Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Pakar sebut pergantian KSAL perlu ikuti Undang-Undang TNI yang lama

    Pakar sebut pergantian KSAL perlu ikuti Undang-Undang TNI yang lama

    Karena belum diundangkan, hingga hari ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

    Jakarta (ANTARA) – Pakar keamanan dan pertahanan Universitas Pertamina Ian Montratama mengatakan bahwa pergantian Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) perlu mengikuti Undang-Undang TNI yang lama, yakni UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

    “Normanya memang demikian,” ujar Ian saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Oleh sebab itu, kata dia, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali perlu pensiun dan diganti karena telah berusia 58 tahun pada tanggal 9 April 2025.

    Berdasarkan Pasal 53 UU TNI yang lama, perwira dapat melaksanakan dinas keprajuritan hingga berusia 58 tahun.

    “UU baru tidak berlaku umum. Angkatan tersenior biasanya tidak terkena aturan baru,” kata Ian menjelaskan.

    Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan bahwa keputusan pensiunnya KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali akan ditentukan pada tanggal 1 Mei 2025.

    “Kita tunggu saja dari sidang Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) untuk rapat, bagaimana pertimbangan dari Panglima TNI dan laporan kepada Presiden,” kata Brigjen TNIKristomei saat ditemui di Mabes TNI, Jakarta Timur, Rabu (9/4).

    Menurut dia, saat ini TNI belum mengacu pada UU TNI baru yang mengatur pejabat bintang empat bisa diperpanjang hingga umur 65 tahun.

    Dijelaskan pula bahwa hal tersebut dikarenakan pengesahan RUU TNI jadi undang-undang sudah disetujui DPR RI dalam rapat paripurna, tetapi belum diundangkan oleh Pemerintah.

    “Karena belum diundangkan, hingga hari ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004,” ujarnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Arief Rosyid ajak seluruh elemen dukung evakuasi 1.000 warga Gaza

    Arief Rosyid ajak seluruh elemen dukung evakuasi 1.000 warga Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Tokoh muda Islam yang juga Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 2013–2015 Arief Rosyid Hasan mengajak seluruh elemen bangsa mendukung langkah pemerintah yang berencana mengevakuasi 1.000 warga Gaza, Palestina, ke Indonesia untuk diselamatkan dari kekejaman genosida oleh Israel

    “Sudah saatnya kita bersatu dalam misi kemanusiaan. Ini bukan hanya soal politik, tapi soal nilai-nilai dasar kemanusiaan yang menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia,” kata Arief di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, langkah itu harus mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan karena kebijakan tersebut sebagai langkah nyata dalam menunjukkan posisi Indonesia yang konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif dan komitmen kemanusiaan global.

    “Ini adalah inisiatif kemanusiaan yang harus kita apresiasi. Rencana Presiden Prabowo untuk menyelamatkan warga Gaza mencerminkan wajah Indonesia yang humanis dan aktif dalam isu-isu internasional,” katanya.

    Dia menegaskan bahwa langkah evakuasi yang dimaksud Presiden Prabowo tidak sama dengan upaya pengosongan wilayah.

    Menurut dia, evakuasi ini adalah langkah penyelamatan warga sipil dari zona konflik.

    “Bukan pengosongan wilayah seperti yang mungkin disalahartikan oleh sebagian pihak. Ini murni tindakan kemanusiaan yang perlu didukung bersama,” katanya.

    Hal itu juga telah ditegaskan Presiden Prabowo bahwa evakuasi ini bersifat sementara, dengan syarat seluruh pihak terkait memberikan persetujuan, dan warga yang telah pulih diharapkan dapat kembali ke Gaza jika situasi sudah memungkinkan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melawat ke lima negara di Timur Tengah yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania, untuk meminta dukungan mereka terhadap rencana Indonesia mengevakuasi 1.000 warga Palestina di Gaza ke Indonesia.

    Presiden Prabowo menegaskan Indonesia akan menjalankan rencananya itu manakala mendapatkan “lampu hijau” dari seluruh pihak, termasuk negara-negara yang saat ini aktif membantu rakyat Palestina di Gaza.

