Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Jonan sebut tak bahas polemik Kereta Cepat saat bertemu Prabowo

    Jonan sebut tak bahas polemik Kereta Cepat saat bertemu Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto selama dua jam, sama sekali tidak membahas proyek kereta cepat.

    Jonan menjelaskan bahwa agenda pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin itu, murni berupa diskusi dan tukar pikiran mengenai sejumlah program pemerintahan yang dijalankan Presiden Prabowo.

    “Saya nggak tahu ya, soal Whoosh sih beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa, nggak,” kata Jonan saat ditanya topik pembahasan terkait kereta cepat atau whoosh kepada wartawan.

    Dia mengatakan bahwa dirinya juga tidak diminta memberikan masukan apa pun terkait wacana perpanjangan jalur kereta cepat hingga Surabaya.

    “Nggak ada, saya sudah pensiun, saya nggak akan menyampaikan pendapat lah,” ujarnya.

    Meski enggan mengomentari isu-isu strategis seperti tenor utang proyek kereta cepat atau pengelolaannya, Jonan tetap memberikan apresiasi terhadap inovasi di sektor transportasi.

    “Saya pikir, mestinya beliau pasti punya kebijakan sendiri mengenai ini. Whoos sendiri secara operasional bagus. Soal pengelolaannya bagaimana, hutangnya bagaimana, mungkin boleh tanya sendiri ke Presiden, karena tadi nggak dibahas,” ujarnya.

    Pemerintah tengah menyoroti polemik pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

    Pada hari ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk melaporkan perkembangan sektor infrastruktur sekaligus meminta arahan langsung terkait solusi atas permasalahan utang proyek tersebut.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah membahas isu utang Kereta Cepat dalam rapat terbatas bersama jajaran ekonomi, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan CEO Danantara Rosan Roeslani.

    Dalam pertemuan itu, Presiden meminta tim ekonominya menyiapkan berbagai opsi penyelesaian utang, seperti perpanjangan masa pinjaman atau skema pembayaran alternatif, agar tidak menimbulkan gejolak bagi perekonomian nasional.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Rp210 triliun capex Kopdeskel hidupkan ekonomi desa-daerah

    Mendagri: Rp210 triliun capex Kopdeskel hidupkan ekonomi desa-daerah

    “Ini luar biasa karena biasanya awal tahun belanja daerah lamban. Dana belum turun, kegiatan baru lelang, dan belanja baru meningkat di akhir tahun. Dengan Rp210 triliun yang turun di awal, akan ada kompensasi untuk menggerakkan ekonomi daerah sejak

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai anggaran belanja modal (capital expenditure/capex) Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih yang mencapai sekitar Rp210 triliun akan memberikan dampak besar sebagai motor penggerak keuangan daerah.

    “Ini luar biasa karena biasanya awal tahun belanja daerah lamban. Dana belum turun, kegiatan baru lelang, dan belanja baru meningkat di akhir tahun. Dengan Rp210 triliun yang turun di awal, akan ada kompensasi untuk menggerakkan ekonomi daerah sejak awal tahun,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Tito mengungkapkan anggaran tersebut akan dikucurkan untuk pembangunan gerai dan fasilitas Kopdeskel Merah Putih di seluruh Indonesia. Pembangunan dilakukan dengan sistem padat karya dan memanfaatkan tenaga kerja dan sumber daya lokal.

    “Ini memberi efek berganda bagi daerah, terutama yang tengah menyesuaikan diri dengan pengalihan Transfer ke Daerah (TKD) dan masih mengandalkan PAD,” ujarnya.

    Tito menyebut, program Kopdeskel Merah Putih akan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat sekaligus membantu kepala daerah mencapai indikator kinerja utama (KPI).

    “Program ini akan membantu menurunkan kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperbaiki gini ratio, dan menjaga inflasi. Pemerintah bisa lebih mudah melakukan intervensi ekonomi melalui koperasi yang hadir di desa,” kata Tito.

    Selain itu, keberadaan Kopdeskel Merah Putih juga akan menekan peran tengkulak dan rentenir, memperkuat ketahanan pangan, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi lokal secara merata.

    “Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Setiap kepala daerah akan diuntungkan jika program ini berjalan karena berdampak langsung pada kesejahteraan warga,” tuturnya.

