Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Wapres tanam bibit bakau dukung pemulihan pesisir Banten

    Wapres tanam bibit bakau dukung pemulihan pesisir Banten

    “Ini luar biasa Pak Menteri, hadir anak-anak muda dengan ide-ide segar dan inisiatif yang nyata. Saya senang sekali bisa mendengar langsung dari mereka. Tadi ada beberapa anak muda yang menyampaikan gagasan-gagasannya,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menanam bibit bakau (mangrove) di Taman Mangrove, Ketapang, Kabupaten Tangerang, Senin, untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober sekaligus mendukung upaya pemulihan ekosistem pesisir di Banten.

    Dalam acara itu, Wapres menekankan pemulihan ekosistem pesisir sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya yang terkait dengan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

    Wapres Gibran, bersama sejumlah pegiat lingkungan, turun langsung ke area penanaman yang terendam air, dan menanam bibit bakau di area pesisir di Taman Mangrove Ketapang, Banten. Dalam prosesi itu, ada pula Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, Gubernur Banten Andra Soni, dan Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki.

    Dalam acara yang sama, Wapres Gibran lanjut berdialog dengan beberapa komunitas lingkungan, terutama yang bergerak di bidang pelestarian ekosistem bakau.

    “Ini luar biasa Pak Menteri, hadir anak-anak muda dengan ide-ide segar dan inisiatif yang nyata. Saya senang sekali bisa mendengar langsung dari mereka. Tadi ada beberapa anak muda yang menyampaikan gagasan-gagasannya,” kata Wapres Gibran kepada Menteri LH Hanif Faisol.

    Di lokasi yang sama, Menteri LH menjelaskan luas ekosistem bakau nasional mencapai lebih dari 3,4 juta hektare, yang merupakan terbesar di dunia.

    Dari total luasan itu, sebanyak 750.000 hektare diketahui telah rusak, sehingga perlu direhabilitasi.

    “Bapak Wakil Presiden sangat menaruh perhatian pada ekosistem mangrove (bakau, red.) kita. Beliau meminta agar mekanisme pendanaan rehabilitasi segera disiapkan, termasuk penanganan serius bagi wilayah pantai utara Jawa yang kini mengalami penurunan tanah dan abrasi tanah,” kata Hanif Faisol.

    Hanif menyebutkan pemerintah saat ini mempercepat rehabilitasi sekitar 800.000 hektare ekosistem bakau di berbagai daerah Indonesia.

    “Pak Wapres juga menegaskan kembali komitmen Bapak Presiden untuk memastikan dana rehabilitasi mangrove yang nilainya mencapai sekitar Rp2 triliun benar-benar dimanfaatkan optimal. Tahun ini, sudah lebih dari 13.000 hektare mangrove berhasil direhabilitasi, dan pemerintah akan terus memperluas cakupannya agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara nyata,” kata Hanif.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aktivis dukung penerbitan Perpres Ojol sebab sesuai aspirasi pengemudi

    Aktivis dukung penerbitan Perpres Ojol sebab sesuai aspirasi pengemudi

    “Perpres Ojol akan mendapat respons positif karena selaras dengan aspirasi teman-teman ojol yang kami dengar langsung selama turun ke bawah dalam forum warga peduli warga,”

    Jakarta (ANTARA) – Aktivis 98 Resolution Network Supriyanto mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Peraturan Presiden tentang Ojek Daring (Perpres Ojol) sebab hal tersebut sesuai dengan aspirasi para pengemudi.

    “Perpres Ojol akan mendapat respons positif karena selaras dengan aspirasi teman-teman ojol yang kami dengar langsung selama turun ke bawah dalam forum warga peduli warga,” ujar Supriyanto dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Selain itu, dia mengatakan penerbitan Perpres Ojol dinilai dapat mengisi ruang di saat belum ada peraturan yang menjamin keadilan dan kesejahteraan ojol sekaligus keberlangsungan bisnis perusahaan operator.

