Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Zulkifli Hasan targetkan PAN tembus posisi tiga besar Pemilu 2029

    Zulkifli Hasan targetkan PAN tembus posisi tiga besar Pemilu 2029

    “Sudah saatnya kami yang berkuasa tidak minder lagi dan harus berani karena PAN bersama Partai Gerindra berada di pemerintahan, maka harus dimanfaatkan momentum itu dan PAN harus masuk tiga atau empat besar pada Pemilu 2029,”

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menargetkan partai yang dipimpin nya bisa menembus posisi tiga besar partai nasional dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

    “Sudah saatnya kami yang berkuasa tidak minder lagi dan harus berani karena PAN bersama Partai Gerindra berada di pemerintahan, maka harus dimanfaatkan momentum itu dan PAN harus masuk tiga atau empat besar pada Pemilu 2029,” katanya saat melakukan konsolidasi partai di rumah Ketua DPD PAN Jember, Abdussalam, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu petang.

    Politisi yang akrab disapa Zulhas itu menyampaikan tekad kuat partainya untuk melesat menjadi salah satu kekuatan politik utama pada Pemilu 2029, terutama di Kabupaten Jember yang masuk dalam kawasan strategis di Tapal Kuda tersebut.

    “Visi, misi, dan cita-cita PAN sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Ekonomi Pancasila menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama dengan semangat kesetaraan dan gotong royong,” tuturnya.

    Zulhas menjelaskan bahwa pentingnya peningkatan kesejahteraan sektor pangan, peternakan, dan perikanan karena saat ini pemerintah tengah menyiapkan program besar yang melibatkan jutaan pelaku usaha rakyat agar hasil pertanian dan perikanan bisa terserap lebih baik.

    “Saya meminta seluruh pengurus PAN di Jember dan Lumajang segera membentuk relawan hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS) untuk memperkuat basis dukungan dan pembiayaan konsolidasi menjadi tanggung jawab partai pusat,” katanya.

    Ia mengatakan kawasan Tapal Kuda, khususnya Kabupaten Jember memiliki peran strategis dalam mendongkrak suara PAN karena memiliki populasi yang tinggi dan karakter masyarakat yang dinamis.

    “Kawasan Tapal Kuda itu sangat penting, terutama di Kabupaten Jember, sehingga saya akan sering berkunjung ke sini” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua DPD PAN Jember Abdussalam menyatakan kesiapan penuh untuk menjalankan arahan Ketua Umum dan siap bergerak cepat melakukan konsolidasi hingga ke tingkat bawah agar PAN semakin kuat dan mampu mencapai target nasional.

    Zulhas menutup konsolidasi dengan keyakinan bahwa masa depan Indonesia akan semakin cerah jika seluruh elemen partai bekerja dengan semangat gotong royong dan keberpihakan kepada rakyat.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri tunjuk Wagub Riau gantikan Gubernur yang ditahan KPK

    Kemendagri tunjuk Wagub Riau gantikan Gubernur yang ditahan KPK

    “Ya kita telah menerima radiogram dari Mendagri,”

    Pekanbaru, (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menunjuk Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto menggantikan Gubernur Abdul Wahid yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

    Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau, Syahrial Abdi membenarkan adanya penunjukan tersebut. Dia mengaku juga telah menerima penunjukan melalui radiogram dengan keterangan amat segera nomor 100.2.1.3/8861/SJ.

    “Ya kita telah menerima radiogram dari Mendagri,” katanya ketika dikonfirmasi di Pekanbaru, Rabu.

    Dalam radiogram itu disampaikan bahwa berkenaan dengan penangkapan dan penahanan terhadap Abdul Wahid (masa jabatan 2925-2030) oleh KPK pada 3 November maka disampaikan ada empat poin oleh Mendagri.

    Pertama berdasarkan Pasal 65 ayat 3 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan wewenang.

    Kedua berdasarkan Pasal 66 ayat 1 UU no. 23 tentang pemerintah daerah menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

    Poin ketika untuk itu dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Riau diminta kepada Wagub Riau untuk melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Riau sampai dengan adanya kebijakan pemerintah lebih lanjut.

    “Demikian untuk dimaklumi dan mendapat perhatian dalam pelaksanaannya,” tulis poin terakhir radiogram tersebut.

    Sebelumnya KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Abdul Wahid secara resmi ditampilkan sebagai tersangka dalam konferensi pers yang dihadiri Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, serta Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Rabu.

