Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Disebut masuk kabinet karena Haji Isam, Mentan: Saya profesional

    Disebut masuk kabinet karena Haji Isam, Mentan: Saya profesional

    Kami ini profesional, kami profesional. Menteri ini tidak cuma sekarang kan? 2014 juga kan?Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kariernya di Kabinet Merah Putih didasari atas rekam jejak seorang profesional yang pernah memberi manfaat kebaikan bagi bangsa Indonesia.

    Hal itu disampaikan Amran menjawab kritik dari warga net bahwa keterlibatan-nya di kabinet Prabowo-Gibran dilatarbelakangi atas faktor kekerabatan dengan seorang pengusaha kaya raya asal Kalimantan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

    “Kami ini profesional, kami profesional. Menteri ini tidak cuma sekarang kan? 2014 juga kan?” kata Amran yang pernah menduduki jabatan Menteri Pertanian periode 2014-2019, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

    Peraih Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2020, itu juga telah mempersembahkan penghargaan Agricola Medal dari The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) yang diterima Jokowi pada 30 Agustus 2024.

    Penghargaan Agricola Medal merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh FAO kepada individu yang memiliki kontribusi luar biasa dalam bidang pangan dan pertanian.

    Agricola Medal tersebut disiapkan langsung oleh Kantor Pusat FAO di Roma yang menampilkan ukiran foto Presiden Jokowi dan slogan ‘Stronger Together for Resilient and Sustainable Agrifood Systems’.

    “Medali Agricola itu penghargaan untuk food security untuk Indonesia, itu tertinggi di dunia,” ujarnya.

    Dalam kariernya, Amran juga pernah meraih Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan di Bidang Wirausaha Pertanian dari Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 2007.

    “Profesional enggak? Saya tanya balik, jawab dong, baik enggak? Food security yang terbaik di dunia bagus enggak? Jawab juga dong,” katanya bertanya balik ke awak media saat ditanya tentang kekerabatan-nya dengan Haji Isam.

    Haji Isam dikenal sebagai pengusaha ulung, yang memiliki Jhonlin Group (JG) yang bergerak di berbagai bidang mulai dari pertambangan, layanan pelabuhan, transportasi udara, hingga manufaktur.

    Perusahaan induk tersebut pun menaungi beberapa anak perusahaan seperti PT Jhonlin Baratama, PT Jhonlin Air Transport, PT Jhonlin Agromandiri, PT Jhonlin Marine and Shipping, PT Jhonlin Batu Mandiri, hingga Jhonlin Agro Raya.

    Karier Amran di Kabinet Merah Putih dikaitkan dengan sosok Haji Isam, karena ia merupakan sepupu dari Haji Isam yang pernah tercatat menjadi komisaris utama PT Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR) besutan Haji Isam.

    Pewarta: Andi Firdaus, Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dirlantas: jalan depan Akmil normal selama kunjungan presiden

    Dirlantas: jalan depan Akmil normal selama kunjungan presiden

    “Kami menghimbau masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan mengikuti instruksi dan terima kasih kepada masyarakat atas kerja samanya selama ini,”Magelang (ANTARA) – Dirlantas Polda Jateng mengatakan tidak ada penutupan Jalan Gatot Subroto depan Akademi Militer (Akmil) selama ada kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka serta rombongan Kabinet Merah Putih.

    “Untuk Jalan Gatot Subroto depan Akmil tidak ada penutupan arus lalu lintas, hanya pengaturan lalu lintas saja,” kata Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol. Sonny Irawan di Magelang, Rabu.

    Ia menyampaikan hal tersebut usai apel gelar pasukan kunjungan Presiden RI di Akmil Magelang di Lapangan Rindam Magelang.

    “Kami menghimbau masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan mengikuti instruksi dan terima kasih kepada masyarakat atas kerja samanya selama ini,” katanya.

