Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Menkeu: Dana bencana Sumatera aman, APBN 2026 siapkan Rp60 T

    Menkeu: Dana bencana Sumatera aman, APBN 2026 siapkan Rp60 T

    “Ada informasi yang dicek Presiden ke saya dan saya beri informasinya saya pikir sudah baik,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan ketersediaan dana bantuan pemerintah untuk penanganan bencana di Sumatera dalam kondisi aman dan mencukupi.

    Purbaya, seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menegaskan tidak ada kendala pembiayaan, baik untuk kebutuhan penanganan darurat saat ini maupun untuk anggaran tahun mendatang.

    “Ada informasi yang dicek Presiden ke saya dan saya beri informasinya saya pikir sudah baik,” katanya saat ditanya terkait kondisi dana bantuan bencana ke Sumatera.

    Purbaya menjelaskan, sejumlah informasi terkait bantuan bencana telah dicek dan diklarifikasi langsung kepadanya. Hasilnya, pemerintah menyebut seluruh dukungan pendanaan telah disiapkan sesuai kebutuhan di lapangan.

    Ia mengatakan, untuk tahun depan pemerintah telah menyiapkan anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp60 triliun yang telah melalui proses penyisiran anggaran.

    Sementara untuk tahun berjalan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih memiliki cadangan dana sekitar Rp1,3 triliun.

    Selain itu, BNPB juga telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,6 triliun dan pengajuan tersebut sudah masuk ke Kementerian Keuangan.

    Menurut Purbaya, dengan sisa cadangan yang masih tersedia serta pengajuan anggaran yang telah diproses, pendanaan penanganan bencana di Sumatera tidak menjadi persoalan.

    “Begitu ada pengajuan, kami langsung cairkan. Pemerintah siap, uangnya ada di bank,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polri bangun jembatan hingga MCK di wilayah terdampak bencana Sumatera

    Polri bangun jembatan hingga MCK di wilayah terdampak bencana Sumatera

    “Sebanyak empat unit di Kabupaten Bener Meriah dan satu unit di Kabupaten Aceh Jaya,”

    Jakarta (ANTARA) – Polri membangun jembatan hingga fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) pada wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatera di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menyebut bahwa telah dibangun lima jembatan di Aceh.

    “Sebanyak empat unit di Kabupaten Bener Meriah dan satu unit di Kabupaten Aceh Jaya,” katanya.

    Sementara itu, di Sumut telah dibangun tiga jembatan, sedangkan di Sumbar ada empat jembatan yang masih dibangun.

    “Saat ini yang sudah 30 persen tiga unit, satu unit masih berproses 10 persen melibatkan 200 personel,” ucapnya.

    Polri juga mendorong dibangun enam unit jembatan bailey dengan masing-masing provinsi sebanyak dua unit jembatan.

    Kapolri melanjutkan, untuk bantuan MCK, Polri telah menyiapkan mobil toilet, mobil tangki air, dan pump jet sumur bor.

    Guna memenuhi kebutuhan air bersih, Polri berencana membangun 338 fasilitas sumur bor di wilayah Aceh dengan rincian 209 sumur di Kabupaten Tamiang dan 129 sumur di kabupaten/kota lain yang terdampak.

    “Saat ini sudah aktif 16 titik sumur dan akan terus berprogresnya, termasuk pembangunan MCK, empat unit fasilitas MCK di wilayah Sumatera dan 15 unit MCK di wilayah Aceh Tamiang,” ucap Kapolri.

    Lebih lanjut, Kapolri mengatakan bahwa Korps Bhayangkara telah menambahkan bantuan makanan dan logistik.

    Jenderal polisi bintang empat itu menyebut bahwa Polri telah menambahkan 56 unit genset, 259 unit pompa air, 61 unit solar panel, 82 unit perahu karet, serta tiga alat berat.

    Polri juga mengirim mobil patroli, cold storage, hingga kantong mayat.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Megawati: Petakan daerah rawan banjir di Sumatera agar tak terulang

    Megawati: Petakan daerah rawan banjir di Sumatera agar tak terulang

    “Saya minta kepada pemerintah, apa yang terjadi sekarang itu harus dicatat; daerah mana saja yang terkena. Jangan sampai setelah bersih, kita langsung lupa. Tidak bisa begitu,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah melakukan pendataan secara rinci terhadap daerah-daerah yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Saya minta kepada pemerintah, apa yang terjadi sekarang itu harus dicatat; daerah mana saja yang terkena. Jangan sampai setelah bersih, kita langsung lupa. Tidak bisa begitu,” kata Megawati dalam seminar Mitigasi Bencana dan Pertolongan Korban yang digelar Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP di Jakarta, Jumat.

