ANTARA – Presiden Prabowo Subianto menunjuk tiga sosok untuk menjadi Wakil Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Merah Putih, yakni Anis Matta, Arrmanatha Nasir, dan Arief Havas Oegroseno. Saat dijumpai usai pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10), dua Wamenlu menggambarkan arah kebijakan luar negeri dan menyebut akan segera berkoordinasi untuk menyusun langkah ke depan. (Aria Cindyara/Pradanna Putra Tampi/Yovita Amalia/Farah Khadija)
Category: Antaranews.com Politik
-
Iqbal-Dinda tak akan defensif dan ofensif di debat perdana Pilkada NTB
Mataram (ANTARA) – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat(NTB) nomor urut 3, Lalu Muhamad Iqbal – Indah Dhamayanti Putri atau Iqbal-Dinda tidak akan menerapkan sikap defensif dan ofensif pada debat perdana pilkada yang dilaksanakan KPU NTB pada 23 Oktober 2024.
Juru bicara utama Pasangan Iqbal-Dinda, Adhar Hakim mengatakan menghadapi debat perdana pasangan Iqbal-Dinda tidak memiliki persiapan yang sifatnya khusus. Meski demikian, konsolidasi secara internal tetap dilakukan bersama tim.
“Kalau persiapan tentu ada dua yang kami lakukan, yakni membangun koordinasi dengan KPU seperti mengikuti rapat terkait teknis persiapan debat, jadwal seperti apa. Kedua kami rapat di internal dengan membahas materi/tema debat sambil ngopi-ngopi. Jadi tidak ada persiapan khusus,” ujarnya pada wartawan di Mataram, Senin.
Terkait tema debat yang telah ditetapkan KPU NTB, yakni reformasi birokrasi dan pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Adhar Hakim, pasangan calon Iqbal-Dinda tentu memiliki pengalaman terkait hal tersebut. Terlebih lagi Iqbal memiliki pengalaman karier yang banyak dihabiskan sebagai aparatur sipil negara (ASN).
“Iqbal memiliki pengalaman perjalanan karir-nya berada d salah satu institusi dalam pengembangan tugas dan fungsi khususnya dalam memberikan ide-ide dan gagasan dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik karena karir-nya sebagai ASN di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu),” terangnya.
Tak hanya berkarier sebagai birokrat, selama menjadi ASN di Kemenlu, kata Adhar Hakim, sosok Iqbal juga terpilih menjadi birokrat yang berkinerja terbaik, sehingga dalam debat perdana nanti, Iqbal tinggal mengelaborasi perjalanan kariernya sehingga menjadi suatu keuntungan dalam performanya pada debat pada 23 Oktober 2024.
“Jadi tinggal menguji visi misi dan ide serta gagasan Pak Iqbal. Dan tentunya Pak Iqbal sudah siap untuk itu,” ucap Adhar Hakim.
Disinggung apakah paslon Iqbal-Dinda sebagai pendatang baru tidak menyerang pasangan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah yang notabene-nya sebagai petahana?. Adhar Hakim menyatakan bahwa pasangan Iqbal-Dinda tidak akan melakukan hal-hal tersebut.
Sebab, lanjut Adhar Hakim, publik (masyarakat) sudah memiliki catatan tersendiri terkait rapor kinerja kedua calon tersebut.
“Kami (Iqbal-Dinda) tidak pada posisi ofensif atau defensif karena kami sudah memahami betul pada rapor keduanya selama menjabat lima tahun sehingga publik memahami itu dan publik pasti memiliki catatan soal itu sehingga publik pasti mengklarifikasi apa jawaban-jawaban dari keduanya,” tegasnya.
Oleh karena itu, tinggal bagaimana saat ini KPU NTB mempersiapkan debat tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga jangkauannya lebih luas dan masyarakat bisa berpartisipasi agar bisa mendapatkan catatan yang objektif dalam debat tersebut.
“Kami percaya karena kami punya referensi berdasarkan survei sehingga publik melihat jawaban dari setiap pasangan calon,” katanya.
Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB telah menetapkan tema debat perdana untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang akan digelar pada Rabu 23 Oktober 2024, yakni reformasi birokrasi dan pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat.
“Debat perdana tersebut akan membahas dua tema dan kami sudah putuskan dan disampaikan ke pasangan calon (paslon), yakni reformasi birokrasi dan pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat,” kata Komisioner KPU Provinsi NTB Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM Agus Hilman.
Dari dua tema tersebut, KPU NTB bakal membagi ke dalam empat sub-tema yakni inovasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Selanjutnya, debat tersebut akan dibagi ke dalam enam segmen. Segmen pertama pembukaan, pembacaan tata tertib, dan penyampaian visi-misi paslon.
“Segmen kedua dan ketiga pendalaman visi-misi menjawab pertanyaan yang memang telah disusun oleh panelis. Segmen keempat dan kelima itu pertanyaan antar paslon, saling bertanya dan menanggapi. Segmen enam atau segmen terakhir adalah ‘closing’ statemen paslon sekaligus penutup,” ucapnya.
KPU juga telah menentukan bahwa masing-masing paslon boleh membawa maksimal 100 orang pendukung. Hilman menggarisbawahi, panelis yang dilibatkan KPU merupakan figur yang pakar di bidangnya sesuai tema yang telah ditetapkan.
KPU NTB berharap debat perdana Pilkada NTB itu bisa menjadi ajang pertarungan gagasan. Pemilih juga bisa melihat kedalaman visi-misi yang ditawarkan paslon.
“Kami berharap debat pertama ini bisa memicu, memantik pertarungan gagasan antar paslon. Kedua, kita berharap menjadi ruang kontestasi gagasan dan ide yang ditawarkan paslon kepada publik, juga bagi ruang bagi pemilih untuk lebih dalam mengetahui visi-misi dari paslon. Kita juga harap berjalan aman damai dan lancar,” katanya.
Baca juga: Mantan Dubes Turki tak mau jumawa hadapi Pilkada NTB 2024
Baca juga: Mantan Dubes Turki resmi mendaftar Pilgub NTB melalui DemokratPewarta: Nur Imansyah
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024 -
MenPANRB: Saya bangga diberikan estafet melanjutkan kerja Azwar Anas
Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengaku bangga diberikan estafet untuk melanjutkan kerja menteri sebelumnya, Abdullah Azwar Anas.
“Banyak yang sudah dilakukan oleh beliau yang menjadi fondasi terhadap transformasi birokrasi kita, termasuk bagaimana membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE),” kata Rini usai melakukan serah terima jabatan di Kantor KemenPANRB, Jakarta, Senin.
Selain itu, mantan Sekretaris KemenPANRB tersebut mengatakan bahwa transformasi sumber daya manusia, pengurangan proses bisnis, dan kolaborasi dengan instansi lain yang dilaksanakan oleh Anas akan dilanjutkan oleh dirinya.
“Tentunya kami juga masih banyak pekerjaan yang harus kami perbaiki dalam melaksanakan transformasi birokrasi,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, dia turut berterima kasih terhadap kinerja Anas selama sekitar dua tahun memimpin KemenPANRB.
Sementara itu, Wakil MenPANRB Purwadi Arianto mengucapkan terima kasih karena telah disambut secara hangat, sederhana, dan khidmat oleh jajaran KemenPANRB.
“Saya siap mendukung Menteri ke depan untuk menjalankan transformasi reformasi birokrasi yang dijalankan. Semoga nanti harapannya ke depan kami bisa menjadi lebih solid, dan melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab, khususnya di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” kata Purwadi.
Merespons pernyataan Rini dan Purwadi, Anas mengucapkan selamat kepada mereka untuk memimpin KemenPANRB.
“Saya yakin transformasi dan agenda-agenda penting kantor ini akan bisa tereksekusi dengan baik karena Rini adalah orang dalam,” kata Anas.
