Category: Antaranews.com Politik

  • Menko Airlangga ungkap target tim negosiasi tarif Trump di AS

    Menko Airlangga ungkap target tim negosiasi tarif Trump di AS

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap target tim negosiasi yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk berunding langsung dengan Pemerintah AS di Washington D. C., Amerika Serikat.

    Airlangga dijadwalkan bertolak dari Jakarta ke Washington, Selasa malam, untuk memimpin tim negosiasi RI yang di antaranya terdiri atas Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Menko Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menyebut target utama tim negosiasi menurunkan tarif impor resiprokal yang dibebankan oleh AS kepada Indonesia.

    “Targetnya kan yang pasti ada pembicaraan beberapa putaran. Yang penting diturunkan (tarif impor, red.),” kata Menko Airlangga menjawab pertanyaan.

    Di lokasi yang sama, dalam kesempatan terpisah, Airlangga menyebut tim negosiasi menghendaki adanya hasil yang konkret dari perundingan dengan Pemerintah AS. Airlangga menyebut Pemerintah RI juga terbuka terhadap peluang membentuk pasar bebas terbatas antara Indonesia dan Amerika Serikat.

    “Artinya, specific outcome itu lebih penting sehingga kami dalam tanda petik, kalau untuk perjanjian nanti, framework, berikut dalam bentuk limited FTA (perjanjian pasar bebas), atau kita pernah punya TIFA dengan Amerika. Nah, itu yang dalam format perjanjian. Kami minta outcome yang spesifik, yang pragmatis ada,” kata Airlangga saat jumpa pers menjawab pertanyaan mengenai tawaran tim negosiasi yang nanti dipaparkan kepada Pemerintah AS.

    Di Washington, tim negosiasi dari Indonesia bakal menemui beberapa perwakilan Pemerintah AS, di antaranya Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Kementerian Keuangan AS, sejumlah asosiasi bisnis seperti US-ASEAN Business Council, US-Indonesia Society (USINDO).

    Airlangga menyebutkan dirinya bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (14/4) malam juga telah rapat melalui sambungan konferensi video dengan Menteri Perdagangan AS Howard W. Lutnick. Dalam pertemuan itu, ada pula Anggota DEN Mari Elka Pangestu.

    “Pak Luhut sudah bicara dengan Secretary of Commerce (Menteri Perdagangan AS), nanti kami tindaklanjuti lagi di Washington,” kata Airlangga.

    Sementara itu, Menlu Sugiono juga telah tiba lebih dulu di di AS dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

    Di Washington, perundingan antara Pemerintah RI dan Pemerintah AS dijadwalkan berlangsung pada 16–23 April 2025.

    “Tentu kan pengalaman pada berbagai perjanjian, pertemuan itu tidak sekali. Biasanya, ada 2–3 putaran, karena pertama ada kesepakatan, kedua baru drafting-nya,” sambung Airlangga.

    Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal/timbal balik kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang efektif berlaku tiga hari setelah diumumkan.

    Kebijakan Trump itu diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif resiprokal untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia, mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).

    Dari kebijakan terbaru AS itu, Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

    Walaupun demikian, Presiden Trump pada 9 April 2025 mengumumkan jeda selama 90 hari untuk penerapan tarif impor resiprokal itu kepada sebagian besar negara, kecuali China. Indonesia masuk dalam kelompok negara yang mendapatkan jeda selama 3 bulan penuh itu.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengamat: Indonesia perlu perkuat intelijen ekonomi saat perang tarif

    Pengamat: Indonesia perlu perkuat intelijen ekonomi saat perang tarif

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat intelijen Dr Stepi Anriani menyebut bahwa Indonesia perlu memperkuat peran intelijen ekonomi guna menghadapi dampak dari perang tarif global yang tengah memanas saat ini, pasca adanya kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS).

