Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • LSI Denny JA ungkap tingkat kepuasan setahun Prabowo capai 74,8 persen

    LSI Denny JA ungkap tingkat kepuasan setahun Prabowo capai 74,8 persen

    Jakarta (ANTARA) – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei tingkat kepuasan atas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto selama satu tahun menjabat, yakni sebesar 74,8 persen.

    Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby mengatakan survei dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling terhadap 1.200 responden selama 10-19 Oktober 2025. Survei itu pun dilakukan dengan cara wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner, yang memiliki margin of error ±2.9 persen.

    “Tingkat kepuasan yang menjawab cukup puas/sangat puas, sebesar 74,8 persen. Jadi ini kabar baik, kepuasannya masih di atas 70 persen,” kata Adjie di Kantor LSI Denny JA di Jakarta, Kamis.

    Sedangkan, kata dia, ada sebanyak 22,8 responden yang menjawab kurang puas/tidak puas sama sekali atas kepemimpinan Presiden Prabowo selama satu tahun.

    Namun, dia mengatakan hasil survei itu merupakan kabar baik untuk pemerintahan baru karena kepuasan masih relatif tinggi.

    Dia menilai bahwa angka-angka hasil survei itu menunjukkan masih ada “bulan madu” terhadap pemerintahan baru, sehingga masih ada sisa-sisa ekspektasi terhadap Prabowo.

    “Jadi, masyarakat sebetulnya masih taraf bersabar, masih menunggu kebijakan yang direalisasikan, masih ada kesabaran publik untuk menunggu,” kata dia.

    Di sisi lain, dia mengungkapkan kepuasan publik yang mencapai 74,8 persen itu masih bersifat fluktuatif dan cenderung menurun dibandingkan periode sebelumnya. Pada Januari 2025, angka kepuasan publik mencapai 80 persen dan pada Juni 2025 angka kepuasan publik mencapai 81,2 persen.

    Menurut dia, tren angka tersebut menunjukkan ada sinyal yang harus ditangkap oleh pemerintah sebagai peringatan dini bahwa ada penurunan tingkat kepuasan.

    Selain itu, dia menganalisis ada pergeseran psikologis publik dari yang sebelumnya antusias kepada Presiden Prabowo, menjadi ke fase menagih janji. Publik pun, kata dia, dinilai tak lagi terpukau oleh pidato Prabowo.

    “Sehingga kita lihat publik lebih memberi evaluasi kritis ke Prabowo-Gibran,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Mal Pelayanan Publik wujud nyata reformasi birokrasi

    Mendagri: Mal Pelayanan Publik wujud nyata reformasi birokrasi

    “MPP seperti yang ada di Kota Surabaya menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berpihak kepada rakyat kecil,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan bentuk nyata reformasi birokrasi yang hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat.

    “MPP seperti yang ada di Kota Surabaya menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berpihak kepada rakyat kecil,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Tito menilai MPP menjadi langkah strategis dalam memangkas birokrasi yang berbelit dan mempercepat pelayanan publik yang transparan serta berpihak kepada masyarakat kecil.

    Sebanyak 289 MPP telah beroperasi di berbagai daerah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama kementerian dan lembaga terkait terus mendorong pembangunan MPP baru dengan target seluruh 514 kabupaten/kota memiliki fasilitas serupa.

    Kehadiran MPP juga mendapat sorotan positif dari masyarakat sekaligus mendorong para pihak terkait agar menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) di setiap kabupaten dan kota di Indonesia.

    Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mengapresiasi langkah Kemendagri dalam memperluas keberadaan MPP di berbagai wilayah.

    Menurutnya, Mendagri sebagai panglima birokrasi memiliki peran penting untuk memastikan tidak ada satu pun daerah yang tertinggal tanpa MPP.

    “Sebagai panglima birokrasi, Mendagri harus memastikan MPP hadir di setiap kabupaten/kota tanpa terkecuali. Kehadiran MPP menjadi solusi konkret dalam memangkas birokrasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” kata Iwan.

