Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Ace Hasan, Gubernur Lemhannas berlatar belakang santri

    Ace Hasan, Gubernur Lemhannas berlatar belakang santri

    Jakarta (ANTARA) – “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian yang diucap oleh Tubagus Ace Hasan Syadzily ketika dilantik menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Tubagus Ace Hasan Syadzily, yang lebih dikenal sebagai Ace Hasan, merupakan politikus di panggung perpolitikan nasional yang berlatar belakang santri. Sebagaimana yang tertuang dalam laman resmi Ace Hasan, ia menggambarkan diri sebagai sosok yang lekat dengan tradisi pesantren.

    Ayahnya, KH Tb A. Rafei Ali, adalah Pengasuh Pondok Pesantren Annizhomiyyah di Pandeglang dan seorang aktivis Golkar pada era Orde Baru.

    Sosok ayah yang aktif dalam perpolitikan diwariskan oleh Ace Hasan sedari belia. Bermula dari berbagai keterlibatan Ace Hasan di berbagai organisasi sejak masa sekolah menengahnya di pesantren, yang kemudian berlanjut selama Ace Hasan menempuh perkuliahan.

    Politikus kelahiran Pandeglang, Banten, itu juga aktif dalam kelompok studi Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat, tempat ia memperdalam minatnya dalam filsafat dan ilmu sosial politik.

    Selama masa kuliah, Ace mengaku terinspirasi oleh pemikiran almarhum Nurcholish Madjid atau Cak Nur, tokoh pembaruan pemikiran Islam di Indonesia. Cak Nur membuka wawasan Ace mengenai konsep Islam, kebangsaan, pluralisme, serta hubungan antara Islam dan demokrasi.

    Ace juga terlibat dalam gerakan mahasiswa tahun 1998, bergabung dengan rekan-rekan aktivis lainnya dalam memperjuangkan reformasi.

    Perjalanan politik

    Ace menjejaki langkah sang ayah menuju panggung perpolitikan nasional. Pilihannya jatuh pada Partai Golkar. Ia memulai kariernya sebagai anggota Pokja Hubungan Luar Negeri, lantas menjabat di berbagai posisi di DPP Partai Golkar.

    Sepak terjangnya membawa nama Ace Hasan tak lagi asing di dunia pemerintahan. Ia memiliki rekam jejak yang panjang di lembaga legislatif, seperti menjabat sebagai anggota DPR RI pada 2013 sebagai pengganti antarwaktu (PAW) dan ditempatkan di Komisi VIII.

    Selain itu, ia juga sempat ditempatkan di Komisi II pada 2016, dan pada periode lalu, Ace merupakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.

    Ace juga menjadi staf khusus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah Ginandjar Kartasasmita selama masa pemerintahan Presiden SBY-Boediono.

    Dalam perannya tersebut, ia mendapatkan pengalaman penting dalam hal pemerintahan dan politik, serta menjadi asisten dalam kegiatan mengajar di berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Brawijaya, Universitas Pasundan, dan Universitas Waseda di Jepang.

    Salah satu sorotan menarik pada perjalanan politik Ace Hasan berlangsung pada Pemilihan Presiden 2014.

    Kala itu, Ace bersama beberapa politikus Partai Golkar lainnya, seperti Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid, dan Andi Sinulingga, memilih mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, berbeda dengan keputusan Partai Golkar yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

    Hal ini menimbulkan dualisme kepemimpinan dalam Partai Golkar. Ace bergabung dengan kubu DPP Partai Golkar pimpinan HR Agung Laksono yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam kepengurusan tersebut, Ace tercatat sebagai Ketua DPP Partai Golkar.

    Ia berperan aktif dalam upaya rekonsiliasi partai melalui Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) yang dibentuk oleh sejumlah politikus muda Partai Golkar. Upaya tersebut menghasilkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Bali pada 2016 dan membawa Setya Novanto sebagai Ketua Umum.

    Di Munaslub tersebut, Ace diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Media dan Penggalangan Opini. Ia mendorong gerakan reformasi internal dengan jargon ‘Golkar bersih’ dan mendukung Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar, yang kemudian mempercayainya sebagai Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini.

