Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Hari Sumpah Pemuda, Seskab: Terus jaga persatuan dan membangun bangsa

    Hari Sumpah Pemuda, Seskab: Terus jaga persatuan dan membangun bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan semangat membangun bangsa dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap 28 Oktober.

    “Dengan semangat Sumpah Pemuda, marilah kita terus menjaga persatuan dan semangat membangun bangsa,” kata Seskab Teddy saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Teddy menyampaikan pesan tersebut sebagai pengingat makna dari ikrar pemuda pada 1928 yang menegaskan satu darah, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia.

    Melalui semangat Sumpah Pemuda, Seskab Teddy mengajak generasi muda untuk terus memperkuat tekad kebangsaan dan berkontribusi dalam pembangunan nasional sesuai nilai-nilai persatuan yang telah diwariskan para pendahulu.

    “Satu darah, satu bangsa, satu bahasa. Selamat Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2025,” ucap Seskab.

    Peringatan Hari Sumpah Pemuda menjadi momen penting bagi bangsa Indonesia untuk mengenang semangat dan tekad para pemuda yang pada 28 Oktober 1928 berikrar mempersatukan negeri ini.

    Tahun 2025, peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 mengangkat tema “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu”.

    Tema tersebut menjadi pengingat bahwa makna Sumpah Pemuda tidak hanya sebatas peristiwa sejarah. Tetapi juga sumber inspirasi bagi generasi muda untuk terus berperan aktif dalam menjaga persatuan, memperkuat kolaborasi, dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, Prabowo siapkan TNI ke Gaza hingga KKB ditangkap

    Politik kemarin, Prabowo siapkan TNI ke Gaza hingga KKB ditangkap

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya Presiden Prabowo Subianto telah membahas rencana pengiriman pasukan perdamaian TNI ke Gaza hingga Satgas Damai Cartenz menangkap anggota KKB penembak anggota Polri.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    Presiden dan Panglima TNI bahas rencana pengiriman pasukan ke Gaza

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah berkomunikasi membahas rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.

    “Mengenai komunikasi antara Presiden dan Panglima TNI, tentu berjalan dengan sangat baik. Setiap rencana strategis yang berkaitan dengan pengerahan kekuatan TNI selalu dibahas secara terarah, terpadu, dan lintas kementerian/lembaga,” kata Freddy kala menjawab pertanyaan Antara soal komunikasi antara Panglima TNI dan Presiden soal rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, di Jakarta, Senin.

    Menurut Freddy, setiap keputusan untuk mengirim pasukan perdamaian ke luar negeri pasti didasari oleh perintah dari pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden.

    Baca selengkapnya di sini.

    Hadiri KTT ASEAN-Jepang, Prabowo puji PM Jepang: Kuasai masalah utama

    Presiden RI Prabowo Subianto memuji gaya kepemimpinan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang dinilainya menguasai persoalan utama, usai menghadiri KTT Ke-28 ASEAN-Jepang di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu.

    Dalam rangkaian acara Puncak KTT Ke-47 ASEAN itu, Presiden Prabowo memuji Sanae Takaichi sebagai Perdana Menteri wanita pertama Jepang.

    “(Dia) Perdana Menteri wanita pertama Jepang. (Sanae Takaichi) menguasai persoalan utama,” kata Prabowo singkat menjawab pertanyaan awak media usai mengikuti KTT ASEAN-Jepang di Kuala Lumpur, Malaysia, melalui rekaman video yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Komisi VII DPR: Pujian Trump ke Prabowo layak diakui

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Presiden Prabowo Subianto karena peran aktif di Timur Tengah layak diakui.

    Dia mengatakan pujian kepada Prabowo itu adalah pujian yang kesekian kalinya disampaikan pada acara-acara resmi pertemuan lintas negara. Menurut dia, hal tersebut patut dibanggakan oleh rakyat Indonesia.

