Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Ponorogo Intimate, Perayaan Kreatif Sambut Status UNESCO Creative City

    Ponorogo Intimate, Perayaan Kreatif Sambut Status UNESCO Creative City

    Ponorogo (beritajatim.com) – Jalan Urip Sumoharjo, jantung kota Ponorogo, bakal disulap menjadi panggung kreatif pada Sabtu malam (8/11/2025). Lampu warna-warni berpadu dengan irama musik, denting gamelan, aroma kuliner UMKM, dan sorak warga dalam event perdana Ponorogo Intimate, ajang kreatif terbaru dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

    Kegiatan ini lahir dari momentum besar, yakni pengakuan UNESCO yang menetapkan Ponorogo sebagai anggota baru UNESCO Creative Cities Network (UCCN) 2025 untuk kategori Crafts and Folk Art atau Kriya dan Seni Rakyat. Pencapaian ini menegaskan kembali identitas Ponorogo di panggung dunia, menyusul penetapan Reog Ponorogo sebagai warisan budaya takbenda oleh UNESCO.

    “Kami sepakat dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, semua unsur termasuk tim kreatif dari pelaku seni, budaya, dan UMKM, bahwa menyongsong dan menerjemahkan UCCN itu harus segera dilakukan dengan sesuatu yang luar biasa,” kata Bupati Sugiri Sancoko, Jumat (7/11/2025).

    Bupati Sugiri menambahkan, kegiatan ini akan menjadi rutinitas tiap malam minggu, menyerupai konsep car free night namun dengan ciri khas Ponorogo. “Berkumpulah orang-orang kreatif, sepakat setiap malam minggu ada yang namanya Ponorogo Intimate. Ada kesenian, musik, budaya, UMKM, dan produk-produk kreatif lokal. Saya mengundang seluruh masyarakat, dulur-dulur semua ngumpul di Ponorogo Intimate,” ujarnya.

    Perayaan perdana akan menampilkan Piyu dari grup band legendaris Padi, namun kesenian tradisional seperti Reog dan Jaranan juga akan memeriahkan acara. Mulai dari ujung Tambakbayan hingga Pasar Legi, jalan utama ditutup sejak waktu Isya hingga menjelang tengah malam agar warga bisa berjalan kaki menikmati pertunjukan, berbelanja produk kreatif, atau sekadar menikmati malam di tengah gemerlap seni dan budaya.

    “Besok ada Piyu Padi, nanti tiap malam minggu digilir semua. Ada Reog, ada Jaranan, dan kesenian lainnya,” tambah Bupati Sugiri.

    Ponorogo Intimate menjadi simbol bahwa kota kecil di barat Jawa Timur ini tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga membuka ruang kolaborasi lintas generasi. Event ini memungkinkan UMKM, seniman, dan pelaku kreatif bertemu langsung dengan masyarakat, tanpa sekat. Lebih dari sekadar festival, Ponorogo Intimate adalah wujud nyata kota kreatif dunia. [end/beq]

  • Bakorwil II Bojonegoro Tekankan Pemanfaatan Hasil Hutan Berkelanjutan untuk Ekonomi Masyarakat

    Bakorwil II Bojonegoro Tekankan Pemanfaatan Hasil Hutan Berkelanjutan untuk Ekonomi Masyarakat

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) II Bojonegoro menggelar Rapat Koordinasi Pemanfaatan Hasil Hutan Berkelanjutan guna memperkuat sosial ekonomi masyarakat di kawasan hutan Kabupaten/Kota se-Wilayah Kerja, Kamis (6/11/2025).

    Acara dibuka oleh Kepala Bakorwil II Bojonegoro, Agung Subagyo, yang diwakili Kepala Bidang Sarana Prasarana, Vivit Nurhidayah. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan penguatan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

    “Kami belum membahas sampai ke sana, kemarin kami baru menyamakan persepsi antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota dalam penanganan kehutanan sosial,” ujar Vivit, Jumat (7/11/2025), menanggapi rencana pendirian pabrik etanol berbahan baku sorgum yang belum dibahas.

