Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Komisi IX apresiasi BGN tutup permanen SPPG sebabkan keracunan massal

    Komisi IX apresiasi BGN tutup permanen SPPG sebabkan keracunan massal

    Saya mengapresiasi kebijakan baru yang diumumkan oleh BGN bahwa SPPG yang terbukti menyebabkan KLB keracunan dalam pelaksanaan Program MBG akan ditutup secara permanen,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengapresiasi Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan menutup permanen dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena lalai hingga menyebabkan kejadian luar biasa (KLB) keracunan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Saya mengapresiasi kebijakan baru yang diumumkan oleh BGN bahwa SPPG yang terbukti menyebabkan KLB keracunan dalam pelaksanaan Program MBG akan ditutup secara permanen,” kata Charles di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, kebijakan ini menggambarkan adanya political will dari pemerintah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan anak-anak.

    “Saya mendukung sepenuhnya langkah BGN untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang lalai,” kata dia.

    Dia memahami bahwa Pemerintah saat ini memang tengah melakukan pembenahan terhadap tata kelola program MBG. Antara lain dengan menerbitkan petunjuk teknis (juknis) baru yang lebih ketat, termasuk kewajiban memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh SPPG.

    Namun, pimpinan Komisi DPR yang membidangi kesehatan itu menegaskan, pemerintah tidak boleh menutup mata bahwa peristiwa keracunan MBG masih sering terjadi di berbagai daerah.

    “Kita tidak bisa menutup mata bahwa insiden keracunan makanan masih terjadi di berbagai wilayah. Data yang saya terima menunjukkan bahwa sudah hampir 20 ribu anak menjadi korban keracunan makanan dalam program ini,” kata dia.

    Untuk itu, dia mengatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksana program MBG juga harus diperkuat, dan kualitasnya tidak boleh dikorbankan demi target kuantitas. Karena keselamatan anak-anak, kata dia, harus menjadi prioritas utama.

    “Setiap makanan yang disalurkan melalui program MBG harus memenuhi standar keamanan pangan yang tinggi,” kata dia.

    Dia juga menekankan bahwa pemerintah tidak boleh mentolerir kelalaian, apalagi jika dilakukan oleh penyedia pangan yang belum memenuhi persyaratan untuk beroperasi.

    “Penegakan standar dan sanksi yang konsisten akan menjadi pesan jelas bahwa program MBG bukan sekadar program distribusi pangan, tetapi sebuah intervensi gizi yang harus dikelola dengan tanggung jawab tinggi dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan anak-anak Indonesia,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Marsinah angkat nama Nganjuk sebagai pahlawan termuda Indonesia

    Marsinah angkat nama Nganjuk sebagai pahlawan termuda Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kakak dari Pahlawan Nasional Marsinah, Marsini, tak kuasa menahan tangis saat mengenang perjuangan sang adik yang kini mengharumkan nama keluarga dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia, khususnya dari daerah kelahirannya.

    Usai menghadiri Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional untuk sang adik di Istana Negara, Jakarta, Senin, Marsini mengungkapkan harapan terbesar yang tak pernah bisa terwujud, agar Marsinah masih hidup dan menyaksikan sendiri momen yang diperjuangkan dengan keberanian hingga akhir hayatnya.

    “Marsinah yang dulu masih kecil untuk sampai SMP saja berat sekali,” kenang Marsini sambil terisak.

    Sejak kecil, kata Marsini, Marsinah harus berpindah-pindah tinggal bersama paman, bibi, dan nenek karena tidak lagi memiliki kedua orang tua.

    Untuk berangkat sekolah, ia hanya mengandalkan sepeda onthel jengki berwarna merah, tanpa boncengan, tanpa pelindung, menempuh jarak jauh setiap hari demi menyelesaikan pendidikan hingga SMP dan SMA.

    Ia mengaku tak pernah membayangkan gadis sederhana yang dulu mengayuh sepeda sendirian itu kini tercatat dalam sejarah bangsa.

    “Marsinah, saya tidak menyangka jenengan jadi orang besar. Membanggakan seluruh Indonesia. Nganjuk sekarang terangkat punya Pahlawan Nasional,” ujarnya.

    Marsini juga menyatakan bahwa gelar Pahlawan Nasional ini bukan hanya penghormatan bagi Marsinah, tetapi juga simbol perjuangan kaum buruh Indonesia. Marsinah kini menjadi pahlawan buruh termuda yang namanya diabadikan oleh negara.

