Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Anggota DPR ingatkan IPAL solusi nyata kurangi pencemaran lingkungan

    Anggota DPR ingatkan IPAL solusi nyata kurangi pencemaran lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mengingatkan bahwa pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah solusi nyata untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi pencemaran air.

    Dia mengatakan hal itu dalam rangka meresmikan IPAL di SDIT Brilliant, Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut dia, peresmian itu merupakan bagian dari program lingkungan hidup yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerja sama dengan Komisi XII DPR RI.

    “Program ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran bersama tentang pentingnya sanitasi dan pengelolaan air limbah,” kata Meitri dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dia juga melakukan sosialisasi pengelolaan air limbah dan sanitasi sehat kepada pihak sekolah dan masyarakat sekitar. Program IPAL , kata dia, merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan legislatif dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan limbah cair yang ramah lingkungan.

    Melalui adanya IPAL itu, dia berharap masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola limbah secara bijak. Komisi XII DPR RI bersama KLH akan terus mendorong program-program lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

    Sementara itu, Kepala Sekolah SDIT Brilliant Danik Arianti Utami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan IPAL yang diberikan. la menilai fasilitas tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sanitasi di lingkungan sekolah.

    “Bantuan IPAL ini bukan hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga bagi masyarakat sekitar sekolah yang selama ini membutuhkan fasilitas sanitasi yang layak,” kata Danik.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres Gibran: Presiden Prabowo setuju bentuk Ditjen Pesantren

    Wapres Gibran: Presiden Prabowo setuju bentuk Ditjen Pesantren

    Ditjen Pesantren ini dibentuk sebagai bukti bahwa pemerintah hadir, hadir langsung dalam mendukung perkembangan pesantren di seluruh Indonesia, sekaligus memperkuat fungsi pesantren di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengatakan bahwa pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren, Kementerian Agama, telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mendukung pengembangan pesantren di seluruh Indonesia.

    Hal itu disampaikan Wapres dalam Silaturahmi Nasional Alumni Buntet Pesantren, di Lapangan Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama (MANU) Putra Buntet Pesantren, Kabupaten Cirebon, Kamis (23/10).

    “Ini sebenarnya ada kabar gembira sekaligus kado istimewa dari Bapak Presiden. Jadi, Bapak Presiden sudah memberikan persetujuan untuk pembentukan Ditjen Pesantren di Kementerian Agama,” katanya melalui Sekretariat Wakil Presiden, di Jakarta, Jumat.

    Wapres mengatakan, pembentukan Ditjen Pesantren bukan sekadar langkah administratif, tetapi merupakan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran pesantren dalam tiga bidang utama, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

    “Ditjen Pesantren ini dibentuk sebagai bukti bahwa pemerintah hadir, hadir langsung dalam mendukung perkembangan pesantren di seluruh Indonesia, sekaligus memperkuat fungsi pesantren di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat,” katanya.

    Dalam agenda menyongsong tiga abad berdirinya pesantren tertua di Cirebon tersebut, Wapres juga menyampaikan apresiasi kepada para kiai, nyai, dan santri yang telah menjaga nilai-nilai Islam moderat dan memperkokoh karakter kebangsaan.

    Ia menilai, selama berabad-abad pesantren telah menjadi pilar utama pembentukan jati diri bangsa yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing.

    Sebagai pesantren tertua di Cirebon, Buntet Pesantren dinilai memiliki kontribusi besar dalam membangun fondasi keislaman dan kebangsaan.

    Wapres pun mengucapkan terima kasih kepada para pengasuh, alumni, dan santri yang terus melestarikan tradisi keilmuan serta pengabdian untuk umat.

    “300 tahun bukan waktu yang singkat. Ini adalah bukti kiprah Buntet yang besar dalam membangun fondasi bangsa,” ujarnya.

    Menutup sambutannya, Wapres mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan visi-misi Presiden Prabowo agar program pembangunan nasional dapat berjalan optimal hingga ke daerah.

