Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Kemendagri imbau pemda antisipasi inflasi di sejumlah kabupaten/kota

    Kemendagri imbau pemda antisipasi inflasi di sejumlah kabupaten/kota

    “Kami mohon perhatiannya untuk mengecek kembali lagi di lapangan, kita jangan sampai kendur ya,”Jakarta (ANTARA) – Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mengantisipasi lonjakan inflasi di sejumlah kabupaten/kota.

    Dia menyoroti kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang signifikan di beberapa daerah.

    “Kami mohon perhatiannya untuk mengecek kembali lagi di lapangan, kita jangan sampai kendur ya,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Beberapa komoditas yang menjadi perhatian khusus dalam rapat tersebut yaitu minyak goreng dan bawang merah, yang terus mengalami kenaikan harga di sejumlah daerah. Tomsi meminta Pemda segera mengecek penyebab kenaikan tersebut.

    “Kita (harus) mengantisipasi agar harga-harga ini tidak meningkat,” tambahnya.

    Selain itu, harga bawang putih dan gula pasir juga menjadi perhatian dalam rapat ini, meskipun masih dalam batas toleransi. Tomsi menegaskan pentingnya pengawasan lebih ketat untuk menjaga stabilitas harga.

    Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini melaporkan dari 90 kota yang dipantau, 69 di antaranya mengalami inflasi dan 21 kota tercatat deflasi. Adapun inflasi tahunan pada September 2024 sebesar 1,84 persen.

    Sebagai informasi, Rakor ini dihadiri secara langsung oleh Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy, serta Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini.

    Selain itu, hadir secara daring Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan (Kemendag); Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian (Kementan); Direktur Pertimbangan Hukum Kejaksaan Agung; Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri; Badan Urusan Logistik (Bulog); perwakilan Tentara Nasional Indonesia (TNI); kepala daerah; serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menko era Prabowo lebih banyak, MPR: Supaya komunikasi efektif

    Menko era Prabowo lebih banyak, MPR: Supaya komunikasi efektif

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengemukakan penambahan jumlah menteri koordinator pada era Kabinet Merah Putih wajar terjadi untuk mengimbangi jumlah kementerian dan lembaga yang relatif banyak.

    Ahmad Muzani usai menghadiri pelantikan anggota Kabinet Merah Putih di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, mengatakan peran menteri koordinator dapat membuat komunikasi antarpejabat berjalan lebih baik.

    “Makanya jumlah menteri koordinatornya banyak supaya ada komunikasi efektif di antara semua menteri yang jumlahnya bertambah,” katanya.

    Tujuh menteri koordinator pada era pemerintahan Prabowo-Gibran meliputi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

    Baca juga: Presiden Prabowo lantik 48 menteri dan lima pejabat Kabinet Merah Putih

    Jumlah menteri koordinator pada Kabinet Merah Putih bertambah tiga instansi dari periode Kabinet Indonesia Maju yang berjumlah empat kementerian koordinator.

    Dalam kesempatan itu, Ketua MPR mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran pelantikan Kabinet Merah Putih yang baru saja dilaksanakan hari ini.

    Presiden Prabowo melantik total 48 menteri berikut lima kepala lembaga, yakni Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

    Baca juga: Kiprah Zulkifli dari perdagangan ke Menko Pangan
    Baca juga: Yusril Ihza M, penulis pidato Soeharto yang jadi Menko di kabinet baru

    Dalam acara tersebut, Muzani menekankan pentingnya dukungan kabinet dalam mewujudkan program-program pemerintahan.

    Muzani menyatakan pidato presiden yang disampaikan di hadapan MPR saat pelantikan merupakan visi bersama yang akan menjadi pedoman bagi seluruh kementerian.

    “Kami berharap program yang dilakukan semakin jelas dan dapat dirasakan oleh rakyat,” katanya.

