Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Prabowo beri arahan Kapolri jelang berangkat ke KTT ASEAN

    Prabowo beri arahan Kapolri jelang berangkat ke KTT ASEAN

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto sempat berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelum bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu sore, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-47 ASEAN.

    Dalam koordinasi yang berlangsung di Jakarta itu, keduanya membahas situasi keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas) di dalam negeri menjelang keberangkatan Presiden.

    “Sore hari ini juga, sebelum beliau berangkat, beliau berkoordinasi dengan Bapak Kapolri,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi melalui pernyataan virtual di Jakarta.

    Terkait dengan koordinasi tersebut, Kapolri yang turut melepas keberangkatan Presiden ke Kuala Lumpur, menjelaskan bahwa dalam kesempatan tersebut ia melaporkan perkembangan terkini situasi keamanan nasional.

    Selain itu, Kapolri juga menindaklanjuti sejumlah kebijakan dan program pemerintah yang menjadi perhatian Presiden.

    “Sebagai Kapolri, saya melaporkan situasi terkini, khususnya terkait perkembangan kamtibmas di dalam negeri sebelum beliau berangkat,” ujar Kapolri.

    Ia menambahkan, Presiden juga memberikan beberapa arahan agar jajaran Polri terus mengawal pelaksanaan program-program strategis pemerintah.

    “Hal-hal yang menjadi catatan dan perhatian Bapak Presiden tentu akan terus kami tindak lanjuti,” ujarnya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri dan Menkeu tegaskan dana daerah tidak boleh mengendap

    Mendagri dan Menkeu tegaskan dana daerah tidak boleh mengendap

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan dirinya dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa satu suara terkait dana daerah yang tidak boleh mengendap di bank dan harus segera digunakan untuk kepentingan masyarakat.

    “Tujuan kita sama, dana daerah jangan mengendap di bank, tapi segera dibelanjakan untuk masyarakat,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Kemudian saat ditanya soal perbedaan data simpanan pemda antara Kemendagri dan Kemenkeu. Menurut Tito, tidak ada perbedaan prinsip antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melainkan hanya perbedaan teknis dalam metode pelaporan.

    Tito menjelaskan, selisih sekitar Rp18 triliun antara data yang dirilis Kemenkeu dan Kemendagri bersifat wajar.

    Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) per Oktober 2025, dana simpanan Pemda tercatat Rp215 triliun. Sementara data Bank Indonesia (BI) yang dikutip Menkeu menunjukkan angka Rp233 triliun per Agustus 2025.

    Menurut Tito, selisih dua bulan waktu pelaporan itulah yang menjelaskan perbedaan angka.

    “Sangat wajar jika berkurang. Kalau Agustus Rp233 triliun, lalu Oktober Rp215 triliun, artinya Rp18 triliun itu sudah dibelanjakan,” ujarnya.

    Tito juga menegaskan bahwa semangat antara Kemenkeu dan Kemendagri tetap sejalan, yakni sama-sama ingin mempercepat penyerapan anggaran dan memastikan dana daerah memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

    Menanggapi hal tersebut, Dosen Hukum Pemerintahan Daerah Universitas Atma Jaya Yogyakarta Hestu Cipto Handoyo juga menyatakan dirinya sepakat dengan kedua menteri tersebut soal penggunaan dana daerah.

    Menurutnya, baik Mendagri maupun Menkeu memiliki semangat yang sama, yaitu memastikan dana daerah tidak menumpuk di perbankan.

    “Baik Kemenkeu maupun Kemendagri berupaya memperkuat disiplin fiskal daerah. Perbedaan data jangan diartikan perbedaan arah, karena tujuannya tetap sama: memastikan uang daerah bekerja untuk rakyat, bukan mengendap di rekening,” kata Hestu dalam keterangannya, Sabtu

    Hestu menilai perbedaan angka Rp18 triliun tidak menunjukkan konflik atau penyimpangan, melainkan disebabkan oleh perbedaan teknis dan metodologis dalam pelaporan data.