    “Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali, dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal. Saya kira itu sikap Pemerintah Indonesia. Untuk itu, saya harus konsultasi kepada pemimpin daerah tersebut,” kata Presiden Prabowo saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu (9/4) dini hari.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • FPKS DPR RI dukung rencana Presiden evakuasi warga Palestina

    FPKS DPR RI dukung rencana Presiden evakuasi warga Palestina

    Ini adalah amanat konstitusi sekaligus utang sejarah bangsa Indonesia yang akan kita perjuangkan sampai Palestina merdeka.

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi warga Palestina yang terluka di Gaza akibat serangan Israel karena hal itu menunjukkan solidaritas kemanusiaan bangsa Indonesia.

    Ketua FPKS Jazuli Juwaini dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa rencana Presiden tersebut mencerminkan bahwa Indonesia tidak tinggal diam melihat banyaknya korban rakyat sipil, anak-anak, perempuan, hingga orang tua.

    “Kita sepakati dulu prinsipnya bahwa harus ada aksi nyata untuk menyelamatkan korban jiwa rakyat Palestina. Ini adalah upaya darurat untuk menyelamatkan korban sipil dengan evakuasi dan ini bukan relokasi warga Palestina dari tanah tinggal mereka,” kata Jazuli.

    Menurut dia, rencana evakuasi tersebut perlu dilakukan karena fasilitas medis, rumah sakit, hingga obat-obatan di Gaza dan tempat-tempat pengungsian sudah makin sedikit.

    “Semuanya sudah dihancurkan oleh kebiadaban penjajah Israel,” tutur Jazuli.

    Upaya penyelamatan itu, kata dia, harus ada persetujuan dan kerja sama berbagai pihak, termasuk otoritas Palestina, negara-negara kawasan, hingga komunitas internasional. Hal-hal teknis seperti skema penanganan, lokasi, dan fasilitas perawatan yang memadai juga perlu dipersiapkan.

    “Hal-hal teknis itu tidak boleh mengesampingkan tindakan nyata, cepat, dan tepat dalam menyelamatkan nyawa rakyat Palestina yang bisa diselamatkan segera atas nama kemanusiaan. Di sinilah kami mengapresiasi langkah strategis Presiden Prabowo,” kata dia.

    Lebih lanjut Jazuli menekankan bahwa FPKS bersama Pemerintah konsisten berada di belakang rakyat Palestina dalam mendapatkan kemerdekaannya.

    Jazuli meyakini Indonesia akan terus mendukung perjuangan Palestina, baik melalui bantuan morel, materiel, maupun diplomasi global.

    Menurut dia, Indonesia tidak pernah absen mengangkat nasib Palestina, baik secara diplomasi bilateral maupun melalui forum-forum multilateral. Langkah itu akan terus berlanjut untuk menghentikan penjajahan Israel.

    Pada saatnya, lanjut dia, seluruh rakyat Palestina merasakan kemerdekaan dan kedaulatan di tanah mereka sendiri.

    “Ini adalah amanat konstitusi sekaligus utang sejarah bangsa Indonesia yang akan kita perjuangkan sampai Palestina merdeka,” demikian Jazuli.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan Pemerintah Indonesia siap menampung kurang lebih 1.000 warga Palestina di Gaza untuk gelombang pertama, terutama mereka yang luka-luka, yang terdampak trauma, dan anak-anak yatim piatu.

    “Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama,” kata Presiden saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu (9/4) dini hari.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Ketua DPR Adies Kadir pastikan sudah lapor LHKPN

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir pastikan sudah lapor LHKPN

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memastikan dirinya sudah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tahun pelaporan 2024 setelah adanya pernyataan dari KPK yang menyinggung bahwa salah seorang pimpinan DPR RI belum lapor LHKPN.

    Dikatakan bahwa LHKPN miliknya sudah dilaporkan pada hari Kamis (10/4). Bahkan, dia mengaku baru bisa menyelesaikan laporan itu karena baru kembali setelah melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya (dapil).