    Untuk merealisasikan program ini, Kemendagri meminta pemerintah daerah kabupaten/kota segera mendata aset lahan atau bangunan yang dapat digunakan untuk pembangunan Kopdeskel Merah Putih.

    Dari 75.266 desa, baru 5.339 desa (7 persen) yang memiliki data aset lahan atau bangunan, sedangkan dari 514 kabupaten/kota, baru 15 daerah (3 persen) yang melaporkan asetnya.

    Oleh karena itu, Tito meminta kepala daerah mempercepat proses ini karena menjadi prasyarat utama penyaluran dana Rp210 triliun tersebut.

    “Pendataan ini harus jadi prioritas. Kami minta kepala daerah membentuk satgas, berkoordinasi dengan sekda, dinas pemerintahan desa, dan dinas koperasi,” kata Mendagri.

    Kemendagri juga menyiapkan tim supervisi yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto untuk memantau progres setiap dua hari sekali dan melakukan evaluasi mingguan.

    Daerah dengan kinerja terbaik akan menerima insentif tambahan sebesar Rp5 miliar pada Februari 2026.

    Tito menekankan, lahan yang digunakan untuk Kopdeskel Merah Putih harus memenuhi empat kriteria utama: pertama status hukum jelas, seperti aset desa, pemda, atau hibah. Kedua, luas minimal 1.000 meter persegi. Ketiga, lokasi strategis dan mudah diakses publik.Keempat, bebas dari risiko bencana alam.

    Beberapa daerah mulai menunjukkan dukungannya. Pemkab Aceh Barat, misalnya, tengah menyiapkan lahan untuk 16 Kopdeskel prioritas tahap awal. Sementara di Kabupaten Mappi, Papua Selatan, pemerintah daerah berencana membangun 7 hingga 8 Kopdeskel Merah Putih setelah proses pemetaan aset selesai.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kantor Gubernur Riau dan kediamannya sepi usai informasi OTT KPK

    Kantor Gubernur Riau dan kediamannya sepi usai informasi OTT KPK

    “Hari ini Pak Gubernur tidak tampak di kantor,”

    Pekanbaru, (ANTARA) – Kantor Gubernur dan Rumah Dinas Gubernur Abdul Wahid tampak sepi ramainya informasi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disampaikan turut mengamankan orang nomor satu di bumi lancang kuning tersebut.

    Pantauan di Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman, aktivitas di lingkungan Kantor tampak lengang, hanya terlihat beberapa petugas keamanan yang berjaga di pos depan. Sedangkan pada meja resepsionis Kantor Gubernur Riau hanya ditunggu satu orang

    “Hari ini Pak Gubernur tidak tampak di kantor,” ujar salah seorang petugas yang berjaga, Senin malam.

    Diketahui kegiatan Gubernur Riau pada Senin (3/11) bertempat di Kediaman Gubernur Riau atau Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru. Ada sejumlah tempat kegiatan di sana seperti Balai Serindit, Gedung Pauh Janggi, dan Ruang Rapat Kediaman Gubernur Riau.

    Kegiatan pertama gubernur Senin ini yakni apel bersama dalam peringatan hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya di ruang rapat kediaman gubernur Abdul Wahid memimpin rapat tentang pengelolaan sampah menjadi energi listrik.

    Dalam kesempatan itu Abdul Wahid rapat bersama Wali Kota Pekanbaru dan Bupati Siak Afni Zulkifli. Akan tetapi usai adanya informasi OTT itu, suasana sepi juga terlihat di Kediaman atau Komplek Rumah Dinas Gubernur Riau.

    Di sana juga hanya tampak dua petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga di pos samping masuk ke kediaman. Padahal, jika pada hari-hari sebelumnya banyak aktivitas dilingkungan kediaman tersebut.

    Sebelumnya, KPK sebelumnya mengonfirmasi telah melakukan penangkapan terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dalam operasi tangkap tangan. “Ya,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi ANTARA.

    Hal senada disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto yang membenarkan adanya OTT terhadap Abdul Wahid. “Benar, sementara masih berproses,” ujarnya.

    KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap dalam operasi tersebut. Informasi sementara menyebutkan, OTT berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB dan turut menyeret sejumlah pejabat, di antaranya Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau

    Pewarta: Bayu Agustari Adha
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dua jam bersama Prabowo, Jonan bahas diplomasi hingga program rakyat

    Dua jam bersama Prabowo, Jonan bahas diplomasi hingga program rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan berbagi pandangan selama dua jam dengan Presiden RI Prabowo Subianto, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seputar diplomasi hingga program pro rakyat.

    “Jadi, kami sebenarnya memang juga minta waktu untuk sharing lah. Sebagai rakyat, sebagai warga negara, berdiskusi tentang program-program yang dijalankan oleh beliau selama ini,” kata Jonan seusai bertemu Presiden, Senin.

    Ia mengatakan bahwa pertemuan tersebut diprakarsai oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dalam rangka berbagi pandangan mengenai sejumlah program pemerintahan yang kini dijalankan Presiden Prabowo dan seluruh kementerian/lembaga.

    Jonan menyampaikan apresiasinya karena Presiden Prabowo berkenan mendengarkan berbagai masukan dan berdialog terbuka terkait berbagai kebijakan strategis, termasuk diplomasi luar negeri, pengembangan BUMN, serta program-program kerakyatan.

    “Kami juga sharing tentang peran serta beliau yang sangat bagus dan aktif di diplomasi luar negeri. Juga di pengembangan BUMN dan partisipasi BUMN untuk bangsa dan negara yang lebih banyak,” katanya.

    Direktur Utama PT KAI periode 2009 hingga 2014 itu menilai, kiprah Presiden Prabowo dalam memperkuat peran Indonesia di dunia internasional dan mendorong partisipasi BUMN untuk kepentingan bangsa patut diapresiasi.

    Selain itu, pria yang berhasil mengubah wajah layanan transportasi KAI itu, juga menyoroti sejumlah program pro-rakyat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat yang menurutnya memiliki dampak ekonomi berantai.

    “Memang kalau diminta sempurna dari awal mungkin tidak mungkin. Tapi kan ini perbaikannya pelan-pelan, mestinya jalan sih selama ini,” kata Jonan.

    Ia menambahkan bahwa diskusi tersebut murni bersifat sharing dan memberikan pandangan dalam kapasitasnya sebagai warga negara.

    “Jadi diskusinya itu saja, nggak ada yang lain,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI luncurkan kereta khusus petani-pedagang jalur Merak bulan ini

    KAI luncurkan kereta khusus petani-pedagang jalur Merak bulan ini

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) segera meluncurkan layanan kereta api khusus untuk petani dan pedagang guna mendistribusikan produksi pangan dan komoditas lainnya dengan jalur Rangkasbitung-Merak pada bulan ini.

    Usai bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menjelaskan Presiden Prabowo mendukung layanan kereta khusus petani dan pedagang ini untuk mendukung perekonomian masyarakat.

    “Beliau sangat mendukung sekali, karena ini adalah men-support untuk ekonomi rakyat di bawah, dan beliau memberikan beberapa arahan juga untuk menambah kapasitas dari kereta petani dan pedagang ini,” kata Bobby saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Bobby merinci pihaknya sudah menyiapkan delapan unit kereta untuk mengakomodasi transportasi petani dan pedagang dalam mendistribusikan hasil produksi mereka dengan rute Rangkasbitung-Merak.

    Kereta khusus petani dan pedagang ini, kata Bobby, akan beroperasional sesuai dengan aktivitas mereka, yakni pagi dan sore.

    Namun demikian, KAI juga berencana menambah jalur dan rute lain ke depannya, setelah rute Rangkasbitung-Merak resmi beroperasi.

    “Kita akan luncurkan di Merak dulu, di Merak dulu kita akan luncurkan. Di bulan ini kita luncurkan,” kata Bobby.

    Adapun jalur kereta petani ini juga akan diperpanjang dari Stasiun Rangkasbitung sampai ke Stasiun Tanah Abang.

    KAI juga akan memberikan subsidi untuk operasional kereta petani, sehingga tarifnya tentu akan lebih murah, daripada menggunakan truk atau mobil. Namun demikian, besaran subsidi itu masih dibahas.

    “Akan lebih murah dari ini. Karena kan logikanya, ini adalah petani pedagang yang tidak mampu untuk menyewa mobil. Truk. Yang jelas ini adalah memang subsidi kepada petani dan pedagang,” kata Bobby.

