Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Politik kemarin, Prabowo dapat surat dari siswa hingga KRI Belati-622

    Politik kemarin, Prabowo dapat surat dari siswa hingga KRI Belati-622

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (24/10) menjadi sorotan, mulai dari Prabowo dapat surat dari siswa SR, ucap terima kasih dan selamat ultah hingga KSAL sebut KRI Belati-622 jadi simbol modernisasi alutsista laut.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Prabowo dapat surat dari siswa SR, ucap terima kasih dan selamat ultah

    Presiden RI Prabowo Subianto mendapat surat dari salah satu siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) di Bandung Barat, Jawa Barat, yang berisi ucapan terima kasih atas pembangunan Sekolah Rakyat dan selamat ulang tahun.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun instagram resmi @sekretariat.kabinet yang diunggah Jumat, mendeskripsikan siswa SRMP II Bandung Barat, bernama Muhammad Daffa Rasyid menuliskan surat tersebut untuk Prabowo.

    “Sebuah titipan surat. Selembar kertas yang penuh makna. Dari Muhammad Daffa Raasyid, seorang siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama II Bandung Barat, untuk Presiden Prabowo,” kata Teddy seperti dikonfirmasi oleh Antara dalam pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Ketua MPR: Usul Soeharto jadi pahlawan seharusnya tak jadi problem

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengemukakan usulan Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto untuk menjadi Pahlawan Nasional seharusnya tak lagi menimbulkan problem karena MPR sudah menyatakan Soeharto clear.

    “MPR kan pada periode lalu yang bersangkutan sudah dinyatakan clear, dalam arti sudah menjalankan proses seperti yang ditetapkan dalam TAP MPR,” kata Muzani di Bandung, Jawa Barat, Jumat.

    Namun, Muzani menyerahkan sepenuhnya pemberian gelar pahlawan itu kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk tokoh-tokoh lainnya yang akan diberi gelar pahlawan.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Jamu Lula dalam santap malam, Prabowo: Anda selalu bela kaum miskin

    Presiden RI Prabowo Subianto menjamu tamu negara Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva dan istri Rosangela (Janja) Lula da Silva dalam sebuah santap malam kenegaraan dan mengapresiasi Lula selalu membela kaum miskin.

    “Anda selalu membela kaum miskin. Anda selalu membela kaum lemah. Saya sendiri, rekan-rekan saya, partai saya, dan koalisi saya juga berkomitmen untuk selalu membela kaum miskin, membela rakyat, dan membela mereka yang tertindas. Karena itu, kita sangat dekat di hati,” kata Presiden Prabowo dalam sambutannya pada jamuan kenegaraan pada Kamis (23/10) malam, melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    4. KSAU terbangkan A400M, pesawat angkut baru punya Indonesia

    Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono menerbangkan pesawat angkut baru milik TNI AU A400M pada Kamis (23/10).

    Proses uji terbang itu dilakukan langsung guna memastikan pesawat yang akan dimiliki TNI AU ini dalam kondisi baik.

    Dalam siaran pers resmi yang diterima Antara, Jumat, dijelaskan bahwa momen itu terjadi kala Tonny dan jajaran pejabat TNI AU mendatangi fasilitas Airbus Military Limitada Sociedad (AMSL) di Sevilla, Spanyol.

    Baca selengkapnya di sini

    5. KSAL sebut KRI Belati-622 jadi simbol modernisasi alutsista laut

    Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan KRI Belati-622 merupakan simbol upaya modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) laut.

    “KRI Belati-622 merupakan realisasi dari program prioritas pembangunan TNI angkatan laut, yaitu modernisasi alutsista serta upaya pemenuhan kebutuhan alutsista TNI Angkatan laut,” kata Ali saat berada di kolinlamil Jakarta Utara, Jumat.