    Ia menyampaikan ada beberapa persiapan yang dilakukan, ada tiga atau empat jalur alternatif yang disiapkan, apa pun nanti yang diputuskan dari teman-teman paspampres, pihaknya siap melakukan kegiatan pengamanan dan pengawalan.

    Dirlantas Polda DIY Kombes Pol Alfian Nurrizal menyampaikan untuk pengawalan Presiden dan Wakil Presiden serta Kabinet Merah Putih telah menyiapkan sarana pengawalan untuk roda 2 sebanyak 25 unit kendaraan dan roda 4 sebanyak 30 kendaraan.

    “Kita telah menyiapkan anggota sebanyak 290 dari ditlantas DIY beserta jajaran satlantas,” katanya.

    Ia menyampaikan rute yang akan dilewati Giricontong, belok kiri menuju Jalan Maguwo menuju perempatan UPN, Condong Catur, Kentungan , Monjali, belok kanan melewati Jombor, Denggung, Beran, terakhir di persimpangan Tempel dan lepas di perbatasan antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jateng.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pengamat: Pemecahan Kemenkumham untuk lebih fokus bidang masing-masing

    Pengamat: Pemecahan Kemenkumham untuk lebih fokus bidang masing-masing

    Nantinya masing-masing bidang akan lebih cepat melayani publik, semestinya seperti ituJakarta (ANTARA) – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Dr Trubus Rahardiansyah mengatakan dipecah-nya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjadi tiga upaya Presiden untuk menjadikan lembaga itu dapat fokus pada bidangnya masing-masing.

    “Nantinya masing-masing bidang akan lebih cepat melayani publik, semestinya seperti itu,” kata Trubus kepada ANTARA melalui sambungan telepon di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, dengan dipecah-nya Kemenkumham menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, nantinya lembaga tersebut akan lebih fokus pada bidangnya masing-masing.

    Trubus mengatakan bahwa sebelum dipecah menjadi tiga, memang terdapat ketidaksesuaian antara satu bidang dan bidang lainnya, seperti bidang hukum dan pemasyarakatan yang tidak ada korelasi.

    Untuk itu, dengan dipecah-nya Kemenkumham menjadi tiga kementerian lanjut Trubus, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

    “Kalau kelebihannya yaitu akan fokus masing-masing karena terkadang antara hukum dengan lembaga pemasyarakatan tidak ada hubungannya,” tuturnya.

    Baca juga: Kemenkumham bentuk Tim Transisi untuk transformasi perubahan kabinet

    Baca juga: Jajaran Kemenkumham siap dan adaptif ikuti perubahan kabinet

    Trubus menambahkan, selain ada keunggulannya pemecahan kementerian juga terdapat kekurangan yaitu adanya beban biaya yang bertambah, karena sebelum dipecah anggaran yang digelontorkan dari APBN yaitu Rp18 triliun.

    “Kelemahannya pemborosan anggaran, karena selama ini Kemenkumham hanya Rp18 triliun. Kemarin Menteri HAM meminta hingga Rp20 triliun,” ucapnya.

    Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membentuk Tim Transisi untuk transformasi perubahan kabinet dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Kami telah membentuk Tim Transisi untuk mempersiapkan transformasi Kemenkumham setelah Kemenkumham terbagi menjadi tiga kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenkumham Nico Afinta di Jakarta, Selasa (22/10).

    Dalam acara Penyambutan Menteri dan Wakil Menteri bidang Hukum dan HAM (21/10), Nico menjelaskan Tim Transisi Kemenkumham telah merumuskan beberapa hal, di antaranya mempersiapkan draf Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri untuk menjembatani pengalihan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing kementerian.

