Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • KPU DKI Jakarta siapkan 8.425.775 surat suara untuk pilkada

    KPU DKI Jakarta siapkan 8.425.775 surat suara untuk pilkada

    Selasa, 22 Oktober 2024 17:53 WIB

    Petugas menyortir dan melipat surat suara Pilkada DKI Jakarta 2024 di gudang logistik KPU Jakarta Timur, Pulogadung, Jakarta, Selasa (22/10/2024). KPU DKI Jakarta mempersiapkan 8.425.775 surat suara untuk pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 27 November 2024. ANTARA FOTO/Reno Esnir/tom.

    Petugas menyortir dan melipat surat suara Pilkada DKI Jakarta 2024 di gudang logistik KPU Jakarta Timur, Pulogadung, Jakarta, Selasa (22/10/2024). KPU DKI Jakarta mempersiapkan 8.425.775 surat suara untuk pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 27 November 2024. ANTARA FOTO/Reno Esnir/tom.

  • DKPP: Persoalan utama bukan kemampuan teknis, melainkan integritas

    DKPP: Persoalan utama bukan kemampuan teknis, melainkan integritas

    Bila penyelenggara pemilu punya integritas yang baik, hal-hal yang teknis itu tidak akan terjadi.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Heddy Lugito mengatakan bahwa persoalan utama penyelenggara pemilu saat ini bukan pada kemampuan teknis, melainkan pada aspek integritas.

    “Persoalan utama penyelenggara pemilu saat ini bukan soal kemampuan teknis, melainkan soal integritas. Itu yang paling bermasalah dan hampir semua persoalan muaranya dari integritas penyelenggara,” kata Heddy di Jakarta, Kamis (31/10) malam.

    Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama dengan KPU RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

    “Itu tantangan penyelenggara pemilu, bukan persoalan teknis, kemampuan teknis teman-teman sudah jago, tetapi persoalan integritas penyelenggara pemilu itu yang jadi keprihatinan DKPP,” ujarnya.

    Menurut dia, aspek integritas tersebut juga menyebabkan tumpukan aduan terkait dengan dugaan pelanggaran oleh penyelenggara pemilu pun tidak ditindaklanjuti.

    “Bila penyelenggara pemilu punya integritas yang baik, hal-hal yang teknis itu tidak akan terjadi,” ucapnya.

    Dalam kurun waktu 10 bulan terakhir, kata dia, DKPP telah memberhentikan 56 penyelenggara pemilu, baik anggota KPU maupun Bawaslu yang ada di tingkat pusat hingga daerah.

    “Sebanyak 56 diberhentikan secara tetap, tiga penyelenggara diberhentikan sementara, ini sampai pada pekan lalu,” tuturnya.

    Disebutkan bahwa perkara yang ditanganinya tersebut beragam. Namun, Heddy menyebut perkara pelanggaran etik tertinggi sekaligus terbanyak ialah terkait dengan penghitungan suara yang menyebabkan pergeseran suara antarcalon anggota legislatif.

    “Kami tempatkan sebagai pelanggaran etik yang paling tinggi karena ini berakibat dengan orang lain terpilih dan tidak terpilih, tentu saja sanksinya sangat berat, sampai pada pemberhentian sebagai ketua, itu yang paling banyak,” paparnya.

    Di luar perkara-perkara terkait dengan tahapan, dia menyebut perkara pelanggaran etik penyelenggara pemilu terbanyak kedua yang ditangani oleh DKPP RI adalah perkara asusila.

    “Baru kemudian ada perkara yang diberhentikan ada kasus narkoba, kekerasan dalam rumah tangga juga diadukan ke DKPP yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu,” urainya.

    Namun, dia menekankan bahwa sejauh ini kewenangan penindakan yang dimiliki DKPP RI masih bersifat pasif sehingga pihaknya baru akan memproses setelah adanya aduan yang masuk.

    “Sebesar apa pun pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu kalau tidak diadukan, DKPP tidak bisa bertindak karena sifatnya adalah pasif,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Teluk Wondama lakukan sosialisasi pilkada dengan hiburan rakyat

    KPU Teluk Wondama lakukan sosialisasi pilkada dengan hiburan rakyat

    Wasior (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, melakukan sosialisasi pemilihan kepala daerah (pilkada) kepada warga dengan menggelar jalan sehat dan Hiburan Rakyat 27 Hari Menuju Pilkada Teluk Wondama.