    Vivit menegaskan bahwa pemanfaatan hasil hutan tidak hanya harus menjaga kelestarian ekologis, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat memperoleh nilai ekonomi secara adil dan berkelanjutan. “Kuncinya adalah tata kelola yang tepat dan kemitraan yang kuat di tingkat tapak,” tambahnya.

    Narasumber dari Koordinator Jabatan Fungsional Pengawasan dan Perlindungan Hutan KHDTK Universitas Brawijaya, Daru Adianto, menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam pengembangan usaha berbasis kawasan hutan. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan hutan sangat bergantung pada sinergi antara masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan dunia usaha.

    Tahapan pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu dilakukan melalui riset pasar, pengembangan produk, uji coba skala kecil, hingga penyempurnaan model secara berkelanjutan. “Setelah memahami karakter lokal, kita rancang model usaha, uji, evaluasi, dan perbaiki secara konsisten,” jelas Daru.

    Dalam forum tersebut, juga dibahas pendampingan kelompok masyarakat pengelola hutan, peluang pengembangan komoditas unggulan berbasis kawasan, serta opsi perluasan akses pemasaran melalui kemitraan dengan berbagai pihak.

    Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi referensi dalam penyusunan program dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan pemanfaatan hasil hutan berkelanjutan di wilayah kerja Bakorwil II Bojonegoro dapat memberi manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. [lus/beq]

  • Wabup Pasuruan Serahkan Mobil Ambulans untuk Desa Kurung

    Wabup Pasuruan Serahkan Mobil Ambulans untuk Desa Kurung

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan apresiasi tinggi kepada perusahaan yang aktif menyalurkan program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR). Salah satu bentuk nyata datang dari PT Tirta Freshindo Jaya yang menyerahkan satu unit mobil ambulans kepada masyarakat Desa Kurung, Kecamatan Kejayan.

    Penyerahan mobil ambulans tersebut dilakukan secara simbolis oleh Senior Factory Manager PT Tirta Freshindo Jaya, Augustinus Yudo Widodo, kepada Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, pada Kamis (6/11/2025). Acara berlangsung sederhana namun penuh makna dengan disaksikan jajaran pemerintah desa dan warga sekitar.

    Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Menurutnya, langkah PT Tirta Freshindo Jaya menjadi contoh baik bagi perusahaan lain dalam mengimplementasikan CSR secara tepat sasaran.

    “Mewakili Pemerintah Kabupaten Pasuruan, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT Tirta Freshindo Jaya yang telah membantu Pemerintah Desa Kurung dengan memberikan 1 mobil ambulans,” ujar Gus Shobih. Ia berharap kemitraan seperti ini terus berlanjut di berbagai bidang sosial dan kemanusiaan.

    Menurutnya, keberadaan perusahaan di suatu wilayah seharusnya memberi dampak positif di tiga sektor penting: ekonomi, sosial, dan pembangunan. “Syukur alhamdulillah, PT Tirta Freshindo Jaya mampu menjalankan ketiganya dengan baik,” imbuhnya.

    Ambulans yang diterima kemudian langsung diserahkan kepada Kepala Desa Kurung, Musyafa’, untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Gus Shobih berpesan agar kendaraan tersebut dirawat dan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk warga.

    “Kami berharap ambulans ini digunakan dengan baik demi melayani masyarakat yang membutuhkan,” ucapnya singkat. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus mendukung sinergi antara perusahaan dan masyarakat.

    Sementara itu, Senior Factory Manager PT Tirta Freshindo Jaya, Augustinus Yudo Widodo, menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar. “Kami ingin keberadaan perusahaan memberikan manfaat langsung, terutama dalam bidang kesehatan,” ujarnya.

