Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Hasto beberkan peran Bung Karno sebagai pendekar bangsa Islam

    Hasto beberkan peran Bung Karno sebagai pendekar bangsa Islam

    Dengan spirit Resolusi Jihad dan dukungan negara-negara Asia Afrika, kalau Bung Karno masih hidup, peristiwa seperti Gaza tidak akan pernah terjadi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membeberkan fakta sejarah mengenai dampak global dari Resolusi Jihad 1945 dan peran mendalam Presiden Pertama RI Soekarno atau yang akrab disapa Bung Karno, dalam membangun solidaritas dunia Islam.

    Tidak lupa Hasto menjelaskan keputusan Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) 1965 yang mengukuhkan Bung Karno sebagai Pendekar Kemerdekaan dan Pahlawan Islam, sebuah gelar yang kerap terlupakan dalam narasi sejarah.

    “Dalam perjuangannya melawan Belanda, Bung Karno banyak mengutip ayat-ayat Al-Qur’an yang membangkitkan semangat. Inilah yang ingin kita luruskan dari sejarah: Bung Karno dan Islam,” kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan Hasto dalam acara peringatan Hari Santri 2025 bertema Santri Berjuang: Ajaran Bung Karno, Warisan Kemerdekaan dan Kontribusi Generasi Muda di Sekolah Partai Lenteng Agung.

    Hasto menceritakan bagaimana konsultasi Bung Karno dengan KH Hasyim Asy’ari tentang hukum membela tanah air yang melahirkan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945.

    Resolusi itu menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah kewajiban agama bagi setiap muslim, dan menjadikan penjajah sebagai musuh agama dan bangsa.

    “Hebatnya, Resolusi Jihad ini terdengar juga oleh pendiri Pakistan, Muhammad Ali Jinnah. Dia pun mengeluarkan resolusi serupa, yang mengakibatkan sekitar 600 tentara muslim membelot dari tentara Inggris untuk membela Indonesia yang baru merdeka. Banyak dari mereka yang gugur sebagai syuhada,” ujar Hasto.

    Untuk menghormati pengorbanan tersebut, lanjut Hasto, Bung Karno kemudian membangun Masjid Syuhada pada saat Ibu Kota berada setelah ibu kota berada di Yogyakarta.

    “Kebetulan sopir Bung Karno pada saat ditangkap Belanda juga bernama Syuhada,” ujarnya.

    Peristiwa ini, tegasnya, menunjukkan bagaimana pertemuan antara agama dan nasionalisme melahirkan kekuatan yang mampu menghadapi pemenang Perang Dunia II.

    Hasto juga menegaskan bahwa pemahaman keIslaman Bung Karno sangatlah lengkap. Proklamator Republik Indonesia itu berguru pada pemikiran tokoh-tokoh Islam dunia seperti Sayyid Jamaluddin al-Afghani, Arabi Pasha, Mustafa Kamil, dan Muhammad Abduh.

    Pemahaman inilah yang mendasari kebijakan luar negeri Bung Karno yang membela bangsa-bangsa tertindas. Pasca Konferensi Asia Afrika (KAA), Bung Karno aktif mendukung perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam.

    “Bung Karno menyewakan rumah di Jalan Serang, Menteng, Jakarta untuk pejuang-pejuang dari Aljazair, Maroko, Tunisia, dan Sudan. Bahkan, untuk membebaskan Aljazair, Bung Karno menyelundupkan senjata yang seharusnya untuk Irian Barat, karena lebih memprioritaskan pembebasan bangsa-bangsa terjajah,” papar Hasto.

    Karena kontribusinya inilah, Bung Karno dianugerahi gelar sebagai “pendekar dan pembebas bangsa Islam”.

    Komitmen ini, kata Hasto, menjadi fondasi ideologis dan historis bagi PDIP hingga kini, termasuk dalam sikap tegas menolak kedatangan Israel dan mendukung penuh Palestina.

    “Dengan spirit Resolusi Jihad dan dukungan negara-negara Asia Afrika, kalau Bung Karno masih hidup, peristiwa seperti Gaza tidak akan pernah terjadi,” tegasnya.

    Hasto juga menyoroti koneksitas spiritual dan politik antara Bung Karno dan putrinya, Megawati Soekarnoputri. Dia mencontohkan, saat menyusun kabinet 2014, Megawati mengingatkan presiden terpilih untuk memahami kesadaran historis ini dan mengembalikan kekuatan ekonomi rakyat, termasuk dari kalangan Muhammadiyah dan NU.