    Kiprahnya di Partai Golkar lantas mengantar Ace Hasan menjadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar periode 2024–2029, mendampingi Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    Dilantik menjadi Gubernur Lemhannas

    Presiden RI Prabowo Subianto melantik Tubagus Ace Hasan Syadzily menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Negara Jakarta, sehari setelah Prabowo melantik para menteri dan wakil menterinya.

    Pelantikan Tubagus Ace Hasan Syadzily berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 146/P Tahun 2024 tentang pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional.

    Selaku Gubernur Lemhannas, Ace bertanggung jawab untuk memastikan keandalan Lemhannas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti mempersiapkan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional, hingga penelitian dan pengukuran ketahanan nasional seluruh wilayah Indonesia.

    Dikutip dari laman resmi Lemhannas RI, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong transformasi Lemhannas agar mampu menjawab berbagai tantangan geopolitik yang akan dihadapi menuju Indonesia 2045.

    Transformasi tersebut lantas berimplikasi pada berbagai penyesuaian terhadap Lemhannas RI, seperti peningkatan kualitas kajian strategis yang dibutuhkan presiden dalam menentukan kebijakan strategis dalam lingkup nasional, regional, hingga global.

    Berdasarkan arahan Presiden Ke-7 RI, terdapat lima topik yang menjadi fokus kajian Lemhannas, yaitu konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

    Sebagai pemerintahan yang mengusung keberlanjutan, transformasi Lemhannas RI kini menjadi tanggung jawab Ace Hasan.

    Selain itu, mengutip pernyataan Plt. Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Eko Margiyono dalam Seminar Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII, salah satu misi Lemhannas saat ini adalah meningkatkan budaya politik di Indonesia.

    Peningkatan tersebut dibutuhkan agar masyarakat tidak hanya sadar akan hak dan kewajiban politik mereka, tetapi aktif terlibat dalam proses politik.

    Berbekal berbagai pengalamannya, baik dalam berorganisasi, berpolitik, hingga bekerja sebagai peneliti lapangan di beberapa lembaga seperti LP3ES dan Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), Ace Hasan mengantongi berbagai perspektif untuk memperkuat ketahanan nasional.

    Editor: Achmad Zaenal M

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menko Polkam berkontribusi redam konflik Rohingnya dan Myanmar

    Menko Polkam berkontribusi redam konflik Rohingnya dan Myanmar

    Beberapa yang menjadi prioritas, khususnya tren Indonesia dalam menangani permasalahan Rohingya ya dengan Myanmar begituJakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan pihaknya akan berkontribusi dalam meredam konflik yang terjadi antara etnis Rohingnya dan Myanmanr yang sampai saat ini masih berlangsung.

    “Beberapa yang menjadi prioritas, khususnya tren Indonesia dalam menangani permasalahan Rohingya ya dengan Myanmar begitu,” kata Budi Gunawan saat ditemui di kantor Menko Polhukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa.

    Menurut Budi, Indonesia selaku salah satu anggota ASEAN berhak mengambil peran untuk mendamaikan dua pihak tersebut.

    Perdamaian tersebut harus tercipta agar kondisi geopolitik di wilayah Asia Tenggara dapat berjalan dengan kondusif.

    Karenanya, dalam waktu dekat pihaknya akan menganalisa situasi konflik terlebih dahulu sebelum akhirnya melakukan langkah upaya perdamaian.

    “Kita akan nanti coba mengurai sumbatan-sumbatan apa selama ini, karena selama ini kita tahu di Asean kan belum bisa masuk ya,” kata Budi.

    Baca juga: Budi Gunawan pastikan program Kemenko Polkam selaras dengan Astacita

    Baca juga: Jalan panjang Budi Gunawan hingga jadi Menko Polkam

    Tidak hanya mengurusi konflik yang terjadi di Myanmar, Budi juga akan berupaya menciptakan hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga di pasifik selatan.

    Langkah-langkah yang dapat dilakukan di antaranya kerja sama di bidang pertahanan dan kerja sama di bidang strategis lainnya.

    Menurut Budi, hubungan antar-negara tersebut harus terjalin dengan baik demi memperkuat posisi politik dan kekuatan militer Indonesia di mata internasional.

