Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Kemendagri tegaskan surat kerja sama yang beredar adalah palsu

    Kemendagri tegaskan surat kerja sama yang beredar adalah palsu

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa surat daftar kerja sama dengan kop Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang beredar secara daring adalah palsu dan menyesatkan.

    Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan menegaskan surat tersebut bukan dokumen resmi yang diterbitkan Kemendagri.

    “Kami pastikan surat itu palsu dan tidak berasal dari Kemendagri,” kata Benni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Benni menegaskan secara tata naskah dan format, surat yang beredar jelas berbeda dari ketentuan resmi yang berlaku di lingkungan Kemendagri.

    “Dari sisi tata naskah, surat tersebut tidak sesuai dengan standar administrasi surat-menyurat Kemendagri. Jadi, sekali lagi kami tegaskan surat itu palsu,” ujar Benni.

    Ia menjelaskan bahwa setiap mekanisme kerja sama dengan Kemendagri dikoordinasikan melalui unit kerja khusus di bawah Sekretariat Jenderal, yakni Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Fasker).

    Untuk itu, ia meminta masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap dokumen, surat, atau informasi apa pun yang mengatasnamakan Kemendagri tanpa verifikasi dari kanal resmi Kemendagri.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang mengatasnamakan Kemendagri. Bila ragu, silakan konfirmasi langsung melalui situs atau kanal resmi Kemendagri,” ujarnya.

    Benni menambahkan Kemendagri berkomitmen menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan dan program pemerintahan.

    Ia juga mengingatkan bahwa penyebaran berita bohong atau hoaks dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensesneg-Kepala BKP hadiri pameran foto ANTARA setahun Prabowo

    Mensesneg-Kepala BKP hadiri pameran foto ANTARA setahun Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi hingga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) Angga Raka menghadiri acara pameran foto yang digelar oleh Kantor Berita ANTARA bertajuk “Haluan Merah Putih, Satu Tahun Prabowo-Gibran”.

    Acara pameran itu digelar di ANTARA Heritage Center (AHC), Jalan Antara, Jakarta, Kamis. Selain Mensesneg dan Kepala BKP, hadir juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan para perwakilan kementerian/lembaga lainnya

    “Selamat datang di kantor yang penuh makna sejarah,” kata Direktur Utama LKBN ANTARA Akhmad Munir.

    Munir menjelaskan bahwa ada sekitar 117 foto dan puluhan karya multi platform lainnya yang dipajang dalam pameran tersebut. Dia menjelaskan pameran jurnalistik Haluan Merah Putih ini merekam denyut Indonesia dalam menapaki babak baru pembangunan bangsa.

    Menurut dia, semua karya yang dipamerkan adalah hasil dari peliputan pewarta ANTARA di lapangan. Karya-karya yang dihasilkan, kata dia, bukan sekadar mendokumentasikan peristiwa, melainkan juga menjadi cermin semangat ANTARA sebagai komponen strategi pers nasional yang berpihak pada kebenaran dan kemanusiaan.

    “Sebagai kantor berita resmi negara, ANTARA memiliki tanggung jawab moral untuk menyalakan lentera informasi yang mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat,” kata Munir yang juga merupakan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.

    Sementara itu, Mensesneg Prasetyo Hadi mengucapkan terima kasih kepada Kantor Berita ANTARA yang telah dalam satu tahun ini mendokumentasikan seluruh kegiatan program yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dia menyadari bahwa dalam satu tahun Prabowo-Gibran telah banyak program yang dijalankan yang semuanya dilandasi oleh semangat dan kecintaan kepada bangsa dan negara. Dia pun menilai judul “Haluan Merah Putih” adalah judul pameran yang tepat.

    “Kami adalah yang sekarang diberi tugas dan amanah bersama-sama dengan masyarakat Indonesia dan insan pers untuk menjalankan ‘Haluan Merah Putih’ kita dalam segala aspek,” kata Prasetyo.

