Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Kemendagri minta Aceh percepat pencairan BTT untuk tangani bencana

    Kemendagri minta Aceh percepat pencairan BTT untuk tangani bencana

    Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, di masa tanggap darurat ini faktor kecepatan menentukan keberhasilan dalam pemulihan dan penanganan bencana

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali meminta Pemerintah Provinsi Aceh untuk segera mencairkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) untuk percepatan penanganan bencana di daerah tersebut.

    “Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, di masa tanggap darurat ini faktor kecepatan menentukan keberhasilan dalam pemulihan dan penanganan bencana,” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikan Safrizal dalam Rapat Percepatan Penanganan Bencana di Aceh digelar di Kantor Gubernur Aceh yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Sekda Provinsi Aceh, dan pihak terkait lainnya.

    Salah satu kendala utama penanganan bencana di Aceh adalah belum dicairkannya dana Belanja Tak Terduga (BTT) yang sangat dibutuhkan dalam mempercepat penanganan bencana. Rapat ini dimaksudkan pula untuk mengonsolidasikan percepatan pemanfaatan BTT tersebut.

    “Regulasi telah jelas mengatur terkait penggunaan BTT yaitu PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa keadaan darurat yang memenuhi kriteria penggunaan dana Belanja BTT adalah bencana alam. Ini harus dipahami, bahwa kebutuhan dan kendala biaya dapat dipecahkan dengan pemanfaatan BTT sebagai solusi,” ujarnya.

    Dana BTT dapat dimanfaatkan untuk melakukan di 8 area pengadaan barang dan jasa, yakni pencarian dan pertolongan korban, pertolongan darurat, evakuasi korban, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan dan sandang, pelayanan kesehatan, penampungan dan hunian sementara. Pengaturan ini termaktub dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

    “Dengan skema pengadaan di 8 area, maka dana BTT ini dapat mengurai kebutuhan yang mendesak disamping pemanfaatan BTT ada juga bantuan keuangan dari berbagai Provinsi lainnya seperti Jawa Timur, NTT, Kaltara dan Sulut. Sumber daya ini harus dioptimalkan sesegera mungkin untuk pemulihan” kata Safrizal.

    Menanggapi hal tersebut, Sekda Provinsi Aceh Muhammad Nasir menyampaikan bahwa proses pencairan BTT akan dituntaskan besok. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Aceh juga mendorong pemanfaatan Rp143 miliar di 18 kabupaten/kota se Aceh.

    “Selesai rapat ini, seluruh SKPA terkait harus menuntaskan pekerjaan malam ini juga, sehingga besok BTT dapat dicairkan” kata Nasir.

    Terhambatnya proses pencairan BTT tersebut, menyebabkan tidak optimalnya penanganan bencana banjir, padahal peraturan dengan tegas mengamanatkan langkah percepatan saat terjadi bencana.

    Situasi ini justru berbanding terbalik dengan pemerintah provinsi lain yang berlomba-lomba menyumbangkan APBD-nya untuk membantu penanganan bencana banjir di Sumatera, termasuk Aceh.

    Tercatat Pemprov Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Jawa Timur dan Jawa Barat telah mencairkan dana BTT untuk dialokasikan bagi bantuan bencana banjir Sumatera.

    Safrizal juga kembali menegaskan meski pemerintah pusat hadir untuk membantu, tanggungjawab pemda tidak bisa diwakilkan. Pemerintah hadir langsung untuk menyelesaikan berbagai persoalan di masa tanggap darurat.

    Kementerian Dalam Negeri juga menaruh perhatian serius terhadap percepatan pemanfaatan dana BTT baik di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Sepekan sudah berlalu pascabanjir bandang yang berdampak di 18 Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh, upaya pemulihan terus berlangsung ditengah kondisi masih terputusnya infrastruktur jalan dan jembatan, jaringan komunikasi, dan pengadaan logistik kebutuhan pokok bagi pengungsi dan warga.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Alih lahan untuk sawit ancam kedaulatan pangan-industri

    Anggota DPR: Alih lahan untuk sawit ancam kedaulatan pangan-industri

    Kita harus seimbang: ekonomi jalan, tapi lingkungan dan masa depan generasi kita tetap terlindungI

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai pergeseran prioritas lahan dari industri dan sektor strategis lainnya menjadi perkebunan sawit bisa mengancam kedaulatan, keberlanjutan ekologi, dan peluang industri masa depan.