    KRI Belati-622 dianggap menjadi simbol modernisasi karena kapal cepat rudal (KCR) 60 meter ini memiliki satu kelebihan unik dibanding KRI lain yang dimiliki TNI AL yakni bermesin hybrid.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil sebut lelang EPC proyek gas Blok Masela ditargetkan pada 2026

    Bahlil sebut lelang EPC proyek gas Blok Masela ditargetkan pada 2026

    …Kalau (EPC) ini sudah selesai, maka insyaAllah lifting kita akan bisa kita kejar sesuai dengan target apa yang menjadi harapan Bapak Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa proyek gas (LNG) Abadi, Blok Masela di Tanimbar, Maluku, akan memasuki tahap selanjutnya yakni lelang pengadaan, rekayasa teknis dan konstruksi (EPC) yang ditargetkan pada 2026.

    Inpex Masela, sebagai operator, yang mewakili mitra perusahaan patungannya, yaitu Pertamina Hulu Energi Masela dan Petronas Masela, sebelumnya telah mengumumkan pengerjaan tahap front-end engineering and design (FEED) atau desain rekayasa teknis pada Agustus 2025.

    “Untuk urusan Impex ini sudah 26 tahun. Ini salah satu blok ‘giant’ yang ada di Maluku. Insyaallah tahun ini sudah mulai tender FEED-nya sekarang sudah mulai jalan. Sekarang kita akan tender EPC-nya kemungkinan besar di 2026,” kata Bahlil saat menyampaikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Setelah lelang EPC diumumkan, lifting dari proyek gas raksasa diharapkan bisa berjalan sesuai yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau (EPC) ini sudah selesai, maka insyaAllah lifting kita akan bisa kita kejar sesuai dengan target apa yang menjadi harapan Bapak Presiden,” kata Bahlil.

    Adapun volume produksi tahunan dari proyek Abadi diperkirakan mencapai 10,5 juta ton setara LNG, yang mencakup 9,5 juta ton LNG per tahun atau lebih dari 10 persen impor LNG tahunan Jepang, serta pasokan gas pipa lokal.

    Proyek ini juga diperkirakan bisa memproduksi sekitar 35 ribu barel kondensat per hari.

    Inpex berharap proyek ini dapat memberikan kontribusi signifikan, khususnya terhadap pembangunan ekonomi di wilayah Indonesia bagian timur, serta mendukung pencapaian target nasional Indonesia untuk mencapai net zero emisi CO2 pada 2060.

    Adapun jangka waktu production sharing contract (PSC) proyek tersebut ditetapkan hingga 15 November 2055, dengan wilayah kontrak seluas 2.503 km2 dan kedalaman laut dalam rentang 400-800 meter.

    Blok ini berlokasi sekitar 170-180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

    Proyek Abadi ditetapkan oleh pemerintah sebagai proyek strategis nasional (PSN) pada Juni 2017 dan sebagai proyek infrastruktur prioritas pada September 2017.

    Inpex berharap proyek tersebut dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan energi di Indonesia, Jepang, dan negara Asia lainnya, serta menyediakan pasokan energi bersih yang stabil dalam jangka panjang.

    Hal ini didukung oleh karakteristik lapangan gas yang unggul dan cadangan yang melimpah, sehingga memungkinkan pengembangan secara efisien, serta adanya komponen CCS (carbon capture and storage) dari proyek ini.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil sebut program B50 mulai dijalankan semester II tahun depan

    Bahlil sebut program B50 mulai dijalankan semester II tahun depan

    …kalau ini sudah kita lakukan maka impor BBM khususnya solar tidak lagi kita lakukan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan program penggunaan bahan bakar solar dengan campuran 50 persen bahan nabati atau Biodiesel B50 mulai dijalankan pada semester II tahun 2026.

    Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto, dalam rapat terbatas, ingin mempercepat implementasi dari saat ini B40 menjadi B50. Saat ini, uji coba mandatori B50 masih dilakukan.

