Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Bupati Lumajang Sebut Ada Dugaan Keterlibatan Oknum ASN yang Selewengkan Solar Subsidi

    Bupati Lumajang Sebut Ada Dugaan Keterlibatan Oknum ASN yang Selewengkan Solar Subsidi

    Lumajang (beritajatim.com) – Bupati Lumajang Indah Amperawati menyebut ada oknum aparatur sipil negara (ASN) yang diduga terlibat dalam penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi.

    Hal ini disampaikan Indah saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku yang diduga melakukan penimbunan solar bersubsidi di kawasan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Desa Labruk Lor, Kecamatan/Kabupaten Lumajang, Senin (3/11/2025) malam.

    Sebagai informasi, dalam operasi ini, satu kendaraan truk dengan Nopol N 9407 UN kedapatan sedang melakukan pengangkutan solar bersubsidi.

    Terdapat satu pelaku sekaligus pengemudi truk dengan inisial UP, warga Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan/Kabupaten Lumajang yang diamankan dalam operasi ini.

    Indah mengaku, informasi terhadap dugaan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang yang terlibat penyelewengan solar subsidi ini sudah dikantongi sejak satu bulan lalu.

    “Jadi ada informasi yang saya terima, sebenarnya informasi dan modus, dugaan nama-nama sudah saya terima kira-kira sebulan yang lalu,” terang Indah.

    Menurutnya, meski sudah mengantongi nama oknum yang diduga melakukan penyelewengan solar subsidi, pihaknya masih perlu berhati-hati untuk mendapat bukti tepat.

    Sebab, Indah juga menduga ada banyak pihak yang bermain dalam bisnis ilegal tersebut. Termasuk kalangan ASN Pemkab Lumajang.

    “Saya kemudian perlu berhati-hati dalam hal ini supaya membuktikannya itu tepat karena seperti yang saya sampaikan, ada banyak yang diduga bermain di area ini. Salah satunya merupakan aparatur sipil negara yang menjadi kewenangan pembinaan saya tentu nya,” tambah Indah.

    Selain itu, Indah mendorong agar pihak Kepolisian Resort (Polres) Lumajang dapat memperlebar proses penyelidikan terhadap kasus tersebut.

    “Saya pikir bisa jadi tidak hanya satu orang aparatur sipil negara. Nanti kalau kapolres bisa memperlebar penyelidikan ini bisa jadi di luar ASN juga,” ungkap Indah. (has/ted)

  • Pemkab Ponorogo Kebut Ratusan Proyek Jalan, Fokus Tingkatkan Konektivitas Antarwilayah

    Pemkab Ponorogo Kebut Ratusan Proyek Jalan, Fokus Tingkatkan Konektivitas Antarwilayah

    Ponorogo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) tancap gas mempercepat perbaikan infrastruktur jalan. Sedikitnya 167 ruas jalan rusak bakal diperbaiki secara serentak, sebelum akhir tahun 2025.

    Anggaran sebesar Rp94 miliar digelontorkan dari pos Perubahan APBD (P-APBD) 2025, yang bersumber dari dana pinjaman Bank Jatim dan telah mendapat persetujuan pemerintah pusat. Pekerjaan ditargetkan rampung dalam 45 hari kerja dengan sistem pengerjaan paralel di berbagai wilayah.

    “Untuk tender cepat, ada 9 paket yang sudah kami launching dan sudah berkontrak. Sisanya, PL (penunjukan langsung),” ujar Kabid Bina Marga DPUPKP Ponorogo, Shintawati, Selasa (4/11/2025).

    Beberapa ruas jalan prioritas masuk kategori lelang cepat, antara lain Jalan Ngrayun–Mrayan, Jalan Jeruksing–Jabung, serta Jalan Kota Lama–Jenangan. Sejumlah proyek ini, dinilai strategis karena menjadi penghubung antarwilayah dan jalur mobilitas ekonomi warga.

    Menurut Shintawati, percepatan perbaikan dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mewujudkan infrastruktur jalan yang lebih representatif menjelang pergantian tahun.

