Category: Antaranews.com Politik

  • Ibas: Indonesia bisa jadi jembatan untuk terciptanya perdamaian dunia

    Ibas: Indonesia bisa jadi jembatan untuk terciptanya perdamaian dunia

    “Kemajuan sejati terjadi ketika kita bekerja bersama, baik di bidang pendidikan, budaya, teknologi hijau, hingga pembangunan ekonomi yang inklusif,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan Indonesia harus berperan sebagai jembatan peradaban dunia dalam upaya memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan kolaborasi global.

    Hal tersebut disampaikan Ibas dalam pidato pembuka World Peace Forum ke-9, yang digelar di Gedung MPR RI, Jakarta, dengan tema “Indonesia as a Bridge of Civilizations: From Dialogue to Global Collaboration, Strengthening Values and Creating Harmony” seperti dikutip siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.

    “Kemajuan sejati terjadi ketika kita bekerja bersama, baik di bidang pendidikan, budaya, teknologi hijau, hingga pembangunan ekonomi yang inklusif,” ujar Ibas dalam siaran pers tersebut.

    Menurut Ibas, Indonesia memiliki modal kuat dalam menerapkan konsep memelihara perdamaian antar umat.

    Modal kuat itu muncul dari suasana harmonis dan sikap toleransi antar umat beragama, suku dan ras yang telah terjalin di Indonesia hingga saat ini.

    “lebih dari 1.300 kelompok etnis dan ratusan bahasa daerah yang bersatu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika,” kata dia.

    Melalui politik luar negeri “Seribu Kawan, Tanpa Musuh” (Thousand Friends, Zero Enemy), Indonesia berperan aktif sebagai jembatan antara Utara dan Selatan, Timur dan Barat, Dunia Islam dan Dunia Barat.

    “Kami tidak mengklaim punya semua jawaban, tapi kami berkomitmen untuk terus belajar, berbagi, dan berjalan bersama komunitas global menuju perdamaian dan saling pengertian,” tutur Ibas.

    Ibas melanjutkan, status Indonesia sebagai negara muslim terbesar di Indonesia juga mendukung untuk penguatan Wasatiyyat Islam (Islam yang moderat, adil, dan penuh kasih sayang) sebagai agenda global.

    Ia menyampaikan bahwa Indonesia telah membahas hal ini dalam pertemuannya dengan Sekretaris Jenderal OKI di Jeddah pada Desember 2024.

    “Dunia membutuhkan Islam yang membawa kedamaian, bukan ketakutan. Islam yang menumbuhkan harapan, bukan perpecahan,” tegasnya.

    Dengan status negara muslim yang mampu memelihara kerukunan penduduk dengan lintas ras, agama dan budaya, Ibas yakin Indonesia dapat menjadi jembatan untuk menyebarkan perdamaian dunia

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ibas tegaskan RI jadi jembatan perdamaian dunia di World Peace Forum

    Ibas tegaskan RI jadi jembatan perdamaian dunia di World Peace Forum

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menegaskan bahwa Indonesia siap menjadi jembatan perdamaian dunia ketika berbicara dalam World Peace Forum ke-9 yang dihelat di Jakarta.

    Ibas, sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan kelompok etnis dan ratusan bahasa, tetapi masyarakat hidup dalam persatuan.

    “Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 1.300 kelompok etnis dan ratusan bahasa, namun kami berdiri sebagai satu bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kami berkomitmen menjembatani perbedaan demi perdamaian dan kemanusiaan,” kata dia.

    Indonesia, imbuh Ibas, terus mengedepankan politik luar negeri “seribu teman, nol musuh” sebagai bentuk diplomasi aktif dan terbuka terhadap semua pihak.

    Ia menekankan pentingnya menjadikan dialog antarbangsa tidak hanya sebagai ajang pertukaran ide, tetapi juga sebagai dasar aksi nyata untuk mengatasi tantangan global, seperti disinformasi, krisis kemanusiaan, perubahan iklim, hingga ketidakadilan sosial.

    Di sisi lain, Ibas juga mengutarakan urgensi memperkuat nilai-nilai dasar yang menjadi panduan bersama, termasuk Pancasila, moderasi beragama, serta nilai-nilai budaya ketimuran yang menekankan harmoni dan tanggung jawab.

    World Peace Forum ke-9 dengan tema “Considering Wasatiyyat and Tionghoa for Global Collaboration” dibuka pada Senin (10/11). Pembukaan berlangsung di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Dalam kesempatan itu, Ibas turut mengajak seluruh peserta untuk menjadikan World Peace Forum sebagai momentum memperkuat kerja sama antarbangsa demi mewujudkan dunia yang damai, adil, dan sejahtera.

