Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • DPR: Pembahasan RAPBN 2026 akan diarahkan antisipasi dinamika global

    DPR: Pembahasan RAPBN 2026 akan diarahkan antisipasi dinamika global

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembahasan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) Tahun 2026 pada masa sidang ini akan diarahkan untuk mengantisipasi dinamika global terkait adanya perang dagang yang bergejolak.

    Dasco mengatakan perang tarif imbas kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat tidak bisa dikendalikan, tetapi Indonesia perlu menguatkan pondasi ekonomi.

    “Kita tidak bisa mengendalikan arah angin, tetapi kita bisa mengatur layar,” kata Dasco saat rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan perang dagang yang dipicu kebijakan tarif impor Amerika Serikat tersebut berpotensi menciptakan berbagai dampak dan risiko mulai dari guncangan rantai pasok global, nilai tukar, hingga risiko perlambatan perekonomian global.

    Menurut Dasco, tantangan perekonomian global yang sedang bergejolak dan adanya dinamika geopolitik lainnya juga dapat berdampak terhadap kondisi dalam negeri, baik secara ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.

    Hal tersebut semakin membutuhkan kebijakan negara untuk dapat melindungi kehidupan rakyat, menjaga keberlanjutan perekonomian nasional, dan memastikan pembangunan nasional tetap berjalan.

    Untuk itu, lanjut Dasco, DPR RI melalui tugas fungsi konstitusionalnya akan ikut memperkuat kebijakan negara yang diperlukan bagi penyelenggaraan negara untuk menjaga dan melindungi kepentingan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional.

    “Berbagai kebijakan yang memperkuat fundamental perekonomian juga harus segera dilakukan mengingat dinamika perang dagang ini tidak akan selesai dalam waktu singkat,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Muzani: Pertemuan lanjutan Prabowo-Megawati baik untuk bangsa

    Muzani: Pertemuan lanjutan Prabowo-Megawati baik untuk bangsa

    Pendek kata bahwa pertemuan diantara kedua pemimpin saya kira baik, karena Presiden Prabowo perlu pandangan dari berbagai macam tokoh untuk memberikan literasi bagi kepemimpinan beliau

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, apabila terjadi adalah hal yang baik untuk bangsa.

    “Saya kira jika nanti terjadi, itu adalah sesuatu yang baik. Karena bagaimanapun juga pertemuan diantara dua pemimpin, saya kira baik bagi kehidupan kebangsaan kita,” kata Muzani di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

    Meski demikian, Muzani mengaku belum mengetahui, apakah sudah ada pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo dan Megawati.

    “Saya belum tahu tentang pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo dengan Bu Megawati, Jadi saya tidak mengikuti tentang pembicaraan kedua beliau,” ujarnya.

    Muzani menegaskan pertemuan antara keduanya tentu akan membawa dampak positif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, karena pengalaman Megawati saat menempati kursi presiden adalah bekal berharga bagi Presiden Prabowo.

    “Pendek kata bahwa pertemuan diantara kedua pemimpin saya kira baik, karena Presiden Prabowo perlu pandangan dari berbagai macam tokoh untuk memberikan literasi bagi kepemimpinan beliau. Apalagi Bu Megawati pernah menjadi Presiden Republik Indonesia yang kelima, sehingga pengalaman beliau tentu saja perlu untuk didengarkan bagaimana mengelola bangsa dan negara yang besar,” tuturnya.

    Diketahui, Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4) malam.

    Pertemuan di kediaman Megawati pada malam itu dilaksanakan dalam rangka silaturahim setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    Adapun sejumlah tokoh yang turut hadir ke kediaman Megawati, mulai dari Ketua MPR RI yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dasco, Mensesneg, Seskab bahas Satgas PHK dengan tiga pimpinan buruh

    Dasco, Mensesneg, Seskab bahas Satgas PHK dengan tiga pimpinan buruh

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berdiskusi bersama tiga pimpinan konfederasi serikat buruh membahas rencana pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Tiga pimpinan konfederasi serikat buruh itu yang diajak berdiskusi itu, yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, serta Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat.

