Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Legislator usul pemungutan suara pemilu dilakukan dalam tujuh hari

    Legislator usul pemungutan suara pemilu dilakukan dalam tujuh hari

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengusulkan pemungutan suara pemilihan umum (pemilu) tidak lagi dilakukan dalam sehari, tetapi tujuh hari guna mengakomodasi hak suara dari berbagai kalangan masyarakat.

    “Kalau buat saya tidak harus satu hari … seminggu cukup,” ucap Mardani saat ditemui usai kegiatannya di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, pencoblosan surat suara tidak harus dilakukan pada hari Rabu dan selesai pada hari itu juga, seperti yang selama ini diterapkan. Dia menilai, cara itu belum optimal karena tidak semua masyarakat yang memiliki hak suara dapat meluangkan waktunya.

    Dia mengusulkan setiap daerah bisa mengajukan hari pencoblosan sesuai dengan lingkungan dan karakteristik masyarakat setempat.

    “Misal, Bekasi kabupaten, itu kan the biggest industrial park (kawasan industri terbesar) di Indonesia. ‘Pokoknya Rabu,’ ya, proteslah mereka. Satu hari mereka shutdown (berhenti), cost (ongkos)-nya tinggi sekali, padahal mereka terikat kontrak dengan banyak pihak,” kata dia.

    Selain itu, Mardani juga menyarankan agar tempat pemungutan suara (TPS) dibuka hingga sore hari. Pemungutan suara, katanya pula, dapat dilakukan di sekolah-sekolah sehingga tidak perlu membangun banyak TPS.

    “Nanti pilihannya begini, dipaksa hadir atau partisipasi berkualitas? Nah, saya lebih memilih partisipasi berkualitas,” katanya.

    Adapun Mardani hadir di KPU sebagai narasumber dalam diskusi publik bertajuk Tantangan Digitalisasi Pemilu dan Bonus Demografi menuju Indonesia Emas.

    Pada kesempatan tersebut, ia mempertanyakan pemungutan suara di dalam negeri yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pemilu sehari terbesar di dunia. Ia pun mencontohkan pelaksanaan pemilu di negara lain.

    “India itu dua bulan. Amerika sebulan. Kita maksain sehari. Ngapain sih maksa-maksain?” katanya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pimpinan MPR: Tingkatkan literasi statistik demi kemajuan daerah

    Pimpinan MPR: Tingkatkan literasi statistik demi kemajuan daerah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong anak muda dan masyarakat untuk meningkatkan literasi statistik agar mampu mempelajari sekaligus memaknai data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai instrumen dalam membenahi pembangunan daerah.

    “Sosialisasi pada hari ini adalah awal untuk persiapan dimulainya Sensus Nasional 2026. Sensus ini merupakan kegiatan statistik dasar yang dilaksanakan setiap dekade, dan sensus 2026 nanti akan menjadi sebuah instrumen yang sangat strategis dalam menyusun kebijakan umum nasional dan daerah,” kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikannya dalam Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan Peningkatan Literasi Statistik Masyarakat di Kudus, Jawa Tengah

    Lestari mengungkapkan, dalam kurun waktu tertentu terjadi perubahan yang signifikan di daerah. Seperti lanskap politik, ekonomi, sosial, hingga alam.

    Maka, sensus nasional menjadi instrumen untuk memotret kondisi tersebut dan dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat dan daerah dalam mengambil kebijakan yang relevan dengan kondisi objektif daerah.

    “Kita melihat di dua dekade ini bahwa lanskap ekonomi, lanskap politik, bahkan lanskap alam sendiri, begitu banyak faktor menjadikan kita berada pada situasi yang berhadapan dengan berbagai macam tantangan,” ujarnya.

    Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, terjadi perubahan pola kehidupan masyarakat dan alam yang berdampak pada mata pencaharian masyarakat.

    Di Demak, semula masyarakat berprofesi sebagai nelayan dan petani tambak. Namun, karena terjadi perubahan maka perlu langkah strategis yang sesuai dengan kondisi kekinian yang dialami masyarakat.