    “Kami kerja secara paralel, termasuk dengan PL. Kami memaksimalkan pekerjaan secepat mungkin,” tegasnya.

    Selain proyek jalan, DPUPKP juga menyiapkan pembangunan trotoar baru di 2 titik strategis tahun depan dengan nilai anggaran sekitar Rp6 miliar. Dua lokasi yang disiapkan yakni di Jalan K.H. Ahmad Dahlan dan Jalan Sultan Agung.

    “Rencananya tahun depan kami mulai. Tapi tetap menunggu evaluasi dan penyesuaian anggaran,” ungkap Shintawati.

    Langkah percepatan perbaikan jalan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Ponorogo untuk memperkuat infrastruktur dasar dan memperlancar aktivitas ekonomi warga di berbagai kecamatan. Jika target 167 ruas jalan selesai tepat waktu, maka wajah transportasi darat Ponorogo akan jauh lebih baik menyongsong tahun 2026. [end/aje]

  • 40 Dapur MBG di Blitar Telah Beroperasi, Baru 3 yang Kantongi SLHS

    40 Dapur MBG di Blitar Telah Beroperasi, Baru 3 yang Kantongi SLHS

    Blitar (beritajatim.com) – Sebanyak 40 dapur makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Blitar telah beroperasi. Dapur tersebut juga sudah melayani makan bergizi bagi puluhan ribu anak dan ibu hamil di Bumi Penataran (julukan Kabupaten Blitar).

    Namun di tengah kabar gembira tersebut, ada hal yang masih harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar. Pasalnya dari 40 dapur MBG tersebut hanya 3 unit saja yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

    Ketua Gugus Tugas MBG Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti menekankan bahwa SLHS adalah syarat mutlak, mengingat besarnya tanggung jawab yang diemban oleh setiap dapur. Langkah ini juga upaya untuk menjamin kualitas produk makanan yang diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    “SLHS ini merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki SPPG agar bisa mendapatkan izin. Karena kita tahu dari satu SPPG ini menjadi penyedia MBGG bagi ribuan penerima manfaat,” ungkap Khusna, Selasa (4/10/2025).

    Keseriusan Pemkab Blitar dalam masalah higienitas ini bukan tanpa alasan. Khusna sempat menyinggung adanya insiden yang terjadi di wilayah Wonodadi, yang menjadi perhatian serius.

    “Pernah ada waktu itu, kejadian anak-anak mual dan muntah setelah minum susu kedelai. Tidak parah, tapi itu jadi perhatian kami agar tidak terulang,” tegasnya.

    Khusna menegaskan, sertifikasi SLHS adalah bentuk jaminan keamanan pangan. “Agar makanan yang dikonsumsi anak benar-benar aman dan tidak menimbulkan keracunan,” ujarnya.

    Untuk mempercepat perizinan, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar gencar menggelar pelatihan bagi para relawan yang terlibat langsung sebagai penjamah makanan di SPPG.

    “Setidaknya setiap minggu kita menggelar pelatihan. Minimal 50 persen relawan SPPG harus sudah mengikuti pelatihan, kemudian SLHS ini bisa diurus dan diterbitkan,” terang Khusna.

    Secara prosedural, pengurusan SLHS melalui sistem Online Single Submission (OSS) memang rumit dan memakan waktu lama, serta mensyaratkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

    Namun, berkat diskresi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), SPPG yang sudah beroperasi tetap dapat dilayani perizinannya. Pemkab Blitar memastikan seluruh satuan tersebut akan terus didampingi hingga memenuhi persyaratan izin secara lengkap, demi memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar higienitas. [owi/beq]

  • Pemkab Banyuwangi Fasilitasi Pondok Pesantren Urus PBG dan SLF demi Lingkungan Belajar Aman

    Pemkab Banyuwangi Fasilitasi Pondok Pesantren Urus PBG dan SLF demi Lingkungan Belajar Aman

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (PU CKPP) Banyuwangi siap memfasilitasi pengelola pondok pesantren dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pencanangan program Pesantren Aman yang diluncurkan saat kick off Hari Santri Nasional di Pendopo Sabha Swagata Blambangan pada 20 Oktober 2025 lalu.