    Adapun pada Agustus lalu, PT KAI telah melakukan uji coba pengoperasian kereta ekonomi khusus petani dan pedagang untuk rute Surabaya Gubeng–Lamongan, Jawa Timur.

    Kereta khusus ini dirancang untuk membantu mobilitas petani dan pedagang, sekaligus mempermudah pengangkutan hasil panen maupun barang dagangan secara lebih leluasa, aman, dan efisien.

    Menurut Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, konsep desain kereta khusus petani dan pedagang ini mengedepankan kemudahan akses dan ruang angkut yang lebih luas.

    Tempat duduk dipasang sejajar di sisi kiri dan kanan, sehingga ruang tengah menjadi lapang untuk menempatkan hasil pertanian atau barang dagangan, sekaligus memudahkan pergerakan di dalam kereta.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri minta pemda percepat pendataan lahan Koperasi Merah Putih

    Wamendagri minta pemda percepat pendataan lahan Koperasi Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan percepatan pendataan penyediaan lahan untuk pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

    “Tugas kita sekarang adalah mempercepat pendataannya, karena ini bukan hal yang mudah mempercepat pendataan tadi. Kementerian Dalam Negeri berdasarkan arahan dari Pak Mendagri telah menyusun satu tim yang secara khusus bertugas untuk melakukan percepatan,” kata Bima di Jakarta, Senin.

    Hal ini disampaikannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kopdeskel Merah Putih yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.

    Bima menjelaskan, Kemendagri memiliki mandat untuk melakukan percepatan pendataan lahan. Tahapan ini sangat penting karena setelah badan hukum selesai, akan dilanjutkan dengan pembangunan gerai Kopdeskel di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan 80 ribu gerai pada awal tahun depan.

    Bima memaparkan empat kriteria utama lahan yang perlu dipenuhi sebelum diinput ke portal PT Agrinas Pangan Nusantara.

    Pertama, lahan harus memiliki alas hak yang jelas, yakni kepemilikan yang sah dan tercatat sebagai aset Pemda ataupun kementerian/lembaga. Kedua, luas lahan memadai, sekurang-kurangnya seribu meter persegi untuk mendukung pembangunan gedung dan sarana penunjang.

    Ketiga, lokasi berada di titik strategis, mudah dijangkau, dekat fasilitas umum, dan memiliki akses jalan yang baik. Keempat, kondisi lahan siap dibangun, tidak berada di area rawan bencana, serta bebas dari jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

    “Jadi, lahannya ini adalah lahan yang matang, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini empat kriteria lahan tadi. Nah, di lapangan kami ingin menajamkan bagaimana mekanisme koordinasi untuk pendataan,” ujarnya.

    Hingga sore ini, Bima menyampaikan bahwa portal Agrinas baru merekam 5.981 data lahan, jumlah yang dinilai masih jauh dari target. Ia menekankan perlunya verifikasi secara ketat, terutama di sejumlah daerah, untuk memastikan kesesuaian data dengan kriteria.

    Bima turut menyoroti masih ditemukannya data tidak wajar, seperti luas lahan hanya satu meter persegi atau keterangan yang tidak akurat.

    Selain itu, Pemda diminta berkoordinasi dengan danramil, dandim, dan babinsa di wilayah masing-masing.

    “Kemudian apabila di lapangan ini cocok dan sesuai, maka Koramil dan Babinsa ini melaporkan hasil pendataan kepada Pak Dandim. Pak Dandim kemudian meng-input lahan tersebut melalui portal command center untuk diverifikasi. Nanti di sana akan diverifikasi lagi apakah sesuai dengan kriteria, luasan, lokasi, dan kesiapan lahan, dan lain-lain,” kata Bima.

    Selanjutnya, Bima meminta Pemda untuk fokus melakukan pendataan aset yang memenuhi kriteria gerai kopdeskel, baik yang telah memiliki bangunan maupun yang masih berupa lahan. Pemda juga diminta mengambil langkah taktis sesuai kondisi lapangan, serta memastikan proses pendataan dilakukan secara menyeluruh dan sesuai ketentuan.

    “Bapak-Ibu diminta untuk lebih memfokuskan langsung kepada aset-aset, mendata aset yang betul-betul sesuai dengan kriteria pembangunan gerai kopdes,” jelasnya.

