Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Jokowi nilai pertemuan Presiden Prabowo dan Megawati sangat baik

    Jokowi nilai pertemuan Presiden Prabowo dan Megawati sangat baik

    Kalau bisa berkumpul akan jauh lebih baik dibandingkan tidak berkumpul

    Solo (ANTARA) – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menilai pertemuan silaturahim Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada Senin (7/4) malam, di Jakarta, sangat baik.

    “Pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega sangat baik, untuk kebaikan negara. Kalau bisa berkumpul akan jauh lebih baik dibandingkan tidak berkumpul,” kata Jokowi di kediamannya, di Solo, Jawa Tengah, Selasa.

    Dia mengatakan silaturahim antartokoh bangsa sangat baik untuk kedamaian Indonesia.

    “Ini masih dalam suasana Lebaran, silaturahim antarpemimpin, antartokoh dengan baik,” ujar Jokowi yang kala itu tengah menerima kunjungan silaturahim Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    Senada, pada kesempatan itu Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Dahadalia mengatakan Indonesia membutuhkan suasana yang harmonis, kondusif, sehingga pertemuan tokoh bangsa penting dilakukan.

    “Kami semua menghargai, termasuk apa yang telah dilakukan Pak Prabowo, Ibu Mega. Pak Prabowo tidak hanya ke Bu Mega, tapi juga ke Pak Jokowi, Pak SBY, semua diperlakukan sama,” kata Bahlil.

    Ia berharap keadaan Bangsa Indonesia makin baik.

    “Kita harus kompak membangun negara,” kata Bahlil.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengunjungi kediaman Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4) malam. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu Prabowo dan Megawati bersilaturahim dan membahas kondisi global.

    Pewarta: Aris Wasita
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menghadap Wamendagri, Bupati Indramayu ngaku salah liburan ke Jepang

    Menghadap Wamendagri, Bupati Indramayu ngaku salah liburan ke Jepang

    ANTARA – Bupati Indramayu Lucky Hakim menghadap Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Kementerian Dalam Negeri Jakarta pada Selasa(8/4), buntut dari perjalanan ke luar negerinya yang tidak memiliki izin. Usai menjalani pemeriksaan oleh pihak Kemendagri, Lucky mengakui kesalahan dirinya dan meminta maaf atas kasus tersebut.(Anggah/Sandy Arizona/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • Sekjen: Kegiatan di lingkungan Setjen MPR kembali normal usai lebaran

    Sekjen: Kegiatan di lingkungan Setjen MPR kembali normal usai lebaran

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Siti Fauziah mengatakan, kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI kembali normal pada hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran 2025/Idul Fitri 1446 Hijriah, termasuk aktivitas para pimpinan MPR RI.

    “Kegiatan di MPR sudah normal. Pimpinan MPR juga sudah mulai beraktivitas,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Dia mengaku pihaknya tidak membuat pengumuman penerapan perpanjangan bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA) di lingkungan Setjen MPR RI.

    Untuk itu, Titi, sapaan karibnya, mengatakan tak ada sanksi yang diberlakukan bila ada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Setjen MPR RI yang mangkir pada hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran 2025.

    Sebaliknya, lanjut dia, pihaknya akan mempertimbangkan terlebih dahulu alasan atau keterangan dari ASN Setjen MPR yang tidak masuk pada hari pertama kerja usai libur lebaran ini.

    “Kami akan lihat dulu alasannya, dan karena ada perpanjangan WFA maka kami tidak memberikan sanksi,” kata dia.

    Kebijakan perpanjangan WFA sebelumnya diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini.

    WFA bagi ASN awalnya berlaku pada tanggal 3—5 April 2025, kemudian diperpanjang hingga Selasa, 8 April 2025.

    Adapun libur lebaran jatuh pada 31 Maret 2025 dan 1 April 2025, serta cuti bersama lebaran jatuh pada 2 hingga 7 April 2025.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendagri akan tentukan nasib Lucky Hakim dalam 14 hari

    Kemendagri akan tentukan nasib Lucky Hakim dalam 14 hari

    Jakarta (ANTARA) – Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menentukan nasib Bupati Indramayu Lucky Hakim terkait perjalanannya ke Jepang tanpa izin dalam waktu 14 hari.