    “Pemkab telah menggelar sosialisasi tentang regulasi dan prosedur pembangunan serta penggunaan bangunan yang sesuai standar. Karena kami, pemerintah ikut berkewajiban memastikan lingkungan belajar santri aman dan layak. Salah satunya dengan menjamin fasilitas infrastruktur baik gedung belajar maupun asrama yang aman dan sesuai standar,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Selasa (4/11/2025).

    Sosialisasi tersebut diikuti oleh 70 pengurus pondok pesantren se-Banyuwangi, dipimpin langsung oleh Asisten Administrasi dan Pembangunan Choiril Ustadi, serta dihadiri perwakilan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan para camat se-Banyuwangi.

    Ipuk menjelaskan bahwa pendampingan pemerintah sangat diperlukan agar setiap bangunan di wilayah Banyuwangi, khususnya pondok pesantren, dibangun dan digunakan sesuai ketentuan keselamatan. “Pemkab siap memfasilitasi pengurusan PBG dan SLF. Dinas terkait akan siap membantu pengurusannya. Silakan berkonsultasi dengan Dinas PU,” tegasnya.

    Plt Kepala Dinas PU CKPP Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo, menambahkan bahwa PBG merupakan dokumen wajib sebelum pembangunan gedung dimulai, sedangkan SLF berfungsi memastikan gedung yang telah selesai dibangun memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.

    “Kedua dokumen ini saling melengkapi dan penting untuk legalitas serta keamanan suatu bangunan,” jelas Suyanto yang akrab disapa Yayan.

    Menurutnya, Dinas PU CKPP Banyuwangi membuka layanan konsultasi bagi pondok pesantren yang ingin memeriksa kelayakan bangunan atau mengurus dokumen PBG dan SLF. Pemkab akan memberikan pendampingan penuh agar seluruh proses berjalan mudah dan transparan.

    “Masyarakat dan pengelola ponpes bisa datang langsung ke Dinas PU atau Mall Pelayanan Publik untuk berkonsultasi lebih lanjut. Kami siap memberikan pendampingan setiap saat. Ini adalah bentuk tanggung jawab bersama agar santri bisa belajar dengan aman dan orang tua pun tenang,” pungkasnya. [alr/beq]

  • Pemkab Bojonegoro Siapkan Silpa Rp3,7 T untuk Bansos dan Pembangunan Desa di 2026

    Pemkab Bojonegoro Siapkan Silpa Rp3,7 T untuk Bansos dan Pembangunan Desa di 2026

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyiapkan strategi fiskal besar dengan memasang sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2025 mencapai sekitar Rp3,7 triliun. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program bantuan sosial (bansos) dan pembangunan desa pada tahun anggaran 2026.

    Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Nurul Azizah, menjelaskan bahwa tingginya Silpa 2025 merupakan langkah antisipatif menghadapi berkurangnya pendapatan daerah dari sektor migas tahun depan. Berdasarkan perhitungan Pemkab, Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari pemerintah pusat diperkirakan turun 30 persen dari APBD, atau sekitar Rp1,2 triliun.

    “Angka Silpa yang tinggi menjadi bagian dari strategi Pemkab dalam mempersiapkan kebutuhan anggaran 2026, terutama karena DBH Migas berkurang cukup signifikan,” ujar Nurul Azizah.

    Mantan Sekretaris Daerah Bojonegoro itu merinci bahwa DBH Migas tahun 2025 sebesar Rp4,5 triliun akan berkurang menjadi Rp3,3 triliun di tahun 2026. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp1,68 triliun, termasuk kontribusi dari empat RSUD swadana senilai kurang lebih Rp563 miliar. Dengan proyeksi tersebut, pendapatan tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp3,7 triliun, terdiri dari DBH Migas Rp3,3 triliun dan PAD murni sekitar Rp400 miliar.

