Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • DPR Apresiasi Kemensos di Bawah Gus Ipul: Cepat Tanggap Tangani Ribuan Bencana

    DPR Apresiasi Kemensos di Bawah Gus Ipul: Cepat Tanggap Tangani Ribuan Bencana

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi langkah cepat dan tanggap Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menangani berbagai bencana yang terjadi di Indonesia.

    Apresiasi itu disampaikan Cucun saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025 serta Rencana Kerja Tahun 2026 Bidang Kebencanaan.

    Rapat digelar Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    “Terima kasih Pak Mensos. Selama ini kita mengapresiasi tanggap dan aksi cepat dari Kemensos setiap ada accident, setiap ada bencana. Kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” kata Cucun.

    Dalam rapat tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memaparkan capaian dan kinerja Kemensos dalam penanganan bencana. Ia menyebutkan, sepanjang satu dekade terakhir (2014–2024) terjadi 38.506 kejadian bencana di Indonesia. Rata-rata alokasi anggaran bencana melalui Kemensos mencapai Rp442,25 miliar per tahun.

    “Kita sudah memberikan bantuan kepada korban bencana dalam bentuk logistik kedaruratan, sebanyak 478.225 jiwa. Kami juga memberikan santunan korban yang meninggal sebanyak 425 jiwa untuk bencana alam maupun bencana non malam. Kemudian santunan lain yang menyasar 9.447 jiwa. Kami juga memberikan bantuan kepada korban bencana non-alam ada 1.078 jiwa,” jelas Gus Ipul.

    Untuk kesiapsiagaan pra-bencana, Kemensos memiliki 1.254 Kampung Siaga Bencana dan 783 Lumbung Sosial yang tersebar di 35 provinsi, 826 kecamatan, dan 211 kabupaten/kota. Lumbung sosial tersebut berisi logistik yang dibutuhkan saat bencana terjadi.

    Selain kesiapan logistik, Kemensos juga memperkuat sumber daya kebencanaan meliputi mitra kerja, alat evakuasi, logistik dan gudang logistik, sistem komunikasi, kendaraan siaga bencana, dan sumber daya manusia kebencanaan. Saat ini, Kemensos memiliki 38.400 personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), 951 Pelopor Perdamaian, dan para Pendamping Sosial.

    “Dalam tahun 2025 ini kita melibatkan 11.216 orang Tagana yang turun dan dikerahkan pada saat masa kedaruratan atau bencana,” kata Gus Ipul.

    Menanggapi pemaparan itu, Cucun menegaskan DPR memberikan apresiasi atas langkah Kemensos dalam memperkuat penanggulangan bencana. Ia juga membuka ruang bagi Kemensos untuk mengajukan penyesuaian anggaran apabila dibutuhkan demi kepentingan rakyat.

    “Kalau misalkan nanti anggaran penyesuaian-penyesuaian diperlukan untuk rakyat, silakan tinggal datang ke DPR dan di rapat-rapat kabinet. Yang penting kalau anggaran dibutuhkan rakyat, Pak Mensos harus sudah siap hadir di tengah-tengah rakyat,” tegasnya.

    Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah anggota DPR RI di antaranya Maman Imanul Haq (Fraksi PKB), Sigit Purnomo (Fraksi PAN), Obon Tabroni (Fraksi Gerindra), M. Husni (Fraksi Gerindra), dan Sri Wulan (Fraksi NasDem).

    Selain itu hadir Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Noor Achmad.

    Turut hadir pula Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Sekretaris Utama BNPB Rustian, serta Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Achadi.

    Pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Markas Besar TNI-Polri juga hadir dalam rapat tersebut. [tok/ian]

  • 34 Lembaga Keagamaan dan Ormas di Gresik Menerima Dana Hibah

    34 Lembaga Keagamaan dan Ormas di Gresik Menerima Dana Hibah

    Gresik (beritajatim.com) – Sebanyak 34 lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat (ormas) di Kabupaten Gresik menerima dana hibah. Program yang digelontorkan pemerintah daerah setempat merupakan bagian dari strategi pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

    Sebelum pencairan hibah, 34 lembaga keagamaan dan ormas tersebut menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). “NPHD bukan sekadar administrasi, tetapi komitmen untuk mengelola dana secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab serta mendukung capaian pembangunan daerah,” tegas Sekda Pemkab Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, Rabu (5/11/2025).

