Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Polri kembali kirim pasukan untuk misi perdamaian PBB di Afrika Tengah

    Polri kembali kirim pasukan untuk misi perdamaian PBB di Afrika Tengah

    “Polri pertama kali menugaskan Satgas Garbha FPU pada misi Minusca pada tahun 2019 dan hingga saat ini, sudah mengirimkan 840 personel, terdiri dari 716 polisi laki-laki dan 124 polisi wanita,”

    Jakarta (ANTARA) – Polri kembali mengirim pasukan untuk misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Republik Afrika Tengah.

    Dilansir dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, pasukan dengan nama Satgas Garbha Formed Police Unit (FPU) 7 tersebut resmi mulai menjalani latihan prapenugasan (latpragas) untuk misi Minusca di Republik Afrika Tengah pada hari ini, yang ditandai dengan upacara pembukaan.

    Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri Irjen Pol. Krishna Murti selaku kepala upacara mengatakan bahwa Polri telah berkontribusi dalam misi perdamaian PBB sejak tahun 1989. Total ada sebanyak 3.521 personel yang telah diterjunkan dalam 22 misi di 19 negara.

    “Polri pertama kali menugaskan Satgas Garbha FPU pada misi Minusca pada tahun 2019 dan hingga saat ini, sudah mengirimkan 840 personel, terdiri dari 716 polisi laki-laki dan 124 polisi wanita,” katanya.

    Adapun latpragas Satgas Garbha FPU 7 Minusca ini akan berlangsung selama tujuh bulan dan diikuti oleh 154 personel Polri.

    Irjen Pol. Krishna mengatakan bahwa materi pelatihan mencakup pembinaan tradisi serta pelatihan wajib seperti Core Pre-Deployment Training Materials dan Specialized Training Materials, latihan kelompok komando, latihan fungsi, dan pelatihan bahasa Prancis mengingat Minusca merupakan misi berbahasa Prancis.

    Kegiatan upacara pembukaan ini, kata dia, menjadi penanda dimulainya persiapan intensif bagi anggota Satgas Garbha FPU 7 dalam berpartisipasi menjaga perdamaian dunia di wilayah konflik.

    “Ini adalah bentuk nyata kontribusi Indonesia di mata internasional,” katanya.

    Sebelumnya, pada bulan September 2024, Polri memberangkatkan sebanyak 140 anggota yang tergabung pada Satuan Tugas Garuda Bhayangkara FPU 6 Minusca dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB yang akan bertugas di Bangui, Republik Afrika Tengah.

    Dalam misi Minusca ke-6 tersebut, kontingen Polri juga menyertakan sebanyak 27 anggota personel polisi wanita.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden Prabowo akui bersahabat sejak muda dengan Raja Yordania

    Presiden Prabowo akui bersahabat sejak muda dengan Raja Yordania

    “Memang (kami) sahabat lama, waktu kami masih muda, sekarang masih berjiwa muda, tetapi kami bersahabat,”

    Jakarta/Amman (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengakui dirinya bersahabat cukup lama dengan Raja Yordania Abdullah II sejak keduanya masih berusia muda.

    Persahabatan itu, Prabowo menyebut, masih terus terjalin saat dirinya saat ini berusia 73 tahun, dan Raja Abdullah II 63 tahun.

    “Memang (kami) sahabat lama, waktu kami masih muda, sekarang masih berjiwa muda, tetapi kami bersahabat,” kata Presiden Prabowo saat ditemui sebelum kepulangannya ke Jakarta di Pangkalan Udara Marka, Amman, Yordania, Senin sore waktu setempat, menjawab pertanyaan ANTARA soal kedekatan Presiden RI dengan Raja Yordania.

    Raja Yordania dan Presiden Prabowo merupakan alumni sekolah ranger prestisius Angkatan Darat Amerika Serikat Fort Benning. Keduanya bertemu untuk pertama kali pada 4 Desember 1995 saat acara pelantikan Prabowo sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus. Pertemuan itu, meskipun tak direncanakan, menjadi titik awal persahabatan antara Raja Abdullah II dan Presiden Prabowo.