    “Dengan adanya perkiraan pendapatan 2026 yang defisit, maka perlu dukungan dari Silpa 2025,” jelasnya.

    Nurul menegaskan bahwa Silpa tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pemerataan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana itu akan dialokasikan untuk Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), pengadaan mobil siaga desa, pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, program Universal Health Coverage (UHC), serta beasiswa pendidikan bagi pelajar Bojonegoro guna mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

    “Kami menyiapkan dengan matang untuk pembangunan berkelanjutan, dan untuk kepentingan serta kebermanfaatan masyarakat,” tegasnya.

    Dalam Sosialisasi Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2025, di Partnership Room Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (28/10/2025), Wabup juga memaparkan komposisi belanja APBD 2026.

    Belanja daerah tersebut mencakup belanja pegawai sekitar Rp2,7 triliun, dana abadi migas (cadangan) Rp500 miliar, premi UHC (BPJS Kesehatan) bagi pekerja rentan Rp37 miliar, beasiswa pendidikan masyarakat Bojonegoro Rp39 miliar, serta Alokasi Dana Desa (ADD).

    Ia menambahkan, Pemkab Bojonegoro melakukan efisiensi anggaran pada pos perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan proyek yang belum bisa dilaksanakan karena kendala perizinan, seperti rencana pembangunan tebing sungai dari BBWS Bengawan Solo.

    “Tujuannya menjaga serapan agar terkendali dan menciptakan Silpa produktif untuk mendukung APBD 2026,” tandas Nurul Azizah.

    Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan wujud kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah agar program prioritas masyarakat tetap berjalan meski terjadi perubahan fiskal nasional. “Fokus utamanya adalah pembangunan yang menyentuh masyarakat secara langsung,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan kas daerah sebagai “celengan”. Peringatan ini muncul karena masih besarnya dana mengendap atau saldo Silpa di sejumlah daerah, termasuk Bojonegoro.

    Daerah penghasil migas itu tercatat masih memiliki sisa anggaran fantastis hingga Rp3 triliun di akhir tahun anggaran sebelumnya. Evaluasi dari pemerintah pusat mendorong agar dana surplus tersebut diarahkan untuk pembiayaan produktif yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. [lus/beq]

  • Transfer Pusat Anjlok Rp313 Miliar, Pendapatan Daerah Blitar Diproyeksi Turun 11,43%

    Transfer Pusat Anjlok Rp313 Miliar, Pendapatan Daerah Blitar Diproyeksi Turun 11,43%

    Blitar (beritajatim.com) –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar dipastikan akan menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat pada tahun anggaran 2026.

    Dalam rapat paripurna DPRD, Senin (3/11/2025) malam, Bupati Blitar, Rijanto mengumumkan bahwa total pendapatan daerah diproyeksikan turun drastis hingga 11,43 persen.

    Total proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Blitar untuk tahun 2026 adalah sebesar Rp 2,31 triliun. Angka ini jauh lebih rendah dan kecil jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 2,60 triliun.

    Bupati Rijanto menjelaskan, biang keladi utama dari penurunan ini adalah berkurangnya transfer dana dari Pemerintah Pusat. Sehingga proyeksi pendapatan Kabupaten Blitar pada tahun 2026 mendatang ikut terkoreksi.

    “Penurunan pendapatan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya transfer dari pemerintah pusat sebesar 15,27 persen atau sekitar Rp 313 miliar,” ungkap Rijanto dalam penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.

    Meskipun transfer pusat berkurang signifikan, terdapat kabar baik dari sektor internal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar justru menunjukkan kenaikan sebesar 2,66 persen, mencapai total Rp 573 miliar.

    Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan pendapatan mandiri daerah mulai membuahkan hasil. Namun, demi menjaga stabilitas fiskal, Bupati menekankan kehati-hatian dalam mengatur keuangan daerah.

    “Dengan adanya kondisi ini, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengatur belanja dan pembiayaan karena penurunan transfer pusat berdampak langsung terhadap ruang fiskal daerah,” tegasnya.

