Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Wali Kota Ambon ikuti PKPD di Singapura

    Wali Kota Ambon ikuti PKPD di Singapura

    Pemimpin pelayan adalah pemimpin yang mengubah rasa kemalangan orang yang dipimpinnya menjadi rasa bahagia, damai, dan sukacita

    Ambon (ANTARA) – Wali Kota Ambon, Maluku, Bodewin M. Wattimena, menjadi salah satu dari 25 kepala daerah di Indonesia yang mengikuti Program Kepemimpinan Pemerintahan Daerah (PKPD) II di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura.

    “Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kepemimpinan kepala daerah agar lebih inovatif, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” kata Bodewin, di Ambon, Selasa.

    Melalui partisipasinya dalam kegiatan tersebut, Bodewin berharap dapat menerapkan berbagai praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan, sehingga pelayanan publik di Kota Ambon menjadi lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

    Bodewin juga menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kegiatan internasional tersebut.

    “Kesempatan yang luar biasa bagi kami 25 Kepala Daerah yang mengikuti PKPD II, bisa berkunjung dan berdiskusi di Lee Kuan Yew School of Public Policy Singapura. Semoga bermanfaat bagi peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.

    Bodewin mengatakan pengalaman tersebut membuka wawasan baru mengenai strategi pemerintahan yang efisien dan berbasis teknologi.

    Ia menegaskan bahwa inovasi tidak hanya berarti digitalisasi, tetapi juga membangun budaya kerja yang responsif, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

    “Setiap inovasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga, bukan sekadar formalitas administrasi,” jelasnya.

    Bodewin berkomitmen untuk membagikan ilmu dan pengalaman dari PKPD II kepada jajaran Pemerintah Kota Ambon. Dengan begitu, seluruh perangkat daerah dapat bekerja lebih sinergis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan Kota Ambon yang lebih nyaman, maju, dan berdaya saing.

    Ia juga menambahkan tentang makna kepemimpinan yang melayani dengan hati yang tulus, sebagaimana kasih seorang ibu yang tulus, ikhlas, dan tanpa pamrih, sehingga semua orang di sekitar kita merasakan kedamaian.

    “Pemimpin pelayan adalah pemimpin yang mengubah rasa kemalangan orang yang dipimpinnya menjadi rasa bahagia, damai, dan sukacita,” ucapnya.

    Pesan tersebut menggambarkan filosofi kepemimpinan yang dipegang Bodewin — memimpin dengan ketulusan dan pelayanan hati, bukan sekadar menjalankan jabatan.

    Dengan semangat itu, Bodewin berharap hasil pembelajaran dari PKPD II dapat diimplementasikan di Ambon untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

    Pewarta: Winda Herman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waketum NasDem: Revisi UU Pemilu dalam kajian internal partai

    Waketum NasDem: Revisi UU Pemilu dalam kajian internal partai

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan partainya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) lewat kajian internal.

    “Itu kan nanti dibicarakan, akan kita tindaklanjuti apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi itu pada saat pembahasan Undang-Undang Pemilu,” kata Saan usai acara HUT Ke-14 Partai NasDem di Jakarta, Selasa.

    Selama ini, menurut dia, Partai NasDem selalu mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) tujuh persen terkait revisi UU Pemilu.

    Ia mengatakan pembahasan UU Pemilu itu juga akan didiskusikan lebih lanjut dengan fraksi-fraksi dan partai-partai di DPR.

    “Dan nanti kita diskusikan, kita bicarakan dengan partai-partai dan fraksi-fraksi yang lain terkait dengan ambang batas parlemen karena memang juga terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu belum dimulai,” ujarnya.

    Revisi UU Pemilu, kata Saan, masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2026. Untuk itu, Partai NasDem saat ini sedang dalam tahap pengkajian revisi UU tersebut.

    “Misalnya kayak NasDem, tentu NasDem melakukan kajian terkait dengan nanti revisi Undang-Undang Pemilu. Poin-poin apa saja yang nanti NasDem sampaikan, akan tawarkan kepada fraksi-fraksi yang lain dan tentu juga dengan pemerintah,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse mengungkapkan pembahasan revisi atau Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu akan mulai bergulir pada tahun 2026 setelah Badan Legislasi DPR RI memutuskan RUU tersebut masuk ke Prolegnas Tahun 2026.

