Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Komisi VII DPR RI bakal perjuangkan perbaikan OSS

    Komisi VII DPR RI bakal perjuangkan perbaikan OSS

    Denpasar (ANTARA) –

    Komisi VII DPR RI bakal memperjuangkan perbaikan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission/OSS) yang menjadi salah satu tantangan pariwisata dan lingkungan di Bali serta daerah lain di Indonesia.

    “Masalah ini kami akan bawa untuk diskusi kami di pusat karena kami tidak mau, ini kejadian tidak hanya di Bali saja, di tempat lain juga,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty setelah diskusi dengan ANTARA, TVRI dan RRI di sela kunjungan kerja di Denpasar, Bali, Jumat.

    Wakil rakyat daerah pemilihan Jawa Tengah (Jateng) III itu mengaku pihaknya telah mendengar persoalan itu dari Gubernur Bali Wayan Koster terkait persoalan OSS.

    Menurut dia, OSS merupakan perizinan yang langsung ke pusat dan tidak melibatkan pemerintah di daerah.

    Sedangkan pemerintah daerah, lanjut dia, yang lebih mengetahui kondisi tata ruang wilayah.

    “Jadi ada sistem yang harus kita perbaiki. Investor yang sudah mendapatkan izin, mereka klaim ke gubernur dan bupati, tapi itu melalui OSS tidak melibatkan (pemda), masalah OSS ketika pemberian izin tidak melibatkan pemda sepenuhnya,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay juga menyinggung terkait pembangunan fasilitas pariwisata yang saat ini menjadi sorotan yakni lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Pulau Nusa Penida, Klungkung, Bali.

    Ia pun telah mendengar aspirasi dari gubernur Bali terkait fasilitas tersebut yang mengundang polemik.

    “Kelingking itu isu lokal kemudian menjadi isu nasional. Bapak gubernur (Bali) memiliki visi yang sama, jangan sampai keberatan orang lokal tidak didengar oleh mereka yang sedang membangun di sana,” ucapnya di sela diskusi.

    Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster mengutus Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali turun ke lokasi pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida untuk memeriksa kelengkapan perizinan.

    Koster menyebutkan izin pembangunan lift kaca di tebing Pantai Kelingking itu terbit pada 2024 dan investor mengantongi nomor induk berusaha (NIB) melalui OSS.

    Sementara itu, kata dia, Bupati Klungkung I Made Satria mengaku kepada dirinya tidak mengetahui dari awal proyek tersebut.

    Namun jika terbukti melanggar aturan, Gubernur Koster tidak ragu meminta Pansus TRAP DPRD Bali mengeluarkan rekomendasi penutupan.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua DPR: Putusan MK soal keterwakilan perempuan akan ditindaklanjuti

    Ketua DPR: Putusan MK soal keterwakilan perempuan akan ditindaklanjuti

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal keterwakilan perempuan di susunan keanggotaan maupun pimpinan di DPR RI, akan ditindaklanjuti.

    Menurut dia, Pimpinan DPR RI akan berdiskusi dengan setiap perwakilan fraksi guna merumuskan teknis pelaksanaan putusan MK tersebut di setiap komisi.

    “DPR-RI tentu menghormati keputusan MK yang secara konstitusional bersifat final dan mengikat,” kata Puan di Jakarta, Jumat.

    Terkait hal itu, dia mengungkapkan fakta bahwa setengah dari penduduk bangsa Indonesia adalah kaum perempuan.

    Sejauh ini, menurut dia, tingkat keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024–2029 mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu sekitar 21,9 persen atau sebanyak 127 dari 580 anggota DPR.

    Kemajuan itu, kata dia, patut diapresiasi walau masih jauh dari target ideal minimal 30 persen keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, sebagaimana semangat afirmasi kesetaraan gender dalam politik Indonesia.

    Dia pun yakin ke depannya akan ada hasil luar biasa dari para legislator perempuan ketika diberi kesempatan.

