Category: Antaranews.com Politik

Jelang Natal, Gibran kunjungan kerja ke Sumut dan Sulut

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatra Utara (Sumut) dan Sulawesi Utara (Sulut) pada 21 hingga 23 Desember 2025.

Sebagaimana keterangan yang diterima, Minggu, kunjungan ini dilakukan untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur, pemerataan layanan dasar, penanganan wilayah terdampak bencana, serta kehadiran negara dalam mendukung kelancaran perayaan Natal, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Wapres beserta rombongan bertolak dari Jakarta pada Minggu pagi sekitar pukul 06.30 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan BAE-RJ85 menuju Provinsi Sumatra Utara.

Setelah menempuh waktu penerbangan 2 jam 35 menit, Wapres tiba di Bandar Udara Binaka sekitar pukul 09.00 WIB.

Mengawali kunjungan kerjanya, Wapres mengunjungi SMKN 1 Boronadu, di Desa Sifalago Gomo, Kabupaten Nias Selatan, untuk meninjau rencana pembangunan jembatan sebagai upaya meningkatkan konektivitas dan akses masyarakat.

Setelah itu, Gibran meninjau pemasangan sambungan listrik baru bagi warga Desa Hilisebua, Kabupaten Nias, sebagai wujud pemerataan akses energi.

Di kepulauan yang terkenal dengan tradisi lompat batu tersebut, Gibran juga meninjau PLN Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Gunungsitoli untuk memastikan keandalan pasokan listrik.

Selain itu, Wapres menyambangi Gereja BNKP Petrus Ombulata di Kota Gunungsitoli guna meninjau kesiapan perayaan Natal dan memastikan umat dapat beribadah dengan aman dan nyaman.

Pada hari kedua, Senin (22/12), Wapres diagendakan melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Tapanuli Utara.

Dia akan meninjau lokasi terdampak bencana tanah longsor di Desa Sibalanga, Kecamatan Adian Koting, serta memastikan penanganan pengungsi dan proses pemulihan pascabencana berjalan dengan baik dan terkoordinasi.

Di hari yang sama, Wapres akan mengunjungi Gereja GKPI Pearaja Tarutung untuk meninjau pelaksanaan perayaan Natal sekaligus menyapa jemaat.

Usai rangkaian agenda di Sumatra Utara, Gibran akan bertolak menuju Kota Bitung, Sulawesi Utara untuk menghadiri perayaan Natal bersama anak-anak dan masyarakat setempat di Gor Manembo-nembo.

Rangkaian kunjungan kerja dilanjutkan pada Selasa (23/12) di Sulut. Gibran akan meninjau Pasar Bersehati, Kota Manado, untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga bahan kebutuhan pokok menjelang akhir tahun.

Setelah itu, Wapres akan menghadiri perayaan Natal bersama anak-anak di GPdI Pusat Sam Ratulangi, Manado, sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

Usai menyelesaikan seluruh agenda, di hari yang sama Wapres dijadwalkan kembali ke Jakarta.

Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat, baik dalam mendorong pembangunan, mempercepat pemulihan pascabencana, maupun menjaga keharmonisan kehidupan sosial dan keagamaan di berbagai daerah.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

21/12/2025 11:53
Sekjen MPR komitmen perkuat pelayanan hingga tata kelola administrasi

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah berkomitmen memperkuat kualitas pelayanan internal serta tata kelola administrasi, sekaligus mengevaluasi kinerja seluruh lini jajaran sekretariat, dalam menyongsong realisasi tahun anggaran (TA) 2026.

Menurut dia, langkah tersebut adalah wujud demi mengoptimalkan fungsi Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai tulang punggung pendukung kebijakan pimpinan MPR RI. Dia menyampaikan hal itu dalam Rapat Kerja Sekretariat Jenderal MPR RI dengan mengusung tema “Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Optimalisasi Kinerja Tahun Anggaran 2026”.

“Semua unit kerja harus dilibatkan. Jangan hanya satu atau dua biro saja. Kita adalah satu tim,” kata Siti dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti perlunya peningkatan kinerja dan administrasi, termasuk evaluasi struktur organisasi, serta pembenahan struktur perpustakaan, termasuk risalah yang hingga kini masih menjadi perhatian.

