Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Perbaikan Gedung DPRD Blitar Usai Dibakar Massa Ditangani Pemerintah Pusat

    Perbaikan Gedung DPRD Blitar Usai Dibakar Massa Ditangani Pemerintah Pusat

    Blitar (beritajatim.com) – Gedung DPRD Kabupaten Blitar yang sempat menjadi sasaran amuk massa hingga mengalami kerusakan akibat pembakaran beberapa waktu lalu akhirnya mulai diperbaiki. Namun, perbaikan yang dimulai pekan ini ternyata tidak bersifat menyeluruh.

    Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifa’i menjelaskan bahwa perbaikan ini dilakukan oleh pemerintah pusat. DPRD Kabupaten Blitar pun tidak mengetahui besaran anggaran yang digunakan untuk perbaikan gedung ini.

    “Ini yang melaksanakan dari pusat saya hanya minta gambaran mana-mana saja yang akan direnovasi ternyata kan hanya 3 titik,” ucap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifa’i pada Rabu (5/10/2025).

    Gedung DPRD Kabupaten Blitar sendiri dirusak dan dibakar massa pada Sabtu (30/8/2025) lalu. Akibat kerusakan itu, sejumlah gedung DPRD Kabupaten Blitar pun rusak. Akibat kerusakan itu kerugian ditaksir mencapai Rp10 miliar.

    Kini gedung DPRD Kabupaten Blitar tersebut tengah diperbaiki. Namun perbaikan awal ini dikerjakan oleh pemerintah pusat. Sehingga DPRD Kabupaten Blitar pun tidak mengetahui secara teknis terkait perbaikan ini.

    “Ternyata hanya 3 titik, satu berada di bawah gedung Paripurna ini, yang satu atasnya ruangan komisi, satu lagi kesekretariatan. Padahal masih banyak titik-titik yang rusak akibat kemarin itu,” imbuhnya.

    Saat ini proses pembongkaran bagian gedung yang rusak pun sudah dikerjakan. Namun untuk pengerjaan perbaikan kini masih menunggu instruksi pemerintah pusat.

    Kini DPRD Kabupaten Blitar berharap agar perbaikan ini bisa segera bisa berjalan kembali. Sehingga gedung DPRD Kabupaten Blitar segera bisa ditempati kembali untuk bekerja.

    “Untuk AC di ruang paripurna ini saya minta agar segera dipasang sehingga saat rapat bisa digunakan,” tegasnya. [owi/beq]

  • Pasuruan Bersholawat Tutup Pekan Raya Santri 2025, Wabup Shobih: Semua Berjalan Lancar

    Pasuruan Bersholawat Tutup Pekan Raya Santri 2025, Wabup Shobih: Semua Berjalan Lancar

    Pasuruan (beritajatim.com) – Puncak kemeriahan Pekan Raya Santri 2025 di Kabupaten Pasuruan ditutup dengan kegiatan Pasuruan Bersholawat bersama Habib Ali Zainal Abidin Bin Assegaf dari Pekalongan. Ribuan jamaah memadati Lapangan A. Yani, Kecamatan Grati, Selasa (4/11/2025) malam, untuk bersholawat bersama dalam suasana penuh keberkahan.

    Kegiatan tersebut menjadi penutup seluruh rangkaian peringatan Hari Santri Nasional 2025 di Kabupaten Pasuruan. Acara berlangsung khidmat sekaligus meriah, menjadi momentum kebersamaan antara pemerintah daerah, ulama, dan masyarakat.

    Hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori, Sekda Yudha Triwidya Sasongko, anggota DPRD, Forkopimda, kepala OPD, dan tokoh masyarakat. Sejumlah ulama kharismatik seperti KH Ali Ridho, KH Ma’sum Hasyim, dan KH Imron Mutamakkin juga turut memberikan doa dan keberkahan bagi masyarakat Pasuruan.

    Dalam sambutannya, Wabup Shobih Asrori menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas suksesnya seluruh rangkaian kegiatan Hari Santri di Kabupaten Pasuruan.

    “Malam ini adalah malam puncak Hari Santri Nasional di Kabupaten Pasuruan. Senang dan bersyukur karena semua kegiatan berlangsung lancar dan meriah,” ujar Shobih.