    Kepala BKP Angga Raka Prabowo mengatakan bahwa dia kerap mendengar cerita dari pewarta ANTARA ketika berada di lapangan dan meliput seluruh kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan bahwa kebijakan Prabowo itu dianggap langsung dirasakan oleh masyarakat.

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada LKBN ANTARA sebagai kantor berita negara, kantor berita pejuang,” kata Angga Raka.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR minta grup InJourney saling terpadu wujudkan pariwisata kesehatan

    DPR minta grup InJourney saling terpadu wujudkan pariwisata kesehatan

    Denpasar (ANTARA) – Komisi VII DPR RI meminta grup InJourney atau PT. Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) saling terpadu antar-anak perusahaan dalam mewujudkan pariwisata kesehatan.

    Ini disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di Bali International Hospital, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur, Denpasar, Kamis.

    “Ini kan satu grup holdings yang membuat program ini itu, saya ingin ada program terpadu yang dimiliki InJourney agar tidak banyak orang Indonesia berobat ke luar negeri sekaligus bisa menumbuhkan jumlah wisatawan Bali,” ucapnya.

    Evita yang juga wakil ketua komisi itu melihat hingga saat ini belum ada keterpaduan semuanya, misalnya kaitan antara PT. Angka Pura Indonesia atau InJourney Airport dengan PT. Hotel Indonesia Natour atau InJourney Hospitality dalam membawa wisatawan calon pengguna Bali International Hospital dari bandara ke KEK Kesehatan Sanur.

    Berdasarkan pengalamannya, semestinya InJourney memberikan fasilitas optimal bagi pengguna layanan, mulai dari kendaraan antar-jemput pasien menuju rumah sakit, hingga pemanduan bagi pasien selama atau pasca-pengobatan ke hotel.

    Dengan pelayanan terintegrasi tersebut, DPR RI meyakini Bali International Hospital akan optimal, bahkan perusahaan-perusahaan BUMN itu bisa membantu Bali dalam mengubah stigma pariwisata berlebih menjadi pariwisata khusus.

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay turut menegaskan agar peran perusahaan InJourney berdampak positif bagi masyarakat sekitar.

    “Kami mengawasi pelayanan mereka dalam bidang pariwisata dan pelayanan kesehatan, dibenak kami bagaimana agar organisasi yang baru lahir ini harus berdampak luas bagi kepentingan bangsa terutama masyarakat sekitar dan agar bisa ditingkatkan lagi, jangan sampai kehadiran lembaga ini tidak berdampak bagi masyarakat kami ini berat tugasnya,” ujarnya.

    Melihat potensi pariwisata kesehatan di KEK Kesehatan Sanur, Saleh Partaonan bahkan mendorong Kementerian Pariwisata membuat tugas khusus dalam mengembangkan pariwisata medis.

    “Orang Indonesia selalu kalau sakit berobatnya tidak di Jakarta atau Surabaya atau Makassar, tapi ke Singapura, saya tidak tahu kenapa orang lebih akrab dengan Singapura, Kuala Lumpur, Hongkong, dan Jepang, tapi sekarang di Indonesia sudah hadir ini jadi agar uang kita daripada ke luar negeri agar tetap di Indonesia ini,” kata dia.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri ingatkan pemda dukungan program Kopdeskel Merah Putih

    Wamendagri ingatkan pemda dukungan program Kopdeskel Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan sekretaris daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia untuk mendukung program prioritas nasional, salah satunya Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

    Bima menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang diteruskan melalui Menteri Dalam Negeri untuk segera mempercepat pembangunan gerai Kopdeskel yang ditargetkan mencapai 80 ribu unit di seluruh Indonesia.

    “Ditargetkan kita akan mulai pembangunan di bulan ini, dan akan selesai pembangunannya pada bulan Maret,” kata Bima Arya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Bima Arya saat menutup Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

    Bima mengatakan setiap gerai akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp3 miliar, yang terdiri atas Rp2,5 miliar untuk bangunan dan kendaraan, serta Rp500 juta untuk modal dan kebutuhan barang.

