Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • TNI AL bakal diperkuat dua kapal cepat rudal buatan Turki

    TNI AL bakal diperkuat dua kapal cepat rudal buatan Turki

    Jakarta (ANTARA) – TNI Angkatan Laut bakal diperkuat dua kapal cepat rudal (KCR) full combat mission sepanjang 70 meter buatan galangan kapal Turki Sefine Shipyard, yang merupakan bagian dari konsorsium TAIS Shipyard.

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha dan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana saat dihubungi secara terpisah di Jakarta, Kamis, menjelaskan pemotongan baja pertama (first steel-cutting) kapal pesanan Indonesia itu berlangsung di Sefine Shipyard, Altinova, Yalova, Turki, Rabu (30/10).

    Dalam acara pemotongan baja pertama itu, Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemenhan RI Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari diwakili oleh Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muda (Laksda) TNI Retiono Kunto.

    “Kapal yang dibangun ini merupakan jenis kapal cepat rudal yang memiliki kemampuan tempur lengkap dan terintegrasi, serta memiliki kecepatan tinggi,” kata Kabaranahan Kemenhan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Retiono.

    Dia melanjutkan pemotongan baja pertama itu merupakan momen penting pembangunan kapal, yang menandakan dimulainya pembangunan struktur badan (platform) kapal.

    Dalam tahapan pembangunan kapal, pemotongan baja pertama juga merupakan satu dari empat tonggak utama. Tiga tahapan penting lainnya mencakup peletakan lunas kapal (keel laying), peluncuran kapal (launching), dan penamaan kapal (shipnaming). Selepas itu, kapal kemudian dikirim dari Turki ke Indonesia, dan Kemenhan menyerahkan kapal itu ke TNI Angkatan Laut.

    Dalam acara di Turki itu, Laksda Retiono menandatangani berita acara pemotongan baja pertama bersama petinggi Sefine Shipyard, Suleyman A. Tuzcuoglu. Kemudian, Sefine Shipyard menyerahkan miniatur KCR Full Combat Mission ke perwakilan Laksda Retiono, yang merupakan perwakilan Pemerintah RI.

    Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI membeli dua KCR 70 meter (NB74 dan NB75) dari TAIS — konsorsium lima galangan kapal Turki.

    Dua kapal yang dibeli Indonesia itu memiliki spesifikasi panjang keseluruhan 70 meter dengan lebar 11,7 meter. Kapal itu nantinya mampu berlayar dengan kecepatan maksimal di atas 40 knots, dan mampu mengangkut 43 personel.

    “Saya yakin dengan kemampuan TAIS membangun KCR Full Combat Mission ini dengan kualitas yang baik, dan menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang ditentukan,” kata Kabaranahan Kemenhan dalam sambutannya yang dibacakan Laksda Retiono.

    Dia mengakhiri sambutannya dengan berterima kasih kepada jajaran pejabat TAIS dan Kementerian Pertahanan Turki, Kementerian Kemaritiman Turki, dan Angkatan Laut Turki.

    Dia menekankan kerja sama itu merupakan upaya bersama menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan.

    Sejauh ini, Kemenhan RI belum dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai nilai kontrak, kerja sama alih teknologi/ofset yang disepakati, dan target penyelesaian pembangunan dua kapal pesanan Indonesia itu.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Partai-partai sebagai pemain kunci perpolitikan RI

    Partai-partai sebagai pemain kunci perpolitikan RI

    Jakarta (ANTARA) – Tiada pergerakan lembaga negara yang luput dari restu partai politik. Mulai dari pencalonan presiden hingga menguji kelayakan hakim agung, keterlibatan partai politik merupakan keniscayaan.

    Contoh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara gamblang mengatur bahwa yang mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik.

    Bahkan, Pasal 222 UU Pemilu mengamanatkan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR periode sebelumnya.