    Pada kesempatan tersebut, Bima turut memperkenalkan para ketua tim wilayah yang bertugas dalam pendataan dan pembangunan gerai kopdeskel, yakni: Edi Mardianto untuk wilayah Sumatra; Wahyu Bintono Hari Bawono untuk wilayah Jawa; Hoiruddin Hasibuan untuk Kalimantan dan Sulawesi; serta La Ode Ahmad untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Ia juga mendorong Pemda untuk berkoordinasi dengan narahubung (person in charge/PIC) masing-masing wilayah apabila diperlukan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bawaslu RI tegaskan hasil pengawasan harus tersampaikan ke publik

    Bawaslu RI tegaskan hasil pengawasan harus tersampaikan ke publik

    “Kerja-kerja pengawasan penyelenggaraan pemilu, terutama di wilayah pengawas, ini harus diketahui publik,”

    Banda Aceh (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan bahwa setiap hasil pengawasan penyelenggaraan pemilu harus diketahui oleh masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.

    “Kerja-kerja pengawasan penyelenggaraan pemilu, terutama di wilayah pengawas, ini harus diketahui publik,” kata Komisioner Bawaslu RI, Puadi, di Banda Aceh, Senin.

    Pernyataan itu disampaikan Puadi saat membuka “Forum Literasi Keterbukaan Informasi Publik Pengawasan Pemilu dan Pemilihan”, bersama unsur masyarakat sipil hingga penyandang disabilitas, di Kota Banda Aceh.

    Dirinya menyampaikan, keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat yang memang harus diketahui secara transparan, karena ini juga berkaitan dengan pengawasan partisipatif.

    Ia menyebutkan, hasil-hasil pengawasan yang dilakukan para pengawas, termasuk mengenai pelanggaran hingga penyelesaian sengketa harus diketahui masyarakat.

    “Penanganan pelanggaran, juga termasuk penyelesaian sengketa, dan juga pelanggaran administrasi itu, publik harus tahu,” ujarnya.

    Kemudian, kata Puadi, informasi hasil pengawasan tersebut perlu disampaikan kepada publik agar nantinya bisa didiskusikan guna mendapatkan masukan dari masyarakat demi berjalan baiknya demokrasi.

    Termasuk untuk kebutuhan-kebutuhan berkaitan tentang skripsi, riset, disertasi dan tesisnya. Ini juga berkaitan tentang untuk kebutuhan aksesibilitas akademik.

    “Untuk masyarakat juga, bagaimana masyarakat itu mengetahui tentang peran-peran, fungsi-fungsi pendidikan. Keterbukaan informasi harus berjalan terus agar demokrasi di Indonesia berjalan ke arah yang lebih baik lagi,” kata Puadi.

    Dalam kesempatan ini, Ketua Panwaslih Provinsi Aceh, Agus Saputra, tujuan dari kegiatan ini sebagai upaya memperkuat literasi keterbukaan informasi publik pengawasan pemilu di Aceh.

    Dirinya menuturkan, mereka juga memiliki tugas menyampaikan informasi tentang pengawasan pemilu di Aceh secara lugas, mudah dipahami, dan yang paling penting adalah menarik tanpa menghilangkan substansinya.

    “Jadi makanya pada hari ini kita melaksanakan kegiatan ini untuk memperkaya literasi mengenai keterbukaan informasi publik terkait pengawasan pemilu di Aceh ini,” katanya.

    Dalam kesempatan ini, dirinya juga mengajak masyarakat untuk dapat mengakses informasi tentang pengawasan pemilu sebanyak mungkin, karena itu dapat menambah informasi atau pengetahuan lebih lengkap. Kecuali yang dikecualikan.

    “Misalnya, informasi mengenai proses penanganan pelanggaran, dan sebagainya, termasuk informasi yang dikecualikan. Tapi selain itu semuanya, termasuk laporan keuangan, hasil pengawasan ada di PPID, semuanya bisa diakses,” ujar Agus Saputra.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko AHY: Presiden Prabowo dorong pembangunan kereta di luar Jawa

    Menko AHY: Presiden Prabowo dorong pembangunan kereta di luar Jawa

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar pembangunan infrastruktur kereta api tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tetapi juga diperluas ke wilayah-wilayah lain di Indonesia.