    “Mari kita bangun dunia yang berlandaskan kepercayaan, keadilan, dan harmoni. Indonesia siap menjadi jembatan peradaban dan mitra perdamaian bagi dunia,” ujarnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IKN jadi ibu kota politik, Komisi II DPR targetkan pada 2028

    IKN jadi ibu kota politik, Komisi II DPR targetkan pada 2028

    “Penegasan itu sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto,”

    Ibu Kota Nusantara (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, kembali menegaskan komitmen parlemen untuk mengawal target IKN menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028,

    “Penegasan itu sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto,” kata Rifqinizamy dalam pertemuan Koordinasi dan Monitoring bersama para Gubernur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa.

    Rifqinizamy menambahkan, IKN harus menjadi kota modern, bersih, hijau, dan berkelas dunia, baik dari sisi fisik maupun tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.

    Istilah “ibu kota politik” dalam Perpres 79/2025 sendiri telah memicu perdebatan. Menurut pakar hukum tata negara, istilah ini mungkin digunakan untuk memisahkan fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan dari Jakarta yang selama ini menjadi pusat ekonomi.

    Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari sempat menjelaskan bahwa IKN akan menjadi pusat operasional pemerintahan jika fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah rampung.

    Pertemuan tiga hari 10-12 November 2028 di Multifunction Hall, Kemenko 3 IKN, ini menjadi momen penting bagi pemerintah pusat, daerah, dan parlemen untuk menyatukan langkah dalam mempercepat pembangunan IKN.

    Agenda ini juga mencakup Konsinyering Komisi II DPR RI dan Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

    Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak terhadap pembangunan IKN yang terus menunjukkan progres signifikan.

    Para peserta juga berkesempatan menginap di kawasan Rusun ASN IKN, yang disebut Rifqinizamy memiliki fasilitas modern dan nyaman.

    Rangkaian acara ditutup pada 12 November dengan pengukuhan pengurus APPSI oleh Menteri Dalam Negeri RI dan rapat seluruh gubernur se-Indonesia.

    Pewarta: Arumanto
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sarwo Edhie pahlawan nasional, AHY kenang pelajaran hidup “Pak Ageng”

    Sarwo Edhie pahlawan nasional, AHY kenang pelajaran hidup “Pak Ageng”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenang pelajaran hidup dari mendiang kakeknya, Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo, yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Sarwo Edhie, yang di lingkungan keluarga dipanggil dengan sebutan “Pak Ageng”, menerima anugerah Pahlawan Nasional dari Presiden Prabowo sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

    “Beliau selalu mengajarkan kepada kami semua, Beliau adalah seorang tokoh yang, seorang figur yang sederhana, tetapi memiliki nilai dan prinsip yang kuat baik dalam kepemimpinan maupun dalam memaknai kehidupan. Beliau selalu mengajarkan kepada kami anak cucunya untuk terus menegakkan kebenaran di atas jalan Tuhan,” kata AHY menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas upacara penganugerahan gelar pahlawan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (10/11).

    “Itu kalimat yang selalu terkenal dalam hati dan pikiran kami semua, menegakkan kebenaran di atas jalan Tuhan, artinya kita harus memiliki keberanian untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk negeri ini, untuk masyarakat. Saya tentunya bukan hanya mengidolakan beliau, tetapi juga ingin bisa melanjutkan (perjuangan, red.) Beliau,” sambung AHY.

    Upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional berlangsung di Istana Negara tepat saat peringatan Hari Pahlawan pada 10 November. Dalam prosesi itu, AHY mewakili keluarga besar Sarwo Edhie untuk menerima penghargaan dari Presiden Prabowo kepada Sarwo Edhie Wibowo.

    “Untuk kami, keluarga besar Sarwo Edhie Wibowo, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah yang telah menganugerahkan anugerah Pahlawan Nasional ini. Ini adalah sebuah kehormatan yang luar biasa atas jasa dan pengabdian Beliau sebagai seorang prajurit, yang kemudian menjadi salah satu tokoh,” kata AHY.

    Dalam kesempatan yang sama, AHY mengangkat kembali peran Sarwo Edhie dalam sejarah bangsa.

    “Beliau memiliki jasa yang penting dalam pemberantasan G30S/PKI. Ini sudah tentunya menjadi pengingat kepada kami semua, keluarga besar, dan generasi penerus untuk bisa melanjutkan segala legacy, dan sekaligus cita-cita dan nilai-nilai perjuangan Beliau semasa hidupnya. Saya bersama keluarga juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia yang juga masih terus mengenang dan memuliakan Beliau,” ujar AHY.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Andi Firdaus
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres Gibran bermain sepak bola di sela kunker di Papua Barat

    Wapres Gibran bermain sepak bola di sela kunker di Papua Barat

    Selasa, 4 November 2025 20:09 WIB

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bermain sepak bola dengan sejumlah siswa Sekolah Sepak Bola (SBB) pada pertandingan persahabatan di Lapangan Biryosi, Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11/2025). Keikutsertaan Wapres pada pertandingan tersebut dilakukan di sela kunjungan kerjanya dalam memantau percepatan pembangunan di Papua Barat. ANTARAFOTO/Chairil Indra/nym.

