Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Menhan buka suara soal rencana pembelian helikopter Black Hawk

    Menhan buka suara soal rencana pembelian helikopter Black Hawk

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membuka suara soal rencana membeli helikopter Black Hawk dari Amerika Serikat.

    Dia mengatakan masih harus memastikan kebenaran informasi tersebut kepada pihak pengguna tentara yakni TNI.

    “Saya belum tahu informasinya, nanti saya tanya sama Panglima dulu bagaimana evaluasinya,” kata Sjafrie Sjamsoeddin saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu.

    Di waktu dan tempat yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan pihaknya tidak bisa berkomentar banyak soal pembelian helikopter tersebut.

    Pihaknya menyerahkan urusan pembelian kepada Kementerian Pertahanan.

    “Kita kan pengguna, yang penting kita menerima,” kata Agus di kantor Kementerian Pertahanan.

    Antara juga sempat mengkonfirmasi soal pembelian helikopter tersebut ke Mabes TNI AD selaku pihak pengguna.

    Namun demikian, pihak Mabes AD juga enggan berkomentar soal itu. “Kebijakannya ada di Kemhan ya,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana kepada Antara, Rabu.

    Untuk diketahui, sebuah akun instagram khusus informasi soal isu pertahanan @isds.indonesia mengunggah informasi bahwa TNI AD akan kedatangan helikopter Sikrosky S-70 M Black Hawk tipe GFA pada 2026.

    Berdasarkan informasi yang diunggah akun tersebut, dijelaskan bahwa helikopter tersebut akan ditempatkan di Pangkalan Udara Utama Angkatan Darat (Lanudmad) Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi I DPR sebut Pindad perlu tingkatkan kualitas untuk produksi Maung

    Komisi I DPR sebut Pindad perlu tingkatkan kualitas untuk produksi Maung

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan PT Pindad perlu meningkatkan kualitas dan efisiensi pabrik untuk memproduksi massal mobil Pindad Maung yang diperintahkan untuk digunakan para menteri.

    Menurut Dave, peningkatan kapasitas produksi harus diiringi dengan kualitas agar produk Maung bertahan lama dan memiliki dampak yang masif.

    “Maung produk karya anak bangsa yang berhasil bekerja sama dengan pabrik luar ini perlu kita kawal agar program ini bisa berhasil dan bisa dimanfaatkan elemen bangsa,” kata Dave di Jakarta, Rabu.

    Legislator yang membidangi urusan pertahanan dan keamanan itu mengatakan bahwa saat ini tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dari Pindad Maung sudah mencapai 70 persen.

    Apabila terjadi peningkatan kapasitas produksi, menurut Dave, TKDN Maung bisa mencapai 100 persen jika berkolaborasi dengan lembaga riset lain.

    Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI M. Sarmuji mengatakan bahwa kebijakan pengadaan mobil nasional memang perlu keberpihakan atau kekhususan karena bagaimanapun tidak ada mobil nasional yang diawali langsung dengan kesempurnaan.

    “Dulu di Malaysia juga pasti harus disubsidi oleh negara, negara harus berpihak, negara harus menggunakan kebanggaan dalam negerinya,” kata Sarmuji.

    Paling tidak, kata Sarmuji, orang-orang yang saat ini menjadi aparat negara diimbau untuk membeli mobil nasional dengan kualitas yang memadai.

    Selain itu, dia juga mengatakan bahwa target tiga tahun dari Presiden Prabowo Subianto untuk mobil nasional itu memungkinkan sebab mobil nasional wujudnya sudah ada dan tinggal disempurnakan jika masih terdapat kekurangan.