    “Nah inilah gunanya sensus sehingga kita bisa memotret 10 tahun lalu, barangkali tercatat wilayah itu wilayahnya para nelayan. Pada 2026 masih ada tidak nelayan tersebut? Belum lagi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan membuka seluas-luasnya pemindahan pusat industri, maka banyak daerah yang beralih fungsi menjadi pabrik, dan jumlah petani menjadi berkurang. Mereka lebih suka bekerja di pabrik yang menurut mereka memiliki kepastian,” jelasnya.

    Ia menilai perlu peningkatan literasi bagi masyarakat dalam melihat dan mempelajari data BPS agar dapat turut serta berkontribusi dalam pembangunan daerah.

    “Saya kira temuan-temuan ini kita bandingkan apa yang kita miliki 10 tahun lalu dengan sekarang. Bagi mahasiswa, ini menarik untuk dilihat dan dipelajari. Dengan memahami data, dan kemudian memaknai data, kita bisa memiliki kemampuan, bukan sekadar menganalisa tapi juga bisa memberikan masukan-masukan penting,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Danpuspomad: Rumah susun jadi penyemangat moril untuk prajurit

    Danpuspomad: Rumah susun jadi penyemangat moril untuk prajurit

    Jakarta (ANTARA) – Komandan Pusat Polisi Militer AD (Danpuspomad) Mayjen TNI Eka Wijaya Permana mengapresiasi pemberian rumah susun (rusun) layak dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) yang diserahkan hari ini, Selasa.

    Menurut Eka, pemberian rumah ini menjadi bukti bahwa negara sangat memperhatikan nasib para prajurit TNI Yon Pomad Puspomad.

    “Pembangunan rumah susun ini menjadi penyemangat moril bagi para prajurit Yon Pomad, Puspomad beserta keluarga,” kata Eka saat memberikan sambutan saat menerima rusun dari Kementerian PU yang berlokasi di Markas Yonpomad, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

    Eka menilai selama ini prajurit TNI tersebut sudah menjalankan tugas negara dengan baik, terutama di bidang penegakan hukum untuk internal TNI AD.

    Dengan adanya rumah susun ini, Eka berharap para prajurit ini bisa semakin termotivasi untuk memberikan kinerja terbaik untuk negara.

    “Semoga dengan adanya fasilitas rumah yang lebih baik ini, prajurit Yon Pomad Puspomad beserta keluarga dapat merasakan ketenangan, keharmonisan, dan kebahagiaan,” ujarnya.

    Di saat yang sama, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta para prajurit yang menerima rumah yang dibangun Kementerian PU untuk menjaga dan merawatnya dengan baik.

    Menurut Maruli, rumah layak yang diberikan kepada prajurit merupakan bentuk perhatian dari negara. Oleh karena itu, Maruli meminta para prajurit untuk tidak menyia-nyiakan fasilitas itu dan menjadikannya motivasi untuk meningkatkan dedikasi kepada negara.

    Untuk diketahui, pada hari yang sama TNI AD juga menerima enam rusun baru yang dibangun Kementerian PU, di antaranya dua unit rusun di Markas Yonzipur 17 Samarinda, dan empat rusun modular di IKN.

    Selain itu, satu rusun di Kodim Manggarai Labuan Bajo sedang dalam tahap pembangunan.

    Maruli mengapresiasi bantuan yang diberikan Kementerian PU karena setiap rumah yang dibangun sangat berpengaruh kepada kehidupan prajurit.

    Dengan bantuan Kementerian PU, kata Maruli, prajurit menjadi mempunyai kesempatan untuk mendapatkan rumah yang layak.

    Sejauh ini, TNI AD juga telah menjalankan program membangun 1.500 unit rumah dan memperbaiki 2.000 lebih rumah prajurit. Tidak hanya untuk prajurit, TNI AD juga menjalankan program yang berdampak langsung kepada rakyat seperti pembersihan sungai dan waduk serta pembangunan titik air di pedesaan.

    Dari semua program-program itu, Maruli mengakui banyak kontribusi Kementerian PU di dalamnya. Oleh karena itu, dia berharap kerja sama antara Kementerian PU dan TNI AD bisa terus terjalin dengan baik

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MKD dinilai tak punya wewenang pecat Anggota DPR nonaktif

    MKD dinilai tak punya wewenang pecat Anggota DPR nonaktif

    Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dinilai tidak mempunyai wewenang atau dasar hukum yang kuat untuk memecat atau memberhentikan Anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh partai politiknya.