    Jika semua lahan diprioritaskan untuk sawit, menurut dia, Indonesia akan kehilangan ruang bagi inovasi industri baru.

    “Kita harus seimbang: ekonomi jalan, tapi lingkungan dan masa depan generasi kita tetap terlindungi,” kata Novita dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dengan tantangan tata ruang, kebutuhan energi, dan perubahan iklim global, menurut dia, inovasi teknologi hijau adalah jalan paling rasional untuk membawa Indonesia menuju ekonomi yang berdaya saing tinggi tanpa merusak lingkungan.

    “Industri harus bertransformasi. Kita tidak bisa lagi bergantung pada SDA mentah. Kita harus menciptakan nilai tambah dengan teknologi tinggi dan energi bersih,” kata dia.

    Menurut dia, arah pembangunan industri nasional harus mengambil lompatan besar menuju teknologi ramah lingkungan dan kemandirian bahan baku.

    Dia mengatakan Indonesia tidak boleh lagi bertumpu pada model industrialisasi yang bergantung pada bahan bakar fosil dan eksploitasi sumber daya alam mentah. Menurut dia, teknologi kendaraan listrik tanpa bensin bukan hanya sekadar tren global, melainkan sudah harus menjadi kebutuhan nasional.

    “Kita harus berinvestasi pada industri masa depan yang lebih bersih, lebih efisien, dan tidak merusak lingkungan,” kata dia.

    Selain itu, dia menekankan pentingnya membangun rantai pasok bahan baku dalam negeri yang memenuhi standar keberlanjutan. Tanpa itu, menurut dia, industri Indonesia akan terus terjebak dalam ketergantungan impor dan rawan krisis pasokan.

    “Pemasok bahan baku di dalam negeri harus kita siapkan. Standarnya harus hijau, berkelanjutan, dan tidak mengulang kesalahan masa lalu. Kalau tidak, inovasi teknologi kita hanya akan berjalan setengah hati,” katanya.

    Untuk itu, dia meminta agar strategis nasional memikirkan roadmap masa depan yang aman secara bisnis dan ramah lingkungan. Menurut dia, keputusan strategis hari ini akan menentukan lingkungan hidup generasi mendatang, sehingga industri harus mulai memperhitungkan dampak ekologis secara serius.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, Prabowo temui Ketua MPR China hingga Gibran ke Sumbar

    Politik kemarin, Prabowo temui Ketua MPR China hingga Gibran ke Sumbar

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Kamis (4/12). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Prabowo terima Ketua MPR China Wang Huning di Istana Merdeka

    Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan ‎Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) China Wang Huning di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis siang.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, iring-iringan kendaraan Wang Huning tiba di Istana Merdeka, Jakarta sekitar pukul 11.35 WIB, dikawal oleh lima pasukan pengawalan bermotor.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Prabowo dan Ketua MPR China tegaskan komitmen perkuat kerja sama

    Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir menyampaikan bahwa pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) China Wang Huning di Istana Merdeka, Jakarta, membahas penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan China.

    Menurutnya, kedua pihak menegaskan kembali komitmen untuk terus meningkatkan hubungan yang selama ini telah terjalin dengan baik.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. RI dapat dukungan Liga Muslim Dunia untuk bangun Kampung Haji

    Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwa Liga Muslim Dunia akan turut berbicara dengan Pemerintah Arab Saudi terkait dengan rencana pembangunan Kampung Haji.

    Dahnil mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Arab Saudi dan Liga Muslim Dunia atas dukungannya terhadap Indonesia. Kampung Haji diharapkan dapat memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Komisi Reformasi minta Kapolri kaji ulang penindakan ribuan demonstran

    Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk mengkaji ulang penindakan ribuan demonstran dalam unjuk rasa akhir Agustus 2025 lalu.

    “1.038 orang yang ditangkap dan diproses. Dari sekian ini, tadi disepakati, di komisi kami minta, kami rekomendasikan kepada Kapolri untuk mengkaji ulang,” kata Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie di kawasan Jakarta Selatan, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Gibran di posko bencana: logistik, perbaikan infrastruktur dipercepat

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan distribusi bantuan logistik hingga perbaikan infrastruktur dasar, termasuk jembatan akan dipercepat, yang disampaikannya saat meninjau posko pengungsian di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis.