    Menurutnya, data BI yang digunakan Menkeu menggambarkan posisi simpanan Pemda di bank pada waktu tertentu, umumnya di akhir bulan.

    Sementara data yang digunakan Mendagri melalui SIPD bersumber dari laporan administratif Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), yang bersifat dinamis dan harian, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.

    “SIPD merekam kondisi kas daerah yang terus bergerak, sementara data BI bersifat posisi tetap (cut-off), jadi wajar jika angkanya berbeda,” tutur Hestu.

    Hestu menjabarkan, ada tiga faktor utama yang menyebabkan selisih data, pertama perbedaan waktu pelaporan (cut-off date) antara BI dan SIPD.

    Kedua, perbedaan definisi akun, di mana rekening tertentu yang masih atas nama Pemda bisa jadi bukan kas daerah operasional.

    Ketiga, kesalahan input atau keterlambatan pelaporan di daerah karena keterbatasan SDM dan sistem.

    Menurut Hestu, semua faktor tersebut bisa diklarifikasi melalui proses rekonsiliasi administratif, tanpa harus diasumsikan sebagai pelanggaran.

    “Rekonsiliasi data antara ketiga lembaga ini sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara,” tegas Hestu.

    Ia menyarankan agar hasil rekonsiliasi nantinya diumumkan bersama oleh BI, Kemenkeu, dan Kemendagri, sehingga publik mendapatkan data yang sudah tervalidasi dan tidak menimbulkan tafsir berbeda.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo bertolak ke Kuala Lumpur hadiri KTT ASEAN 2025

    Presiden Prabowo bertolak ke Kuala Lumpur hadiri KTT ASEAN 2025

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu sore, via Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-47 ASEAN 2025.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pernyataannya di Lanud Halim, mengatakan bahwa selain menghadiri KTT ASEAN, Presiden Prabowo juga memiliki agenda lanjutan pada KTT APEC, yang pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan rangkaian kegiatan di Malaysia.

    “Pada sore hari ini Bapak Presiden bertolak ke Kuala Lumpur untuk menghadiri KTT ASEAN. Selanjutnya ada agenda untuk KTT APEC, tapi mungkin akan menyesuaikan dengan agenda yang di Malaysia,” ujar Prasetyo melalui pernyataan virtual.

    Ia menambahkan, seluruh jajaran berharap perjalanan Presiden berjalan lancar serta membawa hasil dan manfaat bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

    KTT ASEAN kali ini dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 28 Oktober 2025 dan menjadi forum penting bagi para pemimpin negara Asia Tenggara untuk membahas isu-isu krusial regional dan global.

    Menurut Menteri Luar Negeri RI Sugiono, kehadiran Presiden Prabowo di KTT ASEAN ini membawa misi utama untuk memperkuat kerja sama antarnegara Asia Tenggara dan menegaskan posisi ASEAN di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

    “Ya, bagaimana memperkuat relevansi ASEAN. Terutama relevansi ASEAN di tengah situasi yang seperti ini,” ujar Sugiono.

    Rangkaian KTT ke-47 ASEAN mencakup 25 pertemuan penting yang akan membahas peningkatan kerja sama ekonomi regional, dorongan transisi energi bersih, dan pengembangan ekonomi digital.

    Salah satu topik yang akan menjadi pembahasan sentral adalah potensi pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai dalam kerangka jaringan listrik ASEAN yang terintegrasi.

    Selain itu, KTT kali ini akan mencatat momen bersejarah dengan pengukuhan Timor Leste sebagai anggota penuh ASEAN.

    Selain isu internal, KTT ASEAN juga dijadwalkan membahas isu global, salah satunya perkembangan situasi di Jalur Gaza dan posisi bersama ASEAN terhadap upaya perdamaian di kawasan tersebut.

    Pembahasan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan regional yang kuat untuk mendorong stabilitas global.