    Menurut dia, perang tarif secara terbuka pada 2025 ini merupakan kelanjutan dari perang dagang 2018–2020 yang kala itu belum terekspos secara vulgar, tetapi sudah menyebabkan penurunan perdagangan dunia sebesar 3 persen dan GDP global turun 0,8 persen.

    “Tarif 32 persen terhadap impor dari Indonesia bukan angka kecil. Tiongkok bahkan menghadapi situasi yang lebih parah akibat balasan perang tarif karena transhipment yang digagasnya,” kata Stepi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Ia menyoroti bahwa fragmentasi ekonomi global saat ini tidak hanya mengubah rantai pasok dan tata kelola ekonomi dunia, tetapi juga membentuk blok-blok ekonomi baru yang berpotensi mengisolasi negara-negara tertentu.

    Dia menyebut ada tiga kemungkinan sikap negara-negara di dunia dalam menghadapi situasi ini. Pertama; negara-negara akan membentuk blok ekonomi baru untuk melawan dominasi Amerika Serikat, kedua; negara-negara mengikuti skenario AS dan tunduk pada hegemoninya, dan ketiga; negara-negara mencoba bersikap netral melalui negosiasi yang lebih lunak.

    Dalam konteks ini, Indo-Pasifik menjadi kawasan yang sangat strategis namun juga rentan terhadap konflik terbuka. Ketegangan yang meningkat di kawasan Laut Tiongkok Selatan, konflik Rusia-Ukraina, dan situasi di Timur Tengah menjadi indikator bahwa dunia tengah menghadapi skenario geopolitik yang kompleks.

    “Indonesia berada di jantung kawasan Indo-Pasifik, yang merupakan episentrum pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Posisi ini memberikan tanggung jawab besar bagi Indonesia untuk mengambil peran strategis dalam mencegah konflik terbuka,” kata dia.

    Untuk itu, menurutnya, ada beberapa langkah strategis yang harus diprioritaskan pemerintah Indonesia, antara lain memperkuat struktur ekonomi domestik, menjaga daya beli masyarakat, menarik investasi, serta melakukan diversifikasi perdagangan dan kemitraan strategis multilateral.

    Ia juga menekankan bahwa memperkuat solidaritas dan peran aktif di forum ASEAN, diplomasi adaptif, serta membangun kepercayaan publik baik di tingkat nasional maupun internasional, merupakan hal yang penting untuk dilakukan.

    “Intelijen ekonomi harus ditingkatkan sebagai alat deteksi dini terhadap dampak perang tarif. Sinergi antara intelijen, pembuat kebijakan, dan pelaku usaha sangat penting agar Indonesia siap menghadapi tekanan ekonomi eksternal,” kata dia.

    Selain itu, dia mendorong agar Indonesia memimpin inisiatif dialog konsultatif antar negara-negara berkembang atau “Global South Economic Dialogue Initiative” guna memperkuat posisi tawar negara-negara berkembang dalam sistem ekonomi global yang adil dan inklusif.

    Ia juga menyampaikan bahwa momentum krisis harus dimanfaatkan sebagai pemicu transformasi ekonomi, percepatan digitalisasi, serta transisi menuju ekonomi hijau dan energi terbarukan.

    “Indonesia harus aktif membuka perdagangan ke kawasan potensial seperti Eropa, Asia Selatan, dan Timur Tengah sebagai alternatif dari ketergantungan terhadap pasar AS,” katanya.

    Menurut dia, diplomasi yang dijalankan pemerintah saat ini, termasuk kunjungan-kunjungan kenegaraan dan kerja sama dengan negara-negara Timur Tengah, menunjukkan upaya membangun posisi sebagai “middle power” yang berperan sebagai penyeimbang di tengah rivalitas kekuatan besar dunia.

