Category: Antaranews.com Politik

  • Paripurna setujui ruang lingkup tugas pimpinan DPR 2024-2029

    Paripurna setujui ruang lingkup tugas pimpinan DPR 2024-2029

    Jakarta (ANTARA) – Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui ruang lingkup tugas koordinator pimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029.

    “Apakah ruang lingkup tugas pimpinan DPR RI sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui?” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Setelah itu, seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan setuju terhadap penetapan tersebut.

    Puan lantas membacakan bahwa dirinya akan membidangi tugas memimpin Rapat Konsultasi DPR RI dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden serta lembaga negara lainnya.

    “Dan mengkoordinasikan dan mensinergikan tugas yang mencakup semua bidang koordinasi,” ucapnya.

    Dia kemudian menyebut Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Adies Kadir membidangi tugas mengkoordinasi ruang lingkup tugas Komisi XI, Komisi XII, Komisi XIII, Badan Anggaran, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

    Baca juga: Paripurna DPR setujui komposisi ketua dan wakil ketua setiap komisi

    Baca juga: Paripurna tetapkan ruang lingkup dan mitra kerja komisi DPR 2024-2029

    Lalu, Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad membidangi tugas mengkoordinasi ruang lingkup tugas Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), dan Badan Legislasi (Baleg).

    Kemudian, Wakil Ketua Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa membidangi tugas mengkoordinasi ruang lingkup tugas Komisi IV, Komisi V, Komisi VI, Komisi VII, dan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM).

    Selanjutnya, Wakil Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal membidangi tugas Mengkoordinasi ruang lingkup tugas Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

    Berdasarkan catatan Kesetjenan DPR RI, dia menuturkan bahwa Rapat Paripurna tersebut dihadiri 431 anggota dan 6 anggota lainnya menyatakan izin.

    “Sehingga total 437 orang anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian kuorum telah tercapai,” kata Puan di awal saat membuka rapat.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri tekankan pentingnya mengaktifkan desk pilkada di daerah

    Wamendagri tekankan pentingnya mengaktifkan desk pilkada di daerah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya mengaktifkan desk pilkada di daerah untuk memastikan kelancaran proses pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan pada 27 November 2024.

    “Kami menyampaikan arahan dari Menteri Dalam Negeri untuk melakukan monitoring terkait dengan desk pilkada karena beliau ingin agar kita semua melakukan pengawasan dan antisipasi potensi-potensi (konflik) yang ada,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan Kemendagri akan terus memantau setiap perkembangan dan mengoordinasikan data-data dari desk pilkada.

    Hal ini juga di antaranya isu terkait pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) di tengah pelaksanaan pilkada. Isu lainnya terkait kemungkinan partisipasi pemilih yang rendah sehingga perlu diantisipasi agar tetap tinggi.

    “Selalu di-update, selalu dilaporkan melalui desk pilkada kepada kami setiap perkembangan yang ada sekecil apa pun,” tambahnya.

    Baca juga: Mendagri minta Bima Arya bentuk “Desk Monitoring Pilkada”

    Bima mengungkapkan dalam waktu dekat akan ada langkah-langkah yang lebih konkret untuk mengoordinasikan data-data desk pilkada daerah, baik dari provinsi maupun kabupaten/kota.

    Ia menegaskan mitigasi terhadap potensi-potensi konflik yang ada perlu dilakukan. Oleh karena itu, stabilitas dan situasi yang kondusif di daerah perlu menjadi atensi bersama.

    Bima juga meminta para kepala dinas dan pihak terkait untuk menyampaikan arahan kesiapan desk pilkada tersebut kepada masing-masing kepala daerah, termasuk yang berstatus penjabat.

    “Tolong dilaporkan ke Pak Pj. menindaklanjuti arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri agar kami semua jajaran di Kemendagri fokus untuk mengawasi pilkada. Melakukan antisipasi terhadap potensi persoalan, memastikan birokrasi netral, tidak berpihak, dan terus melayani,” tambah Bima.