    “Semangat inilah yang diteladankan Bung Karno dan dilanjutkan oleh Ibu Megawati. Semangat inilah yang harus kita hidupkan kembali, terutama dalam memaknai perjuangan membangun Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian,” tutur Hasto.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sekjen MPR ingatkan jajaran jauhi korupsi dan gratifikasi

    Sekjen MPR ingatkan jajaran jauhi korupsi dan gratifikasi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah meminta jajarannya untuk melaksanakan tugas dengan baik, jujur dan tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki sehingga tidak ada satu pun ASN di lingkungan MPR yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tindak pidana korupsi.

    “Kadang-kadang hal yang kita anggap biasa, ternyata itu termasuk dalam ranahnya korupsi gratifikasi. Misalnya, memberi kenangan-kenangan kepada pegawai yang melangsungkan pernikahan. Kita bisa menganggapnya biasa, tetapi ada nilai-nilai tertentu yang harus perhatikan, sampai berapa batasan nilainya. Lalu, apakah pemberian kenangan itu termasuk gratifikasi atau tidak,” kata Siti Fauziah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Pernyataan itu disampaikan Siti Fauziah saat menyampaikan sambutan dan membuka sosialisasi pencegahan korupsi di Gedung Nusantara V Komplek MPR/DPR RI.

    Acara tersebut menghadirkan Novel Baswedan sebagai narasumber tunggal dan sosialisasi pencegahan korupsi tersebut mengusung tema “Integritas Bukan Lips Service, Gratifikasi Bukan Tradisi”.

    Titik, sapaan Siti Fauziah, mengatakan kehati-hatian pegawai MPR sangat diperlukan mengingat dalam melaksanakan tugas sehari-hari, terkadang tanpa disadari terdapat kebijakan atau tindakan yang diambil berhimpitan dengan tindak pidana korupsi.

    Karena itu, Sekretariat Jenderal MPR menganggap kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi ini sangat penting.

    Harapannya setiap individu di lingkungan MPR dapat memperdalam pengetahuan tentang integritas dan gratifikasi sehingga bisa terhindar dari tindakan korupsi.

    “Pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan oleh institusi, saya dan deputi, hingga para kepala biro serta kepala bagian, tidak bisa mendeteksi tindakan aparatur di lingkungan Setjen MPR satu persatu. Karena itu, dibutuhkan kesadaran dan pengetahuan masing-masing. Itulah arti penting dari kita mengadakan sosialisasi ini,” ujarnya.

    Karena itu, menurut Titik, pihaknya sangat mewanti-wanti kejujuran seluruh pegawai MPR. Apalagi, seringkali bertemu, Ketua MPR Ahmad Muzani selalu mengingatkan jangan sampai ada tindakan-tindakan mark up atau proyek fiktif.

    “Itu jadi beban tersendiri buat saya. Saya berharap semua pegawai di Sekretariat Jenderal MPR lebih waspada. Saya tidak bisa bilang kita semua bersih, tapi tolong diperbaiki, dan setelah hari ini tidak ada lagi yang bermain-main dengan masalah korupsi dan gratifikasi,” ujarnya.

    Siti berharap materi yang disampaikan nara sumber tidak hanya didengarkan, tetapi dipahami dan diimplementasikan dalam setiap kegiatan, termasuk dalam kehidupan sehari-hari semua pegawai.

    “Yang sudah berbuat baik dari awal, alhamdulillah. Tapi, saya sangat berharap, kita semua bisa mendengarkan, mengikuti, memahami, dan melaksanakan materi yang nanti akan disampaikan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dedi ancam copot pejabat yang sembunyikan data APBD didepositokan

    Dedi ancam copot pejabat yang sembunyikan data APBD didepositokan

    “Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan, saya berhentikan pejabat itu,”

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengancam akan memberikan sanksi tegas berupa pencopotan kepada pejabat yang berbohong dan menyembunyikan data faktual, termasuk terkait APBD Jabar yang didepositokan di perbankan.

    Dedi menegaskan ancaman tersebut tidak pandang bulu, bahkan termasuk kepada Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan, hingga Kepala Badan Pendapatan Daerah jika terbukti melanggar.

