Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Program Rp5 Juta Setiap Bulan untuk Gen Z Surabaya, Simak Mekanisme dan Tujuannya

    Program Rp5 Juta Setiap Bulan untuk Gen Z Surabaya, Simak Mekanisme dan Tujuannya

    Surabaya (beritajatim.com) – Program intervensi Gen Z, dengan pembiayaan Rp5 juta setiap bulan di setiap RW, pada tahun 2026. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya optimistis dapat memajukan sumber daya manusia dan memajukan pembangunan dari lingkup terkecil, Selasa (4/11).

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan bahwa program ini dijalankan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di mana setiap bulan pemuda RW dapat mengajukan usulan program dalam bentuk proposal perencanaan kegiatan kepada lurah dan camat.

    “Jadi setelah disampaikan proposalnya ini, lurah camat, RT-RW akan kumpul bersama anak muda (membahas rencana program kegiatan),” kata Eri.

    Menurut Wali Kota Eri, untuk memperketat setiap usulan proposal agar tepat sasaran dan berdampak, nanti proposal akan disaring terlebih dahulu dalam forum Musrenbang. Sehingga anak muda di setiap RW diharapkan sungguh-sungguh merumuskan ide kegiatan atau program di setiap bulannya.

    “Saya katakan, kegiatan itu adalah kegiatan yang bisa merubah anak-anak muda di RW itu, karena anggaran saya per-RW,” tegas Eri.

    Dari situ, Eri Cahyadi menekankan bahwa Pemkot telah menyiapkan anggaran tersebut untuk memfasilitasi generasi penerus, dan dia berharap program ini dapat menyatukan antara anak muda serta orang tua dalam memajukan pembangunan Kota Pahlawan.

    “Kepada orang tua ini jangan terus-terusan ingin menang terus dengan garapan paving, terus PJU, Rutilahu, ya (meskipun) itu tetap saya kasih. Tapi kan kita harus juga menyiapkan anak muda-anak muda (sebagai generasi penerus),” pungkas Wali Kota Eri.

    Untuk diketahui, program intervensi Gen Z senilai Rp5 juta per bulan oleh Pemkot Surabaya itu direncanakan terealisasi di setiap RW di Surabaya pada tahun 2026. Pembiayaan ini diambil dari Anggaran APBD Pemkot 2026 senilai Rp47 miliar. (rma/ian)

  • Mendorong Transformasi Hijau, HKI Jajaki Model Eco-Industrial Park Tiongkok

    Mendorong Transformasi Hijau, HKI Jajaki Model Eco-Industrial Park Tiongkok

    Surabaya (beritajatim.com) – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengikuti program China–Indonesia Industrial Park Green Development di Beijing dan Tianjin pada 26–30 Oktober 2025.

    Program ini mempertemukan pengambil kebijakan, pengelola kawasan industri, dan lembaga riset dari kedua negara untuk memperkuat kolaborasi menuju industrialisasi hijau dan rendah karbon.

    Kegiatan ini difasilitasi oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Global Environmental Institute (GEI), dengan dukungan Energy Foundation China serta Chinese Academy of Sciences (CAS).

    Program tersebut dirancang untuk memperdalam pemahaman tentang kebijakan dan praktik terbaik pengembangan eco-industrial park (EIP) yang telah sukses diterapkan di Tiongkok.

    Dalam kesempatan istimewa itu, delegasi Indonesia diikuti oleh perwakilan Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta HKI. HKI diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga, Didik Prasetiyono.

    Didik mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan yang dimulai di Research Center for Eco-Environmental Sciences (RCEES), Chinese Academy of Sciences, Beijing. Para peneliti dan pelaku industri berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan energi, air, dan limbah dengan pendekatan berbasis riset dan teknologi.

    “Berbagai inovasi ditampilkan, mulai dari penerapan microgrid untuk energi hijau, sistem manajemen karbon berbasis Internet of Things (IoT), hingga konsep zero-waste industrial park. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana Tiongkok berhasil memadukan kebijakan, riset ilmiah, dan teknologi lingkungan secara terpadu untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan,” kata Didik.