    Baca juga: Mendagri selama 100 hari kerja prioritaskan pilkada-digitalisasi
    Baca juga: Mendagri tekankan sinergi tujuh elemen pendukung keberhasilan pilkada

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Habiburokhman disetujui jadi Ketua Komisi III DPR RI

    Habiburokhman disetujui jadi Ketua Komisi III DPR RI

    Jakarta (ANTARA) –

    Pimpinan DPR RI bersama para Anggota Komisi III DPR RI menyetujui Anggota Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman menjadi Ketua Komisi III DPR RI untuk periode 2024-2029 dalam rapat internal yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap Habiburokhman menjadi Pimpinan Komisi III bersama empat orang Wakil Ketua Komisi III DPR RI lainnya. Pada periode sebelumnya, Habiburokhman merupakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

     

    “Komposisi Pimpinan Komisi III DPR RI yaitu Fraksi Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, dan PKB,” kata Dasco.

     

    Adapun Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang berjumlah empat orang, yaitu Dede Indra Permana dari Fraksi PDIP, Sari Yuliati dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Sahroni dari Fraksi Partai Nasdem, dan Rano Alfath daei Fraksi PKB.

     

    Namun dalam penetapan itu, Ahmad Sahroni selaku Wakil Ketua Komisi III DPR RI tak menghadiri rapat. Selanjutnya Habiburokhman pun langsung melanjutkan rapat internal, tetapi digelar secara tertutup.

     

    Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui komposisi pimpinan komisi yang terdiri dari 20 ketua dan 80 wakil ketua untuk setiap komisi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang terdiri dari 13 komisi dan 7 badan.

     

    Pada rapat penentuan komposisi pimpinan komisi tersebut ditunjukkan tabel yang berisi komposisi pimpinan. Adapun Fraksi PDIP, Partai Golkar, dan Partai Gerindra, mengisi hampir seluruh kursi pimpinan komisi di DPR RI.

    Baca juga: Said Abdullah kembali menjadi Ketua Badan Anggaran DPR RI
    Baca juga: DPR RI sepakati Utut Adianto jadi Ketua Komisi I
    Baca juga: Paripurna tetapkan ruang lingkup dan mitra kerja komisi DPR 2024-2029

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Perempuan Bangsa gandeng pesantren buat modul antikekerasan

    Perempuan Bangsa gandeng pesantren buat modul antikekerasan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perempuan Bangsa Siti Mukaromah mengatakan lembaganya ingin menggandeng pengelola pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk membuat modul pendidikan antikekerasan yang bisa dipakai para pengajar.

    Menurut dia, akhlakul karimah atau karakter moral para santri harus dididik lebih baik lagi ke depan melalui tindakan kasih sayang, serta ilmu agama sebagai fondasi, sehingga bisa memahami secara utuh tentang nilai-nilai luhur Pancasila.

    “Kami ingin mengajak mereka semua untuk bersama-sama mengadvokasi para santri di pesantren, kemudian juga para kiai, para ustadz, ustadzah, dan para guru semuanya untuk menerapkan pendidikan yang berkonsep kasih sayang,” kata Siti usai menghadiri peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2024 di Pondok Pesantren Mahasina Darul Quran Wal Hadits, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa.

    Baca juga: Menko PM sebut pesantren harus jadi pionir pendidikan antikekerasan

    Ia mengatakan modul itu akan menghindarkan santri sebagai objek kekerasan, meski selama mengikuti proses belajar telah melakukan kesalahan.

    “Kami ingin membersamai pengelola pesantren yang memang punya kesepakatan bersama untuk bersama melindungi santri dari tindakan oknum, sebagai bagian dari upaya membangun bangsa dan negara,” ujar dia.

    Siti menekankan segala bentuk kekerasan, mulai dari fisik, seksual, hingga diskriminasi sosial, bisa merusak mental para santri serta berujung kerugian bagi negara akibat generasi penerus yang terdampak negatif.