    Selain menyerahkan mobil ambulans, pihak perusahaan juga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga Desa Kurung dan lansia di sekitar pabrik. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan.

    Kepala Desa Kurung, Musyafa’, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan tersebut karena sangat membantu kebutuhan mobilisasi warganya. “Kami hanya punya satu kendaraan dari Dana Desa, dan itu belum cukup. Dengan tambahan ambulans ini, pelayanan kesehatan bisa lebih cepat,” tutupnya. (ada/but)

  • Banyuwangi Sukses Ubah Sampah Plastik Jadi Bahan Bakar Industri RDF

    Banyuwangi Sukses Ubah Sampah Plastik Jadi Bahan Bakar Industri RDF

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Reduce Reuse Recycle (TPS3R) di Banyuwangi berhasil mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif Refuse Derived Fuel (RDF). Puluhan ton RDF hasil olahan sampah non-organik tersebut telah dikirim untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar industri.

    RDF diproduksi melalui proses pencacahan, pengeringan, dan pemadatan sampah plastik, sehingga limbah yang sebelumnya tidak bernilai ekonomis menjadi sumber energi baru yang ramah lingkungan.

    Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengapresiasi keberhasilan TPS3R dalam mengelola sampah secara berkelanjutan. “Ada sampah plastik yang bernilai ekonomis dan tidak. Yang tidak biasanya menjadi limbah. Limbah inilah yang kemudian diubah menjadi RDF di TPS3R Banyuwangi,” ujar Ipuk, Kamis (7/11/2025).

    Bupati Ipuk terus mendorong pengembangan TPS3R di Banyuwangi sebagai bagian dari pembangunan ramah lingkungan. Saat ini terdapat 26 TPS3R di Banyuwangi, termasuk TPS3R Tembokrejo di Kecamatan Muncar yang berhasil meraih Plakat Adipura sebagai TPS3R Terbaik Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

    “Ini merupakan bentuk nyata penerapan prinsip ekonomi sirkular. Limbah tidak lagi dibuang, tetapi diolah kembali menjadi produk bernilai guna. Langkah ini juga akan mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA),” imbuhnya.

    Dua TPS3R yang telah berhasil mengolah sampah plastik menjadi RDF adalah TPS3R Balak di Kecamatan Songgon dan TPS3R Tembokrejo di Kecamatan Muncar. Total RDF yang diproduksi dan dikirim ke industri oleh kedua TPS3R ini mencapai 60 ton, dengan rincian 20 ton dari Balak dan 40 ton dari Tembokrejo.

    Bupati Ipuk menjelaskan, pengiriman RDF ke industri dilakukan melalui kerja sama dengan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI), perusahaan semen yang menerapkan konsep co-processing. Konsep ini memanfaatkan limbah sebagai bahan bakar pengganti batu bara dalam proses produksi semen.

    “Kami telah bekerja sama untuk menyerap RDF dari seluruh TPS3R di Banyuwangi. Ini akan menciptakan sistem berkelanjutan dan mendorong TPS3R untuk terus berproduksi,” jelasnya.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi, Dwi Handayani, menambahkan RDF yang dikirim telah memenuhi kriteria standar industri, seperti kandungan nilai kalor, ukuran, bentuk, kadar air, sulfur, dan klorin.

    “Kami kirim ke SBI pada Oktober 2025 lalu,” pungkasnya. [alr/beq]

  • Perkuat Layanan Lapor Mbak Wali 112, Pemkot Kediri Lakukan Monitoring dan Evaluasi Program

    Perkuat Layanan Lapor Mbak Wali 112, Pemkot Kediri Lakukan Monitoring dan Evaluasi Program

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Lapor Mbak Wali 112 di Ruang Kilisuci, Balai Kota Kediri, Kamis malam (6/11). Kegiatan ini dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ferry Djatmiko, Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri, Ronny Yusianto, serta sejumlah kepala OPD yang terintegrasi dalam layanan darurat dan pengaduan publik tersebut.