    Didik menambahkan, pada sesi kunjungan ke China Center for Information Industry Development (CCID), yang merupakan bagian dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok (Ministry of Industry and Information Technology / MIIT), delegasi Indonesia mempelajari peran riset dan data industri dalam perumusan kebijakan nasional.

    CCID, lembaga strategis di bawah MIIT, berperan penting sebagai penggerak riset, analisis data, dan kerja sama internasional yang mendukung kebijakan industri berbasis inovasi.

    “Sinergi antara pemerintah, lembaga riset, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan industrialisasi berbasis pengetahuan di Tiongkok. Pola seperti ini menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk memperkuat transformasi industri yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi,” ungkap kandidat doktor Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Universitas Airlangga (Unair) ini.

    Sementara itu, puncak kegiatan berlangsung di Tianjin Economic-Technological Development Area (TEDA), salah satu kawasan industri paling sukses di Tiongkok.

    TEDA mengelola lebih dari 40 ribu hektare lahan industri dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2024 mencapai sekitar RMB 258,1 miliar atau setara Rp567 triliun.

    Delegasi Indonesia diterima jajaran pimpinan TEDA dan meninjau fasilitas pengolahan air limbah berkapasitas 100.000 meter kubik per hari yang dioperasikan oleh Veolia, perusahaan lingkungan asal Prancis.

    Fasilitas tersebut dioperasikan hanya oleh tiga orang berkat sistem otomasi penuh berbasis sensor dan pemantauan waktu nyata (real-time monitoring) yang mampu menjaga efisiensi energi secara presisi.

    Didik menegaskan pentingnya sinergi riset, kebijakan, dan industri dalam mempercepat transformasi hijau. “Setiap investasi teknologi lingkungan adalah keputusan lintas generasi yang harus dirancang efisien dan adaptif untuk jangka panjang,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pengalaman Tiongkok membuktikan bahwa transformasi hijau berhasil bila negara memiliki arah kebijakan yang jelas. Pemerintah Tiongkok menjadi penggerak utama dengan strategi transisi energi yang tegas, riset yang kuat, dan kolaborasi erat antara sektor publik dan swasta.

    Kepastian hukum, kemudahan berusaha, serta iklim investasi yang kondusif menciptakan kepercayaan dan mempercepat transformasi industri. HKI meyakini, Indonesia dapat mereplikasi arah serupa agar transformasi hijau menjadi gerakan ekonomi nasional yang nyata.

    Kunjungan ini menjadi tonggak penting bagi penguatan ekosistem industri hijau di Indonesia. HKI menilai, kemitraan dengan lembaga-lembaga Tiongkok seperti CAS, CCID-MIIT, dan TEDA dapat menjadi katalis percepatan implementasi Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan (KIBL) yang tengah digagas Kementerian Perindustrian.

    Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah menuju Net Zero Emission 2060 dan peta jalan Making Indonesia 4.0. Kawasan industri akan menjadi simpul utama industrialisasi hijau yang berdaya saing global sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (tok/ian)

  • Wajib Miliki SLHS, Dapur MBG di Sampang Evaluasi Standar Kebersihan dan Keamanan Pangan

    Wajib Miliki SLHS, Dapur MBG di Sampang Evaluasi Standar Kebersihan dan Keamanan Pangan

    Sampang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tengah melakukan evaluasi terhadap 50 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di wilayah tersebut.

    Langkah ini diambil guna memastikan bahwa setiap dapur MBG dapat memenuhi standar penyajian makanan bergizi yang optimal. Proses evaluasi ini meliputi berbagai aspek, mulai dari kualitas bahan yang digunakan, kebersihan lingkungan sekitar, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat.

    Ketua Satgas MBG Sampang, Ahmad Mahfud, menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan bukan sekadar kunjungan rutin, melainkan langkah serius untuk menilai kelayakan operasional dapur MBG yang ada. “Kami melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, semua aspek kami periksa dengan detail,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Selasa (4/11/2025).