    Persahabatan keduanya berlanjut saat Prabowo meninggalkan Indonesia pada 1998 saat dia memilih mengasingkan diri ke Yordania. Di Yordania, kedatangan Prabowo saat itu disambut dengan terhormat. Bahkan, Yordania pernah menawarkan kewarganegaraan untuk Prabowo, tetapi Prabowo tetap memilih menjadi warga negara Indonesia.

    Hubungan baik antara dua pemimpin negara itu terus berlanjut hingga Prabowo terpilih sebagai Presiden Ke-8 RI pada 2024. Yordania menjadi salah satu negara yang dikunjungi Prabowo beberapa bulan sebelum dia dilantik dan resmi menjabat sebagai Presiden Ke-8 RI.

    Di Amman, Minggu (13/4), kedatangan Prabowo menjadi momen bertemunya dua sahabat lama. Raja Abdullah II menyambut langsung kedatangan Presiden Prabowo di apron Pangkalan Udara (Lanud) Marka.

    Keduanya langsung saling merangkul tangan masing-masing dan berbincang-bincang singkat. Raut sumringah terlihat dari wajah Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II.

    Di apron Lanud Marka, kedatangan Presiden Prabowo disambut dengan upacara jajar pasukan. Keduanya kemudian memeriksa pasukan bersama-sama.

    Selepas itu, Raja Yordania dan Presiden Prabowo masuk ke dalam kendaraan yang sama yang dikemudikan oleh Raja Abdullah II.

    Presiden Prabowo melawat ke Yordania untuk pertemuan bilateral dan pertemuan empat mata dengan Raja Abdullah II. Dalam rangkaian pertemuan bilateral di Istana Al Husseiniya, Amman, Senin siang, keduanya menyaksikan penandatanganan tiga MoU dan satu perjanjian kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Yordania.

    Presiden Prabowo, sebagaimana dikutip dari akun media sosial resminya, menjelaskan kerja sama itu menandai 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Yordania yang diperingati tahun ini.

    “Kerja sama ini diharapkan semakin mempererat persahabatan kedua negara yang telah terjalin selama 75 tahun sekaligus mendorong kemajuan bersama di masa mendatang,” kata Presiden Prabowo.

    Yordania menjadi tujuan terakhir Presiden Prabowo dalam rangkaian lawatan luar negerinya ke lima negara di Timur Tengah sejak Rabu (9/4). Presiden Prabowo dijadwalkan kembali ke Jakarta, Minggu, setelah merampungkan kunjungan resminya di Amman.

    Lima negara yang dikunjungi Presiden secara berurutan yaitu Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania.

    Selepas merampungkan lawatannya di Amman, Presiden langsung bertolak ke Jakarta pada Senin sore waktu setempat.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Aria Cindyara
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kalteng gelar Halalbihalal Kebangsaan sebagai perwujudan Huma Betang

    Kalteng gelar Halalbihalal Kebangsaan sebagai perwujudan Huma Betang

    Palangka Raya (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Halalbihalal Kebangsaan sebagai perwujudan dari falsafah huma betang, yakni mencerminkan masyarakat yang hidup rukun dan damai dalam keberagaman.

    “Keberagaman yang dimiliki menjadi kekuatan dalam membangun serta memajukan daerah,” kata Gubernur Kalteng Agustiar Sabran di Palangka Raya, Senin.

    Adapun Halalbihalal Kebangsaan yang pihaknya gelar, melibatkan berbagai elemen pembangunan di Kalimantan Tengah, di antaranya Dewan Adat Dayak (DAD), organisasi kemasyarakatan hingga organisasi keagamaan.

    Halalbihalal Kebangsaan ini mencerminkan kehidupan rukun dalam keberagaman yang senantiasa terjaga di Kalimantan Tengah. Tampak dalam kegiatan ini penuh dengan keberagaman, baik suku maupun agama membaur dalam suasana kehangatan halalbihalal.