    Dalam arahannya, Pj. Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ferry Djatmiko, menegaskan bahwa Lapor Mbak Wali 112 merupakan jantung pelayanan publik di Kota Kediri. Ia menyebut, program ini bukan sekadar sistem pelaporan atau inovasi teknologi, melainkan wujud nyata kehadiran pemerintah yang cepat, tanggap, dan peduli terhadap warganya.

    “Program ini adalah simbol komitmen kita dalam memastikan setiap laporan masyarakat ditangani dengan cepat dan tuntas. Ini adalah bentuk nyata pelayanan publik yang humanis dan responsif,” ujarnya.

    Ferry menjelaskan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, lebih dari 86 ribu panggilan diterima oleh layanan darurat 112 selama periode April hingga Oktober 2025. Meskipun sebagian besar panggilan masih didominasi oleh ghost call dan prank call, terdapat 496 panggilan kegawatdaruratan valid yang berhasil ditangani dengan baik oleh petugas di lapangan.

    “Hal ini menunjukkan bahwa layanan 112 berfungsi efektif sebagai kanal cepat tanggap dalam situasi darurat,” terangnya.

    Lebih lanjut, Ferry menyoroti dua aspek penting yang perlu diperkuat: response time atau kecepatan waktu tanggap, serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang di setiap OPD kegawatdaruratan. Ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor antara Call Center, BPBD, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Damkar agar SOP penanganan cepat berjalan tanpa hambatan komunikasi.

    “Dalam kondisi darurat, setiap detik sangat berarti. Karena itu, koordinasi antarlembaga harus solid,” tegasnya.

    Selain itu, Ferry meminta agar peningkatan sarana dan prasarana seperti kendaraan siaga, alat komunikasi, serta sistem pelacakan lokasi terus dilakukan agar manfaat layanan benar-benar dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Kota Kediri. Ia juga mengingatkan pentingnya dokumentasi setiap tindak lanjut laporan, baik berupa foto lapangan, hasil penanganan, maupun surat balasan kepada pelapor. “Kita ingin masyarakat tidak hanya mendengar janji, tapi melihat bukti nyata dari kerja pemerintah,” tambahnya.

    Ferry juga menekankan agar Lapor Mbak Wali 112 ke depan tidak hanya menjadi kanal reaktif, tetapi berkembang menjadi sistem prediktif dan solutif yang mampu memetakan tren permasalahan serta menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis data.

    “Program ini harus menjadi wajah pelayanan publik terbaik Kota Kediri modern secara teknologi, namun tetap hangat dalam pelaksanaannya,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, Ronny Yusianto, dalam laporannya menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan program. Ia menjelaskan bahwa sejak April hingga Oktober 2025, Call Center 112 telah menerima total 86.161 panggilan, terdiri dari 496 panggilan valid, 18.557 prank call (21,54%), 65.024 ghost call (75,47%), dan 2.084 panggilan informasi umum (2,42%).

    “Laporan darurat yang paling sering diterima meliputi gangguan hewan buas, permintaan ambulans, kecelakaan lalu lintas, serta permasalahan sosial seperti ODGJ dan orang terlantar, dimana untuk wilayah didominasi di Kecamatan Kota disusul Kecamatan Mojoroto dan Pesantren” ungkapnya.

    Ronny juga menambahkan bahwa selain layanan darurat, Chatbot WhatsApp Lapor Mbak Wali 112 kini menjadi kanal penting untuk aduan non-kegawatdaruratan. Laporan terbanyak datang dari lima kategori utama, yakni bantuan sosial, penerangan jalan umum, pemangkasan pohon, pendidikan, dan PDAM. Dari sisi instansi, Dinas Sosial menjadi OPD dengan aduan terbanyak, diikuti Dinas Perhubungan dan DLHKP.

    “Tingginya partisipasi masyarakat dalam melapor menunjukkan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya kanal aduan resmi pemerintah,” jelasnya.