    Hasil evaluasi yang dilakukan akan menjadi bahan untuk perbaikan lebih lanjut, baik dari sisi teknis pengolahan makanan maupun administrasi pelaksana program. Ahmad Mahfud juga menegaskan pentingnya setiap dapur untuk memiliki standar yang seragam agar terjamin kelayakannya. Dapur yang belum memiliki Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) diwajibkan untuk segera melengkapi persyaratan tersebut.

    “Kami ingin seluruh dapur MBG memiliki standar yang sama dan benar-benar layak. Ini program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” tegasnya.

    Program MBG ini merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menekan angka stunting, khususnya di kalangan anak sekolah. Di Sampang, pengawasan dilakukan secara berkala dan terstruktur agar seluruh dapur MBG konsisten dalam menjaga standar kebersihan dan keamanan pangan. [sar/suf]

  • Bapenda Bondowoso Intensifkan Penerimaan Pajak Daerah Menjelang Akhir Tahun

    Bapenda Bondowoso Intensifkan Penerimaan Pajak Daerah Menjelang Akhir Tahun

    Bondowoso (beritajatim.com) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bondowoso terus menggenjot penerimaan pajak daerah menjelang akhir tahun 2025. Kepala Bapenda Bondowoso, Dodik Siregar, menjelaskan bahwa upaya optimalisasi ini mencakup berbagai jenis pajak, mulai dari yang bersifat harian, bulanan, hingga tahunan.

    Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama adalah pajak hotel dan restoran. Menurut Dodik, sektor ini masih belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mengungkapkan, meskipun Bapenda telah melakukan beberapa kali monitoring dan evaluasi terhadap pengusaha hotel dan restoran, laporan yang diterima masih menunjukkan penerimaan yang “biasa-biasa saja.”

    “Kita beberapa kali melakukan monitoring dan evaluasi dengan sejumlah pengusaha hotel dan restoran. Namun mereka melaporkan kondisi penerimaan yang masih biasa-biasa saja,” ujar Dodik dalam wawancara dengan beritajatim.com, Selasa (4/11/2025).

    Lebih lanjut, Dodik mengungkapkan bahwa sebagian besar wajib pajak masih memiliki pola pikir yang kurang tepat, merasa cukup hanya dengan membayar pajak secara mandiri tanpa memperhatikan kesesuaian laporan dan realisasi di lapangan.

    “Mindset mereka masih ‘kan sudah bayar, kok masih ditagih lagi’. Padahal kami perlu memastikan kesesuaian antara laporan dan realisasi di lapangan,” jelasnya.

    Selain itu, Bapenda Bondowoso juga menghadapi tantangan dalam penerapan sistem pembayaran pajak digital. Beberapa wajib pajak lebih memilih membayar pajak secara tunai (cash) karena merasa bahwa pembayaran digital lebih transparan dan dapat terpantau oleh pihak pusat.

    Namun, menurut Dodik, sistem pembayaran digital sebenarnya dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dan mempermudah transaksi pajak daerah. “Pembayaran digital justru dirancang untuk memastikan akuntabilitas dan kemudahan transaksi pajak daerah,” tegasnya.

    Dengan dua bulan terakhir di tahun 2025 yang masih tersisa, Bapenda Bondowoso berencana untuk melakukan evaluasi ulang dan penertiban data pajak untuk memetakan potensi pajak yang belum tergarap secara optimal, terutama di sektor jasa dan kuliner. Dodik menegaskan bahwa masih ada ‘ruang besar untuk meningkatkan PAD dari sektor ini.’ [awi/suf]

  • DPRD Ngawi Soroti Celah Hukum di Kasus Seleksi Sekdes Tirak, Camat Belum Keluarkan Rekomendasi

    DPRD Ngawi Soroti Celah Hukum di Kasus Seleksi Sekdes Tirak, Camat Belum Keluarkan Rekomendasi

    Ngawi (beritajatim.com) – Polemik pengisian jabatan Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Tirak, Kecamatan Kwadungan, Ngawi, terus bergulir. DPRD Kabupaten Ngawi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Camat Kwadungan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas kejanggalan dalam proses seleksi perangkat desa tersebut.

