Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Pengamat sebut A400M simbol modernisasi TNI AU

    Pengamat sebut A400M simbol modernisasi TNI AU

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai pesawat A400M yang baru saja dibeli Kementerian Pertahanan merupakan simbol modernisasi TNI AU.

    Hal tersebut dikatakan Fahmi karena A400M merupakan pesawat angkut yang kelasnya berada di atas pesawat angkut lain yang sudah dimiliki TNI AU.

    “Kenapa A400M saya sebut simbol? Karena dia sekaligus menandai pergeseran paradigma modernisasi: dari sekadar menambah kuantitas menjadi lompatan kualitas menuju strategic air mobility,” kata Fahmi saat dihubungi Antara di Jakarta, Selasa.

    Fahmi menjelaskan sejauh ini TNI AU sudah memiliki tiga kelas pesawat angkut yang terdiri dari kelas ringan, menengah hingga berat. Pesawat angkut kelas ringan yang dimiliki TNI AU yakni NC-212i/CN-235 untuk rute pendek dan landasan terbatas.

    Lalu ada pesawat angkut kelas menengah CN-295 yang mampu membawa logistik seberat sembilan ton. Terakhir ada ada pesawat angkut berat Hercules C-130 dan C-130J Super Hercules yang selama ini jadi tulang punggung utama TNI AU dalam melakukan misi pengangkutan.

    Dengan hadirnya A400M, Fahmi menilai TNI AU sangat jelas berupaya untuk meningkatkan kelas kualitas jajaran pesawat angkut Indonesia.

    “Kalau CN-235/CN-295 mewakili kemandirian industri dan C-130J memastikan kesinambungan angkut berat klasik, maka A400M membawa Indonesia ke liga negara yang punya mobilitas strategis setara kawasan,” jelas Fahmi.

    Selain itu, kehadiran A400M sangat selaras keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin melanjutkan misi perdamaian dunia, salah satunya di jalur Gaza.

    Pasalnya, A400M merupakan pesawat angkut multifungsi yang dapat digunakan untuk misi drop of logistik seperti yang sudah dilakukan ataupun evakuasi warga sipil korban perang.

    Bahkan, lanjut Fahmi, Prabowo memang benar-benar ingin menjadikan A400M menjadi ambulans udara.

    “Jadi kalau Presiden menyebutnya bisa jadi ambulans udara atau pesawat pemadam kebakaran, ya itu bukan retorika. Secara teknis, itu sangat mungkin dilakukan,” kata Fahmi.

    Walau demikian, Fahmi mengingatkan bahwa intensitas pemakaian A400M harus beriringan dengan peningkatan fasilitas pesawat serta kualitas SDM para awak dan teknisinya. Hal tersebut harus dilakukan agar A400M dapat terus beroperasi dengan maksimal.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR ungkap warga Kaltim minta pemerintah untuk perbaiki jalan

    Anggota DPR ungkap warga Kaltim minta pemerintah untuk perbaiki jalan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Sarifah Suraidah Harum mengungkapkan dia banyak menerima keluhan dari warga yang selama ini mendambakan adanya perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki ruas jalan-jalan rusak di Kalimantan Timur (Kaltim).

    Infrastruktur jalan lintas wilayah di Kalimantan Timur, kata dia, menjadi kebutuhan yang mendesak saat ini. Banyak daerah di pelosok belum terhubung karena akses yang buruk sehingga menghambat pemerataan pembangunan.

    “Kasihan, bertahun-tahun jalan lintas yang menghubungkan wilayah di Kaltim seperti dari Kutai Barat ke Mahakam Ulu, dari Kutai Timur ke Berau, kondisi infrastrukturnya rusak, berlubang, rawan banjir dan longsor,” kata Harum di Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan salah satu jalur di Kaltim yakni jalur lintas Sotek-Bongan merupakan ruas strategis yang menghubungkan empat kabupaten yakni Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Paser, dan Kutai Barat. Bahkan menjadi akses penting pendukung menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Namun karena belum tersentuh pembangunan, menurut dia, mobilitas warga jadi terhambat, bahkan akses ke rumah sakit sangat sulit dan penuh perjuangan. Dia pun mendesak pembangunan ruas jalan antar wilayah di Kaltim harus menjadi prioritas untuk menunjang kegiatan perekonomian, pelayanan publik dan kesehatan.