    Hasil survei kepuasan masyarakat juga menunjukkan capaian yang membanggakan. Program Lapor Mbak Wali 112 meraih nilai rata-rata 4,86 dari 5 berdasarkan 1.185 responden. “Capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat percaya pada kecepatan dan keandalan layanan 112,” kata Ronny.

    Ia juga menyoroti berbagai langkah peningkatan yang telah dilakukan, seperti migrasi penanganan darurat dari Dinas Kesehatan ke Call Center 112, pergantian nomor WhatsApp Chatbot dari 0851-4228-1103 menjadi 0811-364-112 dengan status verifikasi resmi Meta (centang biru), serta penerapan fitur “Filter 0” untuk menekan panggilan iseng dan tidak valid.

    Selain itu, Pemkot Kediri juga terus melakukan sosialisasi langsung ke seluruh kelurahan dengan melibatkan LPMK, RT/RW, PKK, dan Karang Taruna agar masyarakat memahami penggunaan layanan 112 secara bijak dan tepat. Upaya branding layanan juga digencarkan melalui media sosial, media massa, serta billboard dan banner di ruang publik.

    Secara keseluruhan, kegiatan evaluasi ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Kediri untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadirkan layanan publik yang cepat, tanggap, dan terpercaya. Dengan semangat kolaborasi dan profesionalitas, Pemkot Kediri optimistis slogan “Cepat Lapor, Cepat Tanggap” akan semakin terasa manfaatnya bagi seluruh warga. [nm/aje]

  • Pemkab Mojokerto Kucurkan Rp1,3 Miliar Insentif untuk Guru dan Pegawai Yayasan Sekolah Swasta

    Pemkab Mojokerto Kucurkan Rp1,3 Miliar Insentif untuk Guru dan Pegawai Yayasan Sekolah Swasta

    Mojokerto (beritajatim.com) – Melalui Dinas Pendidikan, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menyalurkan bantuan hibah insentif senilai Rp1,3 miliar kepada Guru dan Pegawai Tetap Yayasan (GTY/PTY) yang mengabdi di jenjang SD dan SMP swasta. Penyerahan insentif dilakukan secara simbolis di salah satu hotel di Kecamatan Trawas.

    Dalam sambutannya, Gus Barra, panggilan akrab bupati, menyampaikan bahwa peran guru swasta sangat strategis dalam pemerataan kualitas pendidikan. “Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditopang sekolah negeri saja, tetapi juga oleh peran besar guru dan pegawai yayasan di sekolah swasta. Insentif ini adalah bentuk apresiasi atas dedikasi panjenengan semua dalam mencerdaskan anak bangsa,” ungkapnya, Kamis (6/11/2025).

    Pada tahun anggaran 2025, insentif diberikan kepada jenjang SMP sebanyak 607 penerima dari 72 lembaga sekolah dengan besaran Rp300 ribu bulan selama 5 bulan. Total anggaran sebesar Rp910.500.000. Sementara untuk jenjang SD diberikan kepada 324 penerima dari 35 lembaga sekolah dengan besaran Rp300 ribu per bulan selama 5 bulan

    Total anggaran sebesar Rp486 juta. Sehingga tatal anggaran keseluruhan mencapai Rp1.396.500.000. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan signifikan. Pada 2024, insentif hanya diberikan kepada guru SMP selama tiga bulan dengan total Rp477 juta. Tahun ini, cakupan diperluas meliputi guru SD dan SMP sekaligus, serta dengan durasi lebih panjang.

    “Pemberian insentif ini selaras dengan misi kedua dalam Catur Abhipraya Mubarok, yakni meningkatkan kualitas SDM Mojokerto yang berdaya saing, berakhlak, dan sejahtera. Walaupun nilainya mungkin belum sepenuhnya memenuhi harapan, semoga insentif ini menjadi penyemangat dan penghargaan atas pengabdian Bapak/Ibu,” tuturnya.