    Dalam rangkaian kunjungan kerjanya meninjau lokasi terdampak bencana banjir bandang dan longsor Sumatera, Gibran memulai kunjungannya dengan mendengar keluhan para korban di salah satu posko yang didirikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AL kerahkan KRI Dr Soeharso untuk antar logistik ke Aceh

    TNI AL kerahkan KRI Dr Soeharso untuk antar logistik ke Aceh

    “Total sembako yang disalurkan di KRI Soeharso sebanyak 500 sak beras, 250 dus mie 350 dus air mineral, minyak goreng, snack ada matras untuk tempat tidur dan beberapa karung gula beberapa karung pakaian baru dari Jakarta,”

    Jakarta (ANTARA) – TNI AL mengerahkan KRI rumah sakit Dr Soeharso untuk mendistribusikan logistik sekaligus memberikan layanan kesehatan kepada korban banjir di Tamiang, Aceh, Kamis.

    Dansatgas Penanggulangan Bencana Alam TNI AL di Sumatera Kolonel Laut (P) Afif Yuhardi Putera mengatakan kegiatan merupakan bentuk dari komitmen TNI AL mendukung proses pemulihan pascabencana banjir di Aceh.

    Afif menjelaskan, untuk hari ini KRI Dr Soeharso membawa logistik yang terdiri dari makanan hingga pakaian untuk para korban banjir di Tamiang.

    “Total sembako yang disalurkan di KRI Soeharso sebanyak 500 sak beras, 250 dus mie 350 dus air mineral, minyak goreng, snack ada matras untuk tempat tidur dan beberapa karung gula beberapa karung pakaian baru dari Jakarta,” kata Afif saat dikonfirmasi di lokasi.

    Logistik tersebut dibagikan kepada kapal-kapal nelayan untuk selanjutnya didistribusikan ke wilayah terdampak banjir melalui jalur sungai. Selain lewat jalur sungai, TNI AL juga mengerahkan helikopter untuk mengantar logistik ke titik yang sulit diakses lewat jalur darat.

    Tidak hanya mendistribusikan logistik, KRI Dr Soeharso juga sempat memberikan layanan kesehatan kepada beberapa masyarakat korban banjir.

    Satgas TNI AL bersama warga memuat logistik bantuan bencana alam ke perahu nelayan di KRI dr Soeharso-990,perairan, Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (4/12/2025). Satgas Penanggulangan Bencana Alam TNI AL melalui KRI dr Soeharso mendistribusikan logistik bantuan bencana alam sebanyak 500 karung beras, 250 dus mie, 350 air mineral, minyak goreng, gula dan matras melalui jalur laut untuk wilayah terdampak bencana di Aceh Tamiang. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S (ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S)

    Menurut Afif, KRI ini memang telah dilengkapi ragam fasilitas kesehatan berkualitas seperti ruang operasi, ruang rawat hingga fasilitas rontgen layaknya rumah sakit pada umumnya. Personel KRI juga terdiri dari prajurit dan petugas kesehatan dari TNI dan Universitas Pertahanan.

    Afif melanjutkan, di waktu yang sama, KRI dr Radjiman Wedyodiningrat juga tengah digerakkan ke wilayah Sibolga untuk melakukan tugas yang sama yakni memberikan logistik sekaligus membuka layanan kesehatan untuk para korban.

    Afif memastikan, kegiatan pendistribusian bantuan ini akan terus dilakukan oleh jajaran TNI AL guna mendukung proses pemulihan pascabencana.

    Senada dengan hal tersebut, Komandan KRI Dr Soeharso Letkol Laut (P) Imam Budi Hajar mengatakan pihaknya akan terus bertugas di wilayah Aceh Tamiang hingga situasi kondusif.

    “Sampai benar benar pulih, jadi tanpa batas waktu. Kecuali dari pimpinan dan pemerintah menyatakan selesai,” tutup dia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Menhut Raja Juli tak bisa disalahkan soal kerusakan hutan

    Anggota DPR: Menhut Raja Juli tak bisa disalahkan soal kerusakan hutan

    “Pak Menteri (Raja Juli Antoni) ini cuci piring, makanya saya bela. Makanya waktu diminta m tobat nasuha saya bela. Karena kejadian perusakan hutan ini, bukan satu tahun atau dua tahun. Setelah reformasi, hutan kita hancur,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni tidak bisa disalahkan secara sepihak terkait kerusakan hutan di Indonesia.

    Firman mengingatkan, kerusakan ekologis terjadi jauh sebelum menteri yang menjabat saat ini mengemban tugasnya.