    Di sisi lain, terkait dengan pengisian jabatan hakim agung–meskipun sudah disediakan instrumen yang bernama Komisi Yudisial–pada akhirnya hakim agung akan ditentukan oleh DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan.

    Guna menjadi anggota DPR, ia haruslah seseorang anggota partai politik peserta pemilu, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu.

    Bukan hal yang berlebihan untuk menyematkan istilah ‘pemain kunci’ perpolitikan kepada partai politik. Sebab, sebagaimana yang telah menjadi perhatian dari Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra, suprastruktur politik Indonesia, baik lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dibangun oleh partai politik.

    Berbagai aturan tersebut, dalam hal ini undang-undang, lahir dari rahim parlemen, yang lagi-lagi diisi oleh para utusan partai politik pilihan rakyat.

    Saldi Isra merasa perlu adanya perhatian serius terhadap partai politik di Indonesia. Ia mengaku terlambat menyadari betapa jarang pengelolaan partai politik menuai perhatian.

    Padahal, hampir semua pergerakan lembaga di Indonesia tidak terlepas dari dukungan dan keterlibatan partai politik.

    Oleh karena itu, Saldi menekankan bahwa yang harus menjadi fokus bersama untuk ke depannya adalah pengelolaan partai politik.

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • KRI WSH-991 latihan tempur jarak dekat dan tanggulangi kebocoran

    KRI WSH-991 latihan tempur jarak dekat dan tanggulangi kebocoran

    Jakarta (ANTARA) – Kapal perang Republik Indonesia KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 yang tergabung dalam Satgas Port Visit Pasifik 2024 menggelar rangkaian latihan tempur jarak dekat, latihan penanggulangan kebocoran kapal, dan latihan meninggalkan kapal dalam situasi darurat.

    Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Komando Armada (Koarmada) III Letkol Laut (S) Ajik Sismianto saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan latihan itu bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan prajurit yang saat ini berlayar dalam misi muhibah dan kemanusiaan ke empat negara Pasifik Selatan.

    “Latihan itu juga tindak lanjut atas perintah Panglima Komando Armada III Laksamana Muda TNI Hersan yang memerintahkan para prajurit dalam sela-sela tugasnya memanfaatkan waktu berlatih sehingga mereka memahami secara rinci semua prosedur, aturan, tugas, dan tanggung jawabnya dalam penugasan,” kata Kadispen Koarmada III.

    Latihan tempur jarak dekat yang berguna untuk penggeledahan kapal musuh (VBSS) diinisiasi oleh Komandan Satgas Port Visit Pasifik Kolonel Laut (P) Arif Prasetyo Irbianto saat kapal berlayar dari Solomon menuju Fiji. Latihan itu berlangsung di geladak helikopter kapal KRI dr. Wahidin Sudirohusodo (WSH), Kamis.

    Dalam latihan untuk VBSS itu, Arif, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan Koarmada III, menjelaskan prajurit pengawak KRI mendapat pembekalan dan mengikuti praktik tempur jarak dekat yang mencakup combat reload, transisi laras panjang dan pistol, hallway procedure, dan infiltrasi.

    “Latihan VBSS ini dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan karena di medan sesungguhnya sangat berat dan tantangan yang dihadapi berbeda serta jauh lebih sulit, karena selain berhadapan dengan lawan sesungguhnya, juga berhadapan dengan ombak tinggi dan kapal asing yang melakukan pelanggaran,” kata Komandan KRI WSH-991 Kolonel Laut (P) Edi Herdiana sebagaimana dikutip dari siaran resmi yang sama.