    Pewarta: Bayu Agustari Adha
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AU jalin kerjasama dengan Kemenag untuk pembinaan mental prajurit

    TNI AU jalin kerjasama dengan Kemenag untuk pembinaan mental prajurit

    “Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai langkah untuk memperkuat kerja sama antara TNI Angkatan Udara dan Kementerian Agama, khususnya dalam bidang pembinaan mental dan keagamaan,”

    Jakarta (ANTARA) – TNI AU bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) dalam rangka meningkatkan pembinaan mental dan keagamaan prajurit.

    Kerja sama antara TNI AU dan Kementerian Agama terjadi kala Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Udara (Kadisbintalau) Marsekal Pertama TNI Jaetul Muchlis mengunjungi Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor Kemenag, Jakarta, Senin (3/11).

    Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama I Nyoman Suadnyana mengatakan, pertemuan itu membahas tentang beberapa program kerja sama di bidang peningkatan iman dan mental prajurit.

    “Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai langkah untuk memperkuat kerja sama antara TNI Angkatan Udara dan Kementerian Agama, khususnya dalam bidang pembinaan mental dan keagamaan,” kata I Nyoman kepada Antara di Jakarta, Rabu.

    Dalam pertemuan itu, I Nyoman menjelaskan, Kadisbintalau juga memaparkan beberapa program penguatan mental yang telah dilaksanakan pihaknya kepada jajaran prajurit.

    Menag pun, lanjut I Nyoman, menyambut baik ragam program pembinaan mental yang telah bergulir di internal TNI AU tersebut dan siap terlibat di dalamnya.

    “Sinergi ini diharapkan dapat semakin memperkokoh upaya bersama dalam membangun karakter dan ketangguhan mental prajurit TNI AU,” jelas I Nyoman.

    Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan prajurit TNI AU dapat memiliki mental dan iman yang kuat sehingga setiap tugas yang diberikan dapat dijalankan dengan maksimal.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kader PKB Gubernur Riau kena OTT KPK, Cak Imin: Jadi pembelajaran

    Kader PKB Gubernur Riau kena OTT KPK, Cak Imin: Jadi pembelajaran

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid yang juga kader partai tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan sebuah pembelajaran agar tidak terulang kembali.

    “Ya semua harus belajar dari pengalaman agar tidak terulang lagi,” kata Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada permintaan bantuan hukum dari yang bersangkutan kepada partai yang dipimpinnya

    Terkait status Abdul Wahid di PKB, Cak imin menyebut akan ada proses internal yang dijalankan sesuai mekanisme organisasi.

    “Pasti akan ada proses internal ya,” kata dia.

    Cak Imin tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kemungkinan pemberhentian Abdul Wahid dari keanggotaan partai itu.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

    Selain Wahid, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka, yakni MAS selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau, serta DAN selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau.

    Ketiga tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12e dan/atau Pasal 12f dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polda DIY investigasi penyebab kecelakaan KA Bangunkarta di Sleman

    Polda DIY investigasi penyebab kecelakaan KA Bangunkarta di Sleman

    “Saat ini masih dalam investigasi, masih penyelidikan dari kami tentunya bersama-sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI),”

    Yogyakarta (ANTARA) – Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih menginvestigasi penyebab kecelakaan Kereta Api (KA) Bangunkarta jurusan Jombang-Pasar Senen dengan sebuah mobil dan dua sepeda motor di Prambanan, Sleman pada Selasa (4/11).

    “Saat ini masih dalam investigasi, masih penyelidikan dari kami tentunya bersama-sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI),” ujar Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan di Yogyakarta, Rabu.

    Menurut Ihsan, polisi telah memeriksa sejumlah saksi untuk menguatkan keterangan dan rangkaian kejadian.

    Berdasarkan keterangan awal saksi di lokasi, kata dia, peristiwa itu terjadi saat KA Bangunkarta melintas dan terdengar benturan keras di dekat palang pintu perlintasan. Saksi kemudian mendapati sebuah mobil berwarna oranye berada di lokasi kejadian.

    “Setelah mendengar suara benturan keras, kemudian saksi melihat dan mengecek lokasi atau TKP, dan melihat mobil warna oranye tertabrak kereta api yang melintas. Ini tidak jauh dari palang kereta api,” ujar Ihsan.

