Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • Pemkab Tuban Raih Penghargaan Badan Publik Informatif Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota

    Pemkab Tuban Raih Penghargaan Badan Publik Informatif Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota

    Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menerima penghargaan bergengsi sebagai Badan Publik Informatif Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur (Jatim) tahun 2025.

    Penghargaan ini diberikan langsung oleh Ketua Bidang Kelembagaan KI Provinsi Jatim, Yunus Mansur Yasin, kepada Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, dalam acara KI Jatim Awards 2025 yang diselenggarakan di Hotel Aston Bojonegoro pada 29 November 2025.

    Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas pencapaian Pemkab Tuban yang berhasil meraih penghargaan ini. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan bukti dari komitmen Pemkab Tuban untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik.

    “Keterbukaan informasi publik adalah hak yang harus diperoleh masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi secara akurat, cepat, dan tepat,” ujar Joko Sarwono, seperti yang disampaikan pada Minggu (30/11/2025).

    Pemkab Tuban berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan kewajiban. “Kami akan terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Serta akan mengembangkan layanan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat seoptimal mungkin,” imbuhnya.

    Proses yang dilalui Pemkab Tuban dalam meraih penghargaan ini tidaklah singkat. Sebelumnya, Pemkab Tuban mengikuti serangkaian tahapan penilaian, mulai dari Self-Assessment Questionnaire (SAQ), visitasi, hingga presentasi dan wawancara.

    Berkat kerja keras dan komitmen yang tinggi, Pemkab Tuban berhasil meraih nilai 94,19 dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang akhirnya membawa mereka masuk ke dalam kategori Badan Publik Informatif Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota.

    Selain Pemkab Tuban, pada acara yang sama, Pemerintah Desa Merkawang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, juga memperoleh predikat sebagai Badan Publik Menuju Informatif untuk kategori Pemerintah Desa.

    Penghargaan ini menunjukkan bahwa Pemkab Tuban dan jajarannya terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui keterbukaan informasi yang lebih baik. [dya/suf]

  • Wali Kota Kediri Buka Turnamen Catur PWI Cup V

    Wali Kota Kediri Buka Turnamen Catur PWI Cup V

    Kediri (beritajatim.com) – Gelaran turnamen catur yang dinantikan para pecatur muda maupun senior di Kota Kediri kembali digelar. Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati berkesempatan membuka secara resmi Turnamen Catur Terbuka PWI Cup V Tahun 2025 yang berlangsung di Auditorium SMAN 5 Taruna Brawijaya, Minggu (30/11/2025).

    Pada turnamen tahun ini terdapat tiga kategori yang dilombakan, yaitu U-12, U-16, dan Umum. Total peserta mencapai 128 atlet yang berasal dari berbagai daerah seperti Kediri, Tulungagung, Blitar, Nganjuk, Sidoarjo, Surakarta, serta daerah lainnya.

    Dalam sambutannya, Wali Kota Kediri menyampaikan bahwa catur bukan sekadar permainan, melainkan seni berpikir yang sarat nilai karakter. Dari catur inilah dapat belajar tentang kegigihan, ketekunan, strategi, dan kemampuan membaca situasi.

    Lebih lanjut, Mbak Wali menekankan bahwa turnamen ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan karakter bagi generasi muda. “Saya lihat dari turnamen catur ini, anak-anak diajarkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir serta dilatih untuk selalu memiliki komitmen,” ujarnya.

    Wali Kota termuda ini juga bangga melihat antusias masyarakat yang mengikuti turnamen ini. Peserta tidak hanya dari Kota Kediri saja melainkan dari berbagai kota/kabupaten di Jawa Timur. Hal ini juga merupakan kesempatan luar biasa untuk mengenal potensi-potensi yang ada di Kota Kediri.

    Hadirnya turnamen catur ini, Mbak Wali berharap dapat memberikan manfaat besar, selain mencetak atlet berprestasi, juga menumbuhkan minat generasi muda untuk berpikir kritis, fokus, dan disiplin. Turnamen ini juga menjadi ajang silaturahmi antar peserta. Tak lupa, ia juga berpesan agar para peserta selalu menjunjung tinggi sportivitas dan gunakan kesempatan ini untuk belajar.

    Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Sekretaris PWI Kediri Raya Misono Sabar, Ketua Harian Percasi Kota Kediri Syamsul Bahri, perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Kediri, perwakilan Polres Kediri Kota, perwakilan Polres Kediri, perwakilan Imigrasi Kediri, tamu undangan lainnya, serta seluruh peserta Turnamen Catur Terbuka PWI Cup V. [nm/suf]

  • 45 Desa di Pacitan Gagal Cairkan Dana Desa Tahap II, Ronny Wahyono: Hak Masyarakat Hilang

    45 Desa di Pacitan Gagal Cairkan Dana Desa Tahap II, Ronny Wahyono: Hak Masyarakat Hilang

    Pacitan (beritajatim.com) – Terhambatnya pencairan Dana Desa (DD) tahap II yang dialami puluhan desa di Pacitan memicu sorotan publik. Tokoh masyarakat Pacitan, Ronny Wahyono, menyayangkan anggaran yang seharusnya dinikmati masyarakat justru hangus di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.

    “Sayang sekali, hak masyarakat untuk menikmati pembangunan disegala bidang yang notabene sumbernya dari uang rakyat akhirnya hilang,” ujar Ronny Wahyono, Minggu (30/11/2025).

    Mantan anggota sekaligus Ketua DPRD Pacitan itu meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan pembinaan maksimal kepada pemerintah desa agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

    “Jajaran terkait seharusnya melakukan pembinaan semaksimal mungkin agar segala persoalan yang menghambat pencairan dana tersebut bisa diatasi, ditengah efisiensi anggaran yang sedang berjalan. Semoga menjadi pelajaran kedepannya,” tegasnya.

    Ronny juga mendorong pemerintah daerah bersama DPRD Pacitan untuk melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan baik ditingkat desa hingga Kabupaten.

    “Sehingga anggaran desa bisa terealisasi maksimal untuk masyarakat, yang pada akhirnya membantu pencapaian visi misi Bupati Pacitan,” pungkasnya.

    DPMD: Sudah Diingatkan Sejak Mei, Banyak Desa Tetap Lalai

    Terpisah, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pacitan, Sigit Dani Yulianto, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengingatkan pemerintah desa sejak Mei 2025 agar segera mengurus pengajuan DD tahap II. Namun sebagian besar desa tidak menindaklanjuti.

    “Sebenarnya sudah kami ingatkan untuk segera mencairkan. Namun ada yang tidak segera mengajukan,” jelasnya.

    Menurut Sigit, masalah ini bermula dari keterlambatan pengajuan dokumen melalui aplikasi OM-SPAN. Banyak desa baru mengirim berkas ke KPPN Pacitan setelah 17 September 2025, sementara pada tanggal tersebut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) telah menginstruksikan penghentian sementara penyaluran DD tahap II.

    Terbitnya PMK 81 Tahun 2025 semakin mempertegas aturan bahwa DD tahap II yang belum masuk ke rekening kas desa hingga batas waktu tersebut tidak dapat disalurkan lagi. [tri/suf]

  • Hadiri Majlis Dzikir Jamaah Al Khidmah, Gus Qowim Tekankan Pentingnya Akhlak di Tengah Dinamika Sosial

    Hadiri Majlis Dzikir Jamaah Al Khidmah, Gus Qowim Tekankan Pentingnya Akhlak di Tengah Dinamika Sosial

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin menghadiri Majlis Dzikir Wa Maulidurrasul SAW dalam Rangka Hari Jadi Kota Kediri ke-1.146. Kegiatan berlangsung di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Sabtu malam (29/11/2025).

    Acara majelis dzikir berlangsung khidmat dengan lantunan doa dan shalawat. Para jamaah juga turut mendoakan keselamatan dan kelancaran bagi Kota Kediri. “Kegiatan ini bukan hanya menjadi ruang ibadah. Tetapi juga menjadi sumber ketentraman, keteduhan, dan penguat moral bagi masyarakat,” ujarnya.

    Gus Qowim menyampaikan beberapa waktu lalu sempat terjadi kerusuhan di beberapa daerah termasuk di Kota Kediri. Perusakan fasilitas umum, pembakaran Kantor DPRD hingga Kantor Kepolisian, yang menyedihkan banyak pelaku berusia muda bahakan remaja. Peristiwa tersebut menjadi pengingat betapa pentingnya bimbingan moral, pendidikan akhlak, dan ruang-ruang pembinaan spiritual di tengah masyarakat.

