan yang tepat sasaran,” tegas Samsul.

    Sementara itu, dari pihak eksekutif, 18 Raperda usulan pemerintah daerah meliputi bidang penting seperti penguatan investasi, tata ruang, dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Tiga di antaranya bersifat wajib, yakni laporan pertanggungjawaban APBD 2025, perubahan APBD 2026, dan penyusunan RAPBD 2027.

    Samsul menilai, regulasi yang diajukan pemerintah daerah akan menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

    “Raperda ini harus menjadi instrumen untuk memperkuat pelayanan publik dan daya saing daerah,” ujarnya.

    Dalam penutupan rapat, DPRD Kabupaten Pasuruan juga menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan perda.

    “Kami membuka ruang partisipasi publik secara luas, karena perda yang baik lahir dari masukan rakyat,” pungkas Samsul. [ada/beq]