    Di sisi lain, dia pun mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berkomitmen untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur merata dan berkeadilan agar masyarakat pedalaman juga bisa menikmati jalan yang mantap.

    Dia mengaku optimis, infrastruktur jalan poros di wilayah Kaltim akan mendapat prioritas pembangunan dari APBN Pemerintah Pusat maupun APBN Pemprov Kaltim.

    “Insya Allah dalam 3-5 tahun ke depan masyarakat di daerah Kaltim sudah bisa menikmati jalan mulus antar wilayah. DPR RI mendukung pembangunan infrastruktur secara merata dan berkeadilan bagi masyarakat agar bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kaltim,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: A400M sejajarkan TNI dengan militer negara kawasan Asia

    Pengamat: A400M sejajarkan TNI dengan militer negara kawasan Asia

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai kehadiran pesawat angkut A400M membuat TNI, terkhusus TNI AU sejajar dengan negara-negara yang memiliki kekuatan militer kuat di kawasan Asia.

    “A400M menempatkan TNI AU setara dengan beberapa kekuatan udara regional utama. Saat ini hanya sedikit negara di Asia yang mengoperasikan A400M, misalnya Malaysia dan Korea Selatan,” kata Khairul Fahmi.

    Menurut Fahmi, kehadiran A400M di TNI AU menunjukkan kesetaraan kekuatan militer di kawasan karena pesawat ini memungkinkan Indonesia melalukan operasi militer jarak jauh, baik dalam konteks regional maupun misi internasional.

    Selain itu, A400M juga bisa menjadi jembatan bagi Indonesia untuk membangun diplomasi pertahanan dengan negara negara di kawasan. Salah satu yang dapat dilakukan yakni melibatkan A400M dalam operasi militer ataupun kemanusiaan dengan negara lain.

    Dengan demikian, eksistensi kekuatan pertahanan Indonesia di mata internasional akan semakin menguat.

    “Pesawat ini memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia sedang membangun postur pertahanan yang modern, kredibel, profesional, dan berorientasi perdamaian,” jelas Fahmi.

    Walau demikian, Fahmi mengingatkan TNI AU bahwa intensitas pemakaian A400M harus selaras dengan peningkatan fasilitas pesawat serta kualitas SDM para awak dan teknisinya.

    Hal tersebut harus dilakukan agar A400M dapat terus beroperasi dengan maksimal.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri minta kepala daerah bangun ekosistem inovasi berbasis riset

    Wamendagri minta kepala daerah bangun ekosistem inovasi berbasis riset

    Semua penemuan di negara-negara maju, kota-kota yang advance, itu pasti didorong oleh riset yang serius

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah di seluruh Indonesia untuk membangun ekosistem inovasi yang berbasis riset berkelanjutan sebagai fondasi tata kelola pemerintah daerah (Pemda) yang sehat.

    “Ekosistem ini harus dibangun. Inovasi ini bukan sebatas pertarungan, persaingan untuk mendapatkan award, penghargaan, atau insentif saja,” kata Bima dalam kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa.

    Bima menilai suksesi kepemimpinan di daerah sering kali tidak diiringi kesinambungan inovasi.

    Menurutnya, banyak inovasi masih sekadar mengincar penghargaan dan insentif dibanding memperkuat ekosistem inovasi secara jangka panjang.

    “Nah, tantangannya Bapak dan Ibu sekalian, terutama rekan-rekan kepala daerah, ekosistem ini harus dibangun,” ujarnya.

    Bima menjelaskan, ekosistem inovasi merupakan proses berkelanjutan yang ditopang riset mendalam. Tanpa dasar riset yang serius, inovasi sulit memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

    “Semua penemuan di negara-negara maju, kota-kota yang advance, itu pasti didorong oleh riset yang serius,” kata Bima.

    Ia mendorong kepala daerah untuk menggandeng lembaga penelitian seperti Badan Penelitian dan Pengembangan, think tank, hingga perguruan tinggi guna menghasilkan inovasi berkualitas.

    Bima juga mengingatkan pentingnya memperkuat landasan hukum agar inovasi dapat terimplementasi sebagai program resmi daerah.

