Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Komisi II akan panggil Kemendagri-Pemda soal Rp234 triliun di bank

    Komisi II akan panggil Kemendagri-Pemda soal Rp234 triliun di bank

    Perlu dipanggil untuk klarifikasi kepada Kemendagri terkait dengan pengawasan dan pembinaan terhadap pemda sekaligus memanggil pemda yang dananya banyak diparkir di bank

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan pihaknya akan memanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pihak pemerintah daerah (pemda) yang APBD-nya diparkir di bank untuk memberikan klarifikasi.

    Hal itu disampaikan Khozin menyoroti kabar soal banyaknya dana untuk publik Rp234 triliun yang hanya mengendap di Bank.

    “Perlu dipanggil untuk klarifikasi kepada Kemendagri terkait dengan pengawasan dan pembinaan terhadap pemda sekaligus memanggil pemda yang dananya banyak diparkir di bank,” kata Khozin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Ia pun bertanya-tanya mengapa dana milik sejumlah pemerintah daerah itu mengendap di perbankan.

    Khozin mempertanyakan kinerja Pemda hingga sampai ratusan triliunan dana yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat justru hanya ‘terparkir’ di bank.

    “Pemda mesti mengklarifikasi atas mengendapnya dana publik ratusan triliun itu. Dana tersebut sengaja ditempatkan di bank atau disimpan karena mengikuti pola belanja yang meningkat di akhir tahun?” ujarnya.

    Apabila dana pemda sengaja ditempatkan di bank, menurut Khozin, maka hal tersebut akan berdampak pada tidak optimalnya fungsi Pemda dalam pelayanan masyarakat dan program strategis nasional menjadi terganggu.

    “Kalau dana APBD sengaja diparkir, ini yang jadi soal, karena akan mengganggu pelayanan publik dan menjadi penghambat tumbuhnya ekonomi di daerah,” kata Khozin.

    Namun jika dana Pemda ditempatkan di bank karena mengikuti siklus belanja yang meningkat di akhir tahun, Khozin mendorong adanya perubahan dalam skema belanja negara termasuk belanja daerah.

    “Tren penyerapan anggaran meningkat di akhir tahun ini terjadi di pusat dan daerah. Menkeu Purbaya mestinya dapat mengubah pola klasik ini, tujuannya agar anggaran negara betul-betul dimanfaatkan untuk publik secara berkesinambungan,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti fenomena meningkatnya dana milik pemerintah daerah (pemda) yang belum terserap dan masih mengendap di perbankan.

    Purbaya mengungkap data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per akhir September 2025 di mana terdapat dana Pemda yang mengendap jumlahnya mencapai Rp 234 triliun.

    Menurut Purbaya, kondisi tersebut menunjukkan masih lambatnya realisasi belanja daerah, meski pemerintah pusat telah menyalurkan dana dengan cepat.

    Khozin pun mempertanyakan efektivitas pengawasan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia meminta Kemendagri melakukan pembinaan dan pengawasan, bahkan sanksi administratif bila Pemda memang melanggar ketentuan perundang-undangan.

    “Kemendagri mestinya dapat mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan, termasuk mengambil langkah tegas berupa sanksi administratif bila terdapat pelanggaran peraturan,” kata Khozin.

    Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah itu lantas mengutip sejumlah regulasi yang dapat menjadi instrumen bagi pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan, dan pengawasan. Bahkan, menurut Khozin, terdapat pemberian sanksi administratif dalam tata kelola keuangan di daerah apabila regulasi dilanggar.

    “Pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, PP No 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” kata Legislator dari Dapil Jawa Timur IV itu.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kompak berbatik, Prabowo gelar jamuan makan malam untuk Ramaphosa

    Kompak berbatik, Prabowo gelar jamuan makan malam untuk Ramaphosa

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menggelar jamuan santap malam kenegaraan untuk Presiden Republik Afrika Selatan Matamela Cyril Ramaphosa di Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/10) malam, ketika keduanya kompak mengenakan kemeja batik.

    Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, Kepala Negara menyambut langsung Presiden Ramaphosa sebelum bersama-sama menuju area jamuan, diiringi alunan musik dan tata cahaya yang menampilkan keindahan budaya Indonesia sebagai simbol persahabatan dan kehormatan bagi negara sahabat.

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa hormat dan kegembiraannya atas kehadiran Presiden Ramaphosa beserta delegasi.

    Kepala Negara menegaskan jamuan malam tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi juga simbol persahabatan dan tekad memperkuat hubungan antara kedua negara.