    “Karena kita ingin menjadi tetangga yang baik dan kita ingin agar hubungan kepada Indonesia ini semakin kuat untuk NKRI,” tutur Budi.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Transisi kekuasaan dan penguatan hubungan RI-AS

    Transisi kekuasaan dan penguatan hubungan RI-AS

    Jakarta (ANTARA) – “Saya harus mulai dengan mengatakan betapa saya merasa terhormat karena Presiden Biden meminta saya untuk memimpin delegasi AS ke Indonesia,” kata Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Delegasi Khusus Presiden Joe Biden pada pelantikan dan pengambilan sumpah Presiden Prabowo Subianto.

    Bukan kali ini saja presiden Amerika Serikat mengirim utusan khusus pada pelantikan presiden dan wakil presiden Indonesia.

    Delegasi yang dipimpin Greenfield cukup besar, yang menandai bahwa Pemerintah Amerika Serikat meletakkan peristiwa alih kepemimpinan di Indonesia itu pada skala yang penting. 

    Terdapat sejumlah pejabat yang mewakili berbagai kepentingan hubungan diplomatik kedua negara, mulai dari kepentingan diplomasi, perdagangan, hingga pertahanan.

    Terdapat Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala S Lakhdir, Wakil Menteri Perdagangan Don Graves, Panglima Komando Indo-Pasifik Laksamana Samuel Paparo, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Daniel J Kritenbrink, dan Asisten Khusus Presiden dan Direktur Senior untuk Asia Timur dan Oseania Dewan Keamanan Nasional, Mira Rapp-Hooper.

    Paparo bukan kali ini saja hadir di Jakarta, karena dia sudah pernah berdialog dengan Panglima TNI (saat itu), Jenderal TNI Andika Perkasa, diikuti dengan dengan latihan militer multilateral Super Garuda Shield.

    Kemitraan di bidang militer Indonesia dengan Amerika Serikat hanya satu dari sekian banyak kemitraan strategis yang tengah dijalani kedua negara.

    Dalam wawancara khusus dengan ANTARA di kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Senin (21/10/2024), Greenfield menyampaikan pesan dari Presiden AS Joseph Biden.

    “Saya datang dengan pesan sederhana,” kata diplomat karir yang sarat pengalaman itu kepada ANTARA.

    Pesan itu adalah, pertama-tama, selamat. Dan kedua, kami berharap untuk terus membangun hubungan yang kuat yang telah kami jalin dengan Indonesia selama 75 tahun terakhir. Dan kami berharap dapat bekerja sama dengan presiden baru, kata Greenfield.

    AS melihat perubahan pemerintahan di Indonesia merupakan kelanjutan dari hubungan yang kuat itu dan membangunnya menjadi lebih kuat, membuatnya lebih relevan dengan kebutuhan rakyat Indonesia dan kebutuhan rakyat Amerika.

    Greenfield mengatakan, sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia telah melalui transisi kekuasaan yang lancar. “Ini adalah hal yang sangat penting bagi Amerika Serikat, dan kami ingin memberi isyarat kepada rakyat Indonesia bahwa kami sangat menghormati demokrasi Anda.”

    Menandai 75 tahun hubungan Indonesia-Amerika Serikat, pada November 2023 hubungan bilateral ini ditingkatkan menjadi kemitraan strategis komprehensif.

    Kedua negara menyepakati enam fokus kerja sama dalam kerangka status hubungan tersebut yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui inovasi, pembangunan berkelanjutan, kesehatan masyarakat, dan transformasi digital; memperkuat transisi energi bersih; memperdalam hubungan antar-masyarakat, pertukaran budaya, dan pariwisata; memelihara perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik dan sekitarnya; kerja sama pertahanan; membina kemitraan jangka panjang. 

    Kedua negara juga menggarisbawahi perlunya untuk terus memperdalam hubungan melalui pertukaran secara teratur di semua tingkat pemerintahan dan masyarakat sipil serta meningkatkan mekanisme dialog saat ini, termasuk Dialog Strategis Komprehensif antara Menteri Luar Negeri AS dan Menteri Luar Negeri Indonesia.