    Sejalan dengan penurunan pendapatan, total belanja daerah juga ikut dipangkas, direncanakan sebesar Rp 2,35 triliun atau turun 11,33 persen dibandingkan tahun 2025. Kebijakan belanja tahun 2026 akan difokuskan untuk menjaga program prioritas tetap berjalan efektif, khususnya di sektor-sektor kunci yakni pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, ketertiban umum, serta peningkatan pelayanan publik.

    Dari sisi pembiayaan, Pemkab Blitar merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 47,5 miliar, yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran dan menjaga stabilitas fiskal. Rijanto berharap sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif (DPRD) dapat terus terjalin agar program pembangunan di tengah keterbatasan anggaran tahun 2026 ini tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Blitar. (owi/ted)

  • Lolos KIP Jawara, 350 Warga Blitar Dapat Modal Usaha 3 Juta

    Lolos KIP Jawara, 350 Warga Blitar Dapat Modal Usaha 3 Juta

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Blitar menggeser arah kebijakan bantuan sosial dari konsumtif menjadi produktif. Tahun ini, sebanyak 350 warga di Kabupaten Blitar dipastikan naik kelas setelah lolos seleksi Program KIP Jawara (Kewirausahaan Inklusif Pemberdayaan).

    Program ini sejatinya memberikan stimulus modal usaha senilai Rp.3 Juta per orang. Namun, bantuan ini tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam wujud alat penunjang usaha. Syarat utamanya yakni penerima wajib menunjukkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang jelas.

    Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Kabupaten Blitar, Yuni Urinawati, mengatakan bahwa bantuan ini merupakan gelontoran dana dari Provinsi Jawa Timur yang pelaksanaannya dimajukan.

    “Alhamdulillah Kabupaten Blitar mendapat bantuan KIP Jawara. Program ini memberikan bantuan modal usaha senilai Rp3 juta per orang, namun diwujudkan dalam bentuk alat penunjang usaha sesuai kebutuhan penerima,” jelas Yuni, saat ditemui di Pendopo Sasana Adhi Praja, Selasa (4/11/2025).

    Program ini difokuskan bagi masyarakat yang sudah memiliki usaha rintisan dan masuk dalam kategori Desil 1 sampai 5 (kelompok berpenghasilan rendah). Sejak awal dibukanya program ini sudah terlihat antusiasme warga yang cukup tinggi.

    Yuni mengungkapkan bahwa dari total sekitar 800 pendaftar, hanya 350 orang yang lolos seleksi tahap awal untuk menerima bantuan tahun ini. Proses verifikasi dan validasi penerima bantuan telah diselesaikan dalam dua tahap pada 28 Oktober lalu.

    “Kami memastikan verifikasi dilakukan cermat agar bantuan tepat sasaran. Sisanya (yang belum lolos) berpotensi diikutkan pada gelombang berikutnya,” ungkapnya.

    Penerima bantuan dibagi menjadi dua kategori. Pertama, KPM JAWARA untuk laki-laki kepala keluarga (usia 15–85 tahun) yang memiliki usaha. Kedua, Putri JAWARA, yang menyasar perempuan berusia 18–58 tahun yang telah menjalankan usaha minimal satu tahun, baik yang sudah menikah, belum menikah, maupun single mother (ibu tunggal).

    Bantuan ini menyasar warga dari 21 kecamatan, kecuali Kecamatan Kesamben yang dilaporkan belum mengusulkan calon penerima. Yuni menegaskan, program KIP Jawara adalah bentuk nyata pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi.

    “Kalau sebelumnya bantuan sifatnya konsumtif, sekarang diarahkan untuk pemberdayaan. Tujuannya agar warga tidak hanya menunggu bantuan, tapi juga bisa mengembangkan usaha secara mandiri,” pungkasnya. [owi/aje]

     

     

  • Tingkatkan Efektivitas KDKMP, Pemprov Jatim Gelar Pelatihan untuk Tenaga Pendamping

    Tingkatkan Efektivitas KDKMP, Pemprov Jatim Gelar Pelatihan untuk Tenaga Pendamping

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim menggelar Kick-Off Pelatihan bagi Tenaga Pendamping Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jatim. Acara dilaksanakan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Senin (3/11/2025).