    “Tentunya harapan kita bersama bahwa ini nantinya dapat berujung pada peningkatan kinerja DPR yang manfaatnya dapat makin dirasakan oleh rakyat,” kata dia.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi pada Kamis (30/10), memutuskan komposisi anggota maupun pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR RI harus mengakomodasi keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan di tiap-tiap fraksi.

    AKD itu meliputi Badan Musyawarah (Bamus), komisi, Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan panitia khusus (pansus).

    MK dalam hal ini mengabulkan Perkara Nomor 169/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan pakar kepemiluan Titi Anggraini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pangdam Dipenogoro apresiasi profesionalisme prajurit Garuda di Kongo

    Pangdam Dipenogoro apresiasi profesionalisme prajurit Garuda di Kongo

    Purbalingga (ANTARA) – Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin mengapresiasi profesionalisme 423 personel Satgas Batalyon Gerak Cepat (BGC) TNI Kontingen Garuda XXXIX-F/Monusco yang baru kembali dari misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Republik Demokratik Kongo.

    “Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas BGC telah menunjukkan kemampuan dan disiplin tinggi selama menjalankan misi perdamaian dunia,” katanya dalam upacara penyambutan yang berlangsung di Lapangan Yonif 406/Candra Kusuma, Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat.

    Upacara penyambutan tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Purbalingga, serta keluarga besar Kodam IV/Diponegoro dan Yonif 406/Candra Kusuma.

    Lebih lanjut, Pangdam mengatakan keberhasilan tersebut menjadi bukti profesionalisme TNI yang diakui di tingkat internasional.

    “Penugasan ini bukan sekadar operasi militer, tetapi wujud pengabdian kemanusiaan dan pelaksanaan amanat konstitusi,” katanya menegaskan.

    Menurut dia, prajurit Garuda telah membuktikan bahwa TNI mampu menjaga kehormatan bangsa di forum dunia

    Terkait dengan hal itu, dia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh personel atas dedikasi, kerja keras, dan loyalitas selama 18 bulan bertugas di wilayah konflik Kongo.

    “Kalian membawa nama baik Indonesia dengan penuh kehormatan. Jadikan pengalaman ini motivasi untuk terus berbakti kepada NKRI,” kata Pangdam.

    Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya kepada para personel, khususnya prajurit asal Purbalingga yang telah membawa nama baik daerah dan bangsa di kancah internasional.

    “Kami sangat berbangga dengan kepulangan prajurit-prajurit terbaik, khususnya dari Purbalingga. Semoga semangat dan dedikasi yang sama terus terjaga untuk NKRI,” katanya.

    Usai upacara, Pangdam melakukan penanaman pohon sapote di halaman Mako Yonif 406/CK sebagai simbol kepedulian lingkungan, serta meresmikan Lapangan Sepak Bola Garuda Candra Kusuma dan menutup Latihan Penanggulangan Bencana Alam Korem 071/Wijayakusuma “Dharma Giri 25” Tahun Anggaran 2025.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PP AMPG-PEBS silaturahmi guna perkuat kerja sama kepemudaan di ASEAN

    PP AMPG-PEBS silaturahmi guna perkuat kerja sama kepemudaan di ASEAN

    Jakarta (ANTARA) – Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) bersilaturahmi dengan Penggerak Belia Selangor (PEBS), Malaysia, untuk memperkuat kerja sama kepemudaan di kawasan ASEAN.

    “Ini bermanfaat bagi kader-kader muda. Mereka mempunyai networking (jaringan, red.). Networking dari seluruh ASEAN,” ujar Ketua Umum PP AMPG Said Aldi Al Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat.

    Lebih lanjut Said mengatakan kader-kader muda Golkar akan mendapatkan manfaat sebab mereka akan menjadi pemimpin masa depan bangsa ke depannya.

    “Suatu saat terjadi masalah antarpemerintah dengan pemerintah yang tidak bisa diselesaikan. Namun, kami ini kan dulu pernah bersahabat, sehingga bisa diselesaikan secara adat, dan selesai,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan kerja sama kepemudaan yang dilakukan PP AMPG tidak sebatas dengan PEBS saja, tetapi dengan organisasi lain di ASEAN.