    “Di sinilah majlis seperti Al Khidmah memiliki peran besar membentengi generasi kita dengan kecintaan kepada Allah, Rasulullah, dan ulama. Serta menanamkan akhlakul karimah, mengarakan energi anak muda ke hal-hal positif dan produktif,” ungkapnya.

    Saat ini juga tengah dihadapkan dengan dinamika yang menuntut lewaspadaan, dan kedewasaan sosial. Salah satunya, adanya pemberitaan yang menampilkan citra negatif tentang beberapa pondok pesantren. Ada pula kasus yang kemudian dijadikan seolah-olah gambaran seluruh pesantren di Indonesia. Tentu ini menjadi prihatin, tetapi harus bijak menyikapi hal ini.

    Kepada generasi muda, santri, pelajar dan mahasiswa, harus berani menjadi agen perubahan. Jangan mudah terprovokasi oleh konten negatif dan ujaran kebencian. Gunakan energi yang dimiliki untuk menebar kebaikan. Lewat belajar, berprestasi dan berkiprah di masyarakat.

    Apalagi Kota Kediri dikenal memiliki banyak pondok pesantren, maka jangan biarkan narasi keliru atau provokatif mengabaikan nilai-nilai luhur pesantren. Saatnya tunjukkan bahwa pesantren merupakan sumber prestasi. Jangan biarkan satu atau dua kasus menutupi lautan kebaikan dan kontribusi pesantren bagi negeri ini.

    “Semoga dengan keberkahan majlis ini Allah memberikan kedamaian bagi Kota Kediri. Melindungi bangsa Indonesia dan menjaga anak-anak muda tetap berada di jalan positif. Kepada para Habib, Masyayikh, dan Kyaj kami mohon doa Pemerintah Kota Kediri senantiasa diberikan kekuatan dan amanah dalam memimpin,” imbuh Gus Qowim.

    Turut hadir, Koordinator Dewan Fatwa Jamaah Al Khidmah KH. M. Najib Zamzami, Ketua Pengurus Jamaah Al Khidmah Jawa Timur KH. Abdurrohman, Dewan Penasihat Jamaah Al Khidmah Provinsi Jawa Timur KH. Muhammad Faruq, Dewan Penasihat Jamaah Al Khidmah Kabupaten Kediri KH. Maskuri, para Masyayikh, para Kyai, Ibu Nyai, Ketua FKUB KH. Moh. Salim beserta jajaran, dan tamu undangan lainnya. [nm/suf]

  • Seizin Megawati, PDIP Jatim Renovasi Rumah Masa Muda Bung Karno di Blitar

    Seizin Megawati, PDIP Jatim Renovasi Rumah Masa Muda Bung Karno di Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Wajah situs bersejarah rumah masa muda Presiden pertama RI Soekarno atau yang terkenal dengan Istana Gebang di Kota Blitar, bakal makin cantik. DPD PDI Perjuangan Jawa Timur mengambil inisiatif melakukan renovasi terhadap situs cagar budaya tersebut.

    Langkah pemugaran ini bukan sembarang proyek. Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Jatim, Budi ‘Kanang’ Sulistyono, menegaskan bahwa renovasi ini telah mengantongi restu langsung dari putri Bung Karno sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    “Desainnya sudah kita sampaikan ke ibu Megawati dan ibu (Megawati) setuju maka jalan hari ini, sebelum 1 Desember harus sudah ada peletakan batu pertama maka hari ini dilakukan peletakan batu pertama,” ucap pria yang akrab disapa Kanang pada Minggu (30/11/2025).

    Uniknya, ada syarat khusus yang diutarakann oleh Megawati dalam proyek ini yakni haram menyentuh uang negara. Kanang mengungkapkan, Megawati memberikan instruksi tegas agar renovasi rumah masa muda sang Proklamator itu harus murni tanpa harus menggunakan uang negara.

    Instruksi ini menjadi tantangan prestisius yang langsung disambut oleh Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah. Menurut Kanang, pihak DPD Jatim langsung mengambil alih (take over) seluruh pembiayaan perbaikan Istana Gebang sebagai wujud penghormatan kepada Sang Proklamator tanpa bergantung pada pihak eksternal.

    “Saya diskusi dengan pak Said bagaimana kalau kita kolaborasi dengan BUMN tapi ibu tidak menghendaki, sudah lah DPD saja yang bangun tidak usah kemana-mana, nah ini menjadi tantangan pak Said tidak boleh ditantang kalau ditantang langsung diiyain,” bebernya.