    Menurut dia, Komisi II DPR pun akan menjadi pihak yang menginisiasi pembahasan itu. Dengan dibahas pada 2026, menurut dia, DPR memiliki waktu yang panjang untuk mempersiapkan penyusunan RUU tersebut.

    “Kita akan bisa lebih fokus, kita akan bisa lebih memperbincangkan secara lebih mendalam soal perubahan undang-undang pemilu tersebut,” kata Zulfikar di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (7/10).

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden pimpin rapat di Halim sebelum bertolak ke Australia

    Presiden pimpin rapat di Halim sebelum bertolak ke Australia

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto, Selasa (11/11) bertolak ke Sydney, Australia untuk melakukan kunjungan kenegaraan. Ada sejumlah agenda yang akan dijalani Presiden dalam kunjungan itu, termasuk bertemu dengan Perdana Menteri Anthony Albanese. Sebelum bertolak Presiden juga sempat memimpin rapat dan memberikan arahan kepada jajarannya. (Aria Cindyara/Suci Nurhaliza/Yovita Amalia/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR sebut batas usia harus diterapkan untuk gim daring

    Anggota DPR sebut batas usia harus diterapkan untuk gim daring

    “Sebagai anggota Komisi I yang membidangi komunikasi dan informatika, saya mendorong pendekatan teknologi yang tepat sasaran,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengatakan bahwa batas-batas klasifikasi dan usia yang jelas harus diterapkan dan ditegakkan pada distribusi gim daring di Indonesia, merespons adanya penelaahan pembatasan gim daring usai adanya ledakan di SMAN 72 Jakarta.

    Dia pun menyambut baik ikhtiar pemerintah untuk menjaga keamanan dan membentuk perilaku generasi muda dengan wacana membatasi gim daring. Menurut dia, keselamatan anak-anak adalah prioritas.

    “Sebagai anggota Komisi I yang membidangi komunikasi dan informatika, saya mendorong pendekatan teknologi yang tepat sasaran,” kata Amelia di Jakarta, Selasa.

    Selain pembatasan usia, menurut dia, harus ada juga kontrol orang tua (parental controls) yang mudah dipakai, termasuk pengaturan waktu bermain untuk pengguna di bawah umur.

    Menurut dia, perlu ada mekanisme pelaporan, moderasi, dan pemblokiran konten/fitur berbahaya yang transparan, disertai pengawasan yang akuntabel.

    Kepatuhan platform terhadap regulasi nasional termasuk aspek perlindungan data pribadi dan transaksi dalam gim, kata dia, juga harus dilakukan tanpa membebani inovasi yang sehat.

    Meski begitu, dia mengatakan bahwa pembatasan harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih utuh, yakni dengan perlindungan anak, keamanan siber, dan literasi digital.

    Hal itu, kata dia, menuntut keterlibatan orang tua, guru, manajemen sekolah, platform penyedia gim, serta regulator, dengan proporsi yang tepat dan berbasis bukti, bukan sekadar reaktif.

    Faktanya, dia menilai batas antara anak dan konten berisiko kian menipis. Sekali klik satu pencarian atau satu video tutorial, menurut dia, informasi yang semestinya di luar jangkauan remaja bisa hadir di telapak tangan.

    Dia menilai bahwa generasi sekarang tumbuh bersama algoritma, forum anonim, dan arus informasi yang tak selalu tersaring.

    “Karena itu, solusinya harus ekosistemik, menguatkan keluarga dan sekolah, meningkatkan literasi digital, dan menata tata-kelola platform,” kata dia.

    Untuk itu, dia mengajak Kemendikbudristek, Kominfo, BSSN, KPAI, pihak sekolah, orang tua, industri gim, dan masyarakat untuk bergerak bersama.

    “Jadikan momentum ini untuk menata ekosistem yang aman, sehat, dan produktif bagi generasi muda. Bukan hanya dengan pembatasan, tetapi juga penguatan karakter dan pengelolaan ruang digital yang bijak,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komdigi tunggu arahan Presiden soal pembatasan gim daring

    Komdigi tunggu arahan Presiden soal pembatasan gim daring

    “Saya kira ini baru. Kami menunggu arahan berikut dari Presiden,”

    Yogyakarta (ANTARA) – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pembatasan gim daring (online) menyusul insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta pada beberapa waktu lalu.