    Selain penandatanganan NPHD, peserta juga mendapat pengarahan teknis terkait mekanisme penyaluran, penggunaan dana, dan pelaporan pertanggungjawaban dengan pendampingan aparat pengawasan internal serta Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik.

    “Jangan sampai peruntukan dana hibah disalahgunakan atau tidak tepat penggunaannya,” ungkap Alifin Nurahmana Wanda, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Gresik.

    Sementara itu, Wabup Gresik dr. Asluchul Alif menuturkan bahwa hibah daerah merupakan bentuk kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam mendukung pembangunan. “Hibah ini bukan hadiah, melainkan sinergi pemerintah dengan lembaga keagamaan dan ormas dalam membangun masyarakat yang berkarakter. Kami akan memastikan pendampingan agar pelaksanaannya sesuai ketentuan,” tuturnya.

    Mantan Wakil Ketua DPRD Gresik tersebut menambahkan pentingnya integritas dan kedisiplinan penerima hibah, baik dari sisi laporan administrasi maupun penggunaannya. “Tolong jangan disalahgunakan supaya tidak berurusan dengan aparat penegak hukum,” imbuhnya. [dny/kun]

  • Akademisi FH Untag Nilai Putusan MKD atas Adies Kadir Sudah Tepat dan Proporsional

    Akademisi FH Untag Nilai Putusan MKD atas Adies Kadir Sudah Tepat dan Proporsional

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat hukum politik dari Fakultas Hukum (FH) Untag Surabaya, Sultoni Fikri, menilai putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menyatakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir, tidak bersalah, sudah tepat dan proporsional.

    Menurutnya, pernyataan yang sempat menimbulkan perdebatan publik itu masuk dalam kategori slip of the tongue atau kekeliruan berbicara yang bersifat spontan.

    “Yang terjadi pada Bapak Adies Kadir jelas dapat dikategorikan sebagai slip of the tongue, bukan pelanggaran etik. Slip of the tongue adalah kekeliruan berbicara yang spontan, tanpa niat, dan tidak mengandung unsur kesengajaan untuk menyinggung atau merendahkan pihak lain,” ujar Sultoni di Surabaya, Rabu (5/11/2025).

    Ia menjelaskan, berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015, pelanggaran etik hanya dapat dinilai jika terdapat unsur pelanggaran hukum, pelanggaran tata tertib rapat, atau tindakan yang menurunkan martabat lembaga secara substansial. Karena pernyataan tersebut sudah diklarifikasi secara terbuka dan tidak menimbulkan akibat hukum, maka tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik.

    “Pernyataan beliau lebih tepat dipahami sebagai slip of the tongue yang telah terkoreksi secara etis dan komunikatif,” lanjut peneliti di Nusantara Center for Social Research ini.

    Sultoni juga menilai langkah cepat Adies yang langsung memberikan klarifikasi keesokan harinya sebagai bentuk tanggung jawab moral. Menurut dia, sikap tersebut menunjukkan kedewasaan etik pejabat publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

    “Respons cepat terhadap kesalahan komunikatif menunjukkan adanya kesadaran moral dan tanggung jawab institusional. Itu sejalan dengan prinsip responsible speech dalam ruang demokrasi,” tutur alumnus Ilmu Politik Universitas Airlangga ini.

    Dia menambahkan, jika merujuk pada UU MD3 serta Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015, tidak ada unsur pelanggaran substansial dalam kasus tersebut. Menurutnya, persepsi publik yang muncul lebih disebabkan penyebaran potongan video tanpa konteks penuh di media sosial.

    “Yang dinilai dalam pelanggaran etik adalah niat dan akibat hukum. Karena MKD telah memeriksa secara objektif dan menyatakan beliau tidak bersalah, maka persoalan ini selesai secara hukum dan etik,” kata Sultoni.

    Ia menilai MKD telah menggunakan pendekatan yang edukatif dan proporsional dalam menangani perkara tersebut. Pendekatan semacam ini, lanjut dia, penting agar penegakan etik tidak berubah menjadi alat politik atau pembunuhan karakter.

    “Keputusan MKD yang menyatakan Adies Kadir tidak bersalah adalah penerapan prinsip fair trial dalam ranah etik parlemen,” tegasnya.