    “Saya ingin nanti ke depan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa lebih bersinergi melibatkan santri-santri, melibatkan Pondok, melibatkan alumni Pondok,” pesan Wapres.

    Ia juga berharap berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), dapat tersalurkan secara tepat sasaran.

    “Dan saya ingin program-program visi-misi dari Bapak Presiden bisa tereksekusi baik di daerah, [seperti] MBG, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan minggu ini ada pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai). Saya mohon agar dapat terdistribusi dengan baik dan bisa tepat sasaran,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menilai bahwa tiga abad perjalanan Buntet merupakan bukti bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga institusi peradaban.

    Menurutnya, Buntet telah melahirkan generasi penerus bangsa yang berakidah kuat, bermoral, dan bersemangat kebangsaan.

    Sebelum menghadiri acara utama, Wapres terlebih dahulu berziarah ke makam KH Abbas Buntet, salah satu ulama besar Pesantren Buntet. Dalam ziarah tersebut, Wapres mendoakan almarhum atas jasa besar dalam menanamkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan di Indonesia.

    Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Bupati Cirebon Imron Rosyadi, dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Aminuddin Ma’ruf.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi III DPR tekankan hak beribadah harus dijamin negara

    Komisi III DPR tekankan hak beribadah harus dijamin negara

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka menegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan hak konstitusional yang harus dijamin oleh negara dan dihormati oleh semua pihak, termasuk pengembang perumahan.

    Dia mengatakan hal itu guna merespons masalah pengembang perumahan di Bekasi, Jawa Barat , yang menolak membuka akses warga menuju mushola yang berada di luar kawasan perumahan. Akibatnya, warga harus memutar cukup jauh untuk beribadah.

    “Soal kebebasan beragama ini sangat-sangat sensitif,” kata Martin dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dia mengingatkan bahwa penataan kawasan hunian tidak boleh membatasi akses warga terhadap tempat ibadah. Pasalnya, hal tersebut berkaitan dengan kebebasan masyarakat untuk beribadah.

    Dia menambahkan, praktik serupa pernah terjadi di daerah lain di mana pengembang memberikan akses bagi rumah ibadah yang berdampingan dengan kompleks perumahan, tanpa menimbulkan konflik sosial. la berharap solusi yang diambil di Bekasi dapat mencontoh pendekatan inklusif tersebut.

    “Hal seperti ini bisa dilakukan. Karena itu, saya ingatkan jangan terlalu kaku untuk hal-hal yang begini,” kata dia.

    Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menilai bahwa penyelesaian masalah warga dan pengembang harus mengedepankan tiga prinsip utama hukum, yakni kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. la menilai pendekatan yang adil dan berorientasi sosial menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan masyarakat.

    “Saya menilai bahwa apa yang disarankan oleh Pak Bupati masuk dalam konteks keadilan, dalam konteks manfaat, dan terutama kita harus menjaga masalah sosial masyarakat,” kata Adang.

    Dia juga mengingatkan agar konflik tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut, karena berpotensi memperuncing persoalan sosial di kemudian hari.

    “Jangan gara-gara masalah seperti ini, harapan masyarakat untuk hidup tenang justru terganggu. Nanti permasalahan sosial akan terus berkembang,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Memanfaatkan bonus demografi sebagai lokomotif pertumbuhan Asia

    Memanfaatkan bonus demografi sebagai lokomotif pertumbuhan Asia

    Indonesia, melalui dua forum ini, menegaskan bahwa negara tidak bisa hanya fokus pada ketimpangan internal. Indonesia juga dapat menjadi solusi atas jurang demografi regional.

    Jakarta (ANTARA) – Dalam waktu singkat di akhir Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto akan berpindah dari arena solidaritas regional di KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur (26-28 Oktober), ke forum teknologi dan ekonomi masa depan di KTT APEC di Korea Selatan (31 Oktober-1 November).

    Dua panggung diplomasi ini, yang rencananya dihadiri pemimpin dunia seperti Presiden AS Donald Trump dan PM China Li Qiang di ASEAN, merupakan cerminan nyata dari jurang demografi yang kini menganga di kawasan Asia-Pasifik.