    “Saya kira ini baru. Kami menunggu arahan berikut dari Presiden,” ujar Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Komdigi Raden Wijaya Kusumawardhana di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DI Yogyakarta, Selasa.

    Wijaya memastikan setiap kebijakan yang disampaikan Presiden bakal ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing unit kerja.

    Terkait penanganan gim daring itu, ia menyebut sudah ada direktorat yang menangani secara khusus, yakni Direktorat Jenderal Ekosistem Digital.

    “Apapun yang menjadi kebijakan Presiden, akan kita tindaklanjuti. Bentuknya seperti apa, nanti dari bu menteri saja yang akan menjawabnya,” ucap dia.

    Menurut Wijaya, Komdigi juga bakal menyesuaikan regulasi yang sudah ada, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

    Regulasi itu, kata dia, telah mengatur pembatasan tertentu terhadap sistem elektronik yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi anak.

    “Di situ memang sudah ada pembatasan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak. Kami pasti akan melihat konteksnya ke sana,” ujar Wijaya.

    Komdigi, lanjut Wijaya, akan meminta para penyelenggara platform digital untuk mencermati aturan tersebut, terutama dalam memantau konten yang mengandung unsur kekerasan.

    Dia menegaskan konten kekerasan termasuk kategori konten negatif yang harus dihindari di ruang digital, selain hoaks, pornografi, dan judi daring.

    “Konten kekerasan itu masuk konten negatif. Nah, itu juga harus kita hindari,” ucapnya.

    Meski demikian, menurut Wijaya, pembatasan konten di media sosial sejauh ini tetap mengacu regulasi yang berlaku.

    Dalam kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, kementeriannya masih menunggu hasil penyelidikan aparat penegak hukum sebelum mengambil langkah lebih jauh.

    “Itu sebaiknya kami menunggu dulu hasil aparat penegak hukum. Kan tidak mungkin kami bertindak sendiri,” tuturnya.

    Dia menambahkan, pencegahan konten kekerasan di dunia digital tidak bisa dilepaskan dari peran sektor pendidikan.

    Menurut dia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menegaskan tiga hal besar yang mesti dihindari di lingkungan sekolah, yaitu perundungan, terorisme atau radikalisme, dan kekerasan seksual.

    “Hal-hal seperti itu memang menjadi ranah mereka, tapi kami dari sisi Komdigi akan terus mendukung kebijakan pimpinan negara ini,” ujar Raden Wijaya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pembatasan penggunaan permainan daring menyusul insiden ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta.

    “Beliau tadi menyampaikan bahwa, kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game online,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Minggu (9/11).

    “Karena, tidak menutup kemungkinan game online ini ada beberapa yang di situ, ada hal-hal yang kurang baik, yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan,” ia menambahkan.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Surya Paloh puji kinerja NasDem yang terus menambah kursi di DPR

    Surya Paloh puji kinerja NasDem yang terus menambah kursi di DPR

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memuji kinerja jajaran pengurus dan kader NasDem yang terus menambah perolehan kursi DPR RI dalam tiga Pemilu yang diikuti partainya.

    “Entah karena memang kemampuan, keuletan kita mengonsolidasikan barisan kita, di samping itu kita juga berkeyakinan karena alam masih memberikan kesempatan dan keyakinan untuk misi besar yang harus kita teruskan,” kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Selasa.

    Hal itu disampaikan Paloh usai memimpin upacara peringatan 14 tahun Partai NasDem yang juga berlangsung di NasDem Tower.

    Paloh mengungkapkan pada saat pertama kali mengikuti Pemilu pada 2014, Partai NasDem berhasil mengantongi 36 kursi DPR RI. Kemudian Pemilu selanjutnya pada 2019, NasDem berhasil mengamankan 59 kursi Parlemen dan terakhir pada Pemilu 2024 sebanyak 69 kursi diduduki oleh kader NasDem.

    “Kita berhasil lagi di tengah-tengah berbagai rintangan, kesulitan yang kita hadapi, NasDem tetap jaya menaikkan kursinya dari 59 kursi menjadi 69 kursi, dan siapa di antara kita yang tidak memahami situasi yang kita hadapi menjelang pemilu 2024 yang lalu, bukan biasa-biasa saja bagi NasDem,” ujarnya.

    Ia menilai perolehan suara yang terus mendongkrak kursi parlemen NasDem adalah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi partai yang terus menyuarakan gerakan perubahan.