    Kepala DPMD Ngawi, Budi Santoso, menyebutkan bahwa tahapan pengisian perangkat desa sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup). Namun, ia mengakui adanya tafsir ganda dalam aturan tersebut, khususnya terkait dengan syarat administrasi calon perangkat.

    “Semua tahapan sudah dilakukan sesuai Perbup. Tapi memang ada hal-hal yang menjadi keputusan panitia, terutama persyaratan yang ternyata multitafsir dalam Perbup itu sendiri,” ungkap Budi Santoso, Selasa (4/11/2025).

    Ia menambahkan, DPMD dipanggil oleh Komisi I DPRD untuk memberikan penjelasan sekaligus menerima masukan dari masyarakat terkait kisruh yang muncul setelah hasil seleksi diumumkan.

    Sementara itu, Camat Kwadungan, Didik Hartanto, menjelaskan bahwa persoalan utama muncul dari status hukum salah satu peserta seleksi.

    “Masalahnya ada pada salah satu peserta yang ternyata masih berstatus narapidana dengan bebas bersyarat. Itu yang dipertanyakan masyarakat,” terang Didik.

    Menurutnya, pihak kecamatan sudah memberikan masukan kepada panitia agar berhati-hati sebelum menetapkan hasil seleksi. Namun keputusan sepenuhnya berada di tangan panitia.

    “Kami sudah mengingatkan sejak awal agar hati-hati. Tapi kewenangan teknis sepenuhnya di panitia. Sekarang kami masih menunggu waktu untuk memberikan rekomendasi ke bupati, sesuai ketentuan tujuh hari kerja setelah laporan diterima,” tambahnya.

    Di sisi lain, Ketua Komisi I DPRD Ngawi, Anis Hamidi, menilai bahwa permasalahan ini muncul akibat lemahnya ketegasan dalam regulasi daerah.

    “Polemik ini berawal karena ada calon sekdes yang masih menjalani pidana bebas bersyarat, tapi tetap diterima panitia dan bahkan mendapat nilai tertinggi. Panitia hanya melihat SKCK tanpa menelusuri lebih jauh status hukumnya,” jelas Anis.

    Ia menegaskan, posisi DPRD saat ini adalah mendorong camat agar mengeluarkan rekomendasi yang tidak memperkeruh suasana dan bisa diterima masyarakat.

    “Baik menolak maupun menyetujui pelantikan sama-sama berpotensi digugat. Karena itu kami sarankan rekomendasi yang paling menenangkan dan tidak menambah gaduh,” ujarnya.

    Anis juga mengakui bahwa ketidakjelasan aturan dalam Perbup menjadi celah yang harus segera diperbaiki.

    “Di kabupaten lain ada ketegasan bahwa terpidana, meski bebas bersyarat, tidak boleh mencalonkan. Tapi di Ngawi belum ada penegasan seperti itu. Artinya, Perbup kita masih multitafsir,” tegasnya.

    RDP tersebut diakhiri dengan kesepakatan agar DPMD dan Camat Kwadungan berhati-hati dalam memberikan rekomendasi, sembari menunggu tindak lanjut revisi aturan agar kasus serupa tidak terulang. [fiq/suf]

  • Antisipasi Banjir, Pemkot Surabaya Kebut Proyek Saluran Air Rampung November

    Antisipasi Banjir, Pemkot Surabaya Kebut Proyek Saluran Air Rampung November

    Surabaya (beritajatim.com) — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan seluruh proyek pembangunan saluran air, box culvert, hingga perbaikannya rampung pada akhir November 2025.

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa percepatan pembangunan dilakukan agar Kota Surabaya siap menghadapi musim hujan dan mencegah banjir atau genangan di berbagai titik. “Insyaallah di akhir bulan November selesai semuanya,” kata Eri Cahyadi, Selasa (4/11/2025).

    Eri menjelaskan seluruh pekerjaan drainase kini tengah dikebut. Sementara itu, apabila hujan turun sebelum proyek tuntas, Pemkot akan mengerahkan mobil pemadam kebakaran (PMK) untuk membantu mempercepat aliran air dan penyedotan genangan.

