Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • DPD RI minta Purbaya evaluasi mekanisme TKD agar sesuai kebutuhan riil

    DPD RI minta Purbaya evaluasi mekanisme TKD agar sesuai kebutuhan riil

    Jakarta (ANTARA) – Komite IV DPD RI meminta kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap formula dan mekanisme alokasi Transfer ke Daerah (TKD) agar mencerminkan kebutuhan riil daerah, serta berorientasi pada pemerataan fiskal antar wilayah.

    Hal itu menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Purbaya yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung di kompleks parlemen, Jakarta, Senin. Kesimpulan itu pun dibacakan oleh Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta.

    “Kementerian Keuangan agar mencermati dan memperhatikan masukan-masukan dari Anggota DPD RI,” kata Novita.

    Menurut dia, DPD RI juga meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan simplifikasi regulasi dan syarat salur dalam penyaluran TKD (DAK, Dana Otsus, dan TKD lainnya) agar penyaluran lebih cepat dalam mendukung realisasi proyek infrastruktur dasar seperti sekolah, puskesmas, dan jalan.

    “Reformasi atas penyaluran harus diarahkan agar lebih fleksibel, memiliki hasil guna tinggi, dan selaras dengan prioritas daerah,” kata dia.

    Selain itu, dia mengatakan Kemenkeu juga perlu memperkuat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga (terutama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri) agar kebijakan fiskal pusat tidak berdampak kontraktif terhadap daerah. Sinergi itu penting untuk memastikan TKD tetap berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi.

    “Komite IV DPD RI meminta Kementerian Keuangan untuk meningkatkan transparansi alokasi, guna menjaga stabilitas fiskal daerah serta efektivitas desentralisasi,” katanya.

    Untuk itu, dia meminta Kemenkeu melibatkan DPD RI selaku representasi daerah dalam menyusun berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan daerah agar DPD RI dapat memastikan bahwa kepentingan daerah telah terakomodir dengan baik.

    Dia pun menyampaikan bahwa DPD RI dan Kemenkeu sepakat untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal pusat-daerah, terutama dalam meningkatkan efektivitas TKD dan PAD, mempercepat belanja produktif, menjaga keseimbangan fiskal vertikal dan horisontal, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai amanat undang-undang.

    “Komite IV DPD RI meminta agar Inpres Nomor 1 Tahun 2025 serta penurunan anggaran TKD di tahun 2026, terus dipantau dampaknya terhadap daerah,” katanya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya meminimumkan ketimpangan vertikal dan horisontal dalam rangka penguatan fiskal daerah, peningkatan kualitas belanja, serta sinergi pusat dan daerah.

    Kemudian pihaknya juga terus memperkuat sistem perpajakan daerah, meningkatkan kualitas belanja daerah, dan mengharmonisasikan belanja pusat dan daerah.

    Dia pun memaparkan dalam grafis bahwa mayoritas wilayah-wilayah di Indonesia masih lebih memiliki anggaran belanja yang lebih besar dibandingkan anggaran pendapatan.

    Dari grafis tersebut, wilayah yang memiliki anggaran pendapatan yang lebih besar dibandingkan anggaran belanja yakni wilayah Jawa. Namun hal itu, kata dia, bukan berarti daerah-daerah memiliki kondisi keuangan yang kurang baik.

    “Nanti (daerah) yang miskin yang income-nya rendah, kalau bisa dikasih lebih banyak sedikit, kalau nggak nanti kita bikin yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Saya akan minta mereka melakukan revisi DAU dan DAK-nya,” kata Purbaya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota Komisi I: Pesawat A400M perkuat pertahanan udara RI

    Anggota Komisi I: Pesawat A400M perkuat pertahanan udara RI

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengatakan kehadiran Airbus A400M yang merupakan pesawat angkut terbesar TNI Angkatan Udara merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem pertahanan udara Indonesia sekaligus mendukung misi kemanusiaan di berbagai daerah.