    Sultoni menyimpulkan bahwa sikap klarifikasi cepat yang ditunjukkan Adies dapat menjadi contoh budaya akuntabilitas bagi pejabat publik. Ia menyebut, pejabat yang berani mengakui dan memperbaiki kekeliruan menunjukkan integritas yang patut dihargai.

    “Beliau telah menunjukkan bahwa pejabat publik yang berani mengakui kekeliruan dan segera memperbaikinya adalah pejabat yang memahami makna akuntabilitas. Itu contoh bahwa tanggung jawab moral adalah fondasi utama etika pejabat negara,” pungkas Sultoni. [asg/kun]

  • Wujudkan Kota Religius, 2.000 Pelajar Madiun Khatam Alquran Serentak

    Wujudkan Kota Religius, 2.000 Pelajar Madiun Khatam Alquran Serentak

    Kota Madiun (beritajatim.com) – Sekitar 2.000 pelajar tingkat SD dan SMP se-Kota Madiun mengikuti kegiatan khataman massal Alquran yang digelar di Pahlawan Religi Center, Rabu (5/11/2025). Inisiatif tersebut digagas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun sebagai bagian dari upaya menanamkan nilai religius sejak usia dini.

    Wali Kota Madiun, Maidi, hadir langsung dan menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan khatam massal itu. Menurutnya, momentum seperti ini sangat penting dalam membangun keseimbangan antara kecerdasan intelektual (iptek) dan iman serta takwa (imtaq).

    “Sejak awal anak-anak sudah ditanamkan nilai-nilai agama. Kita tidak rugi ada Kabah di sini. Sekaligus wisuda Khatmil Quran ini diharapkan menjadi momentum agar anak-anak kita seimbang antara iptek dan imtaq,” ujar Maidi.

    Sementara itu, Kepala Dindik Kota Madiun, Lismawati, mengungkapkan bahwa kegiatan Haflah Khatmil Quran ini telah beberapa kali digelar sebelumnya. Namun untuk tahun ini, pelaksanaannya dilakukan dengan skala yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.

    “Sudah beberapa kali kami adakan, tapi untuk tahun ini lebih masif. Rencananya kegiatan khatam Quran seperti ini akan kita gelar rutin setiap enam bulan sekali,” jelasnya.

    Dindik berharap agar pelajar kota ini tidak hanya unggul dalam prestasi akademik, tetapi juga memiliki keimanan kuat dan akhlak mulia. Dengan demikian, generasi muda Kota Madiun diharapkan tumbuh menjadi insan yang cerdas secara intelektual dan bermartabat secara spiritual. [rbr/suf]

  • Mas Dhito Tekankan Regenerasi Koperasi di Musda Dekopinda Kabupaten Kediri

    Mas Dhito Tekankan Regenerasi Koperasi di Musda Dekopinda Kabupaten Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri menegaskan pentingnya regenerasi dalam organisasi koperasi melalui pesan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito dalam Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Kediri, Rabu (5/11/2025). Acara ini dihadiri oleh 225 perwakilan koperasi dari berbagai wilayah Kabupaten Kediri serta Ketua Dekopin Wilayah Jawa Timur, Slamet Sutanto.

    Musda yang digelar membahas laporan pertanggungjawaban program kerja periode 2021–2025, rencana kerja 2026–2030, dan pemilihan ketua baru Dekopinda Kabupaten Kediri untuk periode 2026–2030. Dalam kesempatan itu, Mas Dhito berharap hasil Musda dapat membawa manfaat nyata bagi seluruh anggota koperasi serta menjadi payung bagi pengembangan koperasi di daerah.

    “Dan saya berharap ini bisa menjadi payung bagi seluruh koperasi di Kabupaten Kediri,” ujar Mas Dhito. Ia juga mengingatkan pentingnya regenerasi dalam kepemimpinan organisasi agar koperasi tetap relevan dan berdaya saing di masa depan.

    “Tantangan ke depan besar, siapapun nanti yang terpilih sebagai ketua Dekopin yang baru, pesan saya satu, lakukan regenerasi,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua Dekopin Wilayah Jawa Timur Slamet Sutanto menyampaikan bahwa Musda ini diharapkan mampu melahirkan gagasan baru untuk memperkuat koperasi di Kabupaten Kediri, termasuk mengembangkan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Ia menilai, koperasi yang dikelola dengan baik dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dari desa.