    Ia juga berpesan agar para tenaga pendidik terus menjadi pribadi yang ikhlas, adaptif, dan inovatif di tengah perubahan zaman. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja guru swasta, memperkuat pengelolaan pendidikan, serta mendorong pemerataan kualitas pembelajaran di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto.

    “Mari jadikan pendidikan sebagai ladang amal. Kebaikan yang panjenengan tanam hari ini akan menjadi keberkahan bagi banyak orang di masa depan,” pungkasnya. [tin/suf]

  • Dorong Keseimbangan Pembangunan dan Ketahanan Pangan, Pemkab Mojokerto – Stranas PK Bahas Alih Fungsi Lahan

    Dorong Keseimbangan Pembangunan dan Ketahanan Pangan, Pemkab Mojokerto – Stranas PK Bahas Alih Fungsi Lahan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto bersama Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Republik Indonesia membahas kebijakan alih fungsi lahan pertanian dalam rangka mencari keseimbangan antara pembangunan daerah dan ketahanan pangan. Pertemuan berlangsung di Ruang Satya Bina Karya (SBK), Pemkab Mojokerto.

    Pembahasan tersebut menjadi bagian dari proses penyempurnaan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto yang telah dimulai sejak 2018. Fokus diskusi diarahkan pada sinkronisasi penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) antara kabupaten dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra mengatakan, meski luas total KP2B tetap sama yaitu 26.596 hektare, terdapat perbedaan sebaran lahan yang perlu diselaraskan dengan peta provinsi. Ia menegaskan bahwa Pemkab Mojokerto tidak meminta pengurangan luas, melainkan mengusulkan penyesuaian lokasi agar sesuai kondisi riil lapangan.

    “Kami tidak sedang meminta pengurangan luas KP2B. Justru kami mencadangkan lahan pengganti yang lebih produktif. Harapannya, peta KP2B Kabupaten Mojokerto dapat diakomodasi sehingga tidak menimbulkan potensi persoalan hukum di kemudian hari,” ungkapnya, Kamis (6/11/2025).

    Ia menambahkan, terdapat lahan baku sawah di Kecamatan Jetis dan Dawarblandong yang tidak berada dalam irigasi teknis. Lahan tersebut, menurutnya, sebaiknya tidak seluruhnya ditetapkan sebagai KP2B agar Pemkab Mojokerto tetap memiliki ruang pengembangan permukiman dan industri.

    “Kita ingin pembangunan tetap berjalan, tapi sawah produktif juga terlindungi. Prinsipnya harus seimbang,” tegasnya.

    Dari pihak Stranas PK, Didik Mulyanto menilai persoalan alih fungsi lahan tidak cukup hanya diatur melalui garis batas tata ruang. Pemerintah juga perlu memikirkan skema insentif agar petani tetap memiliki motivasi mempertahankan sawahnya.

    “Presiden sudah menegaskan bahwa kedaulatan pangan menjadi bagian dari Asta Cita. Karena itu, kebijakan tata ruang harus memastikan produktivitas pangan tidak terkorbankan,” jelasnya.

    Diskusi akan kembali dilanjutkan pekan depan untuk merumuskan titik temu yang memberi kepastian hukum bagi petani, pelaku ekonomi, dan pemerintah daerah. Pemkab Mojokerto menargetkan pembahasan ini mampu menghasilkan regulasi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Turut hadir Sekdakab Teguh Gunarko, serta sejumlah OPD terkait. [tin/suf]

  • Jembatan Talunbrak Rampung, Akses Utara Mojokerto Kini Lebih Lancar

    Jembatan Talunbrak Rampung, Akses Utara Mojokerto Kini Lebih Lancar

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pembangunan Jembatan Talunbrak di Desa Talunbrak, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, resmi rampung dan sudah dapat digunakan masyarakat. Infrastruktur yang telah lama dinantikan warga tersebut menjadi jalur penghubung penting bagi kawasan paling utara Kabupaten Mojokerto yang selama ini terkendala akses dan rawan banjir.