    Wabup menegaskan, keberhasilan penyelenggaraan Pekan Raya Santri 2025 tidak lepas dari kerja keras panitia dan kolaborasi antara Pemkab Pasuruan, PCNU Kabupaten Pasuruan, dan PCNU Bangil, serta dukungan seluruh elemen masyarakat.

    “Terima kasih kepada semua pihak yang ikut mensukseskan acara ini. Mulai dari persiapan hingga malam puncak, semuanya berjalan dengan penuh semangat kebersamaan,” tambahnya.

    Shobih juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momen Hari Santri sebagai sarana memperkuat ukhuwah dan meningkatkan keimanan.

    “Mari kita terus bersyukur dan menjaga nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Pasuruan selalu mendapat berkah dan perlindungan dari Allah SWT,” ujarnya.

    Sementara itu, lantunan sholawat dari Habib Ali Zainal Abidin sukses menggugah hati jamaah yang hadir. Dalam tausiyahnya, Habib Ali mengajak umat untuk memperbanyak sholawat sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah SAW dan doa agar negeri ini senantiasa diberkahi.

    “Kalau sholawatan terus seperti ini, insyaallah Pasuruan, Jawa Timur, dan Indonesia akan dijauhkan dari mara bahaya. Semoga menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” tutur Habib Ali disambut gemuruh sholawat para jemaah. [ada/beq]

  • KNPI Pamekasan Ajak Pemuda Jadi Motor Perubahan di Era Digital

    KNPI Pamekasan Ajak Pemuda Jadi Motor Perubahan di Era Digital

    Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pamekasan periode 2025–2028 mengajak seluruh organisasi kepemudaan di wilayah setempat untuk menjadi motor penggerak perubahan menuju masa depan yang lebih baik.

    Ketua DPD KNPI Pamekasan, Haidar Ansori, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menghadirkan organisasi yang aktif dalam pemberdayaan pemuda.

    “Ke depan kami akan hadir sebagai wadah bagi pemuda-pemudi di Pamekasan. Kami komitmen memberikan edukasi dan pelatihan hingga uji mental bagi pemuda di Pamekasan,” ujar Haidar, Rabu (5/11/2025).

    Menurutnya, banyak pemuda di Pamekasan yang memiliki potensi besar namun belum tergali optimal. Potensi itu perlu dikembangkan, terutama di tengah kemajuan informasi dan teknologi di era digital.

    “Di era digital seperti saat ini, sebagian besar pemuda bisa memanfaatkan platform media sosial. Sehingga sangat penting sekiranya diberikan bekal positif melalui program edukasi maupun pelatihan bagaimana bermedsos yang baik, dan tentunya dapat menguntungkan bagi para pemuda,” katanya.

    Haidar juga menekankan pentingnya peran pemuda dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan, digitalisasi hingga penguatan karakter bangsa. “Maka dari itu, mari kita menjadi motor perubahan untuk masa depan yang lebih baik,” tegasnya.

    Ia menambahkan, KNPI Pamekasan akan terus membangun sinergi lintas organisasi agar gerakan kepemudaan semakin solid. “Ke depan kami juga komitmen membangun sinergi lintas organisasi, sekaligus menjadikan organisasi kepemudaan semakin solid. Bersinergi bersama pemerintah maupun dunia usaha, serta kembali menghidupkan budaya gotong royong di tengah derasnya perubahan zaman,” pungkasnya.

    Diketahui, Haidar Ansori bersama jajaran DPD KNPI Pamekasan periode 2025–2028 resmi dilantik oleh DPD KNPI Jawa Timur di Ballroom Azana Style Hotel Madura, Jalan Jokotole 282 Pamekasan, Jumat (31/10/2025). Haidar terpilih secara aklamasi sebagai ketua dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-9 KNPI Pamekasan di Ballroom Hotel Cahaya Berlian, Jalan Raya Panglegur 69–71 Pamekasan, Rabu (19/2/2025). [pin/beq]

  • Dua Jabatan Strategis Kosong, Pemkab Bojonegoro Tunjuk Pejabat Sementara Jaga Laju Birokrasi

    Dua Jabatan Strategis Kosong, Pemkab Bojonegoro Tunjuk Pejabat Sementara Jaga Laju Birokrasi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melakukan penyesuaian penting dalam struktur birokrasi menyusul kekosongan di dua jabatan strategis. Posisi Sekretaris DPRD (Sekwan) dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) kini resmi diisi pejabat sementara agar pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan.