    Kegiatan ini bertujuan memaksimalkan peran pendamping dalam mengawal program KDKMP di lapangan.

    ​Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak, menjelaskan bahwa para pendamping bertugas mengawal pengurus Koperasi serta Kepala Desa/Kelurahan agar pelaksanaan program berjalan efektif dan sesuai target waktu.

    ​Emil menyoroti tantangan di lapangan, terutama terkait pendataan aset yang harus diselesaikan di bulan November. Pendataan ini membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah setempat.

    ​”Kalau tidak didukung, susah juga, mereka ketok-ketok pintu Kepala Desa, dan bertanya ‘Pak, data asetmu mana ya’. Meskipun mereka pendamping, kan tidak segampang itu juga. Kami coba, pokoknya kita jangan mikir gampangnya,” kata Wagub Emil, menegaskan bahwa Pemprov Jatim akan memberikan dukungan semaksimal mungkin untuk mengatasi setiap permasalahan.

    ​Kepala Diskop dan UKM Jatim, Endy Alim Abdi Nusa, menambahkan bahwa rata-rata tenaga pendamping memiliki latar belakang entrepreneur. Karena itu, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memberikan ilmu pengelolaan organisasi koperasi yang tepat.

    ​Pemprov Jatim bekerja sama dengan institusi pendidikan seperti Unair, STIESIA, dan Unesa untuk memberikan ilmu organisasi dan manajemen kepada para pendamping.

    ​Endy menjelaskan bahwa inti dari KDKMP adalah pengelolaan yang efisien agar koperasi menarik minat warga untuk bergabung dan membayar simpanan pokok wajib.

    ​”Intinya, bagaimana mengelola ini semua. Sehingga satu warga tertarik untuk menjadi anggota dan mau membayar sumbangan pokok wajib,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Jelang Nataru, Presiden Perintahkan PT KAI Cek Jalur Rawan

    Jelang Nataru, Presiden Perintahkan PT KAI Cek Jalur Rawan

    Jakarta (beritajatim.com) — Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan pengecekan menyeluruh terhadap jalur kereta api yang rawan gangguan, baik akibat cuaca ekstrem maupun kondisi alam.

    “Menyambut Nataru, Presiden (Prabowo) memerintahkan kami mengecek secara detail daerah-daerah rawan, terutama daerah rawan banjir, daerah rawan longsor,” kata Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

    Bobby menjelaskan, Presiden memberikan arahan strategis untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan penumpang selama periode liburan akhir tahun. Prabowo juga menekankan bahwa kesiapan infrastruktur transportasi harus menjadi prioritas utama, terutama pada jalur-jalur yang sering dilalui masyarakat saat musim liburan.

    Arahan ini, lanjut Bobby, merupakan bentuk kesiapsiagaan menghadapi lonjakan penumpang dan potensi bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi pada akhir tahun.

    “Beliau (Prabowo) sampaikan dengan sangat jelas kepada kami: pastikan keamanan, pastikan kenyamanan, dan tentunya pastikan juga kebersihannya,” ujarnya.

    Bobby menambahkan, Prabowo menginstruksikan seluruh unit kerja PT KAI, termasuk anak perusahaan dan mitra transportasi publik, memperketat pemantauan lapangan untuk mengurangi risiko gangguan perjalanan.

    “Beliau tegaskan juga, terutama untuk layanan kereta api Jabodetabek, karena kami melayani pelayanan KRL melalui PT Kereta Commuter Indonesia dan divisi LRT,” katanya. (kun)

  • Kolaborasi Kemensos-Kemendiktisaintek, Siapkan Beasiswa Lulusan Sekolah Rakyat

    Kolaborasi Kemensos-Kemendiktisaintek, Siapkan Beasiswa Lulusan Sekolah Rakyat

    Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Sosial (Kemensos) menjalin kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dalam menyiapkan program hilirisasi bagi siswa Sekolah Rakyat agar dapat melanjutkan ke perguruan tinggi setelah lulus.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Robben Rico, dan Kepala Pusdiklatbangprof Hasim, melakukan kunjungan kerja ke kantor Kemendiktisaintek di Jakarta Pusat pada Senin (3/11/2025).