    Untuk itu, Bima meminta kepala daerah menyusun payung hukum melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Peraturan Daerah (Perda).

    “Nonsense inovasi bisa berdiri sendiri berkelanjutan tanpa adanya pengaturan kelembagaan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Bima menekankan bahwa inovasi sejati tercermin dari solusi yang konkret, nilai tambah yang jelas, integrasi yang kuat dalam sistem pemerintahan, serta bukti manfaat yang nyata, bukan hanya narasi atau pengakuan sepihak.

    “Jadi, sayang sekali kalau inovasi itu hanya untuk prestise, hanya untuk kebanggaan semu atau bahkan untuk popularitas kepala daerah,” kata Bima.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri minta semua pihak percepat pembangunan Papua

    Wamendagri minta semua pihak percepat pembangunan Papua

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta seluruh lembaga yang mendapat mandat untuk menangani otonomi khusus (Otsus) Papua agar menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi dalam rangka percepatan pembangunan di Tanah Papua.

    “Kita bersama-sama pemerintah dan juga masyarakat, dunia usaha, inilah sebenarnya tujuan dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan pengarahan pada Rapat Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otsus Papua dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).

    Ribka menjelaskan, rapat ini menjadi forum penting untuk memastikan lembaga-lembaga terkait Otsus bekerja secara fokus, efektif, dan terarah.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah telah membentuk berbagai institusi khusus sesuai amanat Undang-Undang (UU) Otsus Papua, yang seluruhnya memiliki tanggung jawab untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.

    Ia menekankan, seluruh lembaga pelaksana Otsus bersama pemerintah daerah (Pemda) harus bergerak searah menuju tujuan yang sama. Menurutnya, sinergi menjadi kunci agar program pembangunan berjalan konsisten dan tepat sasaran.

    “Selain dari lembaga yang sudah dibentuk ini, sudah ada pemerintahan. Saat ini sudah ada 6 gubernur-wakil gubernur, dan juga ada 42 bupati/wali kota di Tanah Papua. Kemudian ada MRP, kemudian ada DPRP [melalui mekanisme] pengangkatan sebagai implementasi daripada Undang-Undang Otonomi Khusus,” ujarnya.

    Ribka menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan di enam provinsi wilayah Papua masih tergolong tinggi. Untuk itu, ia menekankan perlunya seluruh lembaga terkait memanfaatkan kewenangan yang dimiliki secara optimal guna mempercepat pembangunan pada sektor-sektor strategis.

    Ia juga menyoroti bahwa agenda ini memiliki momentum strategis karena digelar menjelang penyampaian materi dan arahan dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengenai kebijakan Otsus serta berbagai isu prioritas di Papua.

    Arahan tersebut akan menegaskan komitmen pemerintah dalam merespons aspirasi dan tantangan yang dihadapi masyarakat Papua.

    “Untuk kita membawa pergumulan dan aspirasi dari masyarakat kita, persoalan baik sumber daya manusia, kemudian juga masalah kesehatan, pendidikan, infrastruktur,” jelasnya.

    Ribka berharap pertemuan ini menjadi momentum untuk menyatukan visi serta merumuskan langkah konkret yang sejalan dengan arahan Presiden dan Wapres bagi Papua.

    Ia menegaskan bahwa BP3OKP, KEPP Otsus Papua, dan seluruh lembaga terkait merupakan bagian tak terpisahkan dari pemerintahan yang harus bergerak serempak mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

    “Saya ingin kita harus mendapatkan satu tujuan yang penting. Kira-kira Bapak Presiden dan Pak Wakil Presiden ini mengharapkan seperti apa tentang Papua, apa yang harus kita kerjakan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Survei PRI: Kinerja Prabowo dongkrak elektabilitas Partai Gerindra 

    Survei PRI: Kinerja Prabowo dongkrak elektabilitas Partai Gerindra 

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga survei Pusat Riset Indonesia (PRI) mengungkapkan tingginya kepuasan publik terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mendongkrak elektabilitas Partai Gerindra.