    Usai merampungkan rangkaian KTT ASEAN di Malaysia, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melanjutkan agenda luar negerinya ke Korea Selatan.

    Di sana, Presiden akan menghadiri forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2025 dengan tema “Building a Sustainable Tomorrow: Connect, Innovate, Prosper”.

    Agenda utama APEC Economic Leaders Week (AELW) akan digelar pada 30 Oktober hingga 1 November di beberapa kota, termasuk Gyeongju, Jeju, Incheon, dan Busan, meliputi Concluding Senior Officials Meeting (CSOM), APEC Ministerial Meeting (AMM), serta APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM).

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR RI Dapil Madura ingatkan bahaya perundungan

    Anggota DPR RI Dapil Madura ingatkan bahaya perundungan

    Bangkalan (ANTARA) – Anggota Komisi VIII DPR RI asal daerah pemilihan XI Madura Ansari mengingat bahaya praktik perundungan yang akhir-akhir ini sering terjadi di masyarakat dan menyebar luas di media sosial.

    “Perkembangan teknologi digital memang membawa manfaat besar, tetapi di sisi yang lain muncul ancaman yang serius, yaitu kekerasan berbasis siber, yang banyak menimpa kelompok rentan, terutama perempuan dan anak,” katanya saat menjadi pembicara pada acara talk show ‘Gender Awarness’ di kampus Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu.

    Ia menjelaskan, bentuk kekerasan siber kian beragam, dan tidak tidak hanya dalam bentuk perundungan, seperti penghinaan, ancaman, dan pelecehan secara daring, akan tetapi berbagai bentuk lainnya juga sudah sering terjadi.

    Termasuk, sambung Ansari, penyebaran konten pribadi tanpa izin, manipulasi anak di ruang digital untuk tujuan seksual dan pencurian data pribadi untuk memperdaya dengan tujuan jahat.

    “Kondisi ini jelas semakin memperparah kerentanan terhadap perempuan dan anak di dunia maya. Bukan tidak mungkin mahasiswi di berbagai kampus di Indonesia khususnya di Madura, lebih khusus di Universitas Trunojoyo Madura juga menjadi korban,” kata Ansari.

    Dampak dari praktik perundungan ini beragam, seperti mengalami trauma psikologis, kehilangan kepercayaan, hingga gangguan tumbuh kembang pada anak.

    “Tidak jarang pula kekerasan digital menimbulkan keretakan sosial dan keluarga,” ujarnya.

    Karena itu, sambung legislator perempuan asal Kabupaten Pamekasan itu, upaya agar ruang ruang digital menjadi ruang yang aman dan berkeadilan khsuusnya bagi perempuan dan anak perlu dilakukan secara sistematis, dan terstruktur dan mendapatkan dukungan semua elemen masyarakat.

    “Komisi VIII DPR RI dan lembaga mitra seperti Kementerian Perempuan dan Anak telah berkomitmen untuk terus mengawasi pelaksanaan undang-undang perlindungan ruang digital, memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada korban, serta memastikan platform digital memiliki tanggung jawab dan tanggap terhadap laporan kekerasan siber,” katanya.

    Ansari yang juga alumni Pondok Pesantren Al-Amien, Prenduan, Sumenep ini juga mengatakan, sanksi maksimal terhadap oknum pelaku perundungan dan kejahatan dunia siber harus harus ditegakkan dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya Undang-Undang tentang Internet dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

    “Saya yakin dengan adanya dukungan maksimal dari perguruan tinggi, organisasi keagamaan dan komitmen dari penegak hukum, kasus kekerasan digital yang sudah menjadi ancaman serius ini bisa ditekan,” katanya.

    Selain dari kalangan mahasiswa, perwakilan organisasi perempuan, pemkab dan aparat penegak hukum, talk show bertajuk “Generasi Sadar Gender: Saatnya Bergerak, Saatnya Berbicara” itu juga dihadiri perwakilan aktivis kaum perempuan.