    Kekosongan itu terjadi karena dua alasan berbeda. Kursi Sekwan ditinggalkan oleh Edi Susanto yang terpilih sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro melalui seleksi terbuka pada akhir Oktober 2025. Sedangkan posisi Kasatpol PP kosong setelah pejabat sebelumnya, Heru Sugiharto, ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Padangan dan kini menjalani penahanan.

    Sebagai langkah cepat, Pemkab Bojonegoro menunjuk dua pejabat lain untuk merangkap tugas. Yayan Rohman, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD. Sementara posisi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Satpol PP diisi oleh Arief Nanang, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dinpora).

    Penunjukan Arief Nanang terbilang istimewa karena ia bukan sosok baru di lingkungan Satpol PP. Sebelumnya, Arief pernah memimpin instansi tersebut selama kurang lebih lima tahun sebelum pindah ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

    Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro, Hari Kristianto, membenarkan keputusan ini. “Betul, status Pak Yayan sebagai Plt Sekretaris DPRD, dan Pak Arief sebagai Plh Kasatpol PP,” ujarnya, Rabu (5/11/2025).

    Hari menegaskan, langkah penunjukan tersebut diambil agar roda birokrasi tetap berjalan optimal. “Tentu tujuannya agar pelayanan ke masyarakat tidak terganggu,” tegasnya.

    Terkait pengisian jabatan definitif, Hari menjelaskan bahwa Pemkab menyiapkan dua opsi, yakni melalui rotasi-mutasi atau seleksi terbuka (lelang jabatan). “Jika melalui mutasi, kemungkinan pengisian bisa dilakukan pada akhir tahun ini. Namun jika melalui lelang jabatan, kemungkinan baru tahun depan,” jelasnya.

    Baik Yayan Rohman maupun Arief Nanang saat dikonfirmasi terpisah membenarkan penugasan ganda tersebut. Keduanya memastikan tetap menjalankan tugas pokok di instansi masing-masing sambil mengisi kekosongan jabatan yang baru. [lus/beq]

  • Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo Kembali Sidak Proyek Soekarno-Hatta, Temukan 50 Titik Jaringan PDAM Terdampak

    Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo Kembali Sidak Proyek Soekarno-Hatta, Temukan 50 Titik Jaringan PDAM Terdampak

    Probolinggo (beritajatim.com) – Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek preservasi jalan dan trotoar di Jalan Soekarno-Hatta. Sidak dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat terkait terganggunya aliran air PDAM akibat aktivitas galian proyek.

    Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, Mukhlas Kurniawan, menjelaskan bahwa peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi adanya jaringan air yang terputus akibat pekerjaan proyek jalan. Dari hasil pengecekan, diketahui terdapat sejumlah titik pipa yang rusak dan mengganggu distribusi air ke pelanggan.

    “Berdasarkan temuan sementara, terdapat sekitar 50 titik jaringan PDAM yang terdampak imbas dari kegiatan proyek di ruas Jalan Panglima Sudirman dan Soekarno-Hatta,” ujar Mukhlas.

    Ia menilai, permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antara pihak pelaksana proyek dengan instansi teknis, terutama PDAM. Akibatnya, galian proyek menimbulkan efek domino yang cukup luas terhadap pelayanan air bersih bagi masyarakat.

    [irp posts=”1436425″ ]

    “Jika koordinasi dilakukan sejak awal, ketika ada jaringan yang terkena galian dapat segera ditangani tanpa menunggu dampaknya meluas. Ke depan, hal seperti ini tidak boleh terulang,” tegasnya.

    Mukhlas menambahkan, Komisi 3 akan memanggil pelaksana proyek serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut.

    “Kami ingin memastikan proyek bernilai besar ini berjalan efektif, transparan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, anggota Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, Heri Poniman, menuturkan bahwa pihaknya menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh kegiatan pembangunan, termasuk proyek dengan pendanaan dari pemerintah pusat.

    “Kami tidak bisa membiarkan adanya pembiaran di lapangan. DPRD memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memberikan masukan agar pekerjaan sesuai prosedur dan tidak merugikan warga,” jelasnya.