    “Tingkat kepuasan publik dirasakan sangat tinggi dan mendapat apresiasi publik tersebut berdampak langsung kepada elektabilitas partai di mata masyarakat,” kata Direktur Eksekutif PRI Deni Yusup di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Deni saat merilis survei nasional bertajuk “Persepsi dan Perilaku Publik Terhadap Satu Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mata Masyarakat Indonesia dan Memotret Elektabilitas Partai Politik”.

    Deni menjabarkan sebanyak 82,44 persen publik menyatakan puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu, kata Deni, membuat Partai Gerindra mengalami tren kenaikan elektabilitas. Pada pelaksanaan pemilu 2024 Partai Gerindra mencatatkan elektabilitas sebesar 13,22 persen, kemudian saat survei dilaksanakan pada Oktober 2025, Gerindra mengalami kenaikan elektabilitas menjadi sekitar 22,13 persen.

    “Peningkatan signifikan ini dampak dari kerja kerja politik partai Gerindra dan juga program-program nyata dari Presiden RI Prabowo Subianto
    sekaligus Ketua Umum Gerindra,” ujarnya.

    Deni menilai infrastruktur mesin politik Partai Gerindra, pengaruh dari sosok Prabowo Subianto sebagai Presiden yang menakhodai jalannya pembangunan sekaligus ketua umum partai, berpotensi untuk terus unggul di aspek elektabiliras lima tahun ke depan.

    Deni mengungkapkan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden juga turut mengangkat elektabilitas Partai Golkar dari 15,29 persen menjadi 17,21 persen.

    “Partai Golkar, dari hasil survei PRI ini menunjukkan tren positif imbas dari partai Golkar bagian dalam Kabinet Prabowo Gibran, dari 15,29 persen menjadi 17,21 persen mengalami kenaikan sekitar 1,92 persen. Hal ini tidak lain dampak dari menguatnya dua instrumen, yakni sosok Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia sekaligus Menteri ESDM dan solidnya infrastruktur Partai Golkar,” kata Deni.

    Survei PRI juga menunjukkan PDI Perjuangan mengalami penurunan elektabilitas menjadi 14,10 persen dari 16,72 persen pada saat Pemilu 2024.

    Persaingan elektabilitas di papan tengah berlangsung dengan sangat ketat, dengan rincian elektabillitas PKB 8,15 persen, Demokrat, 7,89 persen, PAN 7,89 persen. Nasdem 7,48 persen, PKS 6, 15 persen.

    Sementara masyarakat yang masih belum menentukan sikap (swing vooters) berjumlah sekitar 2,38 persen.

    Hasil survei menunjukkan Partai Demokrat juga mengalami kenaikan elektabilitas sebagai dampak dari masuknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Kabinet Merah Putih.

    PAN tidak ketinggalan mengalami kenaikan atau trend positif setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan masuk dalam kabinet.

    Hal menariknya yang ditemukan dalam survei PRI, kata Deni, adalah hadirnya partai non parlemen yang mengalami kenaikan atau tren positif yakni PSI yang pada tahun 2024 bertengger di angka 2,81 persen menjadi 4,25 persen di Oktober 2025.

    Di sisi lain PPP mengalami penurunan elektabilitas dari 3,87 persen menjadi 1,85 persen.

    Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling, responden terdistribusi secara acak di 38 provinsi di seluruh nusantara. Seluruh responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Data survey diambil secara proporsional pada tingkat Provinsi dan random di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, kampung/RW/RT.

    Survei digelar pada 10-20 Oktober 2025 dengan margin of error sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Jumlah sampel responden yang diwawancara sebanyak 1.200 responden warga negara Indonesia.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: Pembelian A400M adalah bukti presiden visioner

    Pengamat: Pembelian A400M adalah bukti presiden visioner

    Jadi kalau Presiden menyebutnya bisa jadi ambulans udara atau pesawat pemadam kebakaran, ya itu bukan retorika. Secara teknis, itu sangat mungkin dilakukan

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai pembelian pesawat angkut A400M merupakan langkah visioner yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal tersebut dikarenakan A400M dihadirkan pemerintah bukan untuk kebutuhan pertempuran saja melainkan operasi kemanusiaan.

    “Saya melihat itu sebagai langkah visioner, karena pertahanan bukan hanya soal perang, tetapi juga soal kemanusiaan dan daya tanggap negara terhadap berbagai krisis,” kata Fahmi kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Menurut Fahmi, A400M memang didesain sebagai pesawat angkut multi fungsi yang dapat digunakan untuk ragam operasi.