    Menurut Rektor UTM Bangkalan Dr Syafi, talk show tentang Generasi Sadar Gender itu sengaja digelar dengan menghadirkan langsung tokoh perempuan Madura sebagai upaya untuk menggugah kesadaran semua pihak tentang peran dan tanggung jawab, bahwa kasus kekerasan siber menjadi tanggungjawab semua pihak.

    “Karena itu, kegiatan ini juga dalam rangka membangun kesadaran kolektif dalam berupaya memerangi berbagai bentuk kejahatan siber, seperti perundungan,” kata Syafi.

    Pewarta: Abd Aziz
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • NasDem gelar program kesehatan masyarakat demi ciptakan SDM sehat

    NasDem gelar program kesehatan masyarakat demi ciptakan SDM sehat

    Jakarta (ANTARA) – Partai Nasional Demokrat (NasDem) menggelar program kesehatan gratis untuk masyarakat guna memastikan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam keadaan sehat.

    Pemeriksaan kesehatan ini digelar di NasDem tower yang berlokasi di wilayah Jakarta Pusat, Sabtu.

    Dalam program pemeriksaan kesehatan hari ini, pihak Nasdem menggelar pelayanan untuk melayani masyarakat memeriksa gula darah, kolesterol, serta asam urat.

    Menurut Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Saan Mustopa, mengatakan, tiga penyakit itu menjadi momok yang menakutkan karena sudah menyerang kalangan anak muda.

    “Dulu penyakit gula, kolesterol, dan asam urat dikenal sebagai penyakit orang tua. Kini justru banyak diderita kalangan muda produktif akibat pola hidup yang tidak sehat, terlalu banyak minuman manis, makanan cepat saji, dan kurang bergerak,” ujar Saan di NasDem Tower, Jakarta.

    Berdasarkan data International Diabetes Federation (IDF) yang dipaparkan Saan, tercatat, lebih dari 20 juta orang Indonesia hidup dengan diabetes, dan tren peningkatannya kini paling cepat terjadi di usia 20–40 tahun.

    Kementerian Kesehatan juga mencatat, 35 persen masyarakat usia produktif memiliki kadar kolesterol tinggi, dan hampir 1 dari 5 orang muda sudah menunjukkan tanda-tanda pra-diabetes.

    Fenomena ini erat kaitannya dengan gaya hidup modern yang serba instan dan tinggi gula seperti mengkonsumsi minuman pemanis, kopi susu kekinian, hingga camilan berkalori tinggi tanpa diimbangi aktivitas fisik.

    “Data Kementerian Kesehatan menunjukkan lebih dari 70 persen rakyat Indonesia belum pernah memeriksakan kesehatannya secara rutin. Padahal tiga dari lima penyebab kematian terbesar yaitu hipertensi – diabetes – jantung, bisa dicegah bila dideteksi lebih dini,” kata Ketua Umum Prokes NasDem Cashtry Meher di tempat yang sama.

    Melalui kegiatan pemeriksaan gratis ini, Cahstry memastikan NasDem ingin hadir sebagai partai politik yang peduli dan kesehatan masyarakat.

    “Hari ini, di tempat ini, kita tidak menunggu rumah sakit penuh tapi kita justru mendatangi rakyat, dengan membawa pelayanan kesehatan langsung ke jantung masyarakat. Inilah politik yang sesungguhnya,” tegas Cashtry.

    Kegiatan ini juga menjadi bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah, yaitu cek Kesehatan Gratis masyarakat di seluruh puskesmas.

    Dengan adanya kegiatan ini, Cahstry berharap dapat masyarakat semakin memiliki kesadaran penuh kepada kondisi kesehatan diri untuk mencegah timbulnya penyakit.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko PM nilai transformasi pesantren semakin relevan

    Menko PM nilai transformasi pesantren semakin relevan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar memandang bahwa transformasi pesantren semakin relevan pada saat ini atau di tengah perubahan yang melanda pada hampir seluruh aspek kehidupan bangsa, baik sosial, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan.