    Dalam momen penuh haru itu, Marsini menyampaikan rasa terima kasihnya kepada adiknya.

    “Terima kasih, Marsinah. Kamu sudah membawa keponakanmu, adikmu, saya, sampai ke Istana Presiden ini,” katanya.

    Marsini juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto serta seluruh pihak yang telah berjuang mengusulkan gelar pahlawan bagi adiknya.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Bapak Presiden RI yang sekarang. Terima kasih banget, terima kasih sebesar-besarnya untuk anugerah yang diberikan untuk adik saya, Marsinah,” ujar Marsini.

    Marsini juga menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang selama ini setia menjaga semangat perjuangan Marsinah, mulai dari pemerintah daerah Nganjuk, organisasi pekerja seperti KSPSI dan KSBSI, hingga para aktivis dan LSM yang terus memperjuangkan pengakuan atas jasa Marsinah.

    “Semuanya saya ucapkan terima kasih, terutama keluarga saya berterima kasih semua yang dibutuhkan keluarga bisa support supaya gelar pahlawan Marsinah tercapai,” ujarnya.

    Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Marsinah, sosok pekerja perempuan yang menjadi simbol perjuangan buruh dan keberanian rakyat biasa dalam menegakkan keadilan.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

    Marsinah dikenal luas sebagai ikon perjuangan hak-hak pekerja, gugur dalam memperjuangkan keadilan bagi rekan-rekannya di Sidoarjo pada tahun 1993 saat usianya menginjak 24 tahun.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tutut berterima kasih ke Prabowo atas gelar pahlawan Soeharto

    Tutut berterima kasih ke Prabowo atas gelar pahlawan Soeharto

    ANTARA – Putri sulung Presiden kedua RI Soeharto, Tutut Soeharto, berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Ucapkan itu ia sampaikan usai sang ayah resmi dianugerahi gelar pahlawan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/11).(Suci Nurhaliza/Cahya Sari/Denno Ramdha Asmara/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kakak Marsinah kepada Prabowo: Hapus outsourcing, sejahterakan buruh

    Kakak Marsinah kepada Prabowo: Hapus outsourcing, sejahterakan buruh

    Perjuangan Marsinah semoga terus dilanjutkan oleh teman-temannya

    Jakarta (ANTARA) – Kakak dari Pahlawan Nasional Marsinah, Marsini, menitipkan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus total praktik alih daya atau outsourcing di sektor tenaga kerja Indonesia.

    Marsini, seusai mewakili keluarga hadir pada Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin, juga berharap terobosan pemerintah, termasuk kebijakan Upah Minimum Regional (UMR), benar-benar mampu meningkatkan taraf hidup pekerja.

    “Kalau outsourcing tiga bulan selesai, tiga bulan selesai. Itu bisa membuat rumah tangga tidak stabil. Saya berharap pemerintah, terutama Pak Prabowo, dapat menghapus outsourcing seperti dulu,” ucapnya.

    Dia menyoroti persoalan sistem kerja alih daya atau outsourcing yang menyebabkan ketidakpastian bagi pekerja dan berdampak terhadap kehidupan keluarga buruh.

    Pada kesempatan itu, Marsini menyatakan bahwa perjuangan Marsinah tidak hanya ditujukan untuk dirinya, tetapi untuk kesejahteraan seluruh buruh.

    “Harapan kami kepada teman-teman buruh, semoga dengan adanya UMR itu bisa mencukupi kehidupan lebih layak. Dulu Marsinah sampai makan hanya dua kali sehari,” ujarnya.

    Dia berpesan agar perjuangan sang adik, yang kini dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, dapat menjadi penyemangat bagi buruh di seluruh Indonesia.

    Marsini mengaku selalu mengingat pesan terakhir adiknya yang bercita-cita ingin kuliah dan memperjuangkan nasib buruh agar tidak lagi mengalami kesulitan seperti dirinya.

    Namun, cita-cita itu tak pernah terwujud karena kondisi ekonomi keluarga.

    “Perjuangan Marsinah semoga terus dilanjutkan oleh teman-temannya. Banyak dari mereka yang dulu masih kecil, sekarang sudah bisa berjuang,” katanya dengan suara bergetar.

    Marsini meminta para buruh untuk tidak melupakan perjuangan Marsinah yang hingga akhir hayat tetap bersuara untuk keadilan.

    “Tetaplah berjuang. Ingatlah Marsinah yang tidak sempat punya anak, kami mohon doa agar Marsinah tenang di sana,” ujarnya.

    Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhumah Marsinah dari Provinsi Jawa Timur.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

    Marsinah dinilai layak mendapat gelar Pahlawan Nasional Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan.

    “Marsinah adalah simbol keberanian, moral, dan perjuangan hak asasi manusia dari kalangan rakyat biasa. Lahir di Desa Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur. Ia tumbuh dalam keluarga petani miskin yang menanamkan nilai kerja dan keadilan sosial,” demikian petikan informasi yang dibacakan di Istana Negara, Jakarta.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • JK: Gelar pahlawan Soeharto bukan lagi pro-kontra usai ditetapkan

    JK: Gelar pahlawan Soeharto bukan lagi pro-kontra usai ditetapkan

    “Bahwa dia kekurangannya semua orang tahulah. Siapa sih yang lebih sempurna, kan tidak ada juga kan,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla alias JK mengatakan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto sudah bukan lagi pro dan kontra jika telah ditetapkan oleh pemerintah.

    Menurut dia, publik perlu menerima pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto sebagai suatu kenyataan. Dia pun tak menampik bahwa Soeharto memiliki kekurangan, tetapi sosok itu juga mempunyai jasa bagi negara.

    “Bahwa dia kekurangannya semua orang tahulah. Siapa sih yang lebih sempurna, kan tidak ada juga kan,” kata JK usai menghadiri acara World Peace Forum di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia menilai bahwa Soeharto pada eranya telah membawa negeri menjadi lebih baik. Saat itu, kata dia, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 hingga 8 persen.

    “Setelah itu (pertumbuhan ekonomi) sulit dicapai. Jadi ini Pak Prabowo ingin mencapai,” kata dia.

    Dia mengatakan bahwa semua sosok pun memiliki perannya masing-masing kepada bangsa dan negara. Pemberian gelar pahlawan, menurut dia, sama seperti nilai-nilai dalam agama.

    “Kalau Anda punya amal lebih banyak daripada dosa, ya Anda masuk surga. Ini sama juga bahwa memang ada masalah, tapi lebih banyak sumbangannya kepada bangsa ini,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menganugerahi gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto, di mana plakat dan dokumen gelar pahlawan diserahkan kepada putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto selaku ahli waris, di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Berdasarkan tayangan langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin, dalam prosesi penyerahan gelar pahlawan tersebut, Tutut didampingi oleh sang adik yaitu Bambang Trihatmodjo.

    Penganugerahan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Soeharto menerima gelar sebagai pahlawan di bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik, atas jasa dan peran menonjolnya sejak masa kemerdekaan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tiga kali diajukan, Bambang syukuri gelar Pahlawan Nasional Soeharto

    Tiga kali diajukan, Bambang syukuri gelar Pahlawan Nasional Soeharto

    Jakarta (ANTARA) – Putra Presiden RI Ke-2 Soeharto, Bambang Trihatmodjo, mengungkapkan rasa syukur atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional yang diterima ayahandanya setelah tiga kali pengajuan.

    “Kami sekeluarga merasa bersyukur. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, terima kasih kepada Presiden Prabowo dan segenap rakyat Indonesia,” ujar Bambang di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Pengajuan gelar Pahlawan Nasional, khususnya Bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik, telah dilakukan sebanyak tiga kali mulai dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo, hingga akhirnya disetujui pada masa Presiden Prabowo Subianto.

    Bambang menyampaikan bahwa proses pengajuan gelar Pahlawan Nasional memang memerlukan waktu yang panjang serta syarat yang ketat.

    Namun demikian, pihak keluarga mengikuti prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Ya kan itu melalui proses. Kita mengikuti saja,” katanya.

    Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional bidang perjuangan kepada Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

    “Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai Wakil Komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945,” demikian petikan informasi yang dibacakan di Istana Negara, Jakarta.

    Presiden Prabowo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara.

    Penganugerahan Pahlawan Nasional ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan negara atas kontribusi para tokoh dalam bidang kepemimpinan, demokrasi, HAM, dan keberpihakan kepada rakyat.