    “Trump menegaskan kembali peran aktif Prabowo dan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Ini sangat konsisten dengan amanah konstitusi dan perjuangan rakyat Indonesia,” kata Saleh di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    TNI AL beri brevet kehormatan kepada Wali Kota Tanjungpinang

    Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut (AL) Laksamana Muda TNI Bayu Alisyahbana memberikan brevet kehormatan penerbangan kepada Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah dalam upacara penganugerahan di Apron Lanudal Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

    Laksamana Muda TNI Bayu Alisyahbana mengatakan penyematan brevet kehormatan bukan sekadar seremoni, melainkan simbol penghormatan, pengakuan, dan sinergi strategis antara TNI Angkatan Laut, pemerintah daerah, serta masyarakat.

    “Brevet kehormatan ini mencerminkan penghargaan dan rasa terima kasih kami kepada tokoh-tokoh yang selama ini berperan aktif mendukung kegiatan penerbangan TNI Angkatan Laut. Sinergi antara kekuatan laut dan udara tidak mungkin berjalan optimal tanpa dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat,” katanya usai upacara di Tanjungpinang, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Satgas Damai Cartenz tangkap KKB penembak anggota Polri di Lanny Jaya

    Satgas Damai Cartenz, Senin (27/10) menangkap anggota KKB penembak anggota Polri di Lanny Jaya KKB Dugi alias Dugwi Telenggen terduga pelaku penembakan yang menewaskan Brigpol Joan Sibarani di Tiom, Kabupaten Lanny Jaya,Papua Pegunungan pada 10 September 2024 lalu.

    “Memang benar KKB Dugi Telenggen ditangkap di Kampung Ulume, Kabupaten Lanny Jaya dan saat ini masih diperiksa penyidik,” kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani kepada Antara, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pesawat angkut A400M pertama di Indonesia

    Pesawat angkut A400M pertama di Indonesia

    Pesawat angkut Airbus A400M pertama Indonesia dijadwalkan tiba di Jakarta pada awal November 2025. Pesawat jumbo ini untuk meningkatkan kemampuan taktis TNI AU dalam menjalankan berbagai misi.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kolaborasi BBSN-BPK perkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel

    Kolaborasi BBSN-BPK perkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel

    Jakarta (ANTARA) – Kolaborasi antarlembaga, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

    “Yang satu mengawal akuntabilitas, dan yang satu menjaga keamanan informasi dan ruang siber. Keduanya menyatu pada satu kompas, yaitu kepentingan rakyat di atas segalanya,” kata Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

    Dalam​​​​​​ memberikan kuliah umum di hadapan taruna dan taruni Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) mengenai sinergi hasil pemeriksaan BPK-BSSN dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, Nyoman menekankan keberhasilan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 tidak hanya ditentukan oleh kemajuan ekonomi dan teknologi, tetapi juga oleh sistem pengawasan yang kuat dan transparan.

    “BPK bersama BSSN memiliki peran strategis yang saling melengkapi. BPK memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan efektif, sedangkan BSSN menjaga keamanan informasi dan infrastruktur digital yang menjadi tulang punggung pemerintahan modern,” ujarnya.

    Selain membahas kolaborasi antarlembaga, Nyoman dalam kesempatan itu turut mengingatkan taruna dan taruni Poltek SSN sebagai calon insan siber masa depan untuk tetap memahami pentingnya integritas dan tanggung jawab publik dalam setiap aspek profesi keamanan siber dan sandi negara.

    “Integritas dan akuntabilitas adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari profesi siber. Ketika teknologi semakin maju, ancaman juga semakin kompleks. Oleh karenanya, nilai-nilai kejujuran dan profesionalisme harus menjadi fondasi,” kata Nyoman.

    Sementara itu, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi mengatakan, kehadiran anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana untuk memberikan kuliah umum menjadi inspirasi bagi taruna dan taruni Poltek SSN beserta pegawai BSSN untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik secara berkelanjutan.

    “Ini menjadi inspirasi bagi taruna dan taruni Poltek SSN beserta pegawai BSSN ​​​​​​,” kata Nugroho.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BNN dan IDI tingkatkan standardisasi rehabilitasi medis

    BNN dan IDI tingkatkan standardisasi rehabilitasi medis

    Ini merupakan tonggak penting mengingat nilai strategis dan anggaran besar yang terlibat

    Jakarta (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional (BNN) RI bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meningkatkan standardisasi rehabilitasi medis melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) terkait penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam bidang rehabilitasi medis di Jakarta, Kamis (23/10).