Dia mengatakan keterlibatan lintas unit kerja adalah hal penting, terlebih dalam berbagai program strategis MPR RI, seperti Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar, Lomba Baris-Berbaris dan Tata Upacara, serta Debat Konstitusi yang rencananya akan kembali dilaksanakan pada tahun 2026.

Dia juga menekankan pentingnya pemahaman pegawai terhadap aset-aset MPR RI, seperti Gedung Merdeka Bandung, Mess Bandung, rumah dinas, serta gedung-gedung lain yang perlu terus dijaga dan disertifikasi.

Ia juga mendorong peningkatan koordinasi dengan DPR RI dan DPD RI, khususnya terkait akses, keamanan, dan pemanfaatan fasilitas bersama agar seluruh pegawai dapat bekerja dengan optimal dan nyaman.

“Kita berharap seluruh rencana perbaikan dan peningkatan kinerja MPR RI dapat terwujud demi pelayanan yang lebih baik,” kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

21/12/2025 10:25
Menyukseskan pemindahan aparatur negara ke IKN

Kita harus mewaspadai kemungkinan skenario di mana setelah ASN tiba dan beradaptasi di IKN, terjadi perubahan politik atau pemerintahan yang kemudian memutuskan untuk meninjau ulang, memperlambat, atau bahkan membatalkan pemindahan.

Jakarta (ANTARA) – Keputusan strategis mengenai kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang merupakan warisan kebijakan Presiden Joko Widodo, kini memperoleh legitimasi politik baru melalui Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang secara eksplisit menetapkan bahwa proses perencanaan, pembangunan kawasan, dan pemindahan fungsi ibu kota diarahkan untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.

Dukungan terhadap percepatan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) serta penguatan kesiapan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028 kembali mengemuka. Komisi II DPR RI menyampaikan dukungan tersebut dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Gedung Nusantara pada 25 November 2025. (Otorita IKN, 26/11/2025)

Agenda rapat mencakup evaluasi kemajuan pembangunan fisik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pemantauan kelanjutan konstruksi, serta penyiapan kelembagaan dalam proses transisi Nusantara sebagai pusat pemerintahan politik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja telah menetapkan target pemindahan ASN ke IKN hingga tahun 2028 sebanyak 4.100 pegawai.

Pemerintah tetap berkomitmen membangun IKN sebagai ibu kota negara yang menggantikan DKI Jakarta. Sejalan dengan itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mematangkan kerangka kebijakan terkait pemindahan kementerian/lembaga beserta ASN ke IKN.

Wamen PANRB, Purwadi, menjelaskan bahwa sejak 2022, Kementerian PANRB telah menyusun rekomendasi pemindahan kementerian/lembaga melalui proses penapisan yang komprehensif. Sejak terbentuknya Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024, dilakukan penyesuaian organisasi, jabatan, penempatan SDM, serta penataan aset instansi pemerintah agar selaras dengan struktur kabinet baru (KemenPANRB, 11/11/2025).

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

21/12/2025 08:57
Politik sepekan, instruksi Presiden hingga klarifikasi Mendagri

Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA selama sepekan. Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

1. Presiden instruksikan mobilisasi seluruh kekuatan hari pertama bencana

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan untuk melakukan mobilisasi seluruh kekuatan nasional pada hari pertama setelah banjir dan longsor di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Seskab pun menjelaskan pada saat banjir dan longsor terjadi di Aceh dan Sumatera, Kepala BNPB Suharyanto tengah berada di Lumajang, Jawa Timur.

Baca selengkapnya di sini.

2. Pesawat TNI AU angkut 14 ton cabai petani Aceh

TNI AU mengerahkan pesawat Hercules A-1339 mengangkut 14 ton cabai dan komoditas lain milik petani di Bener Meriah, Aceh, untuk membantu mereka tetap memiliki pendapatan dari hasil panen.

“Melaporkan dukungan pesawat untuk mengangkut logistik dan personel di Bandara Rembele (Kabupaten Bener Meriah),” dikutip dari keterangan resmi TNI Angkatan Udara, Kamis (17/12).

