Category: Antaranews.com Politik

  • Pangkoarmada RI terima Brevet Kompetensi Principal Warfare Officer

    Pangkoarmada RI terima Brevet Kompetensi Principal Warfare Officer

    Jakarta (ANTARA) – Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata mendapatkan Brevet Kompetensi Principal Warfare Officer (PWO) di Mako Kodiklatal Surabaya, Jawa Timur, Selasa (4/11).

    Berdasarkan siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, dijelaskan penghargaan itu diberikan kepada 11 pejabat bintang di lingkungan pejabat tinggi TNI AL.

    “Penghargaan diberikan kepada para Laksamana TNI-AL korps pelaut yang pernah bertugas di KRI jenis kombatan/penempur di jajaran Satuan-Satuan Koarmada sebagai garda terdepan kekuatan TNI-AL,” kata Denih saat dikonfirmasi ANTARA lewat pesan singkat, Rabu.

    Denih dan 10 perwira tinggi lainnya mendapat brevet tersebut karena dianggap berjasa mengembangkan kualitas pendidikan PWO sehingga melahirkan para perwira korps pelaut yang terpilih sebagai pengawak kapal-kapal perang bersenjata modern.

    Para jebolan pendidikan di TNI AL itu, kata Denih, juga berperan sebagai perwira pengendali tempur laut yang adaptif terhadap perkembangan era pertempuran.

    “Korps pelaut penyandang PWO hasil didik Pusdikopsla/Selapa di bawah Kodiklatal ini, selain profesional, juga diharapkan memiliki keunggulan jiwa militansi yang tinggi,” jelas dia.

    Denih berharap pemberian brevet ini bisa meningkatkan motivasi seluruh pejabat tinggi AL untuk menghasilkan perwira-perwira terbaik guna menjaga kedaulatan laut Indonesia.

    Untuk diketahui, 11 perwira tinggi yang menerima kehormatan ini yaitu, Wakasal Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma, Pangkoarmada RI Laksdya TNI Denih Hendrata, Irjenal Laksdya TNI Achmad Wibisono, Irjen TNI Laksdya TNI Hersan, Staf Khusus Kasal Laksdya TNI Agus Hariadi, Asrena Kasal Laksda TNI H. Krisno Utomo, Asops Kasal Laksda TNI Yayan Sofiyan, Wadan Kodiklatal Laksda TNI Singgih Sugiharto, Pangkoarmada I Laksda TNI Haris Bima Bayuseto, Danseskoal Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo, dan Gubernur AAL Laksda TNI Sigit Santoso.

    Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) Letjen TNI (Mar) Nur Alamsyah dalam siaran pers mengatakan brevet kehormatan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap kontribusi dan kesiapsiagaan TNI AL kepada para perwira tinggi dalam menjalankan operasi demi kemajuan TNI Angkatan Laut.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MKD aktifkan lagi Adies Kadir dan Uya Kuya sebagai anggota DPR 

    MKD aktifkan lagi Adies Kadir dan Uya Kuya sebagai anggota DPR 

    Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dalam putusan terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR nonaktif memutuskan untuk mengaktifkan kembali Adies Kadir dan Surya Utama alias Uya Kuya sebagai anggota DPR RI.

    MKD memutuskan keduanya tidak terbukti melanggar kode etik DPR RI sehingga Adies Kadir dan Uya Kuya bisa kembali bertugas normal sebagai anggota DPR RI aktif mulai hari ini.

    “Menyatakan teradu satu, Adies Kadir, diaktifkan sebagai anggota DPR terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Wakil Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun yang membacakan putusan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Hal tersebut diputuskan setelah MKD DPR RI membacakan berbagai pertimbangan berdasarkan keterangan saksi maupun ahli pada sidang-sidang sebelumnya.

    Khusus untuk Adies Kadir, Wakil Ketua MKD mengingatkan agar pria yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPR RI itu untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi, serta menjaga perilaku ke depannya. Namun, untuk Uya Kuya, MKD DPR RI tak membacakan poin peringatan apa pun.

    Sedangkan untuk tiga anggota DPR RI nonaktif lainnya yang menjadi teradu dalam kasus itu, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo, MKD menyatakan ketiganya terbukti melanggar kode etik.