    Dalam halalbihalal ini juga, Agustiar meminta dukungan semua pihak untuk membersamainya dalam melaksanakan pembangunan secara optimal dan merata dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, serta lainnya.

    “Mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak khususnya, dan Kalimantan Tengah umumnya, dengan spirit kearifan lokal dalam bingkai NKRI, menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Sejahtera, menyambut Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

    Gubernur Kalteng ini menekankan salah satu fokus pihaknya adalah memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

    Dia pun menyampaikan, Pemprov Kalteng juga akan fokus memperkuat kemandirian daerah melalui program-program strategis ketahanan pangan dan mendorong hilirisasi.

    “Saya mengajak semua untuk bergotong royong dan berkolaborasi membangun Kalimantan Tengah,” jelasnya.

    Sementara itu, Halalbihalal Kebangsaan ini turut dirangkai dengan prosesi pelantikan PC Nahdlatul Ulama (NU) kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.

    Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan, sebagai bangsa majemuk yang telah hidup bersama tidak terpisahkan satu sama lain, agar semua pihak mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, serta berjuang bersama meraih kemajuan di masa depan.

    Khususnya bagi para pengurus cabang NU yang baru dilantik, dia berpesan untuk selalu ingat ikrar yang diucapkan sebagai amanah. NU harus mampu berperan untuk berkontribusi, menjaga ikatan persaudaraan di tengah masyarakat apapun latar belakangnya.

    “Kader harus siap berpartisipasi, ikut serta bekerja bersama elemen masyarakat dan pemerintah mengejar kemajuan bagi masyarakat,” ucapnya.

    Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden RI, Raja Yordania saksikan penandatanganan MoU dan perjanjian

    Presiden RI, Raja Yordania saksikan penandatanganan MoU dan perjanjian

    “Kerja sama ini diharapkan semakin mempererat persahabatan kedua negara yang telah terjalin selama 75 tahun sekaligus mendorong kemajuan bersama di masa mendatang,”

    Jakarta/Amman (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto dan Raja Yordania Abdullah II menyaksikan penandatanganan tiga nota kesepahaman (MoU) kerja sama dan satu perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Yordania di Istana Al Husseiniya, Amman, Yordania, Senin siang waktu setempat.

    Tiga dokumen MoU dan satu dokumen perjanjian itu diteken oleh beberapa menteri Kabinet Merah Putih untuk kerja sama RI-Yordania pada bidang pertahanan, riset dan pendidikan, keagamaan, dan kerja sama sektor pertanian.

    Laporan wartawan ANTARA yang meliput langsung agenda Presiden RI di Amman, Senin, menyampaikan acara penandatanganan itu merupakan rangkaian dari pertemuan bilateral antara Pemerintah RI dan Pemerintah Yordania yang masing-masing dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II di Istana Al Husseiniya hari ini.

    Tiga MoU dan satu perjanjian yang diteken di Amman siang ini, yaitu: 1. Perjanjian kerja sama bidang pertahanan yang diteken oleh Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Perdana Menteri Yordania Ayman Safadi; 2. MoU bidang kerja sama pertanian yang diteken oleh Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pertanian Yordania Khaled Al Henefat; 3. MoU bidang pendidikan tinggi dan riset ilmiah yang diteken oleh Menteri Agama RI Prof. Nasaruddin Umar dan Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Ilmiah Yordania Azmi Mahafza; 4. MoU bidang keagamaan yang diteken oleh Menteri Agama RI Prof. Nasaruddin Umar dan Menteri Urusan Agama Islam, Wakaf, dan Kawasan Suci Yordania Mohammad Khalayleh.

    Presiden Prabowo, sebagaimana dikutip dari akun media sosial resminya, menjelaskan kerja sama itu menandai 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Yordania yang diperingati tahun ini.