    “Kami bertemu di (kompleks) Istana, membahas tentang persiapan pembentukan Satgas PHK sambil menunggu arahan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto),” kata Said Iqbal saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Dia melanjutkan pertemuan itu juga membahas rencana peringatan Hari Buruh (May Day) pada 1 Mei yang akan digelar di Kawasan GBK, Jakarta, dan dihadiri oleh ratusan ribu buruh bersama Presiden Prabowo.

    Sementara itu, Jumhur Hidayat, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan dalam pertemuan itu ada beberapa poin yang dibahas oleh konfederasi serikat buruh bersama pemerintah dan DPR terkait pembentukan Satgas PHK.

    “Pertama, mencermati potensi perusahaan yang mau melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja). Kedua, mendiskusikan langkah-langkah menghindari PHK, misalnya mengurangi jam kerja, dan sebagainya sambil menunggu keadaan pemulihan ekonomi,” kata Jumhur.

    Dia melanjutkan poin ketiga yang dibahas, yaitu kemungkinan memberikan insentif kepada perusahaan agar mereka tidak buru-buru melakukan PHK.

    “Keempat, memastikan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dibayarkan dengan baik oleh BPJS. Kelima, memastikan pembayaran pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau perjanjian kerja bersama,” sambung Jumhur.

    Poin keenam yang dibahas dan ditekankan oleh konfederasi serikat buruh adalah perlunya memetakan potensi pasar kerja baru bagi mereka yang kena PHK, misalnya dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi.

    “Terakhir, satgas (PHK) agar dibentuk dengan personalia tripartit dengan BPJS Ketenagakerjaan, akademisi ahli ketenagakerjaan, dan lain-lain,” kata Jumhur Hidayat.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dalam akun media sosial pribadinya menyebut pertemuannya bersama tiga pimpinan konfederasi serikat buruh, Mensesneg Prasetyo, dan Seskab Teddy sebagai ajang silaturahmi dan tukar pikiran membahas mitigasi dan penanganan terhadap kelompok buruh jika mereka terkena gelombang PHK.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR RI akan prioritaskan bahas 8 RUU di Masa Sidang III

    DPR RI akan prioritaskan bahas 8 RUU di Masa Sidang III

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR RI bakal memprioritaskan untuk membahas delapan rancangan undang-undang (RUU) di Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025 yang mulai berlangsung pada Kamis, setelah masa reses.

    Dia menjelaskan delapan rancangan undang-undang itu, kata dia, kini sudah dalam tahap pembicaraan tingkat satu. Namun dia tidak menjelaskan secara rinci nomenklatur sejumlah RUU yang akan dibahas tersebut.

    “Terdiri dari tiga rancangan undang-undang usul DPR RI, tiga rancangan undang-undang usul pemerintah dan dua rancangan undang-undang kumulatif terbuka,” kata Dasco dalam rapat paripurna yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, DPR RI melalui tugas, fungsi konstitusionalnya akan ikut memperkuat kebijakan negara yang diperlukan bagi penyelenggaraan pemerintah negara untuk menjaga dan melindungi kepentingan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional.

    Selain itu, dia menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan pada berbagai isu permasalahan dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap alat kelengkapan dewan.

    Dia berharap kinerja pemerintah dapat optimal dalam memberikan pelayanan umum bagi rakyat dan mempercepat pembangunan.

    “DPR RI juga tengah mempersiapkan untuk menjadi tuan rumah konferensi ke-19 Parliamentary Union of OIC Member States,” kata dia.

    Adapun setengah lebih Anggota DPR RI hadir saat Rapat Paripurna Ke-17 Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, setelah menjalani masa reses yang melewati momen Lebaran 2025.

    Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, ada sebanyak 292 Anggota DPR RI yang hadir pada permulaan rapat paripurna, dari total 579 Anggota DPR dan sudah mewakili seluruh fraksi partai politik di DPR.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Setengah lebih anggota DPR hadiri rapat paripurna setelah Lebaran

    Setengah lebih anggota DPR hadiri rapat paripurna setelah Lebaran

    Jakarta (ANTARA) – Setengah lebih anggota DPR RI hadir pada Rapat Paripurna Ke-17 Masa Sidang III Tahun Sidang 2024–2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, setelah menjalani masa reses yang melewati momen Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2025.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa ada sebanyak 292 orang anggota DPR RI yang hadir pada permulaan rapat paripurna dari total 579 orang anggota DPR.