    Ketua KPU Kabupaten Teluk Wondama Yustinus Rumabur di Wasior, Kamis (31/10), menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya KPU untuk mengajak warga menyukseskan pilkada pada tanggal 27 November 2024.

    “Saya mengajak seluruh masyarakat yang sudah memilik hak pilih untuk menggunakan hak pilih dengan cerdas pada tanggal 27 November mendatang,” ujarnya.

    Melalui momen sosialisasi ini, pihaknya mengajak seluruh warga untuk memilih dengan cerdas dan tidak memilih karena uang.

    Melalui pilkada ini, kata dia, warga Teluk Wondama dapat memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan.

    Oleh karena itu, peserta Pilkada Teluk Wondama 2024, yakni pasangan Elysa Auri-Alex Marani (AMAN) dan pasangan Hendrik Mambor-Andarias Kayukatuy (HEMAT), diajak langsung ikut serta pada kegiatan tersebut.

    Ribuan warga kota Wasior dan sekitarnya ikut ambil bagian dalam acara tersebut.

    Jalan sehat mengambil start dari depan Taman Masasoya Topai Wasior menuju lapangan sepak bola SMAN 01 Wondama dimulai pukul 15.00 WIT.

    Meski di tengah panas terik, warga dari berbagai kalangan terlihat antusias mengikuti jalan sehat yang menyediakan undian berhadiah.

    Kegiatan dihadiri Pjs. Bupati Teluk Wondama Derek Ampner, anggota KPU Kabupaten Teluk Wondama, Ketua Bawaslu Epianus Rawar, Ketua DPRD Sementara Sarah Silambi, serta perwakilan dari Polres dan Kodim Teluk Wondama.

    Hiburan rakyat dalam rangka 27 hari menuju Pilkada Teluk Wondama dimeriahkan sejumlah penyanyi lokal Papua seperti Dj. Sammy Manggorap dan penyanyi asal Ambon Fresly Nikijuluw. Ribuan orang tampak bergoyang hingga menjelang tengah malam.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi II minta KPU sempurnakan Sirekap sebelum digunakan di pilkada

    Komisi II minta KPU sempurnakan Sirekap sebelum digunakan di pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menyempurnakan terlebih dahulu Sistem Informasi dan Rekapitulasi (Sirekap) sebelum digunakan kembali pada penyelenggaraan Pilkada 2024.

    “Komisi II DPR RI menegaskan kembali kepada KPU RI untuk menyempurnakan terlebih dahulu Sirekap untuk kemudian disepakati bersama penggunaannya pada rapat berikutnya,” kata Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda membacakan salah satu butir kesimpulan rapat, Kamis.

    Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama dengan KPU RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf juga menggarisbawahi sejumlah masukan yang disampaikan anggota Komisi II DPR RI dalam rapat tersebut agar Sirekap dikaji ulang sebelum digunakan kembali pada Pilkada 2024.

    “Saya pikir apa yang sudah disampaikan kawan-kawan semua ada benarnya saya setuju itu Sirekap harus kita revieu ulang apakah masih butuh kalau kita tidak bisa melakukan pengamanan data?” katanya.

    Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin tak memungkiri apabila penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024 lalu menimbulkan sejumlah kompleksitas permasalahan di publik.

    “Kemeriahan dalam tanda kutip ‘kegaduhan’ mungkin ketika Sirekap 2024 kemarin analisis kami memang tidak bisa 100 persen sempurna,” ujar Afif, sapaan karibnya, dalam rapat.

    Dia menekankan bahwa seyogianya semangat penggunaan Sirekap adalah untuk mendokumentasikan formulir C hasil (plano) dengan cepat sebagaimana perhitungan resmi secara manual.

    “Percepatan dokumentasi ini penting meskipun dia tidak official, kaitan dengan pengaturan dia tidak official ini memang di undang-undang tetapi semangat kami itu sebenarnya,” tuturnya.

    Dia pun mempersilakan Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos untuk menjelaskan secara detail mekanisme baru Sirekap pascamasukan dari banyak pihak, namun Komisi II DPR RI menyepakati agar pembahasan terkait Sirekap diagendakan secara khusus dalam rapat terpisah lain waktu.