    Deputi Rehabilitasi BNN RI Bina Ampera Bukit mengungkapkan saat ini pihaknya membina lebih dari 200 klinik rehabilitasi yang tidak hanya fokus pada penanganan penyalahgunaan narkoba, tetapi juga menyediakan layanan berbasis bukti yang aman dan berkualitas.

    “Ini merupakan tonggak penting mengingat nilai strategis dan anggaran besar yang terlibat,” ujar Bina dalam acara penandatangan, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Ruang lingkup kerja sama yang disepakati di antaranya pelatihan daring, luring, atau hybrid yang diselenggarakan oleh IDI melalui Lembaga Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LP3S-IDI).

    Bentuk kegiatan meliputi webinar, pelatihan, simposium, workshop, konferensi, dan e-learning. Selain itu, pengembangan kurikulum atau modul serta penjaminan mutu dan sertifikasi kegiatan ilmiah juga menjadi bagian penting dari kerja sama.

    Bina menuturkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui webinar dan pelatihan yang dapat terakreditasi merupakan bagian dari transformasi mutu layanan rehabilitasi.

    Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IDI dr. Slamet Budiarto mengatakan kerja sama tersebut bersifat mutualisme dengan tujuan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.

    “Kami memiliki LP3S, lembaga pendidikan Ikatan Dokter Indonesia, yang akan membantu teman-teman BNN sehingga SDM kesehatan di BNN bisa meningkat dan semakin bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Slamet dalam kesempatan yang sama.

    Adapun perjanjian diteken langsung oleh Deputi Rehabilitasi BNN RI serta Ketua Umum PB IDI, yang disaksikan langsung oleh Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN RI Agus Irianto.

    Melalui kolaborasi strategis, BNN dan IDI berkomitmen untuk mempercepat standardisasi kompetensi tenaga medis guna meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi yang terstruktur dan berdampak luas bagi masyarakat.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BNPT: Jakarta barometer nasional kewaspadaan dan deteksi dini teroris

    BNPT: Jakarta barometer nasional kewaspadaan dan deteksi dini teroris

    Jakarta sebagai kota metropolitan dan barometer bagi daerah-daerah lain

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan Jakarta memiliki posisi strategis sebagai barometer nasional stabilitas keamanan negara dalam kewaspadaan dan deteksi dini terorisme.

    Dalam Kegiatan Pelatihan Tiga Pilar dalam Rangka Antisipasi Potensi Radikal Terorisme di Jakarta, Kamis (23/10), Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT Brigadir Jenderal Polisi Wawan Ridwan mengatakan ketika terjadi aksi di Jakarta, maka akan berdampak luas ke seluruh Indonesia.

    “Jakarta sebagai kota metropolitan dan barometer bagi daerah-daerah lain. Oleh karena itu, kewaspadaan dan deteksi dini di wilayah Jakarta dan sekitar harus lebih optimal dari daerah lainnya,” ucap Brigjen Pol Wawan, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Untuk itu, dia menegaskan penguatan peran Tiga Pilar Kewilayahan selaras dengan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas aparatur.

    Adapun Tiga Pilar Kewilayahan dimaksud terdiri atas kepala kelurahan, Bintara Pembina Desa atau Babinsa (TNI), serta Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Bhabinkamtibmas (Polri).

    Wawan menuturkan peningkatan kapasitas Tiga Pilar dalam mencegah penyebaran ideologi kekerasan sebagai garda terdepan diperlukan agar kesempatan jaringan menyebarkan ideologi kekerasan semakin sempit, bahkan tidak ada.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pusat Kajian Moderasi Beragama Sholehuddin menjelaskan tiga aspek fokus kewaspadaan dan deteksi dini Tiga Pilar yang bisa dilakukan di wilayah masing-masing.

    Dikatakan bahwa fokus kewaspadaan dan deteksi dini dimulai dari pertama, deteksi pemahaman dengan melihat apakah pemahaman keagamaannya menyerukan penolakan terhadap ideologi dan sistem pemerintahan NKRI.

    Kedua, deteksi sikap dengan melihat sikap yang anti terhadap pemerintahan, anti perbedaan, atau anti budaya lokal. Ketiga, deteksi tindakan dengan melihat keterlibatan melakukan provokasi dengan motif penolakan ideologi.