    Kedatangan Gus Ipul disambut oleh Menteri Kemendiktisaintek Brian Yuliarto, Wakil Menteri Fauzan, Sekretaris Jenderal Togar Mangihut Simatupang, serta Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi Muhamad Hasan Chabibie.

    Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul menegaskan bahwa hilirisasi menjadi fokus utama sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agar siswa Sekolah Rakyat memiliki arah yang jelas setelah lulus.

    “Dari 166 titik Sekolah Rakyat rintisan yang sudah berjalan saat ini, untuk jenjang SMA itu sekitar 6.700 siswa yang akan lulus nanti di tahun 2028. Sesuai arahan presiden, dalam rangka hilirisasi, para siswa diberi pilihan oleh ingin lanjut perguruan tinggi atau bekerja,” kata Gus Ipul.

    Ia menjelaskan, penentuan arah pendidikan siswa dilakukan melalui asesmen minat dan bakat berbasis teknologi DNA Talent oleh Ary Ginanjar. “Dari situ kelihatan anak-anak ini mau kemana. Sembari menunggu hasil asesmen final, kita asumsikan saat ini 50 persen siswa Sekolah Rakyat ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, 50 persen lagi ingin bekerja,” ungkapnya.

    Gus Ipul menilai kerja sama dengan Kemendiktisaintek sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pendidikan para siswa. “Saat ini kan yang kelas 1 SMA itu, nanti lulus 2028. Siapa tahu alokasi KIP Kuliah nanti bisa didorong untuk di tahun 2028. Nah, ini yang kita perlukan MoU untuk hilirisasi Sekolah Rakyat,” ujarnya.

    Menanggapi hal itu, Menteri Kemendiktisaintek Brian Yuliarto menyatakan komitmen penuh untuk mendukung inisiatif tersebut.

    “InsyaAllah Pak, dengan senang hati tentu kalau terkait beasiswa kami akan siapkan, tadi sudah jelas secara kebutuhan dan juga tujuan universitas nanti mungkin bisa saja kami menyampaikan informasi ke adik-adik itu jurusannya apa saja,” ucap Brian.

    Brian juga menjelaskan bahwa pihaknya memiliki sistem pemetaan potensi siswa yang sejalan dengan konsep DNA Talent. “Sebenarnya juga kami juga ada teman-teman di universitas yang memiliki seperti punya Pak Ary Ginanjar DNA Talent itu tapi mungkin arahnya lebih ke arah program studi apa nih yang cocok untuk mempertajam,” katanya.

    Terkait beasiswa, Brian memastikan tidak ada kendala. “Kalaupun nantinya tiap tahun ada pertambahan siswa nanti bisa kita ajukan tambahan. Tidak ada masalah. Karena kan ini prioritas, desil 1 desil 2. Kita memberikan KIP kuliah pun memang itu sasarannya,” tegasnya.

    Selain itu, Brian mengusulkan agar mahasiswa penerima KIP Kuliah menjadi mentor bagi calon mahasiswa Sekolah Rakyat serta membentuk tim pendampingan agar perguruan tinggi negeri terdekat dapat menugaskan mahasiswanya sebagai pembimbing.

    “Bisa ada model pembinaan awal, seperti mentoring khusus untuk anak-anak calon beasiswa yang bersemangat kuliah. Nanti anak-anak penerima KIP Kuliah kita tugaskan bertindak seperti mentor, supaya mereka kepercayaan dirinya lebih,” ujarnya.

    Menutup pertemuan, Gus Ipul memastikan bahwa kolaborasi antara Kemensos dan Kemendiktisaintek akan segera diformalkan melalui nota kesepahaman (MoU) dalam waktu dekat. [tok/ian]