    Skema teknis pendanaan dan pengembalian akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). “Yang pasti harus ada akselerasi untuk kesiapan pembangunannya,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri bersama kementerian/lembaga terkait bertugas memastikan ketersediaan serta pemanfaatan lahan dan aset milik daerah atau negara yang akan digunakan untuk pembangunan gerai tersebut.

    Wamendagri meminta para sekda segera berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Koperasi, serta Satgas di tingkat kecamatan. Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan terpenuhinya empat kriteria utama lahan, yakni alas hak, luasan, lokasi strategis, dan kondisi lahan.

    “Jadi, ketika (sekda dan kepala Bapepeda) kembali ke daerah tolong langsung berkoordinasi dengan OPD (organisasi perangkat daerah) ini untuk memastikan ketersediaan lahan,” kata Bima.

    Bima Arya menjelaskan lahan harus memiliki status kepemilikan yang jelas, luas lahan yang memadai, mudah diakses masyarakat, serta berada di lokasi yang stabil dan bebas dari risiko bencana.

    Ia menegaskan bahwa dana Rp2,5 miliar untuk pembangunan tidak dapat digunakan untuk kegiatan pembebasan lahan.

    Terakhir, Bima menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta rakor atas masukan dan kerja sama yang telah diberikan selama acara berlangsung.

    Ia menyebut banyaknya masukan program dari daerah menunjukkan tingginya antusiasme peserta dalam menyusun rencana pembangunan.

    Namun demikian, Bima menekankan bahwa pemerintah akan memfokuskan dukungan pada daerah-daerah yang paling membutuhkan untuk memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM). Tujuannya agar jangan sampai penyesuaian dana transfer ke daerah berdampak terhadap SPM.

    “Semoga yang kita lakukan hari ini memberikan dampak yang signifikan bagi kita bersama, memastikan pelayanan publik terus berjalan, dan juga terhadap sinkronisasi pusat dan daerah,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MKD nyatakan Rahayu Saraswati tetap Anggota DPR RI dan tidak nonaktif

    MKD nyatakan Rahayu Saraswati tetap Anggota DPR RI dan tidak nonaktif

    Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyatakan bahwa Rahayu Saraswati Djojohadikusumo tetap merupakan Anggota DPR RI periode 2024-2029, sehingga statusnya tidak nonaktif.

    “MKD DPR RI memutuskan bahwa Saudari Rahayu Saraswati tetap sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029,” kata Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam di Jakarta, Kamis.

    Adapun keputusan itu dilakukan guna menindaklanjuti surat Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor 10-043/B/MK-GERINDRA/2025 tertanggal 16 Oktober 2025 perihal surat keterangan terkait keanggotaan Saudari Rahayu Saraswati.

    Dia menjelaskan bahwa keputusan itu diambil setelah MKD DPR RI melakukan pembahasan dan mempertimbangkan aspek hukum, ketentuan tata beracara MKD. Selain itu, dia mengatakan MKD DPR RI juga memutuskan hal itu berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra.

    Menurut dia, MKD akan terus menjalankan tugas konstitusionalnya secara profesional, independen, dan berpedoman pada prinsip-prinsip penegakan etik dalam menjaga marwah dan kehormatan lembaga legislatif.

    Sebelumnya pada Rabu (10/9), Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan mundur sebagai Anggota DPR RI karena memahami ada ungkapannya beberapa waktu lalu yang dinilai menyakiti banyak pihak.