    “Pak Menteri (Raja Juli Antoni) ini cuci piring, makanya saya bela. Makanya waktu diminta m tobat nasuha saya bela. Karena kejadian perusakan hutan ini, bukan satu tahun atau dua tahun. Setelah reformasi, hutan kita hancur,” kata Firman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

    Penegasan itu sampaikan Firman dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Raja Juli Antoni yang juga membahas soal bencana banjir dan longsor di beberapa daerah

    Menurutnya, persoalan kerusakan hutan di Indonesia bukanlah masalah yang muncul dalam satu atau dua tahun terakhir. Melainkan akumulasi dari kebijakan dan praktik buruk yang berlangsung sejak era sebelumnya.

    Firman juga menyoroti kebijakan reforma agraria yang menurutnya turut berkontribusi terhadap kerusakan kawasan hutan dan memperburuk risiko bencana.

    “Hentikan reforma agraria, ini juga salah satu penyebab kerusakan hutan kita,” jelasnya.

    Dia menggambarkan betapa rentannya kondisi geologis sejumlah kawasan di Indonesia. Bahkan Firman mengaku, merasakan langsung risiko tersebut ketika melintasi wilayah rawan longsor.

    “Saya miris pak, jangankan yang di Sumatera, bahkan kami yang duduk di ruangan ini kadang-kadang takut waktu lewat Puncak takut ada tanah longsor, mau lewat ke mana takut ada jalan tiba-tiba putus seperti yang di Aceh,” ujarnya.

    Firman menyebut peristiwa bencana di Sumbar, Sumut dan Aceh seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak untuk fokus pada penyelamatan lingkungan.

    Namun dia menyayangkan masih adanya aktivitas pengangkutan kayu di tengah situasi krisis tersebut, meski dengan izin legal.

    “Dalam situasi kondisi bencana sedemikian rupa masih ada yang mengangkut kayu, walaupun masih punya izin. Saya minta kepada pak menteri ditindak tegas. Kalau perlu dicabut izinnya karena mereka itu sense of crisis, itu pelecehan kepada negara. Pelecehan kepada rakyat yang ada di sana (Sumbar, Sumut dan Aceh),” tuturnya

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian Haji: Kuota petugas haji dari TNI-Polri akan ditambah

    Kementerian Haji: Kuota petugas haji dari TNI-Polri akan ditambah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Haji dan Umrah menyatakan jumlah petugas haji yang berasal dari unsur TNI dan Polri akan ditambah.

    Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa penambahan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya, kan memang dari TNI-Polri setiap tahun ada. Artinya, disebut dengan Linjam (perlindungan jemaah), petugas keamanan. Itu dari TNI-Polri seperti juga perintah Presiden, kita akan tambah,” ujar Dahnil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Dahnil mengatakan penambahan petugas haji dari unsur TNI-Polri tersebut dilakukan untuk memperkuat unsur perlindungan jemaah.

    Dia menjelaskan keberadaan petugas keamanan dari kedua institusi itu dinilai mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan jemaah di lapangan.

    “Supaya kemudian mereka bisa bertugas lebih baik, karena lebih prima biasanya petugas dari TNI dan Polri. Dan kita akan putuskan tambah petugas dari TNI dan Polri,” kata Dahnil.

    Terkait persentase penambahan personel petugas haji dari kedua unsur tersebut, Dahnil mengatakan itu belum ditetapkan karena masih menunggu pembahasan lebih lanjut.

    “Persentasenya nanti kita lihat. Karena secara khusus belum kita bahas. Yang jelas bertambah, gitu,” ucap dia.

    Dalam kesempatan itu, Dahnil turut menyinggung mengenai proses rekrutmen petugas haji di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dia mengatakan, proses rekrutmen petugas haji di tiga provinsi yang terdampak bencana itu akan ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

    Menurutnya, proses ini baru bisa dilaksanakan setelah kondisi stabil dan menunggu kesiapan dari daerah masing-masing.

    “Kami tunda proses seleksinya sampai dengan waktu yang belum kita tentukan. Sampai dengan benar-benar siap, kemudian tiga daerah ini, tiga provinsi ini mulai stabil,” kata Dahnil.

    Dahnil juga menyatakan pihaknya akan memberikan relaksasi proses pelunasan biaya haji kepada para calon jamaah haji 2026 yang terdampak bencana di Sumatera.