    “Asal jangan lewat batas waktunya,” kata Adies saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa satu pimpinan DPR RI belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tahun pelaporan 2024.

    “Informasinya empat sudah, satu masih belum, dan ini nanti kami akan update (perbarui) lagi,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (10/4).

    Lebih lanjut ketika ditanya siapa pimpinan tersebut, Tessa mengaku belum bisa menyampaikan secara detail.

    Tessa menyampaikan bahwa hingga Rabu (9/4) terdapat 16.867 dari 416.723 penyelenggara negara dan wajib lapor (PN/WL) yang belum menyampaikan LHKPN 2024. Dengan demikian, sebanyak 399.925 PN/WL telah lapor LHKPN.

    Berdasarkan data KPK tersebut, tercatat 17.439 dari 20.877 PN/WL sudah lapor LHKPN.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menlu: evakuasi warga Gaza dilakukan usai capai kesepakatan pemimpin

    Menlu: evakuasi warga Gaza dilakukan usai capai kesepakatan pemimpin

    “Hasil konsultasi itulah nanti kemudian jadi pertimbangan untuk keputusan terakhirnya seperti apa. Dari situlah kemudian mekanisme-mekanisme yang dijalankan, berdasarkan kesepakatan semua pihak. Jadi harus semuanya sepakat, harus semuanya setuju. Kal

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyatakan rencana Indonesia mengevakuasi warga Palestina dari Jalur Gaza dilakukan setelah mencapai kesepakatan dari para pemimpin dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah.

    Sugiono mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan konsultasi dengan para pemimpin di kawasan Timur Tengah dalam lawatan ke lima negara, yakni Persatuan Emirat Arab (PEA), Turki, Mesir, Qatar hingga Jordania, untuk mencapai persetujuan semua pihak terhadap upaya evakuasi sementara warga Palestina.

    “Hasil konsultasi itulah nanti kemudian jadi pertimbangan untuk keputusan terakhirnya seperti apa. Dari situlah kemudian mekanisme-mekanisme yang dijalankan, berdasarkan kesepakatan semua pihak. Jadi harus semuanya sepakat, harus semuanya setuju. Kalau ada yang tidak setuju, kalau ada yang tidak sepakat berarti ‘no deal’,” kata Menlu Sugiono saat memberikan keterangan kepada media di Ankara, Turki, Kamis (10/4) malam waktu setempat.

    Menlu mengatakan bahwa Presiden Prabowo dalam lawatan kenegaraannya, menyampaikan kesiapan Indonesia dalam melakukan upaya perdamaian dan bantuan kemanusiaan yang harus segera dilaksanakan, termasuk mengevakuasi warga Palestina di Jalur Gaza yang mengalami luka-luka, anak yatim-piatu, anak-anak yang mengalami trauma, hingga pelajar Indonesia yang berada di negara tersebut.

    Menlu pun menegaskan bahwa inisiatif Presiden Prabowo itu bukan untuk merelokasi warga Palestina ke Indonesia secara permanen, namun merupakan bentuk kepedulian dan kemanusiaan terhadap para korban.

    Di sisi lain, rencana evakuasi itu harus dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan dan mendapat persetujuan seluruh pihak, termasuk Pemerintah Palestina.

    “Semua ini dilakukan harus sukarela dengan persetujuan dari semua pihak yang ada di Palestina. Jadi kita menyampaikan (bahwa) kita siap jika diinginkan, jika dibutuhkan untuk memberikan bantuan. Kita siap jika dibutuhkan untuk menjadi penampung korban-korban luka, anak yatim, kemudian pelajar-pelajar untuk dirawat di Indonesia,” kata Menlu.

    Menlu menambahkan bahwa solidaritas Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan seutuhnya untuk Palestina tidak pernah berubah dan tetap konsisten.

    Namun, Presiden Prabowo ingin melakukan sejumlah upaya dan pemberian bantuan yang lebih aktif guna menyelesaikan konflik di Palestina, serta mencari jalan perdamaian.