    Baca juga: Rycko minta Duta Damai dan Duta Santri gelorakan konten antikekerasan

    Padahal, sejatinya para santri dipersiapkan sebagai calon pemimpin bangsa dan negara ke depan melalui perpaduan antara ilmu agama yang lebih mendalam dengan ilmu pengetahuan.

    “Jadi, kalau pun ada sanksi atau hukuman yang diberikan, itu semua tidak boleh mengakibatkan hilangnya nyawa, menyakiti, atau merusak mental peserta didik dengan mengatasnamakan pendidikan,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, lanjut Siti, lembaganya telah menjalin kerja sama dengan berbagai ponpes, seperti Ponpes Mahasina, untuk mendeklarasikan antikekerasan dalam segala bentuk, sebagai langkah awal untuk bersama membuat modul pendidikan yang bisa mengikuti perkembangan zaman.

    Baca juga: Akademisi: Jadikan agama sebagai pedoman perdamaian dan antikekerasan

    Pewarta: Donny Aditra
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendagri selama 100 hari kerja prioritaskan pilkada-digitalisasi

    Mendagri selama 100 hari kerja prioritaskan pilkada-digitalisasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan selama 100 hari kerja sejak menjabat akan memprioritaskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 hingga digitalisasi sesuai program Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    “Yang utama sekali itu pilkada. Itu yang paling utama karena lead dari pemerintah itu Kemendagri. Pilkada kami konsentrasi penuh di situ,” kata Tito usai penyambutan dua wakil menteri baru di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa.

    Kemudian melanjutkan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilakukan setiap pekan sejak September 2022.

    Tito menyampaikan program tersebut akan berhenti apabila Presiden Prabowo Subianto menghendakinya.

    Baca juga: Prabowo tunjuk Tito jadi Mendagri dan Bima-Ribka jadi Wamendagri

    Lalu, Kemendagri pun akan senantiasa melakukan pengecekan harga di lapangan secara rutin. Hal ini mengingat Tito memiliki dua orang wakil menteri yang dapat berbagi tugas untuk ke daerah.

    Selanjutnya, Kemendagri akan mendukung program hilirisasi, industrialisasi hingga ketahanan pangan.

    Mendagri tak menampik bebannya berada di Kemendagri. Meski begitu, masih sangat terkait pemda sebagai pembina, pengawas, dan koordinator.

    “Ini akan paralel dengan kementerian teknis, kementerian pangan dan sebagainya untuk mengurusi masalah pangan,” jelasnya.

    Baca juga: Mendagri minta Bima Arya bentuk “Desk Monitoring Pilkada”

    Presiden RI Prabowo Subianto melantik Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10). Pelantikan ini telah mengukuhkan Tito Karnavian sebagai Mendagri selama dua periode.

    Pelantikan para menteri negara berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029.

    Baca juga: Mendagri instruksikan Ribka Haluk pulang sebulan sekali tangani Papua
    Baca juga: Tito Karnavian, dari Jenderal Polisi hingga Mendagri dua periode

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pj Gubernur bangga sembilan putera puteri terbaik Sulsel masuk kabinet

    Pj Gubernur bangga sembilan putera puteri terbaik Sulsel masuk kabinet

    Makassar (ANTARA) – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa dia bangga dan bahagia karena sembilan putera-puteri terbaik Sulsel masuk dalam Kabinet Merah Putih.

    Sembilan orang itu terdiri dari enam orang dipilih sebagai menteri, dan tiga lainnya ditunjuk sebagai wakil menteri.

    “Saya dan tentu saja seluruh masyarakat Sulawesi Selatan bangga dan bahagia, sembilan Putera Puteri terbaik kami masuk di jajaran Kabinet Merah Putih,” ucap Zudan di Makassar, Selasa,

    Adapun enam orang asal Sulsel yang menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid.

    Sementara pada jajaran Wakil Menteri yakni Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Dzulfikar Ahmad Tawalla, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.