    Baca juga: Prabowo tunjuk Muhaimin Iskandar jadi Menko Pemberdayaan Masyarakat
    Baca juga: Airlangga Hartarto terpilih jadi Menko Bidang Perekonomian
    Baca juga: Prabowo tunjuk Pratikno jadi Menko PMK

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • KIPP: faktor pendidikan picu praktik politik uang di Pilkada  

    KIPP: faktor pendidikan picu praktik politik uang di Pilkada  

    “Data BPS tahun 2022 menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat kita sangat rendah. Tidak tamat SD itu sebanyak 30 juta lebih, tamat SD sekitar 64 juta, SMP 40 juta, SMA 57 juta dan S1 (sarjana) hanya 12 juta,”Makassar (ANTARA) – Deputi Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Engelbert Johannes Rohi mengungkapkan, salah satu faktor pemicu masih terjadinya praktik politik uang pada setiap pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah adalah tingkat pendidikan di masyarakatnya.

    “Data BPS tahun 2022 menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat kita sangat rendah. Tidak tamat SD itu sebanyak 30 juta lebih, tamat SD sekitar 64 juta, SMP 40 juta, SMA 57 juta dan S1 (sarjana) hanya 12 juta,” ungkapnya saat Rakor pengawasan Bawaslu Maros Bersama stakeholder di Hotel Dalton Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

    Bila melihat data tingkat pendidikan masyarakat Indonesia, kata dia, sejauh ini masih didominasi tamatan sekolah dasar (SD), sehingga sangat rentan terpapar politik uang, sebab selain kebutuhan ekonomi juga pengetahuan yang minim.

    “Terlihat ada disparitas atau angka selisih tinggi sekali pada tingkat pendidikan SD sampai S1, inilah kemudian menjadi alasan mengapa politik uang sulit di bendung,” tutur dia.

    Johannes bilang, masyarakat yang pendidikan di bawah rata-rata atau masih berada pada ekonomi ke bawah tentu lebih memilih menerima uang jika diberikan, karena uang Rp100 ribu sampai Rp200 ribu sangat berarti buat mereka.

    “Itulah yang membuat ‘serangan fajar’ sangat efektif dilakukan para calon-calon ini untuk mendapatkan suara. Dari beberapa hasil riset penerima politik uang itu rata-rata perempuan, sasarannya emak-emak,” ucapnya.

    Apalagi Indonesia. lanjut dia, masuk urutan ketiga dunia terkait praktik politik uang setelah dua dari negara Afrika yakni Uganda dan Benin, mengutip hasil riset Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanuddin Muhtadi.

    Data itu terungkap dari hasil riset yang Burhanudin lakukan pada dua Pilpres yakni 2014 dan 2019. Hasilnya, sekitar 33 persen atau 62 juta dari total 187 juta pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) terlibat praktik politik uang.

    “Data demografi pendidikan ini menjadi salah satu tolok ukur juga dalam melihat tingkat ekonomi dalam satu negara, sehingga itu menjadi alasan politik uang sangat sulit diturunkan,” katanya.

    Politik uang lainnya yang sangat sulit terdeteksi adalah mahar Partai Politik. Di mana setiap para calon akan memburu bahkan berani membeli partai sebagai kendaraannya untuk ikut berkontestasi, sebab salah satu syarat paling mudah adalah mendapat dukungan parpol.

    “Tentu ada kelemahan pengawasan di sini, karena Bawaslu tidak memiliki kewenangan penuh dan secara jelas mengatur soal itu. Fakta yang terjadi seperti itu, sehingga bermunculan kolom kosong di daerah-daerah pada Pilkada serentak tahun ini,” ucapnya menekankan.

    Sementara itu, Koordinator Komite Pemilih (TePI) Indonesia Jeirry Sumampow dalam rapat itu memaparkan tentang partisipasi strategis stakeholder dalam mencegah isu Suku Ras dan Agama (SARA), hoaks dan ujaran kebencian untuk Pilkada berintegritas.

    Jeirry bilang, praktik politik uang terjadi selain lemahnya pengawasan juga edukasi pendidikan politik ke masyarakat minim. Selain itu, isu Suku Ras dan Agama (SARA), hoaks serta ujaran kebencian juga menjadi bayang-bayang pada setiap Pemilu dan Pilkada.