    Megawati juga menyoroti peran vital Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam mitigasi bencana. Ia mengingatkan pentingnya akurasi data cuaca dan pemetaan wilayah.

    “Tadi BMKG hadir tidak? Saya ingin mereka bicara soal peta. Perlu diingat, BMKG itu badan yang saya bangun (perkuat) dahulu karena saya sadar lembaga ini sangat diperlukan. Kita ini bukan negara benua, kita adalah negara kepulauan yang sangat dinamis,” ujarnya.

    Terkait bantuan untuk korban bencana di Sumatera, Megawati menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, melainkan barang atau in natura.

    “Ibu tidak akan memberikan uang. Mau beli apa kalau kondisinya sedang bencana? Jadi yang saya berikan adalah bantuan in natura. Logistiknya sudah didata dan dihimpun oleh struktur partai,” jelas Presiden ke-5 RI tersebut.

    Ia menjelaskan bahwa bantuan akan dikumpulkan terlebih dahulu sebelum didistribusikan secara terkoordinasi melalui Ketua DPC di wilayah terdampak.

    “Ketua DPC adalah penanggung jawabnya. Bantuan yang disiapkan mulai dari beras, minyak goreng, telur, ikan asin, mi instan, hingga gas LPG dan genset. Selain itu, ada baju harian untuk pria, wanita, anak-anak, hingga peralatan masak lengkap,” tutur Megawati.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polri siagakan 146.701 personel gabungan untuk Operasi Lilin 2025

    Polri siagakan 146.701 personel gabungan untuk Operasi Lilin 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyiagakan sebanyak 146.701 personel untuk Operasi Lilin 2025 demi mengamankan Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2025 di seluruh wilayah Indonesia.

    Astama Ops Kapolri Komjen Pol Fadil Imran mengatakan personel gabungan itu terdiri dari 77.637 personel Polri, 13.775 personel TNI, dan 55.289 personel dari instansi terkait lainnya.

    “Saya ingin tekankan kembali bahwa keberhasilan pelayanan Nataru merupakan tanggung jawab kita bersama,” kata Fadil saat Apel Operasi Lilin 2025 di Silang Monumen Nasional, Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, polisi dan aparat lainnya juga telah mendirikan 2.903 posko yang terdiri dari 1.807 Pos Pam (Pos Pengamanan), 763 Pos Pelayanan, dan 333 Pos Terpadu yang tersebar di seluruh wilayah

    Posko-posko itu, kata dia, akan melakukan pelayanan pada 44.436 objek, antara lain gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, tempat wisata, maupun lokasi perayaan tahun baru.

    “Pos-pos tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan secara optimal bagi masyarakat,” kata dia.

    Di sisi lain, dia pun mengingatkan bahwa berdasarkan informasi BMKG, terdapat potensi cuaca yang bisa memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Kondisi tersebut, kata dia, beriringan dengan prediksi puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada periode November 2025 hingga Februari 2026, sehingga meningkatkan potensi terjadinya peristiwa bencana alam.

    Situasi itu, kata dia, tentunya menuntut kesiapan yang lebih tinggi, sehingga pelayanan Natal dan Tahun Baru ini harus dilaksanakan secara ekstra dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    “Mulai dari aspek pengamanan, pelayanan, hingga respons cepat terhadap berbagai permasalahan di lapangan demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat,” lanjutnya.

    Dia pun meminta kepada seluruh personel yang bertugas untuk terus meningkatkan soliditas dan sinergisitas dalam pelaksanaan tugas, karena hal tersebut merupakan kunci utama kesuksesan penyelenggaraan sebuah operasi.

    “Kepada seluruh personel, saya berpesan agar senantiasa menjaga kesehatan. Jadikan pelayanan Nataru sebagai sebuah kebanggaan dan niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ladang ibadah,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri sebut Gubernur Aceh tak tahu soal surat ke UNDP dan UNICEF

    Mendagri sebut Gubernur Aceh tak tahu soal surat ke UNDP dan UNICEF

    “Pak Muzakir Manaf ini menyatakan di media bahwa beliau tidak mengetahui itu. Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut kami cek sepertinya Sekda yang mengirim karena adanya tawaran,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan surat permintaan bantuan dari pemerintah Pemerintah Provinsi Aceh kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) dikirim tanpa sepengetahuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.