    “Semoga persahabatan ini terus hidup dan semoga kedua negara makmur dan untuk kesehatan Presiden Afrika Selatan. Saya juga ingin berterima kasih karena Anda telah menghormati kami dengan mengenakan batik kami, terima kasih,” ujar Prabowo.

    Dalam momen tersebut, Presiden Ramaphosa juga menyampaikan apresiasi atas sambutan yang hangat dan kehormatan yang diberikan selama kunjungannya di Indonesia.

    Presiden Ramaphosa menekankan pentingnya mempererat kemitraan strategis antara kedua negara, terutama di bidang perdagangan, investasi, dan kerja sama Selatan-Selatan.

    “Dan terima kasih banyak atas batiknya, itu membuat saya terlihat sangat tampan dan terima kasih banyak. Kami benar-benar ingin berterima kasih karena telah memberikan undangan kepada kami dan kepada saya untuk berkunjung ke Indonesia,” ucap Presiden Ramaphosa.

    Suasana jamuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, dengan iringan musik dan tarian tradisional Indonesia yang menambah kesan khas Nusantara.

    Kedua pemimpin tampak berbincang akrab sambil menikmati hidangan khas Indonesia yang disajikan secara istimewa untuk tamu kehormatan.

    Jamuan makan malam kenegaraan ini turut dihadiri sejumlah duta besar negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, para pengusaha Afrika Selatan dan Indonesia, serta para anggota delegasi dari Afrika Selatan.

    Para tamu disuguhi pertunjukan budaya yang menampilkan kekayaan seni Indonesia dari berbagai daerah.

    Melalui pertemuan dan jamuan ini, kedua pemimpin menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi konkret yang saling menguntungkan.

    Momen ini juga menandai semangat baru dalam hubungan diplomatik Indonesia-Afrika Selatan yang telah terjalin lebih dari tiga dekade.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HUT Ke-61 Golkar, Lamhot Sinaga bagikan paket sembako di Sumut

    HUT Ke-61 Golkar, Lamhot Sinaga bagikan paket sembako di Sumut

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga membagikan paket sembako di beberapa kabupaten dalam rangkaian kegiatan resesnya di daerah pemilihannya, yakni Sumatera Utara (Sumut) III.

    Dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Kamis, dijelaskan bahwa kegiatan itu digelar dalam rangka membantu perekonomian masyarakat sekaligus mendengarkan ragam keluhan dan aspirasi.

    “Sesuai arahan Ketua Umum kami, Pak Bahlil Lahadalia, momentum HUT Golkar ke-61 ini kita manfaatkan untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk program politik, tetapi juga melalui aksi nyata seperti berbagi sembako dan bantuan alat pertanian,” kata Lamhot dalam siaran pers tersebut.

    Lamhot melanjutkan kegiatan itu dilakukan di beberapa tempat, salah satunya di halaman SMA Tunas Karya, Kabupaten Labuhan Batu.

    Tercatat, ada 200 paket sembako yang diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan itu. Lamhot mengharapkan bantuan tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat sehingga mampu untuk terus bertahan hidup.

    “Bantuan ini memang tidak besar, tapi kami berharap dapat sedikit membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu Andi Suhaimi Dalimunthe, dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Lamhot Sinaga ke daerah pemilihan.

    Ia menyebut kegiatan itu menjadi bukti nyata perhatian Lamhot Sinaga dan DPP Partai Golkar terhadap masyarakat di daerahnya.

    “Pak Lamhot selalu menunjukkan komitmennya untuk turun langsung ke lapangan, berdialog dengan masyarakat, dan memberikan kontribusi nyata. Ini contoh yang patut diikuti oleh seluruh kader Golkar di daerah,” kata Andi Suhaimi.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR usul Kemendagri mediasi Menkeu-Pemda soal anggaran mengendap

    DPR usul Kemendagri mediasi Menkeu-Pemda soal anggaran mengendap

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memediasi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mencari titik terang terkait permasalahan anggaran daerah yang mengendap hingga Rp234 triliun di bank.

    Dia pun mengatakan bahwa saat ini ada suara-suara dari daerah yang menginginkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat, tapi di sisi lain ternyata ada anggaran daerah yang mengendap.