    Menyambut pelatihan tersebut, salah satu perwakilan peserta, Adeyasya Aziza selaku Lurah Bojong Sari Baru berharap kegiatan tersebut memperkuat sinergi Tiga Pilar.

    “Kami berharap seusai kegiatan, sinergi Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Lurah/Kepala Desa bisa lebih kuat, serta bersama-sama mengantisipasi serta menghentikan potensi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ideologi kekerasan di wilayah kami,” ungkap Adeyasya.

    Kegiatan pelatihan diadakan pada 21-23 Oktober 2025 dengan tujuan menguatkan peran Tiga Pilar Kewilayahan dalam rangka antisipasi potensi penyebaran ideologi kekerasan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres tanam bibit bakau dukung pemulihan pesisir Banten

    Wapres tanam bibit bakau dukung pemulihan pesisir Banten

    “Ini luar biasa Pak Menteri, hadir anak-anak muda dengan ide-ide segar dan inisiatif yang nyata. Saya senang sekali bisa mendengar langsung dari mereka. Tadi ada beberapa anak muda yang menyampaikan gagasan-gagasannya,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menanam bibit bakau (mangrove) di Taman Mangrove, Ketapang, Kabupaten Tangerang, Senin, untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober sekaligus mendukung upaya pemulihan ekosistem pesisir di Banten.

    Dalam acara itu, Wapres menekankan pemulihan ekosistem pesisir sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya yang terkait dengan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

    Wapres Gibran, bersama sejumlah pegiat lingkungan, turun langsung ke area penanaman yang terendam air, dan menanam bibit bakau di area pesisir di Taman Mangrove Ketapang, Banten. Dalam prosesi itu, ada pula Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, Gubernur Banten Andra Soni, dan Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki.

    Dalam acara yang sama, Wapres Gibran lanjut berdialog dengan beberapa komunitas lingkungan, terutama yang bergerak di bidang pelestarian ekosistem bakau.

    “Ini luar biasa Pak Menteri, hadir anak-anak muda dengan ide-ide segar dan inisiatif yang nyata. Saya senang sekali bisa mendengar langsung dari mereka. Tadi ada beberapa anak muda yang menyampaikan gagasan-gagasannya,” kata Wapres Gibran kepada Menteri LH Hanif Faisol.

    Di lokasi yang sama, Menteri LH menjelaskan luas ekosistem bakau nasional mencapai lebih dari 3,4 juta hektare, yang merupakan terbesar di dunia.

    Dari total luasan itu, sebanyak 750.000 hektare diketahui telah rusak, sehingga perlu direhabilitasi.

    “Bapak Wakil Presiden sangat menaruh perhatian pada ekosistem mangrove (bakau, red.) kita. Beliau meminta agar mekanisme pendanaan rehabilitasi segera disiapkan, termasuk penanganan serius bagi wilayah pantai utara Jawa yang kini mengalami penurunan tanah dan abrasi tanah,” kata Hanif Faisol.

    Hanif menyebutkan pemerintah saat ini mempercepat rehabilitasi sekitar 800.000 hektare ekosistem bakau di berbagai daerah Indonesia.

    “Pak Wapres juga menegaskan kembali komitmen Bapak Presiden untuk memastikan dana rehabilitasi mangrove yang nilainya mencapai sekitar Rp2 triliun benar-benar dimanfaatkan optimal. Tahun ini, sudah lebih dari 13.000 hektare mangrove berhasil direhabilitasi, dan pemerintah akan terus memperluas cakupannya agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara nyata,” kata Hanif.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aktivis dukung penerbitan Perpres Ojol sebab sesuai aspirasi pengemudi

    Aktivis dukung penerbitan Perpres Ojol sebab sesuai aspirasi pengemudi

    “Perpres Ojol akan mendapat respons positif karena selaras dengan aspirasi teman-teman ojol yang kami dengar langsung selama turun ke bawah dalam forum warga peduli warga,”

    Jakarta (ANTARA) – Aktivis 98 Resolution Network Supriyanto mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Peraturan Presiden tentang Ojek Daring (Perpres Ojol) sebab hal tersebut sesuai dengan aspirasi para pengemudi.