    “Tadi beliau menyampaikan negara, pemerintah akan hadir untuk memastikan sektor transportasi kereta ini juga semakin maju dan berkembang. Dan kita harus mengingat bahwa pembangunan tentu tidak hanya di Jawa, tapi juga di berbagai kawasan Indonesia lainnya,” kata AHY usai bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    “Itu mengapa beliau juga menyampaikan bukan hanya memperkuat Jawa, tapi juga Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, untuk kereta juga harus dibangun,” imbuhnya.

    AHY mengatakan arahan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas nasional. Pemerintah, kata dia, berkomitmen menghadirkan sistem transportasi kereta yang mampu meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

    Menurut AHY, pembangunan jaringan kereta di wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi diharapkan dapat membuka sentra-sentra ekonomi baru dan memperkuat hubungan antara kawasan industri strategis dengan kawasan ekonomi khusus di berbagai daerah.

    “Konektivitas atau infrastruktur pendukung transportasi darat, laut, udara termasuk kereta api ini penting untuk kita kawal bersama-sama, karena bukan hanya untuk melayani mobilitas masyarakat, tapi juga untuk meningkatkan ekonomi di berbagai daerah, menciptakan sentra-sentra pertumbuhan baru, termasuk juga menghubungkan antara kawasan industri strategis dan kawasan ekonomi khusus,” ucapnya.

    Dia menjelaskan sektor transportasi kereta masih menjadi primadona di Indonesia dengan jumlah pengguna mencapai sekitar 500 juta penumpang per tahun atau sekitar 1,6 juta penumpang setiap hari. Oleh karena itu, pemerintah menilai moda ini perlu terus dikembangkan agar semakin modern, nyaman, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.

    Selain untuk transportasi penumpang, pemerintah juga mendorong pemanfaatan kereta sebagai moda utama untuk distribusi logistik, seperti komoditas batubara, sawit, dan lain sebagainya.

    AHY menilai penguatan jaringan kereta dapat membantu menekan beban transportasi darat dan mengurangi kerusakan jalan akibat kendaraan over dimension and over loading (ODOL).

    “Dengan transportasi logistik pada saat yang nanti lebih mengedepankan kereta dari satu titik ke titik yang lain, ini juga diharapkan bisa menjadi solusi dan sekaligus mengurangi beban jalan raya,” ucap AHY.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPD RI minta Purbaya evaluasi mekanisme TKD agar sesuai kebutuhan riil

    DPD RI minta Purbaya evaluasi mekanisme TKD agar sesuai kebutuhan riil

    Jakarta (ANTARA) – Komite IV DPD RI meminta kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap formula dan mekanisme alokasi Transfer ke Daerah (TKD) agar mencerminkan kebutuhan riil daerah, serta berorientasi pada pemerataan fiskal antar wilayah.

    Hal itu menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Purbaya yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung di kompleks parlemen, Jakarta, Senin. Kesimpulan itu pun dibacakan oleh Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta.

    “Kementerian Keuangan agar mencermati dan memperhatikan masukan-masukan dari Anggota DPD RI,” kata Novita.

    Menurut dia, DPD RI juga meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan simplifikasi regulasi dan syarat salur dalam penyaluran TKD (DAK, Dana Otsus, dan TKD lainnya) agar penyaluran lebih cepat dalam mendukung realisasi proyek infrastruktur dasar seperti sekolah, puskesmas, dan jalan.

    “Reformasi atas penyaluran harus diarahkan agar lebih fleksibel, memiliki hasil guna tinggi, dan selaras dengan prioritas daerah,” kata dia.

    Selain itu, dia mengatakan Kemenkeu juga perlu memperkuat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga (terutama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri) agar kebijakan fiskal pusat tidak berdampak kontraktif terhadap daerah. Sinergi itu penting untuk memastikan TKD tetap berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi.

    “Komite IV DPD RI meminta Kementerian Keuangan untuk meningkatkan transparansi alokasi, guna menjaga stabilitas fiskal daerah serta efektivitas desentralisasi,” katanya.

    Untuk itu, dia meminta Kemenkeu melibatkan DPD RI selaku representasi daerah dalam menyusun berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan daerah agar DPD RI dapat memastikan bahwa kepentingan daerah telah terakomodir dengan baik.