    “Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan, saya berhentikan pejabat itu,” kata Dedi dalam keterangan di Bandung, Rabu.

    Dedi sendiri, dikabarkan mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia, guna mengkonfirmasi sumber data terkait anggaran Rp4,1 triliun APBD Pemprov Jabar yang dinyatakan sebagai deposito, dan mencocokkan dengan data miliknya.

    Dedi menegaskan, seluruh rangkaian verifikasi data tersebut akan dilakukan secara transparan sehingga publik dapat mengetahui informasi yang sesuai fakta.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi menampik pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait 15 daerah yang menyimpan dana (bukan) di bank (pembangunan daerahnya), termasuk Jawa Barat, dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian, Senin (20/10).

    Pemprov Jawa Barat disebut Purbaya menyimpan deposito sebesar Rp4,17 triliun. Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyebut Pemerintah Provinsi Jakarta menyimpan deposito Rp14,683 triliun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rp6,8 triliun.

    Purbaya mengungkapkan data tersebut dari Bank Indonesia yang mengungkap dana yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun, meliputi simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 trilliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar Rp39,5 triliun.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo dan Ramaphosa bahas penyelesaian konflik Gaza

    Prabowo dan Ramaphosa bahas penyelesaian konflik Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengatakan dirinya dan Presiden Prabowo Subianto membahas upaya untuk mengakhiri konflik di Gaza serta mendorong terciptanya perdamaian yang adil bagi rakyat Palestina.

    “Kami bertukar pandangan tentang upaya untuk mengakhiri konflik di Gaza dan mengamankan perdamaian yang adil dan abadi yang mewujudkan aspirasi rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” kata dia dalam pernyataan bersama dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

    Ramaphosa mengatakan pentingnya solusi dua negara, yaitu Israel dan Palestina, yang dapat hidup berdampingan secara damai.

    “Itu seharusnya menghasilkan solusi dua negara, negara Israel hidup berdampingan dengan negara Palestina,” ucap dia.

    Ramaphosa juga mengatakan kedua negara sepakat untuk meningkatkan volume perdagangan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

    Ramaphosa juga menyambut baik bergabungnya Indonesia sebagai anggota terbaru kelompok BRICS. Dia mengatakan kedua negara sepakat tentang pentingnya memperluas dan melebarkan hubungan bilateral di blok politik dan ekonomi.

    “Kami mendiskusikan isu-isu global sebagai mitra dalam organisasi-organisasi seperti BRICS, G20, dan Gerakan Non-Blok, di antara lainnya. Kami menegaskan perlunya memperkuat sistem multilateral untuk meningkatkan resolusi konflik secara damai melalui dialog,” kata Ramaphosa.

    Lebih lanjut, Ramaphosa turut mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar di Johannesburg, Afrika Selatan bulan depan.

    Ramaphosa menyampaikan melalui kepemimpinan Afrika Selatan, G20 berfokus pada langkah-langkah untuk memperkuat kerja sama global, terutama dalam mendukung pembangunan di benua Afrika dan kawasan selatan dunia.

    “Kami akan merasa terhormat untuk menerima Presiden Subianto di Afrika Selatan dalam kunjungan kenegaraan pada tanggal yang disepakati bersama. Dia telah menunjukkan bahwa dia bersedia, siap, dan mampu datang ke Afrika Selatan dalam kunjungan kenegaraan,” ucapnya.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka Jakarta, Rabu siang.

    Kunjungan Presiden Ramaphosa beserta delegasi ke Jakarta menandai awal kunjungan kenegaraannya ke Indonesia, yang menjadi momentum penting dalam mempererat kerja sama strategis antara kedua negara di berbagai bidang.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo dijadwalkan menggelar jamuan santap malam kenegaraan untuk Presiden Ramaphosa dan delegasi.

    Pertemuan kedua pemimpin negara diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Afrika Selatan yang telah terjalin erat selama lebih dari tiga dekade.

    Pewarta: Fathur Rochman/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Afsel: Indonesia sekutu setia sejak perjuangan anti-apartheid

    Presiden Afsel: Indonesia sekutu setia sejak perjuangan anti-apartheid

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Afrika Selatan Matamela Cyril Ramaphosa menyampaikan apresiasinya atas hubungan historis yang telah terjalin lama, terutama karena Indonesia merupakan sekutu yang konsisten mendukung perjuangan melawan apartheid.