    “PP AMPG akan keliling ASEAN untuk bersinergi dengan ketua-ketua pemuda partai yang ada di ASEAN untuk melakukan program bersama, kegiatan bersama,” ujarnya.

    Sementara itu, dia mengatakan salah satu kerja sama dengan PEBS dilakukan seperti pemberian sembako kepada ratusan ribu masyarakat pesisir yang tidak mampu.

    “Ini nanti akan kami kerja samakan dengan kawan-kawan dari Selangor, Malaysia, dan mungkin pemuda-pemuda lain di ASEAN. Nah ini menunjukkan kepedulian negara kepada rakyatnya, kepedulian Presiden Prabowo Subianto kepada rakyatnya, dan kepedulian Partai Golkar kepada seluruh masyarakat yang memilih Partai Golkar,” katanya.

    Selain itu, kata dia, PEBS akan mempelajari pengaderan yang dilakukan Partai Golkar.

    “Tadi kawan-kawan dari Selangor (PEBS) juga meminta apabila ada diklat-diklat kepemudaan di Partai Golkar, mereka ingin mengutus lima atau sepuluh orang untuk mengikuti karena mereka melihat dari YouTube bahwa pengaderan kader muda Golkar ini sangat diminati. Kemudian apabila ada kegiatan tersebut sangat ramai peminatnya, dan anak-anak muda Partai Golkar itu sangat gembira mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh PP AMPG,” ujarnya.

    Hal senada juga disampaikan oleh Pengerusi Induk PEBS Arie Yudistira Ishaq yang mengatakan pihaknya ingin mengikuti pengaderan PP AMPG.

    “Untuk perjumpaan hari ini lebih kepada pengaderan-pengaderan, dan juga kerja sama program. Program-program yang khususnya bantuan kepada masyarakat,” kata Arie.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolri; Eksistensi ojol mampu bentuk keharmonisan sosial

    Kapolri; Eksistensi ojol mampu bentuk keharmonisan sosial

    para pengemudi ojol bisa menjadi sumber informasi bagi Polri sehingga proses penanganan kejadian kegawatdaruratan dan tindak kriminal bisa berjalan cepat dan optimal

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan eksistensi pengendara ojek daring (ojol) mampu membentuk keharmonisan di tengah lingkungan sosial masyarakat.

    Setelah memimpin Apel Ojol Kamtibmas Jogo Jatim bersama Polda Jawa Timur yang diselenggarakan di Stadion Gajayana, Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, Kapolri mengatakan para ojol selalu menunjukkan simpati dan empati kepada masyarakat tanpa pandang bulu dan hal itu selaras dengan komitmen pelayanan dari kepolisian.

    “Komunitas ojol sebagai garda terdepan menciptakan keharmonisan sosial, mereka juga merupakan pihak yang menjadi penghubung antar lapisan masyarakat melalui interaksi yang terbangun,” kata Listyo.

    Dia menilai ojol saat ini merupakan salah satu elemen bangsa yang punya peran penting di dalam menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    Kapolri berkomitmen untuk memperkuat kemitraan strategis dengan komunitas ojol dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban.

    Salah satu peran yang bisa dijalankan adalah menjadi pelopor keselamatan, ketertiban berlalu lintas, dan pencegahan tindak kejahatan.

    Langkah ini menjadi tindak lanjut dari kedinamisan situasi global dan penuh ketidakpastian, sehingga menimbulkan celah potensi gangguan kamtibmas yang perlu waspadai bersama-sama.

    Setiap elemen bangsa, lanjutnya, harus senantiasa adaptif, responsif, dan visioner dalam merumuskan langkah strategis untuk memastikan terjaganya ketahanan nasional, baik dari aspek sosial, politik, serta perekonomian.

    Kapolri juga menegaskan bahwa para pengemudi ojol bisa menjadi sumber informasi bagi Polri sehingga proses penanganan kejadian kegawatdaruratan dan tindak kriminal bisa berjalan cepat dan optimal.