    Prof Zudan juga mengucapkan selamat atas pelantikan Kabinet Merah Putih.

    Ia mengaku akan mendukung program-program nasional yang masuk ke Sulsel.

    “Selamat atas pelantikan Kabinet Merah Putih. Selamat bekerja, dan kami siap mendukung program nasional yang masuk ke Sulawesi Selatan,” kata Pj Gubernur Sulsel.
     

    Pewarta: Abdul Kadir
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ace Hasan, Gubernur Lemhannas berlatar belakang santri

    Ace Hasan, Gubernur Lemhannas berlatar belakang santri

    Jakarta (ANTARA) – “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian yang diucap oleh Tubagus Ace Hasan Syadzily ketika dilantik menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Tubagus Ace Hasan Syadzily, yang lebih dikenal sebagai Ace Hasan, merupakan politikus di panggung perpolitikan nasional yang berlatar belakang santri. Sebagaimana yang tertuang dalam laman resmi Ace Hasan, ia menggambarkan diri sebagai sosok yang lekat dengan tradisi pesantren.

    Ayahnya, KH Tb A. Rafei Ali, adalah Pengasuh Pondok Pesantren Annizhomiyyah di Pandeglang dan seorang aktivis Golkar pada era Orde Baru.

    Sosok ayah yang aktif dalam perpolitikan diwariskan oleh Ace Hasan sedari belia. Bermula dari berbagai keterlibatan Ace Hasan di berbagai organisasi sejak masa sekolah menengahnya di pesantren, yang kemudian berlanjut selama Ace Hasan menempuh perkuliahan.

    Politikus kelahiran Pandeglang, Banten, itu juga aktif dalam kelompok studi Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat, tempat ia memperdalam minatnya dalam filsafat dan ilmu sosial politik.

    Selama masa kuliah, Ace mengaku terinspirasi oleh pemikiran almarhum Nurcholish Madjid atau Cak Nur, tokoh pembaruan pemikiran Islam di Indonesia. Cak Nur membuka wawasan Ace mengenai konsep Islam, kebangsaan, pluralisme, serta hubungan antara Islam dan demokrasi.

    Ace juga terlibat dalam gerakan mahasiswa tahun 1998, bergabung dengan rekan-rekan aktivis lainnya dalam memperjuangkan reformasi.

    Perjalanan politik

    Ace menjejaki langkah sang ayah menuju panggung perpolitikan nasional. Pilihannya jatuh pada Partai Golkar. Ia memulai kariernya sebagai anggota Pokja Hubungan Luar Negeri, lantas menjabat di berbagai posisi di DPP Partai Golkar.

    Sepak terjangnya membawa nama Ace Hasan tak lagi asing di dunia pemerintahan. Ia memiliki rekam jejak yang panjang di lembaga legislatif, seperti menjabat sebagai anggota DPR RI pada 2013 sebagai pengganti antarwaktu (PAW) dan ditempatkan di Komisi VIII.

    Selain itu, ia juga sempat ditempatkan di Komisi II pada 2016, dan pada periode lalu, Ace merupakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.

    Ace juga menjadi staf khusus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah Ginandjar Kartasasmita selama masa pemerintahan Presiden SBY-Boediono.

    Dalam perannya tersebut, ia mendapatkan pengalaman penting dalam hal pemerintahan dan politik, serta menjadi asisten dalam kegiatan mengajar di berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Brawijaya, Universitas Pasundan, dan Universitas Waseda di Jepang.

    Salah satu sorotan menarik pada perjalanan politik Ace Hasan berlangsung pada Pemilihan Presiden 2014.

    Kala itu, Ace bersama beberapa politikus Partai Golkar lainnya, seperti Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid, dan Andi Sinulingga, memilih mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, berbeda dengan keputusan Partai Golkar yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

    Hal ini menimbulkan dualisme kepemimpinan dalam Partai Golkar. Ace bergabung dengan kubu DPP Partai Golkar pimpinan HR Agung Laksono yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam kepengurusan tersebut, Ace tercatat sebagai Ketua DPP Partai Golkar.