    “Indonesia perlu terus memperkuat ketahanan domestik dan menjadikan kolaborasi sebagai kunci dalam menghadapi tantangan global,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPD minta Pemerintah siapkan langkah konkret hadapi kebijakan tarif AS

    DPD minta Pemerintah siapkan langkah konkret hadapi kebijakan tarif AS

    Pemerintah perlu menguatkan kebijakan perlindungan industri lokal.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin meminta Pemerintah menyiapkan langkah konkret menghadapi kebijakan perang tarif yang diluncurkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang dapat berimbas pada berbagai sektor di Tanah Air.

    “Pimpinan DPD sudah melakukan diskusi terkait dengan apa langkah awal yang perlu diambil oleh Pemerintah,” kata Sultan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD RI pada Sidang Paripurna Ke-12 DPD RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024—2025 di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Sultan lantas membeberkan langkah tersebut, di antaranya mempercepat reformasi struktural melalui deregulasi dan insentif fiskal untuk menarik investasi asing maupun domestik.

    Selain itu, meningkatkan diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan terutama pada pasar AS. Selanjutnya mengoptimalkan kerja sama regional, khususnya dalam kerangka ASEAN, untuk memperkuat ketahanan ekonomi kawasan.

    Ia juga memandang perlu Pemerintah menguatkan kebijakan perlindungan industri lokal, serta menerapkan regulasi ketat untuk mengawasi barang-barang impor, terutama produk-produk yang bersaing langsung dengan industri lokal.

    Untuk melindungi produsen domestik dari persaingan tidak sehat, dia mengatakan bahwa Pemerintah perlu menguatkan kebijakan perlindungan industri lokal.

    “Di samping itu, menerapkan regulasi ketat untuk mengawasi barang-barang impor, terutama produk-produk yang bersaing langsung dengan industri lokal,” ucapnya.

    Hal tersebut, lanjut dia, memerlukan penyelarasan dengan wacana pemerintah untuk membuka keran impor. Namun, dia meminta kehati-hatian dalam melakukannya.

    “Walaupun pembukaan keran impor bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga pasokan komoditas, jangan sampai berdampak negatif pada perekonomian domestik,” ujarnya.

    Ketua DPD RI mengatakan bahwa perang tarif yang dimainkan AS telah menciptakan gelombang ketidakpastian di seluruh dunia dan meningkatkan risiko resesi global, sekalipun masih terdapat jeda 90 hari sebelum penerapan tarif itu.

    “Kebijakan perang tarif ini akan memiliki potensi dampak, seperti penurunan ekspor, fluktuasi harga komoditas, krisis daya saing industri manufaktur, serta pengaruh terhadap pasar modal dan pariwisata,” katanya.

    Wakil rakyat ini juga menilai kebijakan itu membawa dampak signifikan bagi perekonomian di Tanah Air meski Indonesia bukan pihak langsung dalam konflik tersebut.

    Namun, sebagai negara yang terintegrasi dalam rantai pasokan global, menurut dia, dampaknya akan terasa di berbagai sektor seperti potensi penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,3 persen sampai dengan 0,5 persen.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Konjen China di Medan dan Pemprov Sumut sepakat perkuat kerja sama

    Konjen China di Medan dan Pemprov Sumut sepakat perkuat kerja sama

    Jakarta (ANTARA) – Konsul Jenderal China di Medan Zhang Min pada Senin (14/4) bertemu dengan Gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, di Medan, dengan kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat kerja sama di antara keduanya.

    Saat bertemu dengan Bobby, Zhang menyatakan baik China maupun Indonesia adalah negara berkembang besar serta kekuatan yang penting dalam Global South. Di bawah panduan pemimpin kedua negara, kedua belah pihak diharapkan lebih memperdalam kerja sama strategis yang menyeluruh dan juga memperkuat koordinasi strategis dalam kerangka multilateral, membangun komunitas China-Indonesia dengan masa depan bersama dengan pengaruh regional dan global. Zhang juga menambahkan bahwa China dan Indonesia diyakini akan memberi lebih banyak kepastian dan daya positif kepada dunia yang bergejolak.