    Saat pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch bersama delegasi masing-masing di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, Presiden Ramaphosa menyoroti peran penting Indonesia dalam perjuangan rakyat Afrika Selatan melawan apartheid yang terinspirasi oleh Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung.

    “Selama bertahun-tahun, rakyat Afrika Selatan menemukan sekutu setia di Indonesia, yang secara konsisten mendukung perjuangan melawan apartheid. Kami akan selalu berterima kasih atas dukungan dan solidaritas rakyat Indonesia,” kata Ramaphosa.

    Lebih lanjut, Presiden Ramaphosa menyoroti potensi besar kerja sama ekonomi melalui forum BRICS sebagai wadah untuk mendorong reformasi global yang lebih inklusif.

    Ramaphosa pun menyambut baik keaktifan Indonesia dalam menjalin kemitraan ekonomi dengan negara-negara BRICS dan mendorong agar kerja sama tersebut menjadi katalisator pertumbuhan hubungan ekonomi bilateral.

    “Kemitraan ekonomi BRICS juga memberikan potensi besar untuk mendukung pembangunan dan transformasi di negara kita, dan kami mendorong pendalaman partisipasi Indonesia dalam semua struktur BRICS, khususnya dalam kemitraan ekonomi BRICS,” kata Presiden Ramaphosa.

    Presiden Ramaphosa pun menekankan bahwa kerja sama Indonesia–Afrika Selatan didasari oleh semangat kebersamaan dan tujuan bersama dalam mengatasi tantangan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.

    Ia juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari kegiatan ekonomi agar dapat berperan lebih besar dalam pembangunan.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Ramaphosa menyampaikan penghargaan atas peran aktif Indonesia di berbagai forum internasional, termasuk dalam kerja sama G20 di mana Afrika Selatan tahun ini menjadi tuan rumah.

    Ramaphosa menyambut baik rencana kehadiran Presiden Prabowo pada KTT Pemimpin G20 di Johannesburg bulan depan, yang dinilai penting bagi penguatan posisi negara-negara kawasan global selatan di panggung dunia.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua MPR: Hari Santri momentum refleksi nasionalisme dan peradaban

    Ketua MPR: Hari Santri momentum refleksi nasionalisme dan peradaban

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan peringatan Hari Santri bukan sekadar seremoni, melainkan momentum refleksi atas peran besar para santri dan ulama dalam perjalanan nasionalisme bangsa Indonesia dan membangun peradaban.

    Muzani menegaskan tradisi pembelajaran santri sudah tumbuh jauh sebelum Indonesia merdeka. Para santri bukan hanya mempelajari ilmu agama, melainkan juga turut membangun kesadaran masyarakat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang batil.

    “Dari sanalah lahir nasionalisme dan semangat perlawanan terhadap penjajah. Para santri telah menjadi garda terdepan dalam membangun kesadaran bangsa untuk merdeka,” kata Muzani di Jakarta, Rabu.

    Ia menambahkan pola pembelajaran santri adalah tradisi ilmu yang tidak pernah berhenti. Pesantren telah melahirkan peradaban, adab, dan kemandirian yang terus diwariskan lintas generasi.

    “Santri adalah tradisi ilmu dan peradaban. Kemandirian yang tidak pernah berhenti. Dari pesantren kita belajar adab, keadaban, dan membangun peradaban bangsa,” katanya.

    Untuk itu, lanjut Muzani, Hari Santri merupakan momen yang tepat untuk merenungkan kembali nilai-nilai luhur tersebut.

    Lebih dari itu, menurut dia, semangat Hari Santri harus menjadi energi baru untuk kebangkitan bangsa Indonesia di tengah tantangan global.

    Ketua MPR pun mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadikan Hari Santri sebagai sarana memperkuat rasa syukur, penghormatan kepada para ulama dan kiai, sekaligus meneguhkan semangat kebangsaan.