    Ia berperan aktif dalam upaya rekonsiliasi partai melalui Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) yang dibentuk oleh sejumlah politikus muda Partai Golkar. Upaya tersebut menghasilkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Bali pada 2016 dan membawa Setya Novanto sebagai Ketua Umum.

    Di Munaslub tersebut, Ace diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Media dan Penggalangan Opini. Ia mendorong gerakan reformasi internal dengan jargon ‘Golkar bersih’ dan mendukung Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar, yang kemudian mempercayainya sebagai Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini.

    Kiprahnya di Partai Golkar lantas mengantar Ace Hasan menjadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar periode 2024–2029, mendampingi Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    Dilantik menjadi Gubernur Lemhannas

    Presiden RI Prabowo Subianto melantik Tubagus Ace Hasan Syadzily menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Negara Jakarta, sehari setelah Prabowo melantik para menteri dan wakil menterinya.

    Pelantikan Tubagus Ace Hasan Syadzily berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 146/P Tahun 2024 tentang pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional.

    Selaku Gubernur Lemhannas, Ace bertanggung jawab untuk memastikan keandalan Lemhannas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti mempersiapkan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional, hingga penelitian dan pengukuran ketahanan nasional seluruh wilayah Indonesia.

    Dikutip dari laman resmi Lemhannas RI, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong transformasi Lemhannas agar mampu menjawab berbagai tantangan geopolitik yang akan dihadapi menuju Indonesia 2045.

    Transformasi tersebut lantas berimplikasi pada berbagai penyesuaian terhadap Lemhannas RI, seperti peningkatan kualitas kajian strategis yang dibutuhkan presiden dalam menentukan kebijakan strategis dalam lingkup nasional, regional, hingga global.

    Berdasarkan arahan Presiden Ke-7 RI, terdapat lima topik yang menjadi fokus kajian Lemhannas, yaitu konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

    Sebagai pemerintahan yang mengusung keberlanjutan, transformasi Lemhannas RI kini menjadi tanggung jawab Ace Hasan.

    Selain itu, mengutip pernyataan Plt. Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Eko Margiyono dalam Seminar Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII, salah satu misi Lemhannas saat ini adalah meningkatkan budaya politik di Indonesia.

    Peningkatan tersebut dibutuhkan agar masyarakat tidak hanya sadar akan hak dan kewajiban politik mereka, tetapi aktif terlibat dalam proses politik.

    Berbekal berbagai pengalamannya, baik dalam berorganisasi, berpolitik, hingga bekerja sebagai peneliti lapangan di beberapa lembaga seperti LP3ES dan Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), Ace Hasan mengantongi berbagai perspektif untuk memperkuat ketahanan nasional.

    Editor: Achmad Zaenal M

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menko Polkam berkontribusi redam konflik Rohingnya dan Myanmar

    Menko Polkam berkontribusi redam konflik Rohingnya dan Myanmar

    Beberapa yang menjadi prioritas, khususnya tren Indonesia dalam menangani permasalahan Rohingya ya dengan Myanmar begituJakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan pihaknya akan berkontribusi dalam meredam konflik yang terjadi antara etnis Rohingnya dan Myanmanr yang sampai saat ini masih berlangsung.

    “Beberapa yang menjadi prioritas, khususnya tren Indonesia dalam menangani permasalahan Rohingya ya dengan Myanmar begitu,” kata Budi Gunawan saat ditemui di kantor Menko Polhukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa.

    Menurut Budi, Indonesia selaku salah satu anggota ASEAN berhak mengambil peran untuk mendamaikan dua pihak tersebut.

    Perdamaian tersebut harus tercipta agar kondisi geopolitik di wilayah Asia Tenggara dapat berjalan dengan kondusif.

    Karenanya, dalam waktu dekat pihaknya akan menganalisa situasi konflik terlebih dahulu sebelum akhirnya melakukan langkah upaya perdamaian.