    Berbagai hal telah dilakukan untuk hubungan yang dinamis dan penuh dengan kemajuan. Di antaranya pada Maret lalu para pejabat kedua negara meluncurkan perayaan itu dengan tema “Keberagaman, Demokrasi, dan Kemakmuran.”

    Perayaan ulang tahun ke-75 hubungan diplomatik kedua negara itu juga akan menampilkan berbagai acara publik, program pertukaran, dan lain sebagainya, yang menekankan pada nilai dan tujuan bersama. 

    Yang juga menjadi pokok kerja sama adalah pada bidang keamanan, pendidikan, iklim, dan hubungan antar-masyarakat. 

    Hubungan kedua negara sebetulnya telah dimulai sejak jauh sebelum Indonesia merdeka. Adalah Thomas Hewes yang ditunjuk menjadi konsul Amerika Serikat di Batavia pada 1801-1802. Juga Robert R Purvis menjadi agen perdagangan Amerika Serikat di Medan pada 1853, kemudian kantor agen perdagangan itu menjadi kantor wakil konsulat Amerika Serikat pada 1966 dan menjadi agen konsulat pada 1898. 

    Sebelum Indonesia menjadi negara berdaulat pada 17 Agustus 1945, adalah Carl van Oven menjadi agen konsuler pada Januari 1866 di Surabaya, yang kemudian menjadi konsulat pada 1918, dan ditutup pada 1942 (Perang Dunia Kedua) dan dibuka kembali pada 1950. 

    Hubungan diplomatik baru resmi terjalin pada 1949, menyusul pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar. Sejak awal kemerdekaan Amerika Serikat telah memberi dukungan diplomatik kepada Republik Indonesia.

    Sehari setelah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai presiden kedelapan Indonesia, Prabowo melantik kabinetnya. Dengan komposisi di Kementerian Luar Negeri yang begitu padat –tiga wakil menteri luar negeri, baru pertama kali sejak Indonesia berdiri— dapat diperkirakan bahwa arah pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada periode 2024-2029 ini akan lebih aktif lagi ketimbang sebelumnya.

    Dengan kata lain, Indonesia akan lebih sering hadir dan aktif di berbagai panggung dunia, sesuai amanat dalam Pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

    Terkait hal tersebut, Greenfield menyampaikan harapan bahwa AS dapat bekerja sama lebih erat dengan Indonesia di semua forum, baik di ASEAN, G20, PBB, di mana Indonesia memainkan peran penting.

    “Tujuan utama kami adalah menemukan solusi damai untuk krisis dunia, dan kami tahu bahwa kami tidak dapat melakukannya sendiri. Kami akan membutuhkan dukungan dari negara lain, dan tidak ada mitra yang lebih baik daripada Indonesia,” katanya.

    Editor: Sri Haryati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pakar: Koordinasi antarkementerian tantangan terbesar kabinet Prabowo

    Pakar: Koordinasi antarkementerian tantangan terbesar kabinet Prabowo

    Mau, tidak mau, birokrasi memang harus mengikuti arahan dari pusat. Yang penting tadi, mekanisme komunikasi dan koordinasinya jelas, sehingga tidak terjadi interpretasi yang berbeda antara pusat dan daerahPurwokerto (ANTARA) – Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof. Slamet Rosyadi memperkirakan masalah koordinasi antarkementerian menjadi tantangan terbesar dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Ya, semakin banyak kementerian, tantangan koordinasinya juga semakin sulit. Ke depannya, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah pusat terutama presiden untuk mengoordinasi kementerian itu makin besar, ya makin sulit koordinasinya,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.

    Bahkan, kata dia, tantangan dalam koordinasi tersebut juga akan dirasakan oleh pemerintah daerah karena saking banyaknya kementerian.

    Dengan demikian, ketika nomenklatur kementeriannya berubah, lanjut dia, perlu ada penyesuaian-penyesuaian nomenklatur organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memudahkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

    “Termasuk juga untuk alokasi sumber daya dari pusat ke daerah. Misalkan kalau ada resources (sumber daya, red.) yang akan dialokasikan ke daerah akan sulit kalau tidak ada nomenklatur yang diakomodasi di daerah,” kata guru besar bidang administrasi pembangunan tersebut.