    “Kebetulan beruntun, semua aspek kehidupan kita sedang menghadapi masalah krusial dan melakukan pembenahan menyeluruh. Ada disrupsi, dan itu butuh tata kelola baru,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Oleh karena itu, dia memandang bahwa saat ini merupakan momen yang tepat bagi kaum santri untuk hadir, dan menjadi bagian dari gelombang perubahan.

    “Dan pesantren harus melakukan transformasi total dalam seluruh aspeknya agar bisa mengendalikan, memimpin, dan mengubah keadaan, serta menyiapkan generasi unggul untuk menghadapi tantangan yang ada,” katanya.

    Walaupun demikian, dia mengingatkan agar pesantren tidak kehilangan jati diri keilmuan dan spiritualitas ketika beradaptasi dengan kemajuan zaman.

    “Pesantren bisa tetap ada dan konsisten hingga hari ini karena terus istiqamah terhadap ilmu. Apalagi kalau pesantren mampu tumbuh dengan sains dan teknologi, digabung ilmu dunia dan akhirat, insyaallah keunggulannya tidak akan tertandingi kapan pun dan di zaman apa pun,” katanya mengingatkan.

    Adapun dia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Forum Multaqo Santri Nasional dalam rangka peringatan 200 tahun Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Sabtu.

    Sementara itu, dia mengatakan seluruh pembahasan dalam forum tersebut, seperti teknologi hingga pendekatan komprehensif dalam pendidikan pesantren akan dikembangkan oleh pihaknya.

    “Semua isu dan tema yang diangkat dalam Multaqo Santri harus kita lanjutkan, dimatangkan secara konseptual, diuji secara ilmiah, lalu praktikkan. Itu sudah pasti benar. Inilah yang disebut transformasi pesantren,” ujarnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jelang Sumpah Pemuda, Hasto ajak bangsa kembali ke jati diri maritim

    Jelang Sumpah Pemuda, Hasto ajak bangsa kembali ke jati diri maritim

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali pada semangat jati diri maritim dalam rangka menjelang Peringatan Sumpah Pemuda yang jatuh pada setiap tanggal 28 Oktober.

    Saat membuka Diskusi Grup Terarah (FGD) Bidang Pariwisata serta Bidang Kelautan dan Perikanan di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, ia mengingatkan kembali pesan Presiden pertama RI Soekarno tentang pentingnya menjadikan Indonesia sebagai bangsa samudera dan negara maritim yang berdaulat melalui penguasaan teknologi, riset, dan inovasi, serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

    “Bung Karno pernah mengatakan, kita tidak akan menjadi negara kuat, sentosa, dan sejahtera jika tidak menguasai samudera raya. Kita tak bisa menjadi bangsa yang besar tanpa kembali menjadi bangsa bahari, bangsa pelaut, sebagaimana pada masa kejayaan dulu,” ujar Hasto, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Ia menyampaikan amanat itu disampaikan Bung Karno pada 23 September 1963 dan tetap relevan hingga kini. Dalam politik maritim, Bung Karno menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara yang disatukan oleh laut.

    Menurut Hasto, Bung Karno juga menegaskan bahwa kemajuan Indonesia bersumber dari kekuatan pertanian dan kelautan, bukan dari “tembok-tembok baja” yang justru mengabaikan jati diri bangsa.

    Untuk itu, kata dia, Presiden pertama RI berpesan agar Indonesia percaya bahwa kemajuan bangsa lahir dari tanah dan lautnya sendiri.

    “Ketika kita meninggalkan jati diri sebagai bangsa maritim, kita kehilangan arah pembangunan,” ujarnya.

    Karena itu, dirinya menegaskan sejak Kongres IV PDIP, Partai menempatkan laut sebagai halaman depan Indonesia. Dikatakan bahwa laut bukan keranjang sampah raksasa, melainkan masa depan Indonesia, sehingga harus dipahami.