    Dia pun memohon maaf sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahannya tersebut. Kemudian Fraksi Partai Gerindra sebagai anggota DPR RI pun menonaktifkan keponakan Presiden Prabowo Subianto itu setelah menyatakan mengundurkan diri.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri: Koperasi Merah Putih transformasi ekonomi daerah pesisir

    Kemendagri: Koperasi Merah Putih transformasi ekonomi daerah pesisir

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri mendorong transformasi ekonomi daerah pesisir Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam rangka memperkuat ekonomi biru dan hilirisasi sektor kelautan dan perikanan.

    Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi penopang utama ekonomi biru. Hal ini adalah bagian dari agenda nasional untuk mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    “Hal ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menjalankan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Amran dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya saat membuka rapat koordinasi bertajuk Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih di Kawasan Pesisir.

    Amran menegaskan pentingnya forum koordinasi ini untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terintegrasi dengan destinasi wisata bahari di kawasan strategis.

    Pemerintah mendorong pemanfaatan kawasan khusus seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di daerah pesisir sebagai potensi penggerak ekonomi nasional menuju target pertumbuhan 8 persen.

    Amran berharap, melalui rapat ini dapat terhimpun data penyelenggaraan Koperasi Merah Putih di wilayah pesisir berbasis sektor pariwisata.

    Hasilnya diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan model integrasi koperasi dengan pengembangan destinasi bahari di KSPN, sekaligus menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan pusat dan daerah dalam penguatan koperasi di kawasan pesisir.

    Dalam rapat tersebut, perwakilan Kementerian Koperasi Eko Sari Budirahayu menjelaskan bahwa pihaknya tengah berfokus pada pendampingan Business Assistant (BA) bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

    Tenaga pendamping ini berperan dalam pengelolaan dokumen, penyusunan laporan, pendampingan akses SIMKOPDES, hingga memastikan koperasi dapat mandiri dan beroperasi secara berkelanjutan.

    Dari perspektif sektor kelautan dan pariwisata, Eka Kurniadi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan dukungan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang dirancang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan.

    Sementara itu, Utari Widyastuti dari Kementerian Pariwisata menambahkan, program Desa Wisata juga turut mendukung penyelenggaraan Koperasi Merah Putih melalui kolaborasi lintas kementerian guna memperkuat ekosistem pariwisata berbasis desa

    Menutup rapat, Hanafi, Kasubdit Kawasan Khusus Ditjen Bina Adwil, menegaskan bahwa koperasi nelayan eksisting tidak diwajibkan bertransformasi menjadi Koperasi Merah Putih, kecuali bagi koperasi yang masih pasif.

    “Transformasi bersifat sukarela bagi koperasi yang sudah maju,” jelasnya.

    Ia menambahkan, sinergi antar kementerian antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memperkuat kelembagaan, operasional, serta optimalisasi potensi ekonomi kawasan pesisir.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Hasil penghematan dan penyitaan diinvestasikan ke pendidikan

    Prabowo: Hasil penghematan dan penyitaan diinvestasikan ke pendidikan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan seluruh hasil penyitaan negara dari berbagai kasus kejahatan, termasuk korupsi dan penyalahgunaan narkotika, akan diinvestasikan untuk pendidikan.

    Menurutnya, pendidikan merupakan kunci utama menuju masa depan bangsa yang lebih baik.

    “Pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa. Kita akan kerahkan semua hasil penghematan, semua hasil penyitaan, untuk diinvestasikan pada pendidikan anak-anak kita. Sekolah akan kita renovasi, dan sekarang kita membangun Sekolah Rakyat. Ke depan juga akan kita dirikan sekolah menengah dan universitas-universitas,” kata Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu.

    Presiden juga pernah menegaskan hal senada saat Kejaksaan Agung menyerahkan uang sitaan kasus korupsi Crude Palm Oil (CPO) kepada Kementerian Keuangan senilai Rp13 triliun. Prabowo memerintahkan agar uang tersebut dialokasikan untuk menambah beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

    Presiden turut mengapresiasi kinerja Kepolisian yang berhasil mengungkap kasus narkotika dalam jumlah besar dalam satu tahun terakhir. Menurutnya, narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang dapat menghancurkan masa depan bangsa.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga berpesan kepada aparat Kepolisian untuk terus bekerja dengan semangat pengabdian tinggi. Kepala Negara menyebut para anggota Korps Bhayangkara sebagai pendekar-pendekar hukum yang siap mempertaruhkan segalanya demi bangsa.