    “Dengan demikian, sangat tepat jika Presiden Prabowo mengeluarkan payung hukum dalam bentuk peraturan presiden sembari menunggu proses pembuatan undang-undang di DPR RI yang sudah masuk prolegnas (program legislasi nasional),” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tengah menyiapkan Perpres Ojol yang salah satunya mengatur perlindungan terhadap mitra pengemudi.

    Lebih lanjut Mensesneg mengatakan draf peraturan telah diterima oleh pihaknya, dan saat ini masih memerlukan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

    Menurut dia, pemerintah perlu melakukan hal tersebut terlebih dahulu agar regulasi yang disusun dapat memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi seluruh pihak yang terlibat.

    “Ya makanya kan dari draf itu kemudian kami pelajari. Kemudian ada yang masih perlu dikomunikasikan dengan semua pihak. Kami cari jalan keluar terbaik,” kata Mensesneg di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10).

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Segera kendalikan harga jika Inflasi di atas rerata nasional

    Mendagri: Segera kendalikan harga jika Inflasi di atas rerata nasional

    “Ini yang di atas nasional ini tolong diatensi. Sementara yang terlalu rendah sekali hati-hati,”

    Jakrta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) yang inflasinya di atas rerata nasional, segera bertindak mengendalikan harga komoditas.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meski inflasi secara nasional terkendali di angka 2,65 persen secara year on year pada September 2025, kondisi di daerah masih bervariasi.

    “Ini yang di atas nasional ini tolong diatensi. Sementara yang terlalu rendah sekali hati-hati,” kata Tito pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin.

    Lebih lanjut, Mendagri menyebutkan, pemerintah menargetkan angka inflasi sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen. Angka itu dinilai stabil dalam menjaga kepentingan konsumen maupun produsen.

    Ia menyebutkan sejumlah komoditas pangan yang perlu menjadi atensi karena kenaikan harganya terjadi di banyak daerah. Hal itu seperti cabai merah yang naik di 235 kabupaten/kota. Kemudian telur ayam ras naik di 229 daerah dan daging ayam ras harganya naik di 190 daerah.

    Meskipun tak memungkiri banyak komoditas, seperti beras, yang harganya relatif terkendali, Mendagri tetap meminta Pemda dan para pemangku kepentingan untuk memberikan atensi terhadap beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga.

    Ia mengimbau Pemda agar melihat data kondisi inflasi di daerahnya masing-masing untuk melakukan langkah pengendalian.

    “Setelah itu lihat masuk enggak ke daerah (inflasi) tinggi atau tidak. Kalau tinggi segera melakukan rapat koordinasi internal dan dengan stakeholder, distributor, Kadin mungkin, asosiasi pengusaha,” ujarnya.

    Mendagri menjelaskan, ada dua aspek yang perlu dicek ketika Pemda mendapati inflasinya tinggi. Hal itu meliputi kecukupan suplai dan kelancaran distribusi komoditas.

    Apabila suplainya cukup, tapi distribusinya terkendala, Pemda perlu segera memeriksa potensi praktik penimbunan. Ia menegaskan, penimbunan komoditas yang membuat harganya menjadi mahal tidak dibenarkan dan merupakan tindak pidana.

    “Dapat untung boleh, tapi jangan ditahan, barang naik harganya, baru kemudian lepas, itu nakal-nakalnya di lapangan,” tegasnya.

    Namun, apabila suplainya kurang, Pemda perlu melakukan pemenuhan, misalnya bekerja sama dengan daerah penghasil atau yang mengalami surplus produksi. Kemudian daerah juga dapat memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menyubsidi transportasi angkutan bahan pangan, sehingga harganya sama dengan daerah yang surplus.

    Pemda juga dapat menggalakkan gerakan tanam untuk komoditas yang mudah diproduksi. Ia menyebutkan sejumlah daerah yang memanfaatkan berbagai potensi untuk mendukung gerakan tanam.

    Hal ini seperti yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang menggunakan medium hidroponik untuk mendukung gerakan tanam. Kemudian Kota Surabaya juga memanfaatkan lahan yang belum dimanfaatkan optimal untuk mendukung gerakan tanam.