    Adapun sebelum melakukan kunjungan kenegaraannya, Presiden Prabowo menyatakan Pemerintah Indonesia siap menampung kurang lebih 1.000 warga Palestina di Gaza untuk gelombang pertama, terutama mereka yang luka-luka, yang terdampak trauma, dan anak-anak yatim piatu.

    “Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama,” kata Presiden saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu (9/4) dini hari.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Galih Pradipta
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden kenang Titiek Puspa musisi berkontribusi besar bagi Negara

    Presiden kenang Titiek Puspa musisi berkontribusi besar bagi Negara

    “Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Ibu Titiek Puspa, seorang musisi legendaris dan tokoh seni yang telah memberikan kontribusi besar bagi dunia musik dan kebudayaan Indonesia,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengenang seniman legendaris Indonesia, Titiek Puspa, sebagai musisi dan tokoh seni yang telah memberikan kontribusi besar bagi Negara, khususnya di dunia musik dan kebudayaan Indonesia

    Dalam pernyataan resminya melalui sebuah unggahan cerita pada akun Instagram @prabowo, di Jakarta, Kamis (10/4), Presiden Prabowo menyampaikan duka cita terdalam atas wafatnya penyanyi legendaris dengan lagu kenamaannya “Apanya Dong” itu.

    “Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Ibu Titiek Puspa, seorang musisi legendaris dan tokoh seni yang telah memberikan kontribusi besar bagi dunia musik dan kebudayaan Indonesia,” demikian tertulis dalam petikan keterangan foto di akun tersebut.

    Presiden Prabowo berharap dedikasi dan semangat Titiek Puspa akan selalu menjadi inspirasi bagi para seniman dan generasi penerus.

    Kepala Negara pun mendoakan agar sang seniman diberi tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta mendoakan kepada keluarga agar diberi kekuatan dan ketabahan.

    “Dedikasi dan semangat beliau dalam berkarya akan selalu menjadi inspirasi bagi para seniman dan generasi penerus bangsa,” tulis Presiden dalam unggahan cerita dalam instagramnya.

    Diketahui penyanyi legendaris Titiek Puspa meninggal dunia di usia 87 tahun pada Kamis pukul 16.30 WIB.

    Awal karier bernyanyinya dimulai di Semarang, saat itu ia mengikuti kontes menyanyi Bintang Radio. Titiek juga terlibat dalam penggarapan beberapa operet seperti Bawang Merah Bawang Putih, Ketupat Lebaran, Kartini Manusiawi, dan Ronce-ronce bersama grup Papiko yang populer di TVRI.

    Selain menyanyi dan menulis lagu, Titiek juga berakting dalam beberapa film seperti Karminem, Inem Pelayan Sexy, dan Apanya Dong.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • RI, Turki teken 3 MoU bidang kedaruratan, kebudayaan, dan komunikasi

    RI, Turki teken 3 MoU bidang kedaruratan, kebudayaan, dan komunikasi

    Jakarta/Ankara (ANTARA) – Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Turki meneken tiga nota kesepahaman (MoU) kerja sama bidang penanggulangan bencana dan kedaruratan, kemudian media, hubungan masyarakat, dan komunikasi, serta kerja sama bidang kebudayaan.

    Prosesi penandatanganan tiga MoU itu berlangsung di Istana Kepresidenan Turki, Ankara, Kamis (10/4) malam waktu setempat, disaksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

    Kerja sama pertama yang diumumkan ialah MoU antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI dan Badan Penanggulangan Bencana dan Kedaulatan Kementerian Dalam Negeri Turki di bidang penanggulangan bencana dan kedaruratan. Delegasi dari Indonesia diwakili oleh Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto.

    Kemudian, kerja sama kedua yang diteken di hadapan Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan ialah MoU tentang kerja sama bidang media, hubungan masyarakat, dan komunikasi, antara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) RI dan Direktorat Komunikasi Presiden Turki. Dari delegasi Indonesia, MoU itu diteken oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

    Terakhir, MoU ketiga terkait kerja sama di bidang kebudayaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Turki. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mewakili Pemerintah RI meneken MoU tersebut.