    Afif pun menyebut bahwa pihaknya pada Kamis malam akan mematangkan penggunaan Sirekap untuk Pilkada 2024, berkaitan dengan banyaknya masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Sirekap yang digunakan pada Pemilu 2024 lalu.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenkumham jaga kepercayaan publik lewat pelayanan informasi PPID

    Kemenkumham jaga kepercayaan publik lewat pelayanan informasi PPID

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjaga kepercayaan publik terhadap instansi lewat komitmen pemberian layanan yang optimal, salah satunya melalui pelayanan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

    Dalam acara Konsinyering PPID Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Jakarta, Rabu (30/10), Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja sama Kemenkumham Hantor Situmorang mengatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan akan semakin menumbuhkan kepercayaan publik dan meningkatkan citra positif terhadap instansi.

    “Pelajari tugas dan fungsi PPID, struktur PPID-nya. Jangan sampai PPID tidak tahu apa tugas dan fungsinya, dan harus lapor ke siapa terkait PPID,” kata Hantor seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Dia menegaskan, PPID di lingkungan Kemenkumham pada umumnya dan DJKI pada khususnya, harus memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi informasi dalam pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat.

    Hantor menyebutkan, hal pertama yang harus diperhatikan, yakni melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan. Standar pelayanan menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan dan tolak ukur kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik.

    Kemudian hal kedua, yaitu pelayanan yang diberikan harus mengacu pada dasar hukum. Dalam pelayanan informasi publik melalui PPID, terdapat Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta peraturan-peraturan lainnya yang mengatur dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

    Ia menambahkan, hal ketiga, yakni petugas yang memberikan pelayanan harus memiliki kompetensi di bidangnya. Untuk itu, perlu dilaksanakan berbagai kegiatan guna peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola pelayanan.

    “Diharapkan SDM pemangku tugas dan fungsi layanan PPID dapat memperoleh wawasan baru dan meningkatkan talenta yang diperlukan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada publik,” ujarnya.

    Hantor melanjutkan, hal keempat yang perlu diperhatikan, yaitu pelayanan yang diberikan harus cepat dan tepat serta sesuai dengan maklumat pelayanan. Kelima, informasi yang disampaikan harus jelas dan akurat.

    Dirinya pun mengapresiasi DJKI yang telah menyelenggarakan Konsinyering PPID kali ini. Kegiatan konsinyering yang dilakukan merupakan aksi nyata untuk melakukan pengembangan dalam pelayanan PPID serta peningkatan kualitas SDM para pemangku tugas dan fungsi PPID di lingkungan DJKI.

    Sementara itu, Sekretaris DJKI Kemenkumham Anggoro Dasananto memandang dengan adanya keterbukaan informasi publik, transparansi bisa dilihat sebagai informasi untuk mengakses berbagai layanan terkait kekayaan intelektual.

    Menurut dia, hak masyarakat untuk mengakses informasi menjadi sangat penting karena dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)mengamanatkan bahwa mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia (HAM).

    “Tentunya informasi pelayanan yang ada di DJKI harus dapat diakses dengan mudah dan cepat, dengan adanya perkembangan teknologi informasi,” ujar Anggoro dalam kesempatan yang sama.

    Dia menuturkan kegiatan Konsinyering PPID bukan hanya dilakukan untuk menggugurkan kewajiban, akan tetapi untuk memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang diKecualikan (DIK) di lingkungan DJKI.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Para cagub Bengkulu sepakat jaringan internet solusi ekonomi digital

    Para cagub Bengkulu sepakat jaringan internet solusi ekonomi digital

    Bengkulu (ANTARA) – Dua pasang calon gubernur(cagub) Bengkulu baik nomor urut 1 maupun 2 sepakat pengembangan ekonomi digital salah satunya bergantung pada pemerataan dan ketersediaan jaringan internet yang memadai hingga ke pelosok.

    “Pemerintah provinsi harus memikirkan internet gratis di desa-desa, sebab ternyata banyak desa yang jauh dari sinyal internet (yang memadai),” kata calon gubernur Bengkulu nomor urut 1 Helmi Hasan dalam debat kandidat perdana Pilkada Serentak 2024 di Bengkulu, Kamis.

    Menurut dia, penting menyediakan jaringan internet memadai sehingga masyarakat dapat mengakses ekonomi dan pasar digital dengan baik.

    Bahkan, penyediaan jaringan WiFi gratis setiap desa, kata dia akan meningkatkan ekonomi digital daerah ke depannya. Hal itu juga dapat menstimulasi produk unggulan masyarakat hingga pedesaan masuk dalam katalog elektronik dan pasar digital (e-commerce).