    Menurut Ihsan, saksi juga menyampaikan bahwa salah satu palang pintu sisi utara dalam kondisi tidak tertutup saat kereta melintas. “Saksi juga melihat bahwa salah satu palang sebelah utara tidak tertutup,” ucapnya.

    Meski demikian, dia menegaskan bahwa pemeriksaan masih berjalan sehingga belum ada kesimpulan, termasuk mengenai kemungkinan kelalaian.

    “Ini masih dalam proses investigasi, ya. Masih didalami penyidik, masih dilidik,” ujar dia.

    Sementara itu, Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan proses pemeriksaan bersama kepolisian masih berlangsung sehingga pihaknya belum dapat menyampaikan informasi lebih jauh.

    Terkait status penjaga palang pintu di lokasi, Feni menyebut untuk saat ini dinonaktifkan. “Dinonaktifkan,” kata dia.

    Sebelumnya, kecelakaan KA Bangunkarta dengan sebuah mobil dan dua sepeda motor terjadi di perlintasan antara Stasiun Brambanan dan Maguwo, Prambanan, Sleman, D.I Yogyakarta, Selasa (4/11) sekitar pukul 10.35 WIB.

    Tiga orang meninggal dunia dan enam lainnya luka-luka dalam insiden tersebut.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AU gandeng Angkatan Udara Australia dalam Latma Rajawali Ausindo

    TNI AU gandeng Angkatan Udara Australia dalam Latma Rajawali Ausindo

    Jakarta (ANTARA) – TNI AU menggandeng Angkatan Udara Australia atau Royal Australian Air Force (RAAF) dalam Latihan Bersama (Latma) Rajawali Ausindo 2025 yang bergulir pekan ini.

    Dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, latihan itu digelar untuk meningkatkan kemampuan prajurit di bidang operasi bantuan kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana (Humanitarian Assistance and Disaster Relief/HADR).

    “Latihan ini memiliki makna strategis karena dirancang untuk menguatkan kesiapan, interoperabilitas, serta koordinasi kedua angkatan udara dalam menghadapi situasi darurat di kawasan,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama I Nyoman Suadnyana saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    I Nyoman menjelaskan pembukaan latihan ini sudah digelar di Baseops Barat Lanud Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, pada Senin (3/11).

    Sejak saat itu, TNI AU dan RAAF menggelar latihan dengan beragam simulasi. Salah satunya yakni latihan simulasi evakuasi korban bencana gunung meletus.

    “Dalam skenarionya, disimulasikan terjadi bencana alam berupa letusan gunung berapi di Pulau Morotai yang menyebabkan terputusnya jalur transportasi dan mengisolasi sejumlah wilayah,” kata I Nyoman.

    Dalam kondisi tersebut, TNI AU dan RAAF bekerja sama memberikan bantuan logistik kepada korban lewat alutsista udara menggunakan metode container delivery system (CDS) dan low cost aerial delivery system (LCADS).

    “Selain itu, dilaksanakan pula latihan evakuasi medis udara (airmedical evacuation/AE) guna melatih prosedur pemindahan korban dari lokasi bencana menuju fasilitas kesehatan di Manado dengan cepat dan aman,” kata I Nyoman.

    I Nyoman berharap ragam latihan tersebut bisa berjalan dengan lancar sehingga hubungan militer antara TNI AU dan RAAF bisa semakin erat.

    “Latihan ini juga menjadi ajang penting untuk memperkuat pemahaman operasional dan kerja sama antara para awak pesawat, teknisi, serta personel pendukung dari kedua angkatan udara,” tutup I Nyoman.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PKB hormati KPK soal Gubernur Riau, minta dibuka seterang-terangnya

    PKB hormati KPK soal Gubernur Riau, minta dibuka seterang-terangnya

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum PKB Cucun Ahmad Syamsurizal menghormati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal Gubernur Riau Abdul Wahid yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi, dan meminta agar kasus itu dibuka seterang-terangnya.

    Menurut dia, PKB menyatakan prihatin atas peristiwa hukum yang menjerat kadernya itu. Dia pun meminta KPK agar mengusut tuntas guna membongkar tokoh-tokoh dibalik semua yang sudah diungkap.

    “Jangan sampai karena kader kami misalkan sekarang tidak punya kekuatan apa-apa, sehingga bisa terjadi seperti ini. Itu siapa di balik itu,” kata Cucun saat diwawancarai di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Untuk itu, dia pun mengingatkan kepada seluruh kader PKB, baik eksekutif maupun legislatif, agar menjadikan kasus Gubernur Riau sebagai pelajaran. Jangan sampai, kata dia, kader PKB ada lagi yang terjerat kasus serupa.