    “Pesawat A400M bukan hanya simbol modernisasi alutsista, tetapi juga bentuk keseriusan pemerintah dalam memperkuat kedaulatan dan kemampuan mobilitas TNI,” kata legislator urusan pertahanan itu dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan kemampuan pesawat A400M yang dapat digunakan untuk pengangkutan logistik, pasukan, evakuasi medis, serta misi kemanusiaan relevan dengan kebutuhan Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas dan rawan bencana alam.

    “Dengan daya jelajah yang tinggi dan kapasitas angkut besar, pesawat ini akan sangat membantu TNI dalam operasi kemanusiaan maupun penanganan bencana di wilayah terpencil,” ucap Oleh Soleh.

    Di sisi lain, dia menekankan bahwa peningkatan alutsista seperti A400M harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan TNI.

    “Kita perlu memastikan bahwa teknologi canggih ini bisa dioperasikan dan dirawat secara optimal oleh personel TNI yang terlatih dan profesional,” katanya menegaskan.

    Selaku anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah untuk terus memperkuat sistem pertahanan nasional dengan cara yang efektif, transparan, dan akuntabel.

    “Kehadiran A400M menjadi bukti nyata bahwa modernisasi pertahanan Indonesia berjalan ke arah yang positif. Ini investasi jangka panjang untuk keamanan nasional sekaligus kemanusiaan,” kata dia.

    Pada Senin ini, Presiden RI Prabowo Subianto secara simbolis menyerahkan kunci pesawat angkut Airbus A400M kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    Kunci pesawat tersebut kemudian diserahkan Panglima TNI kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.

    Sebelum penyerahan kunci pesawat, Presiden Prabowo melakukan prosesi membuka tirai lambang Skuadron 31 yang menempel di badan pesawat. Presiden juga menyiramkan air kembang ke bagian roda depan pesawat.

    Pesawat A400M TNI AU memiliki panjang 45,1 meter, lebar 42,2 meter, dan tinggi 14,7 meter. Pesawat itu dapat mengangkut muatan hingga 37 ton, dan 116 personel. A400M TNI AU itu juga dilengkapi dengan 4 mesin turboprop Europrop TP400-D6, dan dapat terbang dengan kecepatan maksimal 780 kilometer per jam dengan maksimal daya jelajah mencapai 8.900 kilometer.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga Israel pun bersuka cita atas kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas

    Warga Israel pun bersuka cita atas kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas

    Jumat, 10 Oktober 2025 08:01 WIB

    Warga Israel merayakan pengumuman kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas di Tel Aviv, Israel, Kamis (9/10/2025). Israel dan Hamas pada Kamis (9/10) menyepakati gencatan senjata di Gaza, menawarkan langkah sementara untuk mengakhiri konflik dua tahun yang telah menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina, melukai hampir 170.000 lainnya, dan menghancurkan wilayah tersebut. ANTARA FOTO/Xinhua/​​​​​​Chen Junqing/nym.

    Warga Israel berpelukan setelah adanya pengumuman kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas di Tel Aviv, Israel, Kamis (9/10/2025). Israel dan Hamas pada Kamis (9/10) menyepakati gencatan senjata di Gaza, menawarkan langkah sementara untuk mengakhiri konflik dua tahun yang telah menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina, melukai hampir 170.000 lainnya, dan menghancurkan wilayah tersebut. ANTARA FOTO/Xinhua/​​​​​​Chen Junqing/nym.

    Warga Israel berdoa setelah adanya pengumuman kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas di Tel Aviv, Israel, Kamis (9/10/2025). Israel dan Hamas pada Kamis (9/10) menyepakati gencatan senjata di Gaza, menawarkan langkah sementara untuk mengakhiri konflik dua tahun yang telah menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina, melukai hampir 170.000 lainnya, dan menghancurkan wilayah tersebut. ANTARA FOTO/Xinhua/​​​​​​Chen Junqing/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi I DPR minta pemerintah dorong OKI untuk atasi konflik di Sudan

    Komisi I DPR minta pemerintah dorong OKI untuk atasi konflik di Sudan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah Indonesia untuk bisa mendorong Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk segera mengatasi konflik kemanusiaan yang terjadi di Sudan.