    Baca juga: Kemenkumham bentuk Tim Transisi untuk transformasi perubahan kabinet

    Meskipun jumlah kementeriannya cukup banyak karena mencapai 48 kementerian, dia mengatakan pemerintah daerah tidak perlu membuat nomenklatur OPD sesuai dengan jumlah kementerian yang ada karena dapat dilakukan melalui pola rumpun (perumunan) seperti yang telah berjalan selama ini.

    Dalam hal ini, kata dia, perumpunan dilakukan dengan menggabungkan dinas atau instansi yang fungsinya saling berkaitan ke dalam satu OPD.

    “Itu tergantung kebijakan masing-masing daerah. Tapi biasanya daerah itu kecenderungannya menggabungkan karena kita tahu kapasitas anggaran di daerah juga sangat terbatas, sehingga tidak mungkin memecah sesuai apa yang terjadi di pusat,” katanya.

    Akan tetapi, kata dia, yang paling penting untuk masalah pendidikan dasar merupakan urusan wajib pemerintah kabupaten/kota, pendidikan menengah merupakan urusan pemerintah provinsi, dan pendidikan tinggi merupakan urusan pemerintah pusat.

    Menurut dia, jumlah kementerian yang cukup banyak itu tidak bertentangan dengan semangat otonomi daerah.

    “Sekarang juga otonomi daerah hampir tidak ada lagi karena kayak peraturan daerah itu harus disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Perda terkait dengan retribusi, pajak daerah, ‘kan harus mendapat persetujuan dari pusat,” katanya.

    Baca juga: Prabowo samakan visi dan sampaikan program 100 hari di Akmil Magelang

    Ia mengatakan jika tidak mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat, perda-perda tersebut tidak bisa diundangkan.

    Selain itu, kata dia, anggaran dari pemerintah pusat untuk daerah juga sudah ditentukan untuk apa saja.

    “Jadi, sekarang itu praktis otonomi daerah sifatnya hanya administratif saja, hanya penyelenggara saja, tidak bisa mengolah secara penuh,” katanya.

    Oleh karena banyak terdapat nomenklatur kementerian yang baru, kata dia, pemerintah daerah tetap harus mengikutinya.

    Ibarat belajar, lanjut dia, ketika belum tuntas belajar sesuatu ternyata ada pembelajaran yang lain tentunya harus diikuti.

    “Mau, tidak mau, birokrasi memang harus mengikuti arahan dari pusat. Yang penting tadi, mekanisme komunikasi dan koordinasinya jelas, sehingga tidak terjadi interpretasi yang berbeda antara pusat dan daerah,” kata Prof. Slamet.

     

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Budi Gunawan pastikan program Kemenko Polkam selaras dengan Astacita

    Budi Gunawan pastikan program Kemenko Polkam selaras dengan Astacita

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memastikan program kerja kementeriannya selaras dengan delapan program utama atau Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    “Khususnya untuk program-program dengan hasil cepat atau quick wins, delapan program prioritasnya itu menjadi concern kita ke depan,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa.

    Budi menjelaskan Kemenko Polkam akan fokus memperkuat pertahanan dan menciptakan stabilitas politik yang baik di dalam negeri.

    Menurut Budi, stabilitas politik dalam negeri harus tercipta agar tidak terjadi konflik di masyarakat dan roda pemerintahan bisa berjalan dengan kondusif.

    Baca juga: Prabowo tunjuk Budi Gunawan jadi Menko Polkam

    Tidak hanya di dalam negeri, pihaknya juga akan mengamati seluruh dinamika geopolitik yang sedang terjadi di luar Indonesia.

    Situasi tersebut harus menjadi perhatian Kemenko Polkam karena akan memberikan dampak terhadap ketahanan Indonesia.

    “Kita tahu bahwa situasi geopolitik dunia, global, artinya saat ini kondisi memang tidak menentu. Nah, oleh karena itu, tentu akan memengaruhi rantai pasok dunia, termasuk juga Indonesia, yaitu di bidang pangan, energi, dan logistik,” kata Budi.