    Sebelumnya, pada akhir Agustus 2025, sejumlah partai politik memutuskan untuk menonaktifkan kadernya yang menjadi anggota DPR RI karena menuai sorotan publik yang juga terkait adanya demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus 2025.

    Anggota DPR RI yang dinonaktifkan itu adalah Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dari Partai Golkar, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni dan anggota DPR RI Nafa Urbach dari Partai NasDem, serta anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Drama mikro China yang menyihir layar kita

    Drama mikro China yang menyihir layar kita

    Jakarta (ANTARA) – Fenomena micro-drama atau yang populer disebut Drama China (Dracin) pendek, tengah menarik perhatian publik hiburan digital di Indonesia. Konten-konten berdurasi super singkat –rata-rata hanya tiga hingga delapan menit per episode, bahkan ada yang 60 hingga 120 detik– ini menawarkan jalan cerita yang padat, emosional, dan penuh plot twist.

    Kehadirannya tidak lagi sebatas tren iseng, melainkan sebuah mesin bisnis triliunan rupiah yang sangat cerdas. Mengutip data iiMediaResearch, pasar short drama China mencapai nilai fantastis 37,39 miliar yuan (sekitar 5,26 miliar dolar AS) pada tahun 2023, dengan proyeksi melampaui 100 miliar yuan pada 2027.

    Asma Nadia Hasuna dkk (2025) dalam publikasi riset bertajuk “Daya Tarik Short Drama China: Fenomena Konsumsi Cepat dalam Perspektif Psikologi Sosial” menilai short drama China memiliki daya tarik kuat yang berasal dari formatnya yang singkat, namun padat secara emosional.

    Dalam perspektif psikologi sosial, fenomena ini menunjukkan bagaimana kebutuhan akan kepuasan instan, konformitas terhadap tren media sosial, serta pencarian aktualisasi diri menjadi faktor utama dalam pola konsumsi hiburan modern.

    Hal ini selaras dengan salah satu kajian George Ainslie (1975) yang menjelaskan kecenderungan individu memilih hadiah yang lebih kecil, namun segera, daripada hadiah yang lebih besar, tetapi tertunda. Dalam konteks tontonan, penonton modern cenderung memilih drama pendek yang ringkas dan langsung ke inti konflik, meski kualitas alur atau produksinya mungkin lebih rendah, daripada serial konvensional berdurasi panjang.

    Strategi menarik perhatian Dracin pun unik. Episode-episode awal disajikan secara gratis di media sosial (TikTok, YouTube Shorts) sebagai hook. Namun, untuk melanjutkan kisah yang sengaja diputus pada titik yang paling memancing, penonton dipaksa beralih ke aplikasi video on demand khusus dan berbayar. Alur cerita cepat, penuh cliffhanger, dan disajikan dalam format vertikal ini dirancang untuk memberikan “dopamin rush”, memicu kecanduan untuk menonton terus-menerus (binge-watching).

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran berikan sepeda kepada siswa Manokwari pandai berhitung ala “gasing”

    Gibran berikan sepeda kepada siswa Manokwari pandai berhitung ala “gasing”

    Manokwari, Papua Barat (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan sepeda kepada siswa SD, SMP dan SMA YPK Manokwari, Papua Barat, yang pandai berhitung cepat dengan metode “gasing” atau gampang, asik dan menyenangkan.

    Saat tiba di sekolah YPK Manokwari, Rabu, Wapres Gibran mendatangi aula kelas berisi puluhan siswa dari berbagai sekolah tingkat SD dan SMP. Anak-anak tersebut sedang mempraktikkan metode cara berhitung cepat dengan bernyanyi dan bermain.

    “Susah enggak belajar matematika? Senang ya,” kata Gibran bertanya kepada salah seorang siswa bernama Samuel di SMP YPK Manokwari.

    Samuel yang duduk di kelas IV SD tampak bisa menjawab cepat pelajaran berhitung penambahan dan kuadrat yang diberikan pakar matematika ternama Prof. Yohanes Surya.