    Jembatan baru tersebut dibangun dengan panjang 60 meter dan lebar 6 meter menggunakan anggaran sebesar Rp13,54 miliar yang bersumber dari dana hibah rehabilitasi konstruksi BNPB. Desain jembatan kini dibuat lebih modern, tanpa penyangga bawah yang selama ini menjadi penyebab tersumbatnya aliran sungai akibat ranting dan sampah.

    Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra secara langsung menghadiri tasyakuran bersama warga. Gus Barra, sapaan akrab bupati, menyampaikan bahwa rampungnya pembangunan jembatan tersebut merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dalam memperbaiki infrastruktur wilayah pinggiran.

    “Alhamdulillah, Jembatan Talunbrak ini sudah selesai dan bisa digunakan. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk terus memperhatikan seluruh wilayah, termasuk yang berada di ujung utara Kabupaten Mojokerto,” ungkapnya, Kamis (6/11/2025).

    Menurutnya, jembatan baru tersebut tidak hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga menjadi solusi atas persoalan banjir musiman yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat. Selain itu, keberadaan jembatan tersebut akan memangkas waktu perjalanan warga ketika menuju pusat layanan publik, layanan kesehatan, maupun pusat perekonomian di wilayah Mojokerto.

    “Dengan desain baru tanpa penyangga bawah, aliran air lebih lancar dan tidak lagi menumpuk. Insya Allah, banjir yang dulu sering terjadi dapat teratasi,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Talunbrak, Anton Suprapto mengungkapkan bahwa pembangunan jembatan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang sejak 2019. Jembatan tersebut adalah kebutuhan mendesak warga. Setelah melalui proses panjang, akhirnya tahun ini selesai 100 persen.

    “Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto atas dukungannya. Keberadaan jembatan dapat menjadi titik awal berkembangnya kawasan utara Mojokerto. Jembatan ini bukan hanya bangunan, tetapi harapan. Mari kita jaga dan rawat bersama,” tegasnya.

    Dengan rampungnya Jembatan Talunbrak, masyarakat kini menyambut era baru aksesibilitas yang lebih baik, mobilitas yang lebih lancar, dan potensi pengembangan kawasan yang semakin terbuka. Jembatan ini diharapkan menjadi ikon baru Desa Talunbrak sekaligus penghubung harapan untuk perkembangan wilayah utara Mojokerto. [tin/suf]

  • Pemuda Tewas Dikeroyok, DPR: Masjid Harus Jadi Rumah Aman, Bukan Arena Main Hakim

    Pemuda Tewas Dikeroyok, DPR: Masjid Harus Jadi Rumah Aman, Bukan Arena Main Hakim

    Jakarta (beritajatim.com) – Seorang nelayan bernama Arjuna Tamaraya (21) tewas akibat penganiayaan di area Masjid Agung Sibolga, Sumatera Utara. Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mengecam keras aksi main hakim sendiri yang dilakukan sekelompok orang terhadap korban, hanya karena ia beristirahat di masjid.

    “Masjid seharusnya menjadi tempat paling aman dan penuh kasih. Menganiaya seseorang, apalagi di lingkungan rumah ibadah, adalah tindakan tidak manusiawi dan mencederai nilai keagamaan,” tegas Maman di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

    Maman mendorong seluruh pengurus masjid, takmir, tokoh agama, dan masyarakat untuk memperkuat peran sosial masjid secara konstruktif.

    “Pengurus masjid saya kira perlu menjaga sikap ramah namun tegas, menyambut musafir dan warga dengan baik, serta mengomunikasikan aturan lokal tentang waktu atau area tertentu secara santun,” ujarnya.

    Ia juga mengimbau agar masjid menyediakan fasilitas minimal bagi musafir, seperti area serambi yang aman, penerangan yang cukup, serta nomor darurat bila terjadi masalah.