    “B50 ini sekarang lagi diujicobakan. Insyaallah Di semester kedua akan kita implementasikan, dan kalau ini sudah kita lakukan maka impor BBM khususnya solar tidak lagi kita lakukan,” kata Bahlil saat menyampaikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Bahlil menjelaskan bahwa saat ini Indonesia masih harus impor solar sekitar 4,9-5 juta ton per tahun.

    Namun jika B50 diimplementasikan, ia meyakini impor bahan bakar khususnya solar dapat ditekan, karena produksi BBM sudah tercukupi dengan bioetanol.

    “Kalau (B50) ini sudah kita lakukan, maka Impor BBM khususnya solar tidak lagi kita lakukan karena sudah memenuhi semua antara produksi dalam negeri dicampur dengan bioetanol sudah bisa dicukupi,” kata Bahlil.

    Adapun Kementerian ESDM mencatat pemanfaatan biodiesel selama periode 2020-2025 telah menghemat devisa hingga 40,71 miliar dolar AS.

    Dengan penerapan B50 pada 2026, potensi penghematan tambahan diproyeksikan mencapai 10,84 miliar dolar AS hanya dalam satu tahun.

    Secara teknis, program B50 dirancang untuk menutup sisa impor solar yang masih tersisa di bawah kebijakan B40 saat ini.

    Pada 2025, impor solar diperkirakan mencapai 4,9 juta kiloliter atau 10,58 persen dari total kebutuhan nasional.

    Implementasi B50 akan menghilangkan ketergantungan tersebut dan menjadikan pasokan solar sepenuhnya berasal dari sumber daya domestik.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSAL sebut KRI Belati-622 jadi simbol modernisasi alutsista laut

    KSAL sebut KRI Belati-622 jadi simbol modernisasi alutsista laut

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan KRI Belati-622 merupakan simbol upaya modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) laut.

    “KRI Belati-622 merupakan realisasi dari program prioritas pembangunan TNI angkatan laut, yaitu modernisasi alutsista serta upaya pemenuhan kebutuhan alutsista TNI Angkatan laut,” kata Ali saat berada di kolinlamil Jakarta Utara, Jumat.

    KRI Belati-622 dianggap menjadi simbol modernisasi karena kapal cepat rudal (KCR) 60 meter ini memiliki satu kelebihan unik dibanding KRI lain yang dimiliki TNI AL yakni bermesin hybrid.

    Mesin hybrid yang dimaksud yakni terdiri dari propulsi water jet dan propeller yang membuat KRI ini irit bahan bakar namun tetap memiliki tenaga besar. Selain itu, lanjut Ali, kapal ini dibuat oleh galangan asal Indonesia yakni PT. Tesco Indomaritim.

    Hal itu lah yang menjadikan KRI Belati-622 menjadi lambang kemajuan teknologi alutsista dalam negeri.

    Hal tersebut menurut Ali juga sejalan dengan rencana pemerintah dalam meningkatkan kualitas alutsista produksi dalam negeri.

    “Komitmen pimpinan TNI angkatan laut untuk mendukung dan menyukseskan program pemerintah yaitu peningkatan penggunaan produksi dalam negeri serta kemandirian industri pertahanan,” jelas Ali.

    Dengan adanya KRI Belati-622 ini, Ali berharap kekuatan pertahanan laut TNI AL semakin kuat dalam menjaga wilayah maritim Indonesia.

    Untuk diketahui, hari pihak Kementerian Pertahanan menyerahkan KRI Belati-622 ke TNI AL setelah sebelumnya selesai dibangun oleh PT. Tesco Indomaritim.

    Kapal tipe KCR ini sebelumnya juga telah melalui proses pemberian nama atau ship naming di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (1/10).

    Setelah selesai diserahkan, kapal tersebut nantinya akan bertugas di wilayah Komando Armada (Koarmad) III yang berada di wilayah Sorong, Papua, Barat Daya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII minta pemerintah perkuat kebijakan pertanian-energi daerah

    Komisi VII minta pemerintah perkuat kebijakan pertanian-energi daerah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga meminta kepada pemerintah untuk memperkuat kebijakan sektor pertanian, industri, hingga energi yang berpihak kepada masyarakat daerah.