    Dia menilai OKI memiliki tanggung jawab moral untuk segera menghentikan konflik yang terjadi di Sudan, yang mayoritas penduduknya muslim merupakan anggota OKI. Menurut dia, konflik yang terjadi situasinya semakin buruk karena adanya aksi pembunuhan massal.

    “Saya berharap pemerintah Indonesia bisa mendorong OKI untuk segera lakukan pertemuan darurat membahas upaya penghentian konflik di Sudan,” kata Sukamta di Jakarta, Senin.

    Dia pun menyatakan keprihatinannya dan menyerukan agar pihak-pihak yang berkonflik di Sudan untuk menahan diri dan melakukan gencatan senjata mengingat konflik dalam 2 tahun ini telah menyebabkan puluhan ribu warga sipil tewas dan 14 juta dalam pengungsian.

    “Ini mengingatkan peristiwa genosida yang terjadi sebelumnya yang menyasar beberapa etnis di wilayah Darfur pada konflik tahun 2003 hingga 2016,” kata dia.

    Menurut dia situasi saat ini lebih sulit karena konflik terjadi antara dua jenderal yang saling bermusuhan, yaitu panglima Pasukan Bersenjata Sudan (Sudanese Armed Force/SAF) Abdel Fattah al Burhan, dan Panglima Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Force/RSF) Mohamed Hamdan Dagalo.

    “Mereka dulu bersekutu, memiliki kekuatan militer yang berimbang, sementara dalam 2 tahun konflik kedua belah pihak terus meningkatkan propaganda kebencian identitas dan kesukuan,” katanya.

    Untuk itu, dia mengatakan upaya meredakan konflik dan mendorong gencatan senjata perlu diupayakan dengan serius agar tragedi kemanusiaan di Sudan tidak bertambah parah.

    Dia pun menilai Uni Emirat Arab dan Arab Saudi memiliki peluang terbesar untuk memberi tekanan, karena kedua negara tersebut memiliki hubungan dekat dengan militer Sudan dan kelompok Paramiliter.

    Sebelumnya, jumlah korban tewas akibat pertempuran di Kota Al Fasher di Provinsi Darfur Utara, Sudan, bertambah menjadi 2.200 orang setelah kota tersebut secara penuh diambil alih oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pada 26 Oktober.

    Sejumlah laporan menyebutkan bahwa lebih dari 393.000 orang telah meninggalkan Kota Al Fasher dalam empat hari terakhir. El Fasher, benteng terakhir tentara Sudan di wilayah Darfur yang luas, dikepung secara intens oleh RSF sejak tahun lalu.

    Adapun perang saudara di Sudan, kini memasuki tahun ketiga. Perang saudara itu melibatkan tentara Sudan dan RSF.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PP AMPG jalin kerja sama dengan Pemuda UMNO Malaysia

    PP AMPG jalin kerja sama dengan Pemuda UMNO Malaysia

    “Disepakatinya kerja sama ekonomi dan pendidikan oleh PP AMPG dan Pemuda UMNO Malaysia karena menilai kedua negara memiliki potensi yang cukup baik untuk mengembangkan beberapa sektor usaha perekonomian, khususnya sektor usaha kecil menengah (UKM),”

    Jakarta (ANTARA) – Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) menjalin kerja sama pada sektor ekonomi dan pendidikan dengan salah satu organisasi pemuda partai di Malaysia, yakni Pemuda UMNO Malaysia.

    “Disepakatinya kerja sama ekonomi dan pendidikan oleh PP AMPG dan Pemuda UMNO Malaysia karena menilai kedua negara memiliki potensi yang cukup baik untuk mengembangkan beberapa sektor usaha perekonomian, khususnya sektor usaha kecil menengah (UKM),” ujar Ketua Umum PP AMPG Said Aldi Al Idrus dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut Said menjelaskan PP AMPG mempunyai program pengembangan ekonomi pemuda melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga koperasi.

    Sementara untuk sektor pendidikan, kata dia, PP AMPG mempunyai program pelatihan guru agama, serta beasiswa kepada anak bangsa yang berprestasi dan kurang mampu.