    Di satu sisi, Asia Timur menghadapi krisis populasi yang menua dan kekurangan tenaga kerja; di sisi lain, Asia Tenggara, khususnya Indonesia, harus mengkonversi bonus demografi besar-besaran menjadi aset riil.

    Tantangan Indonesia bukan hanya soal pertumbuhan penduduk yang terkendali, melainkan bagaimana negara ini menghadapi ketidakseimbangan demografi regional.

    Negara-negara maju di Asia Timur, seperti Jepang dan Korea, membutuhkan suplai tenaga kerja untuk menopang ekonominya yang terbebani populasi lansia.

    Sementara itu, Indonesia memiliki jutaan penduduk usia produktif yang, tanpa strategi cerdik, dapat berubah menjadi bencana pengangguran massal, diperparah oleh otomatisasi yang dibawa oleh AI.

    Di sinilah terletak tantangan dan peluang ganda Indonesia: mengatasi masalah ketimpangan internal sambil menawarkan solusi bagi ketimpangan demografi regional.

    Inilah mengapa agenda ganda Prabowo sebaiknya dilihat sebagai sebuah strategi dua kaki untuk menavigasi ketidakseimbangan demografi Asia.

    Indonesia memperkuat fondasi regional agar negara dapat merangkul semua anggotanya, sekaligus Indonesia patut merancang masa depan pekerjaan agar bonus demografi bangsa terintegrasi, bukan tereliminasi, oleh laju teknologi global.

    Inklusi jadi kunci

    KTT ASEAN di Kuala Lumpur mengusung tema penting: “Inklusivitas dan Keberlanjutan,” yang sesungguhnya adalah cetak biru untuk mengatasi risiko demografi di tingkat regional.

    Bagi Indonesia, tema ini perlu konkret menjamin bonus demografi tidak membebani, melainkan menjadi kekuatan pendorong di ASEAN.

    Inklusivitas berarti memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di ibu kota atau negara-negara maju, tetapi juga merangkul pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat di perbatasan, di mana mayoritas tenaga kerja muda berada.

    Prabowo perlu menyoroti perlunya pemerataan hasil pembangunan agar seluruh wilayah, termasuk Timor Leste yang baru diresmikan, dapat menciptakan lapangan kerja yang layak bagi angkatan kerja muda.

    Jika pembangunan hanya terpusat, maka ketimpangan ekonomi dan sosial akan menciptakan laju urbanisasi tak terkendali yang sulit dibendung, membuat bonus demografi menjadi bom waktu sosial di kota-kota besar.

    Sementara itu, Keberlanjutan menjamin investasi jangka panjang pada sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dengan kualitas tinggi dan ramah lingkungan, seperti transisi energi yang adil dan pembangunan ekonomi hijau.

    Fokus pada ketahanan pangan dan ekonomi biru bangsa juga krusial untuk membuka lapangan kerja baru di sektor maritim dan pertanian presisi yang sejalan dengan Visi ASEAN 2045, tujuannya menjamin kemakmuran jangka panjang bagi generasi muda.

    Kepemimpinan nasional perlu memastikan stabilitas internal kawasan agar fokus pada pembangunan demografi ini tidak terganggu isu eksternal.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Meriah dan hangat, Prabowo dan Lula rayakan ulang tahun bersama

    Meriah dan hangat, Prabowo dan Lula rayakan ulang tahun bersama

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva merayakan ulang tahun bersama di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/10) malam, dalam suasana meriah, hangat, dan penuh keakraban antar kedua pemimpin negara.

    Kebersamaan mereka tampak dalam unggahan akun Instagram Presiden Lula (@lulaoficial). Dalam video yang dibagikan, Presiden Prabowo terlihat mengenakan batik berwarna cokelat, sementara Lula mengenakan batik bernuansa merah.

    Suasana perayaan berlangsung meriah. Keduanya berdiri berdampingan di depan kue ulang tahun bercita rasa cokelat.