    “Perlu peran masyarakat sipil untuk membantu pengawasan dan pemantauan Pilkada. Ada tiga poin harus dijalankan, pertama integritas Pilkada, kedua edukasi masyarakat dan ketiga memperkuat demokrasi. Pencegahan praktik politik uang tidak dengan hanya di cerita tapi dilaporkan,” katanya menekankan.
     

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Harta kekayaan Menteri HAM capai Rp4,37 miliar per 2019

    Harta kekayaan Menteri HAM capai Rp4,37 miliar per 2019

    “Saya bersumpah akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankJakarta (ANTARA) – Harta kekayaan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai Rp4.370.000.000 (Rp4,37 miliar) per 9 Juli 2019.

    Berdasarkan LHKPN yang diunduh dari elhkpn.kpk.go.id di Jakarta, Senin, harta kekayaan Natalius Pigai terdiri dari alat transportasi dan mesin, yaitu mobil CRV Jeep Tahun 2011 hasil sendiri senilai Rp300.000.000 dan harta bergerak lainnya Rp70.000.000.

    Kemudian, Natalius Pigai juga tercatat memiliki surat berharga Rp2.000.000.000 serta kas dan setara kas senilai Rp2.000.000.000. Dalam LHKPN tersebut, Menteri HAM itu tercatat tidak memiliki harta tanah dan bangunan, harta lainnya, dan utang.

    Natalius Pigai dilantik bersama 53 menteri dan pejabat pejabat Kabinet Merah Putih lainnya oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    “Saya bersumpah akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Presiden memandu pembacaan sumpah tersebut.

    Natalius Pigai merupakan sosok yang tidak asing di dunia aktivisme HAM. Ia sebelumnya pernah bergabung dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat sebelum menjabat sebagai Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional HAM masa bakti 2012–2017.

    Pigai tercatat pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 1999–2004. Dia juga menjabat sebagai Konsultan Deputi Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Tim Asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2010–2012.

    Pria yang lahir di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 1975 ini meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP.) dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta. Selain itu, ia juga menyelesaikan pendidikan non-formal di pendidikan statistik Universitas Indonesia, pendidikan peneliti LIPI, dan pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara.

    Kementerian HAM berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Menteri HAM Natalius Pigai dibantu satu orang Wakil Menteri, yakni Mugiyanto Sipin yang juga dekat dengan dunia aktivisme HAM.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemprov Kalteng petakan daerah rawan banjir jelang Pilkada 2024

    Pemprov Kalteng petakan daerah rawan banjir jelang Pilkada 2024

    Palangka Raya (ANTARA) –

    Pemerintah Provinsi (Pe,prov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memetakan daerah rawan bencana terutama banjir sebagai langkah antisipasi dalam menjelang pelaksanaan Pilkada, 27 November 2024.

     

    “Melihat perkembangan keadaan daerah, saya telah diskusikan bersama Plt Sekda untuk dapat segera menggelar rapat koordinasi lintas sektor terkait pelaksanaan pilkada serentak ini,” kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran di Palangka Raya, Senin.

    Menurut dia, berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan sejumlah wilayah di daerah setempat sudah mulai memasuki musim hujan, sehingga kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama.

     

    Sugianto menyebutkan sejumlah daerah di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah rawan terjadi banjir, di antaranya di wilayah Kotawaringin Barat, Kapuas, bantaran sungai di wilayah DAS Barito, serta lainnya.

     

    “Kalau musim hujan saja tidak masalah karena mengantar logistik pemilu masih bisa dilakukan. Tapi kalau banjir, bagaimana mencoblosnya, bagaimana mereka yang sedang mengungsi dan lainnya,” jelasnya.

     

    Gubernur menekankan kondisi atau potensi inilah yang harus dibahas lebih lanjut serta dapat diantisipasi bersama-sama, terutama oleh penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pihak terkait lainnya.

     

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng Ahmad Toyib menyampaikan bahwa berdasarkan perkembangan laporan kondisi di lapangan per 20 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB, saat ini tiga kabupaten mulai dilanda hujan yang berdampak banjir, yakni Kabupaten Murung Raya, Barito Utara dan Pulang Pisau.