    Iwan menilai, keberadaan MPP mampu memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat di daerah, terutama mereka yang selama ini kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan atau perizinan usaha.

    “Layanan di MPP sudah sangat lengkap — mulai dari paspor, Dukcapil (kependudukan dan catatan sipil), kartu keluarga (KK), hingga pengurusan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) — semua bisa dilakukan dalam satu tempat,” jelasnya.

    Iwan juga menekankan, MPP tidak boleh hanya hadir secara fisik, tetapi juga harus menjamin pelayanan publik yang bersih dari praktik pungli dan korupsi.

    “Tujuan MPP adalah memudahkan masyarakat. Jangan sampai justru ada biaya administrasi tersembunyi yang merugikan rakyat,” katanya.

    Menurut Iwan, ketika masyarakat merasa dilayani dengan baik, mereka akan lebih percaya kepada pemerintah, dan hal itu dapat menumbuhkan semangat berusaha di kalangan UMKM dan pengusaha lokal.

    Lebih lanjut, Iwan menilai upaya Kemendagri memperluas MPP sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penyederhanaan administrasi dan reformasi birokrasi.

    “Apalagi Mendagri bersama Menteri Keuangan Purbaya mendapat tugas khusus dari Presiden untuk berkolaborasi mendampingi pemerintah daerah dalam pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) dan anggaran lainnya,” ujarnya.

    Meski pembangunan MPP terus bertambah, Iwan menilai penting bagi Mendagri untuk melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja MPP di seluruh Indonesia.

    “MPP tidak boleh berhenti pada pembangunan fisiknya saja. Kinerja dan pelayanannya harus terus diawasi agar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tutur Iwan.

    Menurutnya, keberhasilan reformasi birokrasi akan terlihat bukan dari jumlah MPP yang berdiri, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasa dilayani dengan cepat, mudah, dan transparan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Indonesia-Brazil sepakat segera mulai perundingan CEPA

    Prabowo: Indonesia-Brazil sepakat segera mulai perundingan CEPA

    “Kita juga tadi sudah melaksanakan kerja sama, secara garis besar kita sepakat ingin menuju suatu perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) yang kita sudah wujudkan dengan Uni Eropa dan Kanada, dan kita dapat dukungan dari Brazil, karena Brazi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pernyataan bersama dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, menyebut dua negara telah sepakat untuk segera memulai perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA).

    Prabowo menjelaskan pembicaraan mengenai CEPA itu merupakan salah satu pembahasan dalam pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Brazil di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

    “Kita juga tadi sudah melaksanakan kerja sama, secara garis besar kita sepakat ingin menuju suatu perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) yang kita sudah wujudkan dengan Uni Eropa dan Kanada, dan kita dapat dukungan dari Brazil, karena Brazil sekarang adalah Presiden dari Mercosur (blok ekonomi kawasan Amerika Latin, red.),” kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan bersama dengan Presiden Lula di Ruang Kredensial, Istana Merdeka.

    Pernyataan bersama Presiden Prabowo dan Presiden Lula merupakan agenda penutup rangkaian kunjungan Presiden Brazil di Istana Merdeka hari ini.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menyebutkan Indonesia dan Brazil saat ini telah membentuk sejumlah kerja sama strategis, salah satunya perjanjian kerja sama pertahanan (DCA) yang saat ini tinggal menunggu diratifikasi. Kemudian, ada juga kerja sama bidang ekonomi dan bisnis, termasuk yang pada hari ini disepakati oleh sejumlah instansi dan badan usaha dari Indonesia dan Brazil.

    “Kita berdua adalah dua kekuatan ekonomi baru, yang sedang meningkat terus-menerus. Kita merupakan dua kekuatan Global South, karena itu kerja sama antara Indonesia dan Brazil memiliki arti strategis, dan kami berdua memandang hubungan ini sangat penting. Kami pun bertekad, setelah kami berdiskusi secara intensif, untuk mempererat dan terus meningkatkan kerja sama itu di segala bidang,” sambung Prabowo.