    Dengan iringan lagu “Selamat Ulang Tahun”, Prabowo dan Lula meniup lilin di atas kue. Dalam momen tersebut, Lula memadamkan lilin dengan cara meniup, sementara Prabowo memilih mengibas-ngibaskan tangan ke arah api lilin.

    Setelahnya, Presiden Lula memotong kue ulang tahun tersebut. Sementara itu, Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri yang hadir tampak ikut bernyanyi “Potong Kue”.

    Beberapa pejabat yang turut hadir antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.

    Potongan kue pertama dari Lula diberikan kepada Presiden Prabowo, disusul potongan kedua untuk sang istri Rosangela (Janja) Lula da Silva, dan potongan ketiga untuk dirinya sendiri. Ketiganya kemudian menikmati potongan kue secara bersamaan.

    Perayaan berlanjut dengan lagu “Panjang Umurnya” yang dinyanyikan Prabowo bersama tamu undangan, disertai tepuk tangan meriah oleh Lula yang menutup malam kebersamaan dua pemimpin negara tersebut.

    Dalam unggahan di akun media sosialnya, Lula menyampaikan bahwa jamuan perayaan ulang tahun itu penuh kasih sayang dan sarat makna simbolik karena bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-80 pada 27 Oktober serta ulang tahun Prabowo yang ke-74 pada 17 Oktober.

    Dia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo dan rakyat Indonesia atas sambutan yang hangat selama kunjungannya di Jakarta.

    “Sebuah jamuan makan malam yang penuh kasih sayang dan simbolisme, yang sangat menyentuh hati saya. Saya berterima kasih kepada Presiden Prabowo dan rakyat Indonesia atas sambutan yang hangat ini,” ucap Presiden Lula.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemarin, kunjungan Presiden Lula-bahasa Portugis diajarkan di sekolah

    Kemarin, kunjungan Presiden Lula-bahasa Portugis diajarkan di sekolah

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai kabar di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Kamis (23/10), mulai dari kunjungan kenegaraan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva hingga Presiden Prabowo Subianto menyebut bahasa Portugis akan diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia.

    Berikut rangkuman berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.

    1. Presiden Prabowo sambut Presiden Brasil di Istana Merdeka

    Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10), dalam rangkaian kunjungan kenegaraan balasan Presiden Brasil ke Indonesia.

    Prosesi penyambutan dimulai sejak perjalanan Presiden Lula dari hotel menuju Istana Merdeka. Iring-iringan kendaraan dikawal pasukan motoris dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

    Kemudian, saat iring-iringan kendaraan tamu negara memasuki kawasan Silang Monas, pasukan berkuda TNI lanjut mengawal rombongan hingga memasuki Istana Merdeka.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Prabowo: Indonesia-Brasil sepakat segera mulai perundingan CEPA

    Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pernyataan bersama dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, menyebut dua negara telah sepakat untuk segera memulai perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA).

    Prabowo menjelaskan pembicaraan mengenai CEPA itu merupakan salah satu pembahasan dalam pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Brasil di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10).

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Presiden Lula ajak Indonesia perbarui kemitraan 17 tahun dengan Brasil

    Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menyatakan perlunya Indonesia dan Brasil memperkuat serta memperbarui kemitraan strategis yang telah terjalin sejak 17 tahun lalu di berbagai bidang.

    Hal itu disampaikan Presiden Lula saat pertemuan empat mata dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10) siang.

    “Saya ingin menyampaikan, bahwa dengan penuh sukacita saya kembali ke Indonesia setelah 17 tahun. Pada 2008, kita menetapkan kemitraan strategis, dan sejak saat itu hubungan kedua negara berkembang dengan sangat positif,” ujarnya.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Komisi II akan panggil Kemendagri-Pemda soal Rp234 triliun di bank

    Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan pihaknya akan memanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pihak pemerintah daerah (pemda) yang APBD-nya diparkir di bank untuk memberikan klarifikasi.

    Hal itu disampaikan Khozin menyoroti kabar soal banyaknya dana untuk publik Rp234 triliun yang hanya mengendap di Bank.