    “Di sana pertempuran antara konsistensi tetap berada membawa arus perubahan atau kita terjebak pada pragmatisme. Kita memilih, apapun risikonya kita hadapi, kita tetap konsisten dalam membawa arus gerakan perubahan. Inilah kita saudara-saudaraku semuanya, dan di sinilah kekuatan sesungguhnya, the values of the Party Nasdem itu sendiri, konsistensi, ucapan dan perbuatannya,” kata Paloh.

    Misi besar baru setelah Pemilu 2024, bagi Surya, adalah mempersiapkan prestasi besar pada periode 2029.

    “Dengan harapan, dengan semua objek yang dikerjakan ke depannya, dengan strategi yang tepat, dengan mobilisasi para kader, mungkin 2029-2030, ada prestasi yang jauh-jauh besar, bisa dipertahankan dengan strategi”, tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aisyiyah Kalbar gencarkan edukasi cegah perkawinan anak

    Aisyiyah Kalbar gencarkan edukasi cegah perkawinan anak

    “Persoalan perkawinan anak di Kalbar merupakan isu yang sangat serius karena berdampak langsung terhadap masa depan generasi muda, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan reproduksi, dan potensi meningkatnya kasus stunting. Banyak sekali yang sudah

    Pontianak (ANTARA) – Pimpinan Wilayah Aisyiyah Kalimantan Barat terus mengintensifkan upaya pencegahan perkawinan anak melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi lintas sektor di berbagai daerah dengan kasus tinggi, terutama di Kabupaten Ketapang, Sintang, Melawi, dan Sambas.

    “Persoalan perkawinan anak di Kalbar merupakan isu yang sangat serius karena berdampak langsung terhadap masa depan generasi muda, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan reproduksi, dan potensi meningkatnya kasus stunting. Banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Aisyiyah dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan kami melakukan sosialisasi dan edukasi hingga ke akar rumput, bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Tibet Australia dan Muhammadiyah,” kata Hazilina dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Terpadu pelaksanaan strategio nasional pencegahan perkawinan anak dan perkawinan usia di bawah 19 tahun di Pontianak, Selasa.

    Ia menjelaskan, Kabupaten Ketapang menjadi fokus utama karena tercatat memiliki angka perkawinan anak tertinggi di Kalimantan Barat. Berdasarkan data nasional, Kalbar sendiri menempati posisi ketiga tertinggi di Indonesia pada tahun 2023.

    “Ketapang itu yang paling tinggi angkanya. Kami masuk ke masyarakat bawah, bekerja sama dengan mahasiswa, tokoh masyarakat, bahkan dengan Keraton Sanggau untuk pendekatan budaya,” tuturnya.

    Hazilina menuturkan bahwa kasus perkawinan anak di daerah pedesaan banyak dipicu oleh faktor ekonomi, rendahnya pendidikan orang tua, pergaulan bebas, serta pemahaman yang keliru tentang ajaran agama dan adat istiadat.

    “Saat kami sosialisasi di salah satu desa di Ketapang, ada warga yang mengatakan baru saja menikahkan anak berusia 13 tahun. Alasannya sederhana, takut anak berbuat zina. Ini menunjukkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang dampak negatif perkawinan anak,” katanya.

    Ia menambahkan, Aisyiyah Kalbar juga menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk memperkuat kolaborasi, termasuk dengan komunitas adat seperti masyarakat Dayak Kanayatn di Toko, Sanggau.

    “Ke depan, kami akan melatih paralegal dari komunitas adat untuk membantu advokasi pencegahan perkawinan anak berbasis hak asasi manusia. Bahkan mahasiswa kami lolos tiga besar nasional dengan penelitian bertema ‘Pencegahan Perkawinan Anak Berbasis HAM di Komunitas Dayak Kanayatn,” kata Hazilina.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Barat, Herkulana Mekarryani, mengungkapkan bahwa angka perkawinan anak di Kalbar pada tahun 2024 menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya.

    “Kalbar pada 2023 menempati peringkat ketiga tertinggi secara nasional dengan lebih dari 10.400 kasus. Namun pada 2024, jumlah itu menurun sekitar 1.700 kasus sehingga Kalbar kini berada di posisi keempat nasional,” kata Herkulana.