    Sentuhan Baru: Patung Bung Karno Membaca Buku

    Patung Bung Karno

    Tak hanya soal dana, Megawati juga memberikan atensi detail terhadap desain renovasi. Setelah melalui proses konsultasi desain, Megawati meminta adanya penggantian patung Bung Karno yang menjadi ikon di halaman depan Istana Gebang.

    Megawati menghendaki sosok ayahnya ditampilkan dalam sisi intelektual yang lebih menonjol, serupa dengan patung Bung Karno yang berdiri di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI.

    “Ibu (Megawati) menghendaki patung seperti Lemhannas, saat Bung Karno duduk membaca buku di kursi, karena filosofinya Bung Karno adalah guru bangsa bukan hanya sekedar proklamator, tapi selamanya Bung Karno menjadi guru bangsa,” jelas mantan Bupati Ngawi tersebut.

    Lantai Granit dan Target 6 Bulan

    Selain penggantian patung, perubahan signifikan juga akan dilakukan pada bagian lantai area luar. Paving blok yang saat ini terpasang akan diganti dengan batu granit.

    Langkah ini dilakukan untuk menyelaraskan estetika Istana Gebang dengan kompleks Makam Bung Karno (MBK) yang sudah lebih dulu menggunakan material serupa. Proyek yang memadukan pelestarian sejarah dan estetika modern ini ditargetkan tidak memakan waktu lama.

    “Perbaikan ini diperkirakan selesai dalam waktu 5 sampai 6 bulan ke depan,” pungkas Kanang. [owi/suf]

  • Wali Kota Kediri Tegaskan Komitmen Jaga Keberlanjutan Lingkungan di Jambore Go Green Remaja Masjid

    Wali Kota Kediri Tegaskan Komitmen Jaga Keberlanjutan Lingkungan di Jambore Go Green Remaja Masjid

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri Jambore Go Green Remaja Masjid Kota Kediri yang digelar pada Minggu (30/11/2025) di Masjid Darus Sa’adah Bandar Kidul. Kegiatan ini menjadi momentum penguatan peran generasi muda, khususnya Remaja Masjid dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Yakni melalui aksi-aksi nyata yang dimulai dari lingkungan Masjid.

    “Saat ini dunia sedang menghadapi tantangan yang besar. Salah satunya berkaitan dengan lingkungan. Kita lihat beberapa waktu terakhir terjadi bencana banjir di beberapa daerah dimana diperlukan aksi nyata kita dalam menjaga lingkungan,” ujar wali kota termuda ini.

    Perempuan yang akrab disapa Mbak Wali ini menegaskan adanya kegiatan Jambore Go Green Remaja Masjid ini menjadi kegiatan yang positif. Dimana Remaja Masjid tidak hanya berkegiatan di ruang-ruang ibadah. Melainkan Remaja Masjid juga memiliki peran penting sebagai motor penggerak perubahan sosial.

    Remaja Masjid hadir di sini sebagai remaja yang memiliki kepedulian dan kesiapan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Kegiatan ini akan memberikan wawasan generasi muda terhadap kepedulian lingkungan. Dalam acara ini mereka akan berdiskusi dan belajar baik tentang pengolahan sampah, pentingnya pohon, penghematan energi dan air, serta sosialisasi ecoenzym.

    “Kegiatan ini menjadi komitmen bersama bahwa kita ingin menjaga dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Saya harap ilmu yang didapat hari ini bisa disebar luaskan ke lingkungan masing-masing. Sehingga semakin banyak lagi orang yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan kita,” tegasnya.

    Pada kesempatan ini Anggota DPRD Kota Kediri sekaligus Penggagas Jambore Go Green Imam Wihdan Zarkasyi menjelaskan Jambore Go Green ini merupakan salah satu alternatif kegiatan Remaja Masjid. Agar Remaja Masjid lebih solid dan berkegiatan lingkungan.

    Dengan alternatif kegiatan ini maka dapat mengurangi aktivitas di luar yang jauh dari Masjid. Pesertanya sekitar 300 orang peserta. Kegiatannya antara lain, penanaman pohon, sosialisasi eco enzym, pengajian dan lomba DAI. Dimana dakwah yang dibawakan juga mengenai lingkungan.