    Kegiatan itu merupakan rangkaian dari kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Istana Kepresidenan Turki yang berlangsung sejak Kamis sore sampai dengan malam hari.

    Dalam rangkaian kunjungan, Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan bertemu empat mata, kemudian keduanya memimpin pertemuan bilateral antara delegasi Pemerintah RI dan Pemerintah Turki.

    Dua pemimpin itu kemudian menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama (MoU) antara Pemerintah RI dan Pemerintah Turki, dan menyampaikan pernyataan bersama.

    Delegasi Pemerintah RI yang mendampingi Presiden Prabowo di Ankara, terdiri atas Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dan Duta Besar RI untuk Turki Achmad Rizal Purnama.

    Presiden Erdogan juga didampingi oleh menteri-menterinya, salah satunya Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Galih Pradipta
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo tegaskan RI, Turki satu suara soal Palestina, Ukraina, Suriah

    Prabowo tegaskan RI, Turki satu suara soal Palestina, Ukraina, Suriah

    “Kita terus bersama-sama akan mendukung kemerdekaan Palestina. Kami juga mendukung stabilitas di Suriah, dan perdamaian di Ukraina. Kedua belah pihak sepakat untuk terus saling membantu dalam memperjuangkan hal-hal ini,”

    Jakarta/Ankara (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Turki satu suara terhadap isu-isu seperti kemerdekaan Palestina, stabilitas di Suriah, dan perdamaian di Ukraina.

    Presiden Prabowo, saat menyampaikan pernyataan bersama (joint statement) dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, menyebut dua negara juga sepakat untuk saling membantu memperjuangkan sikap-sikap dua negara terhadap situasi di Palestina, Suriah, dan Ukraina.

    “Kita terus bersama-sama akan mendukung kemerdekaan Palestina. Kami juga mendukung stabilitas di Suriah, dan perdamaian di Ukraina. Kedua belah pihak sepakat untuk terus saling membantu dalam memperjuangkan hal-hal ini,” kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan bersama di Istana Kepresidenan Turki, Ankara, Kamis (10/4) waktu setempat.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengungkapkan isi pertemuannya dengan Presiden Erdogan, terutama saat mereka bertemu empat mata (tête-à-tête) di Istana Kepresidenan Turki.

    “Saya dan Presiden Erdogan tukar pandangan tentang isu-isu geopolitik. Kami sepakat bahwa Indonesia dan Turki harus ikut menjaga stabilitas dan perdamaian dunia,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo melanjutkan dirinya dan Presiden Erdogan menyadari Indonesia dan Turki merupakan negara-negara yang memimpin Global South, sehingga keduanya perlu bekerja sama menciptakan dunia yang lebih adil.

    “Sebagai pemimpin Global South, Indonesia dan Turki juga akan terus bekerja sama mendorong tata kelola dunia yang lebih adil, dan berpihak kepada semua negara,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo menyambangi Istana Kepresidenan Turki dalam rangka kunjungan kenegaraan balasan, setelah Presiden Erdogan berkunjung ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 12 Februari 2025.

    Dalam rangkaian kunjungan, Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan bertemu empat mata, kemudian keduanya memimpin pertemuan bilateral antara delegasi Pemerintah RI dan Pemerintah Turki.

    Dua pemimpin itu kemudian menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama (MoU) antara Pemerintah RI dan Pemerintah Turki, dan menyampaikan pernyataan bersama.

    Delegasi Pemerintah RI yang mendampingi Presiden Prabowo di Ankara, terdiri atas Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dan Duta Besar RI untuk Turki Achmad Rizal Purnama.

    Presiden Erdogan juga didampingi oleh menteri-menterinya, salah satunya Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Galih Pradipta
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi bubarkan pengunjuk rasa di depan gedung DPR

    Polisi bubarkan pengunjuk rasa di depan gedung DPR

    Kamis, 27 Maret 2025 20:52 WIB

    Polisi membubarkan pengunjuk rasa dalam aksi terkait revisi UU TNI karena telah melebihi batas waktu toleransi penyampaian pendapat di muka umum yang dibatasi hingga pukul 18.00 WIB, di depan gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/3/2025). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom.