    Untuk bagian program dan anggaran, telah disiapkan perubahan anggaran masing-masing anggaran, pengusulan revisi anggaran, serta penandatanganan perjanjian kerja tahun 2025.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • TKN apresiasi komitmen Prabowo wujudkan visi bangun Indonesia

    TKN apresiasi komitmen Prabowo wujudkan visi bangun Indonesia

    “Kami optimistis bahwa visi Indonesia Emas 2045 akan terwujud melalui kerja keras, komitmen, dan kolaborasi semua elemen bangsa. Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen nyata untuk mengarahkan kekuatan bangsa ini demi kesejahteraan bersama,”Jakarta (ANTARA) – Komandan Tim Kolaborasi Nasional (TKN) Fanta Arief Rosyid Hasan mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan visi membangun Indonesia melalui Kabinet Merah Putih.

    Dilansir dari keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, Arief mengatakan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan sumber daya dan talenta, berpotensi besar untuk menjadi kekuatan global yang dihormati.

    Ia meyakini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia akan semakin melangkah maju menuju era kejayaan dengan pembangunan yang inklusif dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia menjadi prioritas utama.

    “Kami optimistis bahwa visi Indonesia Emas 2045 akan terwujud melalui kerja keras, komitmen, dan kolaborasi semua elemen bangsa. Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen nyata untuk mengarahkan kekuatan bangsa ini demi kesejahteraan bersama,” ujarnya.

    Selain itu, Arief turut mengapresiasi Presiden Prabowo yang melibatkan anak muda dalam Kabinet Merah Putih.

    Diketahui, beberapa kalangan muda ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk menempati beberapa jabatan strategis di pemerintahan, di antaranya Taufik Hidayat sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Giring Ganesha sebagai Wakil Menteri Kebudayaan, dan Raffi Ahmad yang ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

    Dengan keterlibatan orang muda yang signifikan dalam proses pengambilan kebijakan, ia meyakini bahwa langkah ini bukan sekadar gimik politik.

    “Pelibatan orang muda dalam kabinet menunjukkan semangat inklusivitas dan jiwa besar Pak Prabowo. Insyaallah, bersama Pak Prabowo, pelibatan orang muda akan terus didorong, dan ini akan menjadi representasi nyata orang muda di panggung kebijakan nasional,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Arief juga mengucapkan selamat kepada teman-teman muda yang telah menerima amanah dalam Kabinet Merah Putih.

    “Semoga amanah ini dijalankan dengan istiqomah dan semoga mereka terus melibatkan sesama orang muda lainnya dalam berbagai kesempatan dan ruang yang ada,” kata dia.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR telah tetapkan pimpinan badan-badan di DPR untuk periode 2024-2029

    DPR telah tetapkan pimpinan badan-badan di DPR untuk periode 2024-2029

    Lewat BAM, kita akan menampung semua aspirasi masyarakat sehingga harapan-harapan rakyat bisa tersalurkan dengan optimal lewat DPR yang merupakan penyambung suara rakyatSukabumi (ANTARA) –

    DPR RI telah menetapkan pimpinan badan-badan yang termasuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk masa jabatan Anggota DPR RI periode 2024-2029, mulai dari Badan Anggaran DPR RI hingga Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.

     

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan pimpinan badan-badan yang telah ditetapkan termasuk BAM DPR RI, diharapkan bisa memaksimalkan peran DPR dalam mendengar aspirasi rakyat.

     

    “Lewat BAM, kita akan menampung semua aspirasi masyarakat sehingga harapan-harapan rakyat bisa tersalurkan dengan optimal lewat DPR yang merupakan penyambung suara rakyat,” kata Cucun di Jakarta, Rabu.

     

     

    “Dengan terbentuknya AKD ini, artinya DPR sudah akan aktif bekerja dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” tutur dia.