    Dari pihak pelaksana proyek, Didik Effendy, selaku pembantu pengawas, mengakui bahwa kebocoran pipa PDAM memang sempat terjadi akibat tidak diketahuinya posisi jaringan saat proses penggalian.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan PDAM setiap hari. Saat ada pipa yang terkena galian, langsung kami lakukan perbaikan dan penyambungan ulang,” terangnya.

    Menurut Didik, saat ini proses perbaikan masih berlangsung, dan pihak pelaksana siap menanggung biaya operasional akibat kerusakan yang terjadi.

    Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Bayuangga Kota Probolinggo, Indra Sovia Jalal, membenarkan adanya gangguan layanan air bersih akibat aktivitas proyek tersebut.

    “Dari data kami, ada sekitar 50 titik jaringan yang terkena imbas. Kami memang belum menghitung total kerugiannya, namun dampaknya cukup signifikan terhadap pelayanan air kepada pelanggan,” jelasnya.

    Indra menegaskan, PDAM mendukung penuh program pembangunan infrastruktur di Kota Probolinggo, namun ia mengimbau agar setiap pelaksana proyek lebih berhati-hati dan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah kerusakan serupa.

    Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap proyek preservasi jalan tersebut serta mendorong peningkatan koordinasi antarinstansi demi meminimalisasi dampak sosial dan teknis di lapangan. [ada/aje]

  • Presiden Minta Jalur Whoosh Berlanjut Hingga Banyuwangi, Bupati Ipuk: Kabar Gembira!

    Presiden Minta Jalur Whoosh Berlanjut Hingga Banyuwangi, Bupati Ipuk: Kabar Gembira!

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan proyek Kereta Cepat Whoosh tidak hanya akan berhenti di Surabaya. Kepala negara bahkan membuka kemungkinan perpanjangan jalur hingga Banyuwangi, Jawa Timur.

    Pernyataan itu disampaikan usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di kawasan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

    “Saya minta tidak hanya Surabaya, tapi berlanjut sampai Banyuwangi. (Kereta cepat sampai Banyuwangi),” ujar Presiden Prabowo.

    Menurut Prabowo, target pembangunan transportasi modern tidak lagi bisa berhenti pada rencana lama. “Banyuwangi. Surabaya itu zaman dulu. Sekarang Banyuwangi,” tegasnya.

    Bupati Ipuk: Warga Banyuwangi Sambut Antusias

    Merespons hal tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berterima kasih dan menyebut rencana itu menjadi energi baru bagi daerahnya.

    “Ini kabar gembira bagi daerah, terutama warga Banyuwangi. Kami berterima kasih dan siap mendukung program pemerintah pusat untuk memperpanjang trayek kereta cepat sampai ke Banyuwangi,” kata Ipuk.

    Ipuk menilai, kehadiran Whoosh akan memperkuat konektivitas antarwilayah, sekaligus mendongkrak sektor pariwisata hingga distribusi logistik di ujung timur Pulau Jawa.

    “Dengan adanya kereta cepat, kian melengkapi konektivitas daerah-daerah di Jawa,” tambahnya.

    Banyuwangi Tumbuh Jadi Destinasi Wisata Favorit

    Banyuwangi sendiri terus mencatat tren positif kunjungan wisata. Pada 2024, tercatat 3,2 juta wisatawan domestik datang ke Banyuwangi, naik dari 3,1 juta pada tahun 2023. Untuk wisatawan mancanegara juga meningkat menjadi 122.904 pada 2024 dari 69.639 pada 2023.

    Transportasi menuju Banyuwangi pun semakin ramai. PT KAI Daop 9 Jember mencatat, pada Triwulan III 2025, tiga stasiun di Banyuwangi — Stasiun Banyuwangi Kota, Ketapang, dan Kalisetail — jika digabung menempati posisi tertinggi jumlah penumpang di Daop 9.

    Selain kereta api, Banyuwangi juga memiliki Bandara Blimbingsari yang melayani penerbangan dari Jakarta dan Surabaya, serta Pelabuhan Ketapang yang merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia.