    Menurut Dasco, sebanyak 292 orang anggota DPR itu sudah mewakili seluruh fraksi partai politik di DPR.

    “Dihadiri seluruh anggota fraksi di DPR RI. Dengan demikian, kuorum telah tercapai,” kata Dasco saat membuka rapat paripurna.

    Pada rapat paripurna itu, Dasco mengatakan agenda yang digelar adalah pidato dari Ketua DPR RI untuk membuka masa sidang. Pidato Ketua DPR RI itu diwakili oleh Dasco karena Ketua DPR RI Puan Maharani tidak menghadiri rapat paripurna.

    Setelah itu, Dasco pun membacakan pidato Ketua DPR RI di hadapan anggota DPR yang menghadiri rapat. Namun, rapat paripurna itu tidak berlangsung lama, hanya sekitar 10 menit dan selesai.

    Sebelumnya, masa reses sudah berlangsung sejak 25 Maret hingga 16 April 2025. Pada masa sidang sebelumnya, DPR sudah menyetujui beberapa undang-undang, di antaranya Undang-Undang TNI, Undang-Undang BUMN, hingga Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Korem 101/Antasari Kalsel jadi Kodam terpisah pada Juli

    Korem 101/Antasari Kalsel jadi Kodam terpisah pada Juli

    Waktu tempuh melalui perjalanan darat dari Markas Kodam VI/Mulawarman di Kaltim menuju pusat kota Kalsel hingga lebih kurang 12 jam, untuk jalur udara masih jarang maskapai penerbangan dari Kaltim menuju Kalsel

    Balikpapan (ANTARA) – Komando Resort Militer (Korem) 101/Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), naik status menjadi Komando Daerah Militer (Kodam) yang terpisah dari Kodam VI/Mulawarman pada Juli 2025.

    “Kodam VI/Mulawarman dipecah pada Juli nanti, dan Korem 101/Antasari naik status menjadi Kodam,” jelas Panglima Kodam (Pangdam) VI/Mulawarman Mayor Jendral TNI Rudy Rachmat Nugraha di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis.

    Korem 101/Antasari menjadi Kodam bergabung dengan Korem 102/Panju Panjung Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), kemudian personel Korem 101/Antasari menjadi bagian dari Kodam yang baru.

    “Kami harapkan reorganisasi itu bisa menjawab permasalahan jarak dan transportasi yang selama ini menjadi kendala di Kodam VI/Mulawarman,” ujarnya.

    Kodam VI/Mulawarman memiliki wilayah teritorial cukup luas membawahi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kalsel. Perjalanan dari Kaltim menuju Kalsel membutuhkan waktu yang cukup lama.

    Waktu tempuh melalui perjalanan darat dari Markas Kodam VI/Mulawarman di Kaltim menuju pusat kota Kalsel hingga lebih kurang 12 jam, untuk jalur udara masih jarang maskapai penerbangan dari Kaltim menuju Kalsel.

    “Undangan rapat itu biasanya satu hari sebelum kegiatan, jadi selalu diwakili Korem, dan kondisi itu tidak efektif lebih lagi bila terjadi situasi darurat,” katanya.

    Markas besar juga mempersiapkan lima kesatuan baru Kodam VI/Mulawarman, katanya lagi, yakni Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang memiliki beragam keahlian seperti pertanian dan peternakan.

    “Satu BTP diisi 1.196 prajurit TNI AD secara bertahap, tetapi itu masih tahap perencanaan butuh persiapan dan pematangan yang lebih rinci lagi,” kata Rudy Rachmat Nugraha.

    Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Muhammad Solih Januar
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo akan lantik Gubernur-Wagub terpilih Papua Pegunungan dan Babel

    Prabowo akan lantik Gubernur-Wagub terpilih Papua Pegunungan dan Babel

    MK menolak perkara sengketa hasil pilkada untuk Kepulauan Bangka Belitung serta tidak dapat menerima perkara sengketa hasil pilkada untuk Papua Pegunungan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto akan melantik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Papua Pegunungan Jhon Tabo – Ones Pahabol serta Gubernur dan Wagub Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terpilih Hidayat Arsani – Hellyana.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan pelantikan gubernur dan wakil gubernur untuk masa jabatan 2025–2030 tersebut direncanakan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis siang.

    “Pelantikan akan dilangsungkan pada pukul 14.00 WIB di Istana Negara, Jakarta,” kata Yusuf dalam pernyataan tertulis, Kamis.

    Diketahui, hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Papua Pegunungan dan Bangka Belitung mengalami sengketa dan harus diselesaikan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Politik kemarin, ijazah Jokowi hingga Hasan Nasbi tepis isu mundur

    Politik kemarin, ijazah Jokowi hingga Hasan Nasbi tepis isu mundur

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Rabu (16/4). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Jokowi tegaskan tidak memiliki kewajiban menunjukkan ijazah ke TPUA

    ​​​​Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazah ke Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).

    “Beliau-beliau ini meminta untuk saya bisa menunjukkan ijazah asli. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya menunjukkan ke mereka,” katanya.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Anggota DPR minta pemerintah lindungi mahasiswa RI ditahan di AS

    Anggota Komisi I DPR Junico Siahaan meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan seluruh jajaran perwakilan diplomatik Indonesia di Amerika Serikat untuk secara aktif memberikan perlindungan dan memastikan terpenuhinya hak-hak warga negara Indonesia (WNI) dalam menjalani proses peradilan di negara asing.

    “Kami mendesak Kemlu dan KJRI Chicago untuk terus memberikan pendampingan maksimal terhadap WNI kita yang ditangkap di Amerika Serikat. Ini bukan hanya soal kasus hukum perorangan, tetapi menyangkut muruah negara dalam melindungi warganya di luar negeri,” kata Junico dalam keterangannya saat menanggapi soal penahanan seorang mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia di Amerika Serikat (AS).

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Pimpinan DPR: Negara tak boleh toleransi dokter yang lakukan asusila

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta negara untuk tidak menoleransi setiap tindakan asusila yang dilakukan oleh dokter.

    Hal itu disampaikan Cucun merespons sejumlah kasus yang melibatkan dokter belakangan ini, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad), berinisial PAP, di Bandung, serta tindak asusila yang dilakukan seorang dokter kandungan berinisial MSF di Garut, Jawa Barat.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Dewan Pers dukung program pemberian subsidi perumahan untuk wartawan

    Dewan Pers mendukung program pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memberikan subsidi hingga 1.000 rumah kepada wartawan.

    Pernyataan itu tertuang dalam Siaran Pers Nomor 7/SP/DP/IV/2025 yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. Dewan Pers pun memberi perhatian pada kesejahteraan wartawan dan yang bekerja pada ranah pengawasan.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Hasan Nasbi berkantor seperti biasa, tepis isu dirinya mundur

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyebut dirinya berkantor seperti biasa, saat merespons isu yang menyebut dirinya mundur dari jabatannya.

    “Saya masih berkantor seperti biasa,” kata Hasan Nasbi.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil serahkan Ridwan Kamil ke proses hukum terkait kasus Bank BJB

    Bahlil serahkan Ridwan Kamil ke proses hukum terkait kasus Bank BJB

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyerahkan sepenuhnya salah satu kadernya yakni Ridwan Kamil ke proses hukum, terkait kasus dugaan korupsi Bank BJB yang sedang diusut oleh KPK.

    Menurut dia, Partai Golkar menghargai proses hukum yang sedang dijalankan oleh pihak yang berwenang.

    “Biarlah semua itu kita lihat berproses,” kata Bahlil saat konferensi pers usai acara Halal Bihalal Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu.

    Namun sebagai warga negara, dia mengatakan bahwa Partai Golkar juga menghargai asas praduga tak bersalah.

    Adapun dalam kepengurusan DPP Partai Golkar 2024-2029, Ridwan Kamil menjabat Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri.

    Sebelumnya, KPK mengungkapkan bahwa telah menyita barang bukti elektronik dan sepeda motor dari rumah Ridwan Kamil.