    “Ke depan, Polri akan bekerja sama dengan aplikator transportasi online untuk memasang aplikasi keamanan ke dalam sistem. Sehingga rekan-rekan pengemudi ojol dapat segera menghubungi personel kepolisian atau kantor polisi terdekat ketika menemukan peristiwa dan mengalami permasalahan tindak pidana,” ucapnya.

    Selain itu, Listyo Sigit juga mengapresiasi komitmen dari para pengendara ojol dalam mengikuti penyelenggaraan deklarasi ini.

    Menurut dia, ini adalah langkah penting untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat.

    “Saya minta kepada Kapolda sampai Kapolres untuk membantu apa saja yang dibutuhkan oleh teman-teman ojol,” kata Listyo Sigit.

    Agenda Apel Ojol Kamtibmas Jogo Jatim bersama Polda Jawa Timur yang diselenggarakan di Stadion Gajayana, Kota Malang diikuti oleh 4.425 perwakilan pengendara ojol dari seluruh daerah di provinsi setempat.

    Selain Polda Jawa Timur, agenda tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan jajaran kepolisian resor se-Malang Raya.

    Kepolisian turut menyertakan sejumlah fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh para ojol, seperti bengkel, cek kesehatan gratis, dan pasar murah.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lanal Ranai miliki dua pos di Pulau Terluar Indonesia

    Lanal Ranai miliki dua pos di Pulau Terluar Indonesia

    Posal Serasan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, sementara Posal Pulau Laut dengan Negara Vietnam

    Natuna (ANTARA) – Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau memiliki dua pos di Pulau Terluar Indonesia, yakni di Serasan dan Pulau Laut.

    Komandan Lanal Ranai Kolonel Laut (P) Ady Dharmawan Natuna, Jumat, mengatakan Lanal Ranai memiliki tujuh Pos TNI Angkatan Laut (Posal).

    Pos-pos itu mencakup Posal Penagi di Kecamatan Bunguran Timur, Posal Sabang Mawang, di Kecamatan Pulau Tiga, Posal Sedanau di Kecamatan Bunguran Barat, Posal Midai di Kecamatan Midai.

    Selain itu, ada juga Posal Pulau Laut di Kecamatan Pulau Laut, Posal Serasan di Kecamatan Serasan, dan Posal Subi di Kecamatan Subi.

    Lanal Ranai merupakan pendukung berbagai kegiatan TNI AL di Natuna. Tugas mereka meliputi menyediakan logistik, administrasi dan operasional untuk unsur-unsur TNI AL yang melaksanakan operasi di wilayah Natuna.

    Sementara Pos yang tersebar di tujuh wilayah itu merupakan mata dan telinga TNI AL dalam menjaga maritim, pengamanan laut dan pembinaan potensi maritim di wilayah masing-masing.

    Posal Serasan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, sementara Posal Pulau Laut dengan Negara Vietnam.

    “Lanal itu tugas pokoknya tiga, yang pertama memberikan dukungan terhadap operasi tempur, yang kedua administrasi, dan pendukung unsur-unsur operasi lainnya,” ucap dia.

    KAL saat sandar di Posal Penagi, di Kecamatan Bunguran Timur, yang pada Jumat (31/10/2025). ANTARA/Muhamad Nurman

    Lanal Ranai memiliki beberapa fasilitas, baik di darat maupun laut, yang difungsikan untuk menjalankan dan mendukung operasi-operasi tertentu dalam menjaga pertahanan negara, dan membantu pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban, serta kemajuan daerah.

    Lanal Ranai, lanjut dia, juga melaksanakan operasi, namun bersifat terbatas, karena operasi besar lainnya merupakan wewenang Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada I, yang saat ini berkantor di Selat Lampa, Kecamatan Pulau Tiga.

    Ia menambahkan dalam menjaga pertahanan dan keamanan di perairan Indonesia khususnya di Laut Natuna pemerintah menyiagakan beberapa Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), serta beberapa kapal milik instansi lainnya yang salah satunya Badan Keamanan Laut (Bakamla).