    Hal itu disampaikan oleh Koordinator Mahasiswa Pemantau Parlemen Bintang Wahyu yang menilai bahwa Kewenangan MKD DPR RI terbatas pada kode etik dan kehormatan anggota dan lembaga DPR.

    “MKD hanya dapat menangani persoalan pelanggaran kode etik atau tata tertib, dan memberi rekomendasi atau menghasilkan putusan dalam ruang etik, bukan langsung memberhentikan keanggotaan DPR tanpa mengikuti mekanisme undang-undang,” kata Bintang di Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan MKD dibentuk sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, dengan tujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

    Menurut dia, tugas dan wewenang MKD mencakup pemantauan perilaku dan kehadiran anggota DPR, melakukan penyelidikan/penanganan aduan pelanggaran tata tertib atau kode etik anggota DPR, memberi rekomendasi, memanggil, memeriksa, dan sebagainya.

    Hal itu, kata dia, secara tegas diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR.

    Dia menjelaskan dalam Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, Pasal 239 ayat (2) huruf d menyebut bahwa Anggota DPR dapat diberhentikan apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Kemudian Pasal 239 ayat (2) huruf g menyebut bahwa Anggota DPR dapat diberhentikan apabila diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Selanjutnya, UU 2/2011 Pasal 16 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    “Artinya ada mekanisme khusus yang mengatur tentang pemberhentian status anggota DPR RI atau Pergantian Antar Waktu (PAW),” kata dia.

    Adapun saat ini sejumlah Anggota DPR RI telah dinonaktifkan oleh partai politiknya, yaitu Adies Kadir, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo, dan Surya Utama alias Uya Kuya. Status mereka pun ke depan akan ditentukan oleh MKD DPR RI.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP peringati Sumpah Pemuda ajak pemuda tak hanya kritik tapi solutif

    PDIP peringati Sumpah Pemuda ajak pemuda tak hanya kritik tapi solutif

    Demokrasi yang sehat butuh partisipasi masyarakat dan anak muda yang berani bersuara

    Jakarta (ANTARA) – PDI Perjuangan (PDIP) memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan mengadakan diskusi Forum Suara Muda untuk mengajak pemuda menyuarakan aspirasi pemuda yang tak hanya mengkritik, tetapi juga solutif (menawarkan solusi praktis).

    Ketua DPP PDIP bidang Pemuda dan Olahraga MY Esti Wijayanti mengatakan Forum Suara Muda ini menegaskan bahwa generasi muda bukan sekadar penonton politik, melainkan mitra kritis dalam merancang masa depan bangsa. Mereka menuntut kebijakan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

    “Suara muda adalah wajah Indonesia hari ini — beragam, peduli, dan berani bicara,” kata Esti di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa.

    Mulai dari masalah pendataan disabilitas yang disebut sebagai masalah mendasar, bayang-bayang impunitas pelanggaran HAM yang menggerus demokrasi, hingga krisis sampah elektronik (e-waste) yang justru menyimpan potensi ekonomi.

    Forum Yang Muda, Yang Bersuara ini menegaskan bahwa pembangunan Indonesia ke depan harus inklusif, berpihak pada keadilan, dan berkelanjutan.

    Bertempat di Sekolah Partai, Lenteng Agung. Acara ini menghadirkan puluhan anak muda dari berbagai komunitas yang menyuarakan gagasan lintas isu.

    Salah satu pembicara, Marthella Rivera Roidatua Sirait, pendiri Koneksi Indonesia Inklusif (Konekin), menyoroti masalah mendasar bagi penyandang disabilitas di Indonesia: pendataan yang belum tuntas.

    “Sudahkah semua penyandang disabilitas terdata di Indonesia? Belum,” ujar Marthella.

    Ia mencontohkan kondisi aksesibilitas publik yang masih jauh dari ideal, seperti jalur pemandu kuning di MRT Cipete yang rusak parah.