Baca selengkapnya di sini.

3. RI akuisisi hotel Kampung Haji Mekah, tampung 4.383 jamaah

Pemerintah Indonesia telah mengakuisisi satu hotel di kawasan Tahrir dengan total 1.461 kamar yang tersebar di tiga tower untuk kawasan hunian jamaah haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi, yang menjadi bagian dari proyek Kampung Haji Indonesia.

Kabar itu disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, seusai menyampaikan laporan aktual progres pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi kepada Presiden Prabowo Subianto.

Baca selengkapnya di sini.

4. Pemerintah terbitkan aturan pemanfaatan kayu pascabanjir Sumatera

Pemerintah telah menyiapkan payung regulasi terkait pemanfaatan kayu gelondongan terbawa banjir di Sumatera untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi terdampak.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers pemulihan situasi pasca-bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini.

5. Tito klarifikasi isu remehkan bantuan Malaysia ke Aceh

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan tidak pernah berniat mengecilkan bantuan dan dukungan warga maupun pemerintah Malaysia kepada korban bencana di Aceh.

“Pernyataan saya kemarin mungkin disalahpahami. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk mengecilkan bantuan, dukungan dari warga Malaysia kepada Aceh, tidak, sama sekali tidak bermaksud itu,” katanya.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

21/12/2025 05:55
Lamhot salurkan bantuan dan paket Natal ke Pos Pengungsian di Humbang

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga turun langsung ke Posko Pengungsian di Desa Batu Nagodang Atas, Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, untuk menyalurkan bantuan berupa bahan pangan dan paket Natal.

Kunjungan dilakukan untuk melihat dampak banjir dan longsor yang merusak lahan pertanian serta infrastruktur, sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi.

Lamhot yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu berjanji menyampaikan aspirasi warga kepada pemerintah pusat dan instansi terkait agar segera ditangani.

“Sebagaimana perintah Ketua Umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia, kami di Golkar wajib untuk turun langsung membantu sesama di lokasi bencana. Tentunya aspirasi dari warga Humbang ini akan kami bawa ke Jakarta,” kata Lamhot dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Bantuan yang diserahkan dalam kunjungan itu berupa kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, perlengkapan wanita, dan selimut kepada sekitar 100 kepala keluarga yang masih bertahan di posko pengungsian.

Selain kebutuhan pokok, Lamhot juga membagikan paket bingkisan Natal dan bantuan alat tulis juga disalurkan kepada ratusan anak terdampak, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA.

Lamhot menyampaikan keprihatinan atas musibah yang menimpa ratusan kepala keluarga dan menegaskan komitmen membantu masyarakat Humbang Hasundutan yang juga tanah kelahirannya.

Sebagai bentuk kepedulian pribadi, Lamhot Sinaga juga menyumbangkan bantuan material bangunan berupa 500 sak semen kepada warga terdampak banjir dan longsor. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu proses pemulihan pascabencana, terutama perbaikan rumah dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan.

Ia juga mengimbau agar penanganan pascabencana dan relokasi dilakukan secara cepat dan terkoordinasi sehingga warga dapat segera kembali beraktivitas secara normal.

“Sekali lagi kami akan komit mendorong percepatan penanganan bencana di wilayah Humbang Hasundutan,” ujarnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

20/12/2025 21:37
Anggota DPR: Literasi digital penting hadapi perkembangan teknologi

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI I Nengah Senantara menekankan pentingnya literasi digital dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Demikian disampaikannya dalam kegiatan “Sosialisasi Peningkatan Literasi Digital” di Desa Pikat, Kabupaten Klungkung, Bali, Sabtu.

I Nengah Senantara dalam keterangan diterima di Jakarta, meminta agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi digital secara bijak, produktif, dan bertanggung jawab, sekaligus waspada terhadap berbagai risiko di ruang digital.

Kegiatan itu dihadiri oleh kurang lebih 100 orang peserta yang terdiri atas masyarakat desa dan berbagai unsur komunitas setempat. Sosialisasi berlangsung dengan antusias, ditandai dengan partisipasi aktif peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab.