    Dengan demikian, Hasto menuturkan momentum Sumpah Pemuda harus membangunkan semangat sekaligus meluruskan paradigma pembangunan yang salah, yang meninggalkan identitas Indonesia sebagai bangsa samudera.

    “Kejayaan Indonesia lahir karena kita menguasai lautan,” kata Hasto menegaskan.

    Adapun FGD di Cirebon itu turut dihadiri sejumlah Ketua DPP PDIP, seperti Wiryanti Sukamdani, Rokhmin Dahuri, Tri Rismaharini, dan Ribka Tjiptaning, bersama para anggota DPR RI Fraksi PDIP.

    Narasumber dalam FGD, yakni Hendra Sugandhi (Ketua Bidang Perikanan dan Peternakan APINDO) serta Juru masak, Handry Wahyu menyoroti potensi besar kelautan Cirebon yang dapat dimaksimalkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Satgas Pangan Papua temukan harga beras di Keerom di atas HET

    Satgas Pangan Papua temukan harga beras di Keerom di atas HET

    “Dari hasil pemantauan terungkap beras yang di jual di Kabupaten Keerom, seperti di Pasar Rakyat Arso 2, harga beras medium dijual sekitar Rp16.500/ kilogram dan beras premium sekitar Rp18.000/kilogram,”

    Jayapura (ANTARA) – Tim Satgas Pangan dan Pengendalian Harga Beras Daerah Provinsi Papua menemukan harga beras medium dan premium di Arso, Kabupaten Keerom di atas harga eceran tertinggi (HET).

    Kasatgas Pangan Papua Kombes I Gusti Gde Era Adhinata di Jayapura, Sabtu mengatakan, dari hasil pengecekan yang dilakukan di sejumlah pasar yang ada di Kabupaten Keerom terungkap para pedagang menjual beras medium dan premium diatas HET.

    Harga beras di Papua sesuai HET untuk medium Rp 15.500/kilogram dan HET premium Rp 15.800 per kilogram.

    “Dari hasil pemantauan terungkap beras yang di jual di Kabupaten Keerom, seperti di Pasar Rakyat Arso 2, harga beras medium dijual sekitar Rp16.500/ kilogram dan beras premium sekitar Rp18.000/kilogram,” kata Kasatgas Pangan Papua Kombes Era Adhinata di Jayapura, Sabtu.

    Dikatakan, pengecekan harga beras dilakukan personel Ditreskrimsus Polda Papua, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Bulog Kanwil Papua, dan Polres Keerom yang dilaksanakan Jumat (24/10) dengan mengunjungi melaksanakan kegiatan pengecekan lapangan di sejumlah pasar tradisional, ritel modern, serta lokasi lahan padi.

    Dalam pengecekan itu juga dipantau ketersediaan harga beras di tingkat distributor, pengecer, hingga petani lokal.

    Selain itu, tim juga melakukan pengecekan ke gudang beras di Polres Keerom berkapasitas 15 ton serta meninjau lahan padi di Arso 14 yang dikelola petani dengan hasil panen mencapai empat ton per musim.

    “Kegiatan ini merupakan langkah preventif dan kolaboratif antara Polri dan instansi terkait dalam menjaga kestabilan pangan nasional sekaligus memastikan distribusi dan harga beras di Papua tetap terkendali serta tidak ada indikasi penimbunan atau praktik perdagangan yang merugikan masyarakat,” kata Kombes Era yang juga menjabat Dirkrimsus Polda Papua.