    Jika pembangunan rute Whoosh berlanjut hingga Banyuwangi, disebut akan menjadi penguat ekosistem transportasi terpadu dan percepatan ekonomi kawasan selatan-timur Jawa. (als/ted)

  • Banyuwangi Gali Kembali Sejarah: Ekskavasi Situs Macan Putih Libatkan Sejarawan UGM

    Banyuwangi Gali Kembali Sejarah: Ekskavasi Situs Macan Putih Libatkan Sejarawan UGM

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Dalam upaya melestarikan warisan sejarah Kerajaan Blambangan, Pemkab Banyuwangi berenacana melakukan ekskavasi penyelamatan Situs Macan Putih di Kecamatan Kabat. Penggalian situs purbakala tersebut menggandeng sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Sri Margana.

    Situs Macan Putih dikenal sebagai lokasi ibu kota Kerajaan Blambangan pada masa pemerintahan Prabu Tawang Alun II, sekitar tahun 1655 hingga 1691 Masehi.

    Namun seiring waktu, sebagian kawasan situs telah beralih fungsi menjadi permukiman penduduk, sehingga diperlukan langkah penyelamatan agar peninggalan sejarahnya tidak semakin hilang.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik rencana ekskavasi tersebut. Ipuk mengatakan pelestarian situs sejarah merupakan bagian dari upaya menjaga identitas masyarakat Banyuwangi.

    Ipuk berharap selain menjadi sumber pengetahuan sejarah, situs ini juga dapat berkembang menjadi destinasi wisata edukatif di Banyuwangi.

    “Kami tidak hanya ingin melestarikan benda bersejarah, tetapi juga menjaga memori kolektif masyarakat Banyuwangi. Situs Macan Putih merupakan salah satu jejak penting kejayaan Blambangan yang harus dilestarikan,” ujar Ipuk, Rabu (5/11/2025).

    Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (DPU CKPP) Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono menambahkan, ekskavasi ini bertujuan mengidentifikasi ulang dan melindungi keberadaan situs bersejarah tersebut.

    “Kami ingin melakukan peninjauan kembali terhadap struktur yang telah ditemukan di Situs Macan Putih, sekaligus menyiapkan langkah konservatif agar keberadaan situs ini tetap terjaga,” ujar Yayan, panggilan akrab Suyanto.

    Ekskavasi adalah penggalian yang dilakukan secara sistematis dan terkontrol untuk keperluan arkeologi. Dalam arkeologi, ekskavasi adalah metode penelitian untuk menggali situs purbakala demi menemukan dan mempelajari sisa-sisa peradaban masa lalu

    Yayan menjelaskan, hasil ekskavasi ini nantinya akan disusun dalam bentuk naskah akademik dan kajian budaya lengkap.

    “Output akhirnya berupa rekomendasi dari para ahli cagar budaya, termasuk arahan pembatasan kawasan hingga kemungkinan pemugaran situs,” jelasnya.

    Menurut Yayan, kondisi situs saat ini cukup mengkhawatirkan karena sebagian struktur telah rusak atau hilang. Ekskavasi terakhir dilakukan pada 2015 dan belum pernah dilanjutkan.

    “Jika tidak segera ditangani, peninggalan sejarah ini akan terus berkurang. Karena itu, Pemkab berencana memulai kembali kajian penyelamatan ini,” tambahnya.

    Sementara itu, Dr. Sri Margana bersama tim arkeolog UGM sebelumnya juga terlibat dalam ekskavasi Situs Macan Putih pada 2015. Dari penggalian di 13 titik, ditemukan sejumlah struktur arkeologis seperti pondasi bangunan, tembok keliling istana, serta berbagai artefak peninggalan Kerajaan Blambangan abad ke-17 berupa gerabah, pecahan keramik, dan tulang.

    “Saat ini kami menyiapkan penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi situs-situs penting dan menentukan langkah konservasi agar Situs Macan Putih tetap terjaga,” terang Sri Margana.

    Selain penelitian lapangan, tim juga menelusuri arsip Belanda, toponimi, serta kesaksian masyarakat lokal guna memperkuat data sejarah.

    “Tujuan akhirnya, kami ingin menjadikan Macan Putih sebagai laboratorium sejarah sekaligus destinasi wisata edukatif,” ungkapnya.

    Sri Margana menilai langkah Pemkab Banyuwangi sangat tepat karena pelestarian situs bersejarah akan memperkaya daya tarik wisata daerah.