    Di Istana Merdeka, Kamis, Presiden Prabowo dan Presiden Lula turut menyaksikan penandatanganan delapan dokumen MoU antara Indonesia dan Brazil, yang potensi nilainya dapat mencapai lebih dari 5 miliar dolar AS.

    Delapan MoU yang diteken itu, yaitu MoU kerja sama tambang dan energi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Pertambangan dan Energi Brazil, MoU kerja sama bidang sains, teknologi, dan inovasi antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi Brazil, MoU kerja sama bidang statistik antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Institut Geografi dan Statistik Brazil, MoU kerja sama antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan JBS, perusahaan multinasional di Brazil yang bergerak di bidang pengolahan daging dan makanan.

    Kemudian, MoU antara Pertamina dengan Fluxus, perusahaan minyak dan gas yang berkantor pusat di Brazil, MoU kerja sama antara PT PLN (Persero) dan J&F S. A. Brazil, dan MoU kerja sama antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dengan ApexBrasil, instansi di pemerintahan Brazil yang bertugas mempromosikan investasi, usaha, dan perdagangan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lula da Silva: Dunia berutang pada Indonesia atas KAA di Bandung

    Lula da Silva: Dunia berutang pada Indonesia atas KAA di Bandung

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyatakan bahwa negara-negara berkembang saat ini memiliki utang sejarah kepada Bangsa Indonesia atas lahirnya Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung, Jawa Barat, pada 70 tahun silam.

    Lula, dalam pernyataan bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, menyebut bahwa konferensi yang dihadiri oleh 29 negara dari kawasan Asia dan Afrika itu menjadi fondasi gerakan solidaritas negara-negara berkembang saat ini.

    “Dunia berkembang memiliki utang sejarah kepada Indonesia, karena 70 tahun lalu, Konferensi Asia-Afrika di Bandung telah menjadi fondasi gerakan solidaritas negara-negara berkembang,” ujarnya.

    KAA yang digagas oleh Indonesia, India, Mesir, Pakistan, dan Burma (Myanmar) pada saat itu merupakan tonggak lahirnya solidaritas negara-negara Asia dan Afrika pasca-Perang Dunia II.

    Saat itu banyak negara baru merdeka, dan KAA menjadi wadah pertama di mana mereka bersatu menolak kolonialisme, rasisme, serta ketimpangan global

    Presiden Lula melanjutkan, bahwa Indonesia dan Brazil, sebagai bagian aktif dari negara-negara Selatan Global, bertekad memperkuat peran keduanya dalam mengawal perdamaian, pembangunan berkelanjutan, serta penegakan tatanan internasional yang berkeadilan.

    Kedua negara juga menentang genosida di Gaza, Palestina, dan mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian di Timur Tengah.

    Lula turut menyerukan reformasi menyeluruh terhadap Dewan Keamanan PBB agar lembaga tersebut menjadi lebih representatif dan mampu menjalankan perannya secara efektif dalam menjaga perdamaian dunia.

    “Kami juga menyerukan reformasi menyeluruh Dewan Keamanan PBB agar menjadi lebih representatif dan efektif,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia dan Brazil memiliki pandangan yang sejalan dalam isu politik internasional, termasuk dalam mendorong terciptanya gencatan senjata di Palestina dan Ukraina.

    “Kita di bidang politik internasional kita saling mendukung, sikap kita sama. Di masalah Palestina, sama di masalah Ukraina, kita ingin gencatan senjata cepat,” katanya.

    Presiden Prabowo mengatakan kedua negara menilai pentingnya perdamaian yang nyata dan solusi politik yang berkeadilan, khususnya melalui pendekatan solusi dua negara untuk penyelesaian konflik di Timur Tengah.