    “Kita akan nanti coba mengurai sumbatan-sumbatan apa selama ini, karena selama ini kita tahu di Asean kan belum bisa masuk ya,” kata Budi.

    Baca juga: Budi Gunawan pastikan program Kemenko Polkam selaras dengan Astacita

    Baca juga: Jalan panjang Budi Gunawan hingga jadi Menko Polkam

    Tidak hanya mengurusi konflik yang terjadi di Myanmar, Budi juga akan berupaya menciptakan hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga di pasifik selatan.

    Langkah-langkah yang dapat dilakukan di antaranya kerja sama di bidang pertahanan dan kerja sama di bidang strategis lainnya.

    Menurut Budi, hubungan antar-negara tersebut harus terjalin dengan baik demi memperkuat posisi politik dan kekuatan militer Indonesia di mata internasional.

    “Karena kita ingin menjadi tetangga yang baik dan kita ingin agar hubungan kepada Indonesia ini semakin kuat untuk NKRI,” tutur Budi.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Transisi kekuasaan dan penguatan hubungan RI-AS

    Transisi kekuasaan dan penguatan hubungan RI-AS

    Jakarta (ANTARA) – “Saya harus mulai dengan mengatakan betapa saya merasa terhormat karena Presiden Biden meminta saya untuk memimpin delegasi AS ke Indonesia,” kata Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Delegasi Khusus Presiden Joe Biden pada pelantikan dan pengambilan sumpah Presiden Prabowo Subianto.

    Bukan kali ini saja presiden Amerika Serikat mengirim utusan khusus pada pelantikan presiden dan wakil presiden Indonesia.

    Delegasi yang dipimpin Greenfield cukup besar, yang menandai bahwa Pemerintah Amerika Serikat meletakkan peristiwa alih kepemimpinan di Indonesia itu pada skala yang penting. 

    Terdapat sejumlah pejabat yang mewakili berbagai kepentingan hubungan diplomatik kedua negara, mulai dari kepentingan diplomasi, perdagangan, hingga pertahanan.

    Terdapat Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala S Lakhdir, Wakil Menteri Perdagangan Don Graves, Panglima Komando Indo-Pasifik Laksamana Samuel Paparo, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Daniel J Kritenbrink, dan Asisten Khusus Presiden dan Direktur Senior untuk Asia Timur dan Oseania Dewan Keamanan Nasional, Mira Rapp-Hooper.

    Paparo bukan kali ini saja hadir di Jakarta, karena dia sudah pernah berdialog dengan Panglima TNI (saat itu), Jenderal TNI Andika Perkasa, diikuti dengan dengan latihan militer multilateral Super Garuda Shield.

    Kemitraan di bidang militer Indonesia dengan Amerika Serikat hanya satu dari sekian banyak kemitraan strategis yang tengah dijalani kedua negara.

    Dalam wawancara khusus dengan ANTARA di kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Senin (21/10/2024), Greenfield menyampaikan pesan dari Presiden AS Joseph Biden.

    “Saya datang dengan pesan sederhana,” kata diplomat karir yang sarat pengalaman itu kepada ANTARA.

    Pesan itu adalah, pertama-tama, selamat. Dan kedua, kami berharap untuk terus membangun hubungan yang kuat yang telah kami jalin dengan Indonesia selama 75 tahun terakhir. Dan kami berharap dapat bekerja sama dengan presiden baru, kata Greenfield.

    AS melihat perubahan pemerintahan di Indonesia merupakan kelanjutan dari hubungan yang kuat itu dan membangunnya menjadi lebih kuat, membuatnya lebih relevan dengan kebutuhan rakyat Indonesia dan kebutuhan rakyat Amerika.

    Greenfield mengatakan, sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia telah melalui transisi kekuasaan yang lancar. “Ini adalah hal yang sangat penting bagi Amerika Serikat, dan kami ingin memberi isyarat kepada rakyat Indonesia bahwa kami sangat menghormati demokrasi Anda.”