    “Agar memang bisa mendapatkan atau mendudukkan persoalan ya, apa penyebab sehingga jangan-jangan kepala daerahnya mungkin tidak tahu ada anggaran yang tidak terserap sebesar Rp234 triliun,” kata Doli dalam diskusi yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Dia menilai bahwa data yang disampaikan oleh Menteri Keuangan itu tentu mengejutkan berbagai pihak. Jika tidak ada penjelasan lebih lanjut, menurut dia, akan menimbulkan kebingungan karena kontradiktif dan kontraproduktif.

    “Nah kalau tidak cepat di-clear-kan maka kemudian nanti bisa menimbulkan tafsir lain, anggaran itu kenapa kok bisa ada tidak dipergunakan, sementara di satu sisi hampir seluruh kepala daerah mengatakan kekurangan anggaran dalam pengelolaan pemerintahannya,” katanya.

    Maka dari itu, dia pun mewajarkan bila pemerintah pusat mengurangi dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2025 dan 2026, dengan harapan anggaran yang belum terserap itu bisa dioptimalkan.

    “Kita juga berharap percepatan pembangunan daerah itu juga bisa memberikan dukungan terhadap percepatan pembangunan nasional,” kata legislator yang membidangi urusan pemerintahan daerah itu.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya realisasi belanja pemerintah daerah yang menyebabkan dana sebesar Rp234 triliun masih mengendap di bank hingga akhir September 2025.

    Dari total tersebut, DKI Jakarta tercatat sebagai daerah dengan simpanan terbesar, yakni mencapai Rp14,6 triliun. Purbaya menegaskan lambatnya penyerapan anggaran bukan disebabkan oleh kurangnya dana, melainkan karena keterlambatan eksekusi di daerah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSAD minta prajurit lulusan hukum bekerja dengan profesional dan jujur

    KSAD minta prajurit lulusan hukum bekerja dengan profesional dan jujur

    “Lulusan senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum di lingkungan TNI Angkatan Darat,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta personel yang telah selesai menimba ilmu hukum untuk bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi kejujuran.

    “Lulusan senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum di lingkungan TNI Angkatan Darat,” kata Maruli saat memimpin upacara Wisuda Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) Tahun Akademik 2025, yang digelar di Aula STHM dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Kamis.

    Menurut Maruli, prajurit yang baru saja lulus dari STHM akan menjadi garda terdepan TNI dalam menerapkan undang-undang di tataran militer.

    Selain itu, lanjut Maruli, para prajuritnya juga dituntut agar mampu berkembang mengikuti perkembangan teknologi dalam menjalankan tugas di bidang penegakan hukum.

    Salah satunya yakni menyelaraskan perkembangan teknologi di bidang AI dalam proses penegakan hukum di lingkungan kemiliteran.

    Menurut Maruli, kehadiran AI menawarkan efisiensi dalam pengumpulan bukti, pemrosesan data hukum, hingga prediksi pola kejahatan. Namun di sisi lain, menghadirkan dilema etik terkait otoritas penalaran serta risiko penyalahgunaan teknologi dalam proses penegakan hukum.

    “Pemahaman kritis terhadap etika digital dan literasi teknologi hukum menjadi hal mutlak bagi para penegak hukum militer, terlebih menyikapi dinamika geopolitik global yang semakin dinamis,” imbuhnya.

    Karenanya, dia berharap para prajurit yang bertugas di bidang hukum mampun menyaring manfaat dari teknologi AI untuk mendukung efektifitas penegakan hukum di lingkungan TNI AD.

    Untuk diketahui, tercatat ada 148 yang lulus dari STHM tahun ini. Mereka terdiri dari wisudawan program Sarjana (S-1) dan Magister Hukum Militer (S-2) dari berbagai satuan di lingkungan TNI AD.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Lula apresiasi kiprah Prabowo di Forum Selatan Global

    Presiden Lula apresiasi kiprah Prabowo di Forum Selatan Global

    “Saya berterima kasih atas partisipasi Presiden Prabowo dalam KTT BRICS di Rio de Janeiro dan pertemuan virtual BRICS pada September lalu,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva memuji peran aktif Presiden RI Prabowo Subianto dalam berbagai forum internasional yang memperjuangkan kepentingan negara-negara Selatan Global.

    Lula, menyebut bahwa Brazil dan Indonesia memiliki visi bersama untuk memperkuat perdagangan berbasis aturan di bawah kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), serta memperluas kerja sama di dalam forum BRICS.