    Di sisi lain, Mendagri mengatakan, pemerintah pusat juga akan mengintervensi pengendalian harga ketika daerah tidak mampu mengendalikan secara optimal. Langkah ini misalnya dengan melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta pihak terkait lainnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Awasi kinerja pemda, Mendagri siapkan penghargaan dan sanksi

    Awasi kinerja pemda, Mendagri siapkan penghargaan dan sanksi

    Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah (pemda) dalam mengelola anggaran daerah, sekaligus menyiapkan mekanisme penghargaan (reward) dan sanksi.

    Upaya itu dilakukan untuk mendorong pemda lebih transparan, efisien, dan bertanggung jawab dalam penggunaan dana publik.

    Tito usai membuka Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin​​​​​​ menjelaskan evaluasi kinerja Pemda akan dilakukan secara berkala melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang menampilkan data realisasi pendapatan dan belanja secara real-time.

    “Saya bisa memantau mana pemda yang pendapatannya tinggi dan belanjanya tinggi. Itu artinya roda ekonomi di daerahnya berputar,” kata Tito

    Langkah ini dilakukan seiring dengan proses pengalihan transfer keuangan daerah (TKD) yang menuntut Pemda lebih mandiri dalam meningkatkan pendapatan dan menyesuaikan belanja secara seimbang.

    Menurut Tito, setiap dua pekan sekali, Kemendagri akan mengumumkan daerah dengan kinerja keuangan terbaik dan terburuk berdasarkan data SIPD. Pengumuman ini akan dilakukan secara terbuka melalui Zoom dan disiarkan langsung di YouTube agar publik dapat ikut memantau.

    Tito menegaskan daerah yang memiliki pendapatan tinggi dan realisasi belanja yang seimbang akan mendapat penghargaan berupa insentif. Sebaliknya, pemda yang memiliki kinerja buruk akan mendapat peringatan dan pendampingan khusus dari Kemendagri.

    “Yang terbaik itu pendapatan tinggi dan belanja tinggi. Kalau pendapatan tinggi tapi belanja rendah, berarti programnya tidak berjalan. Kalau pendapatan rendah dan belanja tinggi, itu defisit. Sementara, kalau dua-duanya rendah, rakyat yang akan kesulitan,” jelasnya.

    Melalui sistem ini, Tito berharap muncul kompetisi positif antar daerah untuk memperbaiki tata kelola anggaran.

    Untuk memperkuat pengawasan, Tito juga membentuk tim khusus dari Kemendagri yang akan diterjunkan langsung ke daerah-daerah. Tim tersebut dibagi menjadi tiga wilayah pengawasan besar.

    Jawa dan Sumatera diawasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kalimantan dan Sulawesi diawasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, dan Indonesia Timur diawasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

    “Sekarang saya punya tiga wakil menteri, jadi lebih mudah untuk mengawasi. Kalau ada daerah yang kinerjanya buruk, segera didatangi. Yang baik akan kami beri penghargaan,” ujar Tito.

    Melalui sistem pengawasan berbasis data dan pembentukan tim evaluasi, Mendagri Tito Karnavian berupaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Dengan penerapan penghargaan dan sanksi yang jelas, pemerintah berharap seluruh pemda mampu meningkatkan kinerja fiskal, mempercepat pembangunan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah.

    Selain memperkuat pengawasan, Tito juga meminta jajaran Pemda untuk menyelaraskan program daerah dengan program unggulan pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis, Program Swasembada Pangan, Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

    Menurut Tito, program-program tersebut, sejalan dengan visi ekonomi Pancasila Presiden Prabowo, yang menekankan peran aktif pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan melindungi masyarakat kecil.

    “Pemerintah tidak boleh menyerahkan sepenuhnya mekanisme ekonomi kepada pasar. Negara harus hadir untuk menjaga harga dan melindungi rakyat kecil,” tegas Tito.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri-Menkeu tegaskan sinergi kawal transformasi fiskal daerah

    Mendagri-Menkeu tegaskan sinergi kawal transformasi fiskal daerah

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam mewujudkan transformasi fiskal daerah.