    “Banyuwangi memiliki narasi sejarah panjang. Jika dapat direkonstruksi dan ditampilkan, akan menjadi daya tarik wisata budaya yang luar biasa,” ujarnya.

    Untuk tahap awal, fokus penelitian difokuskan pada kawasan Macan Putih, sebelum dikembangkan ke situs-situs lain di Banyuwangi.

    “Situs Macan Putih termasuk yang terancam secara konservasi, sehingga perlu segera dilindungi,” pungkas Margana. [alr/aje]

     

  • Bupati Mojokerto Dorong Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Produk Lokal

    Bupati Mojokerto Dorong Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Produk Lokal

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menegaskan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Optimalisasi Produk TKDN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PBJ Award Tahun 2025.

    Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Gus Barra ini menekankan bahwa belanja pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap perputaran ekonomi daerah. Karena itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah agar memprioritaskan produk dalam negeri dan hasil produksi pelaku UMKM dalam setiap proses pengadaan.

    “Transaksi pemerintah sangatlah besar. Jika kita arahkan belanja ini kepada produk dalam negeri dan pelaku UMKM, maka kita sedang membangun pondasi ekonomi rakyat. Kita sedang menggerakkan roda produksi lokal, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing Mojokerto,” ungkapnya.

    Menurutnya, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk membangun kemandirian ekonomi daerah sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih lanjut, Gus Barra juga mengingatkan bahwa sektor pengadaan sering menjadi titik rawan terjadinya penyimpangan.

    “Sehingga pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penerapan sistem elektronik dalam seluruh proses pengadaan. Pengadaan adalah episentrum. Di sinilah godaan terbesar sering muncul. Maka kita harus kuat, harus jujur, dan berani menolak praktik yang tidak sesuai aturan. SPSE bukan sekadar aplikasi, tapi benteng integritas kita,” tegasnya.

    Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini juga mengapresiasi capaian Pemkab Mojokerto yang berhasil memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat berkat percepatan belanja produk dalam negeri dan pencatatan transaksi PBJ yang tertib. Menurutnya, apresiasi bukan hanya soal piagam, tapi soal kepercayaan ketika pusat memberikan insentif fiskal.

    “Itu artinya Kabupaten Mojokerto dipercaya. Maka mari kita jaga kepercayaan ini dengan kerja nyata, dengan belanja yang berpihak pada rakyat, dan dengan pencatatan yang jujur. Kami berharap dapat memperkuat ekosistem pengadaan yang berpihak pada produk lokal, mendorong percepatan belanja PDN, dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan menengah,” pungkasnya

    Sebagai bentuk penghargaan, Pemkab Mojokerto turut menyerahkan PBJ Award Tahun 2025 kepada perangkat daerah dan pelaku usaha berprestasi. Kegiatan ini didukung oleh CV. Raya Computindo dan mencakup empat kategori utama. Untuk kategori perangkat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

    Bappeda meraih penghargaan tertinggi dengan persentase rencana belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar 96 persen. Disusul oleh Kelurahan Wonokusumo dan Kelurahan Sarirejo di posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, Puskesmas Tawangsari menempati posisi pertama dalam pencatatan transaksi tertinggi melalui aplikasi SPSE.

    Diikuti oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Puskesmas Lespadangan. Untuk kategori pelaku usaha, Ismaniaty dari Ria Catering mencatat transaksi tertinggi di sektor makanan dan minuman dengan nilai Rp411 juta, sedangkan CV. Bahtera menempati posisi teratas di luar kategori tersebut dengan transaksi mencapai lebih dari Rp1 miliar. [tin/ian]

  • Mojokerto Siaga! Pemkab Gelar Apel Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Musim Hujan

    Mojokerto Siaga! Pemkab Gelar Apel Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Musim Hujan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Mengantisipasi potensi bencana alam akibat perubahan musim dan cuaca ekstrem, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi. Kegiatan yang berlangsung di halaman Pemkab Mojokerto ini dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto, Moch. Rizal Octavian.

    Apel tersebut menjadi simbol kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang kerap terjadi pada periode peralihan musim. Hadir dalam kesempatan itu jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mojokerto, perwakilan instansi pemerintah, serta unsur relawan kebencanaan.

    Dalam arahannya, Wabup yang akrab disapa Mas Rizal ini mengajak seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam upaya penanggulangan bencana. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah mitigasi dan penanganan kebencanaan.