    “Perlu dipanggil untuk klarifikasi kepada Kemendagri terkait dengan pengawasan dan pembinaan terhadap pemda sekaligus memanggil pemda yang dananya banyak diparkir di bank,” kata Khozin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/10).

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Di hadapan Lula, Prabowo: Bahasa Portugis mulai diajarkan di sekolah

    Presiden RI Prabowo Subianto saat pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10), menyatakan bahasa Portugis yang merupakan bahasa nasional Brasil akan mulai diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia.

    Presiden Prabowo menjelaskan langkah itu bertujuan semakin mendekatkan hubungan antara rakyat Indonesia dan rakyat Brasil.

    “Sebagai bukti kami memandang Brasil sangat penting, saya telah merumuskan bahwa bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa [yang diajarkan di sekolah-sekolah],” kata Presiden Prabowo di hadapan Presiden Lula saat pertemuan bilateral di Istana Merdeka.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HNW: Gen Z penting laksanakan prinsip “Darul Ahdi wa Syahadah”

    HNW: Gen Z penting laksanakan prinsip “Darul Ahdi wa Syahadah”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menekankan pentingnya peran generasi muda, khususnya Gen Z dalam melaksanakan prinsip Darul Ahdi wa Syahadah (Negara Perjanjian dan Negara Kesaksian) untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Demikian disampaikan HNW dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bertajuk “Mempersiapkan SDM Unggul Menyongsong Indonesia Emas 2045” yang diselenggarakan oleh MPR RI bekerja sama dengan DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) DKI Jakarta di Aula FEB Uhamka Pasar Rebo, Jakarta Timur, Minggu (19/10).

    “Muhammadiyah memandang Indonesia sebagai Darul Ahdi wa Syahadah (Negara Perjanjian dan Negara Kesaksian). Artinya, tidak ada lagi keraguan. Tugas kita, para pemuda dan mahasiswa Muhammadiyah adalah melanjutkan dan menjaga perjanjian ini serta memberikan kesaksian (syahadah),” ujar HNW dikutip dari keterangan tertulis diterima, Kamis (23/10) malam.

    HNW menyebutkan dua poin penting yang harus dipegang teguh oleh Gen Z, khususnya IMM, yakni menjaga perjanjian dan kesaksian.

    Dalam hal ini, peserta harusnya berada di garda terdepan memahami dan melaksanakan kesepakatan nasional yang oleh MPR dikemas menjadi empat pilar MPR RI, juga memberikan kesaksian dengan senantiasa mengingatkan masyarakat dan penyelenggara negara bila terjadi penyimpangan dari kesepakatan dasar itu bahwa ideologi negara kita adalah Pancasila.

    Hal itu dilakukan agar semua pihak segera kembali ke jalan kebenaran berbangsa dan bernegara, dengan berani mengoreksi penyimpangan, dalam hal ini peran kesaksian sangat vital, terutama ketika terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila.

    Tidak hanya itu, HNW juga menyoroti potensi ancaman jika penyimpangan dalam menerapkan Pancasila dibiarkan, di antaranya mengaku Ketuhanan Yang Maha Esa tetapi anti-agama atau juga mengaku ber-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, tetapi membiarkan hukum tidak manusiawi dan perilaku tidak beradab.

    Selain itu, mengakui Persatuan Indonesia, tetapi kesukaannya malah memecah belah anak bangsa antara yang kebangsaan dan keagamaan. Termasuk, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, tetapi didominasi oleh sikap pendiktean dan pengabaian musyawarah.

    Terakhir, Keadilan Sosial, tetapi orientasinya hanya untuk kelompoknya saja atau oligarki tertentu.

    “Jika penyimpangan ini dibiarkan, kita akan sulit membayangkan Indonesia Emas 2045. Yang muncul justru adalah kecemasan dan kelemahan, yang tidak akan menghadirkan keemasan,” ucapnya.

    Lebih lanjut, HNW juga menyoroti perlunya mengoreksi framing negatif terhadap Gen Z yang kerap digambarkan sebagai generasi antisosial, antiproses, dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya.