    “Kita ingin perdamaian yang real, menuju ke solusi politik, yaitu solusi dua negara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan,” ucap Kepala Negara.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bakamla selamatkan kapal nelayan yang mogok di Selat Malaka

    Bakamla selamatkan kapal nelayan yang mogok di Selat Malaka

    Jakarta (ANTARA) – Badan Keamanan Laut (Bakamla) berhasil menyelamat kapal nelayan yang mengalami mogok mesin saat cuaca buruk di perairan Selat Malaka, Kamis.

    Komandan KN. Pulau Dana-323 Letkol Umar Dhani dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, menjelaskan peristiwa penyelamatan itu bermula ketika pihaknya menerima informasi dari radio bahwa ada kapal nelayan yang terombang ambing di tengah laut.

    “Pukul 04.14 WIB personel jaga KN Pulau Dana-323 menerima panggilan ‘Mayday’ melalui frekuensi radio dari KM Semangat Nelayan, yang melaporkan kondisi darurat di posisi 03°00.800’N – 100°33.011’E. kapal dilaporkan mengalami mati mesin di tengah cuaca buruk,” kata Umar.

    Berdasarkan laporan tersebut, Umar langsung mengerahkan kapal dan para awaknya untuk menuju lokasi kapal nelayan tersebut.

    Kapal Bakamla yang dinakhodai Umar akhirnya berhasil menghampiri KM Semangat Nelayan sekitar pukul 05.30 WIB.

    Umar melanjutkan, tindakan pertama dari petugas Bakamla yakni mengeluarkan air yang sudah masuk ke dalam kapal nelayan menggunakan mesin pompa.

    “Setelah situasi mulai terkendali, KN Pulau Dana-323 melakukan towing terhadap KM Semangat Nelayan menuju Pulau Jemur, sekitar 43 nautical mile di timur Tanjung Balai Asahan, sebagai lokasi berlindung sementara,” kata Umar.

    Berkat bantuan petugas Bakamla, kapal nelayan tersebut akhirnya berhasil sampai di pulau sekitar pukul 11.00 WIB. Seluruh awak kapal termasuk nakhoda kapal nelayan pun dinyatakan selamat dari peristiwa ini.

    Umar menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk kesiapsiagaan Bakamla RI dalam bereaksi cepat terhadap setiap situasi darurat di laut.

    “Kami selalu siap siaga untuk memberikan bantuan terhadap siapa pun yang mengalami kesulitan di laut. Keselamatan jiwa pelaut adalah prioritas utama kami,” tutup Umar.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: RI-Brazil ingin gencatan senjata segera di Palestina, Ukraina

    Prabowo: RI-Brazil ingin gencatan senjata segera di Palestina, Ukraina

    “Kita di bidang politik internasional kita saling mendukung, sikap kita sama. Di masalah Palestina, sama di masalah Ukraina, kita ingin gencatan senjata cepat,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia dan Brazil memiliki pandangan yang sejalan dalam isu politik internasional, termasuk dalam mendorong terciptanya gencatan senjata di Palestina dan Ukraina.

    “Kita di bidang politik internasional kita saling mendukung, sikap kita sama. Di masalah Palestina, sama di masalah Ukraina, kita ingin gencatan senjata cepat,” kata Prabowo dalam pernyataan bersama dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

    Presiden Prabowo mengatakan kedua negara menilai pentingnya perdamaian yang nyata dan solusi politik yang berkeadilan, khususnya melalui pendekatan solusi dua negara untuk penyelesaian konflik di Timur Tengah.

    “Kita ingin perdamaian yang real, menuju ke solusi politik, yaitu solusi dua negara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan,” ucap Kepala Negara.

    Sementara itu, Presiden Lula menegaskan bahwa Indonesia dan Brazil sama-sama berkomitmen terhadap perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan tatanan dunia yang lebih adil.

    Dia menyampaikan kedua negara menolak genosida di Gaza, Palestina dan mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian di kawasan tersebut.

    Selain itu, Lula juga menyoroti perlunya reformasi menyeluruh terhadap Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi kurangnya representasi dan kebuntuan dalam pengambilan keputusan di tingkat global.