    Calon gubernur Bengkulu nomor urut 2 Rohidin Mersyah menyebutkan hal serupa, pengembangan ekonomi digital lokal berkaitan erat dengan ketersediaan jaringan internet memadai.

    “Terkait pengembangan ekonomi digital lokal, maka yang pertama dipastikan bahwa seluruh wilayah Bengkulu ini memang tidak ada lagi yang blankspot atau low sinyal,” kata dia.

    Bahkan menurut gubernur petahana itu, saat menjabat sebagai Gubernur Bengkulu Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berupaya meningkatkan kualitas internet di seluruh penjuru Bumi Rafflesia.

    Pewarta: Boyke Ledy Watra
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU: Anggaran hibah daerah untuk Pilkada 2024 Rp28,6 triliun

    KPU: Anggaran hibah daerah untuk Pilkada 2024 Rp28,6 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa total anggaran Pilkada 2024 yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) per 28 Oktober capai Rp28,6 triliun.

    “Total anggaran yang sudah NPHD per 28 Oktober Rp28.686.636.745.317,” kata Afif, sapaan karibnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Dari jumlah itu, dia menyebut sebanyak 99,77 persen total anggaran Pilkada 2024 sudah dicairkan per 28 Oktober 2024.

    “Yang sudah ditransfer Rp28.621.017.033.621 atau 99,7 persen, untuk ini hampir sudah 100 persen dana tertransfer dari alokasi pilkada yang dari dana-dana Pemda,” ucapnya.

    Dia lantas menuturkan progres persiapan tahapan pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada 2024.

    “Regulasi; peraturan, pedoman teknis, dan buku panduan sudah kami siapkan,” katanya.

    Dia menyebut pihaknya juga sedang melakukan rekrutmen jajaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

    “Kemudian sarana prasarana, alat bantu teknologi, alat penggandaan, penyiapan TPS (tempat pemungutan suara) kami laksanakan,” ujarnya.

    Termasuk, lanjut dia, pihaknya tengah menyiapkan logistik untuk pelaksanaan Pilkada 2024.

    “Penyiapan logistik yang sekarang sedang dilakukan; percetakan dan pengiriman ke lokasi-lokasi, daerah-daerah,” kata dia.

    Dia lantas berkata, “Untuk pengadaan logistik; bilik suara, kabel ties sudah 100 persen produksinya, pengirimannya juga sudah 99 persen, tinta 99 persen, kotak suara dan segel sudah 100 persen.”

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPRD DKI targetkan Perda APBD 2025 disahkan akhir November

    DPRD DKI targetkan Perda APBD 2025 disahkan akhir November

    Jakarta (ANTARA) – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi DKI Jakarta menargetkan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 menjadi perda pada tanggal 28 November 2024.

    Oleh karena itu, kata Ketua Bamus DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin dalam keterangan di Jakarta, Kamis, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD TA 2025 secara maraton.

    “Ada perubahan, kami rencanakan 28 November, H plus 1 pencoblosan Pilkada 2024 sudah selesai semua,” ujarnya.

    Khoirudin mengatakan bahwa DPRD Provinsi DKI Jakarta akan mulai mengadakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pejabat Gubernur mengenai Raperda tentang APBD DKI Jakarta TA 2025 pada tanggal 7 November 2024.

    Pada tanggal 11 November, DPRD Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan mengadakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD DKI Jakarta TA 2025.

    Pada hari yang sama, sambung Khoirudin, penyampaian jawaban penjabat gubernur atas pemandangan umum faksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD DKI Jakarta TA 2025.

    DPRD Provinsi DKI Jakarta juga akan menggelar rapat kerja di komisi-komisi bersama eksekutif dalam rangka pembahasan dan pendalaman terhadap Raperda tentang APBD DKI Jakarta TA 2025 pada tanggal 18 sampai dengan 20 November 2024.

    Pada tanggal 21 November 2024, DPRD Provinsi DKI Jakarta mengadakan rapat penyusunan laporan Komisi-Komisi terhadap Raperda tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025.

    Setelahnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta mengadakan rapat dengan agenda menyampaikan laporan hasil pembahasan komisi-komisi, penjelasan eksekutif, serta membahas dan memaparkan Raperda tentang APBD DKI Jakarta TA 2025.