    “Disamping mendekatkan Remaja Masjid dengan kegiatan lingkungan. Tentu kesadaran terhadap pengolahan sampah, dan pemanfaatan limbah itu perlu dipahamkan ke Remaja Masjid. Harapannya kalau satu Remaja Masjid menanam pohon dan memeliharanya maka Kota Kediri semakin hijau lagi,” jelasnya.

    Dalam kegiatan ini, Mbak Wali juga melakukan aksi tanam pohon. Turut hadir, Kepala Bagian Kesra Yono Heryadi, Camat Mojoroto Abdul Rahman, Lurah Bandar Kidul Hero Sudarmawan, perwakilan PCNU, tiga pilar kecamatan dan kelurahan, serta tamu undangan lainnya. [nm/suf]

  • APBD 2026 Disahkan, Fraksi-fraksi ‘Menguliti’ Anggaran Pemkot Probolinggo

    APBD 2026 Disahkan, Fraksi-fraksi ‘Menguliti’ Anggaran Pemkot Probolinggo

    Probolinggo (beritajatim.com) – Rancangan APBD 2026 Kota Probolinggo akhirnya disahkan, namun bukan tanpa guncangan. Rapat paripurna Sabtu (29/11/2025) itu berubah menjadi panggung kritik tajam dari seluruh fraksi DPRD, yang membongkar berbagai pos anggaran yang dinilai janggal, terburu-buru, hingga berpotensi memboroskan uang rakyat.

    Satu per satu fraksi angkat suara, menyampaikan peringatan keras kepada Pemkot agar tidak sembarangan mengelola anggaran publik. Suasana paripurna berlangsung panas meski tertib, menunjukkan tingginya kecurigaan legislatif terhadap arah kebijakan fiskal tahun depan.

    Fraksi Golkar menyerang pola lama Pemkot yang disebut hanya mengejar tinggi serapan tanpa mengukur dampak program. Golkar menegaskan APBD harus menghasilkan output dan outcome nyata, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar.

    Golkar juga memperingatkan agar proyek infrastruktur tidak sekadar membangun fisik, tetapi memperhitungkan keberlanjutan lingkungan. Sistem pengawasan internal diminta diperketat untuk menutup peluang penyimpangan.

    Fraksi PKB menyampaikan kritik paling keras: penyertaan modal Perseroda Bahari Tanjung Tembaga Rp 6,9 miliar dinilai dipaksakan, bahkan direkomendasikan tanpa kejelasan direksi dan komisaris.

    Tak berhenti di situ, PKB menyoroti anggaran KORMI Rp 500 juta yang dianggap tidak berdasar, proposal lemah, kegiatan minim manfaat, tapi tetap “ngotot” diajukan.

    PKB juga menembakkan kritik ke pos anggaran rumah tangga kepala daerah yang menembus lebih dari Rp 3 miliar dan wakil kepala daerah lebih dari Rp 1,4 miliar. Fraksi menyebut pos tersebut rawan pemborosan dan belum memiliki dasar regulasi yang jelas.

    Fraksi PDI Perjuangan memperingatkan bahwa APBD bukan sekadar tabel angka ataupun alat akomodasi kepentingan politik, tetapi penentu arah pembangunan daerah.

    Fraksi ini menuntut APBD 2026 benar-benar berpihak kepada rakyat: mulai dari akses infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan, dukungan bagi petani, hingga program pengentasan kemiskinan dan stunting.

    Fraksi Gembira (Gerindra–PPP) menyoal keras penurunan ekstrem alokasi BOSDA bagi sekolah swasta. Mereka memperingatkan kebijakan itu bisa mengancam keberlangsungan sekolah swasta, menimbulkan keresahan, bahkan gejolak di masyarakat.

    Fraksi juga meminta bantuan pesantren dan tunjangan guru keagamaan tidak dicoret, mengingat kontribusinya yang besar dalam pendidikan moral dan sosial masyarakat.

    Fraksi NasDem menyampaikan tuntutan tegas: Pemkot harus menghentikan belanja-belanja tak efektif dan tidak memiliki urgensi publik.

    NasDem mendorong optimalisasi PAD melalui digitalisasi perpajakan, inovasi pendapatan legal, dan penggunaan data wajib pajak yang valid. Kenaikan target PAD harus berbasis kajian, bukan sekadar menaikkan angka untuk terlihat agresif.