    “Pak Muzakir Manaf ini menyatakan di media bahwa beliau tidak mengetahui itu. Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut kami cek sepertinya Sekda yang mengirim karena adanya tawaran,” kata Tito dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat.

    Tito menjelaskan, surat yang ditujukan kepada UNICEF dan UNDP tidak ditandatangani langsung gubernur melainkan menggunakan tanda tangan elektronik.

    Pihaknya pun sudah mengkonfirmasi kepada UNDP dan UNICEF terkait surat tersebut. Tito mengatakan kemungkinan bantuan yang bisa diberikan pihak internasional itu yakni konseling korban, terutama wanita dan anak-anak.

    “Nah ini yang akan kita bicarakan dalam bentuk counselling yang bentuknya seperti apa, sebanyak apa, sebesar apa. Itu yang akan kita pertimbangkan,” jelas Tito.

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengaku tidak mengetahui terkait surat permintaan bantuan penanganan bencana Aceh kepada dua lembaga di bawah PBB yakni UNDP dan UNICEF.

    “Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh,” kata Mualem saat diwawancarai awak media, di Banda Aceh, Selasa.

    Pernyataan itu disampaikan Mualem usai menerima secara simbolis bantuan kemanusiaan dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang diserahkan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, di halaman kantor Gubernur Aceh, di Banda Aceh.

    Terkait pernyataan Mualem ini, Juru Bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA menjelaskan bahwa terjadi kesalahpahaman, surat pemerintah Aceh bukan kepada PBB, melainkan kepada UNDP dan UNICEF di Indonesia.

    “Ada salah pemahaman, itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB, tapi yang terbangun seakan-akan Gubernur kirim surat ke PBB, itu lembaga yang sudah ada. Karena mereka juga ada program di Aceh,” kata Muhammad MTA.

    Ia menjelaskan bencana Aceh masih berstatus tingkat provinsi, pemerintah pusat dalam hal ini melakukan supervisi dan menjadi prioritas.

    Karena ini status bencana provinsi, lanjut dia, maka Pemerintah Aceh memandang perlu melakukan langkah-langkah penting, salah satunya mengundang beberapa lembaga yang konsen terhadap penanganan kebencanaan, termasuk program pemulihan pasca-bencana.

    Maka melihat pengalaman saat bencana tsunami Aceh, UNDP, IOM UNICEF, mereka mitra strategis Pemerintah Indonesia, bahkan masih banyak program kemitraan di seluruh Indonesia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden instruksikan mobilisasi seluruh kekuatan hari pertama bencana

    Presiden instruksikan mobilisasi seluruh kekuatan hari pertama bencana

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan untuk melakukan mobilisasi seluruh kekuatan nasional pada hari pertama setelah banjir dan longsor di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Seskab pun menjelaskan pada saat banjir dan longsor terjadi di Aceh dan Sumatera, Kepala BNPB Suharyanto tengah berada di Lumajang, Jawa Timur.

    “Sejak tanggal 24 (November), 25 (November), 26 November, itu hujan di tiga lokasi. Kemudian puncaknya itu di 25 November dan 26 November. Pak Kepala BNPB langsung ke Sumatera Utara. Saat itu beliau posisinya di Lumajang. Kenapa? Karena kita masih ada bencana juga. Saudara-saudara kita di Lumajang, (terdampak) erupsi Semeru,” kata Teddy dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.

    Pernyataan Teddy tersebut menanggapi asumsi dari masyarakat yang menilai pemerintah lambat dalam menangani bencana.

    Seskab menjelaskan bahwa seluruh personil baik, TNI, Polri, Basarnas dan BNPB sudah berada di lokasi bencana pada hari pertama bencana.

    Presiden Prabowo pun langsung menghubungi para kepala daerah, antara lain Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, hingga Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu.

    Pada hari yang sama, Presiden pun menginstruksikan Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno untuk mengkoordinasikan segala kekuatan sebesar-besarnya pada hari pertama setelah bencana.

    “Bapak Presiden menginstruksikan Bapak Menko PMK agar mengkoordinasi segala kekuatan untuk sebesar-besarnya, mobilisasi semua yang kita punya. Langsung ke sana,” kata Teddy.

    Pada 27 November 2025, seluruh helikopter dan pesawat yang berada di Sumatera dan Jawa langsung dimobilisasikan ke Padang, Medan, dan Banda Aceh, untuk sebagian mengangkut genset PLN dan bantuan logistik, meskipun tidak ada kamera yang mengabadikan itu.