    “Kalau ada yang belum efisien tinggal diefisienkan, kalau ada yang perlu diperhalus tinggal diperhalus. Saya yakin tiga tahun bisa, tapi itu bukan pekerjaan yang mudah memang, perlu keseriusan dan kesungguhan,” kata legislator yang membidangi urusan BUMN itu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Golkar: Pemerintahan Prabowo lakukan penataan sistematis dalam setahun

    Golkar: Pemerintahan Prabowo lakukan penataan sistematis dalam setahun

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Partai Golkar Idrus Marham menilai berbagai langkah yang ditempuh Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan amanah rakyat satu tahun pertama menunjukkan arah penataan yang sistematis serta berlandaskan falsafah dan ideologi bangsa.

    Menurut dia, kebijakan pemerintah saat ini bukan sekadar administrasi teknis, melainkan merupakan bagian dari pembaruan mendasar terhadap sistem pengelolaan negara.

    “Langkah Presiden Prabowo sangat jelas. Beliau melakukan penataan menyeluruh berdasarkan nilai-nilai falsafah dan ideologi bangsa seperti asas kekeluargaan, gotong royong, nasionalisme, dan keadilan sosial,” ujar Idrus dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Idrus menjelaskan langkah awal pemerintah berupa memantapkan kembali nilai dasar pembangunan nasional agar sejalan dengan empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

    Selanjutnya, pemerintah melakukan evaluasi serta pembongkaran terhadap praktik lama yang tidak mencerminkan nilai ideologis bangsa dan kerap hanya menguntungkan kelompok tertentu.

    Menurut dia, Prabowo sudah bersikap tegas. dan tidak ragu membongkar sistem lama yang tidak berpihak kepada rakyat, termasuk di sektor energi dan sumber daya alam, di mana banyak kebijakan selama ini yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat banyak.

    Dikatakan bahwa langkah itu terlihat dalam kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah Menteri Bahlil Lahadalia. Dalam beberapa bulan terakhir, Bahlil mempercepat reformasi tata kelola tambang dan energi dengan memberi akses lebih besar kepada UMKM, koperasi, serta masyarakat daerah.

    “Golkar menilai kebijakan Pak Bahlil sangat inovatif dan memihak rakyat. Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya dinikmati segelintir elite, tetapi harus melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama,” ucap dia.

    Data Badan Geologi 2025 menunjukkan pemerintah telah memperbarui Neraca Sumber Daya Mineral dan Batubara Indonesia untuk 29 komoditas utama, termasuk nikel, tembaga, emas, dan bauksit.

    Idrus menyebutkan langkah tersebut menjadi bentuk transparansi dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam nasional.

    Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 mencapai 5,12 persen, yang sebagian besar didorong oleh hilirisasi tambang dan perluasan peran UMKM di sektor energi.

    Dirinya pun berpendapat perubahan besar tersebut membutuhkan waktu, komunikasi publik yang efektif, dan bukti nyata di lapangan.

    “Penataan besar tidak bisa instan. Ini bukan sulap, melainkan proses yang membutuhkan dukungan dan partisipasi semua pihak,” kata Idrus.

    Ia juga menegaskan komitmen partainya, di mana Golkar siap di garis terdepan mendukung agenda reformasi pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Kami memastikan arah pembangunan tetap berlandaskan ideologi bangsa dan menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh warga,” ungkapnya menegaskan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta BUMN-swasta tingkatkan TJSL untuk masyarakat sekitar

    Anggota DPR minta BUMN-swasta tingkatkan TJSL untuk masyarakat sekitar

    Kami ingin memastikan masyarakat di daerah penghasil sumber daya juga merasakan manfaat ekonomi dan sosial dari keberadaan industri besar. Jika masyarakat sejahtera, maka stabilitas usaha pun lebih terjaga

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra mendorong perusahaan BUMN dan swasta agar memperkuat pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan prinsip keberlanjutan dan dampak nyata bagi masyarakat sekitar wilayah operasi.

    Ia menilai, pelaksanaan TJSL yang terarah dan konsisten merupakan kunci agar kehadiran dunia usaha di sektor strategis dapat memberikan manfaat langsung bagi pembangunan daerah.