    Selain itu, Zhang menyerukan agar China dan Indonesia, bersama negara-negara Global South lainnya, bergandengan tangan dalam mendukung secara tegas sistem perdagangan multilateral dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai intinya, serta bersama-sama membela keadilan dan kesetaraan di tingkat internasional.

    Sementara itu, Bobby menyatakan kerja sama Indonesia-China dan berkembangnya hubungan kedua negara telah memberikan hasil nyata bagi kedua masyarakat. Dia juga setuju bahwa kedua belah pihak harus memperkuat kerja sama praktis di berbagai bidang.

    Pada kesempatan yang sama, para pejabat dari Provinsi Guangdong di China selatan juga menggelar pembicaraan dengan Bobby dan saling bertukar pandangan mengenai kerja sama serta pertukaran regional antara Guangdong dan Sumatra Utara. Selain itu, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan, pertanian, dan energi baru antara kedua provinsi kembar tersebut.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Santoso
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua DPRD Bogor: Kolaborasi penting demi pelayanan hukum yang adil

    Ketua DPRD Bogor: Kolaborasi penting demi pelayanan hukum yang adil

    Momentum halalbihalal ini menjadi ruang memperkuat komunikasi dan sinergi lintas profesi demi kemajuan Kota Bogor.

    Kota Bogor (ANTARA) – Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil memandang kolaborasi penting untuk pelayanan hukum yang berkeadilan di Kota Bogor, Jawa Barat.

    Saat menghadiri Halalbihalal Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Pengurus Daerah Kota Bogor di Lorena Ballroom, Swiss-Belinn Bogor, Selasa, Adit menyampaikan apresiasinya atas kontribusi besar notaris dan PPAT dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya dalam urusan keperdataan dan pertanahan.

    Adit menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan profesional di bidang hukum merupakan kunci penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

    Ia mengemukakan bahwa notaris dan PPAT adalah mitra strategis pemerintah dalam memberikan kepastian hukum, terutama dalam sektor properti dan perdata.

    “Momentum halalbihalal ini menjadi ruang memperkuat komunikasi dan sinergi lintas profesi demi kemajuan Kota Bogor,” ujar Adit.

    Selain menjadi ajang saling memaafkan dan mempererat persaudaraan usai Lebaran 2025, kata dia, kegiatan ini juga menjadi sarana dialog antarprofesi dalam menjawab tantangan pelayanan hukum ke depan, termasuk menghadapi dinamika regulasi serta digitalisasi sistem pertanahan dan perizinan yang semakin kompleks.

    Ketua DPRD Kota Bogor berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlangsung secara rutin agar terbangun kepercayaan dan kekompakan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan komunitas profesi di kota ini.

    Pewarta: M. Fikri Setiawan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden RI dan Wakil PM Rusia bahas kemajuan FTA RI-Eurasia

    Presiden RI dan Wakil PM Rusia bahas kemajuan FTA RI-Eurasia

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Pertama Perdana Menteri Rusia Denis Manturov membahas kemajuan perundingan perjanjian perdagangan pasar bebas (FTA) antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan itu, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia berharap perundingan perjanjian pasar bebas itu segera rampung setidaknya saat Presiden RI berkunjung ke St. Petersburg, Rusia, pada tahun ini.

    “Tadi juga dibahas terkait dengan Eurasia Free Trade Agreement (FTA), diharapkan pada saat Bapak Presiden ke St. Petersburg, seluruh materi di dalam pembahasan Eurasia (FTA) ini bisa diselesaikan,” kata Menko Airlangga saat jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, selepas pertemuan.

    Dalam pertemuan yang sama, Wakil Pertama PM Rusia mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 di Kota St. Petersburg, yang dijadwalkan pada tanggal 18—21 Juni 2025.

    “Dalam St. Petersburg Economic Forum itu diharapkan Bapak Presiden bisa hadir, dan ada beberapa milestone kerja sama yang akan dibuat memorandum of understanding (MoU), itu termasuk beberapa kerja sama ekonomi maupun kerja sama strategis,” kata Airlangga.