    “Saya mengajak seluruh elemen yang berperan dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Mojokerto agar memperkuat koordinasi dan komunikasi, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Menjaga keselamatan jiwa adalah hal yang utama,” ungkapnya, Selasa (4/11/2025).

    Selain itu, Mas Rizal juga mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi terkait kebencanaan, terutama di media sosial. Ia meminta agar warga hanya mengakses informasi dari sumber resmi pemerintah guna menghindari penyebaran hoaks yang dapat menimbulkan kepanikan.

    “Saya mengimbau kepada seluruh warga untuk selalu waspada dan mengikuti informasi terkini yang disampaikan melalui media resmi pemerintah. Hindari berita hoaks yang dapat mengganggu stabilitas dan menimbulkan kepanikan di antara kita,” pesannya.

    Lebih lanjut, Mas Rizal menjelaskan bahwa Kabupaten Mojokerto termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, khususnya bencana hidrometeorologi. Kondisi ini dipengaruhi oleh bentang alam yang beragam, mulai dari keberadaan tiga sungai besar seperti Sungai Brantas, Lamong, dan Sadar beserta 61 anak sungainya.

    “Hingga gugusan pegunungan di bagian selatan dan timur seperti Anjasmoro, Welirang, Arjuno, dan Penanggungan. Kepada seluruh elemen masyarakat, jagalah keseimbangan alam sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengurangi risiko bencana. Penanggulangan bencana adalah urusan bersama. Kita jaga alam, alam jaga kita,” pungkasnya. [tin/kun]

  • Dorong Investasi Berkelanjutan, Bupati Mojokerto Serahkan Sertifikat PBG dan SLF kepada Enam Perusahaan

    Dorong Investasi Berkelanjutan, Bupati Mojokerto Serahkan Sertifikat PBG dan SLF kepada Enam Perusahaan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang tertib dan berstandar.

    Hal itu tampak dari langkah Bupati Mojokerto Muhammad Albarra yang menyerahkan sertifikat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) kepada enam perusahaan.

    Keenam penerima sertifikat tersebut antara lain PT Sinar Sosro Gunung Slamat (Teh Botol Sosro), PT Astra International, PT Adik Dwi Putranto, PT Sama Sentral Swasembada, PT Bakti Luhur Abadi, dan Ibu Milka Malva Rohi.

    Penyerahan berlangsung di Hall PT Sinar Sosro Gunung Slamat, Kecamatan Mojosari, dengan disaksikan sejumlah pejabat daerah serta unsur Forkopimca setempat.

    Dalam kesempatan itu, Gus Barra (sapaan akrab, red) menjelaskan bahwa sertifikat PBG dan SLF menjadi bukti kepatuhan perusahaan terhadap aturan serta jaminan bahwa bangunan mereka telah memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.

    “Bapak dan Ibu penerima PBG dan SLF hari ini telah menunjukkan bahwa pembangunan yang baik bukan hanya soal kecepatan,” ungkapnya, Selasa (4/11/2025)

    Tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi dan keselamatan bagi semua pengguna. Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini juga berharap agar bangunan dan fasilitas yang telah bersertifikat dapat dimanfaatkan secara optimal serta menjadi daya tarik bagi investasi baru di Kabupaten Mojokerto.

    “Kami ingin agar investasi di Mojokerto bisa terus tumbuh dan berkelanjutan. Dengan kepatuhan seperti ini, kepercayaan investor tentu akan semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi dan investasi harus tetap sejalan dengan penataan ruang yang tertib, lingkungan yang terjaga, serta kondisi sosial yang kondusif,” katanya.

    Masih kata Gus Barra, Kabupaten Mojokerto punya banyak potensi mulai dari industri, pertanian, hingga pariwisata. Potensi tersebut, lanjutnya, hanya akan berkelanjutan jika bisa mengelola dengan bijak dan berwawasan lingkungan. Kegiatan tersebut digagas oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mojokerto.

    Turut dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (DPRKP2), serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Mojosari.

    Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Mojokerto berharap agar seluruh pelaku usaha semakin disiplin dalam memenuhi kewajiban administrasi dan standar teknis bangunan, sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang sehat, aman, dan berkelanjutan di wilayah Bumi Majapahit. [tin/ian]