    “Jangan ragu-ragu, jangan berkecil hati. Sering kali berbuat baik tidak mendapat terima kasih, tapi berbuat salah sedikit tidak akan dilupakan. Kita harus kuat memilih berbakti sebagai abdi bangsa, sebagai Bhayangkara negara. Risiko pendekar adalah siap dimaki, siap dihujat, siap difitnah, tapi tetap berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara,” ucapnya.

    Diketahui, Presiden Prabowo menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba seberat 214,84 ton dengan nilai mencapai Rp29,37 triliun di Lapangan Bhayangkara, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, Rabu.

    Sepanjang periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Polri mencatat pengungkapan 49.306 kasus narkoba dengan total 65.572 tersangka. Selain itu, Polri juga melaksanakan 1.898 program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba melalui pendekatan restorative justice.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PAN-RB apresiasi “Pemerintahan Kolaboratif” Gubernur Jateng

    Menteri PAN-RB apresiasi “Pemerintahan Kolaboratif” Gubernur Jateng

    penyederhanaan birokrasi tidak sekadar perampingan struktur, tetapi transformasi pelayanan publik yang menghadirkan kesejahteraan rakyat

    Semarang (ANTARA) – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini mengapresiasi kinerja Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang menekankan “collaborative government” (pemerintahan kolaboratif) dalam menjalankan roda pemerintahannya.

    “Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Ahmad Luthfi bahwa ‘collaborative government’ menjadi penting dalam reformasi birokrasi dan mendorong program prioritas,” katanya saat Rapat Koordinasi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, di Semarang, Rabu.

    Ia mendorong kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) atau unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah bisa saling berkolaborasi untuk mempercepat program-program prioritas.

    “Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, termasuk diantaranya bagaimana pentingnya collaborative government, supaya para OPD di semua kabupaten/kota di Jateng itu bisa saling berkolaborasi,” katanya.

    Menurut dia, penyederhanaan birokrasi tidak sekadar perampingan struktur, tetapi transformasi pelayanan publik yang menghadirkan kesejahteraan rakyat.

    Untuk penyederhanaan struktur organisasi, kata dia, sudah ada 38 Pemerintah Provinsi (pemprov) , 318 pemerintah kabupaten (Pemkab), dan 82 pemerintah kota (pemkot).

    Ia menambahkan penyesuaian sistem kerja juga sudah dilakukan di 32 pemprov, 329 pemkab, dan 85 pemkot.

    “Jawa Tengah termasuk provinsi yang sudah mendapat nilai 90 lebih. Dari survei, 53 persen responden merasakan dampak positif dari penyederhanaan birokrasi,” kata Rini.

    Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan hasil penataan kelembagaan tahun 2025 di Jateng meliputi pengurangan dari 35 OPD menjadi 34 OPD.

    Selain itu, pengurangan cabang dinas sebanyak tiga lembaga, dan pengurangan sebanyak 14 UPT dari 153 unit menjadi 139 UPT.

    “Ada beberapa OPD yang kita gabung, cuma ada yang kita tambah tanpa bertentangan dengan nomenklatur di kementerian. Mengecilkan fungsi saja tidak cukup, tetapi yang paling utama adalah menjadi manfaat bagi masyarakat,” katanya.

    “Ini yang akan kita tindaklanjuti sebagai pembelajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” lanjutnya.

    Tidak kalah penting adalah terkait “collaborative government”, yakni setiap program tidak hanya dikerjakan oleh satu OPD saja, tetapi semua OPD ikut terlibat, serta menggandeng partisipasi instansi vertikal lain, sepertipihak swasta, dan masyarakat.