    “Saya berterima kasih atas partisipasi Presiden Prabowo dalam KTT BRICS di Rio de Janeiro dan pertemuan virtual BRICS pada September lalu,” katanya dalam pernyataan bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

    Lula menegaskan dukungan Brazil terhadap keanggotaan penuh Indonesia dalam New Development Bank atau Bank BRICS, seraya menilai Indonesia dapat berperan penting dalam mendorong keseimbangan ekonomi global.

    Kedua negara, lanjut Lula, berkomitmen mengambil langkah nyata menghadapi krisis iklim. Sebagai dua negara dengan hutan tropis dan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, Brazil dan Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon.

    Ia juga menyoroti potensi besar kedua negara sebagai produsen utama bioenergi yang berkontribusi terhadap energi bersih dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

    Lula turut mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo terhadap penyelenggaraan Konferensi Perubahan Iklim COP30 dan partisipasi aktif Indonesia dalam Tropical Forests Forever Fund.

    Ia menegaskan bahwa tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa menghapus kelaparan dan kemiskinan.

    Menurutnya, inisiatif Global Alliance Against Hunger and Poverty yang diluncurkan Brazil saat memimpin G20 mendapat dukungan sejak awal dari Indonesia.

    Bahkan, program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan Presiden Prabowo kini telah menjadi bagian dari program percepatan implementasi aliansi tersebut.

    “Inisiatif Aliansi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan yang diluncurkan Brazil saat memimpin G20 mendapat dukungan sejak awal dari Indonesia. Bahkan, program makan bergizi sekolah yang dijalankan Presiden Prabowo kini menjadi bagian dari Program Implementasi Akselerasi aliansi tersebut,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LSI Denny JA ungkap tingkat kepuasan setahun Prabowo capai 74,8 persen

    LSI Denny JA ungkap tingkat kepuasan setahun Prabowo capai 74,8 persen

    Jakarta (ANTARA) – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei tingkat kepuasan atas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto selama satu tahun menjabat, yakni sebesar 74,8 persen.

    Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby mengatakan survei dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling terhadap 1.200 responden selama 10-19 Oktober 2025. Survei itu pun dilakukan dengan cara wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner, yang memiliki margin of error ±2.9 persen.

    “Tingkat kepuasan yang menjawab cukup puas/sangat puas, sebesar 74,8 persen. Jadi ini kabar baik, kepuasannya masih di atas 70 persen,” kata Adjie di Kantor LSI Denny JA di Jakarta, Kamis.

    Sedangkan, kata dia, ada sebanyak 22,8 responden yang menjawab kurang puas/tidak puas sama sekali atas kepemimpinan Presiden Prabowo selama satu tahun.

    Namun, dia mengatakan hasil survei itu merupakan kabar baik untuk pemerintahan baru karena kepuasan masih relatif tinggi.

    Dia menilai bahwa angka-angka hasil survei itu menunjukkan masih ada “bulan madu” terhadap pemerintahan baru, sehingga masih ada sisa-sisa ekspektasi terhadap Prabowo.

    “Jadi, masyarakat sebetulnya masih taraf bersabar, masih menunggu kebijakan yang direalisasikan, masih ada kesabaran publik untuk menunggu,” kata dia.

    Di sisi lain, dia mengungkapkan kepuasan publik yang mencapai 74,8 persen itu masih bersifat fluktuatif dan cenderung menurun dibandingkan periode sebelumnya. Pada Januari 2025, angka kepuasan publik mencapai 80 persen dan pada Juni 2025 angka kepuasan publik mencapai 81,2 persen.

    Menurut dia, tren angka tersebut menunjukkan ada sinyal yang harus ditangkap oleh pemerintah sebagai peringatan dini bahwa ada penurunan tingkat kepuasan.

    Selain itu, dia menganalisis ada pergeseran psikologis publik dari yang sebelumnya antusias kepada Presiden Prabowo, menjadi ke fase menagih janji. Publik pun, kata dia, dinilai tak lagi terpukau oleh pidato Prabowo.

    “Sehingga kita lihat publik lebih memberi evaluasi kritis ke Prabowo-Gibran,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Mal Pelayanan Publik wujud nyata reformasi birokrasi

    Mendagri: Mal Pelayanan Publik wujud nyata reformasi birokrasi

    “MPP seperti yang ada di Kota Surabaya menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berpihak kepada rakyat kecil,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan bentuk nyata reformasi birokrasi yang hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat.

    “MPP seperti yang ada di Kota Surabaya menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berpihak kepada rakyat kecil,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Tito menilai MPP menjadi langkah strategis dalam memangkas birokrasi yang berbelit dan mempercepat pelayanan publik yang transparan serta berpihak kepada masyarakat kecil.