    Dia menyebut calon jamaah haji yang berasal dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan mendapatkan perpanjangan waktu untuk melunasi biaya.

    “Mungkin juga ada relaksasi nanti dalam proses pelunasan, kemudian proses penentuan petugas, dan sebagainya. Kami akan (beri) relaksasi di tiga daerah ini,” ucapnya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo kisahkan kelahiran bayi panda kepada Ketua MPR China

    Presiden Prabowo kisahkan kelahiran bayi panda kepada Ketua MPR China

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto mengisahkan kelahiran seekor panda di Taman Safari Indonesia kepada Ketua MPR China Wang Huning yang mengunjungi Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/12). Bayi panda tersebut merupakan anak dari sepasang panda raksasa yang dihadiahkan Presiden China Xi Jinping pada 2017 silam. (Aria Cindyara/Cahya Sari/Soni Namura/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ADPSI siap kawal program strategis pemerintah pusat di daerah

    ADPSI siap kawal program strategis pemerintah pusat di daerah

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mempercepat program-program unggulan pemerintah pusat yang berada di daerah untuk memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

    “ADPSI mendorong dan ingin memperkuat program-program unggulan pemerintah pusat, Astacita dan juga program-program seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda. Kami memberikan dukungan penuh,” kata Ketua Umum ADPSI Buky Wibawa Karya Guna usai pengukuhan kepengurusan ADPSI periode 2024-2029 di Jakarta, Kamis.

    Buky mengatakan ADPSI juga telah menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) yang menghasilkan sejumlah rekomendasi yang selanjutnya akan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavan.

    “Ada beberapa rekomendasi yang sudah kami sampaikan kepada Pak Mendagri. Intinya, dalam Rakernas tadi kami bertukar pikiran dengan Pak Mendagri,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus ADPSI periode 2024-2029 dan berharap ADPSI terus mengoptimalkan kerjanya dalam pembangunan.

    “Saya sudah menyampaikan bahwa saya berharap banyak kepada Asosiasi DPRD agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal, terutama fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Terutama meliputi program-program yang sudah masuk dalam perencanaan dan APBD tahun depan,” kata Mendagri.

    Tito juga berpesan agar program-program yang sudah disusun dilaksanakan dengan tujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

    “Saya titip pesan agar program-program yang dilaksanakan betul-betul menyentuh masyarakat. Jangan sampai ada program yang tidak berdampak, tetapi justru disetujui. Di sinilah DPRD penting dalam melakukan pembahasan,” tuturnya.

    Berikut susunan pengurus Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) 2025-2030:

    a. Ketua Umum :
     Dr. H. Buky Wibawa Karya Guna., M.Si
     Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat

    b. Wakil Ketua I :
     Benhur George Watubun, ST
     Ketua DPRD Provinsi Maluku

    c. Wakil Ketua II :
     Hj. Andi Rachmatika Dewi
     Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

    d. Wakil Ketua III :
     Achmad Djufrie, SE., M.M
     Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara

    e. Wakil Ketua IV :
     Dewa Made Mahayadnya
     Ketua DPRD Provinsi Bali

    f. Wakil Ketua V :
     Andie Dinaldie, S.E., M.M.
     Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan

    g. Wakil Ketua VI :
     Drs. H. M. Iqbal Ruray
     Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara

    h. Sekretaris Jenderal :
     H. Fahmi Hakim., S.E.
     Ketua DPRD Provinsi Banten

    i. Wakil Sekretaris Jenderal :
     Ahmad Giri Akbar, S.E., M.BA.
     Ketua DPRD Provinsi Lampung

    j. Bendahara :
     Drs. H. Khoirudin, M.Si
     Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta

    k. Wakil Bendahara :
     Dr. Ir. H. Hasanuddin Mas’ud, S. Hut., M.E.
     Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OIKN dan Korsel kolaborasi kembangkan smart city masa depan dunia

    OIKN dan Korsel kolaborasi kembangkan smart city masa depan dunia

    Nusantara (ANTARA) – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Korea Selatan berkolaborasi mengembangkan smart city, untuk mempercepat realisasi target Nusantara sebagai kota hijau, cerdas, dan layak huni yang menjadi model bagi kota-kota masa depan dunia.

    Dalam kolaborasi ini, hal yang menjadi penekanan adalah pemanfaatan teknologi kota cerdas dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi baru di ibu kota baru Indonesia tersebut.