    Seskab menegaskan bahwa sejak hari pertama setelah banjir, pemerintah telah mengerahkan seluruh armada, setidaknya 80 helikopter, pesawat Hercules, armada milik TNI, Polri, Basarnas, Susi Air, hingga milik swasta telah membantu proses evakuasi dan penanganan bencana.

    “Sampai sekarang, setiap harinya, dan Bapak Presiden, di hari ke-5 atau ke-6, langsung ke tiga provinsi tersebut. Diikuti Bapak Wapres dan menteri-menteri lainnya,” katanya.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polda Jatim kerahkan 14 Ribu personel amankan Natal dan Tahun Baru

    Polda Jatim kerahkan 14 Ribu personel amankan Natal dan Tahun Baru

    “Operasi Lilin Semeru ini merupakan kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru, di mana kurang lebih lima juta umat Kristiani akan melaksanakan ibadah Natal,”

    Surabaya (ANTARA) – Kepolisian Daerah Jawa Timur mengerahkan sekitar 14.000 personel gabungan dalam Operasi Lilin Semeru 2025 untuk mengamankan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di seluruh wilayah Jatim.

    “Operasi Lilin Semeru ini merupakan kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru, di mana kurang lebih lima juta umat Kristiani akan melaksanakan ibadah Natal,” kata Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Nanang Avianto, di Surabaya, Jumat.

    Nanang mengatakan ribuan personel tersebut merupakan gabungan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), pemerintah daerah, serta unsur pemangku kepentingan terkait lainnya.

    Personel ditempatkan di pos pengamanan dan pos pelayanan yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur.

    Ia menjelaskan pengamanan difokuskan pada gereja-gereja besar, pusat perbelanjaan, lokasi wisata, serta ruas jalan utama dan jalan tol yang diprediksi mengalami peningkatan volume kendaraan selama libur Natal dan Tahun Baru.

    Menurut Nanang, kepolisian juga telah menyiapkan pengamanan khusus pada pelaksanaan ibadah Natal tanggal 25 Desember 2025 melalui kegiatan sterilisasi di seluruh gereja agar umat dapat beribadah dengan aman dan khusyuk.

    Selain itu, Polda Jawa Timur menyiagakan personel beserta peralatan pendukung untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan maupun keadaan darurat selama periode libur akhir tahun.

    Nanang mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati dalam melakukan aktivitas, khususnya saat berkendara di jalan raya dan jalan tol, serta mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

    “Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan Natal dan Tahun Baru ini dapat berjalan dengan baik, sehingga masyarakat bisa menikmati akhir tahun dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

    Ia menambahkan pengamanan dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan hingga pergantian tahun guna memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur tetap terjaga.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal korban bencana kibarkan bendera putih, Tito: Kami mendengar

    Soal korban bencana kibarkan bendera putih, Tito: Kami mendengar

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat mendengar seluruh keluh kesah korban bencana di Sumatera, termasuk aksi pengibaran bendera putih di Aceh.

    “Kami mendengar, pemerintah mendengar, memahami berbagai kritik masukan dan sikap masyarakat,” kata Tito dalam jumpa pers yang digelar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat.

    Tito mengatakan, sejauh ini pemerintah telah berupaya memberikan penanganan yang terbaik untuk para korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.

    Dari upaya mitigasi bencana, evakuasi hingga pendistribusian logistik telah dilakukan dengan maksimal oleh pemerintah.

    Namun demikian, Tito menyadari masih banyak kekurangan dari kinerja pemerintah. Karenanya, dia meminta maaf kepada masyarakat jika sampai saat upaya pertolongan pemerintah belumlah memuaskan.

    “Dengan segala kerendahan hati kami minta maaf bila ada kekurangan. Memang kendala yang dihadapi cukup besar karena medan yang cukup berat ya,” kata Tito.

    “Namun sebagai pemerintah Indonesia kami berkewajiban untuk terus bekerja mengatasi berbagai kendala, memperbaiki kinerja, dan secepatnya memenuhi kebutuhan darurat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” tambah Tito.

    Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengartikan fenomena pengibaran bendera putih di sejumlah daerah pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh merupakan bentuk rasa solidaritas ingin dibantu.