    “Perpres Ojol akan mendapat respons positif karena selaras dengan aspirasi teman-teman ojol yang kami dengar langsung selama turun ke bawah dalam forum warga peduli warga,” ujar Supriyanto dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Selain itu, dia mengatakan penerbitan Perpres Ojol dinilai dapat mengisi ruang di saat belum ada peraturan yang menjamin keadilan dan kesejahteraan ojol sekaligus keberlangsungan bisnis perusahaan operator.

    “Dengan demikian, sangat tepat jika Presiden Prabowo mengeluarkan payung hukum dalam bentuk peraturan presiden sembari menunggu proses pembuatan undang-undang di DPR RI yang sudah masuk prolegnas (program legislasi nasional),” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tengah menyiapkan Perpres Ojol yang salah satunya mengatur perlindungan terhadap mitra pengemudi.

    Lebih lanjut Mensesneg mengatakan draf peraturan telah diterima oleh pihaknya, dan saat ini masih memerlukan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

    Menurut dia, pemerintah perlu melakukan hal tersebut terlebih dahulu agar regulasi yang disusun dapat memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi seluruh pihak yang terlibat.

    “Ya makanya kan dari draf itu kemudian kami pelajari. Kemudian ada yang masih perlu dikomunikasikan dengan semua pihak. Kami cari jalan keluar terbaik,” kata Mensesneg di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10).

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Segera kendalikan harga jika Inflasi di atas rerata nasional

    Mendagri: Segera kendalikan harga jika Inflasi di atas rerata nasional

    “Ini yang di atas nasional ini tolong diatensi. Sementara yang terlalu rendah sekali hati-hati,”

    Jakrta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) yang inflasinya di atas rerata nasional, segera bertindak mengendalikan harga komoditas.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meski inflasi secara nasional terkendali di angka 2,65 persen secara year on year pada September 2025, kondisi di daerah masih bervariasi.

    “Ini yang di atas nasional ini tolong diatensi. Sementara yang terlalu rendah sekali hati-hati,” kata Tito pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin.

    Lebih lanjut, Mendagri menyebutkan, pemerintah menargetkan angka inflasi sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen. Angka itu dinilai stabil dalam menjaga kepentingan konsumen maupun produsen.

    Ia menyebutkan sejumlah komoditas pangan yang perlu menjadi atensi karena kenaikan harganya terjadi di banyak daerah. Hal itu seperti cabai merah yang naik di 235 kabupaten/kota. Kemudian telur ayam ras naik di 229 daerah dan daging ayam ras harganya naik di 190 daerah.

    Meskipun tak memungkiri banyak komoditas, seperti beras, yang harganya relatif terkendali, Mendagri tetap meminta Pemda dan para pemangku kepentingan untuk memberikan atensi terhadap beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga.

    Ia mengimbau Pemda agar melihat data kondisi inflasi di daerahnya masing-masing untuk melakukan langkah pengendalian.

    “Setelah itu lihat masuk enggak ke daerah (inflasi) tinggi atau tidak. Kalau tinggi segera melakukan rapat koordinasi internal dan dengan stakeholder, distributor, Kadin mungkin, asosiasi pengusaha,” ujarnya.

    Mendagri menjelaskan, ada dua aspek yang perlu dicek ketika Pemda mendapati inflasinya tinggi. Hal itu meliputi kecukupan suplai dan kelancaran distribusi komoditas.

    Apabila suplainya cukup, tapi distribusinya terkendala, Pemda perlu segera memeriksa potensi praktik penimbunan. Ia menegaskan, penimbunan komoditas yang membuat harganya menjadi mahal tidak dibenarkan dan merupakan tindak pidana.

    “Dapat untung boleh, tapi jangan ditahan, barang naik harganya, baru kemudian lepas, itu nakal-nakalnya di lapangan,” tegasnya.

    Namun, apabila suplainya kurang, Pemda perlu melakukan pemenuhan, misalnya bekerja sama dengan daerah penghasil atau yang mengalami surplus produksi. Kemudian daerah juga dapat memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menyubsidi transportasi angkutan bahan pangan, sehingga harganya sama dengan daerah yang surplus.

    Pemda juga dapat menggalakkan gerakan tanam untuk komoditas yang mudah diproduksi. Ia menyebutkan sejumlah daerah yang memanfaatkan berbagai potensi untuk mendukung gerakan tanam.