    “Ini kalau kita kelola dengan baik, kita kelola dengan benar dan dikelola oleh pengurus yang kompeten, saya meyakini bahwa ekonomi tumbuh besar dari desa-desa di seluruh Kabupaten Kediri,” ujar Slamet.

    Ia menambahkan, pemimpin Dekopinda ke depan harus memenuhi tiga syarat utama, yakni memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam bidang perkoperasian, berkarakter jujur dan amanah, serta memiliki kemampuan komunikasi untuk membangun jaringan yang luas demi kemajuan gerakan koperasi di daerah. [ADV PKP/nm]

  • PHDI Pasuruan Minta Dukungan Pemkab untuk Kegiatan Keagamaan dan Pasraman Hindu

    PHDI Pasuruan Minta Dukungan Pemkab untuk Kegiatan Keagamaan dan Pasraman Hindu

    Pasuruan (beritajatim.com) – Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Pasuruan menyampaikan harapan besar agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap kegiatan keagamaan umat Hindu. Hal ini disampaikan dalam pertemuan bersama DPRD Kabupaten Pasuruan yang dihadiri sejumlah anggota dewan dan perwakilan PHDI.

    Dalam kesempatan tersebut, PHDI menyoroti beberapa agenda tahunan seperti pawai ogoh-ogoh dan perayaan Nyepi yang sebelumnya pernah mendapat bantuan pemerintah, namun belakangan tidak lagi. Mereka berharap agar dukungan itu bisa kembali diberikan mulai tahun 2026 mendatang.

    Sekretaris PHDI Kabupaten Pasuruan, Puja Wasista, mengatakan bahwa pertemuan ini menjadi langkah penting untuk menyampaikan kondisi umat Hindu di daerah. Ia berharap pemerintah dapat menyalurkan dukungan konkret terhadap kegiatan dan lembaga pendidikan keagamaan.

    “Kami mohon support dan dukungan pemerintah. Selama ini kami belum memiliki kantor pelayanan, dan pasraman masih dibiayai secara mandiri tanpa hibah,” ujar Puja Wasista, Rabu (5/11/2025).

    Ia menambahkan, di Kabupaten Pasuruan terdapat sekitar 21 pasraman, namun hanya 13 yang masih aktif karena keterbatasan biaya. Buku-buku pelajaran bahkan dibeli secara mandiri oleh pengurus dan guru agama.

    “Kalau ada bantuan dari pemerintah, kami yakin seluruh pasraman bisa kembali aktif. Apalagi lembaga ini penting untuk menjaga pendidikan dan budaya umat Hindu,” lanjutnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Setya Wardhana, menegaskan bahwa aspirasi dari PHDI akan menjadi perhatian serius DPRD. Ia menilai umat Hindu memiliki kontribusi besar dalam menjaga kerukunan dan budaya daerah.

    “Kita akan perjuangkan agar ada alokasi anggaran yang lebih adil untuk semua umat beragama. Tidak boleh ada yang terabaikan, termasuk saudara-saudara kita umat Hindu,” kata Agus.

    Menurut Agus, daerah seperti Tosari, Tutur, dan Puspo merupakan wilayah yang kaya akan nilai budaya dan spiritual, sehingga wajar bila pemerintah memberi perhatian lebih. Ia juga menekankan pentingnya dukungan terhadap kegiatan seperti pawai ogoh-ogoh dan hari raya keagamaan lainnya.

    “Kami akan terus mengawal usulan ini agar bisa direalisasikan dalam anggaran tahun depan. Masukan dari PHDI sangat penting bagi keseimbangan pembangunan keagamaan di Pasuruan,” pungkasnya. (ada/kun)

  • Bupati Banyuwangi Raih Penghargaan Pembina Siskamling Terpadu Terbaik III Jogo Jatim

    Bupati Banyuwangi Raih Penghargaan Pembina Siskamling Terpadu Terbaik III Jogo Jatim

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meraih penghargaan sebagai Kepala Daerah Terbaik III Pembina Siskamling Terpadu Merah Putih Jogo Jawa Timur 2025. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Forkopimcam se-Jatim yang digelar di Surabaya, Selasa (4/11/2025).

    Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada kepala daerah yang aktif membina dan mengembangkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) secara terpadu di wilayahnya.

    Bupati Ipuk menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan, sekaligus menegaskan komitmen Banyuwangi dalam memperkuat sistem keamanan berbasis masyarakat.

    “Upaya untuk memperkuat Siskamling dilakukan pemerintah daerah dengan sinergi berbagai pihak. Mulai dari Kepolisian, TNI, hingga melibatkan tokoh agama dan masyarakat setempat,” ujar Ipuk.

    Selain penghargaan untuk Bupati Banyuwangi, Kepala Desa Sumbermulyo Kecamatan Pesanggaran juga meraih predikat Pelaksanaan Siskamling Terbaik III, sementara Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Sumbermulyo dinobatkan sebagai Pembina Siskamling Terbaik III Tingkat Desa/Kelurahan.

    Ipuk menjelaskan, penguatan Siskamling bukan sekadar menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bentuk deteksi dini terhadap potensi gangguan sosial serta mempererat solidaritas antarwarga.

    “Siskamling bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga menumbuhkan budaya gotong royong dan kepedulian sosial di masyarakat. Terima kasih atas peran kepala desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan masyarakat yang berkolaborasi menjalankan Siskamling dengan baik,” imbuhnya.

    Kepala Satpol PP Banyuwangi, Wawan Yadmadi, menjelaskan bahwa penilaian Siskamling dilakukan berdasarkan berbagai indikator seperti kesiapan pos kamling, partisipasi warga, keterlibatan Satlinmas, TNI, dan Polri, serta inovasi dan keberlanjutan program keamanan lingkungan.

    “Pemerintah daerah melalui kecamatan terus melakukan pembinaan dan monitoring terhadap kegiatan Siskamling di desa-desa agar program ini terus berjalan berkesinambungan,” kata Wawan.

    Sementara itu, Kepala Desa Sumbermulyo, Suhardi, menjelaskan bahwa Siskamling di desanya tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan penanganan bencana.

    “Pengurus Siskamling aktif melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Setiap tahun kami juga mengadakan peringatan ulang tahun Pos Kamling dengan berbagai acara yang bermanfaat bagi warga,” ujar Suhardi.

    Ia menambahkan, pos Siskamling di desanya dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, termasuk kendaraan operasional untuk patroli lingkungan. “Peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga sangat aktif dalam pendampingan serta kegiatan warga,” pungkasnya. [alr/beq]

  • Anggaran BTT Blitar Dipangkas Rp10 Miliar, Siaga Bencana Terancam?

    Anggaran BTT Blitar Dipangkas Rp10 Miliar, Siaga Bencana Terancam?

    Blitar (beritajatim.com) – Anggaran untuk pos Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Blitar pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2026 diproyeksikan mengalami penurunan sangat tajam mencapai 80 persen.

    Dana yang berfungsi sebagai dana darurat untuk penanganan bencana dan kejadian tak terduga ini diproyeksikan hanya sebesar Rp2,5 miliar. Jumlah itu mengalami penurunan sebesar Rp10 miliar dari target APBD Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp12,5 miliar.

    Kondisi ini tentu cukup mengkhawatirkan. BPBD Kabupaten Blitar pun tidak menampik dampak dari pemangkasan anggaran tersebut.

    Namun BPBD Kabupaten Blitar menegaskan bahwa dampak yang ditimbulkan dari pemangkasan BTT sebesar Rp10 miliar itu tak signifikan.

    “Kami tidak terlalu terdampak signifikan, pasalnya di anggaran induk kita tahun 2026 untuk kekeringan sudah ada penganggaran, kedaruratan juga sudah ada, Jadi selain dari BTT daerah biasanya juga ada BTT dari Provinsi Jawa Timur,” ucap Windu Susilo, Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Blitar pada Rabu (5/10/2025).

    Penurunan drastis BTT sebesar Rp10 miliar ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana alam maupun non-alam yang tidak dapat diprediksi. Dengan sisa anggaran hanya Rp2,5 miliar, tentu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar harus ekstra cermat dalam mengalokasikan dan mengelola dana darurat tersebut.

