Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Komitmen Wujudkan D’CITO, Mbak Wali Terima Penghargaan Anugerah Program Ekonomi Terpuji

    Komitmen Wujudkan D’CITO, Mbak Wali Terima Penghargaan Anugerah Program Ekonomi Terpuji

    Kediri (beritajatim.com) – Kota Kediri kembali menorehkan prestasi membanggakan. Pada ajang detikjatim Award 2025, Pemkot Kediri berhasil meraih Anugerah Program Ekonomi Terpuji kategori Akselerasi Wisata Kota Terintegrasi.

    Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, pada ajang bergengsi detikjatim Award 2025 di Grand Mercure Malang Mirama, Kota Malang, Rabu (5/11/2025).

    Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Kediri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dalam mendorong terwujudnya Kediri City Tourism (D’CITO), yakni konsep wisata perkotaan terintegrasi yang memanfaatkan berbagai potensi daerah. Pemkot Kediri memulainya dengan mengembangkan Jalan Dhoho sebagai ikon wisata potensial yang diharapkan bisa dikembangkan layaknya Malioboro yang ada di Yogyakarta.

    Dalam kesempatan itu, Wali Kota Kediri menyampaikan bahwa suatu kehormatan bagi Pemerintah Kota Kediri, bisa mendapatkan penghargaan ini. Tentunya, penghargaan ini bukan hanya milik Pemerintah Kota Kediri, melainkan hasil kerja keras seluruh masyarakat yang telah bersama-sama mempromosikan potensi pariwisata di Kota Kediri.

    Ke depan, Mbak Wali berharap pencapaian ini menjadi semangat baru, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, untuk terus memaksimalkan potensi wisata yang ada di Kota Kediri. “Kami ingin potensi tersebut dapat menjadi daya tarik ekonomi baru sekaligus menambah jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Kediri,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Wali Kota termuda di Indonesia menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus berkarya dan menghadirkan strategi-strategi yang dapat mengoptimalkan potensi wisata yang dimiliki Kota Kediri. “Harapannya, akan semakin banyak prestasi yang bisa diraih. Maka dari itu, mari kita bergandengan tangan menjadikan Kota Kediri semakin dikenal dan diminati sebagai destinasi wisata yang menarik,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, detikjatim Award 2025 merupakan ajang penghargaan bagi tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku bisnis yang memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Jawa Timur. Selain Anugerah Program Ekonomi Terpuji, penghargaan ini juga mencakup Anugerah Program Inovasi Pembangunan Terpuji, Anugerah Program Bisnis Terpuji, Anugerah Figur Akselerator Kemajuan, Anugerah Komunitas Penggerak Terdepan, dan Anugerah Adiluhung. [nm/kun]

  • Hari Pahlawan, Pemkot Surabaya Minta Warga Kibarkan Merah Putih dan Heningkan Cipta

    Hari Pahlawan, Pemkot Surabaya Minta Warga Kibarkan Merah Putih dan Heningkan Cipta

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengeluarkan Surat Edaran (SE) dalam rangka memperingati Hari Pahlawan pada 10 November 2025, supaya dipedomani oleh seluruh elemen masyarakat, Kamis (6/11/2025).

    Di dalam SE tersebut di antaranya mengintruksikan agar seluruh warga, instansi, dan lembaga, mengibarkan bendera Merah Putih satu tiang penuh dan mengheningkan cipta selama 60 detik pada pukul 08.15 WIB.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Lilik Arijanto, mengatakan bahwa SE dengan Nomor 400.14.1.1/30368/436.8.6/2025 telah diterbitkan, dengan mengusung tema nasional “Pahlawanku Teladanku Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan”. Bertujuan untuk mengenang semua jasa-jasa para pahlawan.

    “Camat dan lurah menyampaikan kepada masyarakat di wilayah masing-masing untuk memeriahkan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 dengan mengibarkan Bendera Merah Putih satu tiang penuh pada tanggal 10 November 2025, dan melakukan Hening Cipta selama 60 detik pada pukul 08.15 WIB,” kata Lilik, Kamis (6/11/2025).