    Tidak hanya mengundang untuk hadir dalam forum ekonomi tahunan itu, Manturov yang mewakili pemerintah Rusia juga mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri parade Victory Day di Moskow, yang dijadwalkan pada tanggal 9 Mei 2025.

    Presiden Prabowo menerima kedatangan Wakil Pertama PM Rusia Denis Manturov di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa siang, kemudian keduanya lanjut menggelar pertemuan bilateral di ruang kredensial.

    Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo didampingi oleh Menko Airlangga, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Airlangga menyebut kedatangan Manturov ke Indonesia selain untuk bertemu Presiden Prabowo, juga untuk menghadiri dialog tingkat tinggi (high level dialogue) Indonesia dan Rusia, yang sempat tertunda akibat pandemi Covid-19.

    “Dialog tingkat tinggi ini akan dimulai kembali,” sambung Airlangga.

    Dalam pertemuan yang sama, Airlangga melanjutkan delegasi Rusia juga menyatakan keinginannya untuk menambah frekuensi penerbangan langsung dari Moskow ke beberapa daerah Indonesia. Airlangga melanjutkan ke depan akses untuk wisatawan Rusia juga dipermudah.

    Menko Airlangga mengatakan bahwa pihak Rusia juga mengharapkan bisa menambah jumlah pesawat, dan mereka menanyakan destinasi mana yang cocok untuk penerbangan langsung dari Moskow.

    “Terkait dengan sistem keuangan, mereka juga mencari jalan bagaimana supaya turis dipermudah dengan suatu mekanisme yang disepakati oleh kedua negara,” kata Airlangga.

    Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo dan Wakil PM Rusia Manturov juga membahas hal-hal terkait dengan pengembangan investasi.

    Presiden Prabowo langsung berkantor di Istana Kepresidenan setelah tiba di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa pagi.

    Presiden tiba di Jakarta usai merampungkan lawatannya ke lima negara di Timur Tengah, yaitu Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania sejak Rabu (9/4) pekan lalu.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Airlangga: Rusia ingin tambah penerbangan langsung ke Indonesia

    Airlangga: Rusia ingin tambah penerbangan langsung ke Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Rusia menyatakan minatnya untuk menambah jumlah penerbangan langsung dari Moskow ke Indonesia, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Hal ini disampaikan dalam pertemuan antara Wakil Pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Manturov dengan Presiden RI Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    “Pihak Rusia juga mengharapkan bisa menambah jumlah pesawat, dan mereka menanyakan destinasi mana yang cocok untuk penerbangan langsung dari Moskow,” ujar Airlangga.

    Selain membahas sektor transportasi, Rusia juga menyampaikan keinginan untuk memperkuat kerja sama dalam sistem keuangan antarnegara. Salah satu fokus utamanya adalah menciptakan mekanisme yang dapat mempermudah wisatawan Rusia bertransaksi di Indonesia.

    “Mereka mencari jalan bagaimana supaya turis dipermudah dengan suatu mekanisme yang disepakati oleh kedua negara,” kata Airlangga.

    Sebelumnya, dalam agenda forum bisnis Indonesia-Rusia di Jakarta, Senin (14/4), Airlangga mengusulkan untuk membuka rute penerbangan langsung antara Moskow dan Jakarta.

    Usulan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia, khususnya dalam bidang ekonomi dan pariwisata.

    Pembukaan rute ini diharapkan dapat mempermudah kegiatan bisnis para pelaku usaha kedua negara, termasuk dalam mendukung kerja sama antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dengan mitra-mitranya di Rusia.

    Selain aspek ekonomi, langkah ini juga dimaksudkan untuk mendorong kolaborasi antar masyarakat atau people-to-people collaboration, yang dinilai penting dalam mempererat hubungan kedua negara secara menyeluruh.