    Menurut data yang ia paparkan, 17,2 persen penyandang disabilitas tidak pernah bersekolah, dan hanya 23,9 persen yang aktif bekerja. Bahkan, kurang dari seribu perusahaan di Indonesia yang mempekerjakan tenaga kerja disabilitas.

    Lewat komunitasnya, Marthella membangun pelatihan UMKM inklusif dan katalog digital pemasaran produk karya penyandang disabilitas.

    “Program seperti ini layak direplikasi dan diakselerasi,” tegasnya.

    Dari bidang hak asasi manusia, Jane Rosalina Rumpia dari KontraS mengingatkan bahwa lebih dari dua dekade setelah reformasi, bayang-bayang pelanggaran HAM berat belum hilang.

    “Sepanjang Juli 2024 hingga Juli 2025, kami mencatat 89 pelanggaran kebebasan sipil dan 42 pembubaran aksi massa,” ungkap Jane.

    Menurutnya, reformasi sektor keamanan yang tidak tuntas dan impunitas pelaku pelanggaran masih menjadi masalah serius. Ia menegaskan perlunya partai politik dan DPR berperan aktif dalam pengawasan pemerintah.

    “Demokrasi yang sehat butuh partisipasi masyarakat dan anak muda yang berani bersuara,” katanya.

    Dalam bidang pendidikan, Erlangga Sakti Ubaszti dari Indonesia Institute for Education Reform bersama Rizky Liberty menyoroti perlunya transformasi sistem pendidikan agar berpihak pada siswa.

    “Kita masih menghadapi ketimpangan ekonomi yang membuat akses ke perguruan tinggi tidak merata. Pendidikan seharusnya jadi alat pembebasan, bukan seleksi sosial,” kata Rizky.

    Mereka menyerukan pentingnya kurikulum yang adaptif terhadap perubahan zaman dan pembelajaran berbasis karakter serta kreativitas.

    Sementara itu, Rafa Jafar, pendiri Komunitas EwasteRJ, menyoroti ancaman limbah elektronik yang kian menggunung akibat budaya konsumtif.

    “E-waste mengandung logam berharga seperti emas, perak, paladium, bahkan nikel. Daripada terus menggali sumber daya alam, kita bisa memanfaatkannya dari perangkat elektronik yang tak terpakai,” jelasnya.

    Rafa kini mengembangkan dropbox e-waste di sejumlah kota untuk mendorong partisipasi publik.

    “Kami ingin membangun kesadaran ekonomi sirkular. Jangan buang, tapi ubah jadi peluang,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSAD minta prajurit jaga dan rawat rumah dinas yang diberikan negara

    KSAD minta prajurit jaga dan rawat rumah dinas yang diberikan negara

    Bogor (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta seluruh prajurit yang mendapat rumah dinas yang layak untuk menjaga dan merawatnya dengan baik.

    “Untuk yang menerima tolong apa yang sudah kita terima dirawat dengan baik. Sudah bagus begini dirawat baik,” kata Maruli saat menerima rumah susun (rusun) prajurit yang dibuat Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) di markas Batalyon Polisi Militer Angkatan Darat (Yonpomad), Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

    Menurut Maruli, rumah layak yang diberikan kepada prajurit merupakan bentuk perhatian dari negara.

    Karenanya, Maruli meminta para prajurit untuk tidak menyia-nyiakan fasilitas itu dan menjadikannya motivasi untuk meningkatkan dedikasi kepada negara.

    Untuk diketahui, di hari yang sama TNI AD juga menerima enam rusun baru yang dibangun Kementerian PU, diantaranya dua di markas Yonzipur 17 Samarinda, dan empat rusun modular di IKN.

    Selain itu, satu rusun di Kodim Manggarai Labuan Bajo sedang dalam tahap pembangunan.

    Maruli mengaku mengapresiasi bantuan yang diberikan Kemen PU karena setiap rumah yang dibangun sangat berpengaruh kepada kehidupan prajurit.

    Dengan bantuan Kemen PU, lanjut Maruli, prajurit menjadi mempunyai kesempatan untuk mendapatkan rumah yang layak.

    Sejauh ini, TNI AD sendiri juga telah menjalankan program membangun 1.500 rumah dan memperbaiki 2.000 lebih rumah prajurit. Tidak hanya untuk prajurit, TNI AD juga menjalankan program yang berdampak langsung kepada rakyat seperti pembersihan sungai dan waduk serta pembangunan titik air di pedesaan.