    “Satu-satunya antisipasi ketika hujan turun adalah mempercepat aliran air. Dibantu dengan pemompaan melalui mobil-mobil PMK,” jelasnya.

    Ia menambahkan, seluruh perangkat pemerintahan hingga tingkat kecamatan diminta sigap melakukan pengawasan dan penanganan jika terjadi genangan. Pemkot juga menyiapkan 28 unit mobil PMK untuk bergerak cepat ke titik-titik banjir.

    “Kita punya 28 unit mobil PMK, itu keluar semua setiap hujan dan keliling menjemput genangan. Semoga sampai akhir November kita bisa mengatasi ini, sehingga ketika proyek saluran selesai, persoalan genangan juga dapat teratasi,” pungkasnya. (rma/kun)

  • Prabowo: Nggak Usah Ribut, Pemerintah Siap Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun

    Prabowo: Nggak Usah Ribut, Pemerintah Siap Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan  bahwa pemerintah akan menanggung penuh kewajiban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB).

    “Manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung,” ujar

    Prabowo menyebut, Whoosh juga menjadi simbol kemitraan teknologi antara Indonesia dan Tiongkok.

    “Jadi, sudahlah, saya sudah katakan presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, kita mampu dan kita kuat,” tegasnya.

    Ia memastikan pemerintah memiliki kemampuan fiskal untuk membayar utang tersebut, yang kini mencapai Rp 1,2 triliun per tahun.

    “Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) dan saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” pungkas Prabowo.

    Sebagai informasi, total nilai investasi KCJB mencapai sekitar US$ 7,27 miliar atau kurang lebih Rp120 triliun. Sekitar 75% berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga 2% per tahun, dan sisanya ditanggung konsorsium Indonesia-Tiongkok.

    Proyek ini dimulai 2016 dan resmi beroperasi pada 2 Oktober 2023, menjadi kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara, dengan waktu tempuh Jakarta–Bandung hanya sekitar 36 menit. (ted)

  • DPRD Bojonegoro Kawal Penurunan HET Pupuk Bersubsidi agar Tak Diselewengkan

    DPRD Bojonegoro Kawal Penurunan HET Pupuk Bersubsidi agar Tak Diselewengkan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts/SR.310/M/10/2025 disambut positif oleh DPRD Kabupaten Bojonegoro. Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi, menyatakan bahwa langkah tersebut akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani di daerah.

    “Tugas kami di Komisi B DPRD Bojonegoro saat ini adalah mengawal dan mengawasi implementasi kebijakan ini di tingkat daerah,” ujar Sally Atyasasmi, Selasa (4/11/2025).

    Politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa DPRD akan melakukan pengawasan secara berkala melalui kunjungan ke distributor, kios, kelompok tani, hingga petani. Tujuannya agar kebijakan penurunan HET benar-benar diterapkan sesuai aturan dan tidak diselewengkan di lapangan.

    “Pengawasan yang ketat sangat diperlukan agar kebijakan baru ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Khususnya jangan sampai ada penyelewengan di tingkat distributor, kios, kelompok tani maupun petani,” tegasnya.

    Sally menambahkan, Bojonegoro sebagai salah satu sentra produksi padi di Jawa Timur kerap menghadapi kendala tingginya biaya produksi akibat mahalnya harga pupuk. Karena itu, penurunan HET pupuk bersubsidi dinilai dapat meringankan beban petani dan meningkatkan margin keuntungan mereka.

    “Dengan turunnya HET pupuk bersubsidi ini, diharapkan keuntungan petani, terutama di Kabupaten Bojonegoro, bisa meningkat,” ujarnya.

    Ia juga menekankan pentingnya realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sesuai target dan data penerima manfaat. “Kami akan memastikan stok pupuk bersubsidi yang disediakan Pemerintah Daerah Bojonegoro tersalurkan seluruhnya, sesuai data penerima manfaat dan harga terbaru,” tandasnya.

    Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro, harga pupuk Urea turun dari Rp2.250/kg (Rp112.500/sak) menjadi Rp1.800/kg (Rp90.000/sak), NPK dari Rp2.300/kg (Rp115.000/sak) menjadi Rp1.840/kg (Rp92.000/sak), ZA dari Rp1.700/kg (Rp85.000/sak) menjadi Rp1.360/kg (Rp68.000/sak), dan pupuk organik dari Rp800/kg (Rp32.000/sak) menjadi Rp640/kg (Rp25.600/sak). [lus/beq]

  • Ijen Golden Route, Strategi Banyuwangi Angkat Pesona Wisata di Kaki Gunung Ijen

    Ijen Golden Route, Strategi Banyuwangi Angkat Pesona Wisata di Kaki Gunung Ijen

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berinovasi dalam mengembangkan potensi pariwisata alam dan budaya lokal. Terbaru, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meluncurkan Ijen Golden Route, sebuah konsep perjalanan wisata yang menelusuri deretan destinasi hidden gem di kawasan kaki Gunung Ijen. Inisiatif ini menjadi strategi baru untuk memperluas daya tarik wisata Banyuwangi sekaligus memperkuat ekosistem pariwisata berkelanjutan.

    Menurut Bupati Ipuk, kawasan Gunung Ijen merupakan harmoni sempurna antara keindahan alam, kearifan lokal, dan budaya masyarakat Osing yang ramah. “Sejatinya kita sedang mempromosikan berbagai potensi wisata yang berkembang pesat di sekitar kaki Gunung Ijen,” ujarnya, Selasa (4/11/2025).

    Kawasan Ijen selama ini dikenal dengan pesona kawah birunya dan fenomena api biru (blue fire) yang mendunia. Namun, Ipuk menegaskan, keindahan Ijen tidak berhenti di puncaknya saja. Di kaki gunung, wisatawan dapat menikmati kesejukan udara pegunungan, lanskap hijau, serta aktivitas wisata yang menenangkan. “Beragam destinasi hidden gem ini wajib dicoba bagi yang ingin merasakan berwisata dengan kualitas yang eksklusif, namun dengan budget yang terjangkau,” tambahnya.

    Beberapa destinasi unggulan di rute ini antara lain Sendang Seruni di Desa Tamansari dan Banyu Kuwung yang memiliki sumber air alami jernih. Ada pula Air Terjun Kalibendo dengan jalur tracking di kawasan perkebunan cengkeh dan karet yang rindang, serta Air Terjun Jagir yang mempesona dengan tiga aliran air kembar yang menjadi ciri khasnya.

    Selain wisata alam, Ijen Golden Route juga menawarkan pengalaman kuliner dan lifestyle tourism. Di kawasan Licin, wisatawan bisa menikmati kuliner khas seperti ayam kesrut di Warung Kanggo Riko, Desa Segobang, atau bersantai di Taman Gandrung Terakota yang memadukan seni, kopi, dan panorama alam. Sejumlah café bernuansa instagrammable juga hadir, menambah daya tarik generasi muda untuk berkunjung.

    Sektor staycation pun berkembang pesat di sekitar Ijen. Mulai dari villa bernuansa rustic, homestay dengan sentuhan budaya Osing, hingga eco-resort modern di tengah kebun kopi — semua menawarkan kenyamanan berpadu dengan keindahan alam. Banyak di antaranya dikelola langsung oleh masyarakat lokal, sehingga wisatawan dapat merasakan pengalaman otentik dengan keramahan khas Banyuwangi.

    “Kami juga menyiapkan sejumlah atraksi wisata yang bisa dinikmati para wisatawan. Wisatawan bisa bersepeda di jalur pedesaan, berjalan santai di perkebunan kopi atau teh, hingga menyusuri jalur trekking ringan di sekitar kaki gunung,” jelas Ipuk.