    Dalam konteks transformasi fiskal, Tito menuturkan pengalihan sebagian Transfer ke Daerah (TKD) adalah langkah strategis untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih efisien dan fokus pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

    “Langkah ini bukan pemangkasan, tapi bagian dari strategi agar daerah lebih mandiri dan memiliki tata kelola keuangan yang sehat,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Menurutnya, sinergi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan menjadi kunci dalam mengawal transformasi fiskal daerah menuju tata kelola yang transparan, produktif, dan berdampak langsung bagi publik.

    Senada dengan itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meminta para kepala daerah untuk menjadikan momentum ini sebagai kesempatan memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran.

    Purbaya menyebut total dana ke daerah 2025 tetap sekitar Rp1.300 triliun, namun sebagian dialokasikan melalui kementerian agar penggunaan anggaran lebih terarah.

    “Langkah ini mempertegas sinergi antara Kemendagri dan Kemenkeu dalam mengarahkan belanja daerah agar lebih produktif dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

    Dalam sinergi fiskal nasional ini, kata Purbaya, Kemenkeu dan Kemendagri memiliki peran yang saling melengkapi. Kemenkeu mengatur alokasi, penyaluran, dan pengawasan TKD, memastikan setiap rupiah dana publik disalurkan secara efisien dan tepat waktu.

    Sedangkan Kemendagri mengawal teknis pengelolaan serta pengalihan TKD di daerah, memastikan anggaran digunakan sesuai rencana dan memberi dampak langsung kepada masyarakat.

    Kedua kementerian juga bekerja bahu-membahu mengendalikan inflasi di tingkat daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui percepatan realisasi belanja dan penguatan daya beli masyarakat.

    Dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana, Ricky Ekaputra Foeh menilai langkah koordinatif antara Mendagri dan Menkeu menunjukkan babak baru reformasi fiskal nasional.

    Menurutnya, untuk pertama kalinya dua kementerian strategis ini bergerak dalam satu garis kebijakan fiskal yang terpadu, di mana Kemendagri memperkuat fungsi pengawasan belanja daerah dan Kemenkeu memperkuat disiplin fiskal melalui regulasi penyaluran TKD.

    “Selama ini, isu fiskal daerah sering terjebak pada tumpang tindih peran antara pusat dan daerah. Tapi kini, kita melihat arah yang lebih jelas, Kemenkeu dan Kemendagri tidak lagi berjalan paralel, melainkan bersinergi dalam satu kerangka transformasi fiskal yang terukur,” ujar Ricky.

    Ia menjelaskan perbedaan data antara BI, Kemenkeu, dan Kemendagri terkait dana mengendap bukanlah indikasi kelemahan, tetapi tanda bahwa mekanisme pelaporan fiskal mulai diperhatikan secara serius dan saling diaudit.

    “Kalau dulu perbedaan data dianggap masalah, sekarang justru menjadi momentum untuk membangun integrasi sistem pelaporan fiskal yang real-time dan kredibel. Sinergi dua kementerian ini bisa menjadi katalis untuk menciptakan satu portal fiskal nasional yang terintegrasi,” tuturnya.

    Ricky menilai kunci keberhasilan sinergi ini terletak pada integrasi data antarinstansi. Ia menyoroti pentingnya keterhubungan sistem antara SPID (Kemendagri), Treasury System (Kemenkeu), dan BI Monitoring System, agar pemerintah dapat melihat posisi kas daerah setiap hari secara otomatis.

    Lebih jauh, ia menilai kolaborasi ini juga berdampak langsung pada stabilitas ekonomi daerah. Ketika belanja daerah bisa disalurkan cepat dan tepat sasaran, maka roda ekonomi lokal akan berputar lebih kuat, konsumsi masyarakat meningkat, dan tekanan inflasi dapat diredam.