    Dari semua program-program itu, Maruli mengakui banyak kontribusi Kemen PU di dalamnya. Karenanya, dia berharap kerja sama antara Kemen PU dan TNI AD bisa terus terjalin dengan baik.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VIII DPR RI dukung penurunan biaya haji disertai efisiensi

    Komisi VIII DPR RI dukung penurunan biaya haji disertai efisiensi

    Penurunan biaya bukan semata-mata soal angka, tapi soal efisiensi dan keadilan. Kami ingin jemaah tidak terbebani, tapi juga tetap mendapat layanan terbaik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendukung usulan pemerintah menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1447 H/2026 dengan penurunan biaya yang harus disertai perbaikan efisiensi dan pengawasan kontrak layanan.

    Ia menjelaskan pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH sekitar Rp88 juta per jamaah, turun sekitar Rp1 juta dibanding tahun sebelumnya, namun DPR masih menilai angka tersebut masih bisa diturunkan.

    “Kami mencermati usulan pemerintah sebesar Rp88 juta itu masih bisa diturunkan lagi sekitar Rp1–2 juta. Prinsipnya, efisiensi harus dilakukan di setiap komponen, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan,” kata Marwan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, Komisi VIII akan meneliti secara detail setiap pos anggaran BPIH, mulai dari biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, hingga layanan transportasi di Arab Saudi.

    DPR juga meminta simulasi perhitungan per embarkasi untuk melihat potensi penghematan dari wilayah-wilayah dengan biaya logistik tinggi.

    “Kami sudah meminta simulasi hitungan dari Kementerian Haji dan Umrah. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau layanan bisa tetap baik dengan biaya lebih efisien, kenapa tidak kita turunkan?” ujarnya.

    Marwan menekankan bahwa tujuan utama pembahasan BPIH bukan sekadar menurunkan angka nominal, melainkan memastikan keseimbangan antara nilai manfaat, pelayanan, dan kemampuan jamaah.

    “Penurunan biaya bukan semata-mata soal angka, tapi soal efisiensi dan keadilan. Kami ingin jemaah tidak terbebani, tapi juga tetap mendapat layanan terbaik,” katanya.

    Ia menambahkan, DPR juga meminta pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan kontrak layanan dengan pihak ketiga di Arab Saudi agar tidak terjadi pemborosan atau penggelembungan biaya.

    Transparansi, menurutnya, menjadi kunci agar dana haji benar-benar digunakan untuk kepentingan jamaah.

    “Seluruh kontrak dan nota transaksi harus terbuka. Jangan ada komponen biaya yang tidak jelas peruntukannya. Ini dana umat, jadi harus dikelola dengan penuh tanggung jawab,” kata Marwan.

    Komisi VIII, kata Marwan, akan menuntaskan pembahasan BPIH 2026 pada akhir Oktober dan mendorong agar keputusan final diumumkan sebelum akhir bulan, sehingga jamaah dapat segera melunasi biaya haji sesuai jadwal yang ditetapkan.

    “Kami targetkan keputusan bisa diambil paling lambat 30 Oktober. Semakin cepat diputuskan, semakin siap pula jemaah dan pemerintah dalam mempersiapkan seluruh rangkaian ibadah haji,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR RI minta beras di gudang Bulog maksimal enam bulan

    DPR RI minta beras di gudang Bulog maksimal enam bulan

    “Jangan menyimpan beras terlalu lama apalagi lebih dari satu tahun. Paling lama, tolong dilihat lagi, mungkin enam bulan sudah harus berputar lagi,”

    Gianyar, Bali (ANTARA) –

    Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog agar stok beras di gudang paling lama enam bulan untuk memastikan kualitas kebutuhan pokok itu terjaga saat diterima konsumen.

    “Jangan menyimpan beras terlalu lama apalagi lebih dari satu tahun. Paling lama, tolong dilihat lagi, mungkin enam bulan sudah harus berputar lagi,” kata Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto di sela meninjau gudang Bulog di Batubulan, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa.

    Ia mengapresiasi stok beras di Bulog secara nasional menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah yakni 3,88 juta ton.