    Sebanyak 289 MPP telah beroperasi di berbagai daerah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama kementerian dan lembaga terkait terus mendorong pembangunan MPP baru dengan target seluruh 514 kabupaten/kota memiliki fasilitas serupa.

    Kehadiran MPP juga mendapat sorotan positif dari masyarakat sekaligus mendorong para pihak terkait agar menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) di setiap kabupaten dan kota di Indonesia.

    Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mengapresiasi langkah Kemendagri dalam memperluas keberadaan MPP di berbagai wilayah.

    Menurutnya, Mendagri sebagai panglima birokrasi memiliki peran penting untuk memastikan tidak ada satu pun daerah yang tertinggal tanpa MPP.

    “Sebagai panglima birokrasi, Mendagri harus memastikan MPP hadir di setiap kabupaten/kota tanpa terkecuali. Kehadiran MPP menjadi solusi konkret dalam memangkas birokrasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” kata Iwan.

    Iwan menilai, keberadaan MPP mampu memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat di daerah, terutama mereka yang selama ini kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan atau perizinan usaha.

    “Layanan di MPP sudah sangat lengkap — mulai dari paspor, Dukcapil (kependudukan dan catatan sipil), kartu keluarga (KK), hingga pengurusan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) — semua bisa dilakukan dalam satu tempat,” jelasnya.

    Iwan juga menekankan, MPP tidak boleh hanya hadir secara fisik, tetapi juga harus menjamin pelayanan publik yang bersih dari praktik pungli dan korupsi.

    “Tujuan MPP adalah memudahkan masyarakat. Jangan sampai justru ada biaya administrasi tersembunyi yang merugikan rakyat,” katanya.

    Menurut Iwan, ketika masyarakat merasa dilayani dengan baik, mereka akan lebih percaya kepada pemerintah, dan hal itu dapat menumbuhkan semangat berusaha di kalangan UMKM dan pengusaha lokal.

    Lebih lanjut, Iwan menilai upaya Kemendagri memperluas MPP sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penyederhanaan administrasi dan reformasi birokrasi.

    “Apalagi Mendagri bersama Menteri Keuangan Purbaya mendapat tugas khusus dari Presiden untuk berkolaborasi mendampingi pemerintah daerah dalam pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) dan anggaran lainnya,” ujarnya.

    Meski pembangunan MPP terus bertambah, Iwan menilai penting bagi Mendagri untuk melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja MPP di seluruh Indonesia.

    “MPP tidak boleh berhenti pada pembangunan fisiknya saja. Kinerja dan pelayanannya harus terus diawasi agar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tutur Iwan.

    Menurutnya, keberhasilan reformasi birokrasi akan terlihat bukan dari jumlah MPP yang berdiri, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasa dilayani dengan cepat, mudah, dan transparan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Lula apresiasi kiprah Prabowo di Forum Selatan Global

    Prabowo: Indonesia-Brazil sepakat segera mulai perundingan CEPA

    “Kita juga tadi sudah melaksanakan kerja sama, secara garis besar kita sepakat ingin menuju suatu perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) yang kita sudah wujudkan dengan Uni Eropa dan Kanada, dan kita dapat dukungan dari Brazil, karena Brazi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pernyataan bersama dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, menyebut dua negara telah sepakat untuk segera memulai perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA).

    Prabowo menjelaskan pembicaraan mengenai CEPA itu merupakan salah satu pembahasan dalam pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Brazil di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

    “Kita juga tadi sudah melaksanakan kerja sama, secara garis besar kita sepakat ingin menuju suatu perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) yang kita sudah wujudkan dengan Uni Eropa dan Kanada, dan kita dapat dukungan dari Brazil, karena Brazil sekarang adalah Presiden dari Mercosur (blok ekonomi kawasan Amerika Latin, red.),” kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan bersama dengan Presiden Lula di Ruang Kredensial, Istana Merdeka.

    Pernyataan bersama Presiden Prabowo dan Presiden Lula merupakan agenda penutup rangkaian kunjungan Presiden Brazil di Istana Merdeka hari ini.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menyebutkan Indonesia dan Brazil saat ini telah membentuk sejumlah kerja sama strategis, salah satunya perjanjian kerja sama pertahanan (DCA) yang saat ini tinggal menunggu diratifikasi. Kemudian, ada juga kerja sama bidang ekonomi dan bisnis, termasuk yang pada hari ini disepakati oleh sejumlah instansi dan badan usaha dari Indonesia dan Brazil.