    “Pokoknya motor lah. Saya enggak hafal merek,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (11/4).

    Kemudian, KPK mengonfirmasi bahwa sepeda motor yang disita dari penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bermerek Royal Enfield.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Terima aksi demonstrasi mahasiswa DPRD Kota Bogor perjuangkan aspirasi

    Terima aksi demonstrasi mahasiswa DPRD Kota Bogor perjuangkan aspirasi

    Kota Bogor (ANTARA) – DPRD Kota Bogor Jawa Barat menyatakan komitmennya untuk menjalankan amanat sebagai wakil rakyat dengan menerima aspirasi dan tuntutan massa aksi demonstrasi yang tergabung dalam Aliansi Bogor Menggugat.

    Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil di Bogor, Rabu, menjelaskan, pada aksi yang berlangsung pada Kamis (27/3) di halaman Gedung DPRD Kota Bogor itu sempat terjadi kericuhan dengan adanya pembakaran atribut-atribut partai yang ada di gedung tersebut.

    Namun, aspirasi dari puluhan mahasiswa diterima langsung Adityawarman Adil yang didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor M Rusli Prihatevy, Ketua BK Safrudin Bima, Ketua Komisi I Karnain Asyhar, Wakil Ketua Komisi II Benninu Argoebie, anggota Komisi III Subhan dan Abdul Rosyid.

    Para mahasiswa secara gamblang menyampaikan penolakan terhadap pengasahan Revisi Undang-Undang TNI, imunitas TNI, sekaligus meminta pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-undang perampasan aset, evaluasi total program makan bergizi gratis (MBG) dan penyelesaian pelanggaran HAM berat.

    Di hadapan seluruh mahasiswa, Adityawarman menyatakan sikap secara tegas bahwa DPRD Kota Bogor akan memperjuangkan aspirasi dengan menyampaikannya ke pemerintah pusat melalui DPR-RI.

    “Kami janji, insya Allah akan sampaikan langsung aspirasi mahasiswa Bogor kepada DPR-RI,” kata Adit.

    Anggota DPRD Kota Bogor menerima masa aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat. ANTARA/HO-DPRD Kota Bogor

    Setelahnya, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor secara simbolis menerima tuntutan massa aksi.

    Gelombang penolakan pengesahan Revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga sempat terjadi di Kota Bogor beberapa hari sebelum aksi tersebut. Massa aksi yang tergabung dalam HMI MPO Cabang Bogor melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Bogor, Senin (24/3).

    Aksi demonstrasi diawali dengan kelompok mahasiswa melakukan orasi dan membakar ban di depan gerbang DPRD.

    Melihat kondisi semakin panas, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima, didampingi oleh anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso, Tri Kisowo Jumino dan Fajar Muhammad Nur serta Sekretaris Komisi IV, Juhana, langsung menemui massa aksi.

    Safrudin menegaskan kepada massa aksi, bahwa DPRD Kota Bogor akan turut memperjuangkan aspirasi mahasiswa dengan melaporkan aksi dan tuntutan dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Bogor, yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh lembaga DPRD Kota Bogor dengan mengirim surat ke pemerintah pusat dan DPR-RI.

    “Kami tentunya akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa ini dengan menyampaikan di rapat Banmus nanti. Kami juga akan mengirimkan surat ke pusat atas tuntutan ini,” tegas Safrudin.

    Sugeng Teguh Santoso meminta kepada para mahasiswa juga mengambil bagian dari perjuangan melalui uji materil di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pria yang akrab disapa STS ini menyampaikan bahwa saat ini ada tujuh orang mahasiswa dari Universitas Indonesia yang sedang mengajukan uji materil di MK dan meminta mahasiswa di Bogor untuk mendukung pergerakan tersebut.

    “Karena ada banyak cara untuk menunjukkan perjuangan. Salah satunya melalui MK. Mari kita dukung mereka yang tengah berjuang di MK agar pergerakan kita bisa melahirkan hasil yang positif,” kata STS.

    Setelah massa aksi diterima, rombongan mahasiswa membubarkan diri dengan kondusif.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025