Lebih lanjut, I Nengah Senantara menegaskan bahwa perkembangan dunia digital saat ini ibarat madu dan racun, ketika memanfaatkannya dengan baik, maka akan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Namun sebaliknya, ketika kita tidak bijak menggunakannya, bisa jadi konsekuensi hukum yang akan dihadapi,” ucapnya.

Ia mencontohkan dengan banyaknya kasus-kasus penipuan transaksi digital saat ini dan banyak memakan korban.

“Selain itu, kasus judi online yang sudah sangat meresahkan dan banyak merugikan masyarakat, dan ada yang sampai bunuh diri karena terlilit hutang,” ujarnya.

Karena itu, I Nengah Senantara mendorong kepada generasi muda agar memanfaatkan perkembangan dunia digital saat ini ke arah yang positif.

“Seperti menjadi media marketing dan juga mendampingi orang tua masing-masing yang mungkin belum semua memahami dunia digital saat ini agar tidak menjadi korban penipuan,” kata dia.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber dari sektor perbankan, yaitu Ida AA Ngurah Mahayana Gde Ade Suriadi Regek, yang memberikan materi terkait literasi keuangan digital.

Materi tersebut mencakup pemahaman layanan perbankan digital, keamanan transaksi serta upaya pencegahan terhadap penipuan dan kejahatan digital.

Kegiatan sosialisasi peningkatan literasi digital itu bertujuan untuk menyampaikan pemahaman mengenai perkembangan dunia digital saat ini serta bagaimana memanfaatkannya untuk hal-hal yang produktif.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

20/12/2025 21:34
Megawati: BagunaPDI Perjuangan dibentuk untuk tugas kemanusiaan

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP dibentuk untuk kerja-kerja kemanusiaan yang bersifat teknis dan responsif, bukan sekadar teori.

Megawati menekankan pentingnya kesiapan lapangan, mulai dari penyediaan dapur umum, logistik yang sesuai kondisi bencana, hingga kebutuhan spesifik masyarakat terdampak seperti air bersih, makanan hangat, obat-obatan, perlengkapan bayi, serta kebutuhan perempuan.

“Begitu Baguna turun, yang utama adalah buka dapur umum. Dapur umum itu untuk siapa pun yang membutuhkan, tanpa melihat latar belakang apa pun. Ini urusan kemanusiaan, bukan urusan politik,” kata Megawati dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Ia juga mengingatkan agar bantuan disalurkan sesuai kebutuhan di lapangan dan tidak asal memberikan barang, serta mendorong pencatatan wilayah rawan bencana sebagai bagian dari upaya mitigasi jangka panjang.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Penanggulangan Bencana Tri Rismaharini mengungkapkan alasan partainya memberikan apresiasi kepada para pengemudi ambulans dan relawan kebencanaan yang selama ini bekerja tanpa mengenal waktu dan imbalan tetap.

Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari. Peran mereka juga tidak terbatas pada mengemudi, melainkan turut membantu berbagai kebutuhan darurat pasien.

“Kadang saat mengantar pasien mereka harus mencari darah ke PMI, mengurus obat, bahkan mengurus asuransi kalau terjadi kecelakaan. Semua itu dilakukan oleh para sopir ini,” kata Risma dalam acara Mitigasi Bencana dan Pertolongan Korban yang digelar Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP di Jakarta International Equestrian Park, Jakarta Timur.

Berangkat dari kondisi tersebut, Risma bersama jajaran DPP PDI Perjuangan berinisiatif memberikan apresiasi nyata. Awalnya, penghargaan ditujukan khusus kepada pengemudi ambulans, namun kemudian diperluas kepada relawan partai yang aktif membantu masyarakat di lapangan.

Ia menjelaskan, relawan PDI Perjuangan seperti Baguna dan tim kesehatan telah terlibat langsung dalam penanganan bencana dan berbagai kebutuhan kemanusiaan di sejumlah daerah. Atas dedikasi tersebut, partai menyiapkan lebih dari 2.000 penghargaan bagi relawan di seluruh Indonesia.