    Latihan VBSS itu yang berlangsung selama dua jam kemudian dilanjutkan dengan latihan penanggulangan kebocoran dan kebakaran kapal (PEK). Dalam latihan itu, prajurit pengawak KRI WSH-991 mendapatkan materi mengenai tahapan-tahapan penanggulangan kebocoran dan kebakaran kapal, termasuk peralatan-peralatan yang wajib digunakan. Kemudian, para prajurit juga mendapatkan pembekalan mengenai prosedur meninggalkan kapal, serta perlengkapan yang harus mereka bawa saat meninggalkan kapal.Prajurit TNI Angkatan Laut pengawak KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 berlatih pertempuran jarak dekat yang berguna untuk kegiatan penggeledahan kapal musuh (VBSS) di geladak heli KRI WSH-991 saat kapal berlayar menuju Fiji, Kamis (31/10/2024). ANTARA/HO-Dinas Penerangan Komando Armada III TNI AL.

    “Di akhir latihan, prajurit juga dibekali pemahaman menggunakan pelampung (swim vest) yang benar, pembagian kompartemen, penjelasan mengenai pintu-pintu kedap di KRI, dan penggunaan life-raft (sekoci),” kata Komandan KRI WSH-991.

    Di penghujung latihan, Dansatgas Port Visit Pasifik 2024 mengingatkan jajaran prajurit dalam situasi darurat mereka wajib mengikuti instruksi dari pimpinan KRI dan SOP yang berlaku demi keselamatan bersama.

    KRI WSH-991, yang merupakan kapal bantu rumah sakit di bawah kendali Koarmada III TNI AL, dalam misi muhibah dan kemanusiaan ke empat negara di Pasifik Selatan, yaitu Solomon, Fiji, Vanuatu, dan Papua Nugini. Sejauh ini, KRI WSH-991 telah merampungkan misinya ke Solomon, dan dijadwalkan tiba di Fiji pada 2 November 2024.

    Dalam misi muhibah Satgas Port Visit Pasifik 2024, KRI WSH-991 menggelar bakti sosial, merenovasi tempat ibadah, membuka layanan kesehatan gratis, dan menyalurkan paket bantuan obat-obatan ke masing-masing negara tujuan.

    Total pelayaran dijadwalkan berlangsung selama 48 hari sampai akhirnya kapal kembali ke markas di Sorong, Papua Barat Daya.

    Dalam pelayaran itu, KRI WSH-991 mengangkut total 177 personel, yang terdiri atas 141 pengawak kapal, dan 36 staf dari Satgas yang terdiri atas tim penyelam, pasukan pengamanan, dokter umum dan dokter spesialis, pelajar dari Papua, serta perwira penerangan dari Dinas Penerangan TNI AL.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemlu pastikan tidak ada WNI terdampak konflik di Timur Tengah

    Kemlu pastikan tidak ada WNI terdampak konflik di Timur Tengah

    ANTARA – Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdampak konflik di Timur Tengah, pasca serangan Israel ke Iran dan Lebanon pada 26 dan 27 Oktober 2024 lalu. 
    (Sanya Dinda Susanti/Rizky Bagus Dhermawan/I Gusti Agung Ayu N)

  • Komisi XIII DPR sebut bisa panggil Mendikdasmen bahas HAM di kurikulum

    Komisi XIII DPR sebut bisa panggil Mendikdasmen bahas HAM di kurikulum

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bahwa pihaknya dapat memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk membahas kemungkinan hak asasi manusia (HAM) dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa Komisi XIII DPR RI dapat memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    “Panggil untuk kemudian membangun perspektif itu. Kenapa? Human right (HAM, red.) itu kan perspektif ya. Nah yang kemudian paling penting adalah pelakunya sendiri. Jadi, tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga sebagai sebuah literasi,” kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, membangun perspektif HAM di tengah masyarakat juga dapat dilakukan melalui beragam gerakan, kampanye, iklan, film, maupun sinetron.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa Kementerian HAM (KemenHAM) di bawah kepemimpinan Natalius Pigai dapat belajar dari Korea Selatan.