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kiri) bermain sepak bola dengan sejumlah siswa Sekolah Sepak Bola (SBB) pada pertandingan persahabatan di Lapangan Biryosi, Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11/2025). Keikutsertaan Wapres pada pertandingan tersebut dilakukan di sela kunjungan kerjanya dalam memantau percepatan pembangunan di Papua Barat. ANTARAFOTO/Chairil Indra/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, 10 pahlawan baru hingga soal Komisi Reformasi Polri

    Politik kemarin, 10 pahlawan baru hingga soal Komisi Reformasi Polri

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Senin (10/11). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Presiden Prabowo anugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh

    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara.

    Penganugerahan Pahlawan Nasional ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan negara atas kontribusi para tokoh dalam bidang kepemimpinan, demokrasi, HAM, dan keberpihakan kepada rakyat.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Soeharto jadi Pahlawan, Tutut tanggapi pro-kontra stigma korupsi–HAM

    Putri Presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti (Tutut Soeharto), menanggapi pro dan kontra penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada ayahandanya di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Dalam pernyataannya seusai agenda itu, Tutut yang didampingi sang adik, Bambang Trihatmodjo, menyebut pro dan kontra yang muncul di masyarakat sebagai hal yang wajar dan bagian dari dinamika demokrasi.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Kakak Marsinah kepada Prabowo: Hapus outsourcing, sejahterakan buruh

    Kakak dari Pahlawan Nasional Marsinah, Marsini, menitipkan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus total praktik alih daya atau outsourcing di sektor tenaga kerja Indonesia.

    Marsini, seusai mewakili keluarga hadir pada Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin, juga berharap terobosan pemerintah, termasuk kebijakan Upah Minimum Regional (UMR), benar-benar mampu meningkatkan taraf hidup pekerja.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Presiden Prabowo lantik Dwiarso Budi Santiarto sebagai Wakil Ketua MA

    Presiden Prabowo Subianto melantik Dwiarso Budi Santiarto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non-Yudisial di Istana Negara, Jakarta, Senin sore.

    Pelantikan Dwiarso sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial itu ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 101/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dengan Hormat Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung dan Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Komisi Reformasi Polri undang GNB dan sejumlah tokoh untuk belanja masalah

    Komisi Percepatan Reformasi Polri berencana mengundang organisasi Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dan beberapa tokoh masyarakat untuk belanja masalah sebagai langkah penyusunan rekomendasi terkait reformasi Polri.

    “Hari Kamis (13/11) diharapkan kami sudah mengadakan public hearing (dengar pendapat) pertama, khususnya kami akan mengundang Gerakan Nurani Bangsa dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat lain yang punya aspirasi,” kata Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rakernas Ombudsman RI bahas peningkatan kualitas pelayanan publik

    Rakernas Ombudsman RI bahas peningkatan kualitas pelayanan publik

    ANTARA –  Ombudsman RI menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Kota Batu, Jawa Timur, Senin (10/11). Rakernas ini menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian kinerja periode 2021-2025 sekaligus menyiapkan langkah strategis menuju peningkatan kualitas pelayanan publik lima tahun ke depan. (Achmad Saif Hajarani/Satrio Giri Marwanto/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Diniyyah Puteri: Rahmah El Yunusiyyah pantas dapat gelar Pahlawan Nasional

    Diniyyah Puteri: Rahmah El Yunusiyyah pantas dapat gelar Pahlawan Nasional

    Kota Padang (ANTARA) – Pimpinan Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang Fauziah Fauzan El Muhammady mengatakan sosok Rahmah El Yunusiyyah yang merupakan pendiri sekolah agama perempuan pertama di kawasan Asia itu pantas mendapat gelar Pahlawan Nasional atas kontribusi dan perjuangannya.

    “Alhamdulillah kita bersyukur hari ini Bunda Rahmah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Pimpinan Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang Fauziah Fauzan El Muhammady saat dihubungi di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin.

    Menurut Fauziah Fauzan, pengusulan nama Rahmah El Yunusiyyah sebagai Pahlawan Nasional sudah diajukan sejak pemerintahan Presiden Soeharto, namun baru terwujud saat ini.

    Pada masa Presiden B.J. Habibie, perempuan kelahiran Tanah Minangkabau, 26 Oktober 1900 di Nagari (desa) Bukit Surungan, Kota Padang Panjang itu baru dianugerai Bintang Mahaputera Pratama.