    Sekretaris Itjen Kemendagri Husni Tambunan mengatakan bahwa pemeriksaan ini akan menjadi dasar untuk memutuskan apakah sanksi akan dijatuhkan atau tidak. Hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    “14 hari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat, selanjutnya kami akan melaporkan hasilnya kepada Bapak Menteri Dalam Negeri,” kata Husni kepada awak media di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa.

    Dia juga mengungkapkan bahwa Lucky telah menjalani pemeriksaan selama 3,5 jam dengan total 43 pertanyaan.

    Dalam proses itu, Lucky berasumsi bahwa dirinya tidak memerlukan izin dari Mendagri untuk bepergian ke luar negeri saat libur atau cuti bersama. Namun, menurut Husni, asumsi tersebut keliru.

    Lebih lanjut, Husni menambahkan bahwa pihak Inspektorat masih akan melakukan pendalaman terhadap hasil pemeriksaan, termasuk kemungkinan memanggil pihak-pihak terkait lainnya.

    “Jadi itu yang menjadi poin pemeriksaan dan saat ini kami dari Inspektorat masih melakukan pendalaman, masih akan melakukan pemanggilan-pemanggilan kepada subjek yang disebutkan oleh Pak Bupati pada saat pemeriksaan tadi,” jelasnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menambahkan bahwa keputusan Inspektorat bisa saja keluar lebih cepat dari batas waktu 14 hari, mengingat tanggung jawab Lucky sebagai kepala daerah.

    “Jangka waktu adalah 14 hari, tapi tentu tidak tertutup kemungkinan lebih cepat, itu saja. Sementara sudah pasti Pak Bupati ini juga punya banyak tugas dan kewajiban yang dijalankan di Indramayu dan kami tentu mempertimbangkan itu dan hal-hal lainnya,” ucap Bima.

    Bupati Indramayu Lucky Hakim sebelumnya mengaku pasrah apabila dirinya menerima sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan dari jabatannya sebagai kepala daerah. Hal ini karena ia belum memperoleh izin dari Mendagri sebelum melakukan perjalanan ke Jepang.

    Lucky menyadari kesalahannya yang tidak mengurus izin terlebih dahulu sebelum berangkat ke Jepang bersama keluarganya saat libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Kalau memang ternyata sanksinya adalah saya harus diberhentikan selama tiga bulan, saya harus lakukan itu, saya harus menerima itu, dengan segala konsekuensinya,” tambah Lucky.

    Meski begitu, dia menyebut belum menerima informasi resmi dari Inspektorat Jenderal Kemendagri mengenai keputusan sanksi. Ia menjelaskan bahwa proses evaluasi masih berlangsung.

    “Belum (dapat keputusan dari Inspektorat Jenderal Kemendagri). Setahu saya mungkin ya, dalam inspeksi itu kan pasti perlu waktu, perlu evaluasi dan lain-lain,” tuturnya.

    Sebelumnya, Wamendagri Bima Arya menegaskan bahwa kepala daerah (KDH) dan wakil kepala daerah (WKDH) wajib mendapatkan izin dari Mendagri sebelum bepergian ke luar negeri.

    Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    Ia menjelaskan bahwa ada sanksi tegas bagi kepala daerah yang melanggar, yakni pemberhentian sementara.

    “Sanksi terkait larangan tersebut sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota,” pungkas Bima, Senin (7/4).

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo nilai kinerjanya 6 dari 10 poin selama 5 bulan bekerja

    Prabowo nilai kinerjanya 6 dari 10 poin selama 5 bulan bekerja

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menilai kinerjanya selama lima bulan pertama menjabat sebagai kepala negara dengan capaian skor 6 dari 10 poin.

    Hal ini disampaikan Presiden saat menjawab pertanyaan salah satu jurnalis media nasional yang mewawancarai tentang capaian 150 hari kerja Kabinet Merah Putih di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (6/7).

    “Saya kasih nilai diri saya 6. Masih jauh dari 9, tapi passing grade,” kata Presiden diikuti melalui siaran TVRI di Jakarta, Selasa.