    “Kalau ada gangguan atau potensi keributan, masyarakat tidak boleh melakukan kekerasan, tapi sebaiknya segera menghubungi aparat keamanan atau polisi. Karena masjid adalah ruang kasih dan kemanusiaan. Mari kita kembalikan martabat rumah ibadah agar tetap menjadi simbol rahmat bagi semua,” tambahnya.

    Anggota Dewan Syuro DPP PKB itu juga meminta kepolisian memproses kasus ini secara transparan dan adil, karena menjadi cermin lunturnya nilai-nilai sosial dalam kehidupan beragama.

    “Dulu pintu masjid selalu terbuka. Anak-anak belajar mengaji, orang dewasa berdiskusi, dan musafir bisa beristirahat tanpa dicurigai. Kini kita justru kehilangan ruh keterbukaan itu,” kata Maman.

    Sementara itu, aparat kepolisian telah menangkap lima tersangka penganiaya Arjuna, yakni Chandra Lubis (38), Rismansyah Efendi Caniago (30), Zulham Piliang (57), Hasan Basri (46), dan Syazwan Situmorang (40).

    Kelima pelaku dijerat Pasal 338 subsider Pasal 170 ayat (3) KUHP, sementara Syazwan juga dikenai Pasal 365 ayat (3) KUHP karena mengambil uang korban sebesar Rp10 ribu. [kun]

  • Eri Cahyadi Sebut Banjir di Tanjungsari karena Rumah Warga Halangi Saluran

    Eri Cahyadi Sebut Banjir di Tanjungsari karena Rumah Warga Halangi Saluran

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa banjir yang kerap terjadi di kawasan Jalan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, disebabkan oleh banyaknya saluran air yang tertutup bangunan rumah warga, Kamis (6/11/2025).

    Menurut Eri, sebagian rumah warga dibangun terlalu menjorok ke bahu jalan dan menutup saluran air, sehingga aliran air tidak dapat mengalir dengan lancar saat hujan deras melanda.

    “Tolong dicek lagi ke BPN (Badan Pertanahan Nasional). Barang-barang (milik warga) jangan sampai ada di persil, harus di luar persil. Ini sudah puluhan tahun menghalangi jalannya air. Bagaimana mau menyelesaikan banjir kalau masih seperti ini?” ujar Eri, Rabu (6/11/2025).

    Melihat kondisi tersebut, Eri meminta Camat Sukomanunggal Dwi Anggara dan Camat Asemrowo Khusnul Amin untuk segera memberikan imbauan dan sosialisasi kepada warga, agar bangunan mereka tidak menutupi saluran air dan disesuaikan dengan batas tanah yang tercatat.

    “Saya minta tolong Pak Camat dan LPMK, kumpulkan warganya. Diingatkan, rumahnya ini harus mundur sesuai dengan surat tanahnya,” kata Eri.

    Selain itu, Eri juga memerintahkan agar bangunan jembatan liar di kawasan tersebut dibongkar, karena turut memperparah hambatan aliran air. “Jangan buat jembatan yang malah menutup aliran air. Sudah, dibongkar saja,” tegasnya.

    Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Syamsul Hariadi, membenarkan bahwa penyebab utama banjir di Jalan Tanjungsari adalah saluran yang sempit dan bangunan rumah yang terlalu maju ke jalan. Selain itu, aliran air menuju muara juga tidak lancar. “Karena salurannya kecil dan rumah-rumah banyak yang maju ke jalan. Terus aliran ke muara juga tidak lancar,” jelas Syamsul.

    Syamsul menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan melebaran saluran air menggunakan box culvert pada tahun depan. Air nantinya akan dialirkan menuju ke timur Jalan Asem Mulya, kemudian diarahkan ke saluran Greges dan Bozem Morokrembangan. “Rencananya tahun depan akan kita lebarkan salurannya,” pungkasnya. [ram/kun]