    “Kerja sama ini diharapkan semakin mempererat persahabatan kedua negara yang telah terjalin selama 75 tahun sekaligus mendorong kemajuan bersama di masa mendatang,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II memimpin pertemuan bilateral antara Pemerintah RI dan Pemerintah Yordania di Istana Al Husseiniya, Senin. Dalam rangkaian itu, Raja Abdullah II dan Presiden Prabowo juga bertemu empat mata (tête à tête).

    Yordania menjadi tujuan terakhir Presiden Prabowo dalam rangkaian lawatan luar negerinya ke lima negara di Timur Tengah sejak Rabu (9/4). Presiden Prabowo dijadwalkan kembali ke Jakarta, Minggu, setelah merampungkan kunjungan resminya di Amman.

    Lima negara yang dikunjungi Presiden secara berurutan yaitu Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Aria Cindyara
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemdagri dorong pemda tanam komoditas strategis kendalikan inflasi

    Kemdagri dorong pemda tanam komoditas strategis kendalikan inflasi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir mendorong pemerintah daerah (pemda) agar aktif menanam komoditas pangan strategis seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, langkah ini dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan masing-masing daerah dan menjaga stabilitas harga.

    “Kita selalu tidak lepas dari tiga hal tersebut berkaitan dengan harga cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. Kemudian tidak bosan-bosannya kami juga selalu mengajak Bapak-Ibu sekalian kepala daerah cobalah untuk menanam [komoditas tersebut],” kata Tomsi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Unggulan Garuda di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin.

    Ia menekankan bahwa proses penanaman komoditas tersebut tidaklah sulit selama direncanakan dengan baik, terutama di daerah yang memiliki curah hujan cukup.

    “Daerah-daerah yang normal-normal saja, yang curah hujannya cukup, tentunya dapat melaksanakan penanaman dengan baik,” ujarnya.

    Dia menambahkan penanaman komoditas utama tidak hanya membantu menjaga stabilitas harga, tetapi juga memperkuat kemandirian pangan daerah. Upaya ini bisa menjadi solusi bagi kepala daerah, khususnya yang baru menjabat, untuk mengendalikan harga komoditas penting di wilayahnya.

    Dalam forum yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan data dan analisis inflasi nasional pada Maret 2025.

    Dia menjelaskan bahwa secara bulanan (month to month) inflasi tercatat sebesar 1,65 persen, sedangkan secara tahunan (year on year) sebesar 1,03 persen.

    Amalia menekankan pentingnya memahami inflasi sebagai cerminan perubahan harga, bukan tingkat harga itu sendiri. “Bisa saja tercermin dalam inflasinya adalah inflasinya rendah, tetapi sebenarnya level harganya itu dia sudah tinggi,” jelas Amalia.

    Sebagai contoh, dirinya menyebut harga cabai merah dan cabai rawit yang tetap tinggi meskipun tercatat mengalami deflasi atau inflasi rendah. Hal ini sering menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

    “Kami sering ditanyakan inflasi rendah tetapi harga mahal. Ya karena perubahan harganya sedikit, tetapi level harga ataupun tingkat harga yang dibayar oleh konsumen seperti cabai merah, cabai rawit itu memang harganya levelnya tinggi,” tambahnya.

    Amalia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk lebih cermat membaca inflasi, tidak hanya berdasarkan besaran persentasenya, tetapi juga dengan memahami pergerakan dan tingkat harga komoditas di lapangan.

    “Nah ini yang mungkin kita perlu cermati. Bagaimana kita kemudian bisa mengendalikan harga, yang nanti angka inflasi ini perlu kita kombinasikan dengan pergerakan harga dan melihat level harga dan komoditas itu berada di tingkat seperti apa,” pungkas dia.

    Sebagai informasi, rakor ini dihadiri secara langsung oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iqbal Shoffan Shofwan, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono,

    Selanjutnya, Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Hermawan, Direktur Jenderal (Dirjen) Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Ahmad Najib Burhani, serta Staf Ahli Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kemendiktisaintek Muhammad Hasan Chabibie.

    Sementara itu, hadir secara virtual Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Badan Urusan Logistik (Bulog) Epi Sulandari.