“Mereka ini tidak digaji oleh partai. Operasional ambulans pun mereka jalankan sendiri. Karena itu kami berupaya mencarikan CSR agar mereka bisa mendapatkan perlindungan,” jelas Risma.

Upaya tersebut membuahkan hasil. Para pengemudi ambulans dan relawan kini mendapatkan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa sebagai bentuk perlindungan atas risiko kerja yang mereka hadapi. Risma berharap apresiasi ini dapat memperkuat kapasitas relawan dalam membantu masyarakat secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

“Kita harus menghadapi kenyataan bahwa Indonesia rawan bencana. Yang terpenting adalah bagaimana mitigasinya supaya tidak banyak korban,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Risma bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning menumpangi mobil Jeep beratap terbuka berwarna merah meninjau langsung anggota dan relawan Baguna dengan puluhan unit ambulans yang siap diberangkatkan ke wilayah terdampak bencana, termasuk di Sumatra.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

20/12/2025 21:30
PWI gelar AJP 2025, perkuat peran jurnalisme di wilayah bencana

Jakarta (ANTARA) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melalui panitia Anugerah Jurnalistik PWI atau AJP 2025 menyiapkan total hadiah Rp300 juta sebagai bentuk apresiasi atas karya-karya jurnalistik terbaik dari seluruh Indonesia yang mengangkat kinerja dan peran anggota Polri.

Penghargaan itu diharapkan mendorong liputan yang lebih masif, berimbang, dan berperspektif kemanusiaan, khususnya terkait bencana dan kebutuhan warga terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ketua Panitia AJP Award 2025 Eddy Iriawan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, menjelaskan panitia telah menyampaikan secara lisan dan menindaklanjuti dengan surat resmi kepada pengurus PWI di tiga provinsi tersebut untuk mengajak wartawan setempat berpartisipasi dalam AJP Award 2025.

“Ajakan ini dilakukan dengan pendekatan empati, mengingat wilayah tersebut masih dalam proses pemulihan pascabencana,” kata Eddy.

AJP Award 2025 melombakan enam kategori, yakni karya tulis media cetak, karya tulis media siber, karya video media televisi, karya foto jurnalistik, karya info grafis, dan karya media sosial yang merupakan ofisial perusahaan pers.

Untuk setiap kategori, panitia menyediakan hadiah dengan rincian juara pertama sebesar Rp20 juta, posisi kedua Rp15 juta, peringkat ketiga Rp10 juta, dan dua nomine masing-masing Rp2,5 juta. Dengan enam kategori karya yang diperlombakan, total hadiah yang disediakan Rp300 juta.

Menurut Eddy, anugerah jurnalistik hasil kerja sama dengan Polri tersebut tidak dimaksudkan menjadikan bencana sebagai objek lomba, melainkan membuka ruang bagi karya jurnalistik yang merekam kerja-kerja kemanusiaan di lapangan, khususnya peran aktif anggota Polri.

“AJP diharapkan mendorong publikasi yang lebih luas tentang kondisi riil warga terdampak bencana di Sumatera. Banyak kebutuhan mendesak di lapangan yang perlu terus disuarakan agar tidak luput dari perhatian publik dan pengambil kebijakan,” ujar Eddy.

Ia mengatakan wartawan di daerah bencana memiliki kedekatan langsung dengan realitas masyarakatnya sehingga karya yang lahir dari sana kerap memiliki kedalaman makna dan nilai kemanusiaan yang kuat.

Namun demikian, panitia menegaskan tidak ada kewajiban bagi wartawan di daerah terdampak untuk mengikuti lomba tersebut.

“Ini murni undangan partisipatif. Kami menerima seluruh karya berita dari seluruh wilayah di Indonesia serta menghormati sepenuhnya situasi rekan-rekan wartawan di daerah,” kata Eddy.

Eddy juga menekankan melalui AJP Award, PWI bersama Polri ingin membuka ruang agar wartawan dapat menulis Polri dari dua sisi, yakni menampilkan wajah pengabdian yang humanis sekaligus mengkritisi praktik yang perlu diperbaiki demi terwujudnya institusi yang lebih transparan, berintegritas, dan presisi.