Baca juga: Perjalanan karier Rini Widyantini, jadi birokrat sejak era 1990-an
Baca juga: Menteri-Menteri perempuan di Kabinet Merah Putih
Baca juga: Rini Widyantini, Menteri PANRB yang mengawali karier dari PNS
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024 -
PKS optimis Prabowo bawa Indonesia jadi negara kuat dan berdaya saing
Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengaku optimistis Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto bisa menjadi negara yang kuat dan berdaya saing, karena sosok itu dikenal sebagai pemimpin patriot dan pejuang NKRI.
“Sebagai purnawirawan TNI bintang empat tentu sangat paten nasionalismenya. Kami yakin beliau akan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini sekuat tenaga dengan kepemimpinan yang determinan baik di dalam maupun luar negeri,” kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.
Dia menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk bangkit menjadi negara yang berdaulat dalam segala bidang. Selain kuat, menurut dia, Indonesia juga membutuhkan kepemimpinan transformasional yang punya visi, menginspirasi dan membangun kolaborasi dengan seluruh komponen bangsanya.
“Sudah saatnya Indonesia tinggal landas menjadi negara maju. Dengan potensi sumber daya manusia, kekayaan alam, gostrategis dan geopolitik yang sangat luar biasa Indonesia bisa menjadi negara maju yang mensejahterakan rakyatnya,” kata dia.
Dia pun berharap Presiden Prabowo dan kabinetnya fokus pada empat area utama sebagai pondasi kemajuan Indonesia di bawah pemerintahan baru.
Empat komponen itu, yang pertama yakni fokus memperkuat fundamental ekonomi dengan transformasi struktural yang berpihak pada ekonomi kerakyatan berdasarkan prinsip pemerataan dan keadilan yang nyata dan berdampak. Investasi dan modal, menurut dia, tetap diperlukan tetapi ditujukan untuk menopang pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.
Yang kedua, menurutnya pemerintah perlu fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Indonesia, kata dia, mengalami bonus demografi yang sangat besar yang harus bisa ditangkap sebagai kesempatan dengan desain kurikulum, pembelajaran, dan pelatihan SDM yang sistematis, terukur, dan terarah.
Lalu yang ketiga, pemerintah harus fokus pada kedaulatan pangan sebagai negara agraris dan maritim terbesar di dunia. Indonesia menurutnya juga sangat bisa menjadi lumbung pangan dunia di tengah ancaman kelaparan dan perubahan iklim.
Dan terakhir, pemerintah harus fokus pada diplomasi internasional yang determinatif untuk kepentingan nasional. Di tangan Prabowo Subianto, dia yakin Indonesia bukan hanya dipandang dan disegani tapi juga bisa kembali memimpin di tingkat regional bahkan global.
Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto , dia mengatakan PKS optimis Indonesia akan mengambil peran yang signifikan dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia, mencegah konflik, dan anti penjajahan termasuk dalam mendukung kemerdekaan Palestina sesuai semangat dan amanat konstitusi UUD 1945.
“Fraksi PKS mengucapkan selamat atas pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029. Indonesia kuat dan berdaulat, rakyatnya sejahtera, adil, dan makmur,” kata dia.
Baca juga: Fraksi PKS pastikan seluruhnya hadiri pelantikan presiden
Baca juga: PKS: Tak masalah jadi oposisi ataupun koalisi
Baca juga: PKS ucapkan selamat ke Prabowo-Gibran meski tetap buka ruang MK
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024 -
TII: K/L punya tanggung jawab capai Astacita dalam 100 hari kerja
Jakarta (ANTARA) – Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Dewi Rahmawati Nur Aulia mengatakan pemerintah beserta segenap jajarannya di kementerian/lembaga (K/) memiliki tanggung jawab dalam penyelarasan program untuk mencapai tujuan Astacita Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama kerja.
Berdasarkan rilis yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, jajaran Kabinet yang dibentuk dengan komposisi terdiri dari 53 menteri terdiri dari tokoh-tokoh berpengaruh dan berbagai latar belakang politik, termasuk para profesional.