    “Bagaimana proses apresiasi penegakan HAM yang luar biasa biar kemudian masyarakat kita tidak amnesia. Nah, hal-hal, peranti-peranti itu yang harus diperkaya oleh Menteri (MenHAM Natalius) gitu,” ujarnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Gubernur harap 45 anggota DPRP terus berkolaborasi bangun Papua

    Gubernur harap 45 anggota DPRP terus berkolaborasi bangun Papua

    Jayapura (ANTARA) – Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong mengharapkan 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) masa bakti 2024-2029 dapat terus berkolaborasi dalam membangun Bumi Cenderawasih.

    “Peran serta DPR Papua bersama kami turut diaktualisasikan dalam mendukung terwujudnya sinergisitas pembangunan antara kabupaten dan kota,” kata Ramses usai menghadiri pelantikan DPRP di Gedung DPR Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kamis (31/10).

    Menurut Ramses, pihaknya juga menyampaikan agar anggota DPRP memahami terkait dengan konteks kekhususan sehingga tetap berada di dalam koridor NKRI.

    “Oleh sebab itu sinergisitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRP dan kami harus diarahkan secara positif untuk memberikan respons cepat dalam pemecahan persoalan,” ujarnya.

    Dalam menyambut Pilkada Papua pada November mendatang, ia berharap agar anggota dewan dapat senantiasa memaksimalkan peran dalam mengawal pelaksanaan tersebut.

    “Baik dalam pengawasan persiapan tahapan hingga pelantikan kepala daerah terpilih yang mana hasilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya lagi.

    Dia menambahkan suksesnya pesta demokrasi tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara saja, melainkan semua pihak.

    “Yang mana dalam hal ini DPRP diharapkan dapat memberikan dukungan terkait kebijakan sarana dan prasarana serta personel yang akan mengawasi jalannya Pilkada 2024,” ujarnya.

    Sebelumnya telah dilakukan pelantikan 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua oleh Kepala Pengadilan Tinggi Jayapura Amin Sutikno dengan masa bakti 2024-2029 bertempat di Gedung DPRP, Kota Jayapura, Kamis (31/10).

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wakil Ketua Baleg DPR usul pencalonan Pilkades pakai partai politik

    Wakil Ketua Baleg DPR usul pencalonan Pilkades pakai partai politik

    “Padahal pencalonan mereka itu pakai partai, cuma bedanya partai nangka, partai pepaya, partai kambing, tapi pakai partai juga. Artinya mekanisme dan sistem kepartaian itu sudah masuk sebetulnya ke Pemilihan Kepala Desa,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar pencalonan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) menggunakan sistem partai politik.

    Dia menilai Pilkades merupakan kegiatan politik yang tanpa disadari juga menggunakan sistem partai. Namun partai yang dimaksud bukan merupakan partai politik yang tercatat, melainkan kelompok-kelompok politis yang ada di desa tersebut.

    “Padahal pencalonan mereka itu pakai partai, cuma bedanya partai nangka, partai pepaya, partai kambing, tapi pakai partai juga. Artinya mekanisme dan sistem kepartaian itu sudah masuk sebetulnya ke Pemilihan Kepala Desa,” kata Doli saat rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    Sehingga dia pun mengusulkan agar pencalonan dalam Pilkades pun menggunakan partai yang sudah ada. Menurut dia, hal itu juga bisa menjadi upaya untuk membangun sistem politik hingga ke tingkat yang paling bawah.

    “Sehingga kritik terhadap partai politik soal identitas politik itu nggak ada lagi, karena sampai bawah keterlibatan masyarakat,” kata dia.

    Untuk itu, dia mengaku bakal mengusulkan hal tersebut lebih lanjut jika RUU tentang Partai Politik maupun RUU lainnya yang berkaitan dengan Pemilu sudah dibahas di DPR.

    Di samping itu, salah seorang Anggota Baleg DPR RI sebelumnya mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan sebagai lembaga adhoc yang hanya terselenggara selama dua tahun untuk persiapan dan pelaksanaan Pemilu.