    Namun, ia mengingatkan tidak hanya mencatat sebagai rekor, namun juga memperhatikan kualitas beras yang ada di gudang BUMN pangan itu.

    Di sela meninjau gudang tersebut, rombongan wakil rakyat tersebut sempat memeriksa beras secara acak.

    Titiek menyebutkan di gudang Batubulan, terdapat 1.200 ton beras impor salah satunya bertuliskan Pakistan dan 150 ton beras lokal.

    Beras impor itu sudah berada di gudang tersebut sejak Desember 2024 dan masih dalam kondisi bagus dari hasil pemeriksaan sementara.

    Sedangkan beras lokal, lanjut dia, dari hasil pemeriksaan acak sementara ditemukan dalam kondisi pecah-pecah.

    Bulog memperkirakan beras lokal yang pecah tersebut mencapai sekitar 25 persen.

    “Tidak semua beras lokal di Indonesia ini kurang bagus tapi kebetulan di sini yang pecah 25 persen, kemungkinan lebih,” imbuhnya.

    Untuk itu, ia merekomendasikan untuk beras yang sudah hampir satu tahun di gudang untuk segera disalurkan di antaranya dalam bentuk beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

    Sedangkan beras yang pecah-pecah, imbuh dia, agar dicampur dengan beras yang memiliki kualitas lebih bagus itu salah satunya dapat disalurkan untuk beras bantuan.

    “Jadi beras yang kualitas kurang baik bisa di-mix (campur), ini bukan dioplos, supaya masyarakat yang menikmati itu tidak kecewa,” ucapnya.

    Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengaku sudah menyiapkan solusi agar beras yang ada di gudang tidak disimpan lama.

    Apalagi, lanjut dia, periode Maret-Mei 2026 sudah memasuki musim panen raya sehingga akan ada tambahan stok baru yang masuk.

    Untuk itu, pihaknya meningkatkan penyaluran beras SPHP maupun beras untuk bantuan pangan. Selain itu, kata dia, menambah saluran kepada kementerian/lembaga termasuk untuk program prioritas pemerintah.

    “Kami akan maksimalkan sampai menjelang Februari 2026 harus keluar satu juta ton minimal bahkan 1,5 juta ton, dengan tujuan bisa menyerap panen Maret 2026,” katanya.

    Rizal menambahkan posisi stok beras saat ini secara nasional mencapai 3,76 juta ton.

    Ada pun usia simpanan cadangan beras pemerintah (CBP) nasional di gudang per 26 Oktober 2025, lanjut dia, beras usia di atas 12 bulan ada 257.148 ton, usia 7-12 bulan ada 1,13 juta ton, kemudian 4-6 bulan ada 1,84 juta ton, beras 2-3 bulan ada 319.937 ribu ton dan beras 0-1 bulan ada 204.951 ton.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua DPR: Sumpah Pemuda momen refleksi pemuda untuk kawal demokrasi

    Ketua DPR: Sumpah Pemuda momen refleksi pemuda untuk kawal demokrasi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda merupakan refleksi kolektif tentang posisi dan tanggung jawab generasi muda dalam mengawal masa depan demokrasi Indonesia.

    Dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun yang bertajuk ‘Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu’ ini, dia menilai semangat kebersamaan dan kolaborasi lintas generasi menjadi kunci untuk menjaga arah perjalanan bangsa di tengah perubahan sosial, politik, dan digital yang begitu cepat.

    “Sejarah membuktikan, dari Sumpah Pemuda hingga Reformasi, perubahan besar bangsa ini selalu dimulai oleh keberanian anak muda,” kata Puan di Jakarta, Selasa.

    Dia menilai tantangan bagi para pemuda saat ini bukan lagi perjuangan melawan penjajahan fisik, melainkan perjuangan menjaga akal sehat, etika digital, dan moralitas publik dalam kehidupan demokrasi.

    Selain sebagai generasi penerus, dia memandang bahwa generasi muda juga penggerak moral dan intelektual demokrasi. Maka, kata dia, pendidikan karakter merupakan hal yang penting agar generasi muda tumbuh dengan budi pekerti dan etika yang baik.