    “BUMN dan swasta memiliki tanggung jawab sosial yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya. TJSL harus dijalankan secara serius dan berdampak, bukan sekadar formalitas,” kata Cek Endra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Cek Endra menjelaskan, TJSL merupakan bagian penting dari strategi pembangunan nasional yang menempatkan dunia usaha sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan rakyat.

    Ia menegaskan bahwa program TJSL perlu disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan infrastruktur sosial.

    Menurutnya, pelaksanaan TJSL yang tepat sasaran juga menjadi upaya konkret untuk menjaga hubungan harmonis antara dunia usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat.

    Dalam jangka panjang, model tanggung jawab sosial yang konsisten akan memperkuat kepercayaan publik dan menciptakan iklim investasi yang sehat.

    Sebagai contoh, dari hasil pantauan langsung selama masa reses DPR RI di Provinsi Jambi, Cek Endra menemukan masih banyak wilayah sekitar aktivitas industri energi dan pertambangan yang membutuhkan perhatian lebih besar.

    Ia menilai penting bagi perusahaan untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah agar program sosial yang dijalankan benar-benar sejalan dengan prioritas pembangunan di lapangan.

    “Kami ingin memastikan masyarakat di daerah penghasil sumber daya juga merasakan manfaat ekonomi dan sosial dari keberadaan industri besar. Jika masyarakat sejahtera, maka stabilitas usaha pun lebih terjaga,” ujarnya.

    Ia menambahkan, penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) perlu dijadikan acuan utama dalam menjalankan TJSL. Pendekatan ini, kata dia, bukan hanya memperkuat citra positif perusahaan, tetapi juga menjadi ukuran nyata tanggung jawab korporasi terhadap pembangunan berkelanjutan.

    Cek Endra menegaskan bahwa melalui Komisi XII DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan TJSL di wilayah kerja terkait energi dan pertambangan agar selaras dengan semangat pemerataan dan keberlanjutan.

    DPR akan mendorong transparansi pelaporan, sinergi lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan evaluasi program.

    “TJSL bukan beban, melainkan investasi sosial jangka panjang. Dengan komitmen yang kuat dari BUMN dan swasta, kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan beriringan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hasto beberkan peran Bung Karno sebagai pendekar bangsa Islam

    Hasto beberkan peran Bung Karno sebagai pendekar bangsa Islam

    Dengan spirit Resolusi Jihad dan dukungan negara-negara Asia Afrika, kalau Bung Karno masih hidup, peristiwa seperti Gaza tidak akan pernah terjadi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membeberkan fakta sejarah mengenai dampak global dari Resolusi Jihad 1945 dan peran mendalam Presiden Pertama RI Soekarno atau yang akrab disapa Bung Karno, dalam membangun solidaritas dunia Islam.

    Tidak lupa Hasto menjelaskan keputusan Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) 1965 yang mengukuhkan Bung Karno sebagai Pendekar Kemerdekaan dan Pahlawan Islam, sebuah gelar yang kerap terlupakan dalam narasi sejarah.

    “Dalam perjuangannya melawan Belanda, Bung Karno banyak mengutip ayat-ayat Al-Qur’an yang membangkitkan semangat. Inilah yang ingin kita luruskan dari sejarah: Bung Karno dan Islam,” kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan Hasto dalam acara peringatan Hari Santri 2025 bertema Santri Berjuang: Ajaran Bung Karno, Warisan Kemerdekaan dan Kontribusi Generasi Muda di Sekolah Partai Lenteng Agung.

    Hasto menceritakan bagaimana konsultasi Bung Karno dengan KH Hasyim Asy’ari tentang hukum membela tanah air yang melahirkan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945.

    Resolusi itu menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah kewajiban agama bagi setiap muslim, dan menjadikan penjajah sebagai musuh agama dan bangsa.