    Pewarta: Evarukdijati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Resepsi diplomatik Indonesia di Beijing tunjukkan ragam budaya

    Resepsi diplomatik Indonesia di Beijing tunjukkan ragam budaya

    ANTARA – KBRI Beijing menyelenggarakan resepsi diplomatik peringatan HUT ke-80 RI di Beijing. Acara ini diramaikan oleh 800 undangan. Turut hadir dalam acara, antara lain Wakil Menteri Luar Negeri China Sun Weidong, Wakil Menteri Luar Negeri Departemen Internasional Partai Komunis China Sun Haiyang, para pejabat pemerintah China dan Warga Negara Indonesia. Dubes RI untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun mengatakan kunjungan Presiden Prabowo pada September lalu makin mempererat hubungan kedua negara. (Desca Lidya Natalia/Denno Ramdha Asmara/Feny Aprianti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Golkar: Bahlil tak akan mundur jalankan perintah jaga muruah negara

    Golkar: Bahlil tak akan mundur jalankan perintah jaga muruah negara

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadia tidak akan mundur sejengkal pun dalam menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan muruah negara.

    Menurutnya, sikap Bahlil sejalan dengan filosofi pemerintahan Presiden yang menempatkan ideologi dan falsafah bangsa, Pancasila sebagai landasan kebijakan.

    “Konstruksi berpikir Pak Prabowo itu mengajak kita menyadari bahwa Indonesia ini rumah besar bangsa yang harus dirawat,” tutur Idrus dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Dikatakan bahwa merawat yang dimaksud dilakukan dengan nilai kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan, solidaritas, nasionalisme, patriotisme, serta mengutamakan kepentingan rakyat.

    Untuk itu, dirinya berpendapat serangan dan pembingkaian alias framing negatif di media sosial terhadap Bahlil, yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu, merupakan bentuk “paradoks demokrasi” di era keterbukaan informasi saat ini.

    Idrus menggarisbawahi berbagai kebijakan Bahlil di sektor energi dan sumber daya mineral menunjukkan keberhasilan dan keberpihakan yang sangat tegas kepada rakyat, bukan pada kelompok tertentu.

    “Memperjuangkan keadilan harus dengan cara adil, memperjuangkan demokrasi harus dengan cara demokratis. Memperjuangkan cita-cita mulia dengan ketulusan dan niat baik, bukan dengan fitnah dan kebencian,” ungkapnya.

    Idrus menambahkan, Bahlil selalu memiliki komitmen sesuai arahan Presiden Prabowo dengan kesadaran tugasnya sebagai pembantu Presiden.

    Dengan demikian, kata dia, cara berpikir tersebut membuat Bahlil selalu konsisten ada dalam lingkaran kebijakan sebagai pembantu Presiden

    Sebelumnya, dua organisasi sayap Partai Golkar, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), mendatangi Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri, Senin (20/10).

    Mereka melakukan konsultasi hukum dan menyampaikan keberatan atas sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Bahlil.

    Unggahan-unggahan tersebut dinilai telah melanggar Pasal 27 dan 28 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik.

    Namun, menurut Idrus, langkah tersebut sama sekali bukan perintah dari Partai maupun dari Bahlil.

    “Tidak ada kebijakan partai untuk melapor, apalagi perintah dari Ketua Umum. Ini murni ekspresi semangat anak muda yang ingin menjaga muruah organisasi dan pemimpinnya,” tutur Idrus.

    Pihak kepolisian pun menyatakan AMPG dan AMPI baru sebatas melakukan konsultasi hukum dan belum mengajukan laporan resmi.

    Atas langkah itu, Bahlil pun sudah buka suara menanggapi meme dan komentar negatif yang menyerang dirinya secara pribadi di media sosial. Ia menceritakan bahwa dirinya sudah terbiasa dihina sejak kecil.

    “Pribadi saya, yang sudah mengarah ke pribadi, saya itu memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Saya kan bukan anak pejabat, saya bukan anak orang kaya, saya hanya anak kampung, jadi hinaan itu sudah biasa sejak saya SD,” kata Bahlil di Jakarta, Jumat (24/10).

    Namun Bahlil menegaskan dirinya tidak akan membiarkan pihak mana pun mengintervensi arah kebijakan negara, terutama di bidang energi dan sumber daya mineral, sesuai arahan Presiden Prabowo.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.