    “Jangan sampai ada tindakan-tindakan, hal-hal yang bisa mengarah kepada seperti kejadian dialami sahabat kita juga ini,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

    Sejauh ini, menurut dia, PKB belum membicarakan atau memutuskan apapun terkait penetapan tersangka Abdul Wahid. Dia mengatakan pimpinan dan ketua umum partai pun akan berdiskusi lebih lanjut, termasuk kemungkinan mengirimkan bantuan hukum kepada Wahid.

    “Saya belum tahu. Dia sudah menunjuk kuasa hukum atau belum. Makanya nanti kita akan sikapi setelah ini. Kan baru tadi juga rilis ya, ketika saya di rapat sini (DPR),” katanya.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

    Selain Wahid, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka, yakni MAS selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau, serta DAN selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau.

    Ketiga tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12e dan/atau Pasal 12f dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi ungkap 1.443 kasus kejahatan selama Operasi Sikat Semeru 2025

    Polisi ungkap 1.443 kasus kejahatan selama Operasi Sikat Semeru 2025

    “Hasil Operasi Sikat Semeru 2025 Alhamdulillah signifikan. Selama 12 hari kita ungkap 1.443 kasus dengan jumlah tersangka 1.135,”

    Surabaya (ANTARA) – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur mengungkap 1.443 kasus kejahatan dan menahan 1.135 tersangka selama pelaksanaan Operasi Sikat Semeru 2025 yang digelar pada 22 Oktober hingga 2 November.

    “Hasil Operasi Sikat Semeru 2025 Alhamdulillah signifikan. Selama 12 hari kita ungkap 1.443 kasus dengan jumlah tersangka 1.135,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Timur Kombes Pol Widi Atmoko di Markas Polda Jatim, Rabu.

    Ia menjelaskan dari total kasus yang diungkap, sebanyak 270 kasus merupakan target operasi (TO) dengan 276 tersangka, sedangkan 1.173 kasus lainnya non-target operasi (non-TO) dengan 859 tersangka.

    Untuk kasus TO, rinciannya yakni pencurian dengan pemberatan (curat) 107 kasus dengan 109 tersangka, pencurian dengan kekerasan (curas) 27 kasus dan 26 tersangka, pencurian kendaraan bermotor (curanmor) 101 kasus dan 101 tersangka.

    Kemudian penyalahgunaan senjata api satu kasus dengan tiga tersangka, kejahatan jalanan tujuh kasus dan delapan tersangka, pencurian delapan kasus dan delapan tersangka, penyalahgunaan senjata tajam (sajam) 14 kasus dan 14 tersangka, bahan peledak (handak) tiga kasus dan tiga tersangka, serta penyelundupan dua kasus dengan dua tersangka.

    Adapun untuk non-TO, curat sebanyak 529 kasus dengan 405 tersangka, curas 45 kasus dan 43 tersangka, curanmor 438 kasus dan 235 tersangka.

    Selanjutnya penyalahgunaan senjata api satu kasus dan dua tersangka, kejahatan jalanan 22 kasus dan 35 tersangka, pencurian 75 kasus dan 68 tersangka, penyalahgunaan sajam 38 kasus dan 40 tersangka, handak enam kasus dan tujuh tersangka, serta penyelundupan empat kasus dengan empat tersangka.

    Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai Rp75,37 juta, 316 unit sepeda motor, 34 unit mobil, enam truk, 94 kunci T, satu laptop, 197 telepon genggam, 75 flashdisk rekaman CCTV, 25 celurit, 10 parang, empat pedang, 30 gram serbuk bahan peledak, dua pucuk senjata api, 150 butir amunisi, dan 231 ekor hewan.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rosan kaji rencana suntikkan dana PSO untuk operasional Whoosh

    Rosan kaji rencana suntikkan dana PSO untuk operasional Whoosh

    “Tadi (kami) sudah koordinasi, untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation-nya yang akan ditanggung pemerintah, dan juga ada yang sarananya ini akan ditanggung bersama-sama,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan pemerintah bersama Danantara saat ini mengkaji rencana menyuntikkan dana public service obligation (PSO) yang berasal dari APBN untuk ke depannya ikut membiayai operasional kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

    Pembicaraan mengenai penggunaan dana PSO untuk Whoosh itu dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu. Rapat itu dihadiri oleh Rosan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Tadi (kami) sudah koordinasi, untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation-nya yang akan ditanggung pemerintah, dan juga ada yang sarananya ini akan ditanggung bersama-sama,” kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu sore.