    Baca juga: Jalan panjang Budi Gunawan hingga jadi Menko Polkam

    Dengan adanya pengamatan tersebut, Kemenko Polkam dapat melakukan tindakan untuk mengantisipasi dampak buruk dari kondisi geopolitik terhadap Indonesia.

    Selain fokus pada stabilitas politik, Budi menambahkan Kemenko Polkam juga akan fokus memperkuat pertahanan Indonesia, dari mulai penguatan bidang alat utama sistem senjata hingga siber.

    “Program-program prioritas ini bisa dieksekusi dan mencapai target sebagaimana yang telah diputuskan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi, kami mohon dukungan dan doa dari rekan-rekan,” kata mantan Kepala BIN itu.

    Baca juga: Puan sebut Budi Gunawan tak representasikan PDIP jika masuk kabinet

    Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusung program kerja Astacita yang akan dijalankan selama masa pemerintahannya.

    Berikut isi Astacita tersebut:

    1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

    2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

    3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

    4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

    5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

    6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

    7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

    8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

    Baca juga: Puan sebut ada pembicaraan Megawati-Budi Gunawan soal kabinet
    Baca juga: Muzani sebut BG dari kalangan ahli saat respons kabinet tak ada PDIP

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jama’ah Muslimin ajak masyarakat muslim tolak minuman beralkohol

    Jama’ah Muslimin ajak masyarakat muslim tolak minuman beralkohol

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Ukhuwah Pusat Jama’ah Muslimin (Hizbullah) Sakuri mengajak masyarakat Muslim untuk menjauhi minuman beralkohol dan menolak beredar-nya minuman beralkohol di tengah masyarakat.

    “Mengajak kepada seluruh elemen bangsa, masyarakat, ormas Islam, tokoh agama, dan pemuda untuk bersatu memerangi miras yang berdampak merusak moralitas individu, bangsa, dan mengancam kesatuan NKRI dan umat manusia pada umumnya,” kata Sakuri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Pernyataan sikat tersebut disampaikan Sakuri menyikapi meningkatnya peredaran minuman beralkohol di sejumlah kota di Indonesia.

    Dia mengatakan Islam dengan tegas mengharamkan minuman beralkohol sebagaimana dinyatakan Al Quran Surat Al-Ma’idah ayat 90, yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

    Menurutnya melegalkan minuman beralkohol adalah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi NKRI yang mengamanatkan untuk menjaga segenap tumpah darah, yang Berketuhanan Yang Maha Esa dan merupakan pelecehan terhadap lagu kebangsaan “Indonesia Raya”, yang dalam liriknya memerintahkan “Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya Untuk Indonesia Raya!”.

    Baca juga: Jenis-Jenis minuman keras dan pengawasannya di Indonesia

    Baca juga: Bea Cukai Amankan Minuman Beralkohol dan Ribuan Batang Rokok Ilegal di Wilayah Tulungagung

    Lebih lanjut dia mengatakan dalam asas hukum positif dikenal istilah “Lex superior derogate legi inferiori” yang artinya peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu maka peraturan perundang-undangan yang melegalkan minuman keras seharusnya batal demi hukum.

    Dia juga mendesak kepada para kepala daerah dari mulai tingkat kabupaten, kota dan provinsi untuk segera mencabut izin usaha gerai minuman beralkohol.

    Sakuri juga mendesak agar para pemilik gerai minuman beralkohol untuk segera menutup dan menghentikan aktivitas perdagangan minuman keras.

    Tidak hanya itu, Sakuri juga meminta aparat penegak hukum untuk melindungi masyarakat dari bahaya minuman beralkohol yang berpotensi memicu tindakan kriminal dan melakukan penindakan secara tegas kepada semua oknum yang terlibat dalam peredaran minuman beralkohol.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • AMPHURI nilai Badan Haji wujud kepedulian Prabowo pada urusan haji

    AMPHURI nilai Badan Haji wujud kepedulian Prabowo pada urusan haji

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melantik Penasihat Khusus Urusan Haji dan Badan Penyelenggara Haji sebagai wujud kepedulian terhadap penyelenggaraan haji.