    Gibran pun cukup terkesan dengan kemampuan Samuel yang bisa menjawab cepat pelajaran berhitung. Mantan Wali Kota Solo itu pun memberikan satu unit sepeda untuk Samuel.

    “Jadi, ya sepedanya? Tapi kamu harus terus belajar yang rajin ya,” kata Wapres.

    Wapres juga mengunjungi dua kelas lainnya yang sedang belajar berhitung cepat dengan metode gasing.

    “Yang mau sepeda siapa? Yang rumahnya jauh? Paling jauh?,” tanya Gibran kepada para siswa.

    Salah seorang siswa dari SMPN 10 Manokwari bernama Aprilia mengaku tidak lagi kesulitan dalam pelajaran matematika sejak belajar berhitung metode gasing.

    “Sekarang senang belajar matematika. Sebelumnya takut karena susah,” katanya.

    Wapres Gibran memberikan total 10 unit sepeda dengan tiga unit di antaranya diberikan langsung secara simbolis kepada siswa.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, matematika gasing adalah metode pembelajaran matematika yang dirancang Prof. Yohanes Surya dengan singkatan “Gampang, aSyIk, dan MenyenaNGkan”.

    Metode ini berfokus pada pemahaman konsep secara bertahap, dimulai dari benda konkret sebelum beralih ke simbol abstrak, dengan tujuan agar siswa dapat menguasai matematika dengan cepat dan menyenangkan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Adies Kadir paling terakhir tiba di DPR untuk sidang putusan MKD

    Adies Kadir paling terakhir tiba di DPR untuk sidang putusan MKD

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI nonaktif Adies Kadir yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, paling terakhir tiba di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, setelah empat anggota DPR RI nonaktif lainnya hadir untuk menjalani sidang putusan kasus dugaan pelanggaran etik yang digelar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

    Dia tiba di Kantor MKD DPR RI yang berlokasi di Gedung Nusantara I sekitar pukul 11.57 WIB. Saat tiba, sidang yang beragendakan putusan kasus itu tengah berlangsung karena dimulai pada pukul 11.30 WIB.

    Adies pun irit bicara kepada awak media ketika tiba di lokasi. Sebelum memasuki ruangan, Adies pun tampak menyalami sejumlah orang, termasuk para petugas pengamanan yang berjaga.

    Selain Adies, sejumlah anggota DPR RI nonaktif yang menjadi teradu dalam kasus itu yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, hingga Surya Utama alias Uya Kuya.

    Nafa menjadi pihak teradu yang paling pertama hadir ke ruangan MKD pada sekitar pukul 10.50 WIB. Kemudian disusul oleh Eko Patrio dan Uya Kuya yang hadir secara bersamaan, dan Ahmad Sahroni yang tampak berlari kecil ketika turun dari kendaraannya untuk menuju ruangan sidang.

    Saat sidang dimulai, Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam membacakan identitas pengadu kasus dugaan pelanggaran etik itu serta identitas para teradu yakni para anggota DPR RI nonaktif.

    Sejauh ini, menurut Dek Gam, MKD telah membacakan keterangan pengadu, mendengarkan saksi, dan keterangan ahli.

    Sebelumnya pada akhir Agustus 2025, sejumlah partai politik memutuskan untuk menonaktifkan kadernya yang menjadi anggota DPR RI karena menuai sorotan publik yang juga terkait adanya aksi demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus 2025.

    Sejumlah anggota DPR RI yang dinonaktifkan itu, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dari Partai Golkar, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni dan anggota DPR RI Nafa Urbach dari Partai NasDem, serta anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan anggota DPR RI Surya Utama alias Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri: Inovasi jangan hanya pencitraan tapi hadirkan solusi

    Wamendagri: Inovasi jangan hanya pencitraan tapi hadirkan solusi

    Inovasi ini bukan sebatas pertarungan, persaingan untuk mendapatkan award, penghargaan, atau insentif saja. Sekali lagi, inovasi harus bertumpu pada ekosistem

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan jangan hanya pencitraan atau gimmick, tapi harus menghadirkan solusi atas berbagai persoalan di daerah.