    “Hanya reformasi menyeluruh terhadap Dewan Keamanan PBB yang dapat mengatasi kurangnya representasi dan kebuntuan yang ada saat ini,” kata dia.

    Presiden Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Lula di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

    Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban itu menjadi bagian penting dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Lula ke Indonesia, sekaligus momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara kedua negara.

    Presiden Prabowo menyebut tersebut berlangsung produktif dan memperkuat hubungan kerja sama Indonesia dan Brasil di berbagai bidang strategis, seperti perdagangan, teknologi, energi, pertanian, dan pertahanan.

    Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lula ingin hubungan ekonomi Indonesia-Brazil lampaui 6 miliar dolar AS

    Lula ingin hubungan ekonomi Indonesia-Brazil lampaui 6 miliar dolar AS

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyatakan hubungan ekonomi negaranya dengan Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh jauh melampaui capaian saat ini yang berada pada kisaran 6 miliar dolar AS dalam dua dekade terakhir.

    “Saya menyampaikan kepada Presiden Prabowo, mengapa dua negara besar seperti Indonesia dan Brazil, yang secara bersama mewakili hampir 500 juta penduduk dunia, hanya memiliki nilai perdagangan 6 miliar dolar AS. Jumlah itu masih terlalu kecil, baik bagi Indonesia maupun bagi Brazil,” kata Presiden Lula dalam pernyataan bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

    Lula menyampaikan bahwa pada tahun 2024, Indonesia tercatat sebagai tujuan kelima terbesar ekspor agribisnis Brazil.

    Akan tetapi, menurut Lula, nilai tersebut masih belum sebanding dengan potensi pasar yang dimiliki kedua negara.

    “Indonesia dan Brazil menempati peringkat keempat dan ketujuh negara berpenduduk terbesar di dunia, dengan total hampir setengah miliar jiwa,” katanya.

    Presiden Lula berkomitmen untuk memperkuat kemitraan ekonomi antara Brazil dan Indonesia agar menjadi dua kekuatan strategis dalam peta ekonomi dunia.

    Sejak kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Brazilia pada 9 Juli 2025, kata Lula, kerja sama ekonomi kedua negara semakin terbuka, termasuk dalam akses pasar bagi produk-produk ekspor Brazil ke Indonesia.

    Selain sektor pertanian, Lula juga melihat peluang besar pada perdagangan produk bernilai tambah, terutama di bidang pertahanan, karena Brazil memiliki basis industri militer yang kuat dan siap mendukung kebutuhan Indonesia, khususnya bagi TNI Angkatan Udara.

    Dalam bidang energi, Indonesia-Brazil juga membahas pengelolaan sumber daya mineral penting bagi transisi energi bersih. Kerja sama pertambangan akan terus diperkuat melalui nota kesepahaman yang baru ditandatangani oleh menteri energi kedua negara.

    Presiden Lula dan Presiden Prabowo juga bersepakat untuk mempercepat perundingan Perjanjian Perdagangan Preferensial (PTA) antara Mercosur dan Indonesia, sebelum akhir masa presidensi Brazil pada Desember mendatang.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengurus PBNU: Jihad modern adalah melawan persoalan bangsa

    Pengurus PBNU: Jihad modern adalah melawan persoalan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Pengurus Rabithah Ma’ahid Islamiyah PBNU K.H. M. Hilmi Assiddiqi Al-Aroky mengatakan jihad dalam konteks kekinian adalah perjuangan untuk mencapai kemaslahatan bangsa dengan semangat nasionalisme dan ajaran agama.

    “Ini bukan perjuangan dengan mengangkat senjata, tetapi berjuang melawan persoalan bangsa di era modern. Jihad kebangsaan berarti ikut membangun bangsa sesuai kemampuan yang dimiliki untuk mewujudkan cita-cita luhur berdasarkan ideologi Pancasila,” kata Hilmi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hilmi mengatakan jihad santri harus dimaknai sebagai jihad kebangsaan. Dalam pandangannya, santri adalah identitas yang lahir dan tumbuh dari rahim Nusantara jauh sebelum kedatangan ideologi radikal transnasional yang memusuhi konsep negara-bangsa.