    Pada hari yang sama, DPRD juga menggelar rapat pimpinan gabungan dengan agenda penelitian akhir dan persetujuan Raperda tentang APBD DKI Jakarta TA 2025.

    Pada tanggal 28 November 2024, DPRD Provinsi DKI Jakarta akan mengadakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta.

    Selanjutnya permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna, penandatanganan persetujuan bersama pimpinan dewan dengan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, dan pengungkapan pendapat akhir Penjabat Gubernur DKI Jakarta terhadap Raperda tentang APBD DKI Jakarta TA 2025.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sahut-sahutan di Senayan untuk revisi UU Pemilu

    Sahut-sahutan di Senayan untuk revisi UU Pemilu

    sudah 26 tahun reformasi, … kita sepakat bahwa demokrasi kita harus bergeser dari demokrasi prosedural ke demokrasi substansial

    Jakarta (ANTARA) – “Pengalaman adalah guru terbaik,” merupakan pepatah yang semestinya selalu dimaknai dalam aktivitas demokrasi yang paling konkret dilakukan masyarakat di Indonesia, yakni dalam pemilihan umum.

    Tak terasa negara Indonesia yang sepakat untuk menerapkan sistem demokrasi ini tak lama lagi menginjak usia 80 tahun. Selama itu pula, sistem pemilu terus berubah-ubah mengikuti perkembangan situasi politik.

    Walaupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung baru digelar lima kali sejak tahun 2004, pesta demokrasi di negeri ini sebetulnya sudah ada sejak tahun 1955 dengan adanya pemilu legislatif.

    Dahulu, pemilu legislatif merupakan gerbang awal untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebab, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berperan untuk menentukan sosok pemimpin bangsa.

    Dari beragam pengalaman yang muncul selama perjalanannya, sistem pemilu akhirnya diganti dengan sistem pemilihan secara langsung. Kini, rakyat pun bisa secara langsung memilih calon eksekutif maupun legislatif dengan mencoblos kertas berisi foto beserta nama kandidat.

    Namun seperti pepatah di awal, sistem pemilu terkini yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih menyisakan kompleksitas, berdasarkan penilaian sejumlah pihak. Maka ide untuk transformasi kian berkembang, agar sistem pemilu selalu bisa disempurnakan.

    Kini, DPR RI melalui Badan Legislasi sedang menyerap masukan dari berbagai kalangan untuk menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029. Salah satu aspirasi yang kerap menjadi pembahasan hangat adalah untuk merevisi sistem pemilu dengan memasukkan RUU Pemilu dalam Prolegnas.

    Keserentakan

    Pemilu 2019 merupakan sejarah bagi Indonesia karena menjadi pesta demokrasi yang pertama kalinya dilaksanakan secara serentak, dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

    Dengan begitu, ada lima surat suara yang musti dicoblos oleh masyarakat di dalam bilik suara. Setelah membuka lipatan dan melipat kembali lima surat suara, tentunya mereka pun memasukkan satu per satu surat suara ke dalam lima kotak yang berbeda.

    Adanya sistem pemilu serentak merupakan hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2013. Putusan tersebut menyatakan bahwa Pemilu 2019 dan seterusnya harus dilaksanakan secara serentak dengan lima kotak.

    Pertimbangannya, MK mendorong agar pemilu serentak itu menciptakan efektivitas terhadap sistem presidensial, serta mempertimbangkan efisiensi penyelenggaraan pemilu.

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • KRI SIM-367 latihan pratugas di Laut Jawa jelang berangkat ke Lebanon

    KRI SIM-367 latihan pratugas di Laut Jawa jelang berangkat ke Lebanon

    Jakarta (ANTARA) – Kapal perang Republik Indonesia KRI Sultan Iskandar Muda-367, helikopter AS565 MBe Panther HS-1306, dan prajurit TNI AL yang tergabung dalam Satgas MTF TNI Kontingen Garuda XXVIII-P/UNIFIL latihan fase laut di Laut Jawa sejak pekan lalu sampai dengan Kamis.

    Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan rangkaian latihan itu merupakan bagian dari latihan pratugas untuk prajurit TNI AL yang bakal bertugas bersama Maritime Task Force (MTF) Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).