     

    Berikut daftar pimpinan badan-badan di DPR:

     

    Badan Anggaran

    Ketua: Said Abdullah (PDIP)

    Wakil Ketua: Muhidin Mohamad Said (Golkar), Wihadi Wiyanto (Gerindra), Syarif Abdullah Alkadrie (NasDem), Jazilul Fawaid (PKB)

     

    Badan Legislasi

    Ketua: Bob Hasan (Gerindra)

    Wakil Ketua: Sturman Panjaitan (PDIP)

    Ahmad Doli Kurnia (Golkar)

    Martin Manurung (NasDem)

    Iman Sukri (PKB)

     

    Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

    Ketua : Andreas Eddy Susetyo (PDIP)

    Wakil Ketua : Andi Achmad Dara (Golkar), Endipat Wijaya (Gerindra), Idris Salim Aljufri (PKS), Herman Khaeron (Demokrat)

     

    Badan Aspirasi Masyarakat

    Ketua : Netty Prasetiyani (PKS)

    Wakil Ketua: Adian Napitupulu (PDIP), Agun Gunandjar Sudarsa (Golkar), Taufiq R Abdullah (PKB), Cellica Nurrachadiana (Demokrat)

     

    Mahkamah Kehormatan Dewan

    Ketua: Nazarudin Dek Gam (PAN)

    Wakil Ketua: TB Hasanudin (PDIP), Agung Widyantoro (Golkar), R.H. Imron Amin (Gerindra), Habib Aboe Bakar Alhabsyi (PKS)

     

    Badan Urusan Rumah Tangga

    Ketua: Rizki Aulia Rahman Natakusumah (Demokrat)

    Wakil Ketua: Indah Kurnia (PDIP), Ilham Pangestu (Golkar), Novita Wijayanti (Gerindra), Desy Ratnasari (PAN)

     

    Badan Kerjasama Antar Parlemen

    Ketua: Mardani Ali Sera (PKS)

    Wakil Ketua: Irine Yusiana Roba Putri (PDIP), Ravindra Airlangga (Golkar), Muhammad Husein Fadlulloh (Gerindra), Bramantyo Suwondo (Demokrat).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Empat lembaga bentuk gugus tugas pengawasan iklan kampanye

    Empat lembaga bentuk gugus tugas pengawasan iklan kampanye

    “Gugus tugas ini bagian dari upaya kami untuk menyehatkan kampanye kita, menyehatkan kampanye di pemberitaan, media sosial, media penyiaran, media cetak, dan seterusnya. Tentu peran Bawaslu, Dewan Pers, KPI, sangat penting dalam hal ini,”Jakarta (ANTARA) – Empat lembaga yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menandatangani surat keputusan bersama (SKB) pembentukan gugus tugas untuk Pilkada 2024.

    Gugus tugas itu secara lengkap bernama Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

    “Gugus tugas ini bagian dari upaya kami untuk menyehatkan kampanye kita, menyehatkan kampanye di pemberitaan, media sosial, media penyiaran, media cetak, dan seterusnya. Tentu peran Bawaslu, Dewan Pers, KPI, sangat penting dalam hal ini,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa.

    Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa gugus tugas tersebut dapat melakukan tugas pengawasan terhadap seluruh konten dalam media, baik cetak maupun elektronik.

    “Pengawasannya akan ada di KPI untuk media elektronik, TV dan radio, dan juga media cetak ada Dewan Pers,” kata Bagja.

    Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu turut mengusulkan pembentukan kantor kerja bersama, baik fisik maupun virtual, agar kinerja antar lembaga tersebut dapat terkonsolidasi dengan baik.

    Adapun Ketua KPI Pusat Ubaidillah menyatakan dukungan terhadap pembentukan gugus tugas tersebut.

    “SKB merupakan hal yang dinantikan seluruh jajaran KPI di daerah karena KPI membutuhkan satu penyelarasan regulasi dari pemegang kepentingan yang nantinya ikut serta menjaga kondusifitas penyelenggaraan pilkada,” kata Ubaidillah.

    Sebelumnya, KPI Pusat menerbitkan Surat Edaran (SE) KPI Nomor 6 Tahun 2024 tentang pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024.