    “Kami dan Korsel sudah berkomitmen untuk pengembangan teknologi dan kebijakan kota cerdas yang dapat diimplementasikan langsung di lingkungan IKN, karena pembangunan IKN menempatkan inovasi sebagai inti pertumbuhan,” kata Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, di Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis.

    Ia mengaku telah membayangkan Smart City Cooperation Center (SCCC) sebagai ‘living lab’ yang memungkinkan pengembangan bersama, sebuah ruang yang memadukan kebijakan, teknologi, dan solusi inovatif dapat diuji langsung di lingkungan perkotaan yang nyata.

    Ia pun berharap gedung SCCC tersebut menjadi tempat bertemunya praktisi, akademisi, mahasiswa, dan siswa untuk menumbuhkan future skills yang meningkatkan daya saing di masa depan, karena menjadi lokasi investasi bertemu dengan inovasi, sehingga menghasilkan terobosan praktis yang meningkatkan layanan publik.

    Komitmen kedua pihak ini bahkan telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan Nusantara Smart City Forum (NSCF) 2025, kolaborasi antara OIKN dan Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) Korsel, berlangsung di Multifunction Hall, Kantor Kemenko 3, IKN, pada Rabu (3/12/2025).

    Forum ini menghadirkan para pakar dari Indonesia dan Korsel untuk membahas pengembangan pusat kolaborasi smart city, protokol smart building, serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi.

    Sementara Kepala Tim dari MOLIT Korsel, Jo Eun Hye, mengapresiasi kemajuan kerja sama kedua pihak ini dalam pembangunan smart city.

    Sedangkan pendirian dan operasional SCCC yang dilaksanakan pada Rabu kemarin, merupakan pencapaian penting yang berdiri di atas pondasi kolaborasi kuat antara Indonesia dan Korsel.

    Jo menjelaskan bahwa kerja sama tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar, tetapi juga pengembangan berbagai teknologi kota cerdas yang efektif dan dapat menjawab kebutuhan kota modern.

    “Saya mendengar bahwa kata ‘Nusantara’ bermakna gugusan banyak pulau. Makna itu sangat indah, menggambarkan keberagaman yang terhubung. Maka dengan semangat tersebut, kami percaya Nusantara akan menjadi pusat inovasi yang menyatukan berbagai teknologi, gagasan, dan peluang yang tersebar dari banyak pihak,” kata Jo.

    Pewarta: M.Ghofar
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Papua Barat Daya bentuk satgas optimalkan penegakan perda

    Pemprov Papua Barat Daya bentuk satgas optimalkan penegakan perda

    Sorong (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya membentuk Satuan Tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai bagian penting untuk mengoptimalkan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah itu.

    Penjabat (Pj) Sekda Papua Barat Daya, Yakob Kareth, di Sorong, Kamis, menjelaskan, pembentukan Satgas Trantibum merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat keamanan, ketertiban, dan efektivitas penegakan regulasi daerah.

    “Adanya tim satgas ini sebagai respon atas meningkatnya gangguan ketertiban masyarakat seperti aksi begal, keributan, pelanggaran perda, hingga distribusi minuman keras ilegal,” jelasnya.

    Tim satgas ini melibatkan unsur TNI/Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai bentuk kolaborasi untuk bersama memastikan penegakan perda berjalan optimal.

    “Masalah ketentraman dan ketertiban tidak bisa ditangani oleh satu instansi saja. Karena itulah perlu adanya tim terpadu antara Satpol PP, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya,” jelasnya.

    Berkaitan dengan itu, Dinas Kebakaran, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja (DKP2B & Satpol PP) melaksanakan rapat koordinasi di Kota Sorong, Kamis (4/12).

    Rapat koordinasi ini untuk membahas arah kebijakan pembentukan Satgas Trantibum sebagai penyelarasan struktur, fungsi, dan mekanisme koordinasi lintas lembaga, dan penyusunan rencana kerja serta kesiapan operasional Satgas pada Tahun Anggaran 2025.

    Fokus penanganan dan pengawasan implementasi perda lebih kepada pajak dan retribusi dan distribusi minuman keras ilegal yang masuk ke Papua Barat Daya.

    “Penegakan peraturan daerah harus dilakukan secara kolaboratif bersama TNI dan Polri agar hal-hal yang tidak terdeteksi dapat dicegah sejak awal,” katanya.

    Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.