    Kemudian perwakilan Satgas Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kejaksaan Agung. Rapat juga diikuti oleh seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemdagri ajak pemda aktif usulkan lokasi Sekolah Unggul Garuda

    Kemdagri ajak pemda aktif usulkan lokasi Sekolah Unggul Garuda

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Tomsi Tohir mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk aktif mengusulkan lokasi pembangunan Sekolah Unggul Garuda.

    Ajakan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Unggulan Garuda di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin.

    “Teman-teman kepala daerah bisa segera memerintahkan dinasnya untuk mendaftar dan nantinya akan diseleksi tempat-tempat dan kelayakannya,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Dia juga berharap agar pemda menyambut peluang tersebut, sehingga daerah berpeluang dipilih sebagai lokasi pembangunan Sekolah Unggul Garuda yang baru.

    “Kita berharap seluruh kepala daerah dapat mendaftarkan lokasi lahannya [yang bisa dibangun],” tambahnya.

    Sekolah Unggul Garuda merupakan program pendidikan pra-universitas yang bertujuan membangun ekosistem sains dan teknologi di Indonesia.

    Program ini dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran.

    Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menjelaskan bahwa terdapat dua jenis Sekolah Unggul Garuda, yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda Baru yang dibangun dari awal, serta SMA Unggul Garuda Transformasi yang merupakan pengembangan dari SMA yang sudah ada.

    “Saya fokuskan hari ini kita khusus memfokuskan kepada [sosialisasi] Sekolah Unggul Garuda Baru,” ujar Stella.

    Ia menyampaikan bahwa dalam lima tahun ke depan akan dibangun 20 SMA Unggul Garuda Baru. Pada tahun ini, empat sekolah baru direncanakan akan dibangun di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kepulauan Bangka Belitung (Babel), dan Papua Tengah, sementara satu lokasi lainnya masih dalam proses seleksi.

    “Jadi silakan Bapak-Ibu (kepala daerah) sekalian mengajukan lokasinya,” tuturnya.

    Ia juga menjelaskan Sekolah Unggul Garuda dirancang sebagai sekolah berasrama yang menerima siswa dari seluruh Indonesia.

    Dalam pengelolaannya, sekolah akan didampingi langsung oleh perguruan tinggi terdekat untuk memastikan kualitas pendidikan yang mendukung siswa masuk ke perguruan tinggi terbaik di dalam dan luar negeri.

    “Nantinya penyelenggaraan Sekolah Garuda ini langsung akan ditinjau oleh perguruan tinggi sekitar, misalnya dosen-dosen dari perguruan tinggi ini juga akan memberikan arahan, bimbingan langsung kepada siswa-siswinya,” ucap Stella.

    Dia juga menegaskan penetapan lokasi program baru final di Provinsi Babel dan NTT, sementara di Provinsi Papua Tengah masih dalam proses kunjungan dan peninjauan.

    “Kami juga tentu saja terus-menerus melihat aspek dari pemerataannya,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri minta pemda segera selesaikan penyusunan RTRW

    Wamendagri minta pemda segera selesaikan penyusunan RTRW

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk meminta pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera menyelesaikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

    Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Ribka mengatakan bahwa penyusunan RTRW itu sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam mendukung implementasi gerakan Satu Data Indonesia.

    “Saya minta tolong pesan dari Pak Menteri untuk kita selesaikan RTRW-nya, (di tingkat) provinsi maupun kabupaten/kota, (dan) batas desa, karena kita akan menuju satu data nasional. Jadi, kita sudah mulai kerjakan,” kata Ribka saat memberikan pengarahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sultra Tahun 2026 di Kota Baubau, Sultra, Senin.

    Dia menjelaskan penyelesaian RTRW yang komprehensif akan membantu daerah dalam mengatur pemanfaatan ruang, pengembangan potensi wisata, serta menciptakan keseimbangan pembangunan antarwilayah.