    “Sayang sekali kalau inovasi itu hanya gimmick saja. Hanya untuk prestise, hanya untuk kebanggaan semua atau bahkan untuk popularitas kepala daerah. Kalau enggak ada solusinya itu bukan inovasi,” kata Bima di Jakarta, Rabu.

    Bima juga menegaskan inovasi harus memiliki nilai tambah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengatakan, ciri-ciri inovasi yang bukan sekadar gimmick adalah ketika inovasi tersebut menjadi solusi, memberikan efisiensi, efektivitas, serta kenyamanan lebih bagi penerima manfaat.

    Hal itu disampaikannya saat membuka Presentasi Kepala Daerah Tahun 2025 yang digelar di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta.

    Dalam sambutannya, Wamendagri menekankan pentingnya membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan di seluruh tingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Menurutnya, inovasi yang hanya berorientasi pada penghargaan tidak akan bertahan lama dan berisiko kehilangan makna substansialnya.

    “Inovasi ini bukan sebatas pertarungan, persaingan untuk mendapatkan award, penghargaan, atau insentif saja. Sekali lagi, inovasi harus bertumpu pada ekosistem,” ujarnya.

    Dia menjelaskan bahwa ekosistem inovasi yang ideal dibangun atas lima pilar utama, yakni riset, regulasi, kelembagaan, aktor, dan pendanaan. Menurutnya, tanpa riset yang serius dan berkelanjutan, inovasi akan sulit memberikan dampak jangka panjang.

    “Semua inovasi tidak akan ada artinya kalau tidak ditopang, tidak dikukuhkan, tidak dilandaskan pada riset yang serius,” kata Bima.

    Selain itu, Bima menyoroti pentingnya keberadaan regulasi yang mampu melembagakan inovasi agar menjadi bagian dari sistem pemerintahan daerah. Menurutnya, masih banyak inovasi di daerah yang berhenti di tengah jalan karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat atau tidak diintegrasikan dalam program dan kegiatan pemerintahan.

    Bima menekankan pentingnya peran berbagai aktor di luar pemerintah seperti perguruan tinggi, komunitas, dan sektor swasta dalam memperkuat ekosistem inovasi daerah.

    “Aktor-aktor inovator ini kita harapkan juga tumbuh dari non-government sector. Dari sanalah kemudian ekosistem akan terbangun,” tuturnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Bima juga menekankan, kehadiran kepala daerah dalam presentasi penilaian inovasi menjadi bukti adanya integrasi antara inovasi dengan kebijakan daerah secara menyeluruh.

    “Kehadiran kepala daerah secara langsung adalah menguatkan inovasi yang terintegrasi. Ini adalah political will. Ini adalah simbol bahwa inovasi yang ditawarkan di sini akan menjadi bagian yang terintegrasi dengan kebijakan secara keseluruhan,” kata Bima.

    Sejalan dengan itu, Bima Arya juga mengapresiasi kepala daerah yang hadir langsung, seperti Gubernur Sumatera Barat, yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap inovasi yang berorientasi pada solusi nyata.

    Menurutnya, keberhasilan daerah dalam membangun ekosistem inovasi tidak dapat dicapai secara instan. Diperlukan kepemimpinan yang efektif, kolaboratif, dan visioner agar inovasi dapat bertransformasi menjadi budaya birokrasi.

    Dirinya mengajak seluruh kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN) untuk menumbuhkan semangat perubahan dan dedikasi terhadap kepentingan publik. Ia berharap agar seluruh birokrasi di Indonesia mampu berubah menjadi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan, inovatif, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

    “Sistem ekosistem inovasi, kemudian IGA ini, ini targetnya adalah mencetak sebanyak-banyaknya agar seluruh ASN kita, birokrasi kita hijrah dari kiri bawah ke kanan atas semua. Dari yang kiri atas ke kanan atas semua,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sahroni hingga Uya Kuya tiba di DPR hadiri sidang putusan MKD

    Sahroni hingga Uya Kuya tiba di DPR hadiri sidang putusan MKD

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI yang dinonaktifkan, yakni Ahmad Sahroni hingga Surya Utama alias Uya Kuya, tiba di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, sebagai teradu untuk menghadiri sidang putusan atas kasus dugaan pelanggaran etik yang digelar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

    Selain Sahroni dan Uya Kuya, anggota DPR RI nonaktif lainnya yang menghadiri sidang adalah Nafa Urbach dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. Sedangkan Adies Kadir yang juga turut menjadi teradu, diketahui masih dalam perjalanan dan belum tiba di lokasi.