    Hilmi juga mengatakan arah perjuangan santri inilah yang bersinergi dengan peringatan Hari Santri Nasional 2025 yang mengusung tema “Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia”.

    “Tema tersebut menegaskan bahwa perjuangan santri tak boleh berhenti di ranah domestik, tetapi harus memberi dampak global,” ujarnya.

    Ia mengatakan perjuangan santri tidak hanya berkutat pada spiritualitas, tetapi juga pada semangat kebangsaan.

    Ranah inilah yang sering diabaikan oleh ideolog-ideolog radikal transnasional. Secara historis, kelompok tersebut kerap mengklaim bahwa santri adalah ujung tombak penegakan “hukum Tuhan” versi mereka.

    Menurutnya, “Mengawal Indonesia Merdeka” merupakan bentuk tertinggi penegakan hukum Allah di bumi Nusantara, sebagaimana ditunjukkan Resolusi Jihad yang menegaskan bahwa hubbul wathan minal iman atau cinta Tanah Air adalah bagian dari iman.

    Ia menambahkan perbedaan mendasar antara jihad kebangsaan dan jihad radikal transnasional terletak pada orientasinya.

    “Jihad ala santri adalah menjaga dan mengisi NKRI dengan kebaikan dan kemaslahatan, sementara jihad radikal ingin mengubah bentuk negara menjadi kekhalifahan atau negara agama,” ujarnya.

    Selain jihad kebangsaan, Kiai Hilmi juga menekankan pentingnya jihad intelektual, yakni penguasaan ilmu agama dan ilmu umum untuk menjawab tantangan zaman.

    “Santri tidak hanya fokus pada kitab kuning, tapi juga harus menguasai sains, teknologi, dan ilmu sosial agar mampu berkontribusi positif bagi bangsa,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan media sosial secara bijak. Santri juga harus menjadi agen perubahan sosial dan penyebar nilai-nilai damai di ruang digital.

    “Santri harus mampu membangun narasi damai, positif, dan inklusif untuk meredam konflik yang kerap dipicu berita palsu atau provokasi di media sosial,” tambahnya.

    Kiai Hilmi yang juga Wakil Pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam, Depok, itu menegaskan bahwa nilai-nilai pesantren, seperti tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), dan tawazun (seimbang) harus menjadi fondasi dalam menjaga keutuhan NKRI.

    Nilai-nilai itu juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menciptakan generasi dengan kematangan spiritual dan sosial. Inilah wujud nyata pengamalan Pancasila.

    Ia menambahkan pada era digital ini, santri harus menjadi penjaga nilai luhur sekaligus pembangun peradaban yang damai dan beradab. Tantangan terbesar justru datang dari derasnya arus informasi dan narasi radikal yang membanjiri media sosial.

    Di akhir pesannya, Kiai Hilmi mengingatkan para santri agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi radikal.

    “Giatlah belajar dengan guru dan lembaga yang moderat serta berjiwa nasionalis. Dengan begitu, santri akan menjadi pilar penting dalam menjaga persatuan dan kedamaian Indonesia,” ujarnya.

    Ia juga berharap santri mampu berprestasi di kancah global sesuai tema Hari Santri 2025.

    “Santri Indonesia harus mampu memberi kontribusi nyata bagi ukhuwah basyariah—persaudaraan antarmanusia—sebagai wujud Islam rahmatan lil’alamin,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AL berupaya bentuk Yayasan Sail Indonesia 95 

    TNI AL berupaya bentuk Yayasan Sail Indonesia 95 

    “Yayasan ini menjadi wadah untuk mendukung kegiatan maritim nasional, meningkatkan minat bahari masyarakat, serta mempererat sinergi antar unsur maritim baik pemerintah, TNI AL, maupun masyarakat,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali berupaya membentuk Yayasan Sail Indonesia 95 dalam rangka memperkuat eksistensi dunia kemaritiman di mata masyarakat.