    Keluarga dan Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang terus berusaha dan kembali mengusulkan Rahmah El Yunusiyyah menjadi Pahlawan Nasional pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun baru berhasil menerima penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana

    “Kemudian saat Presiden Jokowi kita usulkan lagi dan pada masa Presiden Prabowo Subianto nama Rahmah El Yunusiyyah resmi ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional,” katanya.

    Fauziah Fauzan mengatakan tidak mengetahui persis penyebab nama Rahmah El Yunusiyyah baru ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional meskipun sudah diusulkan sejak zaman Presiden Soeharto.

    Dia menduga hal itu bisa jadi karena pertimbangan aspek prioritas dari pengusulan nama-nama lainnya.

    Menurut dia, perjuangan Rahmah El Yunusiyyah dalam mencerdaskan anak bangsa berangkat dari semangat perlawanan terhadap Belanda dan Jepang.

    Pada usia 23 tahun, Rahmah berhasil mendirikan sekolah agama islam perempuan pertama di Indonesia, bahkan di kawasan Asia yang dinamai Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang.

    Pada saat itu, Belanda melarang siapa saja menjalankan aktivitas pendidikan kecuali menggunakan kurikulum Belanda. Imbasnya, seluruh Al Quran, kitab-kitab dan buku-buku pelajaran yang ada di pondok pesantren disita oleh Belanda. Bahkan, Belanda melarang pernikahan dengan cara islam dan hanya boleh dengan aturan mereka.

    Setelah Belanda meninggalkan Tanah Minangkabau perjuangan Rahmah El Yunusiyyah berlanjut mengusir dan melawan kejamnya perlakukan tentara Jepang. Salah satu perlawanannya ialah mengembalikan perempuan Minangkabau yang diculik hingga ke Medan, Sumatera Utara.

    Anak bungsu dari pasangan Muhammad Yunus Al-Khalidiyah Bin Imanuddin dan Rafia ini juga berhasil membubarkan rumah-rumah prostitusi yang didirikan oleh tentara Jepang.

    Di Medan perang, Rahmah juga ikut mendirikan Batalyon Marapi yang menjadi cikal bakal terbentuknya TNI dari Ranah Minang.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tangis haru keluarga pecah usai Marsinah resmi dapat gelar Pahlawan

    Tangis haru keluarga pecah usai Marsinah resmi dapat gelar Pahlawan

    ANTARA – Aktivis buruh perempuan Marsinah dianugerahi gelar Pahlawan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/11), atas perjuangannya terhadap hak-hak pekerja. Keluarga pun tak kuasa menahan tangis haru kala mengenang perjuangan Marsinah. (Suci Nurhaliza/Cahya Sari/Rizky Bagus Dhermawan/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rektor IPB Arif Satria tiba di Istana di tengah isu pelantikan BRIN

    Rektor IPB Arif Satria tiba di Istana di tengah isu pelantikan BRIN

    Jakarta (ANTARA) – Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Arif Satria tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sore, di tengah kabar pelantikan dirinya sebagai salah satu pejabat teras di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

    “Saya dapat undangan jam 12.30 WIB dari Pak Sekretaris Kabinet,” kata Arif Satria saat ditanya awak media perihal maksud kedatangannya ke kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

    Arif Satria tiba sekitar pukul 14.30 WIB, mengenakan pakaian sipil lengkap warna gelap dan berkopiah, sambil menggenggam lengan putrinya yang masih berusia anak-anak.

    Ia berjalan menuju Istana Negara, Jakarta, melalui pintu pilar untuk memenuhi undangan tersebut.

    Saat ditanya apakah dirinya akan dilantik Presiden sebagai Ketua BRIN, Arif Satria tidak menjawab secara spesifik.

    “Saya dikasih penugasan sesuai bidangnya,” katanya.

    Prof. Dr. Arif Satria adalah Rektor IPB yang menjabat untuk periode kedua (2023–2028). Pria kelahiran 17 September 1971 ini merupakan Guru Besar Tetap di Fakultas Ekologi Manusia IPB dan dikenal sebagai ahli ekologi politik yang pemikirannya sering dirujuk dalam perumusan kebijakan nasional.

    Selain memimpin IPB, Arif Satria juga aktif dalam berbagai peran penting di tingkat nasional, termasuk menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) periode 2021-2026, pernah menjadi Ketua Umum Forum Rektor Indonesia (FRI), dan baru-baru ini terpilih sebagai Wakil Ketua Panitia Seleksi KPK pada 2024.

    Karier manajerialnya juga mencakup posisi sebagai Komisaris Utama PTPN Holding dari tahun 2018 hingga 2022.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.