Adapun rincian kementerian yang dibangun oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yaitu 7 orang dari Kementerian Koordinator, 41 orang Kementerian Teknis, dan 5 orang yang dipilih merupakan kementerian lembaga tidak di bawah koordinasi Menko. Selain itu, kabinet ini juga memiliki Dewan Ekonomi Nasional.
Menurut Dewi, dengan komposisi kementerian yang dibentuk saat ini, pemerintahan baru memiliki tantangan yang harus dihadapi. Hal menimbang terdapat beberapa kementerian yang berkembang menjadi nomenklatur baru.
“Jajaran kementerian yang dibentuk oleh presiden dan wakil presiden memiliki tantangan yang harus dihadapi, baik secara konteks ketatanegaraan maupun dalam penyelenggaraan infrastruktur operasional kementerian,” kata Dewi.
Dalam konteks ketatanegaraan, Prabowo sebagai kepala pemerintahan harus memastikan bahwa kementerian yang dikembangkan harus merupakan bentuk organisasi baru yang tidak memiliki kesamaan peran dan fungsi dengan kelembagaan lain.
Baca juga: Pengamat nilai peningkatan lapangan kerja jadi misi Astacita prioritas
Baca juga: BPIP: Astacita merupakan aktualisasi demokrasi ekonomi Pancasila
Baca juga: Penguatan Pancasila dalam Astacita jadi landasan pemersatu bangsa
Sedangkan penyelenggaraan infrastruktur akan terkait dengan operasional, seperti sarana dan prasarana untuk kementerian maupun badan terkait akan berkantor, perangkat SDM, termasuk penyelenggaraan anggaran yang dikeluarkan untuk hal tersebut.
Selain itu, dia menekankan bahwa dalam upaya akselerasi program, Prabowo juga perlu melakukan penyelarasan program.
Apalagi menimbang terdapat beberapa program sebelumnya merupakan program dari pemerintah sebelumnya yang perlu dilanjutkan.
“Misalnya, Program Dana Desa yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Program ini memiliki kesamaan dengan Astacita yang juga mengkehendaki adanya pembangunan, termasuk pemberantasan kemiskinan dari bawah dan dari desa,” ujarnya.
Dalam hal ini, sambung dia, akselerasi program dapat dilakukan dengan meningkatkan sinergi antar-kementerian dan lembaga terkait. Dewi mencontohkan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal bersama dengan Bappenas, dengan koordinasi dari Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kemenko PMK.
“Hal ini juga perlu ditopang dengan merujuk data dari program terkait yang telah dilakukan di periode pemerintahan sebelumnya sebagai acuan untuk akselerasi program ke depan, termasuk dari aspek sumber daya dan tata kelola kebijakan terkait,” pungkas Dewi.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024 -
Prabowo beri arahan khusus untuk Kementerian Perlindungan PMI
ANTARA – Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sekaligus Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen PPMI/Waka BP2MI) Christina Aryani, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10), mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberi arahan khusus untuk kementeriannya. Arahan tersebut terkait peluang kerja baru dan perlindungan PMI. (Afra Augesti/Pradanna Putra Tampi, Yogi Rachman/Yovita Amalia/Farah Khadija)
-
Puan sebut ada pembicaraan Megawati-Budi Gunawan soal kabinet
Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani tak menampik ada pembicaraan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan (BG) saat dirinya akan masuk dalam Kabinet Merah Putih
“Ya, pasti ada pembicaraan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Dia pun menegaskan hal yang sama ketika dikonfirmasi ulang apakah Budi Gunawan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Megawati untuk gabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Ya, pastinya ada pembicaraan,” ucapnya.
Dia pun mengaku Megawati yang juga Presiden Ke-5 RI itu memberikan respons positif terkait bergabungnya Budi Gunawan dalam Kabinet Merah Putih.
“Positif (tanggapan Megawati),” katanya.
Puan lantas merespons pertanyaan soal apakah Budi Gunawan bisa menjadi penghubung PDIP jika kelak ada perombakan atau reshuffle kabinet.
“Ya, kita lihat nanti. Ini baru dilantik, biarkan kabinet ini menjalankan sebaik-baiknya,” tuturnya.