    Menurutnya, penurunan itu tak lepas dari kolaborasi berbagai pihak seperti WKRI, Aisyiyah, Fatayat NU, TP-PKK, serta pemerintah kabupaten/kota yang telah menginisiasi strategi daerah dan peraturan desa tentang pencegahan perkawinan anak.

    “Beberapa daerah seperti Ketapang, Landak, Sambas, dan Kubu Raya sudah mulai menerapkan regulasi pencegahan di tingkat desa. Ini merupakan bentuk inovasi yang sangat baik,” tuturnya.

    Meski demikian, Herkulana menilai tantangan besar masih dihadapi, terutama terkait pemahaman tokoh adat dan agama yang masih menganggap anak usia akil baligh sudah boleh menikah, serta lemahnya pengawasan keluarga.

    “Masih banyak orang tua yang menganggap anak 17 tahun itu sudah ‘perawan tua’. Faktor ekonomi juga sering menjadi alasan anak dinikahkan agar tidak membebani keluarga. Belum lagi pengaruh kemajuan teknologi dan paparan konten negatif di internet,” katanya.

    Ia menegaskan, DP3A Kalbar bersama aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan dunia usaha akan terus memperkuat sinergi untuk menekan angka perkawinan anak melalui edukasi keluarga dan peningkatan kesadaran masyarakat.

    “Pencegahan perkawinan anak harus dimulai dari rumah. Pola asuh yang baik, pendidikan yang memadai, dan pemahaman agama yang benar adalah kunci untuk melindungi anak-anak kita,” kata Herkulana.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR minta pemerintah pastikan ekonomi stabil sebelum redenominasi

    DPR minta pemerintah pastikan ekonomi stabil sebelum redenominasi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah untuk memastikan kestabilan ekonomi, aspek sosial dan politik, termasuk aspek teknis, sebelum melakukan redenominasi terhadap mata uang rupiah.

    Dia mengatakan hal-hal tersebut harus menjadi syarat untuk melaksanakan kebijakan itu. Tentunya, kata dia, proses redenominasi akan dilakukan dengan pembuatan undang-undang di DPR RI.

    “Apakah pemerintah sudah siap? Kalau semua itu belum, jangan coba-coba dilakukan redenominasi,” kata Said di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan redenominasi itu bukan suatu kebijakan yang sekadar menghilangkan tiga angka nol dalam mata uang rupiah, tanpa menimbulkan dampak. Menurut dia, dampak inflatoar dari kebijakan itu akan luar biasa jika aspek teknis tidak disiapkan secara matang.

    “Kalau aspek teknis pemerintah itu belum siap, kalau harga Rp280 dibulatkan Rp300, maka inflatoarnya yang terjadi. Itu yang paling sangat mengganggu pikiran kami di Badan Anggaran,” kata dia.

    Menurut dia, rancangan undang-undang soal redenominasi itu belum masuk ke dalam program legislasi DPR RI. Namun, menurut dia, pemerintah pun menyatakan bahwa upaya itu akan dilakukan pada 2027.

    “Bagi saya baik, 2027 karena perlu sosialisasi yang intensif, termasuk literasi keuangan kita yang masih rendah di masyarakat,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan implementasi redenominasi rupiah belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

    “Belum, masih jauh,” kata dia singkat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11).

    Diketahui, pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dengan target rampung pada 2027. Penyiapan RUU tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo sempat pimpin ratas di Lanud Halim sebelum bertolak ke Australia

    Prabowo sempat pimpin ratas di Lanud Halim sebelum bertolak ke Australia

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto sempat menunda keberangkatannya ke Australia selama sekitar dua jam untuk memimpin rapat terbatas di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa.

    Rapat itu diikuti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh.

    Kemudian, ada pula Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dan Kepala Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari.

    Dalam rapat itu, Presiden Prabowo memberikan arahan-arahan mengenai pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi kepada hasil nyata untuk masyarakat.

    Presiden Prabowo juga menekankan setiap anggaran yang bersumber dari rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

    “Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah yang juga merupakan uang rakyat,” kata Presiden Prabowo sebagaimana disampaikan kembali oleh Seskab Teddy Indra.

    Dalam rapat yang sama, Teddy melanjutkan, Presiden Prabowo memerintahkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan memastikan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun 2025 berjalan optimal.