    “Kita juga memiliki dua KAL (Kapal Angkatan Laut) yang bersandar di Posal Penagi, KAL ini berfungsi untuk melaksanakan operasi terbatas,” ujar dia.

    Pewarta: Muhamad Nurman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo dorong penguatan UMKM dan lawan kejahatan lintas batas di APEC

    Prabowo dorong penguatan UMKM dan lawan kejahatan lintas batas di APEC

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) serta kerja sama multilateral dalam menghadapi kejahatan lintas batas merupakan kunci menuju kawasan Asia Pasifik yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.

    Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri sesi pertama APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) di Hwabaek International Convention Centre (HICO), Gyeongju, Republik Korea, Jumat waktu setempat.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, dalam sambutannya Presiden Prabowo menegaskan pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan menyejahterakan semua pihak.

    Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan swasta harus berorientasi pada ekonomi yang berpusat pada rakyat.

    “APEC harus memastikan manfaat perdagangan dan investasi menjangkau semua orang sehingga tidak ada satu pun perekonomian yang tertinggal. Kolaborasi pemerintah-swasta kita perlu berorientasi pada kerja sama dan ekonomi yang berpusat pada rakyat,” ujar Presiden Prabowo.

    Presiden juga memaparkan langkah nyata yang telah dilakukan Indonesia melalui program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.

    “Di Indonesia, kami menerapkan prinsip ini melalui program nasional yang memberdayakan usaha kecil dan koperasi untuk mengoptimalkan potensi mereka, meningkatkan kesejahteraan, dan berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan,” ungkap Presiden.

    Selain itu, Presiden Prabowo menyoroti ancaman serius dari penyelundupan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika, yang menurutnya dapat merusak stabilitas ekonomi kawasan jika tidak ditangani bersama.

    “Kita tidak dapat mengatasi bahaya-bahaya ini sendirian. Penyelundupan, penipuan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika merupakan bahaya nyata bagi masa depan perekonomian kita,” tegas Presiden Prabowo.

    Presiden menambahkan bahwa Indonesia saat ini tengah berjuang melawan korupsi dan pebisnis-pebisnis serakah demi menciptakan pertumbuhan yang adil.

    Dengan pengalaman-pengalaman itu, Indonesia siap berperan sebagai “bridge builder” antara ekonomi maju dan berkembang dalam menghadapi tantangan global.

    “Kita memerangi korupsi, penipuan, dan pebisnis rakus yang menghambat pertumbuhan riil. Pengalaman-pengalaman ini mungkin menempatkan Indonesia sebagai penghubung ekonomi maju dan berkembang dalam menghadapi tantangan ke depan,” ucap Presiden.

    Presiden Prabowo menutup pidatonya dengan ajakan untuk memperkuat kerja sama nyata di bawah semangat multilateralisme, guna memastikan APEC memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di kawasan. “Mari kita bekerja sama untuk mencapai tujuan ini,” pungkasnya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR RI minta ANTARA, TVRI dan RRI perdalam informasi pariwisata Bali

    DPR RI minta ANTARA, TVRI dan RRI perdalam informasi pariwisata Bali

    Denpasar (ANTARA) – Komisi VII DPR RI meminta Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional (Perum LKBN) ANTARA, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan LPP RRI memperdalam diseminasi informasi publik terkait potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali.

    “Ketiga media itu kami harapkan menjadi pilar diseminasi informasi publik,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di sela kunjungan kerja dan diskusi dengan ANTARA, TVRI dan RRI di Denpasar, Bali, Jumat.

    Ada pun sektor di Pulau Dewata yang perlu diperdalam diseminasi informasinya kepada publik di antaranya potensi wisata medis dan desa wisata sehingga menarik kunjungan wisatawan dan memberikan pemerataan ekonomi di Bali.

    Destinasi wisata medis itu saat ini dapat diakses di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Denpasar salah satunya fasilitas di Bali International Hospital (BIH), rumah sakit yang menjadi bagian Holding Rumah Sakit BUMN Pertamina Bina Medika Indonesia Healthcare Corporation (IHC).