    Sepuluh tokoh yang menerima gelar Pahlawan Nasional, yakni:

    1. K.H. Abdurrahman Wahid (Bidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam)

    2. Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto (Bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik)

    3. Marsinah (Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan)

    4. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Bidang Perjuangan Hukum dan Politik)

    5. Hajjah Rahmah El Yunusiyyah (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)

    6. ⁠Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo (Bidang Perjuangan Bersenjata)

    7. Sultan Muhammad Salahuddin (Bidang Perjuangan Pendidikan dan Diplomasi)

    8. Syaikhona Muhammad Kholil (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)

    9. Tuan Rondahaim Saragih (Bidang Perjuangan Bersenjata)

    10. Zainal Abidin Syah (Bidang Perjuangan Politik dan Diplomasi).

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia/Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Golkar apresiasi Presiden anugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto

    Golkar apresiasi Presiden anugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Ke-2 RI Soeharto dan sembilan tokoh bangsa lainnya, termasuk Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

    “Terima kasih kepada Pemerintah Indonesia, khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto, yang telah menganugerahi gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Ke-2 RI Soeharto atau Pak Harto. Ini merupakan bentuk penghormatan negara terhadap jasa dan pengabdian beliau kepada bangsa dan negara Indonesia,” kata Sarmuji dalam keterangannnya di Jakarta, Senin.

    Sarmuji mengatakan penganugerahan gelar tersebut lebih dari sekadar penghargaan terhadap peran besar Pak Harto dalam pembangunan nasional, tetapi juga pengakuan atas dedikasinya yang dimulai jauh sebelum menjabat sebagai presiden.

    “Pak Harto berperan penting, baik pada masa prakemerdekaan, pascakemerdekaan, maupun selama menjadi presiden yang memimpin pembangunan bangsa selama lebih dari tiga dekade,” ujarnya.

    Sarmuji menyinggung peran Pak Harto terhadap Golkar yang menerjemahkan pikiran Bung Karno.

    Ia menjelaskan Pak Harto adalah Dewan Pembina Golkar yang menerapkan karya-kekaryaan dalam membangun Indonesia. Oleh karena itu, warisan Pak Harto sangat terasa sampai sekarang.

    Ia menambahkan Pak Harto juga menerjemahkan pikiran Bung Karno dan yang melahirkan gagasan awal tentang “Golongan Fungsional”. Konsep tersebut kemudian diwujudkan Soeharto menjadi “Golongan Karya”.

    “Kita tidak boleh melupakan sejarah. Bung Karno adalah penggagas awal ide besar tentang golongan fungsional dan Pak Harto-lah yang merealisasikannya menjadi kekuatan sosial-politik yang konkret dalam bentuk Golkar,” jelasnya.

    Penghargaan negara kepada Soeharto, menurut Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu, sekaligus menjadi pengingat bagi generasi penerus Golkar untuk meneladani semangat pengabdian dan kerja keras dalam membangun bangsa.

    Golkar lahir dari semangat pengabdian, bukan sekadar kekuasaan. Penganugerahan ini meneguhkan kembali akar ideologis dan historis Partai Golkar sebagai bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia.

    “Pak Harto telah menorehkan jejak sejarah yang membentuk wajah Indonesia modern. Beliau bukan hanya membangun infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga mewariskan stabilitas dan tata kelola pembangunan yang menjadi fondasi bagi kemajuan Indonesia hari ini,” ujarnya.

    Sarmuji juga menilai penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh lain, termasuk Abdurrahman Wahid (Gus Dur), memiliki makna simbolik yang mendalam bagi bangsa.

    “Ini adalah simbol rekonsiliasi nasional. Meskipun Gus Dur pernah membubarkan Golkar, mengingat jasanya yang juga besar bagi bangsa, Golkar mendukung dan ikut senang atas gelar Pahlawan Nasional yang diberikan kepada Gus Dur,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gus Dur, Soeharto, hingga Marsinah resmi sandang gelar Pahlawan

    Gus Dur, Soeharto, hingga Marsinah resmi sandang gelar Pahlawan

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan kepada 10 tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/11), yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Soeharto, hingga Marsinah. (Suci Nurhaliza/Cahya Sari/Denno Ramdha Asmara/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta Kemenhut gandeng Polri jaga taman nasional

    Anggota DPR minta Kemenhut gandeng Polri jaga taman nasional

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mendorong Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menggandeng Polri dalam rangka penegakan hukum dan penguatan perlindungan terhadap kawasan hutan dan taman nasional.

    Ia menegaskan tidak ada alasan bagi Kemenhut, khususnya Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) untuk menangani persoalan ini secara parsial dan sporadis, dan tidak melibatkan kepolisian dalam semua aspek penegakan hukum.