    Selepas memimpin rapat, Presiden Prabowo didampingi Menlu Sugiono dan Seskab Teddy naik pesawat Garuda Indonesia-1 PG-GIG untuk bertolak menuju Bandar Udara Sydney Kingsford Smith, Australia.

    “Dalam kunjungan satu hari tersebut, Presiden Prabowo akan bertemu empat mata dengan Perdana Menteri Anthony Albanese dan menghadiri upacara kenegaraan yang dipimpin Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn,” kata Teddy.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • UPTD PPA Makassar pulihkan trumatik korban penculikan anak 

    UPTD PPA Makassar pulihkan trumatik korban penculikan anak 

    “Karena Bilqis sudah kembali, kami sudah sampaikan ke orang tuanya ketika nanti Bilqis kembali, kami akan melihat kepedulian, memberikan layanan psikolog kepada Bilqis dan juga kepada orang tuanya,”

    Makassar (ANTARA) – DP3A UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Pemerintah Kota Makassar melaksanakan layanan konseling hukum dan psikolog terhadap Bilqis Ramadhany (4) anak korban penculikan bermodus adopsi ilegal guna memulihkan traumatiknya, setelah berhasil dibawa pulang tim kepolisian dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

    “Karena Bilqis sudah kembali, kami sudah sampaikan ke orang tuanya ketika nanti Bilqis kembali, kami akan melihat kepedulian, memberikan layanan psikolog kepada Bilqis dan juga kepada orang tuanya,” ujar Tim Konselor Hukum UPTD PPA Makassar Sitti Aisyah di Makassar, Sulawesi Selatan.

    Menurutnya, setiap anak korban kekerasan atau pun hal lain yang mempengaruhi psikologinya mengalami rasa trauma. Kendati saat ini anak korban masih terlihat ceria dan berada di pangkuan orang tuanya, namun belum bisa dipastikan kondisi kejiwaannya membaik.

    “Namanya korban kekerasan, pasti akan mengalami trauma. Mungkin saat ini kita lihat dia masih ceria, ketawa-ketawa tapi kita belum tahu. Nanti kalau tidak banyak orang di sampingnya, dia pasti akan mengingat kembali apa yang dialami,” tuturnya menganalisa.

    Apalagi, lanjut Aisyah, bila anak korban diminta bercerita maka bisa saja membangkitkan rasa traumanya. Mengingat saat penjemputan di lokasi wilayah pinggir hutan Suku Anak Dalam (SAD) Jambi oleh tim kepolisian, terlihat di video anak korban tidak mau diambil untuk dibawa pulang ke Makassar.

    “Nah, itu salah satu tanda bahwa anak ini memang mengalami trauma pada saat kejadian menangis dan berteriak-teriak (dalam video viral saat dijemput tim gabungan kepolisian Jambi dan Makassar),” ungkap dia.

    Saat ini anak korban berada di rumahnya dengan perlindungan penuh pihak keluarga serta pendampingan dari tim UPTD PPA Makassar yang intens melakukan konseling serta komunikasi dengan keluarganya.

    Saat ditanyakan bagaimana kondisi dua anak pelaku perempuan inisial SY yang menculik Bilqis lalu menjualnya Rp3 juta kepada jaringan terduga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok adopsi ilegal, kata dia, masih berada di rumah aman atau rumah perlindungan sementara (RPS).

    Lantas bagaimana dengan dua anak pelaku berkaitan dengan pendidikan mereka, mengingat keduanya merupakan korban dari perilaku kriminal ibunya, Aisyah mengemukakan sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah, sebab sudah beberapa hari berada di RPS.

    “Nanti, setelah dilakukan asesemen, karena sangat banyak ini (asesemen kompleks). Kami telah berkoordinasi pihak sekolah, sama juga untuk pemulihan. Kami tetap melaksanakan layanan sekolah kepada dua anak ini, karena sedikit banyak mereka mengetahui mamanya ini menjual anak,” paparnya.

    Mengenai dengan kondisi perekonomian pelaku, kata dia, sejauh ini masih dilakukan asesemen, dan pasti pihak UPTD PPA Makassar terus berupaya memulihkan psikologi anak-anak korban tersebut.

    Menanggapi hal tersebut, pihak keluarga anak korban menyambut baik langkah UPTD PPA Pemkot Makassar memperhatikan kondisi kejiwaan anaknya agar segara pulih usai kejadian yang menjadi perbincangan publik.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.