    Hal ini seperti yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang menggunakan medium hidroponik untuk mendukung gerakan tanam. Kemudian Kota Surabaya juga memanfaatkan lahan yang belum dimanfaatkan optimal untuk mendukung gerakan tanam.

    Di sisi lain, Mendagri mengatakan, pemerintah pusat juga akan mengintervensi pengendalian harga ketika daerah tidak mampu mengendalikan secara optimal. Langkah ini misalnya dengan melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta pihak terkait lainnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Awasi kinerja pemda, Mendagri siapkan penghargaan dan sanksi

    Awasi kinerja pemda, Mendagri siapkan penghargaan dan sanksi

    Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah (pemda) dalam mengelola anggaran daerah, sekaligus menyiapkan mekanisme penghargaan (reward) dan sanksi.

    Upaya itu dilakukan untuk mendorong pemda lebih transparan, efisien, dan bertanggung jawab dalam penggunaan dana publik.

    Tito usai membuka Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin​​​​​​ menjelaskan evaluasi kinerja Pemda akan dilakukan secara berkala melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang menampilkan data realisasi pendapatan dan belanja secara real-time.

    “Saya bisa memantau mana pemda yang pendapatannya tinggi dan belanjanya tinggi. Itu artinya roda ekonomi di daerahnya berputar,” kata Tito

    Langkah ini dilakukan seiring dengan proses pengalihan transfer keuangan daerah (TKD) yang menuntut Pemda lebih mandiri dalam meningkatkan pendapatan dan menyesuaikan belanja secara seimbang.

    Menurut Tito, setiap dua pekan sekali, Kemendagri akan mengumumkan daerah dengan kinerja keuangan terbaik dan terburuk berdasarkan data SIPD. Pengumuman ini akan dilakukan secara terbuka melalui Zoom dan disiarkan langsung di YouTube agar publik dapat ikut memantau.

    Tito menegaskan daerah yang memiliki pendapatan tinggi dan realisasi belanja yang seimbang akan mendapat penghargaan berupa insentif. Sebaliknya, pemda yang memiliki kinerja buruk akan mendapat peringatan dan pendampingan khusus dari Kemendagri.

    “Yang terbaik itu pendapatan tinggi dan belanja tinggi. Kalau pendapatan tinggi tapi belanja rendah, berarti programnya tidak berjalan. Kalau pendapatan rendah dan belanja tinggi, itu defisit. Sementara, kalau dua-duanya rendah, rakyat yang akan kesulitan,” jelasnya.

    Melalui sistem ini, Tito berharap muncul kompetisi positif antar daerah untuk memperbaiki tata kelola anggaran.

    Untuk memperkuat pengawasan, Tito juga membentuk tim khusus dari Kemendagri yang akan diterjunkan langsung ke daerah-daerah. Tim tersebut dibagi menjadi tiga wilayah pengawasan besar.

    Jawa dan Sumatera diawasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kalimantan dan Sulawesi diawasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, dan Indonesia Timur diawasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

    “Sekarang saya punya tiga wakil menteri, jadi lebih mudah untuk mengawasi. Kalau ada daerah yang kinerjanya buruk, segera didatangi. Yang baik akan kami beri penghargaan,” ujar Tito.

    Melalui sistem pengawasan berbasis data dan pembentukan tim evaluasi, Mendagri Tito Karnavian berupaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Dengan penerapan penghargaan dan sanksi yang jelas, pemerintah berharap seluruh pemda mampu meningkatkan kinerja fiskal, mempercepat pembangunan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah.

    Selain memperkuat pengawasan, Tito juga meminta jajaran Pemda untuk menyelaraskan program daerah dengan program unggulan pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis, Program Swasembada Pangan, Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

    Menurut Tito, program-program tersebut, sejalan dengan visi ekonomi Pancasila Presiden Prabowo, yang menekankan peran aktif pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan melindungi masyarakat kecil.

    “Pemerintah tidak boleh menyerahkan sepenuhnya mekanisme ekonomi kepada pasar. Negara harus hadir untuk menjaga harga dan melindungi rakyat kecil,” tegas Tito.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.