    Lewat SE ini, Pemkot juga mendorong perayaan yang lebih partisipatif, dengan turut melibatkan seluruh sektor, baik itu di bidang bisnis restoran, hotel dan ini tidak hanya terbatas pada upacara formal.

    “Berbagai instruksi khusus telah ditujukan kepada OPD terkait. Seperti, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya diimbau untuk berkoordinasi dengan para pemilik videotron agar serentak menayangkan video atau tampilan bertema kepahlawanan,” terangnya.

    Selain itu, suasana perjuangan juga akan diperkuat di ruang-ruang publik, Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya akan memperdengarkan lagu-lagu perjuangan di setiap persimpangan lampu lalu lintas atau traffic light.

    “Diharapkan bakal menjadi momentum kolektif untuk meneladani dan melanjutkan semangat juang para pahlawan,” kata Lilik.

    Lilik menambahkan, pada 10 November 2025 nanti setiap kantor instansi dan pemerintahan juga diimbau untuk mengenakan pakaian bertema perjuangan, dengan pin merah putih, serta memutarkan lagu-lagu bertema perjuangan.

    “Instruksi ini akan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar) kepada pengusaha hotel, restoran, dan tempat hiburan. Hal serupa juga diminta untuk disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) kepada para pelaku usaha mikro, serta oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) kepada jajaran BUMD,” pungkasnya. [rma/aje]

  • Tinjau Koperasi Merah Putih Lamongan, Staf Kemenkop RI Dorong Pembangunan 7 Gerai Baru

    Tinjau Koperasi Merah Putih Lamongan, Staf Kemenkop RI Dorong Pembangunan 7 Gerai Baru

    Lamongan (beritajatim.com) – Staf Kementerian Koperasi dan UKM RI Biro Hubungan Masyarakat, Erwita Triana Dewi, meninjau Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Lamongan, tepatnya di Desa Kramat dan Tambakrigadung, Kamis (6/11/2025).

    Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dan pembinaan terhadap koperasi desa, yang menjadi program Astacita Presiden Prabowo, serta dinilai berperan penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.

    Dalam kesempatan tersebut, Erwita menyampaikan apresiasi atas kiprah Kabupaten Lamongan yang dinilai sebagai daerah dengan jumlah gerai KDMP aktif terbanyak di Indonesia.

    “Alhamdulillah, Lamongan ini paling banyak gerainya yang aktif. Kami dari Kementerian Koperasi bangga bisa berkunjung ke sini. Harapannya, dari 474 gerai yang ada, semuanya bisa aktif dan mandiri,” ujarnya.

    Erwita menambahkan, meski sebagian besar koperasi belum mengandalkan pembiayaan dari perbankan atau Himbara, namun para pengurus telah menunjukkan kemandirian melalui swadaya anggota, simpanan wajib, serta dukungan investor lokal di masing-masing desa.

    Xl”Ini menunjukkan semangat gotong royong dan kemandirian desa yang luar biasa. Di Lamongan, juga sudah ada kemitraan dengan Pesantren Sunan Drajat, yang memperkuat peran koperasi dalam meningkatkan perekonomian desa,” ujarnya.

    Erwita juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan 7 gerai Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat infrastruktur ekonomi desa.

    Menurutnya, langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah, termasuk dukungan penuh dari Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, terhadap pengembangan gerai koperasi di seluruh desa.

    “Dari 80.000 KDMP di seluruh Indonesia, banyak yang masih bertanya seperti apa bentuk kantor atau gerainya. Maka dengan dibangunnya 7 gerai ini, kita buktikan bahwa pemerintah hadir. Gerai ini akan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa, sekaligus daya tarik bagi masyarakat untuk bergabung menjadi anggota koperasi,” kata Erwita.

    Sementara Kades Tambakrigadung, M. Takim, mengatakan bahwa survei dan peninjauan langsung yang dilakukan pihak kementerian menjadi dorongan bagi pemerintah desa dan pengurus koperasi, untuk terus mengembangkan program KDMP.