    “Sinergi fiskal ini bukan sekadar administrasi data, tapi soal bagaimana uang publik diputar kembali ke masyarakat. Ini dampaknya langsung ke daya beli, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Ricky.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko PM sebut video AI soal narasi negatif tak mempan untuk pesantren

    Menko PM sebut video AI soal narasi negatif tak mempan untuk pesantren

    Kok ada ya yang menyerang pesantren sampai membuat video AI seolah-olah itu kebenaran? Memang ada oknum pesantren ‘palsu’ yang bisa dijadikan amunisi untuk menyerang pesantren, tetapi tidak lah benar kalau itu dijadikan generalisasi seolah semua pesa

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan video akal imitasi (AI) mengenai narasi negatif tidak akan mempan atau berpengaruh terhadap pondok pesantren di tanah air.

    “Fitnah kalian tidak akan mempan buat pesantren yang sudah punya sejarah panjang, apalagi pesantren legendaris yang ikut mendirikan negara ini,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

    Selain itu, kata Cak Imin, video AI soal narasi negatif tidak berpengaruh karena pesantren dan santri sudah terbukti tangguh menghadapi berbagai macam bentuk ujian dan cobaan sejak masa penjajahan hingga era digital seperti saat ini.

    Walaupun demikian, dia mengatakan semua pihak harus tetap waspada karena serangan digital seperti video AI dapat mengaburkan kebenaran di mata publik.

    “Teknologi AI itu bisa dipakai untuk kebaikan, tetapi juga bisa jadi alat fitnah kalau tidak dikendalikan. Oleh karena itu, perlu penegakan hukum yang tegas sekaligus edukasi kepada masyarakat agar tidak gampang termakan konten palsu,” ujarnya.

    Sementara itu, dia menyayangkan dan mempertanyakan banyaknya video AI yang berisi narasi negatif hingga menyudutkan pesantren maupun kalangan santri di media sosial.

    “Kok ada ya yang menyerang pesantren sampai membuat video AI seolah-olah itu kebenaran? Memang ada oknum pesantren ‘palsu’ yang bisa dijadikan amunisi untuk menyerang pesantren, tetapi tidak lah benar kalau itu dijadikan generalisasi seolah semua pesantren seperti itu,” katanya.

    Salah satu yang dia soroti adalah video AI terkait peristiwa ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mahfud MD: Soeharto secara yuridis penuhi syarat diusulkan pahlawan

    Mahfud MD: Soeharto secara yuridis penuhi syarat diusulkan pahlawan

    Yogyakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof Mahfud MD menilai Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto secara yuridis memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Pahlawan Nasional.

    “Kalau secara yuridis formal kan memenuhi syarat,” kata Mahfud MD di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Kota Yogyakarta, Minggu.

    Menurut Mahfud, secara prinsip, semua mantan presiden semestinya tidak perlu lagi melalui proses penelitian ulang untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.

    Dia berpendapat bahwa posisi sebagai presiden sudah menjadi bukti bahwa tokoh tersebut memenuhi kriteria kepahlawanan dari sisi hukum.

    “Saya pernah usul dulu, semua mantan presiden enggak usah lagi pakai persyaratan untuk diteliti ulang dan sebagainya. Sudah jadi presiden itu kan sudah pasti memenuhi syarat ya, untuk jadi pahlawan. Tapi silakan saja kan masyarakat juga yang nanti menilai,” ujar pakar hukum tata negara itu.

    Mahfud menegaskan bahwa penilaian terhadap aspek sosial dan politik dalam pengusulan gelar Pahlawan Nasional tetap menjadi ranah masyarakat untuk menilai dan tim kajian pemerintah.

    “Kalau aturan-aturannya memang memenuhi syarat, tapi politisnya bagaimana, ya sosiopolitisnya kan masyarakat yang menilai,” kata dia.

    Berdasarkan pengalamannya, Mahfud menyebut proses seleksi pengusulan gelar pahlawan nasional dilakukan oleh tim khusus di Kementerian Sosial dan dikoordinasikan bersama Menkopolhukam.