    “Saat ini program pelatihan guru-guru agama telah berjalan, dan bekerja sama dengan Pemuda Partai di kamboja. Dengan demikian, bila kerja sama dengan UMNO Malaysia ini bisa terjalin, maka PP AMPG akan melanjutkan saja,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Pemuda UMNO Malaysia Mohd Hairi berharap kerja sama dengan PP AMPG dapat terlaksana dengan baik.

    “Saya percaya bahwa kebangkitan kaum muda yang ada di Indonesia memiliki potensi untuk sektor perekonomian dengan menjadi pelaku usaha yang maju dan peduli dengan rakyat. Dengan demikian, nanti akan tercipta lapangan pekerjaan yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat,” katanya.

    Sebelumnya, PP AMPG juga menjalin kerja sama dengan organisasi kepemudaan partai politik. Misalnya dengan Penggerak Belia Selangor (PEBS), Malaysia, yang dilakukan pada 31 Oktober 2025.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dua pakar sebut disinformasi akar kesalahpahaman terhadap Sahroni

    Dua pakar sebut disinformasi akar kesalahpahaman terhadap Sahroni

    Jakarta (ANTARA) – Pakar sosiologi Trubus Rahardiansyah menilai pernyataan Ahmad Sahroni saat menanggapi seruan soal pembubaran DPR, bukanlah bentuk penghinaan ataupun ujaran kebencian.

    Hal itu disampaikan Trubus menjawab pertanyaan hakim Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habiburokhman terkait pernyataan Ahmad Sahroni yang sempat viral dan menimbulkan polemik di ruang publik, dalam sidang dengan agenda Permintaan Keterangan Saksi dan Pendapat Ahli.

    “Apa yang disampaikan Pak Ahmad Sahroni itu merespons setting atau situasi yang melatarbelakanginya. Nah saya melihat apa yang disampaikan itu tidak menyinggung apa pun. Walaupun di situ ada kata tolol yang diviralkan, itu menurut saya lebih ke menyampaikan bahwa tidak mungkin DPR dibubarkan. Kita kan sistemnya bukan parlementer, tapi non-parlementer,” kata Trubus dalam sidang MKD DPR RI, Senin.

    Trubus juga menyoroti banyaknya pihak yang sengaja menggiring opini publik keluar dari konteks aslinya melalui manipulasi informasi di media sosial.

    “Ini kan sebenarnya arahnya ke sana. Tapi kemudian dipahami (berbeda) karena itu tadi, manipulasi. Makanya di pasal 35 UU ITE itu kan dilarang orang memanipulasi dan mengubah-ubah itu. Jadi apa yang disampaikan Pak Ahmad Sahroni bukan suatu ucapan kriminal ataupun kebencian,” ujarnya.

    Pandangan Trubus tersebut sejalan dengan pendapat saksi ahli lainnya yakni pakar analisis perilaku Gustia Aju Dewi, yang menilai bahwa saat ini potongan-potongan informasi digunakan untuk membentuk persepsi publik yang keliru.

    “Zaman sekarang perang bukan lagi dengan senjata api, tapi senjatanya informasi yang diselewengkan, bisa dipotong. Jadi 90 persen kebenaran itu bukan kebenaran, karena ada 10 persen yang tidak dimasukkan sehingga informasi tersebut menjadi disinformasi,” kata Gustia Aju.

    Gustia juga menegaskan bahwa para penyebar DFK (Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian) dapat dilacak dengan teknologi digital forensik, termasuk untuk mengetahui siapa yang pertama kali menggulirkan narasi manipulatif di media sosial.

    “Siapa yang menggulirkan sampai sekarang belum terungkap. Sebenarnya dengan teknologi AI itu mudah dilakukan digital forensik, Yang Mulia, untuk ditelusuri siapa yang pertamakali mengeluarkan narasi-narasi DFK,” ujarnya.

    Pernyataan para ahli ini memperkuat posisi bahwa gelombang opini negatif terhadap DPR, termasuk terhadap Ahmad Sahroni, bukan muncul secara alami, melainkan merupakan hasil dari penggiringan opini dan disinformasi yang terstruktur di media sosial.

    Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mulai menggelar sidang atas kasus lima anggota DPR RI yang dinonaktifkan partainya di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, dengan menghadirkan sejumlah saksi.

    Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam mengatakan pemeriksaan pendahuluan itu digelar untuk mencari titik terang terkait rangkaian peristiwa yang mendapat perhatian publik pada 15 Agustus sampai 3 September 2025, yang terkait penonaktifan lima anggota DPR itu.

    “Ada lima anggota DPR RI yang telah dinyatakan nonaktif oleh partai masing-masing, yaitu Adies Kadir, Nafa Urbach, Surya Utama, Eko Hendro Purnomo, dan Ahmad Sahroni,” kata Dek Gam saat membuka sidang.

    Adapun sejumlah saksi yang diundang untuk menjalani pemeriksaan MKD itu, antara lain Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini, Koordinator orkestra pada sidang tahunan Letkol Suwarko, ahli kriminologi Prof. Dr. Adrianus Eliasta, ahli hukum Dr. Satya Arinanto, ahli sosiologi Trubus Rahardiansyah, ahli analisis perilaku Gusti Aju Dewi, dan Wakil Koordinator Wartawan Parlemen Erwin Siregar.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wagub Banten tegaskan pelantikan adiknya di Bapenda tanpa nepotisme

    Wagub Banten tegaskan pelantikan adiknya di Bapenda tanpa nepotisme

    “Oh iya, kalau dia tidak bekerja benar, copot saja. Saya ingin dia bekerja maksimal, jangan sampai memalukan. Kalau dia tidak bagus, justru saya yang malu,”

    Serang (ANTARA) – Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah membantah adanya praktik nepotisme dalam pelantikan adiknya, Raden Berli Rizki Nata Kusumah, sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten.

    Ia menekankan, pengangkatan Berli dilakukan melalui proses seleksi berbasis merit dan manajemen talenta yang ketat di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

    “Oh iya, kalau dia tidak bekerja benar, copot saja. Saya ingin dia bekerja maksimal, jangan sampai memalukan. Kalau dia tidak bagus, justru saya yang malu,” kata Dimyati usai pelantikan pejabat Pemprov Banten di Serang, Senin.

    Dimyati menjelaskan, adiknya telah lama berkarier di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan memiliki rekam jejak birokrasi yang kuat.

    “Dia dari awal memang di provinsi, bukan pindahan dari kabupaten atau kota. Basic-nya dari Biro Keuangan, kemudian Sekretaris Bapenda, lalu Plt Kepala Dinas PMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa). Jadi ini bukan nepotisme, tapi murni proses karier,” ujarnya.

    Ia mengaku justru lebih nyaman bila tidak ada keluarga yang bekerja di instansi yang sama dengannya. “Sebenarnya saya lebih senang kalau tidak ada keluarga yang jadi pejabat di provinsi. Tapi kariernya sudah mentok, sudah belasan tahun di eselon III berpindah-pindah jabatan,” kata Dimyati.

    Wakil gubernur juga menegaskan, dirinya kerap menolak permintaan kerabat lain yang ingin pindah ke lingkungan Pemprov Banten. “Ada keluarga yang di kabupaten dan kota, saya larang pindah ke provinsi. Saya bilang, tetaplah mengabdi di daerah masing-masing. Jadi ini tidak ada unsur keluarga dalam jabatan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, tanggung jawab moralnya kini justru semakin berat karena memiliki beban ganda: memastikan seluruh pejabat, termasuk adiknya, bekerja profesional dan bersih dari penyimpangan. “Beban saya juga besar. Saya sudah ingatkan, awas jangan korupsi, jangan main-main. Apalagi di Bapenda, target pendapatan harus tercapai,” katanya menegaskan.

    Dimyati menuturkan bahwa proses pelantikan pejabat kali ini dilakukan transparan dan melibatkan berbagai unsur. “Ini hasil koordinasi yang baik dari tim Baperjakat. Prosesnya melalui penilaian jabatan, kepangkatan, assessment, fit and proper test, hingga kajian lengkap. Kami hanya memfinalkan hasil yang sudah sesuai aturan,” ujarnya.