    “Kita berdua adalah dua kekuatan ekonomi baru, yang sedang meningkat terus-menerus. Kita merupakan dua kekuatan Global South, karena itu kerja sama antara Indonesia dan Brazil memiliki arti strategis, dan kami berdua memandang hubungan ini sangat penting. Kami pun bertekad, setelah kami berdiskusi secara intensif, untuk mempererat dan terus meningkatkan kerja sama itu di segala bidang,” sambung Prabowo.

    Di Istana Merdeka, Kamis, Presiden Prabowo dan Presiden Lula turut menyaksikan penandatanganan delapan dokumen MoU antara Indonesia dan Brazil, yang potensi nilainya dapat mencapai lebih dari 5 miliar dolar AS.

    Delapan MoU yang diteken itu, yaitu MoU kerja sama tambang dan energi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Pertambangan dan Energi Brazil, MoU kerja sama bidang sains, teknologi, dan inovasi antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi Brazil, MoU kerja sama bidang statistik antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Institut Geografi dan Statistik Brazil, MoU kerja sama antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan JBS, perusahaan multinasional di Brazil yang bergerak di bidang pengolahan daging dan makanan.

    Kemudian, MoU antara Pertamina dengan Fluxus, perusahaan minyak dan gas yang berkantor pusat di Brazil, MoU kerja sama antara PT PLN (Persero) dan J&F S. A. Brazil, dan MoU kerja sama antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dengan ApexBrasil, instansi di pemerintahan Brazil yang bertugas mempromosikan investasi, usaha, dan perdagangan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lula da Silva: Dunia berutang pada Indonesia atas KAA di Bandung

    Lula da Silva: Dunia berutang pada Indonesia atas KAA di Bandung

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyatakan bahwa negara-negara berkembang saat ini memiliki utang sejarah kepada Bangsa Indonesia atas lahirnya Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung, Jawa Barat, pada 70 tahun silam.

    Lula, dalam pernyataan bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, menyebut bahwa konferensi yang dihadiri oleh 29 negara dari kawasan Asia dan Afrika itu menjadi fondasi gerakan solidaritas negara-negara berkembang saat ini.

    “Dunia berkembang memiliki utang sejarah kepada Indonesia, karena 70 tahun lalu, Konferensi Asia-Afrika di Bandung telah menjadi fondasi gerakan solidaritas negara-negara berkembang,” ujarnya.

    KAA yang digagas oleh Indonesia, India, Mesir, Pakistan, dan Burma (Myanmar) pada saat itu merupakan tonggak lahirnya solidaritas negara-negara Asia dan Afrika pasca-Perang Dunia II.

    Saat itu banyak negara baru merdeka, dan KAA menjadi wadah pertama di mana mereka bersatu menolak kolonialisme, rasisme, serta ketimpangan global

    Presiden Lula melanjutkan, bahwa Indonesia dan Brazil, sebagai bagian aktif dari negara-negara Selatan Global, bertekad memperkuat peran keduanya dalam mengawal perdamaian, pembangunan berkelanjutan, serta penegakan tatanan internasional yang berkeadilan.

    Kedua negara juga menentang genosida di Gaza, Palestina, dan mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian di Timur Tengah.

    Lula turut menyerukan reformasi menyeluruh terhadap Dewan Keamanan PBB agar lembaga tersebut menjadi lebih representatif dan mampu menjalankan perannya secara efektif dalam menjaga perdamaian dunia.

    “Kami juga menyerukan reformasi menyeluruh Dewan Keamanan PBB agar menjadi lebih representatif dan efektif,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia dan Brazil memiliki pandangan yang sejalan dalam isu politik internasional, termasuk dalam mendorong terciptanya gencatan senjata di Palestina dan Ukraina.

    “Kita di bidang politik internasional kita saling mendukung, sikap kita sama. Di masalah Palestina, sama di masalah Ukraina, kita ingin gencatan senjata cepat,” katanya.

    Presiden Prabowo mengatakan kedua negara menilai pentingnya perdamaian yang nyata dan solusi politik yang berkeadilan, khususnya melalui pendekatan solusi dua negara untuk penyelesaian konflik di Timur Tengah.

    “Kita ingin perdamaian yang real, menuju ke solusi politik, yaitu solusi dua negara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan,” ucap Kepala Negara.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.