    “Hari Santri adalah momentum untuk merenung, sekaligus menjadi energi kebangkitan bangsa Indonesia. Dengan menghormati para kiai, menjaga adab, dan melestarikan tradisi ilmu, kita memperkuat fondasi peradaban bangsa,” kata Muzani.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo serukan “Amandla” (kekuatan) di depan Presiden Afrika Selatan

    Prabowo serukan “Amandla” (kekuatan) di depan Presiden Afrika Selatan

    kunjungan Presiden Ramaphosa beserta delegasi ke Jakarta menandai awal kunjungan kenegaraannya ke Indonesia, yang menjadi momentum penting dalam mempererat kerja sama strategis antara kedua negara di berbagai bidang

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan kata “Amandla” yang bermakna kekuatan, seraya mengepalkan dan mengangkat tangannya saat menyampaikan keterangan pers di hadapan Presiden Afrika Selatan Matamela Cyril Ramaphosa.

    Dalam penyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan hubungan persahabatan yang telah terjadi di antara kedua negara.

    “Saya menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tulus atas kunjungan Anda, atas persahabatan, solidaritas, dan kerja sama yang terus terjalin antara Indonesia dan Afrika Selatan. Kami berkomitmen untuk memajukan kemitraan strategis kami dengan Afrika Selatan,” kata Presiden Prabowo Subianto.

    Presiden Ramaphosa pun menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas yang menyambut kunjungannya di Jakarta dengan hangat dan tulus.

    “Kami sungguh berterima kasih karena telah menerima kami di negara Anda yang indah ini. Terima kasih banyak,” kata Presiden Ramaphosa.

    Setelah itu, kedua pemimpin berjabat tangan menandakan eratnya hubungan kedua negara. Tak lama setelah momen tersebut, Prabowo pun menyerukan kata “Amandla!” sambil mengepalkan tangannya di udara.

    Dalam bahasa Xhosa dan Zulu, “Amandla” diartikan sebagai kekuatan atau kekuasaan.

    Mendengar kata yang familiar itu, Ramaphosa pun menjawab seruan Prabowo dengan “Awethu!” sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, “Awethu” bermakna milik kita atau untuk kita. Kedua kata ini sering digunakan dalam format seruan dan respons, dimana seorang pemimpin berteriak “Amandla” dan dijawab “Awethu”.

    Slogan Afrika Selatan yang berarti “kekuatan/kekuasaan adalah milik kita” digunakan oleh gerakan anti-apartheid untuk menggalang dukungan.

    Adapun kunjungan Presiden Ramaphosa beserta delegasi ke Jakarta menandai awal kunjungan kenegaraannya ke Indonesia, yang menjadi momentum penting dalam mempererat kerja sama strategis antara kedua negara di berbagai bidang.
    ‎
    ‎Sebagai informasi, Presiden Prabowo dijadwalkan menggelar jamuan santap malam kenegaraan untuk Presiden Ramaphosa dan delegasi.
    ‎
    ‎Pertemuan kedua pemimpin negara diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Afrika Selatan yang telah terjalin erat selama lebih dari tiga dekade.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hasto: Megawati titip pesan resolusi jihad tanamkan cinta Tanah Air

    Hasto: Megawati titip pesan resolusi jihad tanamkan cinta Tanah Air

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Hasto Kristiyanto mengatakan peringatan Hari Santri Nasional 2025 harus dimaknai sebagai momentum untuk membangkitkan kekuatan moral dan rasa percaya diri bangsa.

    Hasto juga menyampaikan tiga pesan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, tentang relevansi Resolusi Jihad di masa kini.

    “Kami berharap dengan merayakan dan memperingati resolusi ini, tiga pesan dari Bu Mega betul-betul dapat kita pegang sepenuhnya,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Hal itu disampaikan Hasto dalam acara peringatan Hari Santri 2025 bertema Santri Berjuang: Ajaran Bung Karno, Warisan Kemerdekaan dan Kontribusi Generasi Muda di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta.

    Pesan pertama menekankan Resolusi Jihad sebagai moral force atau kekuatan moral.

    Kekuatan ini, menurut Megawati, digerakkan oleh keyakinan, rasa cinta tanah air yang luar biasa, dan fondasi nilai-nilai keagamaan yang kokoh.

    Pesan kedua menjadikan peristiwa bersejarah itu sebagai fondasi untuk membangun rasa percaya diri.

    “Kita ini, ketika bersatu, kita bisa menghadapi pemenang Perang Dunia Kedua,” pesan Megawati seperti disampaikan Hasto.

    “Dengan bersatu dan mengobarkan semangat kebangsaan, rasa percaya diri sebagai bangsa yang hebat dengan cita-cata ‘membangun tata dunia baru” (to build the world anew) dapat diwujudkan, sebagaimana pernah dipidatokan oleh Bung Karno pada 30 September 1960,” sambungnya.