    “Nanti diseleksi dalam sebuah tim khusus yang dipimpin oleh Menkopolkam kalau sekarang. Dulu begitu (saat) saya jadi Menkopolhukam lima tahun, nunggu dari Kementerian Sosial dan departemen lain siapa yang mau diusulkan,” ucapnya.

    Sebelumnya, sebanyak 40 tokoh diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional oleh Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan daftar usulan tersebut kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon.

    Dalam daftar itu, terdapat sejumlah nama besar yang mencuri perhatian publik, di antaranya Soeharto, Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta aktivis buruh asal Nganjuk, Marsinah.

    Selain mereka, muncul pula nama tokoh agama dan daerah seperti Syaikhona Muhammad Kholil dari Madura, Bisri Syansuri, Muhammad Yusuf Hasyim, serta dua jenderal purnawirawan M. Jusuf dari Sulawesi Selatan dan Ali Sadikin dari Jakarta.

    Usulan ini berasal dari masyarakat melalui tim kajian daerah (TP2GD), lalu disaring dan dikaji oleh tim pusat (TP2GP) di Kementerian Sosial.

    Setelah melalui proses panjang yang melibatkan kajian ilmiah dan seminar, nama-nama tersebut diajukan kepada Dewan Gelar untuk dinilai lebih lanjut.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo sebut ASEAN-Jepang jadi jangkar kokoh perdamaian Indo-Pasifik

    Prabowo sebut ASEAN-Jepang jadi jangkar kokoh perdamaian Indo-Pasifik

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan kemitraan negara anggota ASEAN dan Jepang yang telah lama terjalin menjadi jangkah yang kokoh bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.

    Saat menghadiri KTT Ke-28 ASEAN-Jepang di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas dukungan Jepang terhadap sentralitas ASEAN serta komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

    “ASEAN dan Jepang telah lama menjadi mitra dalam memajukan perdamaian, kemakmuran, dan konektivitas di kawasan Indo-Pasifik. Di tengah dunia yang semakin penuh ketidakpastian, kerja sama kita tetap menjadi jangkar yang kokoh bagi perdamaian dan stabilitas kawasan,” kata Presiden Prabowo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    KTT ASEAN-Jepang pada tahun ini menandai kelanjutan dari kemitraan strategis yang telah terjalin selama lebih dari lima dekade antara ASEAN dan Jepang.

    Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperkuat kerja sama ekonomi yang inklusif melalui implementasi efektif ASEAN–Japan Comprehensive Economic Partnership dan RCEP.

    Presiden juga ingin memperluas kolaborasi di bidang ekonomi digital dan konektivitas keuangan.

    “Sekarang adalah saatnya untuk mewujudkan prinsip-prinsip bersama kita melalui kerja sama yang bermakna dan benar-benar memberi manfaat bagi rakyat kita. Hubungan ekonomi antara ASEAN dan Jepang terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika zaman,” kata Prabowo.

    Presiden Prabowo menyoroti perlunya menjaga transisi energi sebagai prioritas strategis.

    Kepala Negara juga menyambut baik kemitraan Jepang dalam pengembangan energi bersih, termasuk hidrogen, mobilitas listrik, dan bahan bakar berkelanjutan yang penting untuk mewujudkan visi bersama.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan pentingnya kemitraan yang berpusat pada manusia.

    Kepala Negara mempertimbangkan perluasan pertukaran SDM muda, pengembangan keterampilan dan kerja sama akademik untuk menumbuhkan generasi baru pemimpin ASEAN–Jepang.

    Menutup pernyataannya, Presiden Prabowo mengajak seluruh negara anggota ASEAN dan Jepang untuk terus memegang semangat Konferensi Asia–Afrika Bandung tahun 1955 sebagai dasar bagi kerja sama yang damai dan inklusif.