    “Dengan adanya survei tadi, kami merasa semakin termotivasi dalam melaksanakan kegiatan KDMP di desa. Survei ini menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap upaya kami di daerah,” ujar Takim.

    Takim berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan lebih, khususnya dalam bidang pembangunan fisik koperasi.

    “Jadi kami tidak hanya mengandalkan dana dari desa sendiri. Kalau ada motivasi dan bantuan dari pusat, tentu semangat kami semakin tinggi,” ujarnya. [fak/aje]

     

  • DPRD Jember Diminta Bentuk Pansus ‘Mark Up’ Klaim JKN BPJS Kesehatan

    DPRD Jember Diminta Bentuk Pansus ‘Mark Up’ Klaim JKN BPJS Kesehatan

    Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, diminta membentuk panitia khusus untuk menindaklanjuti temuan manipulasi atau mark up klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tiga rumah sakit.

    “Ini untuk menjawab persoalan yang disampaikan oleh masyarakat. Bukan hanya soal dugaan penyimpangan atau fraud di tiga rumah sakit, namun banyak persoalan tata kelola BPJS Kesehatan, baik itu klaim dari peserta BPJS maupun klaim dari pihak rumah sakit,” kata Direktur Transparansi Akuntabilitas dan Partisipasi Publik (TrAPP) Miftahul Rahman, Kamis (6/11/2025).

    Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menemukan manipulasi klaim JKN di tiga rumah sakit, yakni Rumah Sakit Balung, Rumah Sakit Paru, dan Rumah Sakit Siloam. Belakangan diketahui terduga pelakunya adalah seorang dokter spesialis ortopedi.

    “Pansus adalah ruang terbuka untuk menyelesaikan banyak persoalan yang sudah menyentuh kepentingan publik. Ketika ada pansus, BPJS kesehatan wajib menjelaskan dengan lebih transparan,” kata Miftahul, usai rapat dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Jember.

    Selain melakukan investigasi terbuka, Miftahul meminta pansus melibatkan unsur masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi pasien sebagai pengawas independen. “Hasil kerja pansus wajib dipublikasikan ke publik melalui media resmi DPRD Jember,” katanya.

    Bambang Irawan, aktivis masyarakat sipil, juga meminta DPRD Jember tidak menutup mata dan BPJS Kesehatan tidak menutup data. “Nanti rakyat yang akan membuka. Ketika rakyat membuka, tidak ada yang bisa menutup. Perlu ada pansus yang mendalami persoalan ini, karena ini adalah kejadian luar biasa,” katanya.

    Apalagi, menurut Miftahul, temuan manipulasi ini tidak sekali saja terjadi. “Beberapa tahun lalu sempat terjadi. Memang tidak sempat menjadi opini publik, tapi kami dengar kasak-kusuk soal penyelenggaraan BPJS dan masih ada semacam itu,” katanya.

    Kasak-kusuk kecurangan dan manipulasi ini, menurut Miftahul, memunculkan keresahan publik. “Perlu diungkap secara terbuka seluruh data tagihan klaim BPJS di Kabupaten Jember, baik yang sudah dibayar maupun yang masih bermasalah,” katanya.

    Miftahul meminta agar ada tindakan tegas terhadap setiap indikasi kecurangan, manipulasi, atau mark-up klaim oleh pihak rumah sakit atau oknum di dalam sistem BPJS. “Perlu ada jaminan perlindungan hak pasien agar pelayanan BPJS tidak terganggu akibat konflik administrasi antarlembaga,” katanya.

    “Dana BPJS adalah uang rakyat. Setiap rupiah yang diselewengkan adalah pengkhianatan terhadap hak hidup dan kesehatan rakyat kecil. Kami, menuntut DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara penuh, bukan sekadar seremonial rapat,” kata Miftahul.

    Ketua Komisi D Sunarsi Khoris menilai belum perlu pembentukan pansus. “Tapi kalau memang teman-teman mendesak, kami tetap musyawarahkan dengan teman-teman komisi,” katanya, usai rapat.