    Menurut dia, pembangunan nasional harus berjalan seimbang antara pusat dan daerah. Program yang dijalankan di tingkat nasional, kata dia, dampaknya harus terasa hingga ke tingkat kabupaten.

    “Karena itu kami mendorong agar setiap kebijakan bisa diterjemahkan dalam bentuk nyata di lapangan,” kata Lamhot dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Pada masa reses ini, dia melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara. Menurut dia, potensi pertanian Labusel perlu terus didorong dengan bantuan peralatan modern serta pendampingan teknis agar hasil pertanian bisa meningkat dan kesejahteraan petani terjamin.

    Dia menjelaskan Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan wilayah yang didominasi oleh masyarakat dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan darat. Komoditas utama daerah ini meliputi kelapa sawit, karet, dan padi, serta memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha mikro dan ekonomi rakyat.

    Dia juga menyalurkan ratusan paket sembako dan alat-alat pertanian kepada masyarakat setempat sebagai bentuk kepedulian sosial dan dukungan terhadap sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

    “Ini bagian dari komitmen kami untuk terus bekerja demi kesejahteraan rakyat,” katanya.

    Untuk itu, dia memastikan aspirasi warga yang diterimanya di Labusel akan menjadi bahan pembahasan di DPR, terutama dalam upaya peningkatan dukungan terhadap sektor pertanian dan infrastruktur dasar.

    “Semua masukan dari masyarakat akan saya bawa ke Senayan. Tugas kami memastikan suara rakyat dari daerah seperti Labusel tidak hilang di tengah hiruk-pikuk politik nasional,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSKDN-LAN susun kebijakan daerah berbasis bukti untuk pacu inovasi

    BSKDN-LAN susun kebijakan daerah berbasis bukti untuk pacu inovasi

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjalin kerja sama dalam penerapan kebijakan daerah berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan publik dan mendorong inovasi di seluruh Indonesia.

    Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025 yang diintegrasikan dengan Indeks Inovasi Daerah (IID).

    Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menilai peningkatan kualitas kebijakan dan inovasi daerah merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

    “Inovasi tidak akan berumur panjang tanpa kebijakan yang berkualitas, dan kebijakan akan kehilangan relevansinya tanpa inovasi yang hidup. Karena itu, sinergi antara IKK dan IID menjadi kunci reformasi kebijakan yang berkelanjutan,” kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Inisiatif tersebut menandai babak baru reformasi birokrasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti (evidence-based policy), sejalan dengan arah RPJMN 2025–2029 serta visi Indonesia Emas 2045.

    Lebih lanjut, dia menegaskan, pemerintah daerah harus berani meninggalkan pendekatan kebijakan intuitif dan beralih ke kebijakan berbasis bukti.

    “Kami harus memastikan setiap kebijakan lahir dari diagnosis yang tepat, bukan dari tekanan politik atau rutinitas administratif. Setiap keputusan publik harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etis,” ujarnya.

    Data BSKDN menunjukkan, jumlah inovasi daerah meningkat tajam dari 3.718 inovasi pada 2018 menjadi 36.742 inovasi pada 2025, dengan partisipasi 531 pemerintah daerah. Namun, masih terdapat 15 kabupaten yang belum menyampaikan laporan inovasi sejak 2023, seperti Puncak Jaya, Tambrauw, dan Maybrat.

    Adapun daerah dengan capaian tertinggi Indeks Inovasi Daerah 2024 antara lain Kabupaten Banyuwangi (98,86), Kota Surabaya (94,17), dan Kabupaten Situbondo (94,13), sedangkan Kabupaten Pandeglang (4,30) berada di posisi terendah.