    Menurutnya, pelabelan semacam itu tendensius dan tidak hanya kontraproduktif, tetapi juga berpotensi mengabaikan potensi besar yang dimiliki anak muda masa kini.

    “Itu adalah framing yang tidak benar dan bertentangan dengan konsep Darul Ahdi wa Syahadah yang sudah diputuskan oleh Muhammadiyah. Buktinya, kawan-kawan IMM ini menunjukkan dedikasi gen Z yang luar biasa. Mereka sejak beberapa hari ini aktif dalam berbagai kegiatan positif. Itu artinya, mereka fakta tentang Gen Z yang benar, tidak sebagaimana di-framing-kan itu,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa Gen Z seperti dicontohkan oleh IMM justru menunjukkan kepedulian tinggi terhadap isu-isu sosial, lingkungan, dan kemanusiaan melalui berbagai bentuk kreativitas dan aksi nyata di ruang digital maupun lapangan.

    Untuk itu, ia meminta agar masyarakat dan para pemangku kebijakan melihat generasi ini dengan perspektif yang lebih adil dan konstruktif serta memberi ruang bagi mereka untuk berperan aktif dalam proses pembangunan bangsa.

    Selain itu, ia juga mendorong mahasiswa untuk meneladani tokoh-tokoh bangsa dari Muhammadiyah yang terlibat langsung dalam perumusan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Abdul Kahar Mudzakkir, MR Kasman Singodimejo serta Presiden Pertama RI Soekarno (Bung Karno) yang juga tokoh Muhammadiyah.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Indonesia paling cepat masuk BRICS berkat kepemimpinan Lula

    Prabowo: Indonesia paling cepat masuk BRICS berkat kepemimpinan Lula

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto, Kamis (23/10), menyebut Indonesia paling cepat diterima BRICS berkat kepemimpinan Presiden Brazil, Luiz Inacio Lula Da Silva. Menurutnya, proses pendaftaran pada Oktober 2024, dan diterima menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025.
    (Cahya Sari/Suci Nurhaliza/Rizky Bagus Dhermawan/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dukung Brazil di COP30, Prabowo utus Hashim pimpin delegasi RI

    Dukung Brazil di COP30, Prabowo utus Hashim pimpin delegasi RI

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mendukung kepemimpinan Brazil pada Konferensi Ke-30 Perubahan Iklim PBB (COP30) di Belem, Brazil, pada November 2025, dan mengutus Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden RI, untuk memimpin delegasi Pemerintah Indonesia.

    Dalam sesi pernyataan bersama di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, Presiden Prabowo juga meminta maaf secara langsung kepada Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva karena tidak dapat menghadiri pertemuan tingkat tinggi tentang iklim dan lingkungan tersebut.

    “Saya mendukung Brazil dalam kepemimpinannya di COP30 dengan inisiatif-inisiatif Brazil. Mereka mendirikan suatu dana investasi untuk membantu melestarikan hutan tropis dan saya menyampaikan bahwa Indonesia mendukung. Brazil yang merintis dan kita mendukung Brazil, dan kita commit berapa dana yang Brazil akan investasi maka Indonesia akan investasi di dana tersebut,” kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan bersama Presiden Lula.

    Prabowo kemudian berjanji mengirim “delegasi yang kuat” untuk menghadiri COP30 di Belem, yang rangkaian acaranya berlangsung pada 10–21 November 2025.

    “Saya akan kirim delegasi yang kuat untuk hadiri itu dengan keputusan kita untuk mendukung inisiatif-inisiatif dari Brazil,” sambung Presiden RI.

    Di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, selepas pertemuan bilateral Presiden Prabowo dan Presiden Lula, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa Presiden Prabowo mengutus adiknya, Hashim Djojohadikusumo, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim untuk memimpin delegasi RI di COP30.

    “Nanti saya akan dampingi. Saya juga dengar tadi Pak Hanif akan dampingi,” kata Raja Juli menjawab pertanyaan wartawan.