    Untuk dirinya sendiri, nilai tersebut dianggap cukup, namun masih jauh dari sempurna. Presiden Prabowo pun berkelakar bahwa dirinya tidak perlu remedial atau melakukan ujian ulang, meski nilainya hanya 6.

    Kepala Negara mengakui bahwa dirinya ingin bergerak lebih cepat dalam menuntaskan berbagai program dan janji politik kepada rakyat. Namun, kecepatan itu, menurutnya, kerap disalahartikan oleh sebagian pihak.

    “Sekarang saja saya sudah dibilang koboi, dibilang politik komando. Kasihan menteri-menteri saya, jam 12 malam saya telepon,” katanya berseloroh.

    Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa kecepatan dan ketegasan sangat penting dalam kepemimpinan.

    Ia menyiratkan bahwa tantangan birokrasi dan sistem pemerintahan kadang menghambat gerak cepat yang diharapkannya.

    Dengan nada ringan, ia pun melontarkan candaan, “Bagaimana kalau kalian bisa yakinkan MPR-DPR memberi saya mandat … atau siapa yang bisa kasih saya tongkat Nabi Musa?”.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri tekankan pentingnya kepala daerah pahami tugas dan fungsi

    Wamendagri tekankan pentingnya kepala daerah pahami tugas dan fungsi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan kepada kepala daerah untuk memahami tugas dan fungsinya dalam sistem pemerintahan.

    “Kepala daerah, kata dia, merupakan jabatan yang membutuhkan konsentrasi waktu secara penuh,” kata Bima Bima usai menerima kunjungan Bupati Indramayu Lucky Hakim di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Selasa.

    Selain itu, tugas yang diemban kepala daerah juga bukan hal yang mudah. Dalam konteks polemik yang dialami Bupati Indramayu, Bima menyebut bahwa hal itu terjadi karena kurangnya pemahaman yang baik mengenai mekanisme dan aturan pemerintahan.

    “Saya melihat bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa pemahaman yang terbatas ini juga ada di kepala daerah-kepala daerah yang lain. Jadi ini adalah peringatan sekaligus pembelajaran bagi seluruh kepala daerah untuk lebih memahami lagi,” ujarnya kepada awak media di Kantor Kemdagri..

    Dia membeberkan penjelasan tentang aturan pemerintahan daerah sebetulnya telah dengan rinci disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada salah satu sesi Retret Kepala Daerah 2025 di Magelang beberapa waktu lalu.

    Hal tersebut perlu didalami kembali oleh para kepala daerah, termasuk memahami kewenangan dan sanksi yang harus diterima apabila melanggar aturan.

    Ia menambahkan berkaitan dengan hasil pemeriksaan atas polemik Bupati Indramayu, saat ini Itjen Kemendagri terus melakukan pendalaman dan pengembangan. Hal itu termasuk substansi pemeriksaan yang akan didalami secara menyeluruh.

    Kemendagri, jelas Bima, bakal terus mendorong kepala daerah untuk lebih memahami aturan pemerintahan. Bahkan, rencananya akan digelar Rapat Koordinasi (Rakor) khusus bagi daerah-daerah, yang memuat materi tentang aturan serta program yang telah disusun pemerintah pusat.

    Dirinya berpesan kepada kepala daerah, khususnya Bupati Indramayu, untuk banyak belajar dari polemik yang terjadi saat ini.

    “Bahwa konsekuensi menjadi kepala daerah tidak mudah dan itu harus dipelajari. Saya meminta beliau untuk mendalami lagi, mempelajari lagi semua regulasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari kepala daerah,” jelas Bima.

    Sementara itu, dalam sesi terpisah sebelumnya, Bupati Indramayu Lucky Hakim mengakui kesalahannya dalam memahami aturan perizinan bepergian ke luar negeri.

    Semula ia berpikir aturan perizinan tersebut hanya berlaku di hari kerja. Padahal, sebagai kepala daerah, semestinya ia tetap harus mengajukan izin kepada Mendagri dan Gubernur Jabar manakala melakukan lawatan ke luar negeri, kapan pun dan untuk keperluan apa pun. Atas polemik tersebut, Lucky menyampaikan permohonan maaf.