    Fraksi PKS mempersoalkan masih adanya paket pekerjaan yang masuk APBD tanpa DED dan FS. Fraksi menegaskan bahwa praktik seperti ini rawan menghasilkan proyek setengah matang dan manfaat yang tidak terasa bagi masyarakat.

    PKS juga menyoroti anggaran PKK Rp 3,9 miliar yang dianggap harus dikawal ketat agar tidak menjadi ajang seremonial. Untuk program bantuan fakir miskin, PKS meminta agar tidak hanya peralatan yang diberikan, tetapi modal dan pendampingan usaha hingga benar-benar meningkatkan taraf hidup penerima.

    Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, merespons kritik fraksi dengan menyatakan seluruh catatan akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum APBD ditetapkan. “Akan kita tindak lanjuti setiap catatan DPRD,” ujarnya.

    R-APBD 2026 selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi. Wali kota menyebut masukan fraksi penting untuk mengoptimalkan belanja dan pendapatan daerah sebelum penetapan final. [ada/suf]

  • Timbulan Sampah 6,5 Juta Ton, Ketua Pokja Sampah DPRD Jatim: Pengelolaan Masih Minim

    Timbulan Sampah 6,5 Juta Ton, Ketua Pokja Sampah DPRD Jatim: Pengelolaan Masih Minim

    Jember (beritajatim.com) – Timbulan sampah di Jawa Timur pada 2024 mencapai 6,5 juta ton. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengelolanya.

    “Kalau masalah penanganan sudah berjalan dengan baik, namun terkait pengelolaan ini masih sangat minim,” kata Ketua Kelompok Kerja Sampah DPRD Jatim Satib, Minggu (30/11/2025).

    Menurut Satib, sampah yang bisa dikelola masih 59 persen. “Jadi ada 41 persen sampah di Jawa Timur belum dikelola dengan baik,” katanya.

    Satib mendorong masyarakat untuk berpartisipasi mengelola sampah melalui bank sampah. Dia sendiri berupaya memfasilitasi bantuan untuk swadaya masyarakat dalam mengelola sampah. Salah satunya dengan pemberian bantuan kendaraan roda tiga ke Bank Sampah Jawa Asri, di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Sabtu (29/11/2025).

    Bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jatim, Satib ingin bank sampah di Jember lebih mudah mengembangkan pengelolaan sampah semaksimal mungkin. Dia mengingatkan, sumbangsih rumah tangga dalam timbulan sampah di Indonesia cukup besar. “Maka dibutuhkan peran rumah tangga juga untuk menguranginya,” katanya.

    Sebelumnya, Satib juga memfasiilitasi bantuan kendaraan roda tiga untuk bank sampah di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates, Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan, dan lainnya. Dia juga memfasilitasi bantuan tempat sampah besar ke berbagai bank sampah hingga masyarakat di kelurahan-kelurahan. “Insyallah nanti pada 2027 kami anggarkan 10 unit kendaraan untuk Jember,” katanya. [wir]

  • Mbak Wali Sabet Anugerah A Transformative Young Mayor 2025 Radar Kediri Awards

    Mbak Wali Sabet Anugerah A Transformative Young Mayor 2025 Radar Kediri Awards

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati kembali menorehkan prestasi gemilang. Sosok pemimpin muda ini resmi menerima Anugerah A Transformative Young Mayor dari Jawa Pos Radar Kediri Award 2025.

    Sebuah penghargaan bergengsi yang diberikan kepada kepala daerah yang dinilai berhasil membawa perubahan nyata dalam struktur, tata kelola, dan pembangunan Kota Kediri. Penyerahan penghargaan, berlangsung di Ruang Tegowangi, Hotel Grand Surya Kediri, Sabtu (29/11/2025).

    “Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami bisa mendapatkan penghargaan ini. Tentu saja ini bukan pencapaian pribadi tapi pencapaian seluruh jajaran di Pemerintah Kota Kediri dan masyarakat Kota Kediri,” terang Wali Kota Kediri.

    Lebih lanjut, Mbak Wali menegaskan bahwa penghargaan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa perubahan tidak boleh berhenti bagi Kota Kediri. Momentum ini juga menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Kediri untuk terus bekerja lebih baik sehingga pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

    Di akhir sambutannya, Wali Kota termuda ini mengajak seluruh masyarakat Kota Kediri untuk terus bergotong royong mewujudkan Kota Kediri yang semakin Mapan.