    “Ya (sidang MKD), sidang dulu ya,” kata Eko saat tiba di Kantor MKD DPR RI.

    Ketika tiba dan turun dari kendaraannya, para anggota DPR RI nonaktif itu irit bicara dan langsung masuk ke gedung.

    Mereka langsung masuk ke Kantor MKD yang berada di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen. Sidang pun dimulai ketika Sahroni, Nafa, Uya, dan Eko sudah masuk ke ruangan, meski Adies Kadir terlambat hadir.

    Saat sidang dimulai, Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam membacakan identitas pengadu kasus dugaan pelanggaran etik itu serta identitas para teradu, yakni para anggota DPR RI nonaktif.

    Sejauh ini, menurut dia, MKD telah membacakan keterangan pengadu, mendengarkan saksi, dan keterangan ahli.

    Sebelumnya, sejumlah partai politik memutuskan untuk menonaktifkan kadernya yang menjadi anggota DPR RI karena menuai sorotan publik yang juga terkait adanya aksi demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus 2025.

    Anggota DPR RI yang dinonaktifkan itu adalah Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, serta Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya (ketiganya anggota DPR).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhan minta TNI dan Polri kompak layani rakyat

    Menhan minta TNI dan Polri kompak layani rakyat

    TNI sendiri bertugas untuk melindungi masyarakat dan menjaga kedaulatan negara, sementara Polisi bertugas untuk menjaga ketertiban masyarakat. Dua tugas ini saling bersinggungan karena sama-sama demi kepentingan rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meminta prajurit TNI menjaga kekompakan dengan personel Polri dalam melayani masyarakat.

    “Kalau Panglima sama Kapolri kompak, kamu juga harus kompak sama anggota kepolisian. Kalau tentaranya kuat, polisinya kuat, negara kita menjadi kuat,” kata Sjafrie dalam keterangan resmi Mabes TNI yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Saat bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengunjungi Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 823/Raja Wakaaka di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (4/11), Sjafrie mengatakan TNI dan Polri memiliki tugas yang saling berkesinambungan.

    TNI sendiri bertugas untuk melindungi masyarakat dan menjaga kedaulatan negara, sementara Polisi bertugas untuk menjaga ketertiban masyarakat. Dua tugas ini saling bersinggungan karena sama-sama demi kepentingan rakyat.

    Kepada prajurit TNI, Sjafrie meminta personel TNI untuk melayani masyarakat dengan tulus.

    Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi salah satu faktor utama TNI bisa ada hingga saat ini. Karenanya untuk menjaga kesinambungan hubungan antara masyarakat dengan TNI, Sjafrie meminta para prajurit untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    Dia juga meminta agar seluruh prajurit selama tidak bersikap arogan hingga menyakiti hati masyarakat.

    “Rakyat membiayai kita sampai kita masuk di lubang kubur. Karena itu, berbaktilah kepada rakyat dan bantu kesulitan-kesulitan rakyat di sekelilingmu,” jelas Sjafrie.

    Terkhusus untuk prajurit yang bertugas di Yonif TP 823 Baubau, Sjafrie meminta untuk selalu memperkuat pertahanan negara sekaligus membangun perekonomian serta infrastruktur untuk kepentingan masyarakat sekitar.

    “Daerah kita luas, 514 kabupaten tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai negara yang harus menjaga kedaulatan, kita punya kewajiban supaya satu kabupaten itu dijaga oleh satu batalyon, kalau perlu dua batalyon,” tutup Sjafrie

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR: UU Perfilman perlu direvisi untuk bangkitkan industri

    Komisi VII DPR: UU Perfilman perlu direvisi untuk bangkitkan industri

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyebut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman perlu direvisi untuk membangkitkan industri film nasional.

    Chusnunia dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu, menilai Undang-Undang tersebut harus diperbarui karena mengingat kondisi zaman yang berubah dan menyesuaikan kebutuhan industri perfilman di era digital.