    Hanif yang disebut Raja Juli merujuk kepada Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

    Raja Juli kemudian menjelaskan beberapa agenda dalam rangkaian COP30 itu, di antaranya Hashim selaku Utusan Khusus Presiden RI akan berbicara dalam forum UNFCCC pada tanggal 6–7 November 2025, kemudian lanjut menghadiri acara United for Wildlife Global Summit di Rio de Janeiro.

    “(Acara itu, red.) di-organize oleh Prince William, Prince of Wales ya. Selain itu, ada juga roundtable business untuk tadi follow-up Perpres 110 kemarin tentang carbon market,” kata Raja Juli.

    Peraturan presiden (perpres) yang disebut Raja Juli merujuk kepada Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

    Perpres itu ditandatangani Presiden Prabowo pada 10 Oktober 2025 untuk menggantikan aturan yang lama, yakni Perpres Nomor 98 Tahun 2021.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kalbar matangkan isu trategis jelang Sosek Malindo di Miri Malaysia

    Kalbar matangkan isu trategis jelang Sosek Malindo di Miri Malaysia

    Pontianak (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) terus mempersiapkan berbagai isu strategis menjelang pelaksanaan Sidang Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (Sosek Malindo) ke-38 yang dijadwalkan berlangsung di Miri, Sarawak, dalam waktu dekat.

    “Kami telah menggelar rapat pembahasan Kertas Kerja sebagai langkah awal untuk mematangkan sejumlah isu prioritas di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Rapat tersebut menjadi bagian penting dari proses penyusunan agenda sebelum pertemuan resmi dengan delegasi dari Kerajaan Sarawak,” kata Kepala BPPD Kalbar, Sefpri Kurniadi, di Pontianak, Kamis.

    Sefpri menjelaskan, dalam rapat tersebut pihaknya juga membahas isu-isu yang akan dibawa ke persidangan Sosek Malindo nanti, dengan harapan dapat dirumuskan bersama kelompok Sarawak dan menghasilkan kesepakatan yang memperkuat kerja sama antara Provinsi Kalimantan Barat dan Kerajaan Sarawak.

    Ia menambahkan, sejumlah isu utama yang menjadi fokus pembahasan mencakup penanganan pekerja migran, pertukaran budaya, pengembangan sektor pariwisata, serta pengawasan obat dan makanan di kawasan perbatasan. Menurutnya, isu-isu tersebut dinilai strategis karena berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hubungan masyarakat di kedua wilayah.

    “Seluruh pembahasan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan kolaborasi lintas batas yang lebih produktif dan berkelanjutan,” katanya.

    Selain isu sosial dan budaya, Sefpri menambahkan bahwa Kalimantan Barat dan Sarawak juga telah membangun kerja sama konkret di sektor transportasi. Salah satunya adalah rencana pembukaan kembali penerbangan rute Pontianak–Kuching yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Perhubungan.

    BPPD Kalbar juga tengah mendorong peningkatan layanan angkutan lintas negara melalui Damri agar dapat beroperasi optimal di seluruh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) seperti Entikong dan Badau. Untuk wilayah Kapuas Hulu, pemerintah saat ini masih melakukan kajian teknis guna memastikan kesiapan infrastruktur jalan bagi kendaraan antarnegara.

    Dari sisi ekonomi, lanjut Sefpri, pemerintah daerah berupaya memperluas akses ekspor produk unggulan Kalbar ke Sarawak serta mempercepat proses pembukaan PLBN Temajuk di Kabupaten Sambas.

    “Kami berharap PLBN Temajuk dapat segera dioperasikan agar wisatawan dari Sarawak lebih mudah berkunjung. Potensi wisata di Temajuk sangat besar dan bisa menjadi pintu baru pertumbuhan ekonomi perbatasan,” kata dia.

    Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap Sidang Sosek Malindo ke-38 dapat melahirkan kesepakatan konkret yang memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Malaysia, khususnya dalam peningkatan kerja sama sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan perbatasan Kalbar–Sarawak.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.