    Polisi membubarkan pengunjuk rasa dalam aksi terkait revisi UU TNI karena telah melebihi batas waktu toleransi penyampaian pendapat di muka umum yang dibatasi hingga pukul 18.00 WIB, di depan gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/3/2025). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom.

    Mobil taktis polisi menyemprotkan air saat membubarkan pengunjuk rasa dalam aksi terkait revisi UU TNI karena telah melebihi batas waktu toleransi penyampaian pendapat di muka umum yang dibatasi hingga pukul 18.00 WIB, di depan gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/3/2025). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom.

  • Siti Fauziah bangkitkan kembali Korpri Setjen MPR yang sempat vakum

    Siti Fauziah bangkitkan kembali Korpri Setjen MPR yang sempat vakum

    “Sekitar 5-6 tahun sudah vakum. Jadi alhamdulillah ini merupakan start dari kami untuk memulai membangkitkan kembali Korpri yang ada di MPR ini untuk mendukung kegiatan Korpri pusat dan memperkuat bangsa dan negara kita,”

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR sekaligus Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI masa bakti 2025–2030 Siti Fauziah menyebut akan membangkitkan kembali organisasi Korpri Setjen MPR RI yang sempat vakum selama sekian tahun.

    Hal itu disampaikannya usai menghadiri pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Setjen MPR RI masa bakti 2025–2030 di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/4).

    “Sekitar 5-6 tahun sudah vakum. Jadi alhamdulillah ini merupakan start dari kami untuk memulai membangkitkan kembali Korpri yang ada di MPR ini untuk mendukung kegiatan Korpri pusat dan memperkuat bangsa dan negara kita,” kata Siti Fauziah yang akrab disapa Titi itu.

    Dia pun menegaskan komitmen Korpri Setjen MPR RI untuk menjadi satu tim yang solid guna memperkuat Korpri Nasional serta bangsa dan negara.

    “Karena biar gimana ASN (aparatur sipil negara) ini adalah yang memperkuat negara dan bangsa kita. Jadi kami pengurus berkomitmen, bersemangat bahwa kami akan menjadi satu tim dari MPR dan tim untuk menjadi Korpri pusat dan tim yang akan mendukung kita semua memperkuat negara,” tuturnya.

    Di samping hal di atas, dia berharap dapat berkolaborasi dengan Korpri Nasional untuk memperkuat Korpri Setjen MPR RI yang baru saja aktif kembali.

    “Yang utama itu dulu, karena istirahat vakumnya sudah cukup lama Pak, jadi saya memulai dari awal,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh yang memimpin jalannya proses pengukuhan itu menyambut baik Korpri Setjen MPR RI yang aktif kembali.

    “Alhamdulillah hari ini saya senang sekali, saya berbahagia, Korpri Setjen MPR aktif kembali, setelah beberapa tahun yang lalu saya melantik, kemudian ketuanya wafat (atau) meninggal dunia, kosong cukup lama,” ujar Zudan yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu.

    Dia lantas berkata, “Sangat senang kalau Korpri di kementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota semuanya bisa aktif.”

    Dia mengatakan pihaknya saat ini terus melakukan konsolidasi organisasi Korpri di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan sekitar 90-an kementerian, lembaga, dan instansi.

    Menurut dia, keanggotaan Korpri secara nasional yang mencapai 4,7 juta aparatur sipil negara (ASN) dan berpotensi masih akan bertambah sebagai kekuatan besar untuk mendukung suksesnya program pemerintah.

    Sebab, kata dia, tugas dari anggota Korpri ialah menjaga ideologi negara, Pancasila, serta menjaga NKRI agar tetap utuh dan bersatu.

    “Programnya Korpri mensukseskan Astacita, serta untuk mewujudkan Indonesia Emas di 2045, tinggal 20 tahun lagi, maka saya gencar melakukan konsolidasi organisasi agar semua Korpri-nya aktif, solid, dan tetap menjaga NKRI,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025