Dia pun memastikan dukungan PDIP kepada Pemerintahan Presiden Prabowo akan diwujudkan melalui kerja-kerja parlemen.
“PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Pak Prabowo dalam membangun Indonesia ke depan dan kami akan mendukung melalui parlemen,” kata dia.
Dia lantas berkata, “Jadi kami sama-sama membangun Indonesia dan bagaimana membuat Indonesia menjadi lebih maju, menjadi lebih baik, menjadi lebih dikenal luas oleh dunia internasional melalui parlemen.”
Sebelumnya, Puan Maharani menegaskan bahwa mantan Kepala Badan Intelijen (BIN) Budi Gunawan tidak merepresentasikan partainya jika nantinya masuk kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pak BG (Budi Gunawan) masuk dalam profesional,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10) siang.
Adapun Minggu (20/10) malam, Presiden Prabowo menunjuk Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan menjadi Menko Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
Baca juga: Puan: Semangat Presiden Prabowo harus kita dukung bersama
Baca juga: Puan sebut Budi Gunawan tak representasikan PDIP jika masuk kabinet
Baca juga: Puan ucapkan selamat ulang tahun untuk Prabowo usai Rapat Paripurna
Baca juga: Puan sebut PDIP solid dukung pemerintahan Prabowo-GibranPewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024 -
Tim gabungan evakuasi imigran Rohingya di Aceh Selatan karena sakit
Banda Aceh (ANTARA) – Tim gabungan beserta masyarakat mengevakuasi lima imigran etnis Rohingya dari kapal mereka yang terombang-ambing di perairan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, karena sakit.
Panglima Laot Aceh Selatan Muhammad Jabal di Aceh Selatan, Senin, mengatakan lima imigran etnis Rohingya tersebut dievakuasi ke daratan karena sakit. Sementara, seratusan imigran etnis Rohingya lainnya masih di atas kapal motor tersebut.
“Ada lima imigran etnis Rohingya dievakuasi karena sakit. Mereka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Yuliddin Away di Tapaktuan,” katanya.
Muhammad Jabal menyebutkan lima imigran etnis Rohingya yang dievakuasi tersebut terdiri dua anak, dua wanita dewasa, dan seorang pria dewasa.
“Selanjutnya mereka ditangani tim medis di Rumah Sakit Umum Daerah Yuliddin Away di Tapaktuan. Evakuasi mereka sebagai bentuk aksi kemanusiaan,” kata Muhammad Jabal.
Sebelumnya, tim SAR gabungan juga mengevakuasi enam imigran etnis Rohingya dari kapal yang mereka tumpangi di perairan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, juga karena sakit, Minggu (20/10).
“Setelah dievakuasi ke daratan, enam imigran etnis Rohingya tersebut dibawa menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Umum Daerah Yuliddin Away,” kata Koordinator Basarnas Pos Meulaboh Juanda.
Juanda menyebutkan jumlah imigran Rohingya di atas kapal motor tersebut sebanyak 151 orang. Terdiri 79 wanita dewasa, 13 laki-laki dewasa serta anak-anak berusia di bawa 10 tahun sebanyak 59 orang.
“Enam orang yang dievakuasi tersebut dua di antaranya wanita dewasa, dua laki-laki desa, seorang anak, dan seorang wanita hamil. Evakuasi berjalan lancar tanpa kendala,” kata Juanda.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yuliddin Away Tapaktuan Ikram mengatakan dari enam imigran Rohingya yang dievakuasi pada Minggu (20/10), seorang di antaranya dalam kondisi hamil.
“Seorang pasien Rohingya atas nama Minara dalam kondisi hamil lima bulan. Sedangkan lima lainnya sakit di antaranya nyeri perut, gangguan saluran kemih, infeksi, dan nyeri di kepala,” kata Ikram.
Saat ini, kata Ikram, semua pasien imigran etnis Rohingya tersebut menjalani rawat inap RSUD) Yuliddin Away Tapaktuan guna penanganan medis lebih lanjut.