    Menurut Sunarsi, penyelesaian persoalan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019. “Semua sudah ada tahapan-tahapan penyelesaian dan itu sudah ada regulasinya di dalam BPJS Kesehatan,” katanya. [wir]

  • Regenerasi Petani Muda: Pemkab Kediri Kembangkan Kebun Melon Hidroponik di Pare

    Regenerasi Petani Muda: Pemkab Kediri Kembangkan Kebun Melon Hidroponik di Pare

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri terus berinovasi dalam meningkatkan produktivitas pertanian dengan mengoptimalkan aset daerah. Salah satu upaya terbaru adalah pemanfaatan lahan kosong milik Pemkab di kawasan UPTD Benih, Desa Darungan, Kecamatan Pare, yang kini dikembangkan menjadi kebun melon hidroponik bernilai ekonomi tinggi.

    Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, memimpin panen perdana kebun tersebut sekaligus menyerahkan bantuan alat mesin pertanian kepada kelompok tani. Ia mengapresiasi langkah Dinas Pertanian dan Perkebunan (Dispertabun) yang mampu mengubah lahan idle menjadi lahan produktif dengan konsep pertanian modern.

    “Alhamdulillah, lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan kini bisa menghasilkan komoditas bernilai tinggi. Hari ini kita panen tiga jenis melon, yaitu Inthanon, Honey Globe, dan Golden,” ujarnya.

    Lahan seluas 800 meter persegi itu menampung sekitar 2.300 tanaman dengan estimasi hasil panen mencapai 3,5 ton. Dengan harga jual rata-rata Rp25.000 per kilogram, hasil pertanian ini dinilai mampu menambah pendapatan petani lokal.

    Mbak Dewi, sapaan akrab Wakil Bupati Kediri, menjelaskan bahwa sistem hidroponik menjadi terobosan penting dalam pertanian modern. Metode ini menggunakan media serabut kelapa dan sistem pengairan otomatis yang dapat dikendalikan melalui gawai. Proses pemberian nutrisi pun dilakukan secara terukur sesuai kebutuhan tanaman.

    Selain berfokus pada produktivitas, program ini juga menyoroti pentingnya regenerasi petani di Kabupaten Kediri. Berdasarkan data, dari total 226.104 petani, hanya 0,8% berusia 15–24 tahun dan 7% berusia 25–34 tahun.

    “Pertanian modern ini bisa menjadi peluang bagi anak muda. Bertani sekarang tidak harus ke sawah membawa cangkul. Mereka bisa belajar sambil sekolah, bahkan sudah bisa produktif,” ungkapnya.

    Mbak Dewi menambahkan bahwa kondisi tanah dan iklim di Kabupaten Kediri sangat mendukung pengembangan hortikultura. Kehadiran Bandara Dhoho juga diyakini akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk pertanian lokal.

    Sementara itu, Plt Kepala Dispertabun Kabupaten Kediri, Sukadi, menjelaskan bahwa proyek melon hidroponik ini melibatkan siswa SMK pertanian sejak awal penanaman hingga masa panen.

    “Anak-anak SMK pertanian sudah terlibat penuh. Harapannya setelah lulus, mereka bisa terus menanam sambil kuliah. Ini langkah nyata membangun regenerasi petani muda di Kediri,” ujar Sukadi.

    Ia menambahkan, pihaknya juga menerima bantuan 10 unit traktor roda empat dari Kementerian Pertanian untuk mendukung efisiensi produksi kelompok tani dan mempercepat adopsi teknologi di sektor pertanian daerah. [ADV PKP/nm]

  • Desa Canggu Kediri Wakili Jatim di Ajang Kampung Pancasila Nasional 2025

    Desa Canggu Kediri Wakili Jatim di Ajang Kampung Pancasila Nasional 2025

    Kediri (beritajatim.com) – Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, terpilih mewakili Jawa Timur dalam ajang bergengsi Kampung Pancasila tingkat nasional tahun 2025. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen masyarakat desa dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan sekaligus mengembangkan inovasi di sektor pertanian dan perikanan.

    Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Canggu, Moh Saikhuabadi, mengatakan pencapaian ini bukan hal yang mudah. Pihaknya harus melalui serangkaian seleksi berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga akhirnya lolos ke tingkat nasional.

    “Alhamdulillah bisa dilaksanakan Kampung Pancasila tingkat nasional. Jadi, ini enggak semena-mena langsung seperti ini. Untuk tahun kemarin, kami juga mulai dari awal dan nanti kan tingkat kabupaten, terus lolos eh provinsi, baru untuk tahun ini di tingkat nasional,” ujarnya saat ditemui usai kegiatan penilaian oleh tim Mabesad, pada Kamis (6/11/2025).

    Tahun ini, ajang Kampung Pancasila diikuti oleh 45 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Penilaian meliputi aspek ketahanan pangan, kemandirian desa, pembinaan masyarakat, hingga pelestarian budaya lokal. Desa Canggu menonjol dengan tiga sektor unggulan: hidroponik sayur, hidroponik melon, dan budidaya ikan air tawar seperti lele dan nila.

    “Seluruh kegiatan ini kami jalankan secara mandiri. Kami hanya mempresentasikan apa yang benar-benar kami lakukan di bidang pertanian dan perikanan,” jelas Saikhuabadi.

    Ia menambahkan, program hidroponik di Desa Canggu mulai beroperasi sejak tahun 2024, dimulai dengan greenhouse melon pada awal tahun, kolam bioflok pada Agustus 2024, hidroponik sayur pada Desember 2024, dan fasilitas terbaru yang diresmikan Juli 2025. Melalui ajang ini, pihaknya berharap Desa Canggu semakin dikenal dan dapat memperluas jaringan pemasaran produk lokal.

    “Harapannya nanti ee setelah ada Kampung Pancasila ini, tadi masukan dari Bapak penilai, harapannya bisa ditindak lanjuti dan juga kami lebih dikenal masyarakat lebih luas lagi,” ungkapnya.

    Dandim 0809/Kediri, Letkol Inf Ragil Jaka Utama, S. Hub. Int, M.H, turut memberikan apresiasi atas pelaksanaan penilaian di Desa Canggu. Ia menilai apa yang dipresentasikan sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

    “Harapannya tentunya dari 45 peserta seluruh Indonesia tingkat nasional, ya harapannya juara satu. Dan insyaallah, saya optimis kita bisa mendapatkan juara satu Kampung Pancasila,” katanya.

    Menurutnya, penilaian dilakukan secara menyeluruh, mulai dari ketahanan pangan, pembinaan karang taruna, hingga kesiapsiagaan terhadap bencana. “Kemudian tadi di Desa Canggu sendiri, beliau menilai ketahanan pangan, mulai dari sektor perikanan, kemudian ada hidroponik, bioflok, dan juga melihat cagar budaya, salah satu cagar budaya, yaitu peninggalan Candi Suruwono,” imbuhnya.

    Pemimpin tim penilai dari Mabesad, Brigjen TNI Edy Rochmatullah, juga mengaku terkesan dengan sinergi masyarakat Desa Canggu. “Jadi, kami baru melihat sekilas, tapi Alhamdulillah ini sudah bisa memberikan gambaran, bagaimana penyambutan dari depan, Pak Kades bisa sinkronisasi, mengerahkan kerja sama anak-anak sekolah menyambut kita semua. Berarti ini menandakan yang menyambut saya ini dari semua tokoh FKUB agama di daerah bisa bersatu, sinergi itulah yang kami harapkan,” ujarnya.

    Ia menilai Desa Canggu telah memenuhi berbagai indikator penilaian, mulai dari ketahanan pangan, pembinaan masyarakat, hingga pengembangan UMKM. “Harapannya nanti jadi ikon, jadi contoh daerah lain untuk meniru seperti Kampung Pancasila yang sudah dilaksanakan di Desa Canggu ini. Ini menjadi motivasi bagi yang lain,” tutup Brigjen Edy.