    “Ini membuktikan Presiden Prabowo sangat peduli dan memperhatikan urusan haji yang membutuhkan peningkatan kualitas pelayanan, transparansi, dan efisiensi pengelolaan dana haji,” kata Ketua Bidang Humas dan Media DPP AMPHURI Abdullah Mufid Mubarok di Jakarta, Selasa.

    Mufid mengatakan bahwa jumlah jamaah haji Indonesia terus meningkat dan pendaftar haji pun terus bertambah. Lebih dari 6 juta umat Islam telah mendaftar haji, baik haji reguler maupun haji khusus.

    Oleh karena itu, Mufid memandang sudah sepatutnya urusan haji ditangani secara khusus.

    Pernyataan tersebut menyusul dilantik-nya Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji. Irfan Yusuf didampingi oleh Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji.

    Baca juga: Profil Gus Irfan Yusuf, calon Kepala Badan Urusan Haji dan Umrah

    Baca juga: BPK temukan dua persoalan dalam LK Badan Pengelola Keuangan Haji

    Pelantikan Moch Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 144/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala badan Penyelenggara Haji.

    Presiden RI Prabowo Subianto juga melantik Muhadjir Effendy menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Haji di Istana Negara Jakarta pada Selasa pagi. Muhadjir diminta untuk memberi masukan soal penyelenggaraan ibadah haji di tanah air.

    Irfan Yusuf, kata Mufid, memiliki kapasitas memimpin Badan Penyelenggara Haji karena latar belakangnya sebagai pengasuh pondok pesantren yang jaringannya luas.

    Duet Irfan bersama Dahnil Anzar Simanjuntak diharapkan terjalin dengan baik untuk mengelola penyelenggaraan ibadah haji lebih baik lagi.

    “Selamat bertugas kepada Prof Muhadjir, Kiai Irfan, dan Pak Dahnil. AMPHURI siap memberikan sumbangsih konsep, gagasan, pemikiran dan terlibat aktif dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji,” kata Mufid.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU RI: Kesiapan logistik pilkada sudah 60 persen lebih

    KPU RI: Kesiapan logistik pilkada sudah 60 persen lebih

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa kesiapan logistik untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 sudah mencapai 60 persen lebih.

    “Kalau untuk tinta dan sebagainya sudah 100 persen. Aman semua,” kata Afifuddin di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa.

    Afif menargetkan distribusi logistik secara keseluruhan untuk 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota dapat tiba sebelum hari pemungutan suara 27 November 2024.

    Baca juga: KPU: Distribusi surat suara nasional untuk pilkada sudah 50 persen

    Sebelumnya, Afif mengungkapkan bahwa distribusi surat suara nasional untuk Pilkada 2024 sudah mencapai 50 persen.

    Ia menjelaskan distribusi surat suara sudah dilakukan pabrik percetakan di sejumlah wilayah Indonesia yang telah ditunjuk KPU untuk memproduksi surat suara pilkada.

    “Kalau distribusi sudah di atas 50 persen dan ini sudah sesuai dari waktu yang ditargetkan,” kata Afif usai berkunjung ke salah satu pabrik percetakan surat suara di Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (17/10).

    Baca juga: KPU: TNI-Polri bantu distribusi logistik pilkada ke daerah terluar

    Selain itu, dia mengatakan bahwa surat suara khusus daerah terluar sudah ada yang dikirim hampir 100 persen.

    Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:
    – Pada tanggal 25 September–23 November 2024: Pelaksanaan kampanye

    – Pada tanggal 23-26 November 2024: Pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih di tempat pemungutan suara (TPS)

    – Pada tanggal 26 November 2024: Penyiapan TPS;

    – Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara

    – Pada tanggal 27 November–16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

    Baca juga: Ketua KPU: Setiap TPS siapkan “template” braille untuk tunanetra
    Baca juga: Ketua KPU: Daerah terjauh prioritas pencetakan surat suara pilkada

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendagri minta Bima Arya bentuk “Desk Monitoring Pilkada”

    Mendagri minta Bima Arya bentuk “Desk Monitoring Pilkada”

    Untuk jangka pendek saya meminta membuat Desk Monitoring Pilkada yang 27 November iniJakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya membentuk “Desk Monitoring Pilkada Serentak 2024”.