    Dia pun menyampaikan bahwa DPD RI dan Kemenkeu sepakat untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal pusat-daerah, terutama dalam meningkatkan efektivitas TKD dan PAD, mempercepat belanja produktif, menjaga keseimbangan fiskal vertikal dan horisontal, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai amanat undang-undang.

    “Komite IV DPD RI meminta agar Inpres Nomor 1 Tahun 2025 serta penurunan anggaran TKD di tahun 2026, terus dipantau dampaknya terhadap daerah,” katanya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya meminimumkan ketimpangan vertikal dan horisontal dalam rangka penguatan fiskal daerah, peningkatan kualitas belanja, serta sinergi pusat dan daerah.

    Kemudian pihaknya juga terus memperkuat sistem perpajakan daerah, meningkatkan kualitas belanja daerah, dan mengharmonisasikan belanja pusat dan daerah.

    Dia pun memaparkan dalam grafis bahwa mayoritas wilayah-wilayah di Indonesia masih lebih memiliki anggaran belanja yang lebih besar dibandingkan anggaran pendapatan.

    Dari grafis tersebut, wilayah yang memiliki anggaran pendapatan yang lebih besar dibandingkan anggaran belanja yakni wilayah Jawa. Namun hal itu, kata dia, bukan berarti daerah-daerah memiliki kondisi keuangan yang kurang baik.

    “Nanti (daerah) yang miskin yang income-nya rendah, kalau bisa dikasih lebih banyak sedikit, kalau nggak nanti kita bikin yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Saya akan minta mereka melakukan revisi DAU dan DAK-nya,” kata Purbaya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota Komisi I: Pesawat A400M perkuat pertahanan udara RI

    Anggota Komisi I: Pesawat A400M perkuat pertahanan udara RI

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengatakan kehadiran Airbus A400M yang merupakan pesawat angkut terbesar TNI Angkatan Udara merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem pertahanan udara Indonesia sekaligus mendukung misi kemanusiaan di berbagai daerah.

    “Pesawat A400M bukan hanya simbol modernisasi alutsista, tetapi juga bentuk keseriusan pemerintah dalam memperkuat kedaulatan dan kemampuan mobilitas TNI,” kata legislator urusan pertahanan itu dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan kemampuan pesawat A400M yang dapat digunakan untuk pengangkutan logistik, pasukan, evakuasi medis, serta misi kemanusiaan relevan dengan kebutuhan Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas dan rawan bencana alam.

    “Dengan daya jelajah yang tinggi dan kapasitas angkut besar, pesawat ini akan sangat membantu TNI dalam operasi kemanusiaan maupun penanganan bencana di wilayah terpencil,” ucap Oleh Soleh.

    Di sisi lain, dia menekankan bahwa peningkatan alutsista seperti A400M harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan TNI.

    “Kita perlu memastikan bahwa teknologi canggih ini bisa dioperasikan dan dirawat secara optimal oleh personel TNI yang terlatih dan profesional,” katanya menegaskan.

    Selaku anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah untuk terus memperkuat sistem pertahanan nasional dengan cara yang efektif, transparan, dan akuntabel.

    “Kehadiran A400M menjadi bukti nyata bahwa modernisasi pertahanan Indonesia berjalan ke arah yang positif. Ini investasi jangka panjang untuk keamanan nasional sekaligus kemanusiaan,” kata dia.

    Pada Senin ini, Presiden RI Prabowo Subianto secara simbolis menyerahkan kunci pesawat angkut Airbus A400M kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    Kunci pesawat tersebut kemudian diserahkan Panglima TNI kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.

    Sebelum penyerahan kunci pesawat, Presiden Prabowo melakukan prosesi membuka tirai lambang Skuadron 31 yang menempel di badan pesawat. Presiden juga menyiramkan air kembang ke bagian roda depan pesawat.

    Pesawat A400M TNI AU memiliki panjang 45,1 meter, lebar 42,2 meter, dan tinggi 14,7 meter. Pesawat itu dapat mengangkut muatan hingga 37 ton, dan 116 personel. A400M TNI AU itu juga dilengkapi dengan 4 mesin turboprop Europrop TP400-D6, dan dapat terbang dengan kecepatan maksimal 780 kilometer per jam dengan maksimal daya jelajah mencapai 8.900 kilometer.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.