    Namun BPBD Kabupaten Blitar menegaskan bahwa sumber dana kedaruratan bukan hanya dari daerah, namun juga dari pemerintah provinsi. Sehingga jika dana daerah habis, BPBD Kabupaten Blitar bisa mengajukan dana ke Provinsi Jawa Timur.

    “Biasanya kita ke provinsi (mengajukan bantuan). Sebenarnya kalau bilang pengaruh ya pengaruh tapi tidak signifikan karena selama ini bencana di Kabupaten Blitar tidak terlalu parah,” tegasnya.

    BPBD Kabupaten Blitar menjabarkan bahwa selama ini dana darurat biasanya digunakan untuk menanggulangi kekeringan. Rata-rata untuk penanggulangan bencana kekeringan tersebut, BPBD Kabupaten Blitar memerlukan dana sekitar Rp300 juta.

    “Kalau tahun ini belum ada penganggaran ya karena tidak ada kekeringan,” tandasnya.

    Pemkab Blitar sebelumnya telah menekankan perlunya kehati-hatian dalam mengatur belanja daerah akibat keterbatasan anggaran. Meskipun demikian, masyarakat berharap pemangkasan BTT tidak akan mengganggu kecepatan dan kualitas respon pemerintah jika sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat di Bumi Penataran.

    “Kalau masyarakat tentunya hanya berharap di tengah minimnya anggaran penanganan bencana daerah tentu tetap bisa maksimal dan jangan mengorbankan kemanusian warga,” ucap Vian, warga Kabupaten Blitar. [owi/beq]

  • Job Fair Ponorogo 2025, Ribuan Pencari Kerja Bertemu Perusahaan di “Jabal Rahmah”

    Job Fair Ponorogo 2025, Ribuan Pencari Kerja Bertemu Perusahaan di “Jabal Rahmah”

    Ponorogo (beritajatim.com) – Ribuan pencari kerja memadati Graha Watoe Dhakon UIN Kiai Ageng Muhammad Besari. Mereka datang dari berbagai penjuru Ponorogo dan daerah sekitar untuk mengikuti Job Fair Ponorogo 2025 bertajuk “Waktunya Berkarya, Ayo Bekerja”.

    Selama dua hari, 5–6 November, ajang ini menjadi ruang pertemuan antara pencari kerja dan perusahaan dalam satu forum terbuka. Di mana lengkap dengan expo lapangan kerja, rekrutmen bersama, hingga talk show inspiratif.

    Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko hadir membuka kegiatan yang digagas kolaboratif oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo lewat Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) bersama UIN Kiai Ageng Muhammad Besari, dunia usaha, sejumlah instansi terkait. Dia menyebut acara ini sebagai bentuk nyata semangat gotong royong pentahelix untuk mempertemukan para pencari kerja dan pemberi kerja dalam satu ekosistem pembangunan sumber daya manusia yang utuh.

    “Ini upaya kita bersama, gotong royong semua pihak. Ada kampus UIN, perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, pemerintah daerah. Semuanya komplit, bersama-sama mempertemukan Adam dan Hawa di Jabal Rahmah,” kata Bupati Sugiri, usai membuka acara Job Fair tersebut, Rabu (5/11/2025).

    Metafora “Jabal Rahmah” yang digunakan Bupati Sugiri mengandung makna mendalam. Orang nomor satu di Bumi Reog itu, ingin menegaskan bahwa Job Fair bukan sekadar ajang mencari dan mendapatkan pekerjaan, melainkan perjumpaan antara niat, doa, dan semangat untuk membangun masa depan yang lebih baik.

    “Pencari kerja dan yang membutuhkan tenaga kerja bertemu di Jabal Rahmah. Artinya jangan hanya dipahami mencari kerja dan mendapatkan pekerjaan, tapi ada jiwa, doa, dan ruh yang harus kita pikir bersama,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan itu, Bupati Sugiri juga berpesan kepada perusahaan peserta agar tidak hanya menilai pelamar dari angka dan data di atas kertas. Kang Giri lebih menekankan pentingnya memahami karakter, kesungguhan, dan tekad calon pekerja.

    “Saya imbau perusahaan jangan hanya melihat kompetensi berdasarkan angka-angka di kertas. Dalamilah jiwanya, pencari kerja ini serius ingin bekerja, maka jangan ada yang ditolak. Saya yang bertanggung jawab, diterima semua,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Disnaker Ponorogo Suko Kartono mengatakan bahwa job fair ini bukan hanya pameran saja. Namun, juga ada wawancara langsung, sehingga pencari kerja bisa langsung diterima kerja.