    Namun jika sistem Pilkades juga diatur lebih detail, menurut Doli, KPU pun bisa tetap menjadi lembaga yang permanen dan bukan adhoc. Terlebih lagi, dia menilai bahwa Pilkades lebih dinamis, bahkan cenderung lebih rawan.

    “Kalau bicara tentang korban jiwa pemilihan dan korban jiwa, lebih banyak korban jiwa pemilihan di desa dibandingkan dengan Pileg, Pilkada,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Akademisi harap generasi muda jadi pionir lawan kebencian-diskriminasi

    Akademisi harap generasi muda jadi pionir lawan kebencian-diskriminasi

    “Penting bagi pemuda-pemudi Indonesia untuk membangun gerakan sosial yang bertujuan melawan intoleransi dan mempromosikan toleransi. Mereka dapat menggunakan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan pesan-pesan toleransi dan mengajak orang

    Jakarta (ANTARA) – Akademisi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) Jakarta, Muhammad Abdullah Darraz berharap generasi muda Indonesia dapat menjadi pionir dalam melawan ujaran kebencian dan diskriminasi.

    Hal ini perlu dilakukan dengan proaktif membangun komunikasi terhadap kelompok masyarakat yang rentan mendapatkan perlakuan intoleransi. Dengan demikian, kesetaraan hak sebagai sesama warga negara Indonesia bisa terjamin.

    “Penting bagi pemuda-pemudi Indonesia untuk membangun gerakan sosial yang bertujuan melawan intoleransi dan mempromosikan toleransi. Mereka dapat menggunakan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan pesan-pesan toleransi dan mengajak orang lain untuk bergabung,” kata Darraz dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, peringatan Hari Sumpah Pemuda mengajarkan bangsa ini untuk benar-benar bersungguh-sungguh dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti terorisme, radikalisme, fragmentasi dan konflik horizontal.

    “Apalagi ketika menghadapi perhelatan kontestasi politik yang cenderung menciptakan fragmentasi sosial di tengah masyarakat, maka pesan Sumpah Pemuda mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dan kesatuan untuk menghadapi tantangan tersebut,” jelasnya.

    Selain itu, Darraz menyatakan bahwa Sumpah Pemuda telah menegaskan prinsip keutuhan dalam Perbedaan. Perbedaan tidak sepatutnya menjadi alasan dan penyebab bangsa Indonesia tidak bisa maju dan jaya.

    Perlu dipahami jika para Pemuda-pemudi yang mengikrarkan diri pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, itu berasal dari latar belakang suku, agama, dan ras yang beragam dan berbeda.

    Oleh karena itu, Sumpah Pemuda dianggap sebagai penegasan bahwa perbedaan yang ada bukanlah penghalang untuk bersatu dan membangun bangsa.

    Ia juga mengingatkan bahwa di dalam Sumpah Pemuda terkandung nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Dalam kondisi apapun, para pemuda dan pemudi Indonesia perlu terus memperjuangkan demokrasi yang adil dan bermartabat.

    “Melalui spirit Sumpah Pemuda, kita perlu terus berjuang untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap tokoh muda Muhammadiyah ini.

    Selain itu, dia menambahkan bahwa generasi muda Indonesia harus punya peranan dalam menguatkan semangat nasionalisme di lingkungannya masing-masing.

    Hal ini bisa dimulai dengan mencegah sebaran informasi yang bermuatan intoleransi, radikalisme, bahkan yang mengarah pada tindak terorisme.

    “Pemuda Indonesia sedini mungkin harus meningkatkan literasi dan sikap kritis terhadap paparan Informasi. Generasi muda harus aktif mencari informasi dari berbagai sumber, tidak hanya dari media sosial, namun juga dari referensi dengan penulis yang kompeten di bidangnya. Mereka perlu belajar membedakan informasi yang kredibel dan akurat dari informasi yang menyesatkan atau provokatif,” ujar Darraz.