    Hadir pula, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi (Wamendikti) Fauzan, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur Imam Hidayat, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, Pengasuh Ponpes Al Falah Ploso Gus Kautsar, Ketua Pengadilan Negeri Khairul, Direktur Radar Kediri Kurniawan Muhammad, Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Agung Hadi Wijanarko, serta para penerima penghargaan lainnya. [nm/suf]

  • Sedih dengan Perpecahan di PBNU, Said Abdullah: Merugikan Bangsa

    Sedih dengan Perpecahan di PBNU, Said Abdullah: Merugikan Bangsa

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Said Abdullah, menyatakan keprihatinan dengan terjadinya perpecahan di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dia menegaskan perpecahan tersebut merugikan bangsa.

    “Saya begitu masygul mendengar kabar para masyayih dan kiai yang duduk dijajaran PBNU berkonflik. Apalagi konflik itu menjadi berita terbuka dimana mana, yang disertai dengan saling pecat memecat satu sama lain,” ujar Said dalam pernyataan tertulisnya.

    Dia semakin sedih ketika mengetahui konflik bermula dari pengelolaan pertambangan batubara yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan. Diketahui, NU merupakan salah satu ormas yang menerima hak pengelolaan tersebut.

    “Suatu perkara duniawi yang sesungguhnya kecil sekali derajatnya untuk dijadikan sumber perpecahan,” kata dia.

    Said merupakan pribadi yang sangat lekat dengan tradisi NU. Sejak kecil, dia dididik, beribadah, maupun bermuamalah dengan tradisi Nahdliyah dan memegang teguh ajaran tawadlu’, tabayun, serta akhlaqul karimah yang termaktub dalam kitab Ta’lim Muta’alim.

    “Apakah tradisi ini sudah tidak bisa lagi berjalan di PBNU, sehingga harus pecah menjadi konflik terbuka? Sebagai bagian dari jam’iyah ini, saya sekali lagi sedih dan merasa malu. Kami meneladani dan senantiasa menjadikan ulama pesantren sebagai contoh akhlakul karimah, namun kenapa kami, jam’iyah ini mendapatkan tontonan seperti ini,” terang dia.

    Sebagai bagian dai jam’iyah NU, Said menyampaikan permohonan agar para masyayih kiai di PBNU untuk kembali islah. “Islah sebagai jalan yang perlu diutamakan. Para mustasyar PBNU, para kiai sepuh, para ahlul halli wal aqdi mohon berkenan untuk menjadi jembatan terwujudnya jalan islah ini,” tegas Said.

    Selanjutnya, Said mengingatkan perpecahan yang terjadi tidak hanya merugikan NU namun juga bangsa ini. Apalagi, peran NU dikenal luas hingga internasional.

    “Dengan terpecahnya jajaran di PBNU, yang diruginkan adalah bangsa ini. Dunia mengakui bahwa NU adalah jangkar utama kekuatan Islam Indonesia, bersama dengan Muhammadiyah untuk membangun umat, memberikan pendidikan karakter, sekaligus memberikan berbagai pelayanan ekonomi dan sosial kepada umat,” kata Ketua Banggar DPR RI ini.

    Bila konflik berkepanjangan, terang Said, energi PBNU akan tersedot untuk mengurusi konflik. Padahal fokus NU harus ke pelayanan kepada para jam’iyah di bawah.

    “Bila tidak ada jalan islah, dan jalan pecat memecat yang ditempuh, maka akan ada luka, ada perpecahan yang tidak bisa di sudahi dengan sekedar keputusan organisasi, karena ujungnya yang zero sum game (menang kalah), tidak memenangkan semua. Akan ada martabat yang direndahkan,” terang politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini.

    Lebih lanjut, Said juga berharap para pendukung untuk tidak saling terus membakar hawa panas melalui berbagai forum, baik di media massa, media sosial, termasuk juga berbagai pertemuan fisik. “Saya berharap untuk menahan diri dan menjaga semangat untuk mengupayakan persatuan. Dengan demikian medan konflik tidak semakin meluas,” ucap dia.

    Dia pun yakin, dengan keluasan hati, ikhtiar, tawakal, serta semangat pengabdian kepada umat, para ulama kita bisa mendapatkan menempuh jalan islah. “Kami para jam’iyah mendoakan hal itu segera terwujud. Amien ya robbal alamin,” tutup Said. [beq]