    “Hebatnya, Resolusi Jihad ini terdengar juga oleh pendiri Pakistan, Muhammad Ali Jinnah. Dia pun mengeluarkan resolusi serupa, yang mengakibatkan sekitar 600 tentara muslim membelot dari tentara Inggris untuk membela Indonesia yang baru merdeka. Banyak dari mereka yang gugur sebagai syuhada,” ujar Hasto.

    Untuk menghormati pengorbanan tersebut, lanjut Hasto, Bung Karno kemudian membangun Masjid Syuhada pada saat Ibu Kota berada setelah ibu kota berada di Yogyakarta.

    “Kebetulan sopir Bung Karno pada saat ditangkap Belanda juga bernama Syuhada,” ujarnya.

    Peristiwa ini, tegasnya, menunjukkan bagaimana pertemuan antara agama dan nasionalisme melahirkan kekuatan yang mampu menghadapi pemenang Perang Dunia II.

    Hasto juga menegaskan bahwa pemahaman keIslaman Bung Karno sangatlah lengkap. Proklamator Republik Indonesia itu berguru pada pemikiran tokoh-tokoh Islam dunia seperti Sayyid Jamaluddin al-Afghani, Arabi Pasha, Mustafa Kamil, dan Muhammad Abduh.

    Pemahaman inilah yang mendasari kebijakan luar negeri Bung Karno yang membela bangsa-bangsa tertindas. Pasca Konferensi Asia Afrika (KAA), Bung Karno aktif mendukung perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam.

    “Bung Karno menyewakan rumah di Jalan Serang, Menteng, Jakarta untuk pejuang-pejuang dari Aljazair, Maroko, Tunisia, dan Sudan. Bahkan, untuk membebaskan Aljazair, Bung Karno menyelundupkan senjata yang seharusnya untuk Irian Barat, karena lebih memprioritaskan pembebasan bangsa-bangsa terjajah,” papar Hasto.

    Karena kontribusinya inilah, Bung Karno dianugerahi gelar sebagai “pendekar dan pembebas bangsa Islam”.

    Komitmen ini, kata Hasto, menjadi fondasi ideologis dan historis bagi PDIP hingga kini, termasuk dalam sikap tegas menolak kedatangan Israel dan mendukung penuh Palestina.

    “Dengan spirit Resolusi Jihad dan dukungan negara-negara Asia Afrika, kalau Bung Karno masih hidup, peristiwa seperti Gaza tidak akan pernah terjadi,” tegasnya.

    Hasto juga menyoroti koneksitas spiritual dan politik antara Bung Karno dan putrinya, Megawati Soekarnoputri. Dia mencontohkan, saat menyusun kabinet 2014, Megawati mengingatkan presiden terpilih untuk memahami kesadaran historis ini dan mengembalikan kekuatan ekonomi rakyat, termasuk dari kalangan Muhammadiyah dan NU.

    “Semangat inilah yang diteladankan Bung Karno dan dilanjutkan oleh Ibu Megawati. Semangat inilah yang harus kita hidupkan kembali, terutama dalam memaknai perjuangan membangun Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian,” tutur Hasto.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sekjen MPR ingatkan jajaran jauhi korupsi dan gratifikasi

    Sekjen MPR ingatkan jajaran jauhi korupsi dan gratifikasi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah meminta jajarannya untuk melaksanakan tugas dengan baik, jujur dan tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki sehingga tidak ada satu pun ASN di lingkungan MPR yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tindak pidana korupsi.

    “Kadang-kadang hal yang kita anggap biasa, ternyata itu termasuk dalam ranahnya korupsi gratifikasi. Misalnya, memberi kenangan-kenangan kepada pegawai yang melangsungkan pernikahan. Kita bisa menganggapnya biasa, tetapi ada nilai-nilai tertentu yang harus perhatikan, sampai berapa batasan nilainya. Lalu, apakah pemberian kenangan itu termasuk gratifikasi atau tidak,” kata Siti Fauziah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Pernyataan itu disampaikan Siti Fauziah saat menyampaikan sambutan dan membuka sosialisasi pencegahan korupsi di Gedung Nusantara V Komplek MPR/DPR RI.