    “Dalam era keterbukaan informasi dan teknologi, keterlibatan pemuda di ruang publik harus diarahkan pada penguatan nilai kebangsaan, kepedulian sosial, serta kontrol terhadap kebijakan negara agar tetap berpihak kepada rakyat,” kata dia.

    Di sisi lain, dia menekankan bahwa negara harus memastikan hak-hak generasi muda terpenuhi, termasuk hak dalam memperoleh pendidikan, layanan kesehatan yang memadai, jaminan mendapat pekerjaan, hingga memperoleh berbagai perlindungan.

    Dia mengatakan bahwa perlindungan pemuda untuk bisa hidup bebas dan bertanggung jawab merupakan hal penting. Namun, hal yang lebih penting lagi, kata dia, adalah pemuda harus terbebas dari praktik judi online, bebas dari segala praktik kekerasan, dan bebas dari diskriminasi.

    DPR dan generasi muda, menurut dia, adalah mitra dalam menjaga masa depan bangsa. DPR sebagai lembaga representasi rakyat dipastikan membuka ruang seluas-luasnya bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam proses legislasi, pengawasan, dan pembangunan nasional.

    “Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-97 bagi seluruh pemuda-pemudi Indonesia. Mari bersama kita menjaga persatuan, memperkuat demokrasi, serta membangun masa depan bangsa yang berdaulat, adil, dan berkemajuan,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenhan: Indonesia belum beli rudal BrahMos dari India

    Wamenhan: Indonesia belum beli rudal BrahMos dari India

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Donny Ermawan Taufanto menyatakan Indonesia belum memberi rudal jelajah supersonik BrahMos produksi India hingga saat ini.

    Meski begitu, Donny mengakui pembahasan terkait BrahMos ikut dibincangkan ketika Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Kepala Staf Pertahanan Angkatan Bersenjata (CDS) India Jenderal Anil Chauhan pada Selasa ini.

    “Oh, belum,” kata Donny di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, saat jumpa pers usai pertemuan dimaksud.

    Dalam pertemuan itu, menurut Donny, CDS India Jenderal Anil menyampaikan bahwa rudal BrahMos telah digunakan untuk operasi berbagai, baik ground-to-ground, ground-to-sea, ataupun air-to-ground.

    “Mereka (India) juga sudah memodifikasi [pesawat] Sukhoi mereka [untuk] bisa membawa BrahMos, tapi kita masih belum ada kontrak dengan India untuk BrahMos,” imbuh Wamenhan.

    Selain itu, Donny menyebut Jenderal Anil sempat menawarkan untuk memodifikasi Sukhoi milik RI agar dilengkapi dengan rudal BrahMos. Namun, hal itu belum bisa direalisasikan lantaran belum ada kontrak resmi terkait BrahMos antara Indonesia dan India.

    “Tadi memang ditawarkan untuk bisa memodifikasi Sukhoi kita untuk bisa membawa BrahMos, ya, tapi kan kita sendiri belum, untuk membeli BrahMos juga belum,” tuturnya menjelaskan.

    India sejatinya telah menjajaki peluang kolaborasi teknologi rudal BrahMos dengan RI saat Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) India Laksamana Dinesh K. Tripathi melakukan lawatan ke Jakarta pada Desember 2024.

    Dalam lawatan itu, Laksamana Tripathi, salah satunya, menemui KSAL RI Laksamana TNI Muhammad Ali di Markas Besar TNI AL, Cilangkap.

    Laksamana Ali menjelaskan peluang kolaborasi teknologi pertahanan, termasuk perihal rudal BrahMos, memang menjadi salah satu topik diskusi dalam pertemuannya dengan Tripathi.

    Walaupun demikian, Ali enggan berkomentar banyak, terutama terkait kemungkinan adanya rencana pembelian rudal BrahMos, karena urusan pengadaan alutsista menjadi kewenangan Kementerian Pertahanan.

    “Untuk masalah alutsista terkait dengan rudal BrahMos, memang ini menjadi salah satu opsi, kemungkinan. Kami masih meninjau apakah itu yang akan dipilih oleh Kementerian Pertahanan, tetapi nanti semuanya Kementerian Pertahanan yang mengatur,” kata KSAL di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.