    Menandai 75 tahun hubungan Indonesia-Amerika Serikat, pada November 2023 hubungan bilateral ini ditingkatkan menjadi kemitraan strategis komprehensif.

    Kedua negara menyepakati enam fokus kerja sama dalam kerangka status hubungan tersebut yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui inovasi, pembangunan berkelanjutan, kesehatan masyarakat, dan transformasi digital; memperkuat transisi energi bersih; memperdalam hubungan antar-masyarakat, pertukaran budaya, dan pariwisata; memelihara perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik dan sekitarnya; kerja sama pertahanan; membina kemitraan jangka panjang. 

    Kedua negara juga menggarisbawahi perlunya untuk terus memperdalam hubungan melalui pertukaran secara teratur di semua tingkat pemerintahan dan masyarakat sipil serta meningkatkan mekanisme dialog saat ini, termasuk Dialog Strategis Komprehensif antara Menteri Luar Negeri AS dan Menteri Luar Negeri Indonesia.

    Berbagai hal telah dilakukan untuk hubungan yang dinamis dan penuh dengan kemajuan. Di antaranya pada Maret lalu para pejabat kedua negara meluncurkan perayaan itu dengan tema “Keberagaman, Demokrasi, dan Kemakmuran.”

    Perayaan ulang tahun ke-75 hubungan diplomatik kedua negara itu juga akan menampilkan berbagai acara publik, program pertukaran, dan lain sebagainya, yang menekankan pada nilai dan tujuan bersama. 

    Yang juga menjadi pokok kerja sama adalah pada bidang keamanan, pendidikan, iklim, dan hubungan antar-masyarakat. 

    Hubungan kedua negara sebetulnya telah dimulai sejak jauh sebelum Indonesia merdeka. Adalah Thomas Hewes yang ditunjuk menjadi konsul Amerika Serikat di Batavia pada 1801-1802. Juga Robert R Purvis menjadi agen perdagangan Amerika Serikat di Medan pada 1853, kemudian kantor agen perdagangan itu menjadi kantor wakil konsulat Amerika Serikat pada 1966 dan menjadi agen konsulat pada 1898. 

    Sebelum Indonesia menjadi negara berdaulat pada 17 Agustus 1945, adalah Carl van Oven menjadi agen konsuler pada Januari 1866 di Surabaya, yang kemudian menjadi konsulat pada 1918, dan ditutup pada 1942 (Perang Dunia Kedua) dan dibuka kembali pada 1950. 

    Hubungan diplomatik baru resmi terjalin pada 1949, menyusul pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar. Sejak awal kemerdekaan Amerika Serikat telah memberi dukungan diplomatik kepada Republik Indonesia.

    Sehari setelah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai presiden kedelapan Indonesia, Prabowo melantik kabinetnya. Dengan komposisi di Kementerian Luar Negeri yang begitu padat –tiga wakil menteri luar negeri, baru pertama kali sejak Indonesia berdiri— dapat diperkirakan bahwa arah pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada periode 2024-2029 ini akan lebih aktif lagi ketimbang sebelumnya.

    Dengan kata lain, Indonesia akan lebih sering hadir dan aktif di berbagai panggung dunia, sesuai amanat dalam Pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

    Terkait hal tersebut, Greenfield menyampaikan harapan bahwa AS dapat bekerja sama lebih erat dengan Indonesia di semua forum, baik di ASEAN, G20, PBB, di mana Indonesia memainkan peran penting.

    “Tujuan utama kami adalah menemukan solusi damai untuk krisis dunia, dan kami tahu bahwa kami tidak dapat melakukannya sendiri. Kami akan membutuhkan dukungan dari negara lain, dan tidak ada mitra yang lebih baik daripada Indonesia,” katanya.