    “Ini salah saya. Jadi saya minta maaf, khususnya kepada masyarakat Indramayu, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini murni kesalahan saya karena saya tidak aware,” pungkas Lucky.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lucky Hakim akan menghadap Gubernur Jabar Dedi Mulyadi besok

    Lucky Hakim akan menghadap Gubernur Jabar Dedi Mulyadi besok

    Jakarta (ANTARA) – Bupati Indramayu Lucky Hakim dijadwalkan menghadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Rabu (9/4) besok, usai menjalani pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait perjalanannya ke Jepang tanpa izin saat libur Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Saya akan menghadap Pak Gubernur. Insyaallah besok (menemui Gubernur Jabar), tanggal 9 besok. Saya ke Bandung,” kata Lucky kepada awak media di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan bahwa dirinya baru membuka pesan WhatsApp dari Dedi Mulyadi setelah disindir melalui unggahan Instagram terkait keberangkatannya ke Jepang tanpa izin.

    Dia mengatakan kala itu dia langsung menghubungi Dedi dan menyampaikan maaf. “Izin Pak Gubernur, mohon siap salah,” ujar Lucky mengulangi pesan yang disampaikan kepada Dedi saat itu.

    Ia pun mengakui kesalahannya dan mengungkapkan bahwa Gubernur Dedi langsung mengingatkan agar tidak mengulangi tindakan bepergian ke luar negeri tanpa izin, terlebih di momen penting seperti Lebaran.

    “Lain kali kalau pergi ke Jepang, izin dulu ya,” balas Dedi sebagaimana disampaikan Lucky kepada wartawan.

    “Lalu beliau ngasih tahu bahwa kepala daerah itu, walaupun semuanya pada libur, tapi kepala daerahnya tidak,” sambung Lucky.

    Pada Selasa hari ini, Lucky Hakim telah menjalani pemeriksaan selama dua jam oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri.

    Ia dicecar total 43 pertanyaan terkait perjalanannya ke Jepang, yang diduga melanggar ketentuan larangan bepergian ke luar negeri bagi kepala daerah selama masa libur Lebaran.

    “Ada sekitar 43 pertanyaan, ada 2 jam-an lebih tadi terkait tentang berangkat secara umum ya, berangkat ini kapan berangkatnya, lalu fasilitas apa yang saya gunakan,” ujar Lucky.

    Dalam pemeriksaan tersebut, Lucky mengakui bahwa dirinya tidak mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada berbagai pihak, khususnya kepada masyarakat Indramayu.

    “Betul saya pergi tidak membawa surat izin dari Pak Menteri Kemendagri, tidak membawa izin. Tapi ini salah saya. Jadi saya minta maaf, khususnya pada masyarakat Indramayu, kepada masyarakat Indonesia juga,” tuturnya.

    Ia mengaku pasrah apabila menerima sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan dari jabatannya sebagai kepala daerah.

    Meski demikian, Lucky menyebut belum menerima informasi resmi dari Inspektorat Jenderal Kemendagri terkait keputusan sanksi tersebut.

    Dia mengatakan pihak Inspektorat masih perlu melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menentukan hasil pemeriksaan dirinya dengan 43 poin pertanyaan selama dua jam.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri: Pemeriksaan Lucky Hakim ke Jepang masih terus dikembangkan

    Wamendagri: Pemeriksaan Lucky Hakim ke Jepang masih terus dikembangkan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Bupati Indramayu Lucky Hakim masih terus dikembangkan.

    “Saat ini kami masih terus akan mengembangkan proses ini (pemeriksaan), dan pada saatnya nanti akan kami sampaikan kepada publik keputusan dari Kemdagri seperti apa,” kata Bima kepada awak media di Kantor Pusat Kemdagri, Jakarta, Selasa.

    Diketahui, Lucky Hakim melakukan perjalanan ke Jepang pada hari libur tanpa lebih dulu mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Tindakan ini dinilai melanggar ketentuan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah.