     

    Peristiwa banjir tersebut meliputi 13 kecamatan yang terdiri dari 50 kelurahan/desa. Kemudian ada sebanyak 5.279 kepala keluarga (KK) atau 16.623 jiwa terdampak banjir, 57 unit fasilitas umum, serta bangunan rumah sebanyak 4.625 unit.

     

    Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo terima kunjungan Dubes AS untuk PBB

    Prabowo terima kunjungan Dubes AS untuk PBB

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Linda Thomas-Greenfield di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

    Linda tiba di Istana Merdeka pukul 13.00 WIB, dan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di dalam Istana Merdeka, Jakarta.

    Baca juga: Presiden China Xi Jinping telepon Prabowo Subianto, ucapkan selamat

    Linda kemudian menandatangani buku tamu dan diajak Prabowo masuk ke dalam ruang Jepara Istana Merdeka.

    Prabowo sempat memperkenalkan sejumlah menteri yang mendampinginya kepada Linda.

    “Ini menteri saya yang baru menjabat dua jam,” seloroh Prabowo.

    Keduanya beserta para pendamping lalu melakukan pertemuan tertutup di dalam Istana Merdeka.

    Baca juga: Antony Blinken ucapkan selamat atas pelantikan Presiden Prabowo
    Baca juga: Polandia yakin pemerintah baru RI akan sangat aktif di kancah dunia
    Baca juga: PM Belanda ucapkan selamat atas pelantikan Presiden Prabowo

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dasco: Mayor Teddy tak perlu pensiun dari TNI karena jabatan Seskab

    Dasco: Mayor Teddy tak perlu pensiun dari TNI karena jabatan Seskab

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Mayor Teddy Indra Wijaya tidak perlu keluar atau pensiun dini dari TNI karena jabatan Sekretaris Kabinet (Seskab) yang diembannya kini tidak setingkat menteri.

    Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto telah mengubah nomenklatur pejabatnya sehingga Seskab kini berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Sehingga, menurut dia, jabatan Mayor Teddy sama seperti jabatan-jabatan lainnya yang boleh diisi oleh perwira TNI atau Polri.

    “Seperti Sekmil (Sekretaris Militer), Sekpri (Sekretaris Pribadi), dan lain-lain,” kata Dasco di Jakarta, Senin.

    Baca juga: Prabowo tunjuk Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet

    Dia mengatakan jabatan tingkat seperti yang kini diemban Teddy itu batasan paling tingginya adalah setara eselon dua, atau berpangkat Brigadir Jenderal. Sehingga dengan pangkat Mayor, Teddy masih bisa mengisi jabatan sekretaris tersebut.

    “Dengan perubahan nomenklatur ini, dapat diisi oleh saudara Teddy tanpa harus pensiun dari TNI karena bukan setingkat menteri,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Teddy Indra Wijaya yang akrab disapa Mayor Teddy, sebagai Sekretaris Kabinet pada Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

    Hal itu disampaikan Prabowo dalam pengumuman nama kabinet dan kementerian serta pejabat menteri dan kepala lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam.

    Selama ini Teddy merupakan ajudan Prabowo Subianto. Dirinya selalu melekat ke mana pun Prabowo.

    Mayor Infanteri Teddy Indra Wijaya yang diumumkan sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, oleh Presiden RI Prabowo Subianto, disebut masih berstatus sebagai prajurit aktif TNI Angkatan Darat.

    Kepala Penerangan (Kapen) Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad) Kolonel Inf. Hendhi Yustian Danang Suta saat dihubungi di Jakarta, Minggu malam, membenarkan status Mayor Teddy sebagai prajurit aktif TNI Angkatan Darat.

    “Sampai saat ini masih aktif,” kata Kapen Kostrad.

  • Harta kekayaan Menteri HAM capai Rp4,37 miliar per 2019

    Natalius Pigai, dari Komisioner Komnas HAM jadi Menteri HAM

    Jakarta (ANTARA) – Natalius Pigai resmi diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai salah seorang menteri dalam Kabinet Merah Putih pada Minggu (20/10) malam. Sehari kemudian, pada Senin (21/10), Pigai resmi dilantik menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) pertama di Indonesia.