    Pesan ketiga mengajak seluruh anak bangsa merayakan Resolusi Jihad sebagai bagian dari kesadaran historis akan cita-cita Indonesia untuk berkontribusi bagi dunia.

    Megawati mengajak untuk mengambil spirit Resolusi Jihad, Konferensi Asia Afrika, dan Gerakan Non-Blok.

    “Dengan patriotisme yang menyala-nyala, kita berani berhadapan dengan siapapun yang menjajah kita, baik di bidang politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya,” kata Hasto menyampaikan pesan Megawati.

    Hasto pun menegaskan bahwa pesan-pesan ini diharapkan mampu mempersatukan anak bangsa dalam membela kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran tanpa rasa takut.

    “Tantangan yang kita hadapi tidaklah ringan,” ujarnya.

    Dia juga menyoroti pentingnya semangat hubbul wathon minal iman (cinta tanah air adalah sebagian dari iman) sebagai perpaduan kekuatan yang diperlukan dalam situasi saat ini.

    Dalam konteks ini, PDIP dengan semangat Islam berkemajuan bertekad mengukuhkan diri sebagai “rumah besar” bagi seluruh warga bangsa.

    Dalam kesempatan itu, Hasto juga mengungkapkan kilas balik penetapan Hari Santri.

    Dia mengenang peran Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, dalam konteks kesadaran ideologis dan historis menjelang Pilpres 2014, mengusulkan komitmen untuk mengingat peristiwa heroik Resolusi Jihad.

    “Dan kemudian Hari Santri sekaligus hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 kita jadikan sebagai upaya untuk meluruskan sejarah itu,” jelas Hasto.

    Setelah berkonsultasi dan mendapat izin dari Megawati, perjuangan bersama akhirnya berhasil menghadirkan Hari Santri yang dikaitkan dengan kelahiran Pancasila.

    Hal ini menegaskan bahwa santri adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa.

    Hasto menegaskan bahwa Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 bukan sekadar titik temu antara agama dan nasionalisme.

    Namun, peristiwa itu menunjukkan bagaimana seluruh rakyat Indonesia dengan pemimpinnya bersatu padu, berdiri kokoh menghadapi pemenang Perang Dunia Kedua, Inggris dan sekutunya, yang datang ke Surabaya.

    Hasto kemudian mengutip perjuangan Bung Karno yang menyatukan gagasan nasionalisme, Islam, dan sosialisme sebagai realitas peradaban dunia.

    “Rupanya memang sejak awal ada suatu visi yang luar biasa tentang Republik ini,” tutur Hasto.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: RI – Afrika Selatan sepakat percepat kerja sama pertahanan

    Prabowo: RI – Afrika Selatan sepakat percepat kerja sama pertahanan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Afrika Selatan sepakat mempercepat pelaksanaan kerja sama pertahanan yang telah disepakati pada 2023.

    “Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk mempercepat implementasi perjanjian kerja sama pertahanan yang kami sepakati pada tahun 2023. Dan kami akan bergerak maju untuk itu.,” kata Prabowo dalam pernyataan bersama dengan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

    Selain bidang pertahanan, kata Presiden Prabowo, kedua negara juga membahas peluang kerja sama di sektor pertanian, energi, serta hubungan antar masyarakat, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan serta kemungkinan pemberlakuan bebas visa timbal balik.

    Prabowo mengatakan Indonesia juga telah meminta kepada Presiden Ramaphosa untuk mengirimkan tim teknis atau delegasi khusus guna membahas program konkret di sejumlah bidang prioritas yang dapat segera dijalankan bersama Afrika Selatan.

    “Kami akan mengirim, Indonesia telah meminta kepada Presiden Afrika Selatan, kemungkinan jika kami dapat mengirim tim teknis, delegasi teknis untuk mendiskusikan program-program konkret di bidang-bidang utama di mana kami dapat bergerak maju dengan sangat cepat,” ucap Presiden.

    Presiden Ramaphosa menambahkan bahwa dalam pertemuan ini, kedua negara berbagi masa depan yang sama tentang kemajuan dan pembangunan serta untuk kesejahteraan masyarakat.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka Jakarta, Rabu siang.