    Bima menjelaskan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemdagri memimpin langsung pemeriksaan terhadap Lucky. Dari pendalaman yang dilakukan, didapati sejumlah data dan fakta terkait tindakan yang dilakukan Bupati Indramayu.

    Ia menilai secara umum Lucky memiliki keterbatasan pemahaman terhadap aturan bagi kepala daerah yang hendak ke luar negeri.

    “Beliau tidak paham bahwa sekalipun masa cuti atau libur, seorang kepala daerah itu harus mengajukan izin,” jelasnya.

    Dia menegaskan kepala daerah bukan pekerjaan paruh waktu dan tidak mengenal liburan. Dalam regulasi, bahkan tidak ada ruang bagi kepala daerah untuk mengajukan cuti liburan.

    “Ini untuk menggambarkan bahwa tugas kepala daerah itu tidak mudah,” ujar Bima.

    Selain itu, ia tidak menutup kemungkinan pemahaman yang terbatas ini juga dimiliki oleh kepala daerah lain. Karena itu, peristiwa tersebut menjadi peringatan sekaligus pembelajaran bagi kepala daerah lain untuk lebih memahami hak dan kewajiban yang diemban.

    “Dengan persoalan ini, maka kepala daerah yang lain lebih memahami bahwa kepala daerah itu betul-betul harus melihat semua aturan lagi,” tuturnya.

    Bima menerangkan sebenarnya Mendagri Muhammad Tito Karnavian telah menjelaskan hak dan kewajiban sekaligus larangan bagi kepala daerah pada Retret Kepala Daerah beberapa waktu lalu. Penjelasan itu dilengkapi dengan konsekuensi sanksi yang bakal diberikan.

    Sementara itu, Sekretaris Itjen Kemdagri Ahmad Husin Tambunan menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Lucky Hakim berlangsung mulai pukul 13.00 hingga 16.30 WIB. Sebanyak 43 pertanyaan diajukan kepada Lucky dan semuanya dijawab.

    Memperkuat penjelasan Bima, Husin menuturkan bahwa yang bersangkutan memahami perjalanan kepala daerah ke luar negeri harus mengantongi izin Mendagri. Namun, ia berasumsi bahwa izin tersebut tidak berlaku pada masa libur atau cuti bersama.

    “Jadi itu yang menjadi poin pemeriksaan dan saat ini kami dari Inspektorat masih melakukan pendalaman,” ucap Husin.

    Ia menambahkan proses pendalaman pemeriksaan oleh Itjen bakal berlangsung paling lama 14 hari. Itjen Kemdagri akan memanggil pihak-pihak yang disebutkan Lucky saat proses pemeriksaan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo akui warisan pendahulu jadi fondasi penting pemerintahannya

    Prabowo akui warisan pendahulu jadi fondasi penting pemerintahannya

    Sekarang tinggal ada landasan yang sudah bagus, saya tinggal pakai

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto merasa bersyukur atas fondasi kuat yang telah diwariskan oleh para pendahulunya, sebab warisan itu menjadi bekal penting dalam menjalankan roda pemerintahannya saat ini.

    Dalam sesi wawancara dengan tujuh jurnalis via siaran TVRI yang diikuti di Jakarta, Selasa, Presiden Prabowo menyatakan bahwa dirinya merasa beruntung karena sejumlah persoalan besar telah ditangani oleh presiden-presiden sebelumnya.

    “Saya merasa beruntung, I’m lucky, dalam arti saya jadi presiden, beberapa hal-hal yang berat telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu saya,” ujarnya.

    Presiden Prabowo menyebutkan jasa besar Presiden Soekarno yang berhasil mempersatukan ratusan suku bangsa di Indonesia di masa awal kemerdekaan, meskipun tak lepas dari kekurangan.

    Presiden juga mengapresiasi kepemimpinan Presiden Soeharto yang membawa Indonesia mencapai swasembada pangan, membangun Bulog, hingga memperkenalkan kredit mikro melalui BRI yang menjadi rujukan internasional.

    Presiden BJ Habibie disebut berjasa dalam meletakkan dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dinilai berhasil mempromosikan toleransi antarumat beragama serta berani membela kelompok minoritas.