    Kegiatan penilaian Kampung Pancasila merupakan agenda tahunan TNI Angkatan Darat, dan hasil akhir lomba akan diumumkan pada Agustus mendatang di Jakarta bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. [nm]

  • DPRD Gresik Luncurkan JDIH dan e-Asmara: Aspirasi Kini Tak Perlu Surat, Cukup Klik

    DPRD Gresik Luncurkan JDIH dan e-Asmara: Aspirasi Kini Tak Perlu Surat, Cukup Klik

    Gresik (beritajatim.com) – Dalam upaya meningkatkan transparansi dan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat, DPRD Gresik meluncurkan dua layanan digital baru, yakni Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta e-Asmara (Kamis Aspirasi), Kamis (6/11/2025).

    Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir, mengatakan bahwa kedua layanan ini merupakan langkah konkret untuk mempermudah akses publik terhadap informasi hukum daerah. Melalui JDIH, masyarakat dapat memberikan masukan terhadap berbagai produk hukum daerah, seperti peraturan daerah (Perda), keputusan DPRD, hingga risalah sidang dan hasil rapat.

    “Adanya JDIH, masyarakat bisa mengetahui dan mengakses seluruh produk hukum yang telah disahkan secara mudah, cepat, dan terbuka. Ini juga menjadi wadah bagi kami untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan peraturan yang ada,” katanya.

    Selain menyediakan akses digital melalui situs resmi JDIH DPRD Gresik, pihaknya juga membuka layanan e-Asmara atau Kamis Aspirasi, sebagai inovasi layanan publik untuk menampung aduan dan keluhan masyarakat secara digital.

    Aplikasi tersebut dapat menjadi sarana bagi warga yang ingin menyampaikan aspirasi, baik terkait pelayanan publik maupun berbagai permasalahan masyarakat. “Kedua layanan itu tidak hanya berfungsi sebagai pusat dokumentasi hukum, tetapi juga sebagai media komunikasi dua arah antara dewan dan warga,” ungkap Syahrul.

    Masih menurut M. Syahrul Munir, kehadiran JDIH dan e-Asmara akan semakin mempermudah pelayanan karena seluruh aspirasi maupun aduan masyarakat kini terdokumentasi dalam sistem digitalisasi. Dengan demikian, proses penanganannya bisa lebih cepat dan transparan.

    “Selama ini pengaduannya harus berkirim surat dulu baru diproses di tiap komisi sesuai permasalahannya. Namun dengan sistem digitalisasi, masyarakat setiap saat bisa menyampaikan aspirasinya,” paparnya.

    Terkait peluncuran layanan ini, Ketua Komisi IV DPRD Gresik, M. Zaifudin, menuturkan bahwa pihaknya berharap masyarakat lebih aktif menyampaikan pandangan, kritik, maupun usulan terhadap produk hukum yang berlaku, termasuk melalui platform e-Asmara. “Fungsi kami di legislasi menampung aduan dan bisa memantau langsung melalui dua sistem layanan digitalisasi ini,” pungkasnya. [dny/kun]

  • Dapat ‘Catatan’ dari KPK, Wali Kota Blitar Beberkan Jurus Tutup Celah Korupsi

    Dapat ‘Catatan’ dari KPK, Wali Kota Blitar Beberkan Jurus Tutup Celah Korupsi

    Blitar (beritajatim.com) – Predikat Kota Blitar sebagai daerah percontohan Kota Antikorupsi kini memasuki babak pembuktian yang sesungguhnya. Meski berhasil meraih nilai istimewa 92,15 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tantangan terbesar justru dimulai setelah penetapan tersebut, yakni menjaga konsistensi agar predikat itu tidak sekadar berhenti di atas kertas.

    Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menegaskan bahwa keberhasilan Kota Blitar tidak hanya diukur dari angka atau penghargaan semata. KPK meminta kepada Pemkot Blitar untuk terus konsisten mempraktikkan tata kelola pemerintahan yang jauh dari korupsi.