    Ia menegaskan, profesionalisme dan kinerja menjadi kunci utama dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. “Kalau target tidak tercapai, siap-siap dievaluasi. Kalau tak bekerja baik, copot saja. Karena bagi saya, jabatan bukan hadiah, tapi tanggung jawab,” tegasnya.

    Menurut Dimyati, rotasi dan promosi pejabat merupakan bagian dari sistem merit yang diterapkan Pemprov Banten untuk memperkuat birokrasi berbasis kinerja. “Yang penting itu kepangkatan dan kinerja (PDRT)-nya bagus. Semua dinilai objektif,” katanya.

    Ia berharap pejabat yang baru dilantik, termasuk Raden Berli Rizki Nata Kusumah, dapat segera menyesuaikan diri dan mempercepat realisasi program pembangunan daerah. “Mudah-mudahan semua bisa bekerja maksimal dan bergerak cepat. Nanti kita evaluasi dalam enam bulan,” kata Dimyati.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KRL berdempetan, Prabowo perintahkan PT KAI tambah gerbong agar nyaman

    KRL berdempetan, Prabowo perintahkan PT KAI tambah gerbong agar nyaman

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menambah gerbong pada layanan Kereta Commuter Line (KRL) guna meningkatkan kenyamanan penumpang dan mengatasi padatnya angkutan terutama di jam sibuk.

    Usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Direktur Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin mengatakan bahwa Presiden Prabowo sangat memerhatikan bahwa banyak pekerja di area Jabodetabek yang bergantung menggunakan KRL sebagai transportasi massal, sehingga kenyamanan dalam gerbong juga harus ditingkatkan.

    “Beliau sampaikan bahwa harus senyaman mungkin. Tadi saya jelaskan juga bahwa sekarang itu pada jam sibuk, KRL kita itu sudah berdempet-dempetan, beliau sangat ‘concern’ sekali dengan itu, maka beliau sampaikan secepatnya, agar impact bagi rakyat sangat positif sekali, secepatnya kita akan menambah gerbong,” kata Bobby saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Bobby menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menilai penting kereta Commuter Line (KRL) sebagai transportasi massal untuk suatu negara.

    Menurut Presiden, transportasi massal, yakni KRL merupakan peradaban bagi negara dan menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaannya.

    Prabowo pun memerintahkan PT KAI untuk memastikan kenyamanan, kebersihan dan keamanan di KRL, termasuk penambahan gerbong, peningkatan fasilitas di stasiun dan lintasan kereta.

    “Tambahkan gerbong, perbaiki gerbong yang ada, nyamankan penumpang terutama yang perempuan, stasiun, lintasan kereta dan gerbong harus bersih, terutama peningkatan-peningkatan fasilitas di stasiun, fasilitas operasi yang ada di lintasan, dan bahkan juga meningkatkan infrastruktur dari lintasan yang ada,” kata Bobby menjelaskan arahan Presiden.

    Selain KRL, Presiden Prabowo juga menginstruksikan layanan Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodebek yang menjadi transportasi massal untuk diperhatikan segi keselamatan sebagai faktor utama, serta keamanan, kenyamanan dan kebersihan.

    Khusus menyambut masa libur Natal dan Tahun Baru nanti, Presiden menginstruksikan PT KAI untuk mengecek daerah rawan bencana yang dilintasi kereta jarak jauh.

    “Beliau juga memerintahkan kami untuk mengecek secara detail daerah-daerah rawan, terutama daerah rawan banjir, daerah rawan longsor dalam hal ini,” kata Bobby.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Manokwari temui tokoh pastikan kamtibmas saat kunjungan Wapres

    Bupati Manokwari temui tokoh pastikan kamtibmas saat kunjungan Wapres

    Manokwari (ANTARA) – Bupati Manokwari Papua Barat Hermus Indou temui sejumlah tokoh masyarakat guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayahnya tetap kondusif menjelang kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pada 4–5 November 2025.

    Bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Manokwari, Bupati menemui tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan mahasiswa, serta berbagai denominasi gereja di Manokwari, Senin.