    Dalam SE KPI Nomor 6 Tahun 2024 itu, siaran kampanye dan iklan di lembaga penyiaran dilakukan mulai 10 – 23 November 2024. Kemudian, pelaksanaan masa tenang pada 24 – 26 November 2024. Adapun masa kampanye telah dilaksanakan sejak 25 September 2024.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pj Gubenur NTT selesaikan konflik antar desa di Adonara

    Pj Gubenur NTT selesaikan konflik antar desa di Adonara

    “Pemprov NTT merasa prihatin dengan aksi kerusuhan yang terjadi di Kecamatan Adonara Barat, sehingga kita akan melakukan beberapa hal untuk melakukan pengendalian penyelesaian,”Kupang (ANTARA) – Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Andriko Noto Susanto bertolak ke pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur untuk menyelesaikan konflik antar warga di dua desa Bugalima dan Ile Pati yang berujung pada pembakaran puluhan rumah dan menimbulkan korban jiwa.

    “Pemprov NTT merasa prihatin dengan aksi kerusuhan yang terjadi di Kecamatan Adonara Barat, sehingga kita akan melakukan beberapa hal untuk melakukan pengendalian penyelesaian,” katanya kepada wartawan di Kupang, Selasa malam.

    Andriko bersama sejumlah pejabat berangkat ke Flores Timur menggunakan kapal fery milik ASDP yakni KMP Ranaka. Pj Gubernur dan rombongan dipastikan akan tiba di lokasi kejadian pada Rabu (23/10) pagi.

    Dia menambahkan keberangkatannya ke lokasi kejadian juga dalam rangka menyalurkan bantuan sosial serta melakukan pendalaman terkait dengan hal- hal yang harus segera dilakukan.

    “Karena kita tidak berharap konflik horizontal ini kemudian menjadi meluas dan menimbulkan persoalan yang lebih berat dikendalikan dan diselesaikan,” tambah dia.

    Lebih lanjut Andriko meminta kepada pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk segera berkoordinasi terkait berbagai hal yang dibutuhkan dengan Forkopimda dan OPD di Kabupaten Flores Timur.

    Dia juga mengharapkan masyarakat menahan diri, tenang. Dia juga mengatakan bahwa nantinya beberapa persoalan-persoalan hukum akan diselesaikan dengan baik.

    Karena itu dia berharap tidak ada kekerasan sebagai dasar untuk menyelesaikan persoalan karena yang terjadi persoalan tidak akan selesai tetapi justru menambah persoalan baru.

    “Sekali lagi saya mengharapkan masyarakat untuk menyelesaikan cara yang baik dan kooperatif. Saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja keras untuk mengendalikan persoalan ini, sehingga kita berharap dapat segera diselesaikan dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.

    Ia menambahkan, menjelang Pilkada Serentak Tahun 2024 ini diharapkan kejadian tersebut dapat segera diselesaikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan dampak merugikan ataupun menjadi hambatan proses Pilkada Serentak Tahun 2024 di wilayah Flores Timur maupun di Nusa Tenggara Timur.

    Sebelumnya pada Senin (21/10) “perang antar kampung” terjadi di Pulau Adonara antara warga di desa Bugalima dan Desa Ile Pati. Sebanyak 51 rumah dilaporkan dibakar, empat orang tertembak dan satu orang dikabarkan meninggal dunia karena ikut terbakar di dalam rumah yang dibakar.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Purwadi Arianto mengisi posisi WamenpanRB yang 10 tahun lowong

    Purwadi Arianto mengisi posisi WamenpanRB yang 10 tahun lowong

    Jakarta (ANTARA) – Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Purwadi Arianto merupakan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan RB) yang sudah lama dinanti karena posisi ini lowong selama 10 tahun.

    Sebelumnya, jabatan tersebut diisi oleh Guru Besar Administrasi Publik Universitas Indonesia Eko Prasojo mulai 19 Oktober 2011 hingga 20 Oktober 2014. Artinya, jabatan Wamenpan RB telah kosong selama 10 tahun lamanya.