    “Untuk jangka pendek saya meminta membuat Desk Monitoring Pilkada yang 27 November ini,” kata Tito usai penyambutan dua wakil menteri baru di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, pembentukan desk ini agar pilkada dapat terselenggara dengan baik.

    Untuk itu, hal ini memerlukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) hingga TNI/Polri.

    “Ke depan baru kita berpikir tentang sistemnya termasuk keormasan, toleransi, karena salah satu tugas ‘Polpum’ (Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum) adalah menjaga, mengembangkan nilai-nilai kebinekaan, pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa,” jelasnya.

    Selain itu, mantan Wali Kota Bogor itu juga akan menangani electronic government atau e-government (e-govt) yang memerlukan infrastruktur IT.

    Tito juga sudah menyampaikan besaran anggaran untuk program tersebut, sehingga Bima dapat langsung mengeksekusi-nya.

    Baca juga: Tito Karnavian bersyukur punya dua wamen bantu urus Kemendagri

    Baca juga: Mendagri instruksikan Ribka Haluk pulang sebulan sekali tangani Papua

    Meski begitu, Bima perlu berkoordinasi dengan Kementerian PANRB, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital.

    “Perlu proaktif untuk memberikan dukungan maksimal kepada sistem yang diinginkan oleh Bapak Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo Subianto,” ujar Tito.

    Dia juga meminta Bima untuk mengoordinasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) terkait demokrasi, pemilu dan pilkada.

    Presiden Prabowo Subianto melantik Ribka Haluk bersama dengan Bima Arya sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).

    Bima Arya ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri menggantikan Wakil Menteri Dalam Negeri sebelumnya, John Wempi Wetipo.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jazilul sebut PKB akan memimpin dua komisi di DPR RI

    Jazilul sebut PKB akan memimpin dua komisi di DPR RI

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyebut partainya akan memimpin dua komisi di lembaga negara itu untuk periode 2024–2029.

    Ia mengatakan dalam rapat paripurna DPR tentang penetapan jumlah dan pimpinan komisi di Jakarta, Selasa, PKB mengirimkan dua calon ketua dan sembilan calon wakil ketua untuk memimpin komisi ke depan.

    “Ya PKB insyaallah akan mengirimkan dua ketua dan sembilan wakil, jadi yang di Komisi VIII dan Komisi VI sebagai ketua,” kata Jazilul usai menghadiri kegiatan Hari Santri Nasional 2024 bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, di Pondok Pesantren Mahasina Darul Quran Wal Hadits, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa.

    Ia menambahkan Komisi VIII nanti akan mengurusi masalah haji, sosial, dan lainnya.

    “Sedangkan Komisi VI urusan perdagangan dan beberapa karena saya sedikit lupa dengan adanya nomenklatur baru, yang jelas ya itu perdagangan,” ujar politikus asal Jawa Timur tersebut.

    Baca juga: PKB isyaratkan Cak Imin jabat menteri bidang perekonomian

    Mengenai sosok ketua yang akan menjabat di dua komisi tersebut, Jazilul enggan menjawab dan meminta awak media untuk menunggu.

    Sementara itu, menanggapi tentang Hari Santri Nasional, Jazilul mengungkapkan bahwa berdasarkan rapat koordinasi nasional partai, semua anggota legislatif PKB di Indonesia diimbau untuk mengawal lahirnya peraturan daerah di kabupaten/kota terkait kebijakan untuk peningkatan kualitas pesantren.

    “Mudah-mudahan kepemimpinan Presiden Prabowo ini juga memberikan penghargaan yang layak kepada pesantren, kiai, dan ulama yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia,” ujar dia.

    Jazilul mengeklaim, peringatan hari santri yang mulai ditetapkan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo merupakan hasil kerja PKB untuk mendorong agar ada apresiasi bagi perjuangan para ulama dan santri yang telah berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

    Baca juga: PKB: Gabung pemerintahan Prabowo, karena tantangan bangsa kian berat
    Baca juga: PKB minta Prabowo tinjau ulang Perpres Nomor 33 Tahun 2020

    Pewarta: Donny Aditra
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024