    “Akan ada dua momentum penting, yaitu HUT Manokwari ke-127 dan kunjungan Wakil Presiden bersama Ibu serta para istri Menteri Kabinet Merah Putih. Mari kita rayakan dengan penuh sukacita dan menjadi tuan rumah yang baik,” ujar Hermus.

    Sebagai kepala daerah ia harus melakukan koordinasi lintas elemen guna menyukseskan kunjungan kenegaraan Wapres RI bersama Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Selvi Gibran Rakabuming,

    Pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah agar seluruh agenda kenegaraan dapat berjalan lancar.

    Ia memastikan Kabupaten Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat dalam kondisi aman dan kondusif untuk menerima kedatangan tamu negara.

    Ia juga berharap kunjungan Wapres membawa berkah dan energi baru bagi kemajuan daerah, sekaligus memperkuat semangat masyarakat dalam membangun Manokwari sebagai pusat pertumbuhan di wilayah Papua Barat.

    Kunjungan Wapres bisa membawa dorongan baru bagi percepatan pembangunan Kabupaten Manokwari, baik di sektor ekonomi, sosial, maupun kebudayaan.

    “Kita jaga rumah kita, Kabupaten Manokwari. Karena kita semua tinggal di sini dan akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Jika ada masalah, mari kita bicarakan dengan baik tanpa mengganggu ketertiban,” katanya.

    Wakapolres Manokwari Kompol Agustina Sineri menambahkan, kepolisian bersama TNI dan unsur pemerintah daerah telah menyiapkan langkah pengamanan terpadu di sejumlah titik kunjungan Wakil Presiden dan Ketua Umum Dekranas.

    “Mari kita tunjukkan bahwa masyarakat Manokwari adalah masyarakat yang tertib dan ramah. Ini momentum penting karena akan memberikan kesan baik bagi pejabat negara yang hadir dan tentu berdampak positif bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

    Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan mahasiswa yang hadir dalam pertemuan tersebut juga menyatakan komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama kunjungan kenegaraan berlangsung.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Palangka Raya perkuat budaya antikorupsi melalui pendekatan keluarga

    Palangka Raya perkuat budaya antikorupsi melalui pendekatan keluarga

    Palangka Raya (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berupaya memperkuat budaya antikorupsi melalui pendekatan yang lebih humanis dan menyentuh akar kehidupan masyarakat, yakni melalui program pendekatan keluarga.

    “Langkah ini dinilai efektif untuk menanamkan nilai integritas dan kejujuran sejak lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga,” kata Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini di Palangka Raya, Senin.

    Dia mengatakan, pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui regulasi dan pengawasan, melainkan juga harus menyentuh aspek moral dan sosial.

    “Keluarga adalah tempat pertama seseorang belajar tentang nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika. Kalau itu kuat di rumah, maka dalam bekerja pun nilai-nilai itu akan terbawa,” katanya.

    Zaini menerangkan, Pemkot terus mendorong seluruh ASN agar menjadikan keluarga sebagai basis pembentukan karakter antikorupsi. Upaya ini dilakukan pihaknya melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Kami berharap melalui kegiatan yang diikuti puluhan ASN di berbagai instansi di Pemkot Palangka Raya ini dapat meningkatkan komitmen antikorupsi yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari, baik di kantor maupun di rumah,” katanya.

    Wakil Wali Kota Palangka Raya ini menambahkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui regulasi dan penegakan hukum.

    “Integritas adalah benteng utama melawan korupsi, dan benteng itu dibangun dari rumah. Keluarga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab sejak dini,” ujarnya.

    Ia juga mengajak seluruh ASN dan masyarakat Palangka Raya untuk menjadikan nilai-nilai integritas sebagai gaya hidup, baik di lingkungan kerja maupun keluarga.

    “Mari kita jadikan keluarga sebagai benteng pertama dalam membangun bangsa yang bebas dari korupsi. Semangat ini harus kita tularkan ke seluruh lapisan masyarakat,” kata Zaini.

    Pewarta: Rendhik Andika
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.