    Generasi muda, sambungnya, juga perlu mempromosikan dialog dan toleransi. Dengan segala keragaman Indonesia, generasi muda harus dapat membangun komunikasi yang sehat, dan bahkan dapat berperan aktif sebagai jembatan penghubung antar kelompok dengan perbedaan keyakinan, budaya, atau latar belakang.

    “Kuncinya adalah pada perjumpaan dengan komunitas yang berbeda. Mereka dapat memulai dialog yang terbuka dan saling menghormati untuk memahami perspektif yang berbeda,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi XIII DPR RI dukung langkah progresif Presiden melalui KemenHAM

    Komisi XIII DPR RI dukung langkah progresif Presiden melalui KemenHAM

    Dia (KemenHAM, red.) bukan proses penindakan, investigasi, advokasi, seperti Komnas (Komisi Nasional HAM), bukan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi XIII DPR RI menyatakan dukungan pada langkah progresif Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang ingin menjadikan hak asasi manusia (HAM) ssebagai semangat maupun perspektif dasar dalam pemerintahan, yang diwujudkan melalui pembentukan Kementerian HAM (KemenHAM).

    “Di dunia, kita ini Kementerian HAM yang ketiga. Setelah Brasil dan Pakistan, ada Indonesia. Artinya, spirit dari Pemerintahan Prabowo untuk mengampanyekan HAM itu suatu hal yang progresif,” kata Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa langkah progresif tersebut juga tercantum dalam Astacita Prabowo-Gibran, yakni membangun negara yang berbasiskan Pancasila dan HAM.

    Oleh sebab itu, dia mengharapkan bahwa KemenHAM ke depannya dapat membangun benchmark atau tolak ukur, sekaligus mengoordinasikan setiap kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah untuk mendorong terwujudnya relasi kerja maupun sosial berbasis HAM.

    “Jadi hal-hal seperti itu yang kita butuhkan. Dia (KemenHAM, red.) bukan proses penindakan, investigasi, advokasi, seperti Komnas (Komisi Nasional HAM), bukan,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengharapkan agar KemenHAM di masa kepemimpinan Natalius Pigai dapat membangun citra HAM di Indonesia semakin baik.

    “Kami akan lihat nanti apa program-program yang lebih detail untuk mengampanyekan itu dan di mana letak kebutuhannya,” jelasnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jenderal TNI AD pecahkan rekor MURI raih gelar akademik terbanyak

    Jenderal TNI AD pecahkan rekor MURI raih gelar akademik terbanyak

    Jakarta (ANTARA) – Jenderal bintang dua TNI Angkatan Darat Mayjen TNI Budi Pramono berhasil memecahkan rekor MURI sebagai prajurit TNI AD yang memiliki gelar akademik dan kompetensi terbanyak di Indonesia.

    Dalam rentang waktu 30 tahun lebih, Mayjen TNI Associate Prof. Dr. Budi Pramono, S. I. P., S. H., M. A., M.M., M. H., (GSC)., CIQaR., CIQnR., MOS., MCE., CIMMR., mengoleksi 12 gelar akademik dan sertifikasi kompetensi dari berbagai bidang ilmu mulai dari Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi, dan Pertahanan dan Keamanan dari kampus-kampus ternama dalam negeri dan luar negeri.

    Berkat prestasinya itu, Ketua Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) Jaya Suprana menyerahkan piagam penghargaan MURI Nomor 11996/R. MURI/X/2024 kepada Mayjen Budi di Kantor MURI, Jakarta, Kamis.

    Dalam acara penyerahan piagam MURI, Jaya Suprana sempat mengulik “kiat-kiat” Budi mengoleksi gelar-gelar akademik di belakangnya.

    Budi pun bercerita dia tergugah untuk terus menimba ilmu sejak mendapatkan tugas belajar ke Hull University, Inggris, pada 1997 oleh Presiden Prabowo Subianto, yang saat itu masih menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus.