    Sementara itu, dari sisi kualitas kebijakan, 546 pemerintah daerah telah terdaftar dalam sistem IKK, dan 333 diantaranya telah menyelesaikan proses self-assessment.

    Target nasional dalam RPJMN 2025–2029 adalah 85 persen instansi pemerintah memperoleh nilai minimal “Baik” pada tahun 2029, naik signifikan dari 30 persen pada 2025.

    Sejalan dengan itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan SDM dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN David Yama menekankan pentingnya perubahan pola pikir birokrasi.

    “Rekan-rekan di daerah jangan menjadi gambler dalam membuat kebijakan. Semua keputusan publik harus berdasarkan riset dan bukti. Ini adalah fondasi pemerintahan yang efektif,” ujarnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN Agus Sudrajat menegaskan, pengukuran IKK bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen strategis untuk mengukur kemampuan lembaga pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

    “Kami ingin mengubah cara berpikir para perancang kebijakan, dari sekadar menulis naskah menjadi merancang perubahan. Kebijakan yang baik harus berbasis data, diuji secara ilmiah, dan memberi manfaat konkret bagi publik,” kata Agus.

    Agus mengatakan, LAN berkomitmen memperkuat kapasitas aparatur negara, peneliti, dan analis kebijakan agar memiliki kemampuan analitis yang kuat dan berorientasi pada hasil.

    “Kami ingin setiap instansi pemerintah memiliki ekosistem kebijakan yang sehat, di mana perencana, peneliti, dan analis bekerja dalam satu siklus pembelajaran yang terus berkembang,” tambahnya.

    Agus menilai bahwa IKK bukan alat menghukum, melainkan instrumen pembelajaran dan akuntabilitas publik. Hasil pengukuran akan menjadi cermin untuk menilai posisi kebijakan saat ini dan kompas untuk menuntun arah perbaikan yang lebih sistematis.

    Agus menutup paparannya dengan penegasan bahwa peningkatan kualitas kebijakan publik merupakan fondasi pencapaian Asta Cita dan visi Indonesia Emas 2045.

    “Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti di tataran prosedur. Ia harus melahirkan kebijakan yang mendorong kesejahteraan, memperkuat keadilan sosial, dan memastikan pemerintahan bekerja efektif untuk rakyat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AL kembangkan KSOT agar bisa dilengkapi senjata torpedo

    TNI AL kembangkan KSOT agar bisa dilengkapi senjata torpedo

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan pihaknya akan berkolaborasi dengan PT PAL Indonesia untuk mengembangkan kapal selam autonomous (KSOT) atau kapal selam tanpa awak agar bisa dilengkapi senjata torpedo.

    “Masih dipelajari oleh PT PAL, dibantu oleh Angkatan Laut untuk mewujudkan KSOT yang bisa menembak torpedo,” kata Ali saat ditemui awak media di Dermaga Kolinlamil, Jakarta Utara, Jumat.

    Menurut Ali, pengembangan itu perlu dilakukan agar kapal selam tanpa awak pertama milik Indonesia itu bisa berfungsi untuk mendeteksi musuh dengan radar, sekaligus melakukan penyerangan.

    Terkait uji tembak KSOT yang rencananya dilakukan pekan depan, Ali mengatakan pihaknya belum bisa memastikan hal tersebut.

    “Belum tahu waktunya (uji tembak), tapi akan kita coba terus,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan TNI AL akan mengerahkan KSOT atau kapal selam tanpa awak untuk melakukan uji tembak pertama kali pada pekan depan.

    “Minggu depan kita akan melakukan penembakan kapal selam tanpa awak,” kata Sjafrie saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan di Jakarta Pusat, Rabu (22/10).

    Sjafrie menjelaskan uji tembak itu akan dilakukan di kawasan laut Surabaya yang berada di bawah wilayah Komando Armada (Koarmada) II.