    Acara tersebut menghadirkan Novel Baswedan sebagai narasumber tunggal dan sosialisasi pencegahan korupsi tersebut mengusung tema “Integritas Bukan Lips Service, Gratifikasi Bukan Tradisi”.

    Titik, sapaan Siti Fauziah, mengatakan kehati-hatian pegawai MPR sangat diperlukan mengingat dalam melaksanakan tugas sehari-hari, terkadang tanpa disadari terdapat kebijakan atau tindakan yang diambil berhimpitan dengan tindak pidana korupsi.

    Karena itu, Sekretariat Jenderal MPR menganggap kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi ini sangat penting.

    Harapannya setiap individu di lingkungan MPR dapat memperdalam pengetahuan tentang integritas dan gratifikasi sehingga bisa terhindar dari tindakan korupsi.

    “Pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan oleh institusi, saya dan deputi, hingga para kepala biro serta kepala bagian, tidak bisa mendeteksi tindakan aparatur di lingkungan Setjen MPR satu persatu. Karena itu, dibutuhkan kesadaran dan pengetahuan masing-masing. Itulah arti penting dari kita mengadakan sosialisasi ini,” ujarnya.

    Karena itu, menurut Titik, pihaknya sangat mewanti-wanti kejujuran seluruh pegawai MPR. Apalagi, seringkali bertemu, Ketua MPR Ahmad Muzani selalu mengingatkan jangan sampai ada tindakan-tindakan mark up atau proyek fiktif.

    “Itu jadi beban tersendiri buat saya. Saya berharap semua pegawai di Sekretariat Jenderal MPR lebih waspada. Saya tidak bisa bilang kita semua bersih, tapi tolong diperbaiki, dan setelah hari ini tidak ada lagi yang bermain-main dengan masalah korupsi dan gratifikasi,” ujarnya.

    Siti berharap materi yang disampaikan nara sumber tidak hanya didengarkan, tetapi dipahami dan diimplementasikan dalam setiap kegiatan, termasuk dalam kehidupan sehari-hari semua pegawai.

    “Yang sudah berbuat baik dari awal, alhamdulillah. Tapi, saya sangat berharap, kita semua bisa mendengarkan, mengikuti, memahami, dan melaksanakan materi yang nanti akan disampaikan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dedi ancam copot pejabat yang sembunyikan data APBD didepositokan

    Dedi ancam copot pejabat yang sembunyikan data APBD didepositokan

    “Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan, saya berhentikan pejabat itu,”

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengancam akan memberikan sanksi tegas berupa pencopotan kepada pejabat yang berbohong dan menyembunyikan data faktual, termasuk terkait APBD Jabar yang didepositokan di perbankan.

    Dedi menegaskan ancaman tersebut tidak pandang bulu, bahkan termasuk kepada Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan, hingga Kepala Badan Pendapatan Daerah jika terbukti melanggar.

    “Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan, saya berhentikan pejabat itu,” kata Dedi dalam keterangan di Bandung, Rabu.

    Dedi sendiri, dikabarkan mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia, guna mengkonfirmasi sumber data terkait anggaran Rp4,1 triliun APBD Pemprov Jabar yang dinyatakan sebagai deposito, dan mencocokkan dengan data miliknya.

    Dedi menegaskan, seluruh rangkaian verifikasi data tersebut akan dilakukan secara transparan sehingga publik dapat mengetahui informasi yang sesuai fakta.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi menampik pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait 15 daerah yang menyimpan dana (bukan) di bank (pembangunan daerahnya), termasuk Jawa Barat, dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian, Senin (20/10).