    Dalam rangkaian itu, heli AS565 MBe Panther HS-1306 yang tergabung dalam Satgas MTF TNI Kontingen Garuda XXVIII-P/UNIFIL menjalankan sejumlah materi latihan, yang mencakup pendaratan lintas kapal (cross-deck exercise) dari KRI Sultan Iskandar Muda (SIM) ke KRI Sultan Hasanuddin-366 dan sebaliknya, kemudian evakuasi medis udara, terbang malam, dan angkut dan kirim barang atau orang dari geladak kapal ke helikopter (vertical replenishment).

    Komandan Wing (Danwing) Udara 2 Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut (Puspenerbal) Kolonel Laut (P) Adam Firmansyah, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan TNI AL, menjelaskan keseluruhan materi itu merupakan kompetensi yang wajib dikuasai oleh para pilot dan kru udara (aircrew) yang bakal bertugas bersama Satgas MTF di Lebanon pada 2025.

    Beberapa hari sebelumnya, KRI SIM-367 pada Selasa (29/10) juga mengikuti sejumlah materi latihan, yang mencakup latihan pengecekan komunikasi (commcheck), peperangan anti-udara (ADEX 470), cross-deck landing, evakuasi medis (medevac), latihan peperangan antipermukaan (SURFEX 991, 992, dan 995), latihan penanggulangan kerusakan (DCEX), latihan terbang malam untuk helikopter (Night Flyex), EWX 207 (RENTEX), latihan komunikasi sandi morse menggunakan cahaya (FLASHEX), latihan embarkasi (BOARDEX), latihan penembakan senjata kapal (GUNNEX), latihan mengirimkan logistik/isi bahan bakar antarkapal (RAS mailbag), dan vertical replenishment.

    Dalam rangkaian latihan itu, KRI SIM-367 berlatih bersama KRI Sultan Hasanuddin, yang merupakan bagian dari Satuan Kapal Eskorta Komando Armada II TNI AL.

    Satgas MTF TNI Kontingen Garuda (Konga) XXVIII-P/UNIFIL sebelumnya juga mengikuti rangkaian latihan fase pangkalan (harbour phase) yang mencakup helo operation, COE inspection, negosiasi dan penutupan jalan, damage control, VIP visit, medical handling, conduct discipline team, media handling, medal parade, dan transfer of authority.

    Komandan KRI SIM-367 Letkol Laut (P) Anugerah Annurullah, yang juga bertindak sebagai Dansatgas MTF TNI Konga XXVIII-P/UNIFIL menjelaskan rangkaian latihan itu bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan prajurit dan mengasah naluri tempur yang nantinya berguna saat mereka bertugas di daerah operasi.

    Pasukan TNI AL yang tergabung dalam Satgas MTF TNI Kontingen Garuda XXVIII-P/UNIFIL dijadwalkan berlayar dengan KRI Sultan Iskandar Muda-367 ke Pelabuhan Beirut, Lebanon pada Desember 2024.

    Satgas MTF yang saat ini dipersiapkan oleh TNI AL itu terdiri atas prajurit TNI AL dari pengawak kapal perang, perwira penerbang, perwira penerangan, perwira psikologi, perwira bidang intelijen, perwira kesehatan, prajurit dari Komando Pasukan Katak (Kopaska), dan penyelam.

    Satgas MTF TNI Kontingen Garuda XXVIII-P/UNIFIL itu akan melanjutkan tugas Satgas MTF TNI Konga XXVIII-O/UNIFIL yang saat ini masih bertugas bersama KRI Diponegoro-365 di Beirut, Lebanon.

    Dari markas Koarmada II, Surabaya, KRI Sultan Iskandar Muda nantinya berlayar ke Jakarta, kemudian ke Batam, Sri Lanka, Oman, Mesir, dan tiba di tujuan Beirut, Lebanon.

    Maritime Task Force (MTF) merupakan salah satu satuan yang bernaung di bawah kendali Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).

    Selain MTF, TNI juga mengirim pasukannya untuk bergabung dengan satuan-satuan lain UNIFIL yang mencakup Satgas Batalyon Mekanis (INDOBATT), Satgas Pendukung Markas/Force Headquarter Support Unit (FHQSU), Satgas Indo Force Protection Company (FPC), Satgas Koordinasi Sipil-Militer/Civilian Military Coordination (CIMIC) TNI, Satgas Military Community Outreach Unit (MCOU), dan Satgas Level 2 Hospital.

    Sebagian besar prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL beroperasi di darat, sedangkan Satgas MTF menjalankan tugasnya di laut.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024