    Menurut Menhan, Indonesia patut berbangga dengan adanya keberadaan KSOT ini karena Indonesia menjadi negara keempat yang memilik kapal selam tanpa awak ini.

    Dia melanjutkan kegiatan uji coba penembakan dengan KSOT itu terbuka untuk disaksikan masyarakat dan meminta awak media untuk ikut meliput agar dapat disaksikan seluruh masyarakat.

    “Yang mau ikut (wartawan) daftar, daftar, nanti diangkut sama pesawat Hercules-nya Panglima TNI,” kata Sjafrie.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Pesantren punya peran penting lahirkan negarawan

    Anggota DPR: Pesantren punya peran penting lahirkan negarawan

    Purwokerto (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah mengatakan pesantren memiliki peran besar dalam melahirkan negarawan-negarawan yang berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara, tidak hanya pada masa perjuangan kemerdekaan, tetapi juga terus berlanjut hingga saat ini.

    “Pesantren telah menjadi basis lahirnya pemimpin-pemimpin bangsa yang religius, nasionalis, dan memiliki semangat pengabdian tinggi kepada masyarakat. Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) harus memahami bahwa sejarah partai ini tidak bisa dilepaskan dari peran besar pesantren dan Nahdlatul Ulama,” katanya pada kegiatan Pembukaan Pendidikan Kader Penggerak Bangsa di Pondok Pesantren Anwarush Sholihin, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat.

    Menurut politikus perempuan asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII (Banyumas-Cilacap) itu, pelaksanaan PKPB menjadi wadah penting bagi kader PKB untuk kembali meneguhkan identitas, memperkuat militansi, serta memahami akar ideologis partai yang dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama (NU).

    Melalui pendidikan kader tersebut, kata dia, para anggota partai diajak untuk merefleksikan kembali posisi dan peran mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “PKPB ini dilaksanakan oleh seluruh anggota DPR RI dari PKB minimal satu kali setiap tahun di daerah pemilihan masing-masing. Tujuannya adalah untuk me-review struktur partai hingga ke tingkat paling bawah dan mengingatkan kembali para kader tentang peran serta tanggung jawabnya,” kata politikus yang akrab disapa Erma tersebut.

    Dia mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran kader agar tidak melupakan sejarah dan jati diri partai.

    “Kita ingin kader PKB semakin kuat militansinya, tidak lupa asal-usulnya, serta terus memperbarui semangat perjuangannya di tengah tantangan zaman,” katanya menegaskan.

    Sia menambahkan bahwa kader partai memiliki peran penting sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah.

    Menurut dia, kader PKB harus mampu menjadi penerjemah yang baik atas berbagai isu yang berkembang di masyarakat serta menjembatani kepentingan rakyat agar kebijakan yang dibuat berpihak pada kemaslahatan bersama.

    “Kadang kita sudah berbuat baik dan bekerja keras, tetapi masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami apa yang kita perjuangkan. Maka di situlah peran kader dibutuhkan untuk menjelaskan dan menerjemahkan kebijakan dengan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat,” katanya menegaskan.

    Dia mengatakan PKPB yang dilaksanakan setelah Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober memiliki makna tersendiri.

    Menurut dia, Hari Santri Nasional merupakan momentum untuk mengenang jasa besar para kiai dan santri yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

    “Negara ini bisa merdeka berkat keberanian para kiai dan santri yang berdiri di garda terdepan. Walau tanpa senjata modern, mereka berjuang dengan keikhlasan dan keberanian yang luar biasa. Semangat itu harus terus diwarisi oleh kader PKB di mana pun berada,” katanya..

    Dia mengharapkan melalui kegiatan kaderisasi seperti PKPB, PKB dapat terus melahirkan kader-kader yang berjiwa negarawan, berkarakter kuat, serta memiliki komitmen tinggi terhadap kemaslahatan rakyat.

    Menurut dia, kader PKB harus siap memimpin di berbagai lini, mulai dari tingkat RT, kepala desa, DPRD, DPR RI, hingga kementerian.