    Oleh karena itu, dipilih dan dilantiknya Purwadi sebagai Wamenpan RB tentu menjadi perhatian, terutama terkait pertimbangan yang diambil Presiden RI Prabowo Subianto.

    Rekam jejak

    Purwadi yang lahir pada 2 Oktober 1966 merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1988. Sejak lulus, sejumlah jabatan telah diemban olehnya. Mulai dari Kapolres Metro Bekasi pada 2005, Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirreskrimum) Polda Metro Jaya pada 2007, dan Penyidik Utama Tingkat II Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri pada 2008.

    Lama berkantor di wilayah Jabodetabek, Purwadi kemudian ditugaskan menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Maluku Utara pada 2010. Selanjutnya, dia mendapatkan amanah sebagai Dirreskrimum Polda Kalimantan Barat, dan menjadi perwira menengah (pamen) Polda Kalbar dalam rangka pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespimti) pada 2011.

    Dia kemudian menjabat sebagai Dirreskrimum Polda Jawa Tengah pada 2013 sebelum bertugas kembali di wilayah Jabodetabek. Pada 2015, dia mengemban posisi Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu (Wadirtipidter) Bareskrim Polri.

    Setelah itu, Purwadi ditugaskan sebagai Kepala Biro Kerja Sama Kementerian Lembaga Staf Kapolri Bidang Operasi (Karokerma KL Sops) Polri, dan berpindah tugas menjadi Dirtipidter Bareskrim Polri pada 2016.

    Selama mengemban jabatan Dirtipidter Bareskrim Polri, Purwadi pernah menangani kasus dugaan penggunaan bahan kedaluwarsa dalam produk makanan siap saji.

    Kasus tersebut diselidiki Polri setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Sebelumnya juga terdapat hasil investigasi media nasional yang menyatakan restoran makanan siap saji memperpanjang masa pakai bahan baku makanan yang digunakan.

    Selain itu, Purwadi sempat menangani kasus perdagangan satwa liar, yakni anak orang utan. Kasus bermula saat polisi menangkap seorang pelaku di Kampung Rambutan, Jakarta. Setelah itu, polisi menelusuri jaringan pelaku di Medan, Sumatera Utara.

    Purwadi juga pernah mengurus kasus pengawetan satwa langka yang berasal dari Kebun Binatang Bandung dan Garut, Jawa Barat, dan telah dilakukan sejak 1990.

    Usai menjadi Dirtipidter Bareskrim Polri, Purwadi ditugaskan sebagai Wakil Kepala Polda (Wakapolda) Metro Jaya pada 2017 menggantikan Suntana yang saat itu masih berpangkat Brigadir Jenderal Polisi.

    Salah satu tugas Purwadi selama menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya adalah memastikan kesiapan pengamanan maupun pengaturan lalu lintas yang sigap selama pesta olahraga antarnegara Asian Games yang berlangsung di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan, pada 18 Agustus–2 September 2018.

    Purwadi kemudian menjabat sebagai Kapolda Lampung sejak 2018 untuk menggantikan Suntana yang telah berpangkat Inspektur Jenderal Polisi.

    Selama menjadi Kapolda Lampung, dia sempat terlibat dalam pencarian dan identifikasi korban meninggal akibat bencana tsunami Selat Sunda pada Desember 2018.

    Pada 2019, Purwadi pernah mengungkapkan penyelundupan narkoba dengan modus baru, yakni mengemas dalam kotak yang dibungkus kertas kado, serta terdapat catatan bahwa barang tersebut merupakan dari Kapolda Riau untuk Kapolda Banten.

    Penyelundupan narkoba tersebut berisi 10 kilogram narkotika jenis sabu dan 200 butir pil ekstasi.