    “Bersama-sama, kita dapat membentuk kawasan yang stabil, tangguh, dan sejahtera bagi semua,” pungkas Presiden.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo tekankan persatuan negara ASEAN di tengah ketegangan global

    Prabowo tekankan persatuan negara ASEAN di tengah ketegangan global

    ANTARA – Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri sesi Pleno KTT ke-47 ASEAN, di Kuala Lumpur Convention Center, Malayasia, Kamis (26/10). Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga persatuan keanggotaan ASEAN di tengah ketegangan global yang kian meningkat. (Cahya Sari/Arif Prada/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo ajak negara ASEAN tetap berani hadapi ketidakpastian global

    Prabowo ajak negara ASEAN tetap berani hadapi ketidakpastian global

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk tetap berani, adaptif dan visioner dalam menghadapi ketidakpastian global, yang disampaikannya pada sesi pleno KTT Ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu.

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa persatuan ASEAN merupakan kekuatan utama dalam menghadapi ketegangan global yang semakin meningkat.

    “Menghadapi ketidakpastian global, mari kita memimpin dengan tujuan. Bukan hanya untuk kawasan kita, tetapi untuk dunia yang lebih stabil, adil, dan inklusif,” kata Presiden Prabowo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Menurut Presiden, di tengah ketegangan geopolitik dan perubahan global yang cepat, ASEAN harus terus memperkuat koordinasi ekonomi, integrasi regional, dan transformasi digital untuk menghadapi guncangan eksternal dan ketidakpastian masa depan.

    Persatuan ASEAN, kata Prabowo, juga harus tercermin dalam koordinasi, integrasi, dan transformasi ekonomi yang lebih kuat untuk menghadapi guncangan eksternal dan ketidakpastian di masa depan.

    Pada sesi pleno tersebut, Presiden Prabowo duduk berdampingan dengan Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone di sisi kiri dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet di sisi kanan.

    Di hadapan para pemimpin ASEAN, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada tuan rumah, Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim, atas penyelenggaraan KTT yang dinilainya sangat baik.

    Kepala Negara juga menyambut Timor-Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN, menyampaikan selamat kepada Perdana Menteri Thailand yang baru, Anutin Charnvirakul, serta menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya Sri Ratu Sirikit, Ibunda dari Raja Maha Vajiralongkorn.

    “Saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya dari rakyat Indonesia atas wafatnya Sri Ratu Sirikit, Ibu Suri Kerajaan Thailand,” ujar Presiden Prabowo.

    Dalam pidatonya, Kepala Negara memuji kepemimpinan tegas Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam menyelesaikan sengketa yang baru-baru ini terjadi, serta menegaskan kesiapan Indonesia untuk mendukung langkah-langkah lanjutan dari perjanjian gencatan senjata yang dicapai.

    Prabowo juga menekankan bahwa bagi negara anggota ASEAN, persatuan bukan sekadar slogan. Persatuan adalah strategi yang direncanakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan regional, kata Prabowo.

    Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi kepada para Menteri Luar Negeri dan Menteri Ekonomi ASEAN yang telah menunjukkan solidaritas dan kerja sama erat dalam menghadapi tantangan geoekonomi saat ini.

    Presiden Prabowo menekankan pentingnya inisiatif baru di bidang perdagangan barang, pembaruan ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA), serta kerangka ekonomi digital kawasan.

    “Kita akan terus menegaskan peran ASEAN sebagai penggerak pertumbuhan dan pusat inovasi dan peluang,” ucap Presiden.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekuatan ASEAN di kancah global harus berakar pada pondasi yang kuat di dalam negeri.

    Dengan pondasi tersebut, kata Presiden, ASEAN dapat memainkan peran yang kredibel dan konstruktif dalam membentuk tatanan dunia yang adil dan inklusif.

    “Pondasi yang kuat di rumahlah yang memampukan kita membangun jembatan ke dunia. Pondasi ini memberi kita kredibilitas untuk terlibat dan membantu membentuk masa depan di luar batas-batas kita,” tutur Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa perjalanan ASEAN dari masa konflik menuju kerja sama merupakan bukti nyata kekuatan solidaritas kawasan.

    Kepala Negara menegaskan pentingnya menjadikan peringatan 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation (TAC) dan 15 tahun East Asia Summit Bali Principles pada tahun depan bukan hanya seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.