    “Di mana pun mereka berada, mereka harus membawa nilai manfaat bagi masyarakat,” kata Erma.

    Dengan demikian, kata dia, PKB tidak hanya menjadi partai politik yang kuat secara struktur, juga menjadi wadah pengaderan yang konsisten melahirkan tokoh-tokoh bangsa berintegritas, religius, dan nasionalis yang berakar dari tradisi pesantren.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres Gibran berziarah ke makam ulama besar K.H. Abbas Buntet

    Wapres Gibran berziarah ke makam ulama besar K.H. Abbas Buntet

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming berziarah ke makam ulama besar K.H. Abbas Abdul Jamil atau K.H. Abbas Buntet di kompleks Pemakaman Gajah Ngambung, Pondok Buntet Pesantren, Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis (23/10) malam.

    Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Jumat, menginformasikan bahwa Wapres memanjatkan doa bagi almarhum K.H. Abbas atas jasa dan pengabdiannya yang besar dalam menanamkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan di tanah air.

    “Ziarah ini juga menjadi bentuk penghormatan Wapres terhadap perjuangan para ulama dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia,” demikian petikan keterangan Setwapres.

    Kiai Haji Abbas merupakan salah satu ulama kharismatik asal Cirebon yang dikenal sebagai tokoh pejuang kemerdekaan sekaligus pendidik pesantren.

    Ia adalah pengasuh Pondok Buntet Pesantren pada masa penjajahan dan dikenal luas karena kiprahnya dalam memadukan semangat keagamaan dengan perjuangan nasional.

    Bersama para santri dan ulama lainnya, K.H. Abbas turun langsung dalam peristiwa pertempuran melawan pasukan Sekutu di Surabaya pada 10 November 1945.

    Saat itu, Hadratussyekh K.H. Hasyim Asy’ari mendapuknya sebagai Panglima Perang. Rais Akbar Nahdlatul Ulama tersebut bahkan meminta agar perang dimulai setelah kedatangan Macan dari Jawa Barat, yang tidak lain adalah K.H. Abbas Buntet.

    Hingga kini, nilai-nilai perjuangan, keikhlasan, serta semangat cinta tanah air yang diwariskan K.H. Abbas terus hidup dalam tradisi pendidikan dan pengajaran di Pondok Buntet Pesantren.

    Ziarah ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Wapres di Cirebon untuk memperkuat silaturahmi dengan para ulama dan santri serta mendorong penguatan peran pesantren dalam pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR ingatkan IPAL solusi nyata kurangi pencemaran lingkungan

    Anggota DPR ingatkan IPAL solusi nyata kurangi pencemaran lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mengingatkan bahwa pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah solusi nyata untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi pencemaran air.

    Dia mengatakan hal itu dalam rangka meresmikan IPAL di SDIT Brilliant, Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut dia, peresmian itu merupakan bagian dari program lingkungan hidup yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerja sama dengan Komisi XII DPR RI.

    “Program ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran bersama tentang pentingnya sanitasi dan pengelolaan air limbah,” kata Meitri dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dia juga melakukan sosialisasi pengelolaan air limbah dan sanitasi sehat kepada pihak sekolah dan masyarakat sekitar. Program IPAL , kata dia, merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan legislatif dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan limbah cair yang ramah lingkungan.

    Melalui adanya IPAL itu, dia berharap masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola limbah secara bijak. Komisi XII DPR RI bersama KLH akan terus mendorong program-program lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

    Sementara itu, Kepala Sekolah SDIT Brilliant Danik Arianti Utami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan IPAL yang diberikan. la menilai fasilitas tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sanitasi di lingkungan sekolah.

    “Bantuan IPAL ini bukan hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga bagi masyarakat sekitar sekolah yang selama ini membutuhkan fasilitas sanitasi yang layak,” kata Danik.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.