    “Sehingga kita bisa lihat kawasan-kawasan mana peruntukannya, untuk misalnya wisata, pembangunan, dan seterusnya. RTRW harus diselesaikan,” ujarnya.

    Untuk mempercepat penyusunan RTRW, Ribka mendorong Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menjalin sinergi lintas sektor, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sultra, dengan pemerintah kabupaten/kota dan kementerian/lembaga terkait.

    Wamendagri juga menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri dalam penyelesaian RTRW secara nasional pada tahun ini.

    “Tahun ini kita di Kementerian Dalam Negeri sudah komitmen untuk akan selesaikan RTRW,” tegas Ribka.

    Pada kesempatan itu, Ribka juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui inovasi yang mampu menarik minat investasi dari sektor swasta.

    Menurutnya, peningkatan PAD akan memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

    “Sehingga sangat diharapkan adanya inovasi daerah, kita meningkatkan PAD daerah, supaya bisa memberikan kekuatan pada fiskal daerah, ini yang sangat penting,” ujarnya.

    Selain membahas tentang PAD, Ribka mengingatkan agar penyusunan RKPD dan kebijakan pembangunan daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan nasional, khususnya Astacita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia berharap program tersebut dapat segera disosialisasikan ke seluruh kepala daerah di Sultra.

    “Intisarinya sudah disimpulkan yang disebut dengan hari ini, kita tahu, kita kenal dikemas dengan Astacita,” tuturnya.

    Dia juga berharap dengan sinerginya penyusunan RTRW dan RKPD, Sultra lebih siap dalam menjawab tantangan pembangunan serta dapat mengoptimalkan potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat.

    Kegiatan musrenbang itu dihadiri Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, Wakil Gubernur Sultra Hugua, Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra La Ode Tariala, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Sultra.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri: Pembangunan harus selaras dengan RPJMN Asta cita Presiden

    Wamendagri: Pembangunan harus selaras dengan RPJMN Asta cita Presiden

    “Secara Nasional, pengelolaan APBD Sulawesi Tenggara posisi kedua dari bawah. Ini adalah PR, Bupati, Wali Kota dan OPD harus bekerja keras. Pak Gubernur, kalau ada yang main-main, ganti saja. Orang pintar dan mau bekerja dengan hati banyak Pak Gub,”

    Kendari (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyampaikan program pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara harus selaras dengan RPJMN, khususnya Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.

    Pernyataan ini disampaikan Wamendagri saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat Provinsi Sultra tahun 2025 dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 di Kota Baubau, Senin.

    Di bagian lain, Wamendagri Ribka juga menyoroti masih minimnya pengelolaan APBD, serta masih bergantung pada tingginya dana transfer pusat ke daerah yang bersumber dari APBN.

    Wamendagri juga mendorong agar dilakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan investasi di setiap Kabupaten Kota di Sulawesi Tenggara.

    “Secara Nasional, pengelolaan APBD Sulawesi Tenggara posisi kedua dari bawah. Ini adalah “PR”, Bupati, Wali Kota dan OPD harus bekerja keras. Pak Gubernur, kalau ada yang main-main, ganti saja. Orang pintar dan mau bekerja dengan hati banyak Pak Gub,” ujar Wamendagri.

    Menurutnya, jika OPD tidak dapat bekerja maksimal dalam meningkatkan pendapatan daerah, maka reputasi birokrasi dan pemerintah darah menjadi buruk. Bahkan, wibawa Bupati, Wali Kota dan Gubernur menjadi taruhannya.

    “Saya harap di bulan depan bisa naik, minimal di tahun ini, memang berat. Kalau mau datanya untuk disandingkan dengan daerah-daerah lain ada sama Dirjen Keuangan Daerah, nanti di buka saja, kalau perlu beliau tinggal saja untuk berikan arahan khusus terkait ini,” ujarnya.