    “Dalam kondisi skala kejahatan sebesar ini, Ditjen Gakkum LHK terbukti tidak dapat bekerja sendiri. Kepolisian khususnya Bareskrim harus dilibatkan dan menjadi bagian integral, sistematis, dalam setiap penanganan kasus perambahan hutan dan tambang ilegal di kawasan hutan dan taman nasional,” kata Rajiv dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Hal itu disampaikan Rajiv setelah polisi mengungkap penambangan pasir ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), Magelang, Jawa Tengah, yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp3 triliun.

    Menurut Rajiv, jika Ditjen Gakkum kesulitan mengimbangi kecepatan dan skala kerusakan yang terjadi, maka pelibatan kepolisian akan membuat pemberantasan tambang ilegal dan perambahan hutan berlangsung cepat dan efektif.

    “Angka ratusan perkara tambang ilegal yang sudah ditangani Bareskrim dan jajaran Polda menunjukkan bahwa Polri memiliki infrastruktur penegakan hukum yang sesungguhnya bisa menjadi force multiplier bagi Kemenhut,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Rajiv juga mengapresiasi kesigapan Polri dalam mengungkap kasus tersebut dan menyampaikan keprihatinan dengan perusakan taman nasional yang sudah berlangsung cukup lama tersebut.

    “Saya apresiasi gerak cepat Polisi yang berhasil mengungkap penambangan ilegal di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, yang berlangsung sudah cukup lama dan merusak ekosistem hutan,” kata Rajiv.

    Menurutnya, perambahan kawasan taman nasional tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena sudah banyak hutan dan taman nasional di Indonesia hancur akibat kurang cepatnya penegakan hukum oleh Kemenhut.

    “Persoalan utama hari ini bukan lagi sekadar ketiadaan aturan, melainkan kurangnya kesigapan dan lemahnya daya paksa penegakan hukum oleh Kementerian Kehutanan di lapangan,” ujarnya.

    Legislator asal Dapil Jawa Barat II ini juga mendorong Kemenhut melakukan pemutakhiran data dan menetapkan target pemulihan hutan secepatnya serta memperkuat Ditjen Gakkum.

    “Saya mengharapkan Kemenhut segera memutakhirkan data dan membuka peta nasional perambahan hutan dan tambang ilegal di kawasan hutan lindung dan taman nasional untuk periode 2020–2025, menetapkan target pemulihan yang terukur, serta memperkuat mandat dan sumber daya Ditjen Gakkum,” Kata Rajiv.

    Hutan lindung dan taman nasional adalah warisan ekologis bangsa; membiarkan perambahan dan tambang ilegal terus berlangsung di dalamnya sama saja dengan menggadaikan masa depan generasi yang akan datang.

    “Komisi IV DPR RI akan menggunakan seluruh fungsi pengawasan yang dimiliki untuk memastikan bahwa negara tidak abai dan penegakan hukum benar-benar berpihak pada kelestarian hutan Indonesia,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSAL ajak keluarga pahlawan KRI Macan Tutul untuk tabur bunga di laut

    KSAL ajak keluarga pahlawan KRI Macan Tutul untuk tabur bunga di laut

    “Pada hari ini hadir juga tamu-tamu yang merupakan keluarga dari para pahlawan seperti yang dari KRI Macan Tutul,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengajak keluarga korban pahlawan KRI Macan Tutul untuk mengikuti upacara tabur bunga di Teluk Jakarta, Senin.

    “Pada hari ini hadir juga tamu-tamu yang merupakan keluarga dari para pahlawan seperti yang dari KRI Macan Tutul,” kata Ali kepada awak media di KRI Brawijaya-320 usai menggelar upacara tabur bunga.

    Ali mengatakan mereka diundang demi memberikan penghormatan setinggi tingginya atas jasa para pahlawan KRI Macan Tutul yang gugur dalam pertempuran di Laut Aru.

    Selain keluarga pahlawan KRI Macan Tutul, Ali juga mengundang keluarga mantan pejuang mulai dari matra TNI AD, AL hingga AU.

    Tidak ketinggalan beberapa pejabat hadir dalam acara tersebut, salah satunya Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

    Karena banyaknya tamu undangan yang hadir dalam acara, Ali lebih memilih menggunakan KRI Brawijaya-320 sebagai kapal utama yang membawa rombongan ke Teluk Jakarta.

    “Karena KRI Brawijaya ini juga berukuran besar, bahkan ukurannya lebih besar dari LPD. Panjangnya 145 meter, kemudian sehingga memuat banyak untuk tamu yang hadir,” kata Ali.

    Ali berharap dengan adanya kegiatan ini, prajurit TNI dan seluruh masyarakat dapat memperkuat jiwa nasionalisme dengan mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.