    Salah satu bentuk nyata dari kolaborasi ini adalah kemudahan akses transportasi udara, tidak hanya ke Jakarta, tetapi juga ke destinasi wisata utama lainnya seperti Bali.

    Pemerintah Indonesia menilai bahwa peningkatan jumlah wisatawan Rusia dapat menjadi peluang strategis bagi sektor pariwisata nasional.

    Namun demikian, Airlangga juga menekankan bahwa Indonesia tidak hanya menawarkan Bali sebagai tujuan wisata, melainkan juga lima destinasi super prioritas lainnya yang potensial dikembangkan melalui dukungan konektivitas udara.

    Oleh karena itu, rencana pembukaan rute Moskow–Jakarta dianggap mendesak dan ditargetkan dapat segera terealisasi, terutama menjelang kunjungan delegasi pemerintah Indonesia ke Moskow pada Juni mendatang.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo diundang hadiri Victory Day dan Forum Ekonomi di Rusia

    Prabowo diundang hadiri Victory Day dan Forum Ekonomi di Rusia

    Jakarta, Genta Tenri Mawangi (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menerima undangan resmi dari Pemerintah Rusia untuk menghadiri dua agenda penting di Negeri Beruang Merah.

    Airlangga mengatakan undangan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Manturov, dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sore ini.

    “Dalam pertemuan tadi, DPM Manturov mengundang Bapak Presiden untuk hadir dalam parade Victory Day di Rusia dan juga dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF),” ujar Airlangga usai mendampingi Presiden dalam pertemuan itu.

    Dikatakan Airlangga, pertemuan ini merupakan bagian dari kelanjutan dialog tingkat tinggi antara Indonesia dan Rusia yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19.

    Menurut Airlangga, dialog tersebut kini akan dimulai kembali, membuka peluang bagi kerja sama bilateral yang lebih erat, baik dalam bidang ekonomi maupun sektor strategis lainnya.

    Selain menghadiri parade pada awal Mei 2025, dan forum ekonomi, kata Airlangga, kehadiran Presiden Prabowo di SPIEF juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menjalin kerja sama internasional.

    Beberapa kesepakatan penting direncanakan akan dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) antara kedua negara, kata Airlangga menambahkan.

    Sebelumnya, DPM Manturov juga turut menghadiri acara Malam Kebudayaan Rusia yang digelar di Hotel Raffles, Jakarta, sebagai bagian dari rangkaian kunjungan resmi ke Indonesia.

    Sementara itu, dalam acara Forum Bisnis Indonesia-Rusia, di Jakarta, Senin (14/4), Airlangga mengatakan bahwa Indonesia dan Rusia menjajaki peluang kerja sama investasi di berbagai sektor strategis seperti teknologi, pariwisata, kesehatan, dan pendidikan.

    Airlangga menekankan pentingnya sinergi antara pelaku usaha kedua negara, terutama dalam bidang energi terbarukan, manufaktur, dan ekonomi digital.

    Pemerintah Indonesia mendorong investasi melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kebijakan hilirisasi industri, sekaligus menargetkan pertumbuhan ekonomi digital nasional hingga 1 triliun dolar AS pada 2030.

    Sementara itu, Rusia menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerja sama di bidang pertanian dan energi, serta berharap perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) dapat segera terwujud.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota OPM di Maybrat kembali ke pangkuan NKRI

    Anggota OPM di Maybrat kembali ke pangkuan NKRI

    Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembal

    Sorong (ANTARA) – Anggota OPM berinisial YSA di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, yang sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Zet Fattem menyatakan diri untuk bergabung kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Komandan Satgas Yonif 501/BY Letkol Inf Yakhya Wisnu A, dalam keterangan yang diterima di Sorong, Selasa, menjelaskan kembalinya YSA ke pangkuan NKRI ini selain tekanan internal organisasi OPM tetapi juga bagian dari upaya pendekatan persuasif dari satgas.