    “Kami akan mendorong Kementerian Ekraf (Ekonomi Kreatif) untuk mengawal agar sektor film mendapat perhatian strategis baik dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional 2026–2045 maupun revisi Undang-Undang tentang Perfilman,” ucapnya.

    Ia mendorong tumbuhnya film nasional sebagai alat promosi dan diplomasi kebudayaan. Menurut dia, film merupakan media yang efektif untuk mempromosikan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional.

    “Kita bisa melihat contoh Korea Selatan maupun India yang berhasil menggunakan film sebagai alat penetrasi budaya ke berbagai belahan dunia,” kata legislator yang mengurusi bidang perindustrian dan ekraf itu.

    Dia meyakini Indonesia bisa menempuh langkah serupa dalam karya-karya film guna mempromosikan kebudayaan maupun pariwisata nasional. Terlebih, kata dia, film-film Indonesia saat ini terus tampil di berbagai festival internasional.

    “Industri perfilman dewasa ini tidak hanya tentang hiburan semata, tetapi juga memiliki potensi menjadi kekuatan ekonomi yang penting,” ujarnya.

    Chusnunia menjabarkan pada 2024, lebih dari 150 film lokal diputar dan menarik lebih dari 80 juta penonton sehingga menguasai 70 persen pangsa pasar domestik. Hingga Oktober 2025, jumlah penonton telah mencapai 77 juta.

    “Menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten,” katanya.

    Industri film, dia menambahkan, juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, mempromosikan pariwisata.serta membangkitkan kesadaran sosial yang berpengaruh terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat.

    Menurut dia, industri film berkontribusi terhadap penciptaan lebih dari 24 juta lapangan kerja.

    Di samping itu, subsektor film, musik, dan gim menyumbang sekitar 25 persen dari total nilai ekonomi kreatif nasional, seiring meningkatnya konsumsi konten lokal dan tren experience-driven economy di kalangan generasi muda.

    “Proyeksi kontribusi industri film sebesar 9,8 miliar dolar AS terhadap PDB (produk domestik bruto) pada 2027 menjadi bukti bahwa sinema adalah salah satu investasi masa depan,” tutur Chusnunia.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhan minta prajurit TNI lindungi dan hormati rakyat

    Menhan minta prajurit TNI lindungi dan hormati rakyat

    Rakyat membiayai kita sampai kita masuk di lubang kubur. Karena itu, berbaktilah kepada rakyat dan bantu kesulitan-kesulitan rakyat di sekelilingmu

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meminta seluruh prajurit TNI untuk melindungi dan menghormati rakyat demi terciptanya rasa aman di lingkungan masyarakat.

    “Kalian harus menjadi tentara rakyat, harus bisa bersatu dengan rakyat, dan harus bisa menghormati rakyat. Tidak boleh menyakiti hati rakyat,” kata Sjafrie dalam keterangan resmi Mabes TNI yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Saat mendampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengunjungi Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 823/Raja Wakaaka di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (4/11), Sjafrie mengatakan dukungan masyarakat menjadi salah satu faktor utama TNI bisa ada hingga saat ini.

    Karenanya untuk menjaga kesinambungan hubungan antara masyarakat dengan TNI, Sjafrie meminta para prajurit untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan seluruh prajurit diminta tidak bersikap arogan hingga menyakiti hati masyarakat.

    “Rakyat membiayai kita sampai kita masuk di lubang kubur. Karena itu, berbaktilah kepada rakyat dan bantu kesulitan-kesulitan rakyat di sekelilingmu,” jelas Sjafrie.

    Terkhusus untuk prajurit yang bertugas di Yonif TP 823 Baubau, Sjafrie meminta untuk selalu memperkuat pertahanan negara sekaligus membangun perekonomian serta infrastruktur untuk kepentingan masyarakat sekitar.

    “Daerah kita luas, 514 kabupaten tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai negara yang harus menjaga kedaulatan, kita punya kewajiban supaya satu kabupaten itu dijaga oleh satu batalyon, kalau perlu dua batalyon,” tutup Sjafrie.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.