    “Kalau bendera putih, kalau kita artikan semua masuk, menurut kacamata saya ya, sebagai solidaritas rasa simpatisan, dan rasa ingin dibantu. Seperti itu,” kata Gubenur Aceh Mualem di Aceh Utara, Kamis (18/12)

    Pernyataan itu disampaikan Mualem kepada awak media di sela-sela menerima bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan)/Bapanas di Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara.

    Dalam beberapa hari terakhir banyak masyarakat Aceh mengibarkan bendera putih, terutama di daerah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor, seperti Aceh Tamiang, Bireuen, Aceh Utara, Pidie Jaya, hingga di ibu kota provinsi yakni Banda Aceh.

    Mualem menyampaikan aksi pengibaran bendera putih itu agar mendapatkan perhatian orang banyak baik dalam maupun luar negeri, tidak lebih.

    “Kemana kita arah, yang jelas, bendera putih itu dapat seperti ada untuk perhatian orang lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Saya pikir tidak lebih dari pada itu. Bukan menyerah,” ujar Gubernur Aceh itu.

    Ia menegaskan provinsi hingga pemerintah pusat terus berupaya menyalurkan (bantuan), tentunya hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan.

    “Seperti saya bilang tadi, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hari ini banjir, besok dibangun A,B,C,D, semua infrastruktur kan nggak mungkin,” kata Mualem.

    “Kita lihat sendiri, kita bukan duduk diam semuanya, juga pemerintah pusat bukan duduk diam, mengusahakan juga. Kita paham-paham lah, ngerti lah,” sambungnya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemen PU perbaiki kantor desa yang rusak berat akibat bencana

    Kemen PU perbaiki kantor desa yang rusak berat akibat bencana

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pihak telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memperbaiki kantor desa di wilayah Sumatera dan Aceh yang mengalami rusak berat karena terkena bencana alam.

    “Untuk yang rusak berat nanti kami ajukan kepada Menteri PU,” kata Tito saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat.

    Dia mengatakan hal tersebut dilakukan menyesuaikan dengan kekuatan pemerintah daerah dalam memperbaiki kantor pemerintah daerah yang rusak.

    Berdasarkan data yang diterima Tito, tercatat ada 360 kantor desa yang dikategorikan rusak ringan dan 25 kantor desa rusak berat.

    Jumlah tersebut tersebar di wilayah bencana alam, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.

    “Khusus yang rusak ringan ini kita lihat kemampuan daerah apakah mampu. Kalau tidak mampu kita akan ambilalih dan untuk yang rusak berat nanti kami ajukan kepada Menteri PU,” ujarnya.

    Tito tidak menjelaskan secara rinci kapan proses perbaikan akan berlangsung dan teknis pengerjaannya. Dirinya juga tidak menjelaskan secara rinci kategori rusak ringan dan rusak berat yang dimaksud.

    Dia hanya memastikan proses perbaikan akan dilakukan secepatnya demi mempercepat proses pemulihan pascabencana di wilayah itu.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo lantik enam Dubes LBBP

    Presiden Prabowo lantik enam Dubes LBBP

    Jumat, 19 Desember 2025 18:09 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) membacakan sumpah jabatan saat melantik Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/12/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik Yusron Bahauddin Ambary sebagai Duta Besar LBBP untuk Aljazair, Okto Dorinus Manik sebagai Duta Besar LBBP untuk Papua Nugini merangkap Kepulauan Solomon, Hari Prabowo sebagai Duta Besar LBBP untuk Thailand merangkap United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP), Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir sebagai Duta Besar LBBP untuk Jepang merangkap Federasi Mikronesia, Gina Yoginda sebagai Duta Besar LBBP untuk Korea Utara, Rediyanto Heru Nurcahyo sebagai Duta Besar LBBP untuk Republik Slowakia. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/bar

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) menyaksikan penandatanganan berita acara pelantikan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Papua Nugini Okto Dorinus Manik (kiri) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/12/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik Yusron Bahauddin Ambary sebagai Duta Besar LBBP untuk Aljazair, Okto Dorinus Manik sebagai Duta Besar LBBP untuk Papua Nugini merangkap Kepulauan Solomon, Hari Prabowo sebagai Duta Besar LBBP untuk Thailand merangkap United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP), Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir sebagai Duta Besar LBBP untuk Jepang merangkap Federasi Mikronesia, Gina Yoginda sebagai Duta Besar LBBP untuk Korea Utara, Rediyanto Heru Nurcahyo sebagai Duta Besar LBBP untuk Republik Slowakia. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.