    Kawasan sekitar Ijen juga dikenal sebagai tuan rumah berbagai event budaya dan sport tourism berskala nasional maupun internasional. Di antaranya Tour de Banyuwangi Ijen, Ijen Green Trail Run, Ijen Geopark Downhill, Ngopi Sepuluh Ewu, Sendratari Meras Gandrung, Jazz Gunung Ijen, hingga Musik Tepi Sawah. Semua ini memperkuat posisi Banyuwangi sebagai destinasi wisata yang tidak hanya indah, tetapi juga hidup dan berkarakter. [alr/beq]

  • Terlanjur Bayar Biaya Administrasi, Bantuan Ternak di Bondowoso Justru Macet

    Terlanjur Bayar Biaya Administrasi, Bantuan Ternak di Bondowoso Justru Macet

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sejumlah kelompok peternak di Kabupaten Bondowoso dibuat resah lantaran program pengadaan ternak tahun 2025 tak kunjung terealisasi.

    Para penerima manfaat mengaku sudah memenuhi seluruh syarat administratif yang diminta pemerintah daerah, namun hingga November ini, bantuan yang dijanjikan belum juga disalurkan.

    Ketua Kelompok Peternak Pejaten Bangkit, Kecamatan Tegalampel, Muhammad Irwansyah, mengungkapkan bahwa para peternak sudah berbulan-bulan menunggu kepastian dari dinas terkait.

    “Kami sudah selesaikan semua berkas sejak Mei sampai Juli, termasuk SKT dari Bakesbangpol, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Alasannya cuma salah kode rekening,” ujarnya pada Beritajatim.com, Selasa (4/11/2025).

    Menurut Irwan, program tersebut sebelumnya sudah dibahas dan disetujui DPRD Bondowoso. Dinas Peternakan juga telah menyiapkan daftar belanja anggaran (DBA) dan calon ppenerima

    Namun setelah terjadi pergantian pejabat di dinas, muncul aturan baru yang mewajibkan kelompok ternak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Bakesbangpol.

    Aturan baru itu dinilai memberatkan karena SKT mensyaratkan akta pendirian notaris dan klasifikasi ormas, bukan kelompok peternak. “Kami jadi harus keluar biaya tambahan hanya untuk urusan administrasi,” keluhnya.

    Irwan menyebut, kelompoknya telah mengeluarkan biaya sekitar Rp138 juta untuk membangun kandang komunal, menyewa lahan pakan, dan membeli bahan pakan hingga lima ton. “Kami habis uang segitu karena yakin program segera jalan. Tapi nyatanya mandek,” katanya kecewa.

    Kelompok Pejaten Bangkit seharusnya menerima 10 ekor sapi jantan dari program tersebut. Di Desa Pejaten sendiri terdapat empat kelompok penerima — satu kelompok sapi dan tiga kelompok kambing — yang seluruhnya diusulkan melalui pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Bondowoso, Soedarsono.

    Irwan juga menyoroti dugaan pungutan liar dalam proses pengurusan SKT. Ia menyebut beberapa kelompok diarahkan untuk menggunakan notaris tertentu dengan biaya Rp1,5 juta per kelompok, padahal notaris lain bisa mengurus hanya Rp750 ribu.

    “Sekitar 20 kelompok akhirnya memilih notaris yang saya rekomendasikan karena lebih cepat dan murah,” katanya.

    Ia menegaskan, program ini bukan hibah uang, melainkan pengadaan barang. “Kami hanya menerima ternak sesuai usulan, bukan uang. Tapi sekarang malah tak ada kejelasan,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Bondowoso, Hendri Widotono, menjelaskan bahwa program tersebut terhambat karena adanya perubahan aturan dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.

    “Aturan baru itu mengatur bahwa bantuan ternak harus masuk kategori belanja hibah, sedangkan di APBD awal kami rencanakan sebagai belanja yang diserahkan kepada masyarakat. Saat diajukan perubahan di PAPBD, tidak bisa disetujui hingga tingkat gubernur,” jelasnya.

    Hendri menegaskan, perubahan tersebut tak bisa dipaksakan karena berpotensi menyalahi mekanisme penganggaran.

    “Kalau dipaksakan, risikonya bisa pidana. Jadi kami konsultasikan dengan Inspektorat. Kami juga berencana mengundang peternak untuk memberi penjelasan resmi,” ujarnya.

    Ia menambahkan, program bantuan ternak kemungkinan akan didorong kembali pada tahun anggaran 2026, bergantung pada hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan persetujuan provinsi. (awi/but)