    Pigai merupakan sosok yang tidak asing di dunia aktivisme HAM. Pria yang lahir di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 28 Juni 1975 ini pernah menjadi aktivis di berbagai lembaga. Pada tahun 1999–2002, ia pernah menjadi aktivis di Yayasan Sejati yang menaruh perhatian pada hak-hak masyarakat terpinggirkan di Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh.

    Peraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP.) dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta ini juga pernah bergabung dengan Yayasan Cindelaras (Yacitra) yang fokus pada perjuangan hak-hak petani. Ia bekerja sebagai staf di Yacitra pada tahun 1998.

    Sebagai putra asli Bumi Cendrawasih, Pigai juga pernah aktif dalam kegiatan pengembangan budaya Papua di Lembaga Studi Renaissance. Ia menjabat posisi ketua di lembaga itu pada tahun 1998 hingga 2000. Pigai pun pernah mengemban amanah sebagai sebagai ketua di Asosiasi Mahasiswa Papua (AMP) Internasional (1997–2000).

    Dia turut aktif terlibat dalam kerja-kerja masyarakat sipil, mulai dari melakukan kegiatan diskusi, seminar, hingga aksi yang berorientasi pada perubahan. Pigai tercatat pernah bergabung di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Kontras Rumah Perubahan, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Partai Rakyat Demokratik (PRD), dan Petisi 28.

    Pria yang pernah mengenyam pendidikan non-formal, yakni pendidikan statistika di Universitas Indonesia ini tidak hanya aktif dalam denyut nadi lembaga swadaya masyarakat di Indonesia.

    Pasalnya, Pigai pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 1999–2004. Ketika itu, ia bekerja untuk Menteri Alhilal Hamdi dan Yacob Nuwa Wea. Dia juga menjabat sebagai Konsultan Deputi Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Tim Asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2010 hingga 2012 di bawah Djohermansyah Johan.

    Di sisi lain, Pigai pernah pula dipercaya untuk memandu dialog interaktif di Televisi Republik Indonesia yang membahas isu-isu politik dan pemerintahan dari tahun 2006 hingga 2008.

    Menukil majalah Wacana HAM Edisi VI/Tahun X/2012, Pigai termasuk aktif menuangkan pemikirannya melalui tulisan. Di dalam buah karyanya, Pigai banyak menulis tentang kondisi HAM di Papua.

    Beberapa tulisan Pigai yang dipublikasikan dalam bentuk buku, yaitu Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Papua, Anak Indonesia Teraniaya: Status Kewarganegaraan Anak TKI di Malaysia, Migrasi Tenaga Kerja Internasional, dan Tenaga Kerja Penyandang Cacat. Tak hanya itu, Pigai juga menulis artikel dan opini terkait HAM di media massa, seperti Kematian Theys Eluay dan Masa Depan Papua, Aksi Premanisme terhadap Pers, dan Papua Mati di Lumbung Padi.​​​

     

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Momen Kabinet Merah Putih berfoto bersama di depan Istana Merdeka

    Momen Kabinet Merah Putih berfoto bersama di depan Istana Merdeka

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto melantik para menteri dan kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih, pada Senin (21/10) di Istana Negara Jakarta. Sesaat seusai pelantikan, mereka pun menuju ke halaman Istana Merdeka untuk mengambil foto resmi kabinet. (Aria Cindyara/Pradanna Putra Tampi/Arif Prada/Gracia Simanjuntak)

  • Presiden Prabowo lantik menteri dan kepala lembaga di Istana Negara

    Presiden Prabowo lantik menteri dan kepala lembaga di Istana Negara

    ANTARA – Sebanyak 41 menteri, 7 menteri koordinator dan 5 kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Senin (21/10). Sejumlah wajah yang tak asing di era pemerintahan Joko Widodo turut mewarnai kabinet periode 2024-2029 tersebut. (Aria Cindyara/Pradanna Putra Tampi/Rizky Bagus Dhermawan/Gracia Simanjuntak)