    Budi, yang saat itu masih berpangkat kapten, menyebut dia mendapatkan tugas belajar itu setelah berhasil melewati serangkaian tes dan seleksi di lingkungan TNI AD.

    “Dorongan untuk menimba ilmu ini dipicu saat saya menerima tugas belajar untuk mengambil S2 ke Hull University oleh Jenderal Prabowo Subianto pada 1997. Saya ke-trigger karena bersemangat mendapatkan tugas belajar itu,” kata Mayjen Budi Pramono menjawab pertanyaan Jaya Suprana.

    Kemudian, selepas merampungkan studinya selama setahun di Inggris, Budi kembali ke Indonesia dan melanjutkan tugasnya sebagai prajurit, tetapi itu tak menyurutkan langkahnya untuk kembali mempelajari bidang ilmu lainnya. Alhasil, Budi kemudian mendapatkan gelar master Ilmu Hukum, master bidang Manajemen, hingga gelar doktor untuk Ilmu Politik pada 2018.

    Di Kantor MURI, Budi menyebut keinginannya terus menimba ilmu hingga akhirnya dia mengoleksi berbagai gelar akademik itu karena dia yakin ilmu merupakan senjata paling mematikan. Dia terinspirasi dari seruan Nelson Mandela: “Pendidikan adalah senjata paling kuat yang dapat kamu pakai untuk mengubah dunia”.Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat Mayjen TNI Associate Prof. Dr. Budi Pramono, S. I. P., S. H., M. A., M.M., M. H., (GSC)., CIQaR., CIQnR., MOS., MCE., CIMMR., di Kantor MURI, Jakarta, Kamis (31/10/2024) menerima piagam penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) karena memecahkan rekor MURI sebagai prajurit TNI Angkatan Darat yang meraih gelar akademik dan kompetensi terbanyak di Indonesia. Piagam penghargaan itu diberikan oleh Ketua MURI Jaya Suprana (kanan). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Oleh karena itu, dia mengaku tak akan berhenti menimba ilmu. Bahkan saat ini, Mayjen Budi pun dalam proses menyelesaikan pendidikan doktor Ilmu Hukum.

    Buat Budi, tak ada kata sulit dalam belajar. Dia mengaku menikmati masa-masa studinya. Alhasil, masa-masa senggang dan waktu libur pun dia gunakan untuk belajar.

    “Asalkan ada willingness (kemauan, red.) semua bisa diatasi,” kata Budi, yang saat ini bertugas sebagai Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

    Dalam lingkup militer, pendidikan yang diterima Budi juga terbilang lengkap. Budi mengikuti rangkaian pendidikan dan kursus Regimental Officer Advanced Course (Suslapa-II) di Australia pada 1996, kemudian di National Security Intelligence Training Course di Taiwan pada 1999. Dia kemudian menjadi lulusan terbaik (honor graduate) saat menempuh pendidikan Command and General Staff College di School of General Staff and Command di Manila, Filipina pada 2001. Dia lanjut terpilih sebagai peserta United Nations Logistics Course di Port Dickson pada 2002, Austfamil Course di Laverton, Australia pada 2003, dan Emergency Management Australia Course pada 2004.

    Dalam rentang kariernya, Budi masuk kecabangan Artileri Pertahanan Udara (Arh) selepas lulus Akmil, dan dia berdinas selama kurang lebih 10 tahun di Kostrad, kemudian lanjut ke Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Perwira tinggi bintang dua itu pada 2012 ditugaskan sebagai Atase Pertahanan (Athan) RI di Iran, yang juga membawahi Irak, Azerbaijan, dan Turkmenistan. Dalam penugasannya sebagai athan, dia mendapatkan penghargaan dari Duta Besar RI di Iran dan juga menjabat sebagai dean/ketua asosiasi athan-athan (MAAT) di Teheran, Iran.

    Di lingkungan kampus, Mayjen Budi saat ini aktif mengajar di Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM).

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024