    Upaya pembentukan yayasan itu dilakukan ketika Ali menerima kunjungan Laksda TNI (Purn) Didi Setiadi untuk membahas Yayasan Sail Indonesia 95 di Wisma Elang Laut, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.

    Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggu saat dikonfirmasi Antara menjelaskan, dalam pertemuan itu, para pejabat tinggi AL sempat merumuskan beberapa tujuan utama dari pembentukan Yayasan Sail Indonesia 95.

    “Yayasan ini menjadi wadah untuk mendukung kegiatan maritim nasional, meningkatkan minat bahari masyarakat, serta mempererat sinergi antar unsur maritim baik pemerintah, TNI AL, maupun masyarakat,” jelas Tunggul.

    Namun demikian, Tunggul belum bisa menjelaskan secara rinci terkait sistem kerja dari yayasan tersebut.

    Dia juga belum bisa memastikan kapan yayasan ini rampung dan mulai bekerja.

    Dia hanya memastikan kehadiran yayasan ini menjadi pendorong masyarakat untuk aktif berkolaborasi mengembangkan potensi maritim Indonesia.

    “Ini mencerminkan komitmen bersama untuk terus membangun dan mengembangkan potensi maritim nasional di bawah naungan Yayasan Sail Indonesia 95,” jelas Tunggul.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LSI Denny JA ungkap lima rapor biru dan satu rapor merah setahun Prabowo

    LSI Denny JA ungkap lima rapor biru dan satu rapor merah setahun Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan bahwa dari enam bidang yang diteliti dalam rangka satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ada lima yang mendapatkan rapor biru atau baik dan satu yang mendapatkan rapor merah atau kurang baik.

    Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby mengatakan bahwa lima bidang yang mendapatkan rapor biru itu meliputi bidang sosial budaya, keamanan nasional, hukum nasional, politik nasional, dan hubungan internasional. Sedangkan satu rapor merah itu adalah bidang ekonomi nasional.

    “Setahun pemerintahan Prabowo adalah satu momen krusial bagi pemerintahan baru karena di situlah janji kampanye akan diuji,” kata Adjie di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan bahwa enam bidang itu disurvei dengan cara meminta pendapat baik/sangat baik atau buruk/sangat buruk kepada responden. Hasilnya, penilaian baik/sangat baik itu akan dikurangi dengan penilaian buruk/sangat buruk hingga menjadi suatu skor.

    Dari survei tersebut, bidang sosial budaya mendapatkan skor 61 poin, keamanan nasional 48,5 poin, hukum nasional 8,3 poin, politik nasional 9,4 poin, ekonomi nasional -13,8 poin, dan hubungan internasional mendapatkan 63,5 poin.

    Dari skor tersebut, menurut dia, hubungan internasional merupakan bidang yang mendapatkan skor paling tinggi, sedangkan ekonomi nasional mendapatkan skor paling rendah bahkan minus.

    Dia menjelaskan bahwa hubungan internasional mendapatkan skor paling tinggi karena Presiden Prabowo aktif dalam dunia internasional.

    Khususnya Presiden Prabowo mendapatkan kesan baik atas pidatonya di PBB dan juga turut hadir dalam upaya perdamaian Gaza.

    Sedangkan bidang ekonomi nasional yang mendapatkan skor paling buruk, menurut dia, disebabkan oleh lapangan kerja yang bermasalah. Publik pun, kata dia, membandingkan ketersediaan lapangan pekerjaan dengan tahun sebelumnya.

    “Penurunan daya beli juga menjadi salah satu masalah yang paling urgen,” kata dia.

    Adapun dia menjelaskan bahwa survei dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling terhadap 1.200 responden selama 10-19 Oktober 2025.

    Survei itu pun dilakukan dengan cara wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner, yang memiliki margin of error plus minus 2,9 persen.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.