    Pemprov Jawa Barat disebut Purbaya menyimpan deposito sebesar Rp4,17 triliun. Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyebut Pemerintah Provinsi Jakarta menyimpan deposito Rp14,683 triliun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rp6,8 triliun.

    Purbaya mengungkapkan data tersebut dari Bank Indonesia yang mengungkap dana yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun, meliputi simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 trilliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar Rp39,5 triliun.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo dan Ramaphosa bahas penyelesaian konflik Gaza

    Prabowo dan Ramaphosa bahas penyelesaian konflik Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengatakan dirinya dan Presiden Prabowo Subianto membahas upaya untuk mengakhiri konflik di Gaza serta mendorong terciptanya perdamaian yang adil bagi rakyat Palestina.

    “Kami bertukar pandangan tentang upaya untuk mengakhiri konflik di Gaza dan mengamankan perdamaian yang adil dan abadi yang mewujudkan aspirasi rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” kata dia dalam pernyataan bersama dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

    Ramaphosa mengatakan pentingnya solusi dua negara, yaitu Israel dan Palestina, yang dapat hidup berdampingan secara damai.

    “Itu seharusnya menghasilkan solusi dua negara, negara Israel hidup berdampingan dengan negara Palestina,” ucap dia.

    Ramaphosa juga mengatakan kedua negara sepakat untuk meningkatkan volume perdagangan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

    Ramaphosa juga menyambut baik bergabungnya Indonesia sebagai anggota terbaru kelompok BRICS. Dia mengatakan kedua negara sepakat tentang pentingnya memperluas dan melebarkan hubungan bilateral di blok politik dan ekonomi.

    “Kami mendiskusikan isu-isu global sebagai mitra dalam organisasi-organisasi seperti BRICS, G20, dan Gerakan Non-Blok, di antara lainnya. Kami menegaskan perlunya memperkuat sistem multilateral untuk meningkatkan resolusi konflik secara damai melalui dialog,” kata Ramaphosa.

    Lebih lanjut, Ramaphosa turut mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar di Johannesburg, Afrika Selatan bulan depan.

    Ramaphosa menyampaikan melalui kepemimpinan Afrika Selatan, G20 berfokus pada langkah-langkah untuk memperkuat kerja sama global, terutama dalam mendukung pembangunan di benua Afrika dan kawasan selatan dunia.

    “Kami akan merasa terhormat untuk menerima Presiden Subianto di Afrika Selatan dalam kunjungan kenegaraan pada tanggal yang disepakati bersama. Dia telah menunjukkan bahwa dia bersedia, siap, dan mampu datang ke Afrika Selatan dalam kunjungan kenegaraan,” ucapnya.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka Jakarta, Rabu siang.

    Kunjungan Presiden Ramaphosa beserta delegasi ke Jakarta menandai awal kunjungan kenegaraannya ke Indonesia, yang menjadi momentum penting dalam mempererat kerja sama strategis antara kedua negara di berbagai bidang.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo dijadwalkan menggelar jamuan santap malam kenegaraan untuk Presiden Ramaphosa dan delegasi.

    Pertemuan kedua pemimpin negara diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Afrika Selatan yang telah terjalin erat selama lebih dari tiga dekade.

    Pewarta: Fathur Rochman/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Afsel: Indonesia sekutu setia sejak perjuangan anti-apartheid

    Presiden Afsel: Indonesia sekutu setia sejak perjuangan anti-apartheid

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Afrika Selatan Matamela Cyril Ramaphosa menyampaikan apresiasinya atas hubungan historis yang telah terjalin lama, terutama karena Indonesia merupakan sekutu yang konsisten mendukung perjuangan melawan apartheid.

    Saat pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch bersama delegasi masing-masing di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, Presiden Ramaphosa menyoroti peran penting Indonesia dalam perjuangan rakyat Afrika Selatan melawan apartheid yang terinspirasi oleh Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung.