    Editor: Sri Haryati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pakar: Koordinasi antarkementerian tantangan terbesar kabinet Prabowo

    Pakar: Koordinasi antarkementerian tantangan terbesar kabinet Prabowo

    Mau, tidak mau, birokrasi memang harus mengikuti arahan dari pusat. Yang penting tadi, mekanisme komunikasi dan koordinasinya jelas, sehingga tidak terjadi interpretasi yang berbeda antara pusat dan daerahPurwokerto (ANTARA) – Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof. Slamet Rosyadi memperkirakan masalah koordinasi antarkementerian menjadi tantangan terbesar dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Ya, semakin banyak kementerian, tantangan koordinasinya juga semakin sulit. Ke depannya, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah pusat terutama presiden untuk mengoordinasi kementerian itu makin besar, ya makin sulit koordinasinya,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.

    Bahkan, kata dia, tantangan dalam koordinasi tersebut juga akan dirasakan oleh pemerintah daerah karena saking banyaknya kementerian.

    Dengan demikian, ketika nomenklatur kementeriannya berubah, lanjut dia, perlu ada penyesuaian-penyesuaian nomenklatur organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memudahkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

    “Termasuk juga untuk alokasi sumber daya dari pusat ke daerah. Misalkan kalau ada resources (sumber daya, red.) yang akan dialokasikan ke daerah akan sulit kalau tidak ada nomenklatur yang diakomodasi di daerah,” kata guru besar bidang administrasi pembangunan tersebut.

    Baca juga: Kemenkumham bentuk Tim Transisi untuk transformasi perubahan kabinet

    Meskipun jumlah kementeriannya cukup banyak karena mencapai 48 kementerian, dia mengatakan pemerintah daerah tidak perlu membuat nomenklatur OPD sesuai dengan jumlah kementerian yang ada karena dapat dilakukan melalui pola rumpun (perumunan) seperti yang telah berjalan selama ini.

    Dalam hal ini, kata dia, perumpunan dilakukan dengan menggabungkan dinas atau instansi yang fungsinya saling berkaitan ke dalam satu OPD.

    “Itu tergantung kebijakan masing-masing daerah. Tapi biasanya daerah itu kecenderungannya menggabungkan karena kita tahu kapasitas anggaran di daerah juga sangat terbatas, sehingga tidak mungkin memecah sesuai apa yang terjadi di pusat,” katanya.

    Akan tetapi, kata dia, yang paling penting untuk masalah pendidikan dasar merupakan urusan wajib pemerintah kabupaten/kota, pendidikan menengah merupakan urusan pemerintah provinsi, dan pendidikan tinggi merupakan urusan pemerintah pusat.

    Menurut dia, jumlah kementerian yang cukup banyak itu tidak bertentangan dengan semangat otonomi daerah.

    “Sekarang juga otonomi daerah hampir tidak ada lagi karena kayak peraturan daerah itu harus disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Perda terkait dengan retribusi, pajak daerah, ‘kan harus mendapat persetujuan dari pusat,” katanya.

    Baca juga: Prabowo samakan visi dan sampaikan program 100 hari di Akmil Magelang

    Ia mengatakan jika tidak mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat, perda-perda tersebut tidak bisa diundangkan.

    Selain itu, kata dia, anggaran dari pemerintah pusat untuk daerah juga sudah ditentukan untuk apa saja.

    “Jadi, sekarang itu praktis otonomi daerah sifatnya hanya administratif saja, hanya penyelenggara saja, tidak bisa mengolah secara penuh,” katanya.

    Oleh karena banyak terdapat nomenklatur kementerian yang baru, kata dia, pemerintah daerah tetap harus mengikutinya.

    Ibarat belajar, lanjut dia, ketika belum tuntas belajar sesuatu ternyata ada pembelajaran yang lain tentunya harus diikuti.

    “Mau, tidak mau, birokrasi memang harus mengikuti arahan dari pusat. Yang penting tadi, mekanisme komunikasi dan koordinasinya jelas, sehingga tidak terjadi interpretasi yang berbeda antara pusat dan daerah,” kata Prof. Slamet.

     

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024