    Layanan unggulan di BIH yaitu jantung, kanker, syaraf, pencernaan dan tulang dengan dilengkapi teknologi canggih.

    Tak hanya itu, ada juga klinik terapi sel dari Jerman, Bali Beach Hotel, gedung konvensi yang sudah beroperasi.

    Sedangkan dalam tahap konstruksi yakni pembangunan 20 klinik untuk operasi kosmetik, transplantasi rambut, hingga layanan antipenunaan dini.

    Ada juga dalam tahap perencanaan yakni layanan stem sel, rumah sakit dan klinik mata, layanan bayi tabung dan fasilitas lainnya.

    Hadirnya fasilitas kesehatan kelas dunia itu di KEK Sanur diharapkan menekan devisa yang menguap keluar negeri yang diperkirakan per tahun mencapai Rp150 triliun dengan jumlah orang Indonesia berobat atau mengakses layanan kesehatan ke luar negeri per tahun diperkirakan mencapai dua juta orang.

    “Tidak perlu jauh-jauh ke Korea, Brasil untuk operasi kecantikan, ada 15 merek kecantikan terbaik yang didatangkan ke Indonesia yaitu Bali,” ucapnya.

    Potensi lain di Bali yakni desa wisata yang perlu diperbanyak dan memperdalam informasi potensi pariwisata tersebut.

    Total hingga saat ini ada 238 desa wisata tersebar di sembilan kabupaten/kota di Bali dengan ciri khas dan keunikan tersendiri.

    Desa wisata itu di antaranya bahkan mendapatkan penghargaan dunia misalnya Desa Jatiluwih di Kabupaten Tabanan yang masuk 55 desa wisata di dunia dengan predikat terbaik pada 2024 dari Organisasi PBB bidang Pariwisata Dunia, UNWTO atau UN Tourism.

    Kemudian terbaru, Desa Wisata Pemuteran di Kabupaten Buleleng meraih predikat bergengsi “Best Tourism Village 2025” dari UN Tourism.

    “Desa wisata itu menjadi destinasi baru untuk pariwisata di Bali sehingga tidak terjadi penumpukan di satu titik saja,” ucapnya.

    Dalam pertemuan itu dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay, serta tiga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty, Chusnunia Chalim, dan Lamhot Sinaga, serta dihadiri jajaran Anggota Komisi VII DPR RI lainnya.

    Sementara itu, dari ANTARA dihadiri Direktur Pemberitaan Irfan Junaidi, Kepala Biro Bali Widodo Suyamto Jusuf, dari LPP TVRI yakni Direktur Utama Imam Brotoseno, Direktur Teknik Bernadus Satrio Dharmanto, dan Kepala Stasiun Bali I Gede Mustito, kemudian dari LPP RRI yakni Direktur Utama Hendrasmo, Direktur Keuangan Muhammad Fauzan, dan Kepala Stasiun Denpasar Taufan Pamungkas.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko Polkam bahas rencana peningkatan kekuatan TNI AD, AL dan AU

    Kemenko Polkam bahas rencana peningkatan kekuatan TNI AD, AL dan AU

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat membahas peningkatan kekuatan TNI dari mulai matra Angkatan Darat (AD), matra Angkatan Laut (AL) dan matra Angkatan Udara (AU) dalam rapat yang digelar di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (29/10).

    Berdasarkan siaran pers resmi Kemenko Polkam yang diikuti pada Jumat, dijelaskan bahwa peningkatan kekuatan TNI itu dibalut dalam konsep optimum essential force (OEF) yang menjadi amanat RPJMN 2025–2029.

    “Melalui rakor ini, Kemenko Polkam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025–2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN,” kata Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo dalam siaran pers tersebut.

    Kresno dalam siaran pers tersebut menjelaskan rapat membahas penguatan TNI di beberapa lini diantaranya TNI AD yang memfokuskan penguatan pertahanan darat di wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, serta menargetkan pembentukan 750 Batalyon Tempur (BTP) hingga tahun 2029.