    “Selama bertahun-tahun, rakyat Afrika Selatan menemukan sekutu setia di Indonesia, yang secara konsisten mendukung perjuangan melawan apartheid. Kami akan selalu berterima kasih atas dukungan dan solidaritas rakyat Indonesia,” kata Ramaphosa.

    Lebih lanjut, Presiden Ramaphosa menyoroti potensi besar kerja sama ekonomi melalui forum BRICS sebagai wadah untuk mendorong reformasi global yang lebih inklusif.

    Ramaphosa pun menyambut baik keaktifan Indonesia dalam menjalin kemitraan ekonomi dengan negara-negara BRICS dan mendorong agar kerja sama tersebut menjadi katalisator pertumbuhan hubungan ekonomi bilateral.

    “Kemitraan ekonomi BRICS juga memberikan potensi besar untuk mendukung pembangunan dan transformasi di negara kita, dan kami mendorong pendalaman partisipasi Indonesia dalam semua struktur BRICS, khususnya dalam kemitraan ekonomi BRICS,” kata Presiden Ramaphosa.

    Presiden Ramaphosa pun menekankan bahwa kerja sama Indonesia–Afrika Selatan didasari oleh semangat kebersamaan dan tujuan bersama dalam mengatasi tantangan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.

    Ia juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari kegiatan ekonomi agar dapat berperan lebih besar dalam pembangunan.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Ramaphosa menyampaikan penghargaan atas peran aktif Indonesia di berbagai forum internasional, termasuk dalam kerja sama G20 di mana Afrika Selatan tahun ini menjadi tuan rumah.

    Ramaphosa menyambut baik rencana kehadiran Presiden Prabowo pada KTT Pemimpin G20 di Johannesburg bulan depan, yang dinilai penting bagi penguatan posisi negara-negara kawasan global selatan di panggung dunia.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua MPR: Hari Santri momentum refleksi nasionalisme dan peradaban

    Ketua MPR: Hari Santri momentum refleksi nasionalisme dan peradaban

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan peringatan Hari Santri bukan sekadar seremoni, melainkan momentum refleksi atas peran besar para santri dan ulama dalam perjalanan nasionalisme bangsa Indonesia dan membangun peradaban.

    Muzani menegaskan tradisi pembelajaran santri sudah tumbuh jauh sebelum Indonesia merdeka. Para santri bukan hanya mempelajari ilmu agama, melainkan juga turut membangun kesadaran masyarakat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang batil.

    “Dari sanalah lahir nasionalisme dan semangat perlawanan terhadap penjajah. Para santri telah menjadi garda terdepan dalam membangun kesadaran bangsa untuk merdeka,” kata Muzani di Jakarta, Rabu.

    Ia menambahkan pola pembelajaran santri adalah tradisi ilmu yang tidak pernah berhenti. Pesantren telah melahirkan peradaban, adab, dan kemandirian yang terus diwariskan lintas generasi.

    “Santri adalah tradisi ilmu dan peradaban. Kemandirian yang tidak pernah berhenti. Dari pesantren kita belajar adab, keadaban, dan membangun peradaban bangsa,” katanya.

    Untuk itu, lanjut Muzani, Hari Santri merupakan momen yang tepat untuk merenungkan kembali nilai-nilai luhur tersebut.

    Lebih dari itu, menurut dia, semangat Hari Santri harus menjadi energi baru untuk kebangkitan bangsa Indonesia di tengah tantangan global.

    Ketua MPR pun mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadikan Hari Santri sebagai sarana memperkuat rasa syukur, penghormatan kepada para ulama dan kiai, sekaligus meneguhkan semangat kebangsaan.

    “Hari Santri adalah momentum untuk merenung, sekaligus menjadi energi kebangkitan bangsa Indonesia. Dengan menghormati para kiai, menjaga adab, dan melestarikan tradisi ilmu, kita memperkuat fondasi peradaban bangsa,” kata Muzani.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.