    “Job fair ini bukan hanya pameran, tapi juga ada wawancara langsung dan bisa langsung diterima kerja. Harapan kami, dengan kegiatan ini angka pengangguran bisa terus turun,” kata Suko.

    Data Disnaker Ponorogo, tercatat ada 42 perusahaan yang ikut Job Fair kali ini. Dari jumlah itu, 18 perusahaan melakukan wawancara langsung di lokasi. Total 5.619 lowongan kerja tersedia, sementara 3.000 pencari kerja telah terdaftar. Mayoritas peserta merupakan lulusan SMK, sedangkan lulusan SD dan SMP diarahkan untuk mengikuti pelatihan tambahan atau kerja di luar negeri.

    “Kami targetkan 5.000 posisi bisa terisi semua. Masyarakat ayo manfaatkan peluang ini, datang dan daftar langsung,” pungkas Suko. (end/but)

  • Dua Inovasi Pemkab Lamongan Masuk Nominasi IGA 2025

    Dua Inovasi Pemkab Lamongan Masuk Nominasi IGA 2025

    Lamongan (beritajatim.com) – Dua inovasi yang dicetuskan Pemerintah Kabupaten Lamongan masuk nominasi Innovative Government Award (IGA) tahun 2025. Inivasi pertama adalah Sistem Informasi Pembayaran PBB-P2 (Simaya).

    Inovasi ini memanfaatkan sebuah platform berbasis elektronik (online/web based) yang dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk mengelola administrasi dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara digital.

    Sistem ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

    Sejak diluncurkannya SIMAYA terdapat peningkatan pada realisasi PBB-P2 yang signifikan dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, realisasi PBB-P2 sebesar Rp 43 miliar, dan di tahun 2024 meningkatkan menjadi Rp 49,97 miliar. Memberikan tambahan pada kontribusi PAD sebesar 0,26 persen.

    Adapun peningkatan akuntabilitas, partisipasi, keadilan sosial hingga transparansi dalam Pelayanan Publik. Tingkat kepuasan masyarakat juga mengalami peningkatan menjadi 90,07 persen di tahun 2024, sedangkan pada tahun 2022 berada pada angka 88,84 persen.

    “Selain mengutamakan akuntabilitas dan transparansi, inovasi ini juga bertujuan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran (bisa dimana saja dan kapan saja,” tutur Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, saat mempresentasikan dua inovasi Lamongan sebagai nominasi Innovative Government Award (IGA) tahun 2025, di ruang sidang utama Gedung A Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).

    Selanjutnya pada inovasi non digital, Kota Soto memiliki inovasi Lamongan Sehat Sejahtera Dengan Kunjungan Rumah (Laserku). Inovasi ini semula hanya berfokus pada pengobatan kesehatan dengan kunjungan rumah untuk masyarakat yang rentan, namun seiring berjalannya waktunya berkembang cakupannya. Sehingga menangani aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.

    Hingga saat ini, terhitung sudah ada 5.131 KK yang menerima manfaat dari program Laserku. Memberikan bantuan sembako kepada 852 keluarga, bantuan uang tunai kepada 752 keluarga, memberdayakan ekonomi 114 keluarga, hingga memperbaiki rumah tidak layak huni kepada 518 keluarga.

    Hasil dari implementasi Laserku, mampu meningkatkan angka harapan hidup Kabupaten Lamongan dari 72,40 menjadi 75,07 di tahun 2024. Begitupun dengan indeks kesehatan yang terus menunjukkan perubahan positif dari 0,806 menjadi 0,847 di tahun 2024.

    Diungkapkan oleh Bupati yang akrab disapa Pak Yes, keberlanjutan dari seluruh inovasi yang ada di Kabupaten Lamongan didukung dengan legalisasi inovasi, budaya kerja, dukungan anggaran, dukungan (masyarakat, akademisi, praktisi, swasta, media), kolaborasi antar OPD, dan insentif.

    “Terlebih seluruh inovasi yang ada telah linier dengan RPJMD hingga program prioritas pemerintah provinsi hingga pusat,” ucapnya. (fak/but)