    “Percontohan kota antikorupsi bukan hanya soal nilai, tapi soal keberlanjutan. Harapannya, tidak ada praktik korupsi di Blitar dari semua sektor,” ujar Ibnu, Kamis (6/10/2025).

    Ibnu juga mengingatkan bahwa aparat penegak hukum tidak bisa berdiri sendiri dalam memberantas korupsi. Ia menekankan pentingnya peran media dan masyarakat sebagai pengawas eksternal untuk menjaga keterbukaan informasi dan mengawasi setiap kebijakan publik di lingkup Pemkot Blitar.

    “Media punya peran besar dalam membangun budaya antikorupsi. Melalui pemberitaan, publik bisa tahu bagaimana pencegahan dan penindakan berjalan,” imbuhnya.

    Menanggapi peringatan KPK tersebut, Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, menilai capaian ini harus menjadi dorongan untuk terus memperkuat sistem pelayanan yang transparan. Pria yang akrab disapa Mas Ibin ini membeberkan langkah nyata Pemkot Blitar untuk menutup celah penyimpangan, salah satunya melalui digitalisasi dan sistem pembayaran non-tunai. “Kami akan memperbanyak sistem e-money agar semua transaksi pemerintah lebih terbuka dan tercatat langsung ke kas daerah,” katanya.

    Selain itu, keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) juga diandalkan untuk mendukung keterbukaan layanan. Melalui pusat pelayanan terpadu ini, masyarakat bisa mengakses berbagai kebutuhan administrasi secara langsung tanpa harus melalui praktik perantara atau calo yang rawan pungli. [owi/kun]

  • Aset Daerah Disalahgunakan, Dishub Ponorogo Beri Ultimatum Penyewa Eks Terminal Seloaji

    Aset Daerah Disalahgunakan, Dishub Ponorogo Beri Ultimatum Penyewa Eks Terminal Seloaji

    Ponorogo (beritajatim.com) – Aset daerah yang seharusnya menjadi ruang produktif justru ternoda. Eks Terminal Seloaji, Desa Cekok, Babadan, yang disewa untuk usaha pencucian kendaraan, kini berubah wajah menjadi sarang praktik prostitusi terselubung. Temuan ini sontak membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo bergerak cepat.

    Awalnya, tempat itu hanya digunakan untuk parkir dan mencuci bus. Namun, dalam diam, berdiri warung-warung kopi remang yang menawarkan layanan lebih dari sekadar minuman hangat. Bahkan ada kamar-kamar penginapan yang berdalih untuk tempat tidur para pegawai warung tersebut. Puncaknya, dalam operasi gabungan beberapa waktu lalu, petugas menemukan sedikitnya 13 pekerja seks komersial (PSK), dan dua di antaranya positif HIV.

    Sorotan publik pun tajam mengarah ke Dinas Perhubungan (Dishub) Ponorogo sebagai pengelola aset. Kepala Dishub Ponorogo, Wahyudi, tak menampik bahwa izin awal yang diberikan telah diselewengkan penyewa. “Kami langsung memanggil penyewa,” kata Wahyudi, Kamis (6/11/2025).

    Menurutnya, aset tersebut telah disewakan beberapa tahun terakhir kepada pihak ketiga dengan izin resmi untuk parkir dan cuci kendaraan. Namun tanpa sepengetahuan Dishub, area itu justru berkembang menjadi warung-warung kopi yang beroperasi hingga malam hari.

    Dishub Ponorogo, lanjut Wahyudi, telah meminta seluruh warung remang-remang ditutup total. Sesuai kesepakatan, izin operasional cuci kendaraan hanya berlaku pukul 07.00–17.00 WIB setiap harinya. Tidak boleh ada lagi kegiatan warung remang-remang. Ia pun memberikan batas waktu hingga akhir pekan ini bagi penyewa untuk menghentikan seluruh aktivitas di luar kesepakatan. Jika peringatan diabaikan, izin sewa akan dicabut.