    “Kami tidak melihat masa lalu, kami melihat harapan ke depan. NKRI terbuka untuk siapapun anak bangsa yang ingin kembali,” ujar Dansatgas Yakhya.

    Keberhasilan ini diharapkan menjadi momentum penting yang dapat menginspirasi anggota kelompok separatis lainnya untuk mengikuti jejak YSA meninggalkan konflik dan turut serta membangun Papua dalam kedamaian dan kesejahteraan.

    YSA secara resmi mengikuti prosesi pemutihan yang dilaksanakan di TK Fuog, Maybrat pada Senin (14/4). Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk aparat pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sebagai simbol penerimaan dan dukungan terhadap proses reintegrasi mantan anggota separatis ke dalam kehidupan masyarakat sipil.

    “Keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari kombinasi strategi militer dan pendekatan humanis yang diterapkan oleh Satgas Yonif 501/BY,” ujarnya.

    Dia mengatakan, selain menjalankan operasi ofensif untuk mempersempit ruang gerak kelompok separatis, Satgas juga aktif membangun kepercayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan teritorial seperti pembangunan jembatan di Kampung Fuog serta pelayanan kemanusiaan lainnya.

    Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri ungkap 4 langkah strategis pembentukan Kopdes Merah Putih

    Wamendagri ungkap 4 langkah strategis pembentukan Kopdes Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan empat langkah strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Hal ini disampaikannya dalam acara lanjutan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Selasa.

    “Pada intinya ada empat yang menjadi porsi dari Kemendagri yang didorong oleh Pak Menteri untuk dikoordinasikan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Langkah pertama, Kemendagri akan memaksimalkan koordinasi dengan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk memfasilitasi pembentukan koperasi di lebih dari 80 ribu desa dan kelurahan.

    Kedua, melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), Kemendagri akan memberikan pendampingan teknis dalam pembentukan koperasi di tingkat desa.

    “Sesuai harapan Pak Menko [Pangan], kami akan mempercepat pembentukan prototype. Jadi kita pilih beberapa potensi champion yang sudah siap, sama seperti MBG,” ujarnya.

    Langkah ketiga adalah memastikan program koperasi desa terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    “Ini kita dorong untuk diselaraskan, dicantumkan di situ supaya ada landasannya,” ucap Bima.

    Keempat, Kemendagri akan menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan daerah tetap on track dan sesuai dengan target pembentukan koperasi desa.

    Selain menjabarkan langkah strategis, Bima juga menyoroti potensi besar sektor koperasi di Indonesia. Saat ini terdapat lebih dari 51.505 koperasi yang telah eksis, dengan rincian sekitar 5.297 merupakan Koperasi Unit Desa (KUD), sementara sisanya merupakan koperasi non-KUD seperti koperasi simpan pinjam, serta koperasi industri kecil dan kerajinan rakyat.

    “Ini adalah potensi yang harus kita identifikasi lagi, mana yang aktif dan mana yang tidak,” jelasnya.

    Terkait regulasi, Bima menyampaikan bahwa Kemendagri tengah menyusun template Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai panduan teknis pembentukan koperasi. Perkada ini akan mencakup ruang lingkup, mekanisme kerja, dasar hukum, serta peran perangkat daerah terkait, termasuk aspek pengawasan dan pendanaan.

    Kemendagri juga akan menerbitkan surat edaran sebagai panduan penggunaan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT), serta memastikan seluruh proses terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

    “Nah saya kira itu Pak Menteri, kemudian kami siap untuk gaspol membuat piloting di beberapa titik sebagai model bagi perencanaan awal pendirian Koperasi Desa Merah Putih,” pungkas Bima.

    Sebagai informasi, acara ini dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan dihadiri oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.

    Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Dwi Ary Purnomo. Adapun sosialisasi ini juga diikuti oleh para kepala desa dari seluruh Indonesia secara virtual.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025