    Kemudian, Purwadi sempat menangani bentrok dua kelompok warga di Register 45 Mesuji, Lampung. Bentrok dua kelompok warga, yakni Mekar Jaya Abadi KHP Register 45 SBM dan Pematang Panggang Mesuji Raya, dilatarbelakangi pembajakan di area lahan seluas 0,5 hektare.

    Pada 2020, Purwadi memastikan kegiatan dakwah atau syiar agama yang dilakukan Syekh Ali Jaber di Lampung tetap berlanjut, meskipun sempat terjadi kasus penikaman.

    Dia mengatakan Polda Lampung telah menangkap pelaku penikaman, dan meresponsnya dengan memperketat pengamanan terhadap dakwah Ali Jaber.

    Menjadi Kapolda Lampung bukanlah akhir dari karier Purwadi. Sebab, dia mendapatkan penugasan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) sebagai Sekretaris Utama pada 2021.

    Selanjutnya, dia ditugaskan kembali di Polri sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri sejak 27 Maret 2023 untuk menggantikan Rycko Amelza Dahniel yang menjadi Kepala Badan Penanggulangan Nasional Terorisme (BNPT).
     

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tiga komisi di DPR RI bermitra dengan K/L di bawah Kemenkopolkam

    Tiga komisi di DPR RI bermitra dengan K/L di bawah Kemenkopolkam

    “Setelah pengumuman kabinet, kemudian harus ada mekanisme internal di DPR ini, di komisi-komisi, jadi ya kemungkinan baru akan rapat-rapat pekan depan,”Jakarta (ANTARA) – DPR RI memiliki tiga komisi yang bermitra dengan kementerian/lembaga (K/L) yang berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam).

    Komisi yang bermitra dengan K/L di bawah Kemenkopolkam yakni Komisi I DPR RI, Komisi II DPR RI, dan Komisi III DPR RI. Hal itu pun telah diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI Yang menetapkan ruang lingkup serta mitra kerja komisi-komisi.

    “Setelah pengumuman kabinet, kemudian harus ada mekanisme internal di DPR ini, di komisi-komisi, jadi ya kemungkinan baru akan rapat-rapat pekan depan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 yang diundangkan pada 21 Oktober 2024, ada tujuh lembaga di bawah naungan Kemenkopolkam.

    Yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan instansi lain yang dianggap perlu.

    Dari tujuh lembaga itu, ada empat lembaga yang menjadi mitra Komisi I DPR RI. Yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Tentara Nasional Indonesia.

    Sedangkan lembaga di bawah Kemenkopolkam yang masuk ke dalam Komisi III DPR RI, yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Selain itu, Kementerian Dalam Negeri yang masih berada di bawah naungan Kemenkopolkam, masuk ke dalam mitra kerja dari Komisi II DPR RI.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kabinet pemerintahannya bernama Kabinet Merah Putih. Kabinet tersebut memiliki 48 kementerian, yang terdiri tujuh kementerian koordinator, dan 41 kementerian.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • BNPT: Hari Santri jadi tonggak melawan intoleransi-terorisme

    BNPT: Hari Santri jadi tonggak melawan intoleransi-terorisme

    Tentunya hari santri ini adalah momentum yang luar biasa dalam rangka untuk membentengi anak anak didik kita agar terjadi penguatan penguatan dan juga mengerti apa yang terjadi di lingkungan sekitarJakarta (ANTARA) – Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Mayjen TNI Roedy Widodo mengatakan Hari Santri (Hari Santri 2024) bisa menjadi tonggak dan momentum bagi para santri untuk proaktif dalam melawan intoleransi, radikalisme, dan terorisme.

    Hal itu disampaikan Roedy saat apel peringatan Hari Santri 2024 dan deklarasi antinarkoba, antiradikalisme dan antiterorisme di Alun-Alun Kota Cilegon, Jawa Barat, Selasa. Acara yang diselenggarakan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Cilegon ini dihadiri sekitar 1.000 santri dan pelajar se-Kota Cilegon.