    Rosan, saat ditanya lebih lanjut mengenai skema penggunaan dana PSO itu, belum dapat menjelaskan lebih detail.

    “Ini sedang kami matangkan, tetapi tadi disampaikan, pemerintah pasti hadir, itu kan ada undang-undangnya juga memang untuk prasarana dan juga untuk transportasi massal itu memang tanggung jawab pemerintah,” ujar CEO Danantara Rosan P. Roeslani.

    Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap ada sejumlah opsi penggunaan APBN dalam operasional Whoosh ke depan.

    “Sementara ini, ada sejumlah opsi, bagaimana operasional dan kepentingan untuk kita bisa fokus pada profit ini dipisahkan dari bagaimana mengelola infrastrukturnya. Nah, harapannya sama-sama bisa berjalan dengan baik, dan bisa dikatakan ada sharing responsibility atau burden-sharing,” kata Menko AHY di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (3/11).

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPS: Konsumsi rumah tangga kuartal III melambat karena siklus musiman

    BPS: Konsumsi rumah tangga kuartal III melambat karena siklus musiman

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan perlambatan konsumsi rumah tangga pada kuartal III 2025 merupakan dampak dari siklus musiman, bukan karena penurunan daya beli masyarakat.

    “Konsumsi rumah tangga itu kan juga salah satunya dipengaruhi oleh siklus musiman ya kan,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Amalia menjelaskan perlambatan tersebut terjadi karena pada kuartal III tidak terdapat periode libur panjang keagamaan seperti pada kuartal II yang diwarnai momentum Idul Fitri dan Idul Adha.

    Menurutnya, kondisi itu memengaruhi aktivitas belanja dan perjalanan masyarakat yang biasanya meningkat pada masa libur panjang.

    “Di kuartal ke-II kan banyak libur termasuk libur lebaran, Idul Adha, Idul Fitri yang panjang, itu kan membuat orang banyak spending dan juga banyak travelling,” kata dia.

    Dia menegaskan konsumsi rumah tangga pada kuartal III tetap solid meski mengalami perlambatan tipis dibandingkan kuartal sebelumnya.

    Terkait pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04 persen pada kuartal III 2025, Amalia mengatakan hal tersebut didorong oleh ekspor yang tumbuh di atas 9 persen serta pengeluaran konsumsi pemerintah yang berbalik positif 5,49 persen setelah sempat terkontraksi pada kuartal II.

    “Kan sudah 5,04 persen, pendorongnya salah satunya dari sisi pengeluaran itu kan ada ekspor yang tumbuh di atas 9 persen, bahkan pengeluaran konsumsi pemerintah sudah membalik positif dari kuartal II yang tumbuh negatif -1,38 persen di kuartal II di kuartal III ini sudah tumbuh positif 5,49 persen,” kata dia.

    Dari sisi produksi, industri pengolahan menjadi penopang utama dengan pertumbuhan 5,54 persen.

    Diketahui, BPS mencatat konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 4,89 persen (year on year/yoy), ditopang oleh konsumsi untuk transportasi dan komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 6,41 persen.

    Namun, apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, konsumsi rumah tangga melambat baik secara tahunan (yoy) maupun kumulatif (ctc).

    Pada periode yang sama tahun 2024, konsumsi rumah tangga tumbuh masing-masing sebesar 4,97 persen (yoy) dan 4,96 persen (ctc), sementara pada triwulan III 2025 tumbuh 4,89 persen (yoy) dan 4,94 persen (ctc).

    Secara kuartalan (qtq), konsumsi rumah tangga bahkan terkontraksi 0,56 persen pada triwulan III 2025, setelah pada triwulan II 2025 tumbuh 3,14 persen.

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, mengungkapkan, komponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh melambat secara tahunan (yoy) termasuk makanan dan minuman selain restoran yang tumbuh 4,11 persen serta kesehatan dan pendidikan 4,06 persen.

    Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang terkontraksi secara kuartalan (qtq) mencakup kelompok makanan dan minuman selain restoran, pakaian dan alas kaki, perumahan dan perlengkapan rumah tangga, restoran dan hotel, serta kelompok lainnya.

    Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.