    Sementara itu, TNI AL berencana membentuk lima Komando Armada (Koarmada) dan lima belas Komando Daerah Maritim (Kodaeral), serta meningkatkan modernisasi sarana dan prasarana kapal baru yang berbasis teknologi informasi.

    Adapun TNI AU menargetkan pembentukan 33 Satuan Radar (Satrad) hingga 2029 serta pengembangan Satuan Antariksa di bawah Kohanudnas untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional.

    Selain penguatan di tiga matra TNI, rapat tersebut juga membahas beberapa isu strategis lain seperti penguatan satuan siber dan nuklir-biologi-kimia (nubika) untuk meningkatnya ancaman nonkonvensional.

    Rapat juga turut penambahan beberapa alat utama sistem senjata (alutsista) strategis termasuk kapal selam, radar pertahanan udara, integrasi sistem pertahanan berbasis Network Centric Warfare dan peningkatan interoperabilitas antar-matra.

    “Kesimpulan dan Rekomendasi rakor menyimpulkan bahwa arah pembangunan kekuatan TNI periode 2025–2029 akan mengacu pada strategi pertahanan pulau besar dan pulau strategis, dengan menunggu penetapan Rencana Strategis (Renstra) Kemhan/TNI secara final,” kutip siaran pers tersebut.

    Kresno berharap renstra ini dapat membawa TNI kepada arah peningkatan pertahanan yang lebih baik demi menjaga kedaulatan NKRI.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sukseskan MBG, Kementerian PANRB perkuat kelembagaan BGN 

    Sukseskan MBG, Kementerian PANRB perkuat kelembagaan BGN 

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terus mengawal jalannya program prioritas Presiden Prabowo Subianto, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Salah satu upaya KemenPANRB adalah penguatan kelembagaan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN), yang menjadi salah satu pelaksana utama program MBG.

    “Kami terus berkoordinaasi dengan lintas sektor dalam mendukung program-program prioritas Presiden. Untuk menyukseskan program MBG ini, kami juga melakukan penguatan kelembagaan Badan Gizi Nasional,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    RIni mengungkapkan program MBG bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara, khususnya masyarakat kurang mampu mendapatkan akses terhadap makanan sehat dan bergizi tanpa dipungut biaya.

    Program MBG berawal dari kepedulian Presiden Prabowo terhadap tingginya angka kekurangan gizi di beberapa daerah. Pelaksanaan program ini menggandeng berbagai pihak, yaitu instansi pusat dan daerah, petani lokal, hingga komunitas masyarakat yang memastikan bahwa makanan yang disediakan tidak hanya bergizi, tetapi juga mendukung ekonomi lokal.

    Rini menyampaikan bahwa pelaksanaan pemberian MBG diarahkan untuk memastikan penyelenggaraan yang efektif dan kolaboratif, dengan dukungan dua komponen utama. Komponen tersebut yaitu manajemen kerja BGN dan peran lintas instansi.

    Pada manajemen kerja BGN, kata Rini, strategi difokuskan pada penguatan manajemen organisasi, sistem dan tata kelola termasuk digitalisasi dan registrasi.

    “Selain itu penguatan dilakukan pada kompetensi SDM, penyediaan dan penyaluran, kemitraan, pemantauan dan evaluasi, serta manajemen risiko,” ujarnya.

    Sementara itu pada peran lintas instansi, Rini menyampaikan penguatan mencakup aspek penjaminan dan pengawasan keamanan dan mutu pangan, standar gizi, serta infrastruktur pendukung seperti sanitasi, higiene, dan akses.

    Kolaborasi juga meliputi jaminan produk halal, penggunaan produk dalam negeri, pengelolaan bahan baku, penanganan limbah, layanan inklusif, pemberdayaan koperasi dan UMKM, pendampingan hukum, serta penguatan data dan sistem informasi.

    Dia menambahkan bahwa Kementerian PANRB berperan melakukan penataan tata kelola dan kelembagaan UPT Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (KPPG) dan SPPG serta pemenuhan SDM-nya.

    “Selain itu, Kementerian PANRB juga mendorong percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital BGN untuk mendukung efektivitas program MBG,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.