    Kunjungan Presiden Ramaphosa beserta delegasi ke Jakarta menandai awal kunjungan kenegaraannya ke Indonesia, yang menjadi momentum penting dalam mempererat kerja sama strategis antara kedua negara di berbagai bidang.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo dijadwalkan menggelar jamuan santap malam kenegaraan untuk Presiden Ramaphosa dan delegasi.

    Pertemuan kedua pemimpin negara diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Afrika Selatan yang telah terjalin erat selama lebih dari tiga dekade.

    Pewarta: Fathur Rochman/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur harap dana otsus Aceh diperpanjang tanpa batas waktu

    Gubernur harap dana otsus Aceh diperpanjang tanpa batas waktu

    Banda Aceh (ANTARA) – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem berharap pemerintah pusat untuk memperpanjang dana otonomi khusus (otsus) Aceh dalam revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) itu tanpa batas waktu atau berlangsung selamanya.

    “Kita inginkan seperti itu, diperpanjang sampai seumur hidup seperti Papua (dana otsus). Kenapa Papua boleh kita tidak boleh,” kata Mualem, di Banda Aceh, Selasa.

    Pernyataan itu disampaikan Mualem kepada awak media usai menerima kunjungan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rangka mencari masukan dari berbagai kalangan di Aceh terkait revisi UU Pemerintahan Aceh, di Banda Aceh.

    Mualem menyampaikan, perpanjangan dana otsus Aceh lewat revisi UUPA tersebut merupakan harapan semua masyarakat dan pemerintahan Aceh, sehingga nantinya bisa memberikan sejahtera dan kemakmuran bagi rakyat.

    Dirinya meminta, semua poin-poin usulan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh dalam revisi UUPA yakni delapan pasal perubahan dan satu pasal tambahan dapat diakomodir seluruhnya.

    Termasuk pasal 183, terkait dengan pendapatan/fiskal Aceh, yaitu tentang dana otonomi khusus (otsus). Dalam usulannya, meminta dana otsus Aceh diberikan sebesar 2,5 persen dari DAU nasional dan tanpa batas waktu.

    “Benar-benar sekali, itu nyawa kita, kalau tidak ada itu, tidak bisa kita buat apa-apa (semua usulan Aceh untuk revisi UUPA dapat diterima),” ujarnya.

    Di sisi lain, Mualem menegaskan bahwa revisi UUPA cita-cita besar masyarakat Aceh dan menjadi upaya penting untuk menjamin keberlanjutan kebijakan strategis daerah, seperti keberlanjutan dan penguatan dana otsus, pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam, serta penegasan kewenangan antara pemerintah Aceh dan pusat.

    “Revisi UUPA adalah mimpi seluruh masyarakat Aceh. Perpanjangan dana otsus menjadi sangat penting dan berarti bagi pembangunan dan masa depan Aceh,” katanya.

    Mualem menambahkan, dana otsus selama ini telah memberikan manfaat besar bagi pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.

    “Harapan kami dan masyarakat Aceh, agar dengan dukungan Baleg DPR RI melalui revisi UUPA, penguatan dan perpanjangan dana otsus Aceh dapat terwujud, agar Aceh dapat bangkit dan sejajar dengan provinsi lain,” ujar Mualem.

    Sementara itu, Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyampaikan bahwa revisi UUPA dilakukan bukan untuk mengubah substansi kekhususan Aceh, melainkan memperkuatnya agar sejalan dengan perkembangan hukum nasional.

    “Sebuah undang-undang yang lahir tanpa partisipasi publik tidak akan bermakna. Karena itu, kami datang untuk mendengar langsung dari pihak yang mengalami dan memahami kondisi Aceh,” katanya.

    Dirinya menegaskan, semangat MoU Helsinki tetap menjadi sumber utama dalam pembahasan revisi UUPA. Maka, dalam proses ini yang dilakukan hanya penyelarasan frasa hukum agar sesuai tata cara pembentukan UU nasional.

    “Tetapi, semangat dan substansi tetap sama, yaitu demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan kekhususan Aceh,” ujarnya.

    Dirinya berharap, proses pembahasan revisi UUPA dapat diselesaikan pada tahun ini sebagaimana harapan Gubernur Aceh.

    “Mari sama-sama kita berdoa dan berikhtiar agar proses ini berjalan cepat dan lancar. Semangat Mualem untuk Aceh yang maju dan berdaulat harus kita dukung bersama,” demikian Bob Hasan.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.