    RKPD Provinsi Sultra Tahun 2026 mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

    Musrenbang Provinsi Sultra dihadiri oleh 17 Kabupaten Kota. Sebelumnya telah di awali dengan Rapat Koordinasi Teknis Rencana Pembangunan (Rakortekrenbang) dengan maksud untuk menyingkronkan rencana pembangunan dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

    Pewarta: Abdul Azis Senong
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri: Kepala daerah berperan dalam pembentukan Kopdes Merah Putih

    Mendagri: Kepala daerah berperan dalam pembentukan Kopdes Merah Putih

    Saya siapkan Surat Edaran Mendagri sebagai payung hukum kepala daerah supaya tidak ragu-ragu menggunakan BTT.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran bupati dan wali kota dalam pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Hal itu disampaikan Tito kepada awak media usai acara Kick-off dan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia (RI) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlangsung secara virtual dari Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

    “Pembentukan koperasi ini sangat memerlukan kerja sama dan langkah-langkah yang dilakukan oleh kepala desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga peran bupati menjadi penting,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Pasalnya, bupati dan wali kota merupakan pejabat pembina dari kepala desa dan BPD.

    Pada saat ini Pemerintah mencanangkan pembentukan koperasi desa sebanyak 80.000 unit.

    Mendagri menegaskan bahwa bupati dan wali kota dapat memfasilitasi pembentukan koperasi tersebut, salah satunya dengan mendukung pembiayaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

    Daerah juga dapat memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk mendukung pembentukan koperasi. Dalam hal ini, pihaknya akan menerbitkan surat edaran (SE) yang dapat menjadi acuan pemda dalam memanfaatkan BTT untuk mendukung pembentukan koperasi.

    “Saya siapkan Surat Edaran Mendagri sebagai payung hukum kepala daerah supaya tidak ragu-ragu menggunakan BTT,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa sumber anggaran koperasi desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta APBD. Masing-masing koperasi membutuhkan dana mulai dari Rp3 miliar hingga Rp5 miliar.

    Menko Pangan meminta kepala desa agar segera menggelar musyawarah desa khusus (Musdessus) untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Zulkifli menegaskan bahwa pembentukan koperasi ini merupakan upaya untuk membangun kekuatan ekonomi dari desa.

    “Pak Presiden Prabowo tidak ingin desa itu tidak berkembang, tidak ingin petani ada yang susah, ingin petaninya makmur, ingin desanya maju, ingin nelayannya maju, ingin memangkas rantai pasok yang panjang,” jelas Zulkifli.

    Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan yang merupakan Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Dalam rapat itu, hadir Menteri Desa (Mendes) dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta pejabat terkait lainnya.

    Forum itu juga diikuti secara virtual oleh kepala desa, BPD, serta jajaran pemerintah desa lainnya dari berbagai daerah.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puan sebut akan ada pertemuan lanjutan Prabowo-Megawati

    Puan sebut akan ada pertemuan lanjutan Prabowo-Megawati

    “Akan ada silaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan akan ada pertemuan lanjutan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, usai keduanya bersilaturahmi pada pada Senin (7/4) malam.

    “Akan ada silaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya,” kata Puan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    Meski demikian Puan belum memberikan pernyataan lebih lanjut soal kapan pertemuan tersebut akan dilaksanakan.

    Puan tidak menjelaskan secara rinci soal apa saja hal yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan Megawati, namun mengungkapkan secara garis besar hal-hal yang dibahas adalah soal kebangsaan dan mengatakan PDIP akan bersinergi dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Yang dibicarakan tentu saja hal-hal yang terkait bagaimana sama-sama bersinergi dalam membangun bangsa dan negara, dan kemudian juga bagaimana kemudian PDIP akan bersama-sama bersinergi untuk membangun, membantu, bersinergi dalam menjalankan tugas-tugas presiden ke depan bersama dengan Pak Prabowo,” ujarnya.

    Diketahui, Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4) malam.

    Pertemuan di kediaman Megawati pada malam itu dilaksanakan dalam rangka silaturahim setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    Adapun sejumlah tokoh yang turut hadir ke kediaman Megawati, mulai dari Ketua MPR RI yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025