    Untuk operasi tempur, pesawat ini memungkinkan untuk digunakan karena dapat membawa kendaraan taktis (rantis) hingga pasukan penerjun.

    Untuk misi operasi militer selain perang (OMSP), pesawat ini dapat mengangkut ratusan korban bencana alam hingga dapat dikerahkan untuk misi drop of logistik dalam jumlah besar.

    Pesawat angkut ini pun dipastikan mampu untuk disulap menjadi ambulans udara seperti yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi kalau Presiden menyebutnya bisa jadi ambulans udara atau pesawat pemadam kebakaran, ya itu bukan retorika. Secara teknis, itu sangat mungkin dilakukan,” kata Fahmi.

    Lebih lanjut, Fahmi mengatakan keberadaan pesawat akan sangat menunjang keinginan Prabowo yang ingin melanjutkan misi perdamaian dunia, salah satunya di jalur Gaza.

    Misi itu bisa berupa drop of logistik seperti yang sudah dilakukan ataupun evakuasi warga sipil korban perang.

    Karenanya, Fahmi berharap pesawat ini dapat dimanfaatkan TNI AU sebaik mungkin dalam menjalankan misi apapun yang diperintahkan negara.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Survei PRI: Kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo 82,44 persen

    Survei PRI: Kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo 82,44 persen

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga survei Pusat Riset Indonesia (PRI) merilis hasil survei yang menyatakan 82,44 persen publik puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

    “Saya kira selama satu tahun ini sangat memuaskan di mata publik,” kata Direktur Eksekutif PRI Deni Yusup di Jakarta, Selasa.

    Deni menjelaskan sebanyak 14,89 persen responden menyatakan sangat puas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan 67,55 persen menyatakan puas. Hanya 10,55 persen yang menyatakan tidak puas dan 3,36 persen yang menyatakan sangat tidak puas, serta 3,65 persen menyatakan tidak tahun/tidak menjawab.

    Hal itu disampaikan Deni saat merilis survei nasional bertajuk Persepsi dan Perilaku Publik Terhadap Satu Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mata Masyarakat Indonesia dan Memotret Elektabilitas Partai Politik.

    Deni mengungkapkan tingginya tingkat kepuasan publik tersebut didorong oleh berbagai program yang merakyat dan sudah banyak rakyat yang merasakan program yang digelontorkan Presiden Prabowo.

    Program tersebut, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, ketahanan energi, program Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis (CKG), ketahanan pangan, koperasi merah putih, diikuti program penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta yang terbaru adalah program pengurangan pajak melalui Menteri Keuangan RI.

    Adapun penilaian rincian penilaian publik tersebut yakni kinerja Prabowo Subianto sudah bagus lewat program MBG dan Sekolah Rakyat dengan 20,55 persen dukungan, tindakan cepat dan realistis dalam penanganan hukum dan korupsi dengan dukungan 15,25 persen.

    Pelaksanaan dan perbaikan ketahanan energi 14,60 persen, mengurangi kemiskinan untuk seluruh lapisan 11,36 persen. serius dalam memperbaiki kondisi pendidikan, lapangan kerja & pangan 10,33 persen.

    Selanjutnya, 10,15 persen menilai program kesehatan gratis dan sekolah dilaksanakan dengan sangat serius, pembangunan ekonomi kerakyatan lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 7,36 persen, percaya dengan tanggung jawab yang sudah rakyat berikan sebanyak 7,35 persen, serta pemberian rumah susun untuk warga kecil sebanyak 3,05 persen.

    Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling, responden terdistribusi secara acak di 38 provinsi di seluruh nusantara. Seluruh responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Data survei diambil secara proporsional pada tingkat provinsi dan random di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, kampung/RW/RT.

    Survei digelar pada 10 hingga 20 Oktober 2025 dengan margin of error sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Jumlah sampel yang diwawancara sebanyak 1.200 responden warga negara Indonesia.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ahli nilai Adies Kadir yang dinonaktifkan dari DPR tak langgar etik

    Ahli nilai Adies Kadir yang dinonaktifkan dari DPR tak langgar etik

    Jakarta (ANTARA) – Ahli hukum tata negara dari Universitas Indonesia Profesor Satya Arinanto menilai Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang dinonaktifkan karena ada polemik dan demo besar-besaran yang menyoroti DPR RI pada Agustus 2025, tidak melanggar etik.