    Prabowo juga menyinggung peran penting Presiden Megawati Soekarnoputri dalam penyelesaian kasus-kasus Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pascakrisis ekonomi, serta kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menghadapi berbagai krisis, mulai dari tsunami hingga penyelesaian konflik di Aceh.

    Tak luput, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut telah meletakkan landasan infrastruktur yang kini memudahkan konektivitas antardaerah, termasuk kelancaran mudik yang menurut laporan tahun ini mengalami penurunan kecelakaan hingga 30 persen.

    “Sekarang tinggal ada landasan yang sudah bagus, saya tinggal pakai,” ujarnya.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan yang dirasakan saat ini merupakan hasil dari kerja keras banyak pihak, termasuk para menterinya yang terus bekerja bahkan saat libur lebaran.

    Menurut Prabowo, kehormatan terbesar bagi seorang pemimpin adalah ketika ia bisa bekerja dan memberikan manfaat bagi rakyat.

    “Itulah kebanggaan. Kalau kita bisa bermanfaat, bekerja untuk rakyat kita, itu kehormatan,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden: Sarasehan ekonomi awali komunikasi publik lebih proaktif

    Presiden: Sarasehan ekonomi awali komunikasi publik lebih proaktif

    Acara ini diselenggarakan karena saya merasa setelah kita memasuki enam bulan masa bekerjanya pemerintah yang saya pimpin sebagai pemegang mandat dari bangsa dari rakyat sejak tanggal 20 Oktober 2024 sudah saatnya kita lebih komunikatif, lebih proakt

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebutkan digelarnya sarasehan ekonomi nasional mengundang banyak asosiasi pengusaha dan pelaku industri di Indonesia menjadi langkahnya mengawali komunikasi publik yang lebih proaktif bagi masyarakat.

    “Acara ini diselenggarakan karena saya merasa setelah kita memasuki enam bulan masa bekerjanya pemerintah yang saya pimpin sebagai pemegang mandat dari bangsa dari rakyat sejak tanggal 20 Oktober 2024 sudah saatnya kita lebih komunikatif. Lebih proaktif dalam memberi keterangan,” kata Prabowo diikuti dari siaran YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa.

    Menurut Presiden, dengan acara ini maka masyarakat bisa lebih memahami kondisi serta kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Republik Indonesia di tengah perkembangan perekonomian dan geopolitik global yang penuh ketidakpastian.

    Hal ini juga untuk menunjukkan respons pemerintah Indonesia terhadap tarif resiprokal oleh Amerika Serikat yang diumumkan pada pekan lalu.

    Presiden juga menyinggung alasannya untuk memperbaiki komunikasi publik perlu dilakukan karena dalam enam bulan terakhir cukup banyak kebijakan-kebijakan yang tidak dipahami dengan utuh oleh masyarakat.

    Prabowo menyatakan sempat kurang optimalnya komunikasi publik di Kabinet Merah Putih terjadi karena kebiasaannya yang lebih suka dinilai oleh orang lain dengan hasil kerjanya ketimbang menunjukkannya lewat komunikasi publik.

    “Jadi saya enggan bicara tanpa bukti nyata. Itu sifat saya. Jadi saya harus selalu dinilai oleh hasil yang saya lakukan, prestasi yang saya lakukan,” katanya.

    Hal itu juga menyebabkan di awal Kabinet Merah Putih bekerja pihaknya lebih fokus untuk menjalankan program-program yang telah disiapkan dan tidak terlalu mementingkan komunikasi publik.

    Meski begitu, kini beberapa hasil program itu sudah terlihat contohnya terkait dengan kebijakan untuk para petani yang berakhir memberikan peningkatan produksi dan serapan gabah secara nasional.

    Maka dari itu Presiden kini berniat untuk meningkatkan komunikasi publik secara proaktif sehingga program-programnya bisa dikenal dan dipahami masyarakat secara lebih baik.

    “Akhirnya saya ambil kesimpulan, oke saya harus proaktif. Sudah ada evidence, saya sekarang berdiri di sini agak lebih optimis, lebih percaya diri, evidence-nya sudah mulai (terlihat),” kata Prabowo.

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025