“Dalam kerja kepolisian ada pengorbanan yang sering tak tampak di layar berita. Namun, di sisi lain, ada pula penyimpangan yang harus dikoreksi dengan jujur dan tegas,” ujarnya.

Peserta terbuka untuk seluruh wartawan Indonesia. Pengumpulan karya AJP 2025 berlangsung hingga 10 Januari 2026 dan akan dilanjutkan dengan sidang dewan juri pada 11–28 Januari 2026.

Panitia AJP 2025 Award berasal dari unsur pengurus PWI Pusat, yakni Eddy Hasibuan selaku Dewan Pakar, Eddy Iriawan dan Aiman Witjaksono sebagai Wakil Ketua Departemen Hukum dan HAM serta Musrifah sebagai Wakil Ketua Departemen Hankam Bidang Polri.

Puncak penganugerahan akan digelar pada perayaan Hari Pers Nasional 2026 yang dipusatkan di Serang, Banten pada 9 Februari 2026.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

20/12/2025 20:50
Mendagri: Pemerintah dengar dan pahami kritik penanganan bencana

Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat terkait kinerja penanganan bencana di sejumlah daerah terdampak di Sumatera dan Aceh.

“Kami, pemerintah, mendengar dan memahami berbagai kritik serta masukan dari masyarakat terhadap penanganan bencana di Sumatera,” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Tito mengakui masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera. Medan yang berat serta keterbatasan teknis di lapangan menjadi tantangan utama dalam proses penanganan darurat dan pemulihan pascabencana.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah yang dinilai belum optimal, termasuk aksi pengibaran bendera putih oleh korban bencana banjir dan longsor di Aceh sebagai simbol keputusasaan.

Tito menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila upaya pemerintah selama ini belum sepenuhnya memenuhi harapan.

Namun, ia menegaskan pemerintah terus melakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan guna mempercepat pemenuhan kebutuhan darurat korban bencana.

“Dengan segala kerendahan hati, kami meminta maaf apabila masih terdapat kekurangan. Kendala di lapangan memang cukup besar karena medan yang berat. Namun, sebagai pemerintah, kami berkewajiban untuk terus bekerja, mengatasi hambatan, memperbaiki kinerja, dan bergerak cepat memenuhi kebutuhan darurat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujarnya.

Tito menekankan bahwa para korban bencana saat ini membutuhkan soliditas dan solidaritas dari seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat.

Menurutnya, semangat gotong royong dan kemanusiaan menjadi kunci utama dalam proses pemulihan daerah terdampak.

“Uluran tangan masyarakat sangat membantu. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Mari terus bersama-sama dalam bingkai soliditas kebangsaan dan kemanusiaan untuk mempercepat pemulihan,” kata Tito.

Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 19 Desember 2025, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera mencapai 1.068 jiwa.

Sementara jumlah korban yang masih dinyatakan hilang tercatat sekitar 190 orang, serta jumlah pengungsi mencapai sekitar 577.600 jiwa yang tersebar di sejumlah wilayah terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

20/12/2025 20:27
Kemendagri himpun bantuan Rp48 miliar untuk pemulihan Sumatera

“Jadi, totalnya kurang lebih Rp48 miliar,”

Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berhasil menghimpun bantuan dari berbagai pemerintah daerah sebesar kurang lebih Rp48 miliar untuk penanganan bencana di sejumlah wilayah di Sumatera.

Bantuan tersebut dikumpulkan sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk memberikan dukungan kepada wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, baik dalam bentuk dukungan anggaran maupun bantuan logistik dan kemanusiaan.

“Jadi, totalnya kurang lebih Rp48 miliar,” kata Mendagri di Jakarta, Jumat.

Sejumlah pemerintah daerah telah merespons Surat Edaran tersebut dengan menyalurkan dukungan anggaran untuk membantu penanganan bencana di wilayah terdampak.

“Pemerintah bergerak cepat dengan mengoordinasikan dukungan antardaerah. Ada yang berupa dukungan anggaran, ada juga berupa barang,” ujarnya .