    Dia mengatakan santri yang memiliki kelebihan dalam ilmu agama, bisa melakukan upaya pencegahan mulai dari lingkungan pondok pesantren, sampai lingkungan sekitar.

    “Dengan peringatan Hari Santri Nasional ini diharapkan para santri dapat pro aktif dalam melakukan pencegahan. Pertama tama melakukan deteksi dini. Kemudian melakukan pencegahan dan perlawanan terhadap paham paham yang bersifat intoleran kemudian radikal terorisme,” kata Roedy dalam keterangannya di Jakarta.

    Baca juga: Drama kolosal Resolusi Jihad NU meriahkan HSN di Tugu Pahlawan

    Tentunya, Hari Santri itu menjadi sebuah momentum yang sangat luar biasa dan jarang terjadi karena bersamaan dengan deklarasi antinarkoba, antiradikalisme dan antiterorisme, yang tujuannya dalam rangka melakukan pencegahan, penangkalan dan perlawanan secara dini dari lingkungan individu kemudian keluarga, komunitas, masyarakat sampai kemudian bangsa Indonesia,” ujarnya.

    Alumni Akmil tahun 1990 ini mengungkapkan dengan adanya kewaspadaan dan ketahanan nasional yang cukup kuat ini diharapkan masyarakat utamanya para santri dapat melakukan pencegahan secara dini terhadap paham paham intoleransi, radikalisme dan terorisme.

    Menurutnya, polarisasi radikalisme sekarang ini sudah berubah lantaran bukan menggunakan kekerasan lagi, namun sekarang sudah melebur.

    Ia menyebut bagaikan fenomena gunung es, penyebaran paham ini sudah tidak terlihat lagi di permukaan. Hal itu terlihat dari gejalanya yakni pertama, digitalisasi radikalisme atau ideologi.

    Baca juga: PWNU Jatim ingatkan santri akan perjuangan ulama demi kemerdekaan NKRI

    Selanjutnya, metode fundraising atau penggalangan dana yang sulit dilacak karena memanfaatkan transaksi gelap untuk mendanai operasi gerakan kelompok tersebut dan yang ketiga adalah penyusupan terhadap tiga kelompok rentan yakni, perempuan, remaja dan anak-anak untuk disusupi ideologi ekstrem karena dianggap lebih mudah dipengaruhi.

    “Tentunya hari santri ini adalah momentum yang luar biasa dalam rangka untuk membentengi anak anak didik kita agar terjadi penguatan penguatan dan juga mengerti apa yang terjadi di lingkungan sekitar,” tambah Roedy.

    Untuk itu, dirinya berpesan agar Hari Santri Nasional ini juga merupakan simbol kebanggaan atas peran santri agar untuk terus berperan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia dan mewaspadai terhadap ancaman-ancaman baru yang tidak kalah berbahaya, yaitu terorisme, radikalisme, dan narkoba.

    Baca juga: Hari Santri, PBNU dorong santri tak berhenti berbakti untuk negeri

    “Di masa kini, santri, pelajar, dan pemuda tidak hanya menjadi penerus sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman intoleransi, radikalisme, terorisme dan narkoba,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala BNN RI Komjen Marthinus Hukom mengatakan santri dan pesantren merupakan suatu basis pembangunan bangsa.

    Saat ini ada dua kerusakan moral yang perlu diantisipasi oleh para santri yaitu narkoba dan terorisme, sehingga melalui momentum hari santri ini, pihaknya mengajak semua santri untuk mengambil kembali peran masyarakat sebagai basis pendidikan moral bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap dua isu itu.

    Pj. Walikota Cilegon Nana Supiana mengatakan bahwa semangat perjuangan dan dedikasi para santri selalu menginspirasi untuk menuntut ilmu dan berkontribusi bagi bangsa.

    “Semoga santri di seluruh Indonesia semakin maju dan bermanfaat untuk masyarakat,” pungkas Nana.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024