“Ruang rawat mereka terpisah dengan pasien lainnya. Kami juga meminta bantuan pihak terkait, di antaranya Organisasi Internasional untuk Imigrasi atau IOM mendampingi mereka dan pihak keamanan menjaga keamanan pasien yang sedang dirawat,” kata Ikram.
Sebelumnya, kapal motor pengangkut imigran etnis Rohingya terombang-ambing perairan Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, sejak Jumat (19/10). Kapal tidak bisa mendarat karena masyarakat menolak kedatangan imigran etnis Rohingya tersebut.
Baca juga: Tim SAR evakuasi enam imigran Rohingya karena sakit di Aceh Selatan
Baca juga: Tim SAR evakuasi mayat perempuan diduga imigran Rohingya
Baca juga: Kapal imigran Rohingya terombang-ambing di perairan Aceh SelatanPewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024 -
Puan ungkap bidang kerja 2 komisi baru DPR
Di Komisi XII energi atau ESDM; yang Komisi XIII hukum, reformasi, dan HAMJakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bidang kerja dua komisi baru di DPR RI periode 2024-2029, yakni Komisi XII akan meliputi urusan energi dan sumber daya mineral (ESDM) dan Komisi XIII meliputi urusan hukum, reformasi, hingga Hak Asasi Manusia (HAM).
Dia mengatakan pembagian bidang kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII itu telah dirampungkan dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi di parlemen pada hari ini.
“Di Komisi XII energi atau ESDM; yang Komisi XIII hukum, reformasi, dan HAM,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Dia juga menyebut penetapan bidang kerja Komisi XII dan XIII tersebut disesuaikan dengan penambahan nomenklatur kementerian Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan Presiden RI Prabowo Subianto pada Minggu (20/10) malam.
Sementara itu untuk bidang kerja Komisi I hingga XI, Puan menyebut masih akan sama dengan periode DPR RI sebelumnya.
Puan menegaskan tidak ada penambahan bangunan baru di DPR, meski telah disepakati adanya penambahan dua komisi dan satu badan baru DPR RI periode 2024-2029.
Baca juga: Puan: Komposisi mitra kerja AKD diparipurnakan Selasa
Baca juga: DPR RI sepakat jumlah komisi ditambah menjadi 13
Dia menyebut ruang rapat komisi dan baru tersebut akan memfungsikan ruangan yang sudah ada di Gedung DPR RI saat ini.
“Nggak ada penambahan bangunan, tapi memang sudah disiapkan ruangan. Jadi ruangan yang sudah tersedia kami akan tempati untuk Komisi XII dan XIII, jadi tidak ada penambahan bangunan, yang sudah ada, existing,” ucapnya.
Dia mengatakan penetapan bidang kerja beserta daftar kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja AKD DPR RI akan diambil persetujuan dalam Rapat Paripurna pada Selasa (22/10).
Paripurna besok, tambah dia, juga akan mengambil persetujuan atas susunan pimpinan AKD DPR RI.
“Setelah kemarin diumumkan Kabinet Merah Putih dari Presiden Prabowo, tentu saja kami selesaikan mitra dari setiap komisi dan AKD untuk kemudian nantinya kami tetapkan besok di Rapat Paripurna yang akan dilakukan pada hari Selasa,” ujar dia.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinetnya bernama Kabinet Merah Putih berikut sejumlah nama-nama yang mengisi kabinet pemerintahannya, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10) malam.
Kabinet tersebut terdiri dari 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri yang datang dari beragam latar belakang. Mulai dari, politisi, akademisi, pengusaha, tokoh agama, hingga purnawirawan.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024 -
Kemenkopolkam fokus jaga stabilitas di 100 hari pertama
ANTARA – Wakil Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Lodewijk F Paulus, usai pelantikannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10), menyebut dalam 100 hari ke depan, pihaknya fokus menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. Lodewijk dilantik sebagai Wamenkopolkam mendampingi Menkopolkam Budi Gunawan. (Aria Cindyara/Pradanna Putra Tampi/Yovita Amalia/Farah Khadija)