    Ia mencontohkan program pengentasan kemiskinan yang tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial saja, tetapi juga Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, dan OPD lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Tidak boleh ada mafia di sistem pemerintahan

    Prabowo: Tidak boleh ada mafia di sistem pemerintahan

    Kalau sumber daya kita bocor, darah kita hilang. Kalau hilangnya terus-menerus, tahun-tahun-tahun, bertahun-tahun, berdekade-dekade, sudah pasti tidak usah orang pinter, tidak usah S3, untuk di ujungnya kita akan gagal sebagai suatu bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti pentingnya menutup kebocoran kekayaan negara serta memberantas mafia di dalam sistem pemerintahan.

    Presiden, di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Rabu, juga menyebut bahwa integritas dan persatuan nasional merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa yang maju dan berdaulat.

    “Kalau sumber daya kita bocor, darah kita hilang. Kalau hilangnya terus-menerus, tahun-tahun-tahun, bertahun-tahun, berdekade-dekade, sudah pasti tidak usah orang pinter, tidak usah S3, untuk di ujungnya kita akan gagal sebagai suatu bangsa,” katanya.

    Kepala Negara menggambarkan negara sebagai sebuah tubuh yang hidup, di mana kekayaan dan sumber daya alam berperan sebagai darah yang menjaga keberlangsungan bangsa.

    Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh rakyat.

    Dalam sambutannya pada acara pemusnahan barang bukti narkoba di lokasi itu, Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa salah satu prioritas awal pemerintahannya adalah mengidentifikasi dan mengamankan sumber kekayaan nasional agar tidak terus mengalir keluar negeri.

    Kepala Negara juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dan semangat gotong royong dalam menegakkan hukum dan menyejahterakan rakyat.

    “Kalau sistemnya salah, kita harus berani memperbaiki dan tidak boleh ada, pemerintah dalam pemerintah, tidak boleh ada mafia dalam pemerintahan,” ujarnya.

    Presiden menegaskan bahwa tidak seharusnya ada orang pintar di dalam pemerintahan yang merasa mampu mengakali pemimpin politik maupun rakyat.

    Ia menyoroti masih adanya pihak-pihak yang memanfaatkan sistem untuk mencuri uang rakyat dan uang negara, serta menekankan bahwa praktik semacam itu harus dibongkar hingga ke akar-akarnya.

    “Saya memperhatikan ada, ada mereka-mereka yang bercokol menggunakan sistem untuk mencuri uang rakyat, uang negara. Ini harus kita bongkar sampai akar-akarnya,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MKD sebut Anggota DPR nonaktif mulai disidang pekan depan

    MKD sebut Anggota DPR nonaktif mulai disidang pekan depan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Nazaruddin Dek Gam menyampaikan bahwa kasus sejumlah Anggota DPR RI nonaktif yang dinonaktifkan oleh partai politiknya, akan mulai menjalani sidang pada pekan depan.

    Pada hari ini, dia mengatakan MKD DPR RI telah menggelar rapat verifikasi terhadap perkara tersebut.

    “Minggu depan ya, nanti saya kabarin, tenang saja,” kata Dek Gam di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, MKD DPR RI juga akan menggelar rapat pimpinan terlebih dahulu untuk menentukan jadwal persidangannya. Yang paling penting, kata dia, sidang terkait kasus itu akan terus berlanjut.

    “Yang penting lanjut sidangnya, jadwalnya kita atur,” kata dia.

    Sebelumnya, sejumlah partai politik memutuskan untuk menonaktifkan kadernya yang menjadi Anggota DPR RI karena menuai sorotan publik yang juga terkait adanya aksi demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus 2025.

    Sejumlah Anggota DPR RI yang dinonaktifkan itu, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, Anggota DPR RI Nafa Urbach, Anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Anggota DPR RI Surya Utama alias Uya Kuya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.