    Menurut dia, pernyataan Adies Kadir yang disoroti publik terkait tunjangan DPR RI hanya bersifat slip of tongue dan tidak mengandung unsur penghinaan terhadap masyarakat maupun pelanggaran etika sebagai anggota dewan.

    “Beliau hanya menjelaskan soal kenaikan tunjangan beras dan transportasi. Keesokan harinya juga sudah diklarifikasi. Justru yang dikritik masyarakat itu sebenarnya soal tunjangan perumahan,” kata Satya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, langkah klarifikasi yang dilakukan Adies sehari setelah pernyataan tersebut merupakan sikap yang perlu dilakukan dan wajar bagi seorang pejabat publik.

    “Itu sudah sewajarnya dilakukan. Artinya, beliau menyadari ada slip of the tongue dan segera memperbaikinya. Hal itu justru menunjukkan tanggung jawab,” katanya.

    Dia juga menilai penonaktifan sejumlah anggota DPR oleh partai politiknya masing-masing yang terjadi secara serentak setelah rapat di Istana, tidak sepenuhnya sejalan dengan prosedur penegakan etik di DPR.

    “Kalau memang melakukan pelanggaran, seharusnya saat itu juga diumumkan. Tapi, penonaktifan itu baru terjadi setelah rapat di Istana. Saya tidak tahu rapatnya apa, tapi terlihat tidak konsisten,” katanya.

    Saat ini Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tengah memproses sidang perkara terkait lima anggota DPR RI yang dinonaktifkan partai politiknya karena menuai sorotan publik.

    Lima anggota DPR RI nonaktif itu, yakni Adies Kadir, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya. Sejauh ini persidangan baru memeriksa sejumlah saksi dan belum memanggil para anggota DPR RI nonaktif tersebut.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DDI ingatkan masyarakat waspadai ajakan jihad ke negara konflik

    DDI ingatkan masyarakat waspadai ajakan jihad ke negara konflik

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Darud Dakwah wal Irsyad (PB DDI) Prof. Muh. Suaib Tahir mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai ajakan jihad ke negara-negara yang tengah dilanda konflik, salah satunya adalah Sudan.

    Suaib dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan, dengan dalih “persatuan global”, narasi jihad dilontarkan untuk mendapatkan pasokan segar tentara berani mati secara cuma-cuma untuk menguatkan posisi ISIS di wilayah konflik.

    Dia mengungkapkan, bagi ISIS dan jaringannya, serta jaringan lain yang serupa, kemunculan ide tentang nasionalisme adalah hal yang merusak persaudaraan global yang berusaha mereka munculkan.

    “Hal yang demikian bagi mereka adalah kondisi yang tidak ideal. Harus disatukan lagi. Itulah yang mereka sebut sebagai ‘persaudaraan global’. Mereka menganggap, konflik yang terjadi di sana (Sudan), kita harus ikut bergabung ke sana untuk berperang,” katanya.

    Menurutnya, apabila ada orang Indonesia yang tergiur untuk berangkat ke Sudan atau negara tujuan dari propaganda ISIS, mereka tidak akan menemukan “persatuan global” yang sebelumnya sudah digembar-gemborkan.

    “Dalam praktiknya sendiri, persaudaraan global itu susah karena mereka (jaringan teror) masih memandang orang Asia itu sebagai bawahan. Dalam ISIS juga begitu, orang Indonesia tidak memegang posisi yang tinggi, paling hanya jadi kombatan-kombatan di bawah,” katanya.

    Lebih lanjut, Suaib juga berpesan agar generasi muda Indonesia betul-betul mengamanati Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 sebagai dasar utama dalam upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan.

    “Kita patut bersyukur karena punya gagasan tentang wawasan kebangsaan, berbeda dengan negara-negara lain yang tidak punya itu. Negara yang tidak memahami kebangsaannya dengan benar akan rentan untuk di utak-atik dan dipecah-belah. Tapi, kalau kita orang Indonesia, saya pikir tidak demikian,” katanya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.