Dukungan tersebut berasal dari Kalimantan Timur sebesar Rp7 miliar, Jawa Barat sebesar Rp7 miliar, Sulawesi Utara sebesar Rp1,5 miliar, Kalimantan Utara sebesar Rp1 miliar, Sulawesi Selatan sebesar Rp4 miliar, Jawa Tengah sebesar Rp1,3 miliar, serta Jawa Timur sebesar Rp5 miliar.

Selain itu, dukungan juga diberikan oleh Nusa Tenggara Timur sebesar Rp1,5 miliar. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyalurkan bantuan berupa barang senilai Rp2,6 miliar, sementara Pemerintah Provinsi Banten memberikan bantuan sebesar Rp3 miliar.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan bantuan sebesar Rp3 miliar yang langsung dikirimkan ke Kota Lhokseumawe. Dukungan juga diberikan oleh daerah lain, seperti Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara, dan Bengkulu.

Mendagri menambahkan, dukungan tersebut diperkuat dengan partisipasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang dipimpin oleh Bupati Lahat, Bursah Zarnubi. Apkasi turun langsung ke lokasi terdampak bencana dengan membawa bantuan sekitar Rp5 miliar.

Langkah koordinasi yang dilakukan Mendagri tersebut mendapat respons positif dari berbagai pihak. Pengamat kebijakan publik dari Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai kebijakan dan koordinasi yang dilakukan Mendagri telah memperkuat kohesivitas atau ikatan antarpemerintah daerah dalam penanganan bencana.

“Sebagai pembina pemerintah daerah, Mendagri memiliki peran strategis dalam menggerakkan seluruh pemda agar bergerak bersama membantu daerah terdampak bencana. Upaya ini menunjukkan kepemimpinan pemerintah pusat dalam memastikan solidaritas nasional terwujud di lapangan,” ujar Iwan saat dihubungi, Jumat.

Menurut Iwan, penderitaan yang dialami korban bencana hidrometeorologi di Sumatera menjadi alasan utama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerukan pemerintah daerah lain untuk membantu tiga wilayah terdampak di Sumatera.

Sebagai pembina pemerintah daerah, Mendagri memiliki kewenangan strategis untuk mengoordinasikan seluruh pemda agar bergerak bersama dalam mempercepat proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana.

“Untuk mengorkestrasi agar kepala daerah di seluruh Indonesia dapat bergerak cepat dan memberikan bantuan kepada wilayah yang terdampak bencana banjir bandang di Aceh dan Sumatera, diperlukan keseriusan dan perhatian khusus dari Mendagri Tito Karnavian,” ujar Iwan.

Selain menghimpun bantuan antardaerah, Mendagri juga melaporkan pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) atas arahan Presiden Prabowo untuk mendukung penanganan bencana di daerah terdampak.

Mendagri menjelaskan, anggaran BTT tersebut disalurkan kepada 52 kabupaten/kota dan provinsi dengan total nilai sebesar Rp268 miliar. Dana tersebut telah diterima oleh tiga provinsi terdampak, masing-masing sebesar Rp20 miliar, serta oleh 52 kabupaten/kota dengan alokasi sebesar Rp4 miliar per daerah.

Anggaran tersebut telah digunakan sesuai dengan arahan yang telah disampaikan pemerintah, termasuk untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak bencana secara langsung.

Selain dukungan anggaran dan logistik, Mendagri juga menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah membentuk tim dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang diterjunkan ke tiga provinsi terdampak bencana sejak 10 Desember 2025.

“Kami dari Kemendagri membentuk tim dari Dukcapil untuk mempercepat layanan pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), akta kelahiran, dan dokumen lainnya yang hilang akibat bencana. Pungutan biaya sudah diturunkan,” kata Mendagri.

Mendagri menekankan bahwa pemerintah terus memastikan koordinasi berjalan efektif agar penanganan darurat, rehabilitasi, dan pemulihan masyarakat terdampak bencana dapat dilakukan secara cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Kemendagri berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan asosiasi pemerintah daerah yang telah terbangun dapat terus diperkuat sebagai bagian dari sistem nasional penanggulangan bencana.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

19/12/2025 20:06