    “Terlepas dari masuk tidaknya PAD (Pendapatan Asli Daerah), kalau kegiatan sudah menyalahi kesepakatan akan kami pertimbangkan untuk dicabut,” ujarnya.

    Wahyudi menyesalkan penyalahgunaan aset negara tersebut. Terlebih, lokasi eks Terminal Seloaji merupakan salah satu titik yang pertama kali dilihat oleh pendatang dari luar kota. “Ini wajah Ponorogo. Tidak pantas dijadikan tempat seperti itu,” katanya dengan nada kecewa.

    Sebelumnya, petugas gabungan dari Satpol PP dan Damkar, Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Polres Ponorogo melakukan razia dan menemukan praktik prostitusi berkedok warung kopi di kawasan tersebut. Sebagian PSK diketahui berasal dari eks lokalisasi Pasar Janti yang sudah lama ditertibkan.

    Kini, langkah tegas Dishub menjadi ujian sejauh mana komitmen Pemkab Ponorogo dalam menertibkan aset daerah agar tidak disalahgunakan. Masyarakat menanti, apakah kawasan eks Terminal Seloaji akan kembali bersih, atau justru menjadi “terminal gelap” yang mencoreng wajah Bumi Reog. [end/kun]

  • Programnya Disoal Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba: Tak Ada Sensasi Politik

    Programnya Disoal Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba: Tak Ada Sensasi Politik

    Blitar (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota (Wawali) Blitar, Elim Tyu Samba, memastikan bahwa program “Mobil AG 2 Siaga Bumil” jauh dari sensasi politik. Orang nomor 2 di Bumi Bung Karno ini menegaskan bahwa programnya tak memiliki tujuan untuk mencari sensasi politik demi menyaingi sang Wali Kota Blitar, Syauqul muhibbin.

    Elim menjelaskan bahwa program tersebut memang murni bentuk kepedulian dirinya kepada perempuan dan ibu-ibu di Kota Blitar. Sejak awal mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Blitar, Elim memang konsen pada program-program perempuan. Hal itulah yang mendorong Elim meluncurkan program “Mobil AG 2 Siaga Bumil”.

    “Tidak ada (sensasi politik), saya sejak awal menjabat saya ingin meluncurkan program yang menyentuh kepada perempuan, nah ternyata ada inisiatif seperti ini sehingga kami realisasikan ini,” tegas Elim Tyu Samba pada Kamis (6/10/2025).

    Elim sendiri mengakui bahwa dalam peluncuran program ini, dirinya belum berkoordinasi dengan sang Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin. Bagi Elim, yang terpenting ini merupakan inisiatif sendiri dan bermanfaat bagi masyarakat utamanya perempuan.

    “Program ini tidak ada niatan apapun, terlebih ada penggorengan politik-politik itu bukan niat kami,” tegasnya.

    Sebelumnya, Program “Mobil AG 2 Siaga Bumil” yang mengalihfungsikan mobil dinas Wakil Wali Kota (Wawali) Blitar untuk layanan operasional ibu hamil mendapat sorotan dari Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin. Meski mendukung, pria yang akrab disapa Mas Ibin itu pun masih menyinggung soal komunikasi.

    Mas Ibin merasa tidak diajak berkomunikasi atau diberitahu dahulu mengenai program tersebut. Meskipun selama ini Mas Ibin dan Wawali Blitar, Elim Tyu Samba selalu bertemu.

    “Saya kira kalau itu bagus untuk masyarakat semua pasti mendukung, cuma kan dia (Wawali Blitar) juga sering berbicara dengan kita, saya tidak diberitahu,” kata Mas Ibin pada Rabu (5/10/2025).

    Meski mendukung tujuannya, Ibin enggan berkomentar lebih banyak. Ia hanya memberikan catatan tegas bahwa setiap program yang dijalankan oleh pemerintahan, meskipun tujuannya baik, harus tetap mematuhi regulasi yang berlaku.

    “Saya sebenarnya no coment, jadi beliau jarang ya